KATA PENGANTAR
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah
menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang
telah dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Laporan ini menyajikan analis capaian kinerja
sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai bahan untuk
mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Pelaksanaan
kegiatan pembangunan kehutanan di Jawa Timur sebagaimana telah diketahui merupakan
bagian integral dari kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan yang
secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
Dengan laporan kinerja ini, diharapkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas dan
produktivitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tahun-tahun selanjutnya.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, kiranya
dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.
Sidoarjo, Februari 2019
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. DEWI J. PUTRIATNI, M.Sc
Pembina Utama Madya NIP 19600627 198610 2 001
i
I
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang
kehutanan serta tugas pembantuan. Untuk itu,
seluruh kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur didasarkan pada tujuan dan sasaran
strategis dan target kinerja yang tertuang dalam
Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2014-2019 dan
Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.
Untuk mencapai target kinerja tersebut
telah dilakukan berbagai upaya antara lain :
1) Nilai produksi hutan dan penebangan kayu
dapat didongkrak malalui peningkatan produksi
hasil hutan kayu yang berasal dari hutan
produksi dan hutan rakyat. Kondisi ini seiring
dengan kebutuhan kayu bulat sebagai bahan
baku industri primer hasil hutan kayu yang
cenderung mengalami peningkatan sejalan
dengan semakin bertambahnya jumlah Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
Secara umum, Tahun 2018 Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah mencapai
target kinerja. Dua indikator kinerja utama
dinyatakan berhasil dengan capaian kinerja >
100% (kategori sangat baik) dari target yang
ditetapkan. Berikut rincian capaian indikator kinerja
utama dan capaian anggaran Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018:
2) Persentase tutupan hutan dapat ditingkatkan
melalui optimalisasi pemanfaatan lahan
marjinal dengan tanaman yang sesuai dengan
kareakteristik lahan (tanaman pionir)
diantaranya dengan kegiatan rehabilitasi hutan
melalui pengembangan hutan rakyat
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 Optimalnya Produksi
Hasil Hutan
Nilai Produksi Hutan dan
Penebangan Kayu (x Rp. Juta)
7,486,774.50 9,938,020.00 132.74 6,125,000,000 5,938,067,211 96.95 35.79
2 Meningkatnya Luas
Tutupan Hutan
Persentase tutupan hutan 35.81 - 36.35 35.94 100.36 30,756,074,000 27,907,147,194 90.74 9.62
No Sasaran Indikator KinerjaKinerja Anggaran
Efisiensi
KATA PENGANTAR
Halaman
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………….. i
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………….. iii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………... 1
A Kedudukan, Tugas dan Fungsi……………………………………………………. 1 B Susunan Organisasi…………………………………………………………………... 1
C Aspek Strategis…………………………………………………………………………. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………………………………. 4 A Perubahan Rencana Strategis 2014-2019…………………………………….. 4
B Perjanjian Kinerja Tahun 2018……………………………………………………. 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………………….. 6 A Capaian Kinerja ………………………………………………………………………… 6
B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja………………………………………….. 7
C Realisasi Anggaran…………………………………………………………………….. 12 D Prestasi…………………………………………………………………………………….. 14
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………………….... 10
A Kesimpulan……………………………………………………………………………….. 15 B Permasalahan dan Solusi……………………………………………………………. 15
iii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kedudukan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Provinsi.
2. Tugas
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki
tugas membantu Gubernur dalam urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan serta
tugas pembantuan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang
kehutanan.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
kehutanan.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang kehutanan.
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang
kehutanan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
B. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur terdiri atas :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan
program, keuangan, hubungan masyarakat
dan protokol.
2. Bidang Planologi Kehutanan
Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pengelolaan
pembangunan kehutanan serta pengendalian
perubahan iklim, pengumpulan dan
pengelolaan data, publikasi, informasi dan
kerjasama bidang kehutanan serta
inventarisasi potensi kehutanan , koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan kehutanan.
3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan
Konservasi Alam
Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan
Konservasi Alam mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi
kegiatan pemantapan kawasan hutan dan
konservasi alam.
4. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, monitoring
dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan
produksi lestari.
2
5. Bidang Rehabilitasi, Kelembagaan dan
Perhutanan Sosial
Bidang Rehabilitasi, Kelembagaan dan
Perhutanan Sosial mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi
kegiatan Rehabilitasi, Kelembagaan dan
Perhutanan Sosial.
6. UPT Peredaran Hasil Hutan
UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas dinas di
bidang teknis pengawasan dan pengendalian
peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan
pelayanan masyarakat
7. UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo
UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo
mempunayi tugas melaksanakan sebagaian
tugas teknis dinas di bidang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
serta tugas ketatausahaan dan pelayanan
masyarakat.
8. UPT Perbenihan Tanaman Hutan
UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas teknis
dinas kehutanan di bidang perbenihan
tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan
dan pelayanan masyarakat.
9. UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan
UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dibidang teknis rehabilitasi
lahan kritis, pengelolaan hutan, pengolahan
hasil hutan, penyuluhan kehutanan,
pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat,
ketatausahaan dan pelayanan masyarakat di
wilayah kerjanya.
C. Aspek Strategis
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memiliki
peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu :
1. Optimalisasi potensi sumber daya hutan baik
kayu maupun bukan kayu.
2. Rehabilitasi hutan dan lahan.
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan termasuk di dalamnya perlindungan
tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi/ tidak masuk dalam lampiran
appendix CITES.
4. Pembinaan sumber daya manusia (Kelompok
Tani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan,
Penyuluh Swadaya Masyarakat, dll).
5. Jejaring informasi dan kerjasama dengan
stakeholder.
6. Pengawasan dan pengendalian peredaran
hasil hutan
7. Pengembangan Kawasan Tuhara R Soerjo
sebagai kawasan pelestarian
plasma nutfah, hidroorologi, pendidikan dan
OWA (Objek Wisata Alam)
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pengada dan/atau penangkar serta pengedar
benih dan / atau bibit tanaman hutan terkait
dengan kegiatan sertifikasi, produksi dan
pemasaran benih dan / atau bibit tanaman
hutan serta pembangunan sumber benih.
3
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Thn 2018
4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perubahan Rencana Strategis 2014-2019
1. Visi
Visi pembangunan Jawa Timur berdasarkan
Perubahan RPJMD 2014-2019, yaitu : “lebih
sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya
saing dan berakhlak”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan
melalui misi : “Makin Mandiri dan
Sejahtera bersama Wong Cilik” yang
dijabarkan ke dalam 5 sub misi. Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai
Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan
dalam pengelolaan hutan Jawa Timur dalam
menjalankan tugas dan fungsinya mendukung
misi kedua dan ketiga, yaitu :
Misi 2 : meningkatkan pembangunan
ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya
saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan
industrialisasi
Misi 3 : meningkatkan pembangunan yang
berkelanjutan dan penataan ruang
3. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur (Perubahan Renstra)
Tahun 2014-2019 adalah :
a. Meningkatkan kontribusi sub sektor
kehutanan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi (sejalan dengan
dengan sasaran RPJMD pada sub misi 2
yaitu : meningkatnya kontribusi sektor-
sektor unggulan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi). Adapun indikator
tujuannya adalah : persentase kontribusi
sub sektor kehutanan dan penebangan
kayu terhadap PDRB.
b. Meningkatkan kelestarian sumber daya
hutan (sejalan dengan sasaran RPJMD
pada sub misi 3, yaitu meningkatnya
kualitas lingkungan hidup serta
melestarikan ketersediaan sumber daya
alam dan fungsi lingkungan hidup).
Adapun indikator tujuannya adalah indek
tutupan hutan
4. Sasaran
Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,
maka ditetapkan sasaran pembangunan
kehutanan, yaitu :
a. Optimalnya produksi hasil hutan dengan
dengan indikator sasaran adalah nilai
produksi hutan dan penebangan kayu
b. Meningkatnya luas tutupan hutan dengan
indikator sasaran adalah persentase
tutupan hutan.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur memuat sasaran, program, kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja dan target.
Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018, hasil
kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
dapat diukur sesuai dengan tugas, fungsi dan
sumber daya yang mendukung. Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 telah selaras dengan Rencana Kinerja
Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang
dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.
5
No Program Keterangan
1 Pelayanan administrasi Perkantoran Rp. 4,835,141,600 APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 2,346,324,400 APBD
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Rp. 533,924,000 APBD
Daerah
4 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Rp. 1,106,091,000 APBD
Penyelenggaraan Pemerintahan
5 Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan Rp. 1,025,000,000 APBD
6 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Rp. 2,090,000,000 APBD
7 Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Rp. 1,800,000,000 APBD
Hasil Hutan
8 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Rp. 2,235,000,000 APBD
Pemberdayaan Masyarakat
9 Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan Rp. 1,100,000,000 APBD
10 Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam Rp. 1,750,000,000 APBD
11 Pengelolaan Hutan Kewilayahan Rp. 22,648,592,000 APBD
12 Perlindungan Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Rp. 4,232,482,000 APBD
Tahura R. Soerjo
13 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp. 2,172,727,000 APBD
Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Anggaran
No Sasaran Strategis Target
(1) (2) (4)
1 Optimalnya produksi hasil hutan Nilai produksi hutan dan penebangan 7,486,774.50
kayu (x juta rupiah)
2 Meningkatnya luas tutupan hutan % tutupan hutan 35.81-36.35
Indikator Kinerja Utama
(3)
Tabel 1. Perjanjian Kinerja TA 2018
Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai berikut :
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat
realisasi dan tingkat capaian kinerja yang
diperjanjikan Tahun 2018. Pengukuran
dilakukan dengan cara membandingkan antara
target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.
A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai
tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang diperjanjikan.
Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dinyatakan
berhasil dengan kategori Sangat Baik (> 100%)
dengan rincian sebagai berikut :
2016 2017 2018
Optimalnya produksi hasil hutan Nilai produksi hutan 120.36 133.36 132.74
dan penebangan kayu
Meningkatnya luas tutupan hutan % tutupan hutan 32.25 35.59 35.94
Capaian IndikatorSasaran Indikator Kinerja
Tabel 2 Capaian Kinerja TA 2018
Tabel 3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Optimalnya Produksi Hasil Hutan Nilai Produksi Hutan dan
Penebangan Kayu (x Rp. Juta)
7,486,774.50 9,938,020.00 132.74
2 Meningkatnya Luas Tutupan Hutan Persentase tutupan hutan 35.81 - 36.35 35.94 100.36
7
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-
masing sasaran strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :
1. Sasaran Pertama : Optimalnya produksi hasil
hutan dengan indikator kinerja nilai produksi
hutan dan penebangan kayu
Realisasi indikator nilai produksi hutan dan
penebangan kayu Tahun 2018
Rp. 9.938.020.000.000,00 dengan tingkat
capaian 132,74% (sangat baik). Nilai
tersebut diperoleh dari produksi kayu bulat yang
dihasilkan di Jawa Timur. Kayu yang ada saat ini
berasal dari Hutan Produksi (Hutan Negara) yang
dikelola oleh Perhutani Divre Jawa Timur dan
hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat di
lahan yang dibebani hak atas tanah.
Nilai produksi hutan dan penebangan kayu ADHB
selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :
1. Tahun 2016 senilai Rp. 9.010.800.000.000,-
2. Tahun 2017 senilai Rp. 9.977.310.000.000,-
3. Tahun 2018 senilai Rp. 9.938,020.000.000,-
Gambar 2. Produksi kayu bulat hutan negara
Produksi kayu di Jawa Timur dalam 3 tahun
terakhir sebagai berikut :
Tabel 4. Produksi kayu di Jawa Timur
Gambar 3. Perbandingan Produksi Kayu terhadap
Nilai Produksi Hutan dan Penebangan
Kayu
Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai
produksi hutan dan penebangan kayu mengalami
penurunan pada tahun 2018 sedangkan produksi
kayu mengalami kenaikan s.d. tahun 2018. Dari
kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai produksi hutan dan penebangan kayu
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
volume produksi dan biaya antara
2. Biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan nilai tambah. Biaya
antara di sub kategori kehutanan adalah
biaya pemupukan, sewa peralatan
penebangan, biaya BBM, biaya angkutan dll
(tanpa perhitungan biaya tenaga kasar)
Penyelenggaraan kehutanan di Jawa Timur tidak
terlepas dari 3 (tiga) aspek, yaitu :
a. sosial (masyarakat sekitar hutan/kelompok
tani hutan, pelaku usaha hasil hutan dan
stakeholder terkait lainnya),
b. lingkungan (unsur-unsur hayati di alam yang
terdiri dari sumber daya alam nabati dan
sumber daya alam hewani yang bersama
dengan unsur non hayati di sekitarnya secara
keseluruhan membentuk ekosistem), dan
8
c. ekonomi (hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta pemanfaatan jasa lingkungan).
Pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa :
usaha wisata alam, usaha pemanfaatan air,
usaha perdagangan karbon (Carbon trade).
Kegiatan kehutanan di Jawa Timur yang
diselenggarakan bersama-sama dengan
stakeholder terkait baik di dalam kawasan
maupun di luar kawasan hutan dapat
menghasilkan beberapa produk kehutanan yang
bernilai ekonomis baik yang bersifat tangible
maupun intangible, antara lain:
a. Hasil hutan baik kayu (hutan produksi dan
hutan rakyat) maupun bukan kayu (getah
pinus, getah damar, daun kayu putih, seed
lak)
b. Hasil hutan lanjutan di tingkat industri primer
(gondorukem, terpentin, minyak kayu putih,
venir dll)
c. Pemanfaatan jasa lingkungan (obyek wisata
alam di Tahura R. Soerjo, TN Bromo Tengger
Semeru, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, TN
Baluran dll)
(a)
(b)
(c)
(d)
9
(e)
(f)
(f)
Gambar 4. (a) Kolam Air Panas Cangar
(b) Akar Seribu
(c) Bumi Perkemahan Claket
(d) Petung Sewu
(e) Watu Lumpang
(f) Watu Ondo
Beberapa hal yang menjadi perhatian saat ini
terkait dengan kontribusi kehutanan bagi
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah :
a. Belum adanya standar baku penghitungan
nilai ekonomi pemanfaatan air dan
perdagangan karbon.
b. Standing stock / tegakan kayu yang ada baik
di hutan produksi maupun hutan rakyat yang
memiliki nilai ekonomis belum diperhitungkan
dalam PDRB
Gambar 5. Standing Stock/ tegakan pohon
c. beberapa produk kehutanan yang bernilai
ekonomi tidak masuk dalam sub kategori
kehutanan dalam PDRB (obyek wisata alam
dan industri hasil hutan kayu)
Dalam perhitungan PDRB, untuk obyek wisata
alam yang berada di dalam kawasan hutan masuk
dalam kategori jasa lainnya dan untuk industri
hasil hutan masuk dalam kategori industri
pengolahan sub kategori industri kayu, barang
dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari
bamboo rotan dan sejenisnya
Ke depan diharapkan para pemangku kepentingan
secara bersama-sama membangun komitmen
untuk meningkatkan kontribusi sub kategori
kehutanan dengan memasukkan nilai-nilai
ekonomis yang belum diperhitungkan dalam PDRB.
Tingkat capaian indikator nilai produksi hutan dan
penebangan kayu sebesar 132,74% di dukung
oleh anggaran (PAPBD) sebesar
Rp. 6.125.000.000,00 dengan realisasi
Rp. 5.938.067.211,00 (96,95%) dengan program:
a. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam
program tersebut adalah :
10
1) monitoring dan evaluasi hasil hutan baik
kayu maupun bukan kayu dari hutan
negara maupun hutan rakyat
2) monitoring, evaluasi dan pembinaan
industri primer hasil hutan kayu terkait
dengan perizinan, ketatausahaan, dan
sumber bahan baku kayu bulat baik yang
berasal dari hutan negara, hutan hak dan
luar Jawa
3) penatausahaan hasil hutan terkait dengan
PNBP (iuran hasil hutan/Provisi Sumber
Daya Hutan) atas hasil hutan baik kayu
maupun bukan kayu yang telah dipungut
dari hutan negara
b. Program Pemanfaatan Potensi dan
Pemantauan Peredaran Hasil Hutan dengan
melakukan kegiatan pengawasan dan
pengendalian kayu yang beredar di pelabuhan,
tempat penimbunan kayu, tempat
penampungan hasil hutan, industri pengolahan
hasil hutan dan perajin/masyarakat
c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat
dengan kegiatan monitoring potensi hutan
rakyat.
2. Sasaran Kedua : meningkatnya luas tutupan
hutan dengan indikator kinerja persentase
tutupan hutan
Realisasi indikator persentase tutupan hutan
sebesar 35,94 % melebihi target yang ditetapkan
sebesar 35,81% dengan tingkat capaian
100,36% (sangat baik). Tutupan hutan yang
ada di Jawa Timur seluas 1.722.316,68 Ha atau
35,94 % dari luas Jawa Timur sebesar 4.779.975
Ha.
Luas tutupan hutan memiliki tren meningkat
setiap tahunnya. Kondisi ini dapat dilihat dari
upaya rehabilitasi baik di dalam hutan maupun di
luar hutan. Rehabilitasi di luar kawasan hutan
melalui pembangunan hutan rakyat yang
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang
disebabkan oleh beberapa hal:
1. Meningkatkan fungsi lahan terutama pada
lahan marginal sehingga daya dukung
produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan
tetap terjaga.
2. Seiring dengan semakin berkurangnya
pasokan kayu dari hutan alam untuk
kebutuhan bahan baku industri primer hasil
hutan kayu, pasokan kayu dari hutan rakyat
menjadi solusinya. Dengan semakin besarnya
kebutuhan kayu dari hutan rakyat,
pengembangan areal hutan rakyat mutlak
dibutuhkan.
Persentase tutupan hutan selama 3 tahun terakhir
sebagai berikut :
1. Tahun 2018 % tutupan hutan 35,94
2. Tahun 2017 % tutupan hutan 35,59
3. Tahun 2016 % tutupan hutan 35,25
Luas pengembangan hutan rakyat selama 3
tahun terakhir sebagai berikut :
1. Tahun 2018 luas hutan rakyat 662.877,97 Ha
(data sementara) atau bertambah 1.985,5 Ha
2. Tahun 2017 luas hutan rakyat 660.892,47 Ha
atau bertambah 1.897,18 Ha
3. Tahun 2016 luas hutan rakyat 658.995,29 Ha
atau bertambah 1.530,79 Ha
4. Tahun 2015 luas hutan rakyat 657.464,50 Ha
Gambar 6. Perbandingan luas hutan rakyat terhadap persentase tutupan hutan
11
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan
luas tutupan hutan dapat mengalami penurunan
disebabkan oleh beberapa gangguan hutan
(faktor alam), antara lain :
a. Kebakaran hutan :
Tabel 5. Kebakaran Hutan
No
Lokasi
Luas Kebakaran
Hutan (Ha)
2017 2018
(1) (2) (3) (4)
1 Perum Perhutani Divre Jatim 1,090.00 5,898.36
2 Balai Besar KSDA Jatim (SM/TWA/CA)
42.00 297.30
3 Balai Taman Nasional Baluran 283.00 587.22
4 Balai Taman Nasional Alas Purwo
0.45 31.10
5 Balai Taman Nasional Meru Betiri
5.37 9.66
6 Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
76.00 69.95
7 UPT. Tahura R. Soeryo (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur)
410.40
588.43
Jumlah 1,907.22 7,482.02
Gambar 7. kebakaran hutan
b. Bencana alam
1) Tahun 2017 seluas 1.723 Ha
2) Tahun 2018 seluas 1.034 Ha
c. Pencurian kayu
1) Tahun 2017 sejumlah 24.422 pohon
2) Tahun 2018 sejumlah 21.532 pohon
Gambar 8. Tanah longsor Gambar 9. Pencurian kayu
Tingkat capaian indikator persentase tutupan hutan
sebesar 100,36% didukung oleh anggaran PAPBD
sebesar Rp. 30.756.074.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 27.907.147.194 (90,74%) dengan program :
a. Pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan
dengan melaksanakan:
1) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan
2) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan
3) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan
b. Tata hutan dan pemantauan kawasan hutan
dengan melaksanakan :
1) Koordinasi mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim
2) Bimbingan teknis perhitungan karbon sektor
kehutanan
c. Pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam
dengan melaksanakan :
1) peningkatan Kapasitas Petugas Pengaman
Hutan Tingkat Lanjutan, koordinasi Brigade
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(Brigdalkarhutla), kampanye Perlindungan
Hutan, dan Pencegahan, penanggulangan
dan penanganan gangguan keamanan hutan
2) Pembinaan Kader Konservasi Alam dan
Kelompok Pecinta Alam
12
d. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan
kawasan Tahura R. Soerjo, dengan
melaksanakan :
1) Pemeliharaan persemaian
2) Koordinasi Pengelolaan dan Pengamanan
Kawasan Tahura R. Soerjo
3) Penyuluhan Masyarakat Desa penyangga
Tahura R. Soerjo
4) Penyuluhan Siswa Sekolah dan Generasi
Muda sekitar Desa penyangga Tahura R.
Soerjo
5) Pemeliharaan sarpras Obyek Wisata Alam
e. Pengelolaan hutan kewilayahan dengan
melaksanakan pengembangan hutan rakyat atau
penanaman pohon di lahan milik (luar kawasan
hutan)
Tabel 6. Penanaman Pohon
No
Uraian
Jumlah bibit yang ditanam
di lahan milik (batang)
2017 2018
1 2 3 4
A. Sumber Dana APBD
1 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I
28,500
11,400
2 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II
114,000
45,600
3 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III
31,000
12,400
4 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV
78,000
60,000
5 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V
245,000
150,000
6 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI
177,000
70,800
7 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII
338,500
186,400
8 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII
108,000
82,500
9 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX
93,000
34,200
C. Realisasi Anggaran
Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 terdiri atas :
1. Sumber dana APBN
Dengan program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
LHK dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan
Perencanaan dan Evaluasi. Adapun pagu
anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 2.172.727.000
dengan realisasi sebesar Rp. 1.883.276.400
(86,68%). Adapun realisasi output sebagai
berikut :
a. Jumlah laporan pengendalian kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan oleh Tim Provinsi
dengan target 4 laporan dan terealisasi 4
laporan (100%)
b. Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan urusan perbenihan tanaman
hutan oleh Tim Provinsi dengan target 1
laporan dan terealisasi 1 laporan (100%)
c. Jumlah laporan pengembangan usaha
perhutanan sosial dengan target 2 laporan
dan terealisasi 2 laporan (100%)
d. Jumlah laporan sekolah lapang penyuluhan
kehutanan mendukung perhutanan sosial
dengan target 5 laporan dan terealisasi 4
laporan (80%)
e. Jumlah laporan administrasi kegiatan dengan
target 1 laporan dan realisasi 1 laporan
(100%)
13
2. Sumber dana APBD
No Program/Kegiatan Target Realiasai Capaian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,835,141,600 4,781,695,987 98.89
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 4,835,141,600 4,781,695,987 98.89
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,346,324,400 2,225,716,025 94.86
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan 581,700,000 504,249,462 86.69
Sarana dan Prasarana
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan 1,764,624,400 1,721,466,563 97.55
Sarana dan Prasarana
III Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 533,924,000 506,192,372 94.81
Perangkat Daerah
1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah 222,214,000 221,681,622 99.76
2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat 311,710,000 284,510,750 91.27
Daerah
IV Program Penyusunan, Pengendalian dan 1,106,091,000 1,065,833,089 96.36
Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 364,266,000 354,931,830 97.44
2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan 623,825,000 612,870,221 98.24
Rencana Program dan Anggaran
3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan 90,800,000 73,229,038 80.65
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 27,200,000 24,802,000 91.18
V Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan 1,025,000,000 982,130,272 95.82
Tanaman Hutan
1 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan 413,120,000 385,926,369 93.42
2 Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan 611,880,000 596,203,903 97.44
VI Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2,090,000,000 2,018,311,467 96.57
1 Penatausahaan dan Pengawasan Pungutan 565,000,000 554,624,650 98.16
Iuran Kehutanan
2 Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil 545,000,000 519,291,487 95.28
Hutan
3 Ekolabeling Hutan Rakyat 465,000,000 450,569,600 96.90
4 Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil 515,000,000 493,825,730 95.89
Hutan
VII Program Pemanfaatan Potensi dan 1,800,000,000 1,778,957,173 98.83
Pemantauan Peredaran Hasil Hutan
1 Pemantauan Peredaran Hasil Hutan 1,800,000,000 1,778,957,173 98.83
Tabel 7. Sumber Dana APBD
14
D. Prestasi
Juara I Tingkat Nasional Kategori Kelompok
Pecinta Alam (KPA) Tingkat Nasional diraih oleh
SAHABAT MENANAM, Desa Kalipang, Kecamatan
Sutojayan, Kabupaten Blitar
No Program/Kegiatan Target Realiasai Capaian
VIII Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2,235,000,000 2,140,798,571 95.79
Kelembagaan serta Pemberdayaan
Masyarakat
1 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kehutanan 625,000,000 613,796,600 98.21
2 Perhutanan Sosial 775,000,000 724,601,381 93.50
3 APP Bidang Kehutanan 350,000,000 345,754,200 98.79
4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 485,000,000 456,646,390 94.15
IX Program Tata Hutan dan Pemantauan 1,100,000,000 1,078,750,100 98.07
Kawasan Hutan
1 Pemantauan Kawasan Hutan dan 400,000,000 391,369,250 97.84
Pengendalian Perubahan Iklim
2 Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan 300,000,000 288,711,050 96.24
3 Penyusunan Data Statistik dan Informasi 400,000,000 398,669,800 99.67
Bidang Kehutanan
X Program Pemantapan Kawasan Hutan dan 1,750,000,000 1,689,087,300 96.52
Konservasi Alam
1 Perlindungan Hutan 600,000,000 579,023,050 96.50
2 Konservasi dan Wisata Alam 500,000,000 483,075,450 96.62
3 Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan 650,000,000 626,988,800 96.46
XI Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan 22,648,592,000 20,837,247,589 92.00
1 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I 500,850,000 488,748,571 97.58
2 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II 1,575,650,000 1,527,583,809 96.95
3 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III 616,500,000 604,101,921 97.99
4 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV 922,800,000 891,863,406 96.65
5 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V 1,344,825,000 1,318,267,125 98.03
6 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI 2,323,875,000 2,191,974,226 94.32
7 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII 1,786,775,000 1,705,300,448 95.44
8 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII 595,275,000 561,855,759 94.39
9 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX 840,000,000 757,742,467 90.21
10 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I 1,769,850,000 1,757,739,800 99.32
11 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah II 3,384,200,000 3,245,216,500 95.89
12 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah III 1,793,800,000 1,613,065,700 89.92
13 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IV 1,704,500,000 1,562,040,900 91.64
14 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah V 865,442,000 209,230,000 24.18
15 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VIII 309,000,000 262,302,000 84.89
16 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX 2,315,250,000 2,140,214,957 92.44
XII Program Perlindungan, Pelestarian dan 4,232,482,000 3,319,931,933 78.44
Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo
1 Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura 2,539,912,000 2,464,874,883 97.05
R Soerjo
2 Perlindungan dan Pelestarian Kawasan 634,270,000 623,466,350 98.30
Tahura R Soerjo
3 Pengelolaan Taman Hutan Raya 1,058,300,000 231,590,700 21.88
(Tahura) (DAK)
45,702,555,000 42,424,651,878 92.83JUMLAH BL
15
BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018 menyajikan pencapaian dari
sasaran strategis yang tercermin pada capaian 2
(dua) indikator kinerja yang termuat dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Secara umum,
sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur berhasil dicapai. Hal ini terlihat dari 2 (dua)
indikator, yaitu :
1) Nilai produksi hutan dan penebangan kayu
dengan tingkat capaian kinerja sebesar
132,74% (sangat baik).
2) Persentase tutupan hutan dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100,36% (sangat
baik).
B. Permasalahan dan Solusi
Beberapa masalah yang menjadi perhatian Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta
tindaklanjutnya sebagai berikut :
1. Adanya lahan marjinal yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Lahan marjinal
adalah lahan yang memiliki mutu rendah
karena memiliki beberapa faktor pembatas
jika digunakan untuk suatu keperluan
tertentu. Untuk memanfaatkan lahan marjinal
tersebut seyogyanya ditanami dengan jenis
tanaman yang sesuai dengan karakteristik
lahan (tanaman pionir) sehingga angka
pertumbuhan tanaman cukup tinggi. Setelah
tanaman pionir dapat tumbuh dengan baik
dapat diganti sebagaian dan bertahap dengan
pohon lain yang lebih kuat dan bermanfaat.
Sebagai contoh, tanaman jambu mete dapat
ditanam di lahan yang tandus. Mikroba yang
hidup pada wilayah perakaran mampu
menambat N dari udara, melarutkan P dan
unsur hara lain dari mineral serta
mempercepat proses pembentukan tanah
sehingga media tersebut lebih sesuai untuk
pertumbuhan tanaman.
2. Adanya gangguan hutan yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar hutan. Tingginya
ketergantungan masyarakat terhadap
keberadaan hutan memberikan dampak
besarnya tekanan terhadap kawasan hutan
berupa pencurian hasil hutan (illegal logging).
Untuk meminimalisir terjadinya pencurian
kayu, beberapa upaya telah dilakukan, antara
lain :
16
a) Penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar
hutan.
b) Pencegahan, penanggulangan dan
penanganan gangguan keamanan hutan.
c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di
sekitar hutan melalui pendampingan dan
pola kemitraan.
3. Untuk mendirikan Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IPHHK) pelaku usaha harus memiliki Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK). Begitu juga bagi yang telah
memiliki IUIPHHK, apabila ingin memperluas
usahanya harus tetap memperoleh Izin
Perluasan. Jenis IPHHK dengan kapasitas
produksi 2.000 s/d. 6.000 M3 per tahun
diajukan kepada Gubernur melalui Pelayanan
Perizinan Terpadu (P2T) dengan rekomendasi
teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur. Kondisi yang terjadi di Jawa Timur saat
ini, masih banyak IPHHK yang belum berizin.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk
memberikan pemahaman dan kesadaran bagi
pelaku usaha untuk segera mengurus IUIPHHK
dan upaya tersebut direspon positif. Namun
demikian, upaya yang telah dilakukan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut
tidak serta merta menyelesaikan masalah bagi
pelaku usaha IPHHK yang belum berizin untuk
mengurus IUIPHHK. Karakter masyarakat yang
berbeda-beda (khususnya masyarakat Madura
dan daerah tapal kuda) menuntut pendekatan
yang berbeda pula dalam menumbuhkan
kesadaran pengurusan IUIPHHK dan kondisi
tersebut membutuhkan waktu yang relatif
lama.
Untuk permasalahan yang terjadi di Madura dan
daerah tapal kuda, dalam upaya memberikan
pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk
mengurus IUIPHHK seyogyanya mengajak ulama
agama yang menjadi panutan masyarakat selama
ini.