JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA
Kamis > 4 November 2010 17
Salah satu concern utama ne -gara-negara di dunia saat iniadalah bagaimana mencapaitar get MDG (Millennium De -velopment Goals) dalam pe-ngurangan angka kemiskinan
hingga separuh pada tahun 2015 mendatang.Bahkan beberapa negara berpendapatantinggi, seperti AS dan China, bersepakatuntuk mengembangkan konsep pengentasankemiskinan melalui hibah dana bagi kelom-pok negara-negara berkembang, demi men-capai target tersebut. Konsep ini akan ber -tumpu pada pengembangan lembaga ke -uang an mikro. Yang menarik adalah, konseplembaga keuangan mikro (LKM) syariah jugamendapat perhatian yang cukup signifikan.Banyak pihak yang tertarik dengan kinerjaLKM syariah kita dan berusaha mengadopsipola kerja LKM syariah tersebut untuk dite -rapkan di berbagai negara di dunia.
Kita berkeyakinan bahwa konsistensi kitadalam mengembangkan LKM syariah iniakan menjadi salah satu jalan yang efektifuntuk mengulang golden period (masakeemasan) yang pernah ada pada masa Kha -lifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itulem baga amil zakat dan lembaga sosial lain -nya mengalami kesulitan dalam pendistribu-sian harta yang terkumpul pada masyarakat.Masyarakat sudah sangat sejahtera dengantelah terpenuhinya berbagai macam kebu-tuhan mereka, seperti kebutuhan sandang,pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kebe-basan mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Sebuah mimpi yang harus kita wujud-kan menjadi kenyataan. Ke depan, peranLKM syariah akan semakin bersifat strategisdan penting dalam menopang pertumbuhanperekonomian nasional.
Perkembangan LKM SyariahPerkembangan lembaga keuangan mikro
syariah terutama dalam satu dasawarsa ter-akhir, baik dari jumlah lembaga maupunjumlah nasabah, menunjukkan angka yangluar biasa. Hal ini tidak terlepas dari sema -kin tumbuhnya kesadaran masyarakat akanmanfaat dan pentingnya menjalankan aktivi -tas ekonomi melalui lembaga keuangan iniuntuk mencapai kondisi yang lebih baik.Bahkan diprediksi bahwa LKM akan memi-liki peran strategis dalam mengakselerasiproses Indonesia menjadi negara maju padatahun 2030 mendatang. Hal ini sebagaimanadiungkapkan oleh Chairul Tanjung, pengusa-ha yang juga Ketua Komite Ekonomi Na sio -nal (KEN), dalam ceramahnya pada per -ingat an Dies Natalis Ke-47 Institut PertanianBogor (IPB). Beliau berkeyakinan bahwaIndonesia akan masuk dalam lima terbesardeveloped country pada 2030 nanti denganLKM menjadi salah satu pilar utamanya.
Program pengentasan kemiskinan melaluiLembaga Keuangan Mikro (LKM) sesungguh-nya telah dilaksanakan di banyak negaraberkembang. Program ini merupakan saranauntuk membantu pengusaha kecil-menengahdalam membiayai investasi untuk kegiatanekonomi, mengurangi kerentanan terhadapgoncangan eksternal, pengeluaran konsumsi,dan memungkinkan para arbeitlose (pengang-guran) untuk berwirausaha ketika peluang
upah di sektor formal ekonomi terbatas. Bah -kan PBB secara tegas menyatakan bahwa ta -hun 2005 lalu sebagai permulaan tahun inter-nasional bagi lembaga keuangan Mikro, yangmengakui bahwa lembaga ini merupakan sa -rana penting mengurangi kemiskinan dunia.
Dalam konsep Islam, negara manapunyang memiliki goal yang jelas, yakni terben-tuknya tatanan masyarakat yang sejahterasebagaimana yang disampaikan Imam alSyatibi dalam karyanya al muwafaqat fii alushul, akan berusaha dengan konsistenmencari dan menjalankan berbagai kegiatanekonomi yang menguntungkan dan sesuaidengan karakter bangsa. Islamic Micro -finance yang di dalamnya ada BMT, KoperasiSyariah, BPRS serta bank-bank Islam de -ngan unit usaha mikronya diharapkan dapatmembantu merealisasikan tujuan tersebut.
PINBUK sendiri, sebagai institusi yangmewadahi lembaga BMT di Indonesia, telahmencatat bahwa jumlah BMT yang berope -rasi sampai dengan tahun 2009 di berbagaiprovinsi mencapai angka 3.536 lembaga(lihat gambar 1). PINBUK juga mencatatbahwa per tumbuhan BMT pertahunnya rata-rata men capai angka sekitar 108 lembaga.De ngan fakta seperti ini, maka proyeksi per-tumbuhan BMT 20 tahun ke depan akansangat luar biasa. Apalagi data ini belummencakup koperasi syariah, Koppontren(koperasi pondok pesantren) atau BMT lainyang belum terdata oleh Pinbuk.
Dari sisi nilai aset, yang mana akan ber -pengaruh pada seberapa besar karyawanyang akan dipekerjakan, atau seberapa ba -nyak nominal uang yang akan dikelola, ter-dapat lebih kurang 168 BMT yang memilikiaset lebih dari Rp 1 milyar. Bahkan beberapaBMT ada yang memiliki aset hingga puluhanmilyar rupiah, seperti BMT Bina UmmatSejahterah di Lasem dan BMT Beringharjodi Jogjakarta. Sedangkan BMT MarsalahMursalah lil Ummah (MMU) dan BMT UGTSidogri Pasuruan pada tahun 2009, masing-masing beraset 56,79 Milyar dan 164,87milyar rupiah, dan mereka rata-rata telahmempunyai outlet/cabang di beberapaprovinsi di Indonesia. Selanjutnya, hampir
80 persen BMT, menurut catatan PINBUK,memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp500 juta. Hanya 9,32 persen yang memilikiaset di bawah Rp 50 juta.
Hal yang sangat menarik dari berkem-bangnya jumlah lembaga keuangan mikroIslam ini, bahwa permasalahan dukunganfinancial yang dihadapi mayoritas bangsaini (terutama para petani) akan bisa tersele-saikan jika peran LKM syariah ini bisa diop-timalkan. Dalam sebuah studi empiris yangdilakukan di Gunung Kidul-Jogjakarta olehlembaga penelitian InterCafe IPB bekerjasama dengan CIFOR, ditemukan bahwamayoritas masyarakat petani yang hidup dipedesaan, lebih memilih kelompok arisanatau koperasi (45,5 persen), yang prakteknyaberbasis bagi hasil dan sesuai budaya lokal,ketika ditanya preferensi lembaga yang akandidatangi sebagai solusi terhadap masalahfinansial yang dihadapi (lihat Gambar 2).
Optimisme untuk mencapai pertumbuhanekonomi yang tinggi disertai terwujudnya
welfare di berbagai daerah, juga dapatdilihat dari banyaknya jumlah KoperasiPondok Pesantren, yang juga memiliki misimengembangkan ekonomi ummat berbasispesantren di tanah air. Data DirektoratPendidikan Diniyyah dan Pondok PesantrenKementerian Agama RI menyatakan bahwalembaga pendidikan tertua di Indonesia ini,kurang lebih berjumlah 17.180 pesantren,dan lebih dari 4000 diantaranya telah memi-liki koperasi pondok pesantren yang ber -operasi secara khusus dalam melayani santridan masyarakat sesuai values ekonomi Islam.
Langkah Strategis Dengan kondisi di atas, diperlukan sejum-
lah langkah agar peran LKM syariah menjadisemakin besar ke depannya. Paling tidak, adatiga tahap yang harus dilakukan. Pertama,tahap pembenahan. Tahap ini harus dimulaidari sekarang hingga 2015. Dalam tahap inisemua stakeholders dan para decision maker,harus merapatkan barisan dengan memben-tuk berbagai aktifitas yang mendukung ter-bentuknya lembaga keuangan mikro syariahyang akuntabel, kredibel, dan menunjukkankinerja lembaga yang bagus. Diharapkanpada tahap ini, kita bisa mencapai angka per-tumbuhan ekonomi antara 5-7 persen.
Kedua, tahap akselerasi, yang dimulai daritahun 2015 hingga 2025. Pada masa ini akanterbentuk berbagai industri yang maju,dengan didukung kuatnya lembaga ekonomimikro, termasuk LKM syariah. Industri yangmaju tersebut diharapkan memiliki kinerjayang sangat baik, sehingga mampu meng -angkat level economic growth sekitar 9-11persen per tahun. Ketiga, tahap sustainable,yang diharapkan terlaksana pada tahun 2025hingga 2030. Diharapkan pada fase ini, Indo -nesia telah berada pada kelompok negaramaju, dimana pertumbuhan sektor jasa dankeuangan syariah, yang mampu menginte-grasikan sektor riil dan sektor moneter, dapatdiwujudkan. Peran LKM syariah diharapkansudah sedemikian dominan sebagai soko guruperekonomian nasional. Wallahu a’lam. ■
“Kalian akan ditolong dan diberi reze-ki dengan sebab (membela) kaum
dhuafa (kelompok marjinal)diantara kalian”
(HR Daelami)
S alah satu penyebab utama ma -sih tingginya angka kemiskinandan kesenjangan pendapatan dinegara kita saat ini adalah kare-
na desain kebijakan ekonomi yang adamasih belum sepenuhnya berpihak padakelompok marjinal masyarakat. Padahal,dalam struktur perekonomian nasional,proporsi kelompok usaha mikro, yangmencerminkan kaum marjinal tersebut,justru menempati urutan teratas. Menu -rut catatan Kemenegkop dan UKM, jum-lah usaha mikro di tanah air mencapaiangka 44,6 juta usaha (91,26 persen),jauh melebihi usaha besar yang hanyaberjumlah 7 ribuan usaha (0,01 persen).
Meski proporsi usaha mikro mendomi-nasi struktur perekonomian nasional,kesempatan atau akses mereka ter-hadap sumber pembiayaan yang berasaldari institusi perbankan dan keuanganformal masih sangat terbatas. Merekadianggap sebagai kelompok yang tidak
bankable, sehingga dianggap tidak layakmenerima kucuran kredit. Karena itu,dengan kondisi seperti ini, mendorongperkembangan lembaga keuangan mikrosyariah (LKMS) telah menjadi kebutuhanyang sangat mendesak, sebagai upayauntuk memperbesar akses finansial bagikelompok masyarakat marjinal tersebut.Apalagi secara konsep, ekonomi syariahmemiliki keberpihakan yang sangat nyataterhadap pengembangan usaha mikroyang dimiliki oleh masyarakat.
Dalam QS 28 : 5 sebagai contoh,Allah SWT telah mengingatkan bahwakelompok masyarakat yang dianggaplemah sekali pun, sesungguhnya memilikipotensi besar dan bisa menjadi sumberkekuatan apabila diberdayakan secaraefektif. Menganggap remeh dan mengkhi-anati mereka justru akan menghilangkanpotensi kekuatan yang dimiliki oleh suatubangsa. Bahkan berdasarkan hadits diatas, pembelaan dan keberpihakan ter-hadap kaum dhuafa merupakan kuncibagi turunnya pertolongan dan rezeki dariAllah SWT. Artinya, ada korelasi yangkuat antara tingkat kesejahteraanmasyarakat dengan desain kebijakanekonomi yang pro masyarakat miskin.
Untuk itu, rubrik Iqtishodia edisi kaliini mencoba mengangkat sejumlah studiterkait dengan praktek pembiayaan mikroyang telah dilakukan oleh sejumlah insti-tusi ekonomi syariah. Secara umum,pembiayaan mikro ini telah dilakukanoleh institusi ekonomi dan keuangansyariah melalui tiga saluran. Pertama,melalui koperasi syariah/Baytul Maal watTamwil (BMT). Tidak dapat dipungkiri bah -wa peran institusi ini sangat signifikansebagai ujung tombak pemberdayaanusaha mikro masyarakat. Per tum -buhannya pun sangat luar biasa, teruta-ma dalam dua dekade terakhir. Bahkanbeberapa BMT, menurut catatan JaenalEffendi (2010), memiliki aset hinggapuluhan dan ratusan milyar rupiah.
Yang kedua, melalui lembaga zakat,infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Jikadiperhatikan, proporsi pembiayaan usahamikro mustahik dalam bentuk programekonomi yang telah disalurkan oleh BAZdan LAZ yang terakreditasi, rata-ratamencapai angka 30-40 persen dari totaldistribusi dana. Sisanya digunakan untukprogram kesehatan, pendidikan, dakwahdan kemanusiaan.
Sedangkan yang ketiga, melalui insti-
tusi perbankan syariah, yaitu via BPRS(Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) danvia unit/divisi mikro dari BUS (BankUmum Syariah)/UUS (Unit UsahaSyariah). Berdasarkan data yang ada,proporsi pembiayaan BPRS bagi usahamikro, kecil dan menengah (UMKM) men-capai angka 84,8 persen, sementara pro-porsi pembiayaan UMKM BUS/UUS men-capai angka sekitar 64 persen.
Dengan kondisi seperti ini, pantaslahjika lembaga internasional seperti IRTI-IDB (2007) mengklasifikasikan Indonesiasebagai salah satu referensi utamapengembangan Islamic microfinancedunia. Tinggal bagaimana sekarang,pemerintah dan DPR, bersama-sama de -ngan para stakeholders ekonomi dan ke -uangan syariah lainnya, mengembangkanlebih dalam berbagai kebijakan yanglebih pro terhadap pemberdayaan ekono-mi masyarakat dhuafa, termasuk mem-perkuat linkage antar institusi keuangansyariah yang ada. Kita berha rap, pemba-hasan RUU LKM (Lembaga KeuanganMikro) di DPR saat ini, dapat menjadimomentum penguatan peran LKM syari-ah dalam perekonomian na sional.Wallahu a’lam. ■
Dr Irfan Syauqi Beik
Dosen IE FEM IPB
Terselenggara atas kerjasama Harian Republika danProgram Studi Ilmu Ekonomi Syariah, DepartemenIlmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Tim Redaksi Iqtishodia:Dr Yusman Syaukat,Dr M Firdaus,Dr Dedi Budiman Hakim,Dr Irfan Syauqi Beik,Dr Iman Sugema,Idqan Fahmi, MEcTony Irawan MApp.Ec
Jaenal Effendi
Dosen IE FEM IPBdan Kandidat Doktorpada George August
University-Jerman
KeuanganMikro Syariah
Permasalahan
dukungan finan-
cial yang dihadapi
mayoritas bangsa
ini (terutama para
petani) akan bisa
terselesaikan jika
peran LKM
syariah ini bisa
dioptimalkan.
Ace
h
Sum
atra
Uta
ra
Sum
atra
Bar
at
Riau
Jam
bi
Beng
kulu
Sum
atra
Sel
atan
Lam
pung
DK
I Jak
arta
Jaw
a Ba
rat
Jaw
a Te
ngan
Yogy
akar
ta
Jaw
a Ti
mur
Bali
Kal
iman
tan
Bara
t
Kal
iman
tan
Teng
ah
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kal
iman
tan
Sela
tan
Sulu
t &
Gor
onta
lo
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Sula
wes
i Sel
atan
NTB
NTT
Mal
uku
& M
alut
Papu
a &
Pap
ua B
arat
Bant
en
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Unit BMT Tahun 2009
MengembangkanLembaga Keuangan Mikro Syariah
Sumber: Pinbuk (2009)
Gambar 1: Jumlah BMT per Provinsi 2009
Kalau Perlu Uang Di Bawah 1 Juta Kemana?
Gambar 2 : Institusi Tujuan Pinjaman
Sumber: InterCAFE IPB