i
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 ini merupakan perwujudan kewajiban
segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2010-2014. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan
komitmen perencanaan yang menjadi tolok ukur dan alat bantu dalam
mengemban tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi
yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana
Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana
dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2010-2014.
Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan gambaran hasil
yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang
dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki,
segenap jajaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik telah
berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik melalui capaian-capaian tahunan, termasuk
capaian kinerja sasaran strategis tahun 2012. Untuk itu, saya menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di
ii
lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atas dukungan dan
kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan
dapat terlaksana dengan baik.
Harapan saya, kiranya kinerja kita semakin meningkat di Tahun 2013
dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban
sebagai pejabat publik dapat kita pertanggungjawabkan penuh, baik kepada
masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sekian dan terima kasih.
Jakarta, Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
A. TANRIBALI L.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR --------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------------- iii
RINGKASAN EKSEKUTIF -------------------------------------------------------------------------------- iv
BAB I PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------- 1
A. LATAR BELAKANG ----------------------------------------------------------------- 1
B. DASAR HUKUM -------------------------------------------------------------------- 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN ----------------------------------------------------------- 3
D. GAMBARAN ORGANISASI --------------------------------------------------------- 4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ------------------------------------------------ 4
STRUKTUR ORGANISASI ---------------------------------------------------- 5
SUMBER DAYA ORGANISASI ------------------------------------------------ 10
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ----------------------------------------------- 11
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN ------------------------------------------------------- 14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ---------------------------------------------------------- 16
A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 ------------------------------ 16
Visi ------------------------------------------------------------------------------ 17
Misi ------------------------------------------------------------------------------ 18
Tujuan Strategis -------------------------------------------------------------- 18
Sasaran Strategis ------------------------------------------------------------- 19
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 ----------------------------------------------- 20
Rencana Kinerja Tahunan --------------------------------------------------- 20
Indikator Kinerja Utama ----------------------------------------------------- 22
Penetapan Kinerja ------------------------------------------------------------ 24
Pengukuran Pencapaian Sasaran ------------------------------------------- 26
BAB III AKUNTABILITAS SASARAN ----------------------------------------------------------- 38
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ---------------------------------- 38
B. ANALISA PERBANDINGAN CIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2012 -------- 80
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 ----------------------------------- 82
BAB IV PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------- 85
A. KESIMPULAN ---------------------------------------------------------------------- 85
B. SARAN ------------------------------------------------------------------------------ 85
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
AAA... LLLAAATTTAAARRR BBBEEELLLAAAKKKAAANNNGGG
Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah
akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi
penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.
Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada
publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di
lingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran
Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen
perencanaan dan anggara tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan
program-program Kementerian Dalam Negeri, khususnya bidang pembinaan
kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu kepada visi dan misi Ditjen Kesbangpol
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
2010-2014, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam
mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Ditjen Kesbangpol.
Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
2
dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum
penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang
kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang
berlaku.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu
komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peranan penting dalam
menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan
kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada
setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan
sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta
usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-
tanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran
aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipergunakan sebagai modal
dasar didalam mengemban visi dan misi.
BBB... DDDAAASSSAAARRR HHHUUUKKKUUUMMM
Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012
didasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
3
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata kerja Kementerian Dalam Negeri.
CCC... MMMAAAKKKSSSUUUDDD DDDAAANNN TTTUUUJJJUUUAAANNN
Maksud penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012 adalah:
1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Direktur Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan
sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesatuan Bangsa dan
Politik;
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
4
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat
kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Ditjen
Kesbangpol Tahun 2012.
Tujuan Penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 adalah:
1. Mewujudkan pertangungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan
kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum;
3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta
tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan
bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.
DDD... GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan poitik, yang dipimpin
oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi
teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
5
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan
bangsa dan politik;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan
politik; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan
didukung 1 orang Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Eselon II), 5
orang Direktur (Eselon II), dan dibantu 28 orang Kepala Bagian dan Kepala Sub
Direktorat (Eselon III), 17 Kepala Sub Bagian dan 48 orang Kepala Seksi (Eselon
IV), dan staf sebanyak 102 orang. Pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 1. Pejabat Eselon I dan Eselon II
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsadan Politik
No. Jabatan Nama Pejabat
1. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik Drs. A. Tanribali L, SH
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik Drs. Indra Baskoro
3. Direktur Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan Dr. Didik Suprayitno, MM
4. Plt. Direktur Kewaspadaan Nasional Budi Prasetyo, SH
5. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama Budi Prasetyo, SH
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
6
dan Kemasyarakatan
6. Direktur Politik Dalam Negeri Drs. Lutfi, TMA, M.Si
7. Direktur Ketahanan Ekonomi Bahrum Alamsyah Siregar,
SH, M.Si
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012
Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagai berikut :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Ditjen berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kesatun Bangsa dan
Politik. Sekretariat Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri
atas 4 (empat) bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundang-
undangan dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Dan
setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan
program dan anggaran; penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian; pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha
dan rumah tangga.
b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Direktur
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.
Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1
(satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara,
Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, Subdirektorat Bela Negara,
Subdirektorat Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan, Subdirektorat Pembauran dan
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
7
Kewarganegaraan, dan Sub bidang Tata Usaha. Setiap Sub direktorat terdiri
dari 2 (dua) Seksi.
Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan
kebangsaan; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela
negara penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran
dan kewarganegaraan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga direktorat.
c. Direktorat Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Direktur yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat
Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan
Nasional. Direktorat Kewaspadaan Nasional terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat
dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, yaitu Subdirektorat Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama Intelijen Keamanan; Subdirektorat Bina Masyarakat
Perbatasan Antar Negara; Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan;
Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial; Subdirektorat Pengawasan Orang
Asing dan Lembaga Asing; dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi
kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan; penyiapan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga
kerja; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan
penanganan konflik pemerintahan; penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; penyiapan perumusan
kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga
asing; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin
oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
8
Jenderal. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan. Direktorat Ketahanan Seni. Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian,
yaitu Subdirektorat Ketahanan Seni, Subdirektorat Ketahanan Budaya, dan
Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, Subdirektorat Organisasi
Kemasyarakatan, Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan serta
Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni budaya, agama dan
kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan; perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembauran dan akulturasi budaya; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi
kemasyarakatan; perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
e. Direktorat Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Politik Dalam
Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri. Direktorat Politik
Dalam Negeri terdiri atas 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian,
yaitu Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, Subdirektorat Fasilitasi
Kelembagaa Politik Pemerintahan, Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan
Partai Politik, Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, Subdirektorat Fasilitasi
Pemilihan Umum serta Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri
dari 2 (dua) Seksi.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
9
Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
implementasi kebijakan politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan; penyiapan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
kelembagaan partai politik; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik; penyiapan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan
umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
f. Direktorat Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Ketahanan
Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktorat
Ketahanan Ekonomi terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu)
Subbagian, yaitu Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan
Kesenjangan Perekonomian, Subdirektorat Ketahanan Perdagangan,
Investasi, Fiskal dan Moneter, Subdirektorat Perilaku Perekonomian
Masyarakat, Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi serta
Subbagian Tata Usaha. Setiap Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.
Direktorat Ketahanan Ekonomi menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan
Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian; penyiapan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan
Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter; penyiapan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Perilaku Perekonomian
Masyarakat; penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring
dan evaluasi Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan pelaksanaan urusan
tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
10
3. SUMBER DAYA ORGANISASI
Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik per Desember 2012 berjumlah 235 orang, dapat disajikan susunannya
sebagai berikut :
Tabel 2. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012
NO UNIT KERJA JUMLAH
1. Sekretariat 58 orang
2. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 37 orang
3. Direktorat Kewaspadaan Nasional 38 orang
4. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan
40 orang
5. Direktorat Politik Dalam Negeri 33 orang
6. Direktorat Ketahanan Ekonomi 29 orang
Jumlah 235 orang
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012
Tabel 3. PNS pada Ditjen Kesbangpol
Berdasarkan Pangkat Tahun 2012
NO UNIT KERJA JUMLAH
1. Golongan IV 38 orang
2. Golongan III 175 orang
3. Golongan II 22 orang
4. TNI/POL 0 orang
Jumlah 235 orang
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
11
Tabel 4. PNS pada Ditjen Kesbangpol Tahun 2012
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO UNIT KERJA JUMLAH
1. S3 2 orang
2. S2 61 orang
3. S1 120 orang
4. D3 8 orang
5. SLTA 39 orang
6. SLTP 3 orang
7. SD 2 orang
Jumlah 235 Orang
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Perundang-undangan, Desember 2012
DDD... AAASSSPPPEEEKKK SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII
Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi
demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) Pengembangan pola
hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi;
(2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi
politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat;
(3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada)
terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan
kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan
kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan
masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa,
termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar
belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam
penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
12
penegak hukum dan indepedensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan
korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memilki integritas.
Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik
rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai
kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya.
Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap
mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai
politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang
sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang
berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut,
diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan
mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan
mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan
kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian
dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009
setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan
dan kesatuan nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik,
pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di
daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya
menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program
pembangunan di daerah terkait penanganan dan pegelolaan konflik dalam rangka
memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah
bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik
Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun
2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas
Intelijen Daerah.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
13
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan
serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu
komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai hubungan kerja dengan
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan
pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan,
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di
bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan
seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang
ketahanan ekonomi.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan
serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam
kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan
komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik
dalam negeri di daerah.
Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui Pusat
Komunikasi Informasi (PUSKOMIN) yang berada di pusat dan masing-masing daerah
untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik. Disamping itu Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah
dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pusat melalui kegiatan kerjasama program
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
14
di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta
memberikan izin pendirian kepada Ormas/LSM/LNL yang baru.
Untuk itu peran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam
penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban
di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.
EEE... SSSIIISSSTTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA PPPEEENNNYYYAAAJJJIIIAAANNN
Adapun sistematika penyajian LAKIP Ditjen Kesbangpol Tahun 2012, disusun
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat
mengenai LAKIP 2012, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,
Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur
Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan
pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 2010-
2014 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran,
Program/Kegiatan Tahun 2012 dengan memuat Sasaran Strategis
serta Rencana Kinerja Tahun 2012 mengenai Sasaran, Indikator
Kinerja Utama dan Target.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja
Tahun 2012, Indikator Kinerja Utama, Target dan Realisasi pada
Tahun 2012 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan
realisasi (perbandingan capaian kinerja 2010-2014 berdasarkan
IKU Sasaran dan Tujuan) serta Akuntabilitas Keuangan Per-
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
15
Sasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi dan
Persentase.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran
untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan
datang.
LAMPIRAN :
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik
Tabel Realisasi Keuangan dan Capaian Realisasi Fisik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
16
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
AAA... PPPEEERRREEENNNCCCAAANNNAAAAAANNN SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS TTTAAAHHHUUUNNN 222000111000---222000111444
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan
posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi
pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan
pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju
tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat
berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang
mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.
Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 merupakan dokumen
perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan
strategi pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolok ukur dan alat bantu
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri.
Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan
dilingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk secara konsisten
melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang
diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
Penyusunan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014
dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai
instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Juga dimaksudkan dalam rangka
penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk
memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi,
tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
17
perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan
pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan
Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada
umumnya.
1. Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan
bangsa dan politik, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang kesatuan bangsa dan politik, dirumuskan visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan.
Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan
pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri.
Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa Tahun 2010-2014, Visi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik adalah ”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem
politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"
Pernyataan Visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, merupakan salah satu tujuan sekaligus
tantangan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen Kesbangpol. Dimana tantangan
ini juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam
negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua yakni dimensi
penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta dimensi pembangunan
sistem politik demokrasi.
2. Sistem Politik Demokratis, merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh
Ditjen Kesbangpol yaitu suatu tatanan kehidupan politik yang demokratis
dengan tetap meletakkan kedaulatan di tangan rakyat melalui
pengembangan politik dalam negeri dan sistem pemerintahan termasuk
sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
18
3. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan
suatu komitmen utama yang harus diwujudkan bersama dalam rangka
menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dalam seluruh aspek
penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah
dan pemberdayan masyarakat.
2. Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang
demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan
“Misi” Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,
pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan
Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum
segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial
dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.
3. Tujuan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyatan visi dan misi tersebut
diatas, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan yaitu
“Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam
negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan
rakyat”. Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan)
tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
19
4. Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 (empat)
sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2010-2014 yang merupakan derivasi
dari tujuan diatas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota
masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat;
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik.
Keempat sasaran tersebut, dicapai dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres),
dengan indikator sasaran :
a. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi
terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu.
b. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.
c. Indeks Organisasi Kemasyarakatan.
d. Indeks Kebebasan Masyarakat Sipil.
e. Indeks Hak-Hak Politik.
2. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa, dengan indikator sasaran yaitu Persentase
kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dan para pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota
masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan, dengan indikator
sasaran yaitu Persentase forum dialog publik yang efektif.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
20
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik, dengan
indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam
kegiatan terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika,
dan NKRI).
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2010-2014 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut,
dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2012 yang merupakan
acuan pelaksanaan kegiatan Kementerian untuk Tahun Anggaran 2012 yang berisi
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2012 Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut:
Tabel 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
proses demokrasi
(Pemilu/Pilpres)
1. Jumlah revisi paket undang-
undang bidang politik khususnya
revisi terbatas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu.
3 (tiga)
Dokumen
2. Indeks Kinerja Lembaga
Demokrasi
68
3. Indeks Kebebasan Sipil 79
4. Indeks Hak-Hak Politik 68
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
21
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
2. Meningkatnya
Komitmen Pemangku
Kepentingan dalam
menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa
Persentase kebijakan/peraturan
perundangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan para
pemangku kepentingan.
75%
3. Meningkatnya
komunikasi dan dialog
yang konstruktif antar
anggota masyarakat
dalam penyelesaian
berbagai persoalan
kemasyarakatan
Persentase forum dialog publik yang
efektif
75%
4. Meningkatnya
kesadaran Warga
Negara dalam
partisipasi politik.
Persentase peningkatan masyarakat
dalam kegiatan terkait dengan 4
(empat) pilar negara (Pancasila, UUD
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI)
72,5%
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2012 disusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012.
Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam
penyusunan LAKIP Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan parameter serta acuan
dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Kesbangpol
Tahun Anggaran 2012 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama
Ditjen Kesbangpol pada periode Renstra Tahun 2005-2009.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
22
Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra
Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan
Politik 2010-2014 serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014 sebagai berikut :
Tabel 6.
Indikator Kinerja Utama Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-2014
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA SUMBER DATA
1 2 3 4
1. Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
demokrasi
(Pemilu/Pilpres).
1. Jumlah paket revisi
undang-undang bidang
politik khususnya revisi
terbatas terhadap
Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu
Rekap hasil finalisasi
Daftar Program Legislasi
Nasional (Prolegnas)
2010-2014 dan
Prolegnas Prioritas
lingkup Kementerian
Dalam Negeri
2. Indeks Kinerja Lembaga
Demokrasi
1. Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia
(BPS).
3. Indeks Kesehatan
Masyarakat Sipil
2. Dokumen Prosiding
Seminar “Mengukur
Demokrasi
Pengalaman
Indonesia dan
Internasional”.
4. Indeks Kebebasan Sipil 3. Dokumen diskusi
peer-review
Penyempurnaan
Indikator dan
Metodologi Indeks
Demokrasi Indonesia.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
23
5. Indeks Hak-Hak Politik 4. Progress report
Pembentukan Pokja
Demokrasi Indonesia
(IDI) di Daerah.
2. Meningkatnya
Komitmen
Pemangku
kepentingan
dalam menjaga
persatuan dan
kesatuan bangsa.
6. Persentase
kebijakan/peraturan
perundangan yang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan
para pemangku
kepentingan
Implementasi
peraturan perundang-
undangan bidang
kesatuan bangsa dan
politik.
3. Meningkatnya
komunikasi dan
dialog yang
konstruktif antar
anggota
masyarakat dalam
penyelesaian
persoalan
kemasyarakatan.
7. Persentase forum dialog
publik yang efektif
Laporan pelaksanaan
sosialisasi, seminar,
workshop yang
dilaksanakan.
4. Meningkatnya
kesadaran Warga
Negara dalam
partisipasi politik
8. Persentase peningkatan
masyarakat dalam
kegiatan terkait 4 pilar
negara (Pancasila, UUD
1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan NKRI).
1. Laporan hasil
pelaksanaan
kerjasama program
dalam rangka
pendidikan politik
dan wawasan
kebangsaan dengan
Ormas/LSM/LNL.
2. Laporan hasil
pertemuan dengan
Pemerintah daerah
dan stakeholders di
daerah.
Sumber : Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Kemdagri
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
24
Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2012 diimplementasikan sebagaimana tabel 5 diatas, dituangkan dalam Penetapan
Kinerja (PK) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 sebagai Kontrak Kinerja
antara Direktur Jenderal Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Menteri Dalam
Negeri pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Dimana
Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut merupakan ikhtisar
rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sekaligus sebagai tolok ukur
keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir tahun anggaran 2012.
Tabel 7.
Penetapan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
demokrasi
(Pemilu/Pilpres).
1. Jumlah paket revisi
undang-undang
bidang politik
khususnya revisi
terbatas terhadap
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
2007 tentang
Penyelenggara Pemilu
3 (tiga) Dokumen
2. Indeks Kinerja
Lembaga Demokrasi
68
3. Indeks Kebebasan
Sipil
79
4. Indeks Hak-Hak
Politik
68
2. Meningkatnya
Komitmen Pemangku
kepentingan dalam
menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa.
Persentase
kebijakan/peraturan
perundangan yang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan
para pemangku
kepentingan
75%
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
25
3. Meningkatnya
komunikasi dan dialog
yang konstruktif antar
anggota masyarakat
dalam penyelesaian
persoalan
kemasyarakatan.
Persentase forum dialog
publik yang efektif
75%
4. Meningkatnya
kesadaran Warga
Negara dalam
partisipasi politik
Persentase peningkatan
masyarakat dalam
kegiatan terkait 4 pilar
negara (Pancasila, UUD
1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan NKRI).
72.5%
Jumlah Anggaran : Rp. 193.782.200.000,- Program : Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
26
Tabel 8.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Poitik Tahun 2012
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan
75% 40%
72% - Terlaksananya implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbangpol di seluruh daerah dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, antara lain:
1. Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 33 Provinsi, 329 Kab dan 88 Kota. Dengan pelaksanaan Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang mengahasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan;
2. Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagai tindak lanjut
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
27
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dengan belum diikutinya perubahan organisasi yang dibentuk berdasarkan Permendagri tersebut. Sudah dilakukan pembentukan Kominda di tingkat Provinsi;
3. Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan wajib dimaksud (kesbangpol);
4. Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota, dimana di dalam permendagri tersebut fungsi dari Kesbangpol tidak atau kurang tegas disebutkan;
5. Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dengan belum terakomidirnya atau tidak disertakannya pendelegasian penandatanganan surat rekomendasi penelitian.
6. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
28
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
Masyarakat di Daerah, dengan pembentukan FKDM pada tingkat Provinsi dan 246 Kab/Kota, beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD;
7. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Prov/Kab/Kota;
- Dalam rangka pelaksanaan implementasi/sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kab/Kota terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).
2. Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik Khususnya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
3
Dokumen
1 (satu)
Dokumen
- Tersusunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan hasil revisi
20%
- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait Undang-Undang Nomor42 Tahun 2008 tentang Pemilu
- Pembahasan terhadap Undang-Undang ini mengalami keterlambatan dikarenakan pada waktu yang bersamaan terdapat pembahasan Undang-Undang yang lebih diprioritaskan waktu penyelesaiannya
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
29
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
terbatas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Presiden dan Wakil Presiden, yang direncanakan draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013
20%
- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) insiatif pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang direncanakan draft baru diserahkan DPR RI pada bulan Januari 2013
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
30
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
3. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi
68
-
74.72
- Kelembagaan demokrasi merupakan satu-satunnya aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 yang mengalami kenaikan nilai, hal tersebut disebabkan adanya kenaikan nilai indeks pada variabel Peran DPRD dan Peran Partai Politik;
- Angka tersebut merupakan hasil pengukuran indeks pada Tahun 2011 sedangkan untuk Tahun 2012 sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas);
- Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2012 dalam hal kelembagaan demokrasi antara lain:
1. Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi dengan Biro Hukum;
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
31
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
3. Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;
4. Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9 (sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;
5. Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;
6. Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPR RI;
7. Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;
8. Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan parpol;
9. Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
32
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
4. Indeks Kebebasan Sipil
79 - 80.79 - Nilai indeks tersebut merupakan
pengukuran tahun 2011, sedangkan untuk indeks aspek kebebasan sipil tahun 2012 sedang dalam proses pengukuran oleh Bappenas dan BPS.
- Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkenyakinan, dan Kebabasan dari Diskriminasi.
- Dibandingkan dengan hasil IDI 2010, Indeks Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, dimana terdapat 2 variabel yang mengalami kenaikan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul sebesar 6.49 poin dari 85.21 menjadi 91.70 dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi dengan kenaikan sebesar 1.18 poin dari 88.31 menjadi 89.49. adapun variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel Kebebasan Berpendapat turun poin dari 70.35 menjadi 64.96 , dan variabel kebebasan berkenyakinan turun 4.37 poin dari 89.17 menjadi 84.80.
- Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33 provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori “baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
33
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
memperoleh nilai antara 60-80 dengan kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh (58.65), NTB (55.45), dan Kalimantan Selatan (56.33) memperoleh nilai dengan kategori “buruk”.
- Adapun capaian kinerja Ditjen Kesbangpol dalam aspek Kebebasan Sipil yaitu:
1. Penyusunan revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas;
2. Pelaksanaan/pembentukan FKUB di 33 provinsi, dan 416 Kab/Kota;
3. Temu generasi muda antar umat beragama se-Indonesia;
4. Forum organissai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Indeks Hak-Hak Politik
68 - 47.54 - Pada IDI 2011, Hak-Hak Politik
merupakan aspek dengan indeks yang paling terendah, yakni 47.54 dibandingkan dengan indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Kelembagan Demokrasi. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir termasuk dalam kategori “rendah” (<60). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Inonesia masih banyak mengandung kelemahan.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
34
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
- Secara kuantitatif memang telah terjadi penurunan capaian nilai indeks aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2011 bila dibandingkan dengan IDI 2010, yakni sebasr 0.33 poin dari 47.87 menjadi 47.54. Dimana kontribusi penurunan capaian berada pada variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” sebesar 2.35 poin dari 48.32 menjadi 45.97 di tahun 2011.
- Sedangkan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol terkait aspek Hak-Hak Politik yakni:
1. Tersusunnya Undang-Undang Bidang Politik;
2. Tersusunnya Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
3. Tersusunnya Modul tentang Calon Pemilih Pemula;
4. Pelaksanaan 20 Kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan partisipasi politik.
3. Meningkatnya komunikasi dan
dialog yang konstruktif antar
anggota masyarakat dalam
penyelesaian berbagai
persoalan kemasyarakatan.
1. Persentase forum dialog publik yang efektif.
75%
40%
72.5%
- Terbentuknya forum dialog publik yaitu FPK di 26 dan 48 Kab/Kota, FKDM di 33 Provinsi dan 261 Kab/Kota, dan FKUB di 33 Provinsi dan 329 Kab dan 87 Kota, yang akan ditindaklanjuti sampai pada tingkat Kab/Kota dan Kecamatan dan Desa (sesuai amanat Permendagri No. 34
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
35
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah, Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, serta PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
- Adapun beberapa kendala terkait pelaksanaan efektifitas forum publik di daerah antara lain terkait:
1. Kurangnya pemahaman terkait substansi yang terdapat dalam aturan terkait, baik dikalangan aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, maupun anggota forum terkait dan juga masyarakat;
2. Kurangnya komitmen dari kebanyakan Kepala Daerah untuk mendorong peran forum publik di daerah dalammelaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Eksistensi forum publik dan program-programnya belum
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
36
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
dikenal oleh beberapa instansi daerah maupun masyarakat secara luas;
4. Program-kegiatan terkait forum publik belum menyentuh pada substansi persoalan yang diakibatkan kurangnya alokasi anggaran;
5. Belum didukungnya alokasi anggaran yang memadai baik dari APBN/APBD dalam rangka mendukung kegiatan foru publik di daerah.
4. Meningkatnya kesadaran
Warga Negara dalam
partisipasi politik
1. Presentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)
72.5% 99.5% Upaya peningkatan pemahaman
masyarakat terkait implementasi
terhadap 4 pilar kebangsaan melalui
beberapa kegiatan antara lain:
1. Terlaksananya 1072 kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL yang tersebar di 33 Provinsi/Kab/Kota;
2. Tersosialisasinya peningkatan kesadaran bela negara bagi perempuan, aparat pemerintah dan generasi muda dengan masing-masing pertemuan mengundang 100 peserta di Jakarta, NTB, Riau, Kaltim dan Yogyakarta;
3. Tersosialisasinya 4 pilar utama kehidupan berbangsa di Kalsel, Sulteng dan NAD;
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
37
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KETERANGAN
Semester I Semester II 1 2 3 4 5 6 7
4. Terfasilitasinya pemasyarakatan pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi sebanyak 12 kali pertemuan yaitu di Kampus UNPAD 3 (tiga) kali, USU 3 (tiga) kali pertemuan, NAD 3 (tiga) kali pertemuan dan Malang 3 kali pertemuan;
5. Terlaksananya penguatan penghayatan ideologi pancasila di kalangan masyarakat (di Bandung dan Banten) dan antara lintas generasi (Sumut, Sulut, dan Bali);
6. Terlaksananya forum fasilitasi revitalisasi pancasila bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan di Jakarta;
7. Terlaksananya forum wawasan kebangsaan bagi organissai pers, organissai politik, organisasi usaha, ormas kepemudaan, perempuan, dan aparatur pemerintah di tingkat daerah, yang dilaksanakan di 5 regional (Kepri, NTB, Kaltim, Sulsel dan Jateng);
8. Terlaksananya forum dialog wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, di daerah Sangau, Nunukan dan Talaud.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
38
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
AAA... EEEVVVAAALLLUUUAAASSSIII CCCAAAPPPAAAIIIAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222
Capaian kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 yang
tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012 merupakan tolok ukur keberhasilan Ditjen
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2012
berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Dalm Negeri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Kepmendagri Nomor 061-041 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2012:
1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
demokrasi (Pemilu/Pilpres).
Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur
dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Jumlah revisi paket undang-undang
bidang politik khususnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu dan Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi, Indeks
Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan
kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
39
Tabel 9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n demokrasi
(Pemilu/Pilpres)
1. Jumlah paket revisi
undang-undang
bidang politik
khususnya revisi
terbatas terhadap
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
2007 tentang
Penyelenggara
Pemilu
3 (tiga)
Dokumen
1 (satu)
Dokumen
46.6%
2. Indeks Kinerja
Lembaga Demokrasi
68 74.72 - 109.8%
- Capaian
tersebut
merupakan
hasil
pengukuran
indeks Tahun
2011
- Untuk Indeks
aspek Kinerja
Lembaga
Demokrasi
tahun 2012
sedang dalam
proses
pengukuran
oleh Bappenas
3. Indeks Kebebasan
Sipil
79 80.79 - 102.2%
- Angka
tersebut
merupakan
hasil
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
40
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
pengukuran
indeks Tahun
2011
- Untuk Indeks
aspek
Kebebasan
Sipil tahun
2012 sedang
dalam proses
pengukuran
oleh Bappenas
4. Indeks Hak-Hak
Politik
68 47.54 - 69.9%
- Untuk Indeks
aspek Hak-Hak
Politik tahun
2012 sedang
dalam proses
pengukuran
oleh Bappenas
- Angka
tersebut
merupakan
hasil
pengukuran
indeks Tahun
2011
a. Indikator I: Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik khususnya revisi
terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu.
Untuk capaian indikator pertama, revisi terbatas terkait 3 (tiga) Undang-
Undang Bidang Politik yang semula target pada tahun 2012 telah selesai 100%,
namun demikian sampai dengan akhir tahun 2012 baru tersusun 1 (satu)
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
41
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penyelesaian
dikarenakan sampai dengan laporan ini disampaikan DPR RI belum
menyampaikan draft RUU kepada pemerintah, sehingga dari pihak pemerintah
melakukan pembahasan internal dengan mempersiapkan langkah antisipasi
penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengacu dari wacana
pembahasan yang berkembang di Badan Legislasi DPR-RI terhadap revisi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. Sehingga capaian target penyusunan Undang-Undang Bidang
Politik tercapai baru 46.6% dikarenakan UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI
serta adanya pembahasan Undang-Undang Bidang Politik Lainnya yang lebih
diprioritaskan dalam penyusunannya. Hal tersebut mengacu pada Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/2009-
2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional tahun 2010-
2014.
Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen
Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya
lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif
dalam kerangka pembagian kekuasaan. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif,
UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik
adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum
yang demokratis. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral
dalam rangka pembangunan demokrasi yang berkarakter kebangsaan,
pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa perbaikan regulasi
bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang.
Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah
menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
42
Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai
kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun
etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara
akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, untuk membangun
kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui
perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas,
luber dan jurdil.
Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan
adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD
dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas
pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa
perubahan terhadap peningkatan parliament threshold (PT) sebesar 3,5 %
adalah untuk menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya
adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai
politik yang membahasnya, oleh karenanya kiranya kita semua perlu
memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang
politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah
menjadi kewenangan dan tidak ada campurtangan pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan
bagi masyarakat. Penekanan ini perlu saya sampaikan agar kita semakin
memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Saya
ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang
dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas secara
konstitusional. Oleh karenanya peningkatan PT tersebut jika dipandang sebagai
sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi
terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama
menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu 2014.
Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga
sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam
kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan dapat diserap
dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Pendidikan
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
43
politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik
dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya mensinerjikan
pemahaman setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu
ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dapat
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya
pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program
kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi
kemasyarakatan dan LSM serta lembaga nirlaba lainnya. Sebab di abad informasi
dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini
adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana
amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945
dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh
karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata dan berkelanjutan yang harus
kita laksanakan bersama untuk mencerdasakan kehidupan bangsa melalui
pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang
berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri
dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan
stabilitas politik secara nasional.
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan 2 (dua) Undang-
Undang Bidang Politik yaitu belum diserahkannya draft rancangan revisi terbatas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden kepada Pemerintah dikarenakan masih dalam proses pembahasan di
Badan Legislatif DPR RI sehingga pembahasan akan dilanjutkan pada awal tahun
2013.
Sebagai upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan serta kendala
yang dihadapi maka pihak Pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan
menginventarisasi dan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang
mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan Legislasi DPR-RI
serta melakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok
bahasan menyiapkan antisipasi pendapat pemerintah
Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini D
Kesatuan Bangsa dan Politik secara simultan akan terus berkoordinasi dengan
DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan pada saat draft diserahkan
kepada Pemerintah.
b. Indikator 2: indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.
Pada tahun 2011
aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenai
pada tahun 2010, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah
pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi
kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelem
pada tahun 2011 relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi
indeks 5 (lima) variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran
DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang
Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:
Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi
Lebih jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan
Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran
0102030405060708090
Lembaga Demokrasi
Pemilu Yang Bebas dan
Adil
63.11
87.6774.72
87.67
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
elakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok
bahasan menyiapkan antisipasi pendapat pemerintah. Namun demikian pihak
Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik secara simultan akan terus berkoordinasi dengan
DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan pada saat draft diserahkan
Indikator 2: indeks Kinerja Lembaga Demokrasi.
Pada tahun 2011, aspek Kelembagaan Demokrasi merupakan satu
aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami kenaikan. Dikarenakan
, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah
mengalami kenaikan menjadi 74.72. Dalam dimen
kenaikan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelembagaan Demokrasi
relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi
variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran
Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang
Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:
Gambar 1. Indeks Aspek Kelembagaan Demokrasi
jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan
Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran
Peran DPRD Peran Partai Politik
Peran Birokrasi
dan Pemerintah
Daerah
Peran Peradilan
yang Independen
42.89
23.37
88.58 90.00
87.67
47.39
64.69
88.5881.97
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
44
elakukan pembahasan bersama pakar dan instansi terkait dengan pokok
Namun demikian pihak
irektorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik secara simultan akan terus berkoordinasi dengan
DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan pada saat draft diserahkan
Kelembagaan Demokrasi merupakan satu-satunya
kan. Dikarenakan
, nilai aspek Kelembagaan Demokrasi adalah 63.11 sementara
alam dimensi kuantitatif,
bagaan Demokrasi
relatif mengalami perbaikan yang dihasilkan dari kontribusi
variable yang dimiliki yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran
Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah, dan Peradilan yang
Independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:
jauh jika dilihat dari level indikator, kenaikan aspek Kelembagan
Demokrasi diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pada variabel Peran
2010
81.97
2010
2011
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
45
Partai Politik yang disebabkan oleh adanya kenaikan pada indikator “Jumlah
Kegiatan Kaderisasi”, dan “Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai
Politik”. Pada IDI 2010, kontribusi 2 (dua) indikator ini terhadap nilai indeks
variabel Peran Partai Politik, masing-masing sebesar 63.72 dan 73.41. Sementara
pada tahun 2010 sebesar 73.19 dan 73.41. Hal tersebut diatas mengindikasikan
adanya peningkatan kesadaran di kalangan partai politik terutama partai besar
untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya.
Sementara kenaikan nilai indeks variabel Peran DPRD pada IDI 2011
antara lain disumbang oleh adanya kenaikan indeks indikator “Alokasi Anggaran
Kesehatan”, serta “Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD”. Dimana
mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dikalangan DPRD
untuk memperjuangkan alokasi anggaran pada sektor kesehatan dan juga pada
indikator berikutnya mengindikasikan bahwa relatif telah terjadi peningkatan
dalam implementasi fungsi legislasi DPRD, yang ditunjukkan oleh bertambahya
jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2011. Untuk lebih spesifik dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 12. Indeks Indikator pada variabel Peran DPRD
Indikator IDI 2010 IDI 2011
Besaran alokasi anggaran
kesehatan
56.84 79.14
Persentase jumlah Perda
yang berasal dari hak
inisiatif DPRD terhadap
jumlah total Perda yang
dihasilkan
5.65 14.41
Sedangkan secara umum, indeks Kelembagaan Demokrasi jika dilihat dari
keseluruhan provinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
0 10
Jatim
Bengkulu
Lampung
Sumut
Sultra
Sulteng
Jabar
Jateng
Aceh
Gorontalo
Papua Barat
Malut
NTB
Sulut
Kalteng
Sulbar
Banten
Papua
Sumbar
NTT
Sulsel
Babel
Kepri
Jambi
Sumsel
Maluku
Kalbar
Kalsel
Kaltim
Bali
DIY
Riau
DKI
INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
46.47
51.29
56.44
56.45
57.06
58.01
60.67
63.7
63.87
63.9
64.73
65.06
65.19
65.34
65.57
66.06
66.99
67.22
67.59
68.15
68.17
68.57
69.2
69.81
69.85
69.89
70.11
72.25
72.34
78.43
82.25
61.23
61.63
70.64
60.31
67.11
71.36
81.55
73.04
63.77
68.08
60.03
62.56
61.06
66.03
68.26
70.04
79.83
80.97
72.33
73.6
82.27
77.05
75.61
68.1
20 30 40 50 60 70 80
INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
46
78.43
82.25
85.39
92.3
81.55
90.04
87.18
79.83
80.97
86.87
82.27
77.05
75.61
87.38
82.76
85.79
82.81
83.18
93.5
90 100
INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2010-2011
IDI 2011
IDI 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
47
Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27
provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5
provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai
indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa
karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada
tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari
33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan
Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04),
dan Kalimantan Barat (87.38).
Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan
strategi pembangunan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:
Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
Perbaikan Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan
Kebijakan Pemerintah
Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi
Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak
politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik
Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan
pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan
dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan
empat pilar bangsa.
Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.
Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung
proses demokratis dan penyelesaian konflik
Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
48
Adapun indeks kinerja lembaga demokrasi tahun 2012 sampai dengan
laporan ini dibuat sedang dalam tahap pengukuran (oleh Bappenas), namun
demikian dapat disampaikan capaian kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2011 dan
2012 dalam hal kelembagaan demokrasi selain pada pembentukan dan
penguatan tugas serta peran IDI di 5 regional di 33 provinsi, juga menghasilkan
kinerja antara lain:
Tersusunnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol, yang saat ini sedang tahap finalisasi
dengan Biro Hukum;
Tersusunnya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;
Tersusunnya rumusan tentang sistem pengembangan kapasitas bagi 9
(sembilan) Parpol melalui kegiatan Workshop dan Lokakarya Nasional
tentang Peningkatan Kapasitas Parpol bagi pengurus Parpol;
Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;
Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR RI;
Tersusunnya rumusan tentang pola kemitraan antara parpol dengan lembaga
eksekutif dalam pelaksanaan pendidikan politik;
Terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumen dalam rangka fasilitasi
pelaksanaan bantuan keuangan parpol;
Terlaksananya 90 (sembilan puluh) kerja sama dengan organisasi masyarakat
sipil dalam peningkatan kapasitas perempuan bidang pendidikan politik.
c. Indikator 3: Indeks Kebebasan Sipil
Nilai aspek kebebasan sipil dibentuk dari komposit nilai indeks empat
variabel yang terdapat didalamnya, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat,
Kebebasan Berkenyakinan, dan Keb
dengan hasil IDI 2010
1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi
terhadap penurunan 2
dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan
89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011
dibawah ini:
Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel
Kebebasan Berpendapat, menyusul variabel
Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator
yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat
Pemerintah Daerah yang Meng
sedangkan indikator “Jumlah Ancam
oleh Warga Masyarakat
(47.88). Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai
yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi
kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”
dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.
82.5380.79
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Kebebasan Sipil Berkeyakinan
INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
ebebasan Berkenyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi.
10, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar
1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi
terhadap penurunan 2 variabel yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin
dari 70.35 menjadi 64.96 dan Kebebasan Berkenyakinan turun 4.37 poin dari
89.17 menjadi 84.80 di tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar
Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel
Kebebasan Berpendapat, menyusul variabel Kebebasan Berk
Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator
yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat
Pemerintah Daerah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat (68.38
sedangkan indikator “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan
Warga Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat
Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai
yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi
ebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”
dengan nilai 86.96 turun 3.69 poin dari 90.65 tahun 2010.
89.17
70.35
85.21 88.3184.8
64.96
91.7 89.49
Kebebasan Berkeyakinan
Kebebasan Berpendapat
Kebebasan Berkumpul dan
Berserikat
Kebebasan dari
Diskriminasi
INDEKS KEBEBASAN SIPIL 2009-2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
49
basan dari Diskriminasi. Di bandingkan
aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar
1.74 poin dari 82.53 menjadi 80.79, hal tersebut didukung adanya kontribusi
yaitu Kebebasan Berpendapat sebesar 5.39 poin
Berkenyakinan turun 4.37 poin dari
. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar
Terlihat jelas bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada variabel
Kebebasan Berkenyakinan.
Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disumbang oleh dua indikator
yaitu “Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat
hambat Kebebasan Berpendapat (68.38)”,
an Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan
yang Menghambat Kebebasan Berpendapat Menyumbang
Untuk variabel Kebebasan Berkenyakinan mengalami penurunan nilai
yang disumbang oleh indikator “Jumlah aturan tertulis yang membatasi
ebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya”
89.49
Kebebasan
Diskriminasi
2010
IDI 2010
IDI 2011
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
50
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir variabel Kebebasan Berpendapat
selalu berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan variabel aspek
Kebebasan Sipil yang lain, bahkan cenderung mengalami penurunan. Rendahnya
variabel tersebut disumbang oleh banyaknya jumlah ancaman kekerasan atau
penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dalam
bentuk antara lain, pelarangan dan pembatasan terhadap wartawan, kelompok
buruh, bawahan, mahasiswa dll.
Sedangkan jika dilihat sebaran indeks Aspek Kebebasan Sipil di 33
provinsi terdapat 26 provinsi mendapatkan nilai indeks dengan kategori
“baik”(>80), dan terdapat 4 provinsi memperoleh nilai antara 60-80 dengan
kategori “sedang”, sedang 3 provinsi yaitu Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan
memperoleh nilai dengan kategori “buruk” dengan nilai indeks berturut-turut
yaitu 58.65, 55.45 dan 56.33 (sebagaimana Gambar 3.). Dari gambar tersebut
dapat terlihat 3 provinsi yang mencapai nilai indeks tertinggi yaitu Sulawesi Utara
(98.44), Kalimantan Barat (97.15), dan Bali (95.44).
Sumsel
Papua Barat
Kalbar
Kaltim
Maluku
NTT
Kalteng
Sulbar
Bengkulu
Lampung
Bali
Sulut
Malut
DKI
Sulteng
DIY
Riau
Papua Barat
Kepri
Babel
Jambi
Jateng
Sultra
Banten
Gorontalo
Jatim
Sulsel
Sumut
Jabar
Aceh
Kalsel
NTB
Sumbar
INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
92.19
91.24
91.02
87.04
85.95
85.15
84.83
83.71
83.17
82.55
78.48
78.19
76.64
74.41
69.98
67.74
67.22
58.34
84.05
91.84
90.70
90.04
89.94
92.23
87.22
83.12
87.15
88.27
91.62
84.05
85.81
80.41
81.80
71.58
80.97
79.23
78.92
58.65
56.33
55.45
60.57
INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010
IDI 2011 IDI 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
51
100.00
99.84
99.17
97.79
96.22
95.55
94.51
94.48
94.40
94.39
94.10
92.98
92.59
92.46
92.19
91.24
91.02
99.84
87.04
85.95
93.59
97.15
91.84
90.70
96.79
92.56
94.80
94.10
93.14
95.44
98.44
90.04
89.94
92.23
87.22
93.59
87.15
88.27
91.62
85.81
INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL 2010-2011
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
52
Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
tahun 2012 dalam hal pelaksanaan aspek Kebebasan Sipil yaitu:
1. Tersusunnya draft finalisasi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985
tentang Ormas, yang direncanakan pembahasan dengan Timus dan Timsin
akan dilaksanakan pada Januari 2013, sedangkan sidang paripurna yang
direncanakan pada Februari 2013 akan ditunda;
2. Tersusunnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;
3. Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka
mendorong ditetapkannya Undang-Undang tentang Kehidupan Beragama di
Indonesia sebagai penjabaran dari Pasal 29 UUD Tahun 1945 dan
pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan capaian
pembentukan FKUB di 33 Provinsi dan 416 Kab/Kota;
4. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
seluruh Indonesia;
5. Penyelenggaraan forum Temu Generasi Muda antar umat beragama,
fasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME,
Rakor Tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM),
Sarasehan dan dialog tokoh Agama dan Ormas keagamaan dalam rangka
evaluasi terhadap implementasi SKB tiga Menteri.
6. Pelaksanaan diseminasi hak-hak sipil dan kewajiban warga negara;
7. Fasilitasi iklan layanan masyarakat tentang best practice dan inovasi praktek
demokrasi di Indonesia;
8. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan di 3
(tiga) provinsi;
9. Terfasilitasi forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
dalam rangka mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan pelayanan
terhadap masyarakat penghayat secara konkrit, yang dilaksanakan di Hotel
Patra Jasa Semarang, pada tanggal 15-17 Maret 2012;
10. Terlaksananya koordinasi dalam rangka Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM) dalam rangka pembinaan berkelanjutan dan
pengawasan efektif terhadap kelompok yang ter
konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8
November 2012 bertempat di Hotel
d. Indikator 4: Indeks Hak
Aspek Hak-Hak Politik, pada tahun 2011
terendah dibandingkan d
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87.
mengindikasikan bahwa kinerja Hak
terakhir masuk dalam kategori “rendah” yaitu kurang da
dikatakan bahwa pelaksanaan Hak
banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar
poin bila dibanding IDI 2010
“Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
IDI 2010 capaian indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya
45.97. Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderu
mengalami kenaikan
sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar
Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan”
47.8747.54
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
Hak-Hak Politik
INDEKS HAK
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
pengawasan efektif terhadap kelompok yang teridentifikasi akan memicu
konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8
November 2012 bertempat di Hotel Jayakarta.
Indikator 4: Indeks Hak-Hak Politik
Hak Politik, pada tahun 2011 merupakan indeks yang
terendah dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 47.54. bahkan nilai tersebut
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87.
mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun
dalam kategori “rendah” yaitu kurang dari 60.
dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Indonesia masih mengandung
banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar
la dibanding IDI 2010. Kontribusi penurunan indeks berada pada variabel
“Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yaitu pada
an indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya
Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderu
yang tidak signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11
sedangkan IDI 2010 adalah 49.98 (sebagaimana Gambar 5.).
Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” dikarenakan terdapat 2 indikator
49.98
48.3247.54
50.11
45.97
Hak Politik Hak Memilih dan Dipilih Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan Pengawasan
INDEKS HAK-HAK POLITIK 20010-201
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
53
identifikasi akan memicu
konflik sosial yang bernuansa agama, dilaksanakan pada tanggal 8-10
merupakan indeks yang
bahkan nilai tersebut
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 47.87. Hal tersebut
Hak Politik dalam kurun waktu 2 tahun
ri 60. Sehingga bisa
Hak Politik di Indonesia masih mengandung
banyak kelemahan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 0.33
nan indeks berada pada variabel
Pengawasan” yaitu pada
an indeks variabel sebesar 48.32 sedangkan pada IDI 2011 hanya
Sementara pada indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” cenderung
k signifikan yaitu pada IDI 2011 sebesar 50.11
Terjadi penurunan yang signifikan pada variabel “Partisipasi Politik dalam
dikarenakan terdapat 2 indikator dari
Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan
Keputusan dan
201
IDI 2010
IDI 2011
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
54
variabel tersebut yaitu: “Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan” dan
“Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelengaraan Pemerintahan” juga mengalami
penurunan untuk indikator 1 yaitu 11.77 poin sedangkan indikator 2 mengalami
kenaikan terbesar yaitu 7.07 poin. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
penyebab utama dari penurunan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya
penurunan yang cukup signifikan pada indeks variabel “Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” lebih jauh penurunan pada indikator
“Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dengan pengertian bahwa
penurunan tersebut disebabkan karena meningkatkan secara signifikan jumlah
peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di
Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2011 dapat diungkapkan
demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh masyarakat dan sebagian lagi
dilakukan oleh mahasiswa.
Untuk indeks provinsi pada aspek Hak-Hak Politik ditunjukkan grafik sebagai
berikut:
29.43
29.18
0.00 20.00
Papua Barat
Sumut
Sulsel
Papua
Sultra
Sulteng
Malut
NTB
babel
Banten
Bali
Jambi
Jatim
NTT
Lampung
Jateng
Maluku
DKI
DIY
Sulbar
Kalbar
Sumbar
Bengkulu
Kaltim
Sumsel
Gorontalo
Sulut
Kepri
Kalteng
Kalsel
Riau
Jabar
Aceh
INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
44.24
57.42
32.40
31.76
30.46
45.90
30.82
46.48
48.44
38.70
51.52
48.14
42.06
55.89
53.90
46.29
48.12
56.19
55.96
47.22
45.19
63.90
64.35
53.89
55.17
51.72
44.90
39.80
56.05
72.66
47.19
46.74
62.63
43.99
59.47
39.33
29.43
29.18
51.82
32.61
49.60
47.11
44.57
50.08
46.27
40.32
47.56
61.15
46.29
46.14
58.32
52.35
42.65
49.34
99.21
59.47
45.12
49.41
44.36
52.86
56.00
54.73
64.25
52.90
46.42
74.90
40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
INDEKS PROVINSI UNTUK ASPEK HAK-HAK POLITIK 2010-
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
55
120.00
-2011
IDI 2011
IDI 2010
Dari gambaran diatas, dapat
tertinggi berturut-turut yaitu Kalimantan Selatan,
serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama
skor indikator “Jumlah Demonstran/
Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan”
mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan
kekerasan relatif kecil.
Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik telah melakukan hal
1) Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
2) Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010
penyelenggaraan pendidikan politik
3) Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu
4) Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik
perempuan, pendidikan politik kepemiluan, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam implementasi kebijakan politik dalam negeri
Terkait ketiga aspek indeks tersebut, secara keseluruhan dapat
digambarkan skor indeks pada masing
(IDI) tahun 2010 dan 2011
0.00
Lembaga Demokrasi
Hak-Hak Politik
Kebebasan Sipil
Indeks Keseluruhan
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan PolitikKementerian
Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa 3 provinsi
turut yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, dan
serta Bengkulu) dengan nilai indeks yang sama. Faktor penyebabnya yaitu tingginya
skor indikator “Jumlah Demonstran/Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan
Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan”
mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan
Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Penyusunan Permendagri No 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan politik;
Fasilitasi tim seleksi KPU dan Bawaslu;
Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik
perempuan, pendidikan politik kepemiluan, peningkatan partisipasi
alam implementasi kebijakan politik dalam negeri
Terkait ketiga aspek indeks tersebut, secara keseluruhan dapat
digambarkan skor indeks pada masing-masing aspek Indeks Demo
(IDI) tahun 2010 dan 2011 sebagaimana Gambar:
63.11
47.87
82.53
63.17
74.72
47.54
80.79
65.48
10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2010-2011
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
56
dilihat bahwa 3 provinsi dengan indeks
, dan (Sumatera Utara
Faktor penyebabnya yaitu tingginya
Mogok yang Bersifat Kekerasan”, dan “Jumlah
Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan” yang
mengindikasikan bahwa di 3 provinsi tersebut angka demonstran/mogok dengan
Dalam rangka mendukung capaian tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan
Penyusunan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
tentang pedoman fasilitasi
Kerjasama Ormas dengan Kemendagri terkait peningkatan pendidikan politik
perempuan, pendidikan politik kepemiluan, peningkatan partisipasi
alam implementasi kebijakan politik dalam negeri.
Terkait ketiga aspek indeks tersebut, secara keseluruhan dapat
masing aspek Indeks Demokrasi Indonesia
82.5380.79
90.00
2011
IDI 2011
IDI 2010
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
57
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik guna mendukung capaian
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam hal ini telah melakukan beberapa fasilitasi
dalam hal pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) di 33 Provinsi dengan capaian terdapat 16 Provinsi yang
sudah melakukan pembentukan yaitu Bengkulu, Maluku, Jambi, Sumatera Selatan,
Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kepulauan Riau,
Sulawesi Tengah, NTT, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, NAD
dan Papua. Adapun komponen Kelompok Kerja (Pokja) Indek Demokrasi
Indonesia (IDI) Provinsi yaitu Sekretaris Provinsi, DPRD Provinsi, Kesbang
Provinsi, Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Polda, Kodam, Universitas dan
LSM/Media.
Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian
target kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek Kelembagaan
Demokrasi sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal antara lain
disebabkan beberapa hal yaitu masih rendahnya peran birokrasi Pemerintah
Daerah tersebut dalam hal adanya penggunaan fasilitas pemerintah untuk
kepentingan calon/parpol tertentu untuk pemilu legislatif, masih absennya
kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu, rendahnya Perda
yang berasal dari hak inisiatif DPRD, dan rendahnya jumlah rekomendasi DPRD
kepada eksekutif sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut
terdapat pada provinsi Papua Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.
Untuk aspek Kebebasan Sipil terjadi gairah kekebasan sipil yang tinggi
(sebenarnya positif) tanpa dibarengi dengan kelembagaan demokrasi yang
berfungsi dengan baik yaitu jika tidak mendapatkan saluran melalui mekanisme
yang demokratis maka akan melimpah/luber ke jalan-jalan dengan potensi
bergulir menjadi tindakan kekerasan. Sedangkan untuk aspek Hak-Hak Politik
terdapat kendala meningkatnya secara signifikan jumlah peristiwa
demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di berbagai tempat di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
58
Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan
tersebut diatas yaitu dengan meningkatkan kaderisasi terhadap parpol melalui
pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis terutama parpol besar
pemenang pemilu, serta peningkatan Perda inisiatif DPRD. Dalam aspek
Kebebasan Sipil misalnya dengan menyediakan saluran-saluran atau mekanisme
yang benar sehingga tidak menimbulkan aksi kekerasan.
2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan
Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Capaian kinerja sasaran strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan
Indikator Kinerja yaitu “Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan”.
Gambaran pencapaian Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:
Tabel 21.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2 Meningkatnya
komitmen
pemangku
kepentingan dalam
menjaga persatuan
dan kesatuan
3. Persentase
kebijakan/peraturan
perundangan yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah
dan para pemangku
kepentingan.
75% 72% 96%
a. Indikator 3: Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan
oleh Pemeritah Daerah dan para pemangku kepentingan.
Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah merumuskan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang
kesatuan bangsa dan politik. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
59
secara substansi maupun penormaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait
lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses
politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun
monitoring kebijakan.
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa
konsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang
tersebut secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai
instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa
memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan
umum.
Sampai dengan saat ini, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012
adalah sebagai berikut:
Tabel 22. Daftar Peraturan Perundang-Undangan
lingkup Ditjen Kesbangpol
No Jenis Tentang
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Partai Politik
2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Penyelenggara Pemilihan Umum
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Penanganan Konflik Sosial
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
60
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5 Permendagri Nomor 16 Tahun 2011
Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah
6 Permendagri Nomor 39 Tahun 2011
Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
7 Permendagri Nomor 36 Tahun 2010
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
8 Permendagri Nomor 49 Tahun 2010
Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
9 Permendagri Nomor 50 Tahun 2010
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
10 Permendagri Nomor 29 Tahun 2011
Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
11 Permendagri Nomor 38 Tahun 2011
Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
12 Permendagri Nomor 57 Tahun 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
13 Permendagri Nomor 61 Tahun 2011
Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
14 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
15 Permendagri Nomor 1 Tahun 2012
Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
16 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
61
17 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2012.
Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan
perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011
yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poitik, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi
Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi
Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman
Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan
DPRD Kab/Kota, Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah
diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada didaerah baik
dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut
dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan
capaian sebesar 90%. Adapun 3 provinsi yang dikategorikan belum maksimal dalam
melaksanakan peraturan perundangan tersebut di daerah yaitu Sumatera Utara,
Papua dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan ketiga provinsi tersebut terdapat
lebih dari 3 Kabupaten yang baru pemekaran dan memiliki pemimpin yang definitif
pada tahun 2010 dan 2011 sehingga implementasi peraturan dalam pelaksanaan
lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
62
Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan
Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja
Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah
mengimplementasikannnya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi
yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi yaitu
Sumatera Utara, Papua, Lampung, NTT, Papua Barat, Banten dan Riau. Kemudian
terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau
sebanyak 15 provinsi yang telah mengimplementasikannya kedalam
kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap
pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran
Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran
Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target
kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2012 sehingga keberhasilan yang dicapai
belum maksimal adalah:
1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Implementasi/sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di
Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dikarenakan adanya “political will” Kepala
Daerah yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen
pemangku kepentingan;
3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi
dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama
untuk Kabupaten/Kota;
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
63
4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur
Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007
disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun
dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan
Linmas sementara amanat PP No. 6 Tahun 2010 bahwa linmas
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41
Tahun 2007 perlu direvisi kembali;
5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi
kebijakan/peraturan perundangan-undangan.
Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan
tersebut diatas adalah:
1. Perlu pengaturan yang lebih tegas terkait penyelenggaraan urusan
kesbangpol;
2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah
terutama kepada Kepala Daerah;
4. Perlunya simplifikasi dalam rangka penyusunan kebijakan/peraturan
perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara
satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain;
5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan
Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur
Kesbangpol yang ada di Provinsi/kabupaten/Kota sehingga ada kejelasan
baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan
mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan maupun perbaikan
mekanisme, prosedur penyelenggaraan kebijakan publik;
7. Pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap implementasi
pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan lainnya.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
64
3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya komunikasi dan dialog yang
konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan
kemasyarakatan
Capaian sasaran strategis ketiga sebagaimana diatas, diukur dengan
Indikator Kinerja yaitu “Persentase forum dialog publik yang efektif”.
Gambaran pencapaiannya adalah sebagai berikut :
Tabel 22. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis III
No. Sasaran Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
3 Meningkatnya
komunikasi dan
dialog yang
konstruktif antar
anggota masyarakat
dalam persoalan
kemasyarakatan
4. Persentase
forum dialog
publik yang
efektif
75% 72.5% 96.6%
a. Indikator 4: Persentase forum dialog publik yang efektif, capaian kinerja indikator
melalui pembentukan, sebagai berikut:
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan
daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan masing-masing daerah. Disamping urusan
pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
65
melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah
berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan,
kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan
tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi
kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara
pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan
dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan
Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat
beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan
Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8
Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2006.
Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita
semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di
sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti:
konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik
pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok
warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis
tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
66
peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka
mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah
masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa
penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi
tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh
pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk
kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan
melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif
demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33
Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan
pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui
alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional
dengan pembentukan FKDM di tahun 2013.
Tabel 23. Daftar rekapitulasi pembentukan
FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
No Provinsi FKDM Provinsi FKDM Kab/Kota
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
1 NAD √ 21 2
2 SUMUT √ 16 17 3 SUMBAR √ 18 1
4 RIAU √ 9 3
5 JAMBI √ 6 5 6 SUMSEL √ 9 6
7 BENGKULU √ 9 1
8 LAMPUNG √ 10 4
9 BABEL √ 5 2 10 KEPRI √ 6 1
11 DKI JAKARTA √ 6 -
12 JABAR √ 8 18 13 JATENG √ 33 2 14 DIY √ 2 3
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
67
No Provinsi FKDM Provinsi FKDM Kab/Kota
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
15 JATIM √ 7 31
16 BANTEN √ 8 -
17 BALI √ 2 7 18 NTB √ 5 5
19 NTT √ 13 8 20 KALBAR √ 2 12
21 KALTENG √ 9 5 22 KALSEL √ 10 3
23 KALTIM √ 12 4
24 SULUT √ 11 4 25 SULTENG √ 3 8
26 SULSEL √ 7 17 27 SULTRA √ 8 4
28 GORONTALO √ 2 4 29 SULBAR √ 1 4
30 MALUKU √ 2 7
31 MALUT √ 1 8 32 PAPUA √ - 29
33 PAPUA BARAT √ - 11
TOTAL 33 261 236 Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012.
Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga
terdapat capaian pembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai
dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu
provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta,
Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur,
Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda
satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu
melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional
terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan
setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara
kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di
daerah antara lain:
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
68
a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal
penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana
DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah,
pendidikan dan kesehatan;
b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan
bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam
penganggaran belum diprioritaskan;
c. Di beberapa daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang
ditentukan langsung oleh Kepala Daerahnya masing-masing bukan atas
usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol terkait;
d. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;
e. Adanya konflik pemilukada sehingga mempengaruhi proses
penganggaran forum dialog yang ada di daerah;
f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM
kepada Pemerintah Daerah.
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945
Pasal 29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI
Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang
sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut
dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.
Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan
tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban,
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
69
keharmonisan dan keserasian aktivitas kehidupan keagamaan dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan
Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan
Pendirian Rumah Ibadat.
Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan
instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3)
penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati,
dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan
pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana
yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk
melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas
interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu
diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur sebagai
Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB dengan pemerintah daerah
dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu
konflik sosial bernuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah
terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
70
Tabel 24. Daftar rekapitulasi pembentukan
FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
No Provinsi FKUB Provinsi FKUB Kab/Kota
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
1 NAD √ 22 1
2 SUMUT √ 30 3
3 SUMBAR √ 16 3 4 RIAU √ 11 1
5 JAMBI √ 10 1 6 SUMSEL √ 15 -
7 BENGKULU √ 7 3 8 LAMPUNG √ 11 3
9 BABEL √ 4 3
10 KEPRI √ 7 - 11 DKI JAKARTA √ 6 -
12 JABAR √ 26 -
13 JATENG √ 35 - 14 DIY √ 5 - 15 JATIM √ 38 -
16 BANTEN √ 8 -
17 BALI √ 9 - 18 NTB √ 10 -
19 NTT √ 16 5
20 KALBAR √ 13 1
21 KALTENG √ 14 - 22 KALSEL √ 13 -
23 KALTIM √ 16 -
24 SULUT √ 13 2 25 SULTENG √ 7 4
26 SULSEL √ 23 1
27 SULTRA √ 10 2
28 GORONTALO √ 5 1 29 SULBAR √ 0 5
30 MALUKU √ 8 1
31 MALUT √ 3 6 32 PAPUA √ 3 26
33 PAPUA BARAT √ 2 9
TOTAL 33 416 81 Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012
Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa
provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat
Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
71
Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau
(Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara),
Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD
(Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan
prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya.
Bagi beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan
pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat (Melawi), Kesbangpol
hanya merupakan salah satu bidang pada SKPD BPMD sejak tahun
2010 sehingga cakupan ruang lingkup dan alokasi dukungan dana
sangat terbatas;
b. Kurangnya perhatian baik dari Kepala Daerah maupun DPRD dan
pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan
dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim;
c. Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya di daerah;
Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi
antara lain:
a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41
Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur
dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah;
b. Dukungan dana dari APBN baik melalui dana dekonsentrasi maupun
melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional setiap
tahunnya;
c. Peningkatan kapasitas angota forum melalui berbagai pelatihan dan
bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya
keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
72
nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu
merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan
kemajemkan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh
karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu
dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan
harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan
rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai
persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk
menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang
memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan
kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan
kerukunan nasional.
Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal
Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut
pembentukan FPK mencapai 26 Provinsi dan 48 Kab/Kota dengan
pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun
2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur.
Tabel 25. Daftar rekapitulasi pembentukan
FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
No Provinsi FPK Provinsi FPK Kab/Kota
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
1 NAD √ 5 18
2 SUMUT √ 1 32 3 SUMBAR - √ - 19
4 RIAU √ 4 8
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
73
No Provinsi FPK Provinsi FPK Kab/Kota
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
Sudah terbentuk
Belum terbentuk
5 JAMBI √ 7 4
6 SUMSEL √ 2 13
7 BENGKULU √ - 10 8 LAMPUNG √ 3 11
9 BABEL √ 2 5 10 KEPRI √ 2 5
11 DKI JAKARTA - √ - 6 12 JABAR √ 1 25
13 JATENG √ 2 33
14 DIY - √ - 5 15 JATIM √ 5 33
16 BANTEN √ 1 7 17 BALI √ 2 7
18 NTB √ 2 8 19 NTT √ 1 20
20 KALBAR √ 1 13
21 KALTENG √ 1 13 22 KALSEL √ - 13
23 KALTIM - √ 1 15
24 SULUT √ - 15 25 SULTENG √ 1 10 26 SULSEL √ 3 21
27 SULTRA √ - 12
28 GORONTALO √ 1 5 29 SULBAR - √ - 5
30 MALUKU - √ - 11
31 MALUT √ - 9
32 PAPUA √ - 29 33 PAPUA BARAT √ - 11
TOTAL 26 7 48 449 Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012
Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) pembentukannya belum seluruh
prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua
pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai.
Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan
pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada
tingkat Kecamatan seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues,
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
74
Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga,
Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi
Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan
Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda
daerah satu dengan daerah lainnya.
Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa
provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain:
a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait
pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi
dana pada APBD sangat minim;
b. Pada provinsi Sulawesi Selatan (Bitung), untuk Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida)
sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;
c. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada
di Kesbangpol sehingga forum dialog seperti FPK tidak
teranggarkan pada APBD;
d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam
menjalankan tugas fungsinya.
Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani
kendala/permasalahan diatas antara lain:
a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah terkait
pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan
forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya;
b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan
kepada anggora forum dalam peningkatan kapasitas dan
kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK);
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
75
c. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan
punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan
penguatan forum;
d. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik
yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain
dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait
tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi
yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama, dan
mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana
dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat
Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam
penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan
anggaran yang sangat minim.
Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian
masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis
pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB,
dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait.
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kesadaran warga negara dalam
partisipasi politik
Capaian kinerja sasaran strategis keempat sebagaimana diatas diukur
dengan Indikator Kinerja yaitu “Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan
terkait 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)”.
Gambaran pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
76
Tabel 26. Pengukuran kinerja Sasaran Strategis IV
No. Sasaran Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
4 Meningkatnya
kesadaran warga
negara dalam
partisipasi politik
5. Persentase
peningkatan
masyarakat
dalam
kegiatan
terkait 4 pilar
negara
(Pancasila,
UUD 1945,
Bhinneka
Tunggal Ika,
dan NKRI)
72,5% 99,5%
137.2%
Dinamika lingkungan strategis yang berkembang telah membawa implikasi
berbagai penafsiran terhadap 4 (empat) pilar kebangsaa (Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) kondisi ini dikhawatirkan bangsa Indonesia akan
menghadapi krisis ideologi. Seiring dengan itu menguatnya pengaruh budaya asing
(westernisasi) yang terjadi didalam prilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia
yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta munculnya faham-
faham radikal, menguatnya cauvimisme kesukuan sehingga membuat terjadinya
disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya
kegiatan revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa merupakan
suatu program yang mendesak untuk diselenggarakan. Upaya-upaya revitalisasi
Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa diselenggarakan dalam bentuk
kegiatan sarasehan, seminar dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan melalui
kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan
persepsi dan intepretasi yang berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar
negara, ideologi bangsa dan falsafah negara, utamanya mengenai penguatan
karakter bangsa.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
77
Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia–
manusia Indonesia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi
kebangsaan yang terwujud dalam pola sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin
akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih
diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaganya upaya perekatan
dan integritas nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap
perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah
(driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada
dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia.
Pembentukan pola sikap dan perilaku bela negara merupakan bagian dari
sistem building, sebagai sub sistem pengawal struktur kemasyarakatan dan
kenegaraan yang mewarnai tidak saja akselerasi, tetapi juga arah perjuangan
mencapai cita-cita nasional. Oleh sebab itu “kualitas jiwa merah putih” merupakan
hal yang mendasar yang harus diwujudkan, sebagaimana disuratkan dalam syair lagu
Kebangsaan : “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Berhasilnya pembangunan
jiwa dari manusia-manusia Indonesia dengan penanaman nilai-nilai bela negara
menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pembangunan nasional mewujudkan
keindonesiaan yang dicita-citakan.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempertahankan
kelangsungan dan tetap tegaknya NKRI, salah satu strategi dan kebijakan yang
ditempuh diperlukan program yang melibatkan peran strategis masyarakat melalui
program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela
Negara dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bekerjasama dengan
Ormas/LSM/LNL sehingga partisipasi masyarakat terkait sosialisasi peningkatan
kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai
wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan
jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk
meningkatkan pemahaman bela negara melalui forum-forum diskusi/dialog yang
diselenggarakan bekerjasama dengan Ormas/LSM/LNL.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
78
Adapun capaian pada tahun 2012 terkait kerjasama program Kementerian
dengan Ormas/LSM/LNL telah terlaksana mencapai 1072 kerjasama dari target yang
telah ditetapkan yaitu 1077 kerjasama yang tersebar di 33 Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan realisasi 99.5%.
Adapun uraian capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas adalah
sebagai berikut dalam beberapa kegiatan pada masing-masing unit kerja yaitu:
a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan 4 pilar kebangsaan yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kegiatan
sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan terlaksananya 134
kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL di daerah;
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi politik dan sosialisasi 4
pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) melalui
kegiatan penanganan konflik di daerah berupa pelaksanaan 96 kerjasama
Kementerian dan Ormas/LSM/LNL;
c. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui
pelaksanaan sosialisasi dan seminar terkait 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dengan pelaksanaan 480 kerjasama
program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL tersebar di 33
Provinsi/Kab/Kota;
d. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan
masyarakat di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan marjinal melalui
pelaksanaan pendidikan politik berupa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan
(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) melalui pelaksanaan 288
kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL;
e. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dukungan terhadap produksi
dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan 74 kerjasama
program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL.
Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan ini, maka Ditjen Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
79
tentang Organissai Kemasyarakatan sebagai Pembina dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan, dimana pemerintah sekaligus sebagai mitra dari organisasi
kemasyarakat mempunyai program/kegiatan yang bersentuhan langsung kepada
masyarakat yakni program kerjasama dibidang poitik dalam negeri yang ditujukan
kepada masyarakat melalui OMS/LSM/LNL akan terus melakukan sosialisasi
pelaksanaan kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL pada
seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Sebab kegiatan ini dipandang
sangatlah efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di
bidang pendidikan politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air khususnya
untuk daerah-daerah perbatasan dengan Negara lain.
Selain itu indikator lainnya adalah terlaksananya sosialisasi 4 pilar kehidupan
berbangsa. Kualitas sumberdaya manusia terutama dengan organisasi-organisasinya
yang berwawasan kebangsaan sangat menentukan bangsa kedepan, oleh karena itu
diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam menyiapkan sasaran tersebut.
Salah satunya adalah merekonstruksi kembali rasa, faham dan semangat
kebangsaan, kita yang berpegang pada 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagaimana telah diletakkan
oleh Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Fathers). Alasan kegiatan dilakukan
Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Utama Kehidupan Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD,
Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan dikarenakan betapa masalah persatuan dan
kesatuan bangsa bersifat kompleks dan dinamis, sejalan dengan kompleksitas dan
dinamika masyarakat kita yang bersifat majemuk.
Tujuan melalui Sosialisasi 4 (empat) pilar utama kehidupan berbangsa di 3
(tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat
mendorong terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal
Ika, dan NKRI. Sasaran meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan
dari makna yang terkandung dalam 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
80
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warganegara, untuk
dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ruang lingkup Kegiatan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Utama Kehidupan
Berbangsa di 3 (tiga) Provinsi NAD, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek dominan (sistem nilai) yang sangat
berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan
bentuk kegiatan seminar, sarasehan, dialog interaktif, workshop, atau bentuk
kegiatan sejenis lainnya, yang dilaksanakan di Kalsel tanggal 1-3 Mei 2012, Sulteng
tanggal 20-22 Mei 2012 dan Aceh tanggal 8–10 Nopember 2012.
BBB... AAANNNAAALLLIIISSSAAA PPPEEERRRBBBAAANNNDDDIIINNNGGGAAANNN CCCAAAPPPAAAIIIAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA PPPEEERRRIIIOOODDDEEE TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222
Capaian per sasaran strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2012
dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun
2011 dan 2010 (sebagaimana tabel berikut).
Tabel 27. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu/Pilpres)
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2012 2011 2010
1. Jumlah paket
revisi undang-
undang bidang
politik khususnya
revisi terbatas
terhadap Undang-
Undang Nomor 22
Tahun 2007
tentang
Penyelenggara
Pemilu
3 (tiga)
Dokumen
1 (satu)
Dokumen
46.6% 25% 20%
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
81
2. Indeks Kinerja
Lembaga
Demokrasi
68 74.72 109.8% 113.2% 120.6%
3. Indeks Kebebasan
Sipil
79 80.79 102.2% 103.5% 109%
4. Indeks Hak-Hak
Politik
68 45.54 66.9% 69% 90.3%
Tabel 28. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis “Meningkatnya Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2012 2011 2010
Prosentase
kebijakan/peraturan
perundang-
undangan yang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah
dan para pemangku
kepentingan
75% 72% 96% 100% -
Tabel 29. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis “Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan
kemasyarakatan”
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2012 2011 2010
Prosentase forum
dialog ublik yang
efektif
75% 72.5% 96.6% 92,8% -
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
82
Tabel 30. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik”
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2012 2011 2010
Persentase
peningkatan
masyarakat dalam
kegiatan terkait 4
pilar kebangsaan
(Pancasila, UUD
1945, Bhinneka
Tungga Ika, dan
NKRI)
72.5% 99.5% 137.2% 100% 80%
CCC... AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222
Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2012 Ditjen Kesbangpol
mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. 188.782.200.000,- (Seratus
Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima
Miliar) untuk kegiatan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu,
dengan total pagu menjadi Rp. 193.782.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga
Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Menginjak Triwulan II terdapat
kebijakan efisiensi anggaran dari pagu awal Ditjen Kesbangpol sebesar 12.9% atau
Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar) menjadi Rp. 168.782.200.000,-
(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah).
Kemudian atas kinerja Ditjen Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2011 dalam
hal optimalisasi hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan paket
pekerjaan dengan pencapaian target sasaran baik dalam rangka efisiensi dan
efektivitas, mendapatkan penghargaan (reward) berupa tambahan alokasi anggaran
pada Tahun 2012 sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta
rupiah) sehingga total pagu anggaran Ditjen Kesbangpol menjadi Rp.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
83
169.607.200.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta dua
ratus ribu rupiah). Adapun reward tersebut dialokasikan pada kegiatan:
a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan bentuk
Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penanganan
Keormasan sebesar Rp. 200.000.000,-;
b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan
bentuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Kesbangpol sebesar Rp.
377.145.000,- dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dengan alokasi
sebesar Rp. 247.855.000,-.
Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2012
sudah terealisasi sebesar 162.486.895.989,- atau 95.80% dengan realisasi fisik
mencapai 91,7%. Besaran realisasi tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan
capaian realisasi keuangan tahun 2011 yang hanya mencapai 93,17%.
Tabel 31.
Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Ditjen Kesbangpol tahun 2012
No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol
Rp. 32.498.114.000 Rp. 30.397.515.216 93,54
2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaa
Rp. 25.323.013.000 Rp. 25.237.486.800 99,66
3 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Rp. 18.851.250.000 Rp. 16.996.105.050 90,16
4 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Rp. 36.170.542.000 Rp. 35.376.638.695 97,81
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
84
No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %
5 Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Rp. 42.821.781.000 Rp. 41.164.045.478 96,13
6 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
Rp. 13.942.500.000 Rp. 13.315.104.750 95,50
T O T A L Rp. 169.607.200.000, Rp. 162.486.895.989 95.80
Tabel 32.
Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja
No Sumber Dana Pagu Anggaran Realisasi %
1 Belanja Pegawai Rp. 13.232.053.000 Rp. 12.819.743.872 96,88
2 Belanja Barang Rp. 152.231.792.000 Rp. 145.771.927.072 95,76
3 Belanja Modal Rp. 4.143.355.000 Rp. 3.895.225.045 94,01
T O T A L Rp. 169.607.200.000, Rp. 162.486.895.989 95.80
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
85
BAB IV
PENUTUP
AAA... KKKEEESSSIIIMMMPPPUUULLLAAANNN
LAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan LAKIP Ditjen Kesbangpol tahun
2011 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun
permasalahan yang dihadapi Ditjen Kesbangpol. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur
keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui
sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
bagi masyarakat. Penyajian data LAKIP ini didasarkan kepada beberapa indikator
kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui
penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dari
keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 95,80%. Selain itu, menyangkut
capaian sasaran ditemukan :
1. Capaian sasaran dinilai cukup berhasil, selain karena kinerja Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian
target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi
sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan
target dapat tercapai dengan baik.
3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada
indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa
program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2012
86
BBB... SSSAAARRRAAANNN
Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Kesbangpol pada tahun
2012, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara umum kinerja Ditjen Kesbangpol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2013;
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama
untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya
secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian
masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam
pelaksanaannya;
3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi
keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian
kinerja;
4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada
lingkup setiap unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan
yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan unit kerja sehingga
target yang telah di tetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan
(efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan
anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.