i
KATA PENGANTAR
Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat
Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam
memformulasikan kebiiakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi
program agar sasaran kegiatan yang tetah ditetapkan dapat di capai dengan efektif dan
efisien
Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun
2015-2019 merupakan pedoman selama Satu tahun ke depan seru panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum, yang disusun dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut
potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum.
Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku
kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Renstra ini iuga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan
sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian
sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi KPU Kabupaten Subang
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang tetah
berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Subang disampaikan penghargaan
dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewuiudkan
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas
dan kredibilitas.
Subang, 11 Januari 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG Ketua,
MAMAN SUPARMAN, M.Ag
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum ................................................................................. 1
1.2 Potensi dan Permasalahan …............................................................ 5 1.2.1 Potensi 6 a Aspek Kelembagaan ....................................................... 6 b Aspek Sumber Daya Manusia ......................................... 6 c Aspek Kepemimpinan .................................................... 7 d Aspek Perencanaan dan Anggaran ................................. 7 e Aspek Kebijakan ............................................................. 7 f Aspek Dukungan Infrastruktur dan TI ............................ 7 g Aspek Hubungan dengan Stakcholder ........................... 8 1.2.2 Permasalahan ...................................................................... 8 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ................………….... 9 2.2 Visi …………………………………………………………....................................... 9 2.3 Misi …………………………………………………………...................................... 9 2.4 Tujuan ………………………………………………………..................................... 10 2.5 Sasaran Strategis ……………………………………....................................... 10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS ........……………………………………… 12 * 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU ...…………………………........... 12 3.2 Kerangka Regulasi ....................................………………….........………… 17 3.3 Kerangka Kelembagaan …………………............................………………... 18 BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....…………………... 19 * 4.1 Target Kinerja ....………….....................…………………………………………… 19 4.2 Kerangka Pendanaan ............................……………………………………….. 23 BAB V PENUTUP 30 5.1 Lampiran 18 Lampiran I Rencana Strategis 2015-2019 ................................................. Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan 2015-2019 .................................... Lampiran III Penetapan Kinerja Tahun 2015 2019 ................................... Lampiran IV Perjanjian Kinerja Tahun 201-2019 ....................................... Lampiran V Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015-2019 ............................... Lampiran VI Indikator Kerja Utama .........................................................
iii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan
amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara
Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa
lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang
disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis
dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang mempunyai tugas, wewenang dan
kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa
anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.
2
Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.
Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang
didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar
menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang (eselon
IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sekretaris KPU Kab/Kota
Sub Bagian Program dan
Data
Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Umum
Ketua
4 (Empat) Kepala Sub Bagian
Anggota-anggota
Sekretaris
Tenaga Profesional
3
Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Subang:
1. Kondisi Kepegawaian
Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terdiri dari
2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau
pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris
Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Subang dan dibiayai oleh APBD.
Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang sampai dengan bulan desember 2015:
No. Uraian Jumlah
Keterangan Gol. IV
Gol. III
Gol. II Gol.
I
1. PNS 3 9 7 1 20 orang PNS Organik
8 orang DPK/PNS Pemkab
2. CPNS - - - - -
3. Pesuruh/Sopir 2 Biaya APBN
4. Satpam 3 Biaya APBN
TOTAL 24
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. S-2 3 Orang
2. S-1 8 Orang
3. D-3 1 Orang
4. SMA 7 Orang
5. SMP 1 Orang
4
Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan
perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai dengan akhir Desember
2014
2. Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yaitu
menempati gedung sendiri yaitu Jl. Veteran (Palabuan) No.08 Kelurahan
sukamelang Kecamatan Subang, Telepon 0260-418084. Sedangkan prasarana
yang dimiliki sebagai berikut
No. Nama Barang Satuan Jumlah Merk/Type Kondisi
1 2 3 4 5 6
1. Barang Bergerak
1 Kend Roda 4 Unit 1 Toyota Kijang Rusak
2 Kend Roda 4 Unit 2 Toyota Rush Baik
3 Kend Roda 4 Unit 2 Toyota Avansa Veloz Baik
4 Kend Roda 2 Unit 1 Yamaha Baik
5 Kend Roda 2 Unit 4 Honda Supra X 125 Baik
2. Barang Tidak Bergerak
4 Scanner Universaltester Unit 2 Fujutsu Baik
5 Lemari Besi Unit 2 Brother Baik
6 Lemari Besi Unit 2 Lifo LM.854 Baik
7 Lemari Kayu Unit 2 Standar Baik
8 Rak Besi Unit 2 VIP Baik
9 Filing Kabinet Besi Unit 2 VIP Baik
10 Filing Kabinet Besi Unit 4 Brother Baik
11 Mesin Fax Unit 1 Brother Fax 2840 Baik
12 Meja Kerja Unit 6 DU Poin Type CD 201 Baik
13 Mimbar/Podium Unit 1 Kayu Baik
14 Power Suplay (UPS) Unit Prolink Baik
15 Power Suplay Unit 4 APC Baik
16 Film Projektor Unit 1 BenQ M510 Baik
17 Automatic Chart Projec Unit 1 Panasonic Baik
18 Kursi Tamu Set 3 Zeis Baik
19 Proyektor Unit 1 Panasonic Baik
20 Mainframe Unit 1 HP.Pavilion s,3681 D Baik
21 Lock Area Network Unit 1 Bandluxe C100
HSDPA Baik
5
22 PC Unit Unit 2 Intel Core 2 Duo Baik
23 PC Unit Unit 1 Intel core 13-2100
Processo Baik
24 PC Unit Unit 5 HP Povilion Slimine
Series Baik
25 Note Book Unit 1 Acer Aspire 2428 Baik
26 Note Book Unit 2 Toshiba L-305 Baik
27 Note Book Unit 1 HP Pavilion Baik
28 Hardisk Unit 1 Internal Baik
29 Scaner Unit 1 Canon Canonscan
lide 90 Baik
30 Printer Unit 1 HP Laserjet P1006 Baik
31 Printer Unit 1 Epson L200 Baik
32 Printer Unit 1 HP Laserjet M1212
nf Baik
33 Printer Unit 1 Epson L210 Baik
34 Rak Besi Unit 1 Rak Besi Baik
35 Software Unit 2 Microsoft Windows Baik
1.2 Potensi dan Permasalahan
Keberhasilan Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi tersebut , yakni terselenggaranya
pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik
masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya
adalah :
1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang menggunakan haknya
untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya, dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil
dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
Dengan kata lain pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja
Komisi Pemilihan Umum kabupaten Subang, untuk itu di butuhkan struktur kelembagaan
dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.
Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa
kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta
faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) daan ancaman (threats) yang
6
dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi
dimensi organisasi yang di pandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam satu tahun
ke depan, Adapun dimensi dimensi di maksud meliputi : Aspek kelembagaan, aspek
sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek
kebijakan, aspek dukungan Infrastruktur dan Tekhnologi Informasi dan Aspek Hubungan
dengan Stakeholders.
1.2.1 Potensi
a) Aspek Kelembagaan
Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program
reformasi birokrasi yang di laksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai
inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggaraan pemilu yang
professional dan independent
Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Subang telah mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia
Setiap pegawai KPU Kabupaten Subang telah memahami dengan jelas tugas dan
fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam
mencapai kinerja.
b) Aspek Sumber Daya Manusia
Kpu Kabupaten Subang telah berupaya melakukan pembinaan khususnya
pembinaan dalam peningkatankompetensi pegawai melalui diklat diklat
yang di selengarakan KPU Provinsi dan KPU RI, Study banding dan
sebagainya
Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bbersifat administratif
maupun formil terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.
Pemeberian sanksi ini di perkuat dengan adanya Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili
dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Subang.
7
c) Aspek Kepemimpinan
Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Subang memiliki
Visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya
komunikasi organisasi yang efektif dan memeiliki kemampuan dalam mengelola
sumber daya organisasi dengan baik.
Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang
produktif dengan menegakan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh
pegawai.
d) Aspek Perencanaan dan Anggaran
Proses perencanaan kegiatan dan anggaran di lakukan dengan melibatkan
partisipasiaktif seluruh elemen organisasi.
Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi
Pedmerintahan (SAP)
e) Aspek Kebijakan
Perumusan kebijakan melibatkanseluruh komponen terkait baik secara internal
maupun eksternal
KPU Kabupaten Subang Berupaya membangun mekanisme monitoring
pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara
cepat dan tepat.
f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Tekhnologi Informasi
KPU Kabupaten Subang aset Berupa Gedung dan Gudang sendiri dari APBN serta
tanah dari Pemerintah Daerah
8
Dukungan tekhnologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja
organisasi.
Tekhnologi Informasi yang di gunakan oleh organisasi dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kepada stackholder.
g) Aspek Hubungan dengan Stackholder
KPU Kabupaten Subang telah berupaya memenuhi harapan stakehlder’s
sehingga puas dengan kinerja organisasi
KPU Kabupaten Subang berupaya memberikan program-program yang riil dan
strategis kepada stakeholder’s yang ada
1.2.2 Permasalahan
9
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi
Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merujuk pada visi Komisi
Pemilihan Umum, yakni: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme,
mandiri, transparan dan akuntabel, untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
2.2 Misi
Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah
menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yakni:
a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
penyelenggara pemilu yang profesional;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel,
edukatif dan beradab;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Umum khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk masyarakat;
d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosoialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
e. Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara Instensif dan komprehensif khususnya mengenal kode
etik penyelenggara Pemilu;
f. Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, trasparan,
akuntabel serta aksesabel.
10
2.3 Tujuan
Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang disusun berdasarkan
hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka
mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Subang. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum,
yakni:
a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
b. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
c. Meningkatya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia;
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien transparan, akuntabel, dan
aksesabel.
2.4 Sasaran Strategis
Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
yang hendak dicapai selama adalah:
a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan
Umum yang demokratis;
b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan
tertib;
c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum,
calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta
pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem
administrasi yang efisien, efektif dan memnuhi standar kerja profesional di
11
seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi
Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan
e. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai.
12
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
Dalam proses penyusunan rencana kinerja Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan
rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda
penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya
dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana
Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan
Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Adapun Program yang telah dilaksanakan sebagai wujud pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU,
dengan kegiatan terdiri dari :
a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU:
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
Layanan Perkantoran;
b) Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu:
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen
Logistik Pemilu
Faislitasi Pengadaan Logistik Pemilu
Inventarisasi Logistik Pemilu
13
c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data:
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;
Layanan Operasioanl dan Pelayanan TI
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih
Sistem Aplikasi Pemilu
d) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian:
Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Layanan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
e) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU):
Penatausahaan Barang Milik Negara
Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Layanan Perkantoran;
f) Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Evaluasi Lakip
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
Tabel
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU
Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan system akuntansi pelaporan keuangan
Petunjuk pengelolaan keuangan di
lingkunan KPU
Jumlah juklas/juknis pengelolaan
keuangan di lingkungan KPU
Terselesaikannya
permasalahan
Persentase penyelesaian
permasalahan dalam pengelolaan
14
pengelolaan
keuangan
pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten Subang
Tersusunnya laporan
Pertanggunan jawab
penggunaan anggaran
Laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran (e-LPPA) yang
tepat waktu dan valid
2. Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu
Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistic Pemilu
Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistic KPU Kabupaten Subang
Tersusunnya standar
logistik Pemilu
Persentase penyusunan standar
logistik Pemilu
Terlaksananya
pengendalian dan
pengaturan
administrasi
pengelolaan logistik
Persentase penyusunan administrasi
pengelolaan logistik
Persentase ketersediaan informasi
arsip dan dokumen pengelolaan
logistik pemilu
Tersedianya data
kebutuhan logistik
Persentase jumlah, jenis, alokasi dan
peruntukanlogistik Pemilu yang tepat
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Terwujudnya system antar lembaga
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
Fasilitas pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya
Terwujudnya system
administrasi
penyelenggaraan
pemilu yang tertib,
efektif dan efisien
Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu
Prosentase target kinerjanya sesuai
dengan penetapan kinerja
Jumlah dokumen sesuai dan tepat
waktu
Tersedianya data,
informasi dan sarana
dan prasarana
teknologi informasi
Persentase pemutakhiran data
pemilih di KPU Kabupaten Subang
Pengembangan teknologi informasi
dalam Kepemiluan
15
4. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan (PAW) Anggota KPU
Penggantian antar waktu anggota KPU
Dokumen Kepegawaian
Pengelolaan data base kepegawaian
Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
Terlaksananya penataan SDM
5. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan BMN
Persentase Penatausahaan BMN kedalam aplikasi simak
Terwujudnya
peengelolaan
persediaan (stock op
name)
Laporan persediaan aset
berdasarkan Stock opname tepat
waktu
Meningkatnya tertib
administrasi laporan
BMN KPU Kabupaten
Subang
Persentase ketepatan dan tertib
administrasi review laporan BMN
Meningkatnya
pengelolaan dan
penerapan kearsipan
sesuai kaidah
kearsipan juga
penataan, pendataan
dan penilaian arsip
Persentase ketepatan penyusunan
regulasi kearsipan KPU Kabupaten
Subang
Persentase jumlah arsip yang dikelola
sesuai dengan penerapan kaidah
kearsipan
Persentase pengelolaan arisip sesuai
atuatan kearsipan
Terpenuhinya sarana
pendukung untuk
pengadaan barang
dengan e-
procurement
Persentase ketersediaan dukungan
sarana dan Prasarana e-Procurement
6. Pemeriksaan di KPU Kabupaten Subang
Tersusunnya laporan
Hasil evaluasi LAKIP
Target minimal nilai akuntabilitas kinerja
Tersusunya laporan
review laporan
keuangan
Kualitas penyusunan laporan
keuangan sesuai SAP
16
Tersusunnya laporan
hasil review RKA K/L
Persentase penganggaran KPU yang
efektif dan efisien
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, dengan kegiatan terdiri dari :
a) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu:
Advokasi dan Sengketa Hukum.
Layanan Administrasi kepemiluan
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
b) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih:
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden,dan wakil Presiden serta pemilukada
Pusat Pendidikan Pemilih
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
Tabel
Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Penyampaian Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
Meningkatnya kualitas pertimbangan /opinui hukum dan penyelesaian sengketa hukum
Persentase penyelesaian sengketa hukum
Tersedianya pedoman teknis
penyusunan pelaporan dana
kampanye audit dana kampanye,
verifikasi partai politik dan anggota
DPD
Meningkatnya
kualitas pelayanan,
Pengelolaan
Dokumentasi dan
informasi hukum
Pasilitas Monitoring dan supervise
pelaksanaan pemilukada dan
pemilu legislative dan
Presiden/wakil Presiden
17
2. Pasilitas pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
Meningkatnya Kwalitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada
Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Pembentukan PPID
Data serta dokumen Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilukada
Kegiatan Pendidikan Pemilih
Persentase Penyampaian informasi
dan publikasi serta sosialisasi pada
Pemilu dan Pemilukada
3.2 Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama setahun ke depan . Sebagai penyelenggaraan pemilu KPU Mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan perlaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU.
Peraturan yang di perlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretraiatan penyelenggaraan pemilu
A. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
1. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
3. Pendistribusian dan kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
5. Rekapitulasi Perolahan Suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih
6. Penggantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
B. Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati
1. Tahapan Program dan jadwal Pemilihan Bupati
18
2. Pemutakhiran data pemilihan Gubernur dan Bupati
3. Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati
4. Kampanye Pemilihan Bupati
5. Para Kampanye Pemilihan Bupati
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati
8. Pendistribusian dan kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam pemilihan Gubernur dan Bupati
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati
10. Rekapitulasi Perolahan Suara Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati serta penetapan calon terpilih.
3.3 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Subang serta Sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Subang akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
a. Penguatan kordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu
b. Penataan Tugas, Fungsi dan kewenangan setiap Kasubbag
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Subang yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi KPU Kabupaten subang dengan baik.
d. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolan program prioritas pembangunan
e. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan/ Non pemerintah.
19
BAB IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Target Kinerja merupakan ukuran Satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
TARGET KINERJA TAHUN 2015-2019
No Program/Keg
iatan
Sasaran Kegiatan Indikator
Kinerja
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1 Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Administrasi
keuangan di
Lingkungan
KPU
Kabupaten
Subang
TerlaksananyaSiste
m Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Jumlah laporan
Sistem Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
2
Lap
2
Lap
2
Lap
2
Lap
2
Lap
Petunjuk
Pengelolaan
Keuangan di
lingkungan KPU
2
Juk-
nis
2
Juk-
nis
2
Juk-
nis
2
Juk-
nis
2
Juk-
nis
Jumlah juklak
juknis
pengenlolaan
dilingkungan
KPU
76% 76% 77% 78% 80%
Tersusunnya
laporan
Pertanggungjawaba
n Penggunaan
Anggaran
Laporan
pertanggungjawab
an penggunaan
anggaran (LPPA)
12
Lap
12
Lap
12
Lap
12
Lap
12
Lap
2 Pasilitasi
Pengelolaan
Data,
Dokumentasi,
Pengadaan,
pendistribusia
n,
pemeliharaan
dan
inventarisasi
logistic
Pemilu
Tersusunnya
Logistik Pemilu
Prosentase
Penyusunan
Standar logistic
Pemilu
70% 80% 90% 0% 0%
Terlaksananya
pengendalian dan
pengaturan
administrasi
pengelolaan logistik
Persentase
penyusunan
administrasi
pengelolaan
logistic
70% 80% 90% 0% 0%
Persentase
ketersediaan
informasi arsip
dan dokumentasi
pengeloalaan
logistic
70% 85% 100
%
0% 0%
20
Tersedianya data
kebutuhan logistic
Pemilu yang akurat
Persentase jumlah
jenis, alokasi dan
peruntukan
logistic Pemilu
yang tepat
0% 0% 90% 100
%
100
%
3. Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan
dan Data
Terwujudnya
system administrasi
penyelenggaraan
Peminu yang teritib,
efektif dan efisien
Persentase laporan
nonitoring dan
efaluasi yang
akuntabel dan
tepat waktu
75% 77,50
%
77,5
0%
77,50
%
77,50
%
Persentase KPU
Kabupaten
Subang yang
target kinerjanya
tercapai sesuai
dengan penetapan
kinerja
60% 65% 65% 75% 75%
Jumlah Dokumen
RDP yang tersedia
sesuai denga tepat
waktu
12
Dok
12
Dok
12
Dok
12
Dok
12
Dok
Tersedianya data
informasi dan
saranadan prasarana
teknologi informasi
Persentase
pemutakhiran data
pemilih di tingkat
kelurahan dan
seluruh
Kabupaten
Subang
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Pengembangan
teknologi
informasi dalam
kepemiluan :
a. Kajian e-
voting, e-
counting dan e-
recapitulation
b. Penguatan
sarana dan
prasarana
perangkat
teknologi
informasi
kepemilluan
Perb
aikan
desig
n dan
kajia
n e-
votin
g
Tersusunnya
rencana penerapan
e-Goperment yang
kongkrit dan terukur
Jumlah system
aplikasi yang
digunakan dalam
penyelenggaraan
pemilu
4
Apli
kasi
1
Apli
kasi
1
Apli
kasi
3
Apli
kasi
3
Apli
kasi
4. Pinaan SDM,
Pelayanan dan
Administrasi
kepegawaian
Tingkat ketepatan
proses pelaksanaan
pergantian antar
waktu (PAW)
Penggantian
Antarwaktu KPU
Kabupaten
Subang
85% 85% 85% 85% 85%
21
anggota KPU
Kabupaten Subang
Pengelolaan Data
Base Kepegawaian
Pengelolaan Data
Base
Kepegawaian
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Terlaksananya
ketatalaksanaan
SDM
Terlaksananya
penataan SDM
Tersusunnya/revisi
Peraturan/Keputusa
n KPU bidang
kepegawaian
Rencana KPU
tengang
Kepegawaian
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
5. Penyelenggara
an
Operasional
dan
Pemeliharaan
Perkantoran
(KPU)
Meningktnya tertib
administrasi
Laporan BMN KPU
Kabupaten Subang
Persentase
ketepatan dan
tertib administrasi
dan review
laporan BMN
KPU Kabupaten
Subang
75% 100
%
100
%
100
%
100
%
Meningkatnya
pengelolaan dan
penerapan kearsipan
sesuai kaidah
kearsipan
Persentase jumlah
arsip yang
dikelola sesuai
dengan penerapan
kaidah kearsipan
50% 60% 70% 80% 90%
Meningkatnya
akuntabilitas
penataan, pendataan
dan penilaian arsip
Persentase
Pengelolaan arsip
sesuai atuaran
kearsipan
50% 60% 70% 80% 90%
Terpenuhinya
sarana pendukung
untuk pengadaan
barang dengan e-
procurement
Persentase
ketersediaan
dukungan sarana
dan prasarana e-
procurement
90% 90% 90% 90% 90%
Meningkatnya
kualitas
Penyelenggaraan
keprotokolan,
Persidangan dan
perpustakaan
Persentase
penyerahan hasil
notulen rapat yang
tepat wakktu (3
Hari)
75% 75% 80% 80% 85%
Persentase
terfasilitasinya
keprotokolan
dalam
pendampingan
kegiatan –
kegiatan pimpinan
75% 75% 80% 80% 85%
22
Meningkatnya
layananan dukungan
pengamanan
Persentase
keberhasilan
penanggulangan
gangguan
keamanan,
peningkatan
kapasitas personil
anggota keamanan
yang ber KTA dan
kegiatan KPU
berjalan aman dan
nyaman
90% 90% 90% 95% 95%
6. Pemeriksaan
di lingkungan
setjen KPU,
Sekretariat
KPU Provinsi,
dan
Sekretariat
KPU
Kabupaten/K
Ota
Ter susunnya
laporan hasil tindak
lanjut pemeriksaan
BPK, BPKP dan
APIP KPU
Persentase
Penyelesaian
rekomendasi
BPK, BPKP dan
APIP yang
ditindaklanjuti
80% 82% 85% 87% 90%
Tersusunya hasil
efaluasi LAKIP
Persentase KPU
Kabupaten
Subang
mendapatkan nilai
CC
20% 40% 60% 80% 100
%
Tersusunnya
laporan hasil review
laporan keuangan
Peningkatan
kwalitas
penyusunan
laporan kesuangan
sesuai SAP
WTP WTP WT
P
WTP WTP
Tersusunnya
laporan hasil review
RKA K/L
Persentase
pengangaran KPU
Yang efektif dan
efisien
40% 50% 60% 70% 80%
B Program Penigkaktan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
1. Penyelenggara
an Dukungan
Sarana dan
Prasarana
Meningkatnya
Pemenuhan
kebutuhan
Gedung/bangunan
KPU Nasional
Tersedianya tanah
pembangunan
gedung di KPU
Daerah
1
Tersedianya
gedung dan
gudang di KPU
Daerah
1
C Progam Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
1. Peraturan
Perundang-
undangan
yang berkaitan
dengan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan kapasitas
penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Terlaksananya
penyediaan dan
penyajian
dokumentasi dan
informasi hukum
yang mutakhir
90% 90% 91% 91% 91%
23
4.2 Kerangka Pendanaan
Target Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk tahun 2016 yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya KPUsebesar Rp.,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Sebesar Rp. …
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Sebesar Rp.,-
Penyelenggara
an Pemilu
Terlaksananya
dukungan
ketatausahaan
yang handal
(Cepat, tepat dan
akurat)
90% 90% 91% 91% 91%
2. Fasilitas
Pelaksanaan
Tahapan
Pemilu
Legislatif,
Pemilu
Presiden dan
Wakil
Presiden,
Pemilukada
publikasi dan
sosialisasi
serta
partisipasi
masyarakat
dan PAW
Meningkatnya
kwalitas dukungan
teknis dan Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden serta
Pemilu Kepala
Daerah dan wakil
Kepala Daerah
Fasilitas
monitoring dan
supervise
pelaksanaan
Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden
dan Wakil
Presiden serta
pemilukada dan
pemilu
100
%
100
%
Persemtase Proses
PAW Anggota
DPRD dalam
waktu 5 hari kerja
1 1
Telam
membentuk PPID
1
Jumlah data serta
dokumen Pemilu,
Pemilu Presiden
dan wakil
Presiden serta
Pemilukada
1
Pelaksanaan
Pemilukada
1
Jumlah Kegiatan
Pendidikan
Pemilih
3 3 3
Persentase
Penyampaian
informasi dan
publikasi serta
sosialisasi pada
Pemilu dan
Pemilukada
3 3 3
24
Tabel. Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun ( 2015-2019 )
Program
Kegiatan
Sarana Program (outcome)
Sasaran Kegiatan (output)
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas teknis
Lainnya KPU
1.406.423 2.143.673 2.693.805 26.021.051 26.021.051 58.286.003
076.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur KPU
172.700 0 10.000 0 0 182.700
076.01.06 Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses
Politik
55.565 34.802 14.094.288 2.040.426 2.040.426 4.229.469
TOTAL 1.634.688 2.178.475 14.094.288 28.061.477 28.061.477 62.698.172
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut :
Tabel
Kerangka pendanaan kegiatan KPU selama 5 tahun (2015-2019)
Program
Kegiatan
Sarana Program (outcome)
Sasaran Kegiatan (output)
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Sasaran Program
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
teknis Lainnya KPU
1.406.423 2.143.673 2.693.805 26.021.051 26.021.051 58.286.003
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi
Keuangan dilingkungan
Setjen KPU
893.302 1.609.762 2.091.630 2.133.564 2.133.564 8.990.243
3356 Pasilitas Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian,
Pemeliharaan dan
Inventarisasi Logistik
Pemilu
9.895 19.307 11.880 3.750.440 3.750.440 7.541.962
3357 Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data
26.950 60.022 139.649 19.604.706 19.604.706 39.335.767
3358 Pembinaan SDM,
Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian
42.950 1.750 27.070 0 0 71.770
3360 Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
(KPU)
431.376 444.742 413.195 528.381 528.381 2.346.075
25
3361 Pemeriksaan dilingkungan
Setjen KPU, Sekretariat
Provinsi, dan Sekretariat
Kabupaten/Kota
1.950 8.090 10.384 3.960 3.960 29.344
076.01.02 Sarana Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur KPU
172.700 0 10.000 0 0 182.700
3362 Penyelenggaraan
Dukungana Sarana dan
Prasara
172.700 0 10.000 0 0 182.700
076.01.06 Sarana Program
Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik
55.565 34.802 14.094.288 2.040.426 2.040.426 4.229.469
3363 Penyiapan Penyusunan
Rancangan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan yang
berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu
3.380 11.720 719.318 651.836 651.836 1.325.172
3364 Fasilitasi Penyelenggaraan
Tahapan Pemilu
52.185 23.082 13.374.970 1.388.590 1.388.590 2.904.297
TOTAL 1.634.688 2.178.475 14.094.288 28.061.477 28.061.477 62.698.172
Program
Kegiatan
Sarana Program (outcome)
Sasaran Kegiatan (output)
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Sasaran Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas teknis Lainnya KPU
1.406.423 2.143.673 2.693.805 26.021.051 26.021.051 58.286.003
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi
Keuangan dilingkungan Setjen
KPU
893.302 1.609.762 2.091.630 2.133.564 2.133.564 8.990.243
3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan
pelaoran keuangan Pemilu
27.023 24.032 24.892 24.772 24.772 125.490
3355.007 Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
14.371 18.665 8.371 2.412 2.412 46.231
3355.009 Pengelolaan Keuangan,
Perbendaharaan dan
peertanggungjawaban tahapan
Pemilu (PN)
0 0 9.612 106.321 106.321 212.642
3355.994 Layanan Perkantoran 851.908 1.567.065 2.048.755 2.000.059 2.000.059 8.605.879
3356 Pasilitas Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, Pemeliharaan dan
Inventarisasi Logistik Pemilu
9.895 19.307 11.880 3.750.440 3.750.440 7.541.962
3356.008 Data Kebutuhan dan Anggaran
Logistik Pemilu/Pemilihan
9.895 800 7.020 600 600 18.915
26
3356.009 Layunan Pengadaan Logistik
Pemilu
0 300 1.620 3.210 3.210 8.340
3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu 0 18.207 3240 0 0 21.447
3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumen
Kebutuhan Pengadaan,
Pendistribusian dan Pengelolaan
Administrasi (PN)
0 0 0 166.205 166.205 332.410
3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan
Pemilu
0 0 0 3.580.425 3.580.425 7.160.850
3357 Pelaksanaan Manajemen 26.950 60.022 139.649 19.604.706 19.604.706 39.335.767
3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 20.350 31.037 13.685 0 0 65.072
3357.003 Sistem Administrasi
Penyelenggaraan Pemilu yang
efektif dan efisien
0 2.200 76.092 0 0 2.200
3357.004 Data dan Informasi Kepemiluan 0 3.180 0 2.200 2.200 7.580
3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data
Pemilih
0 20.945 19.460 28.356 28.356 97.117
3357.018 Monitoring Supervisi Pelaksanaan
Kegiatan Komisi Pemilihan Umum
6.600 0 0 0 0 6.600
3357.020 Desain Kebutuhan Pemilu dan
Pemilukada
0 0 2.160 0 0 2.160
3357.023 Sistem Aplikasi KPU 0 2.660 0 0 0 2.660
3357.024 Dokumen Penyusunan Anggaran
Pemilihan
0 0 24.132 0 0 24.132
3357.026 Analisa Capaian Kinerja 0 0 4.120 3.300 3.300 10.720
3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu
(PN)
0 0 0 108.573 108.573 217.146
3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu
(PN)
0 0 0 97.019 97.019 194.038
3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
(PN)
0 0 0 984.525 984.525 1.969.050
3357.035 Layanan Teknologi Informasi
Pemilu (PN)
0 0 0 35.436 35.436 70.872
3357.039 Pembentukan Badan
Penyelenggara Adhock (PN)
0 0 0 133.172 133.172 266.344
3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) (PN)
0 0 0 2.233.700 2.233.700 4.467.400
3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS)
(PN)
0 0 0 11.176.475 11.176.475 22.352.950
3357.042 Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih ( Muntarlih) (PN)
0 0 0 4.801.950 4.801.950 9.603.900
27
3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan
Administrasi Kepegawaian
42.950 1.750 27.070 0 0 71.770
3358.001 Tingkat Ketepatan Tertib
Aidministrasi dan Pengelolaan
Sumberdaya Manusia
1.800 1.000 0 0 0 2.800
3358.003 Seleksi PNS secara transparan dan
akuntabel
41.150 750 0 0 0 41.900
3358.007 Peningkatan Kompetensi SDM
KPU
0 0 27.070 0 0 27.070
3360 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
431.376 444.742 413.192 528.381 528.381 2.346.072
3360.008 Penerapan Elektronik system
kearsipandi KPU Provinsi
17.076 14.421 0 0 0 31.497
3360.009 Laporan Persediaan (stock
Opname)
1.950 1.535 4.100 4.509 4.509 16.603
3360.010 Evaluasi tindak lanjut hasil
Pemeriksaan BMN
2.550 0 0 5.170 5.170 12.890
3360.013 Pengelolaan dan Penerapan
Kearsipan
0 0 11.309 0 0 11.309
3360.015 Penataan, pendataan dan penilaian
arsip
0 10.136 0 0 0 10.136
3360.022 Penyusunan Arsp Pemilu (PN) 0 0 0 6.514 6.514 13.082
3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu (PN) 0 0 0 4.605 4.605 9.210
3360.994 Layanan Perkantoran 409.800 418.650 397.786 397.783 507.583 2.241.399
3361 Pemeriksaan dilingkungan Setjen
KPU, Sekretariat Provinsi, dan
Sekretariat Kabupaten/Kota
1.950 8.090 10.384 3.960 3.960 28.488
3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 0 3.286 4.882 0 0 8.168
3361.005 Laporan Hasil Riviu Laporan
Keuangan
1.950 4.804 5.502 0 0 12.256
3361.009 Pemeriksaan Anggaran Tahapan
Pemilu (PN)
0 0 0 3.960 3.960 7.920
076.01.02 Sarana Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
KPU
172.700 0 10.000 0 0 182.700
3362 Penyelenggaraan Dukungana
Sarana dan Prasara
172.700 0 10.000 0 0 182.700
3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 10.000 0 0 10.000
3362.007 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 172.700 0 0 0 0 172.700
076.01.06 Sarana Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
55.565 34.802 14.094.288 2.040.426 2.040.426 18.265.507
28
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan
KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan
Peraturan Perundang-undangan
yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu
3.380 11.720 719.318 651.836 651.836 2.038.090
3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 1.650 5.240 5.000 0 0 11.890
3363.011 Layanan Administrasi Kepemiluan 0 3.240 712.918 0 0 716.158
3363.012 Dokumentasi dan Informasi
Produk Hukum
1.080 0 0 1.080
3363.013 Penyuluhan Peraturan dan
Perundang Undangan Pemilu dan
Pemilukada
650 3.240 1.400 0 0 5.290
3363.019 Dana Kampanye Pemilu (PN) 0 0 0 178.466 178.466 356.932
3363.021 Verifikasi Syarat Dukungan
Perseorangan Calon Anggoata
DPD Pemilu (PN)
0 0 0 136.158 136.158 272.316
3363.022 Verifikasi Partai Politik Pemilu
(PN)
0 0 0 337.212 337.212 674.424
3364 Fasilitasi Penyelenggaraan
Tahapan Pemilu
52.185 23.082 13.374.970 1.388.590 1.388.590 16.190.867
3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilu
0 0 36.550 0 0 36.550
3364.004 Penggantian antarwaktu Anggota
DPR,DPD,DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
12.630 2.750 0 0 0 15.380
3364.027 Pembentukan PPID 0 0 0 2.846 2.846 5.692
3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan 0 0 166.520 0 0 166.520
3364.030 Dokumen Teknis Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilukada
0 7.482 1.800 1.100 1.100 11.482
0 0 54.950 0 0 54.950
3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih 25.905 10.750 115.100 0 0 151.755
3364.033 Informasi dan Publikasi serta
sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
13.650 0 0 0 0 13.650
3364.034 Tahapan Pemilihan 0 2.100 13.000.050 82 82 13.002.314
3364.041 Rancangan Pedoman/juknis
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
0 0 0 11.384 11.384 22.768
3364.042 Penataan dan Penetapan Daerah
Pemilihan Pemilu
0 0 0 82.481 82.481 164.962
3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu
(PN)
0 0 0 332.530 332.530 665.060
3364.047 Calon Anggota DPR, DPD dan
DPRD (PN)
0 0 0 5.956 5.956 11.912
29
3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
0 0 0 159.321 159.321 318.642
3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilu (PN)
0 0 0 631.590 631.590 1.263.180
3364.052 Pendidikan Pemilih Pemulu (PN) 0 0 0 161.300 161.300 322.600
TOTAL
30
BAB V
P E N U T U P
5.1. Kesimpulan
Rencana Strategis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan Rencana strategis yang akan dilakukan pada tahun 2016, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang akan berupaya dengan optimal serta dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
5.1. Saran
Untuk mengoptimalkan peningkatkan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :
1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakuan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.