KATA PENGANTAR
uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat
anugerahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat diselesaikan.
Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas lingkungan Hidup dalam mengelolah perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak
yang telah memberikan sumbangsih yang amat berharga sejak dari pengumpulan data,
penyusunan naskah sampai dengan penyelesaian penyusunan LKIP ini.
Penyusunan LKIP ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Kami sadari
sepenuhnya, bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih ditemui adanya kelemahan dan
kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan
dan penyempurnaan penyusunan LKIP di waktu-waktu yang akan datang.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas kita sekalian.
P
Ratahan, Januari 2017
KEPALA DINAS,
dr. TOMMY A. SOLEMAN, M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690817 200012 1 004
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………..
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………………….
B. Dasar Hukum ……………………………………………………………………
C. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………..
D. Tugas dan Fungsi Organisasi …………………………………………….
E. Sumber Daya dan Struktur Organisasi DLH …………………….
F. Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi ……………………………..
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………………………….
2.1 Visi dan Misi BLHKP 2013-2018 ……………………………………….
2.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah …
2.3 Rencana Kerja Tahun 2017 …………………………………………………
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ………………………………………….
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………..
3.2 Capaian Kinerja Keuangan ………………………………………………….
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………….
RINGKASAN EKSEKUTIF
ada dasarnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) merupakan pengendali atau
control dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah dengan mengaju pada Rencana
Strategis yang telah disusun. LKIP memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara selama Tahun 2017. Capaian
kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja
(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa
datang.
LKIP Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Tenggara Tahun 2017 berisi laporan capaian
kinerja selama tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, Dinas Lingkungan
Hidup telah melaksanakan 8 (delapan) program, antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
P
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :
1. Masih kurangnya kordinasi, kerja sama, sinkronisasi program serta adanya kecenderungan
berpola piker lama bahwa pelaksanaan program kegiatan hanya sebagai sarana untuk
mempercepat penyerapan anggaran, bukan sebagai sarana pendukung pelaksaan
pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development);
2. Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang
bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi dan komitmen yang terus menerus sebagai
usaha untuk memberikan kesedaran pada masyarakat mengenai pentingnya fungsi
lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan;
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kelemahan yang Nampak jelas dari
kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu tidak
tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan
pengelolaan lingkungan hidup.
Disamping permasalahan internal, persoalan eksternal juga berpengaruh besar dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
Tenggara, antara lain :
1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha
pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat umum maupun pengelola industry unuk
tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup
karena alas an desakan atau motif keuntungan yang lebih besar;
3. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, memicu peningkatan pencemaran dari sumber
domestic dan emisi kendaraan bermotor
Menghadapi berbagai kendala dan hambatan dia atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Minahasa Tenggara telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya :
1. Memperkuat intrumen peraturan perundang-undnagan lingkungan hidup serta
meningkatkan upaya penegakan hokum lingkungan secara konsisten;
2. Upaya penataan lingkungan melalui koordinasi program Adipura, Adiwiyata dan
Pengembangan Eco Office guna mewujudkan sustainable development;
3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan
hidup melalui penyusunan dokumen menuju Indonesia Hijau dan SLHD;
4. Upaya penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan
kualitas lingkungan terkait dengan kualitas air, udara dan tanah;
5. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelestarian dan
pengelolaan lingkungan hidup.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
alam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, diterbitkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Kemudian pada Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah mengatur lebih lanjut terkait dengan teknis pelaporan. Dengan ditetapkannya
peraturan tersebut, maka setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bagian dari instansi
pemerintah memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran melalui capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclourse) secara memadai analisis terhadap pengukuran kinerja hasil.
Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pembangunan system perencanaan dan
penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi. Pelaksanaannya dimulai dengan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), selanjutnya penyusunan
indicator kinerja yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan serta mendorong terwujudnya misi kelima Kabupaten Minahasa Tenggara :
“Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, serta Aman dari Berbagai Resiko
Bencana”.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
D
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemeintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan
ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki tugas dan fungsi :
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsurpenunjang Pemerintah Daerah dibidang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara;
2. Kantor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
1. KEPALA DINAS mempunyai Tugas :
a. Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya dan memimpin Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Dinas;
b. Menyusun dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis
dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan sesuai
petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan
administrasi kepada seluruh staf di lingkungan badan;
d. Melakukan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di
bidangpengelolaan lingkungan hidup pelayanan pengendalian dampak lingkungan;
e. Melaksanakan monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang
pengendalian dampak lingkungan di daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
d. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Daerah; h. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. SEKRETARIS
Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program, kerumahtanggaan,
perlengkapan, kepegawaian serta pemberian pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan
semua bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan, menghimpun, mengelola dan menyiapkan bahan program dan kegiatan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Menginventaris bahan dan data dalam rangka penatausahaan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
c. Membina dan menata urusan kepegawaian, surat-menyurat, rumah tangga kantor
d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan lingkungan hidup
e. Memberikan saran dan atau masukan kepada Kepala Badan terhadap langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
Sekretaris Dinas dibantu oleh :
2.1 Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam menyiapkan
bahan penyusunan anggaran dan melaksanakan pengelolaan pengawasan dan evaluasi
adminstrasi keuangan di kantor. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana anggaran pelaporan keuangan;
b. Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
c. Menganalisis laporan akuntabilitas keuangan;
d. Meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
e. Mengkoordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
f. Evaluasi, monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
g. Menyiapkan, menyusun rencana pengembangan system dan prosedur akuntansi;
h. Membuat dan menyusun laporan keuangan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
2.2 Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai Tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melakukan
urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, Perpustakaan dan
memberikan laporan teknis serta administrasi kesemua unit organisasi, Sub Bagian Umum
mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan
b. Menyusun daftar urut kepangkatan kepegawaian
c. Melaksanakan registrasi dan pengarsipan kepegawaian
d. Menyelenggarakan tata surat menyurat kearsipan dan dokumentasi
e. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas
f. Menyelenggarakan protokol dan perjalanan dinas
g. Membuat adminstrasi pembukuan, perpustakaan, memberikan pelayanan teknis
h. Pengurusan peta topografi pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup.
Dalam melaksankan tugasnya masing-masing Sub Bagian bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.
3. BIDANG TATA RENCANA KAJIAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
Bidang Program Tata Rencana dan Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis perencanaan, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup (KLHS, Kajian Dampak
Lingkungan Hidup, Pengawasan Usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta pengaduan
kasus lingkungan hidup.
Bidang Tata Rencana dan Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai
fungsi :
a. Menyusun rencana kerja tahunan bidang Tata Rencana, Kajian Dampak Lingkungan dan
Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup;
b. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Pembimbingan, pengajian dan pengendalian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan / atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
d. Penyiapan bahan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan analisi mengenai dampak
lingkungan;
e. Pengadaan dan penilaian dan pengkajian saran, pendapat, tanggapan masyarakat tentang
rencana usaha dan/ atau kegiatan dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidip;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;
g. Pengadaan sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat tentang
pengendalian dampak lingkungan;
h. Pemberian saran dan / atau masukan kepada Kepala Dinas terhadap langkah-langkah yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya;
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
Bidang Tata Rencana dan Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu
oleh :
3.1 Seksi Tata Rencana dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
Seksi Tata Rencana dan kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu
kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban
masyarakat, monitoring KLHS, menetapkan local usaha dan kegiatan serta melaksananakn
pemberian rekomendasi lingkungan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPK).
Seksi Tata Rencana dan kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis
penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Penyiapan rencana program kerja tahunan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
c. Pengawasan teknis analisi mengenai dampak lingkungan;
d. Melaksanakan inventarisasi, pengumpulan data dan informasi, menelaah serta menyajikan
data dan informasi terkait lingkungan hidup, KLHS, AMDAL, UKL/UPL, SPPHL, perizinan
lingkungan, analisi resiko LH;
e. Mengumpulkan data dan informasi, menelaah serta menyajikan data dan informasi terkait
daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam;
f. Menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, monitoring dan evaluasi rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) pada instrument pencegahan
pencemaran dan kerusakan LH (KLHS, Baku mutu LH, Perizinan, Instrumen ekonomi LH)
g. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal pemberian izin/rekomendasi bagi
pemberian pelaksanaan usaha kegiatan diwilayah kabupaten;
h. Pembinaan kepada pemrakarsa apabila mengubah desain dan/atau proses Dan kapasitas
dan/ atau proses bahan penolong terhadap kegiatan/usaha untuk diputuskan kelayakan
lingkungan hidup;
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas;
3.2 Seksi Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan
Seksi Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
untuk mengetahui/memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-
undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta menyiapkan bahan
perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
dan pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang
terkait PPLH. Seksi Evaluasi dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Pengumpulan bahan tatacara pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
b. Pengumpulan data dan informasi usaha/kegiatan yang sudah atau perlu pengesahan izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Menyusun bahan evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan izin lingkungan
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap
usaha/kegiatan pemegang izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
e. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hokum adat (MHA) dan
menyiapkan bahan penyusunan program/kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat
hukum adat yang terkait PPLH;
f. Menyiapkan bahan penyusunan program/kegiatan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
3.3 Seksi Pengaduan Kasus dan Penghargaan Lingkungan Hidup
Seksi Pengaduan Kasus dan Penghargaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu kepala bidang untuk melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan
penyusunan dan pemberian bimbingan teknis penanganan, pengawasan dan penataan serta
penerapan sanksi berdasarkan pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang tidak sesuai,
serta pemberian penghargaan lingkungan Hidup.
Seksi Pengaduan Kasus dan Penghargaan Lingkungan Hidup Mempunyai Fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan hasil tindak
lanjut pengaduan atas usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin
PPLH;
b. Melakukan penelahaan dan verifikasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin PPLH;
c. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atas usaha dan atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bahan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan
e. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengembangan penghargaan lingkungan
hidup untuk masyarakat;
f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kriteria penilaian lingkungan hidup untuk
masyarakat;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan;
4. BIDANG PERSAMPAHAN, PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan
dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengurangan dan penanganan sampah serta
pencegahan, penanguulangan dan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan.
Bidang Persampahan, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan persampahan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebjakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sampah oleh swasta;
c. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman Hayati (Kehati);
d. Melaksananan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dabn Beracun (B3);
e. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan laboratorium lingkungan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengujian kualitas lingkungan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian pecemaran kualitas air, udara dan tanah;
h. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksnaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingn teknis dan evaluasi konservasi dan rehabilitasi mangrove, terumbu karang;
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh :
4.1 Seksi Pengelolaan Persampahan;
Seksi Pengelolaan Persampahan dibantu oleh Kepala Bidang dalam tugas melaksanakan
penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi pengurangan dan penanganan sampah.
Seksi bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah kabupaten;
b. Menyiapkan bahan fasilitas penerapan teknologi ramah lingkungan B (Reuse, Reduce,
Rcycle) dalam mengurangi produksi sampah;
c. Menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan serta pembinaan dalam pengelolaan
persampahan dengan pihak swasta dan masyarakat;
d. Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Sanitary Landflit;
e. Pembagian tugas atau kegiatan kepada petugas kebersihan dengan memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan;
f. Pelaksanaan pemetaan lokasi pengumpulan lisan maupun tertulis sesuai dengan
permasalahan;
g. Pelaksanaan pemetapan lokasi pengumpulan sampah dan penetapan jadwal ritasi
pengangkutan sampah;
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
4.2 Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan .
Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang
untuk melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran
lingkungan hidup. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan instrument pencegahan pencemaran lingkungan (baku
mutu LH, analisis resiki, audit lingkungan);
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan
kepada masyarakat
c. Pengumpulan data dan informasi, menelaah serta menyajikan data dan informasi terkait
perpanjangan dan perubahan serta pencabutan izin penyimpanan sementara limbah B;
d. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
e. Pengujian kualitas lingkungan air, tanah dan udara melalui laboratorium lingkungan;
f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
4.3 Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam;
Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas bidang menyiapkan bahan, pelaksanaan kebijakan
penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pencegahan penanggulangan dan
pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai
fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan instrument pencegahan kerusakan lingkungan;
b. Melakukan identifikasi, pengelolaan dan menelaah data dan menyajikan informasi
lingkungan;
c. Melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
d. Perencanaan kegiatan seksi pemeliharaan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan,
menghimpun, mensistematiskan dan/atau mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang tugas;
f. Pembersihan dan pengumpulan pada jalan utama dan fasilitas public lainnya;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.
E. SUMBER DAYA & STRUKTUR ORGANISASI DLH
Sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dilihat pada table-tabel dibawah ini :
Tabel 1.1 Daft ar Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Golongan Jumlah
IV/c 1
IV /b 1
IV/a 1
III/c 7
III/b 2
III/a 1
II/b
II/a 2
Jumlah 15
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon
Golongan Jumlah
II 1
III 3
IV 8
FU 3
Jumlah 15
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM KASUBAG
KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (KJF)
BID.TATA RENCANA, KAJIAN DAN
PENGADUAN KASUS
LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PERSAMPAHAN,
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SEKSI TATA RENCANA DAN KAJIAN
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
SEKSI EVALUASI DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN & KELEMBAGAAN
KAPASITAS
SEKSI PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
SEKSI PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
LINGKUNGAN
SEKSI PENGADUAN KASUS DAN
PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP
F. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA INSTANSI.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Tenggara berkedudukan
sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan lingkungan hidup. SKPD
ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peran
strategis yang berhubungan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara. Upaya tersebut sebagaimana amanat
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mengandung makna upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
G. SISTEMATIKA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Tugas dan Fungsi Organisasi
E. Struktur Organisasi
F. Mandat dan Peran Strategis
G. Sistematika Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup
2.2 Tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan jangka menengah
2.3 Rencana kerja tahun 2017
2.4 Perjanjian kinerja tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Capaian Kinerja Keuangan
BAB IV PENTUP
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan rencana strategis instansi
pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara
merupakan dokumen perencanaan untuk 1 periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam
perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman
pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara secara tepat
dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut.
2.1 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2013-2018
Tabel 2.1 Penyusunan Penjelasan Visi
Visi Pokok-pokok
Visi Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KAB. MITRA
YANG HANDAL
DAN PROAKTIF
SERTA
BERPERAN
DALAM
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Handal adalah terwujudnya seluruh
masyarakat yang sehat,
cerdas untuk unggul di
segala bidang, serta mampu
berperan dalam
pembangunan dalam bidang
lingkungan hidup baik
nasional maupun
internasional
Proaktif
adalah terwujudnya
masyarakat yang melakukan
kontrol sosial secara aktif
terhadap pelaksanaan
pembangunan lingkungan
hidup
Pembangunan
berkelanjutan
adalah terwujudnya
pembangunan bidang
lingkungan hidup yang
berkelanjutan baik secara
fisik, sosial maupun ekonomi
Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara
berdasarkan Misi Kelima : “Mewujudkan Lingkungan Hidup yang asri, lestari, serta
aman dari berbagai resiko bencana (sukses lingkungan hidup)” yang dijabarkan
sebagai berikut :
MISI I : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai
resiko bencana
MISI II : Menerapkan Pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan
MISI III : Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah
Good Governance
Visi: TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA YANG HANDAL DAN PROAKTIF SERTA BERPERAN DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MISI I: Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri, Lestari, Serta Aman dari Berbagai
Resiko Bencana
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnnya
Kualitas dan fungsi
Lingkungan Hidup
melalui upaya
pencegahan dan
pengendalian
pencemaran air
Terpeliharanya Kulitas Air
Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
Presentase Sumber Air yang di Konservasi
MISII: Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya peran
serta masyarakat dan
pelaku
usaha/kegiatan
dalam perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
Meningkatnya Penanganan sampah
Volume sampah yang tertangani
Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
MISIII : Menjalankan Kebijakan Lingkungan Hidup dengan Menerapkan Kaidah-Kaidah Good Governance
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
Indeks Tutupan Lahan
Peningkatan Koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
2.2 TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH
Sesuai dengan misi kelima : “Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari,
serta aman dari berbagai resiko bencana. Tujuan dan sasaran dijabarkan seperti pada
tabel berikut :
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No. Tujuan Sasaran Strategi Indikator Sasaran
1 Meningkatnnya Kualitas dan
fungsi Lingkungan Hidup
melalui upaya pencegahan
dan pengendalian
pencemaran air
Terpeliharanya Kualitas Air
Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
Presentase Sumber Air Yang di Konservasi
2 Meningkatnya peran serta
masyarakat dan pelaku
usaha/kegiatan dalam
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya Penanganan sampah
Volume sampah yang tertangani
Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
3 Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
Indeks Tutupan Lahan
Peningkatan Koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2017
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2017
Program/Kegiatan Jumlah
1. PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
- Penyediaan Kebutuhan Adm. Umum
- Penyediaan Kebutuhan Adm. Keuangan
- Penyediaan Kebutuhan Adm. Barang dan Jasa
- Penyediaan Kebutuhan Adm. Kepegawaian
- Penataan Kearsipan
- Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeulair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
4. PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
- Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Sampah
2.375.808.500
2.214.188.500
40.520.000
12.500.000
2.500.000
2.500.000
103.600.000
298.000.000
20.000.000
28.500.000
75.000.000
115.000.000
9.500.000
50.000.000
49.500.000
49.500.000
1.594.491.500
10.000.000
100.000.000
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Sampah (DAK)
- Penyediaan Tanah/Lahan TPA
5. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- Sosialisasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Penyusunan SLHD
- Penilaian Sekolah Adiwiyata
- Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau
- Pengadaan Konstruksi Turap/Jalan Setapak di
Ratatotok Timur (DAK)
- Pengadaan Konstruksi Turap/Jalan Setapak di
Danau Bulilin Desa Kali Oki Kec. Tombatu (DAK)
- Sosialisasi tentang Izin Lingkungan
- Rehabilitasi Turap/Tanggul Sungai Kawiwi di
Ratahan
6. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
SDA
- Penanaman Pohon (DAK)
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.154.891.500
54.600.000
150.000.000
125.000.000
1.498.500.000
53.500.000
15.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
685.000.000
550.000.000
10.000.000
125.000.000
132.230.000
5.400.000
7.200.000
119.630.000
102.500.000
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- Hari Lingkungan Hidup Sedunia
8. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU
- Monitoring dan Evaluasi
- Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman
- Pemeliharaan Lampu Jalan
- Pengadaan Lampu Jalan
- Pembangunan Shealter
50.000.000
52.500.000
5.460.000.000
20.000.000
40.000.000
200.000.000
4.800.000.000
400.000.000
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelasdan terukur dalam
rentan waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan
khususnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai
dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Minahasa Tenggara telah membuat
penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian kinerja tahun 2017 selengkapnya pada tabel
berikut ini.
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Tujuan system akuntabilitas kinerja instasi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Capaian kinerja Dinas Lingkungan HIdup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017,
berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup
penetapan kinerja tahun 2016.
3.1 CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja organisasi pada tahun 2017 yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,
sebagai upaya mewujudkan visi dan misinya sebanyak 8 (delapan) program yang dijabarkan dalam 51
(lima puluh satu) kegiatan. Seluruh program dam kegiatan yang dilaksanakan tersebut dimaksudkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang telah diuraikan pada Bab II point 2.3
Rencana Kerja Tahun 2017
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA Target Realisasi
Presentase
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
DLH Meningkatnya
Kinerja DLH
Persentase
konsistensi
pelaksanaan
program/kegi
atan yang
direncanakan
100%
90%
1 100%
Terpeliharanya
Kualitas Air
Persentase
Sumber Air
yang
dikonservasi
100%
100%
1 100%
2. Meningkatnya
Penanganan
Sampah
Volume
Sampah yang
Tertangani
18.204m³
18.300 m³
91,11 %
3. Terwujudnya
Lingkungan
Hidup yang
Berkualitas
Indeks
Tutupan
Lahan 2 Lokasi
2 Lokasi
100%
SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja DLH
Indikator Kinerja : Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang
direncanakan
Tabel Perbandingan Tahun 2015 & 2016
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi %
Persentase konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
yang direncanakan
Tahun 2015 90 90
Tahun 2016 100 90
Tahun 2017 100 100
Tabel 3.2 : Target Capaian Dalam Renstra DLH
NO. Indikator
Kinerja
Capaian 2014
%
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
Target
akhir renstr
a 2017
%
Capaian s/d
2016 terhadap
2017%
T R T R T R T T
1.
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100 % 90 % 90 % 90 % 100 % 90 % 100 % 100 %
Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dengan
Total Anggaran Rp. 15.728.375.664 target 100 % realisasi 90 % itu dikarenakan ada bebarapa
proyek pengadaan yang realisasi fisik sudah mencapai 100 % tetapi realisasi keuangan di
adakan pada tahun berikutnya.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa “program” sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tabel Perbandingan Tahun 2015 & 2016
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi %
Persentase Sumber Air yang
dikonservasi
Tahun 2015 100 100
Tahun 2016 100 100
Tahun 2017 100 100
NO. Indikator
Kinerja
Capaian 2014 %
Capaian 2015 %
Capaian 2016 %
Target
akhir renstr
a 2018
%
Capaian s/d
2016 terhadap
2018%
T R T R T R T T
1.
Persentase
Sumber Air yang
dikonservasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Penanggung jawab atas pencapaian sasaran 1 ini adalah koordinasi antara Bidang
Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Bidang Pengawasan Pengendalian dan
Pemulihan..Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa kegiatan dengan target dan
realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :
Dalam rangka mencapai sasarap terehabilitasinya lahan kritis dan daerah rawan bencana
DLH melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sumber-sumber mata air sehingga
diharapkan cadangan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi dan juga mencegah
terjadinya banjir.
Rehabilitasi Mangroove kegiatan untuk mencapai sasaran bertambahnya hutan mangrove
juga belum bisa dilaksanakan oleh DLH karena keterbatasan anggaran dan skla prioritas
pelaksanaan kegiatan. Diharapkan penanaman mangrove dapat dilaksanakan pada tahun 2017
dan 2018 selain itu juga DLH mangajukan proposal permohonan bantuan untuk penanaman
mangrove di kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan.
Pencapaan sasaran 9 ini dengan melaksanakan kegiatan :
1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
2. Pengendalian dan Pemanfaatan SDA
3. Pengadaan Bibit Pohon Kecamatan Pasan (lanjutan 2014)
4. Pengadaan Bibit Pohon Kecamatan Silian Raya (lanjutan 2014)
SASARAN 2 : Meningkatnya Penanganan sampah
Indikator Kinerja : Volume sampah yang Tertangani
Tabel Perbandingan Tahun 2015 & 2016
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi m³
Volume sampah yang tertangani
Tahun 2015 15.546 m³ 16.792 m³
Tahun 2016 18.204 m³ 18.300m³
Tahun 2017 25.000 m³ 15,894 m³
Tabel 3.3 : Target Capaian
NO. Indikator
Kinerja
Capaian 2014 (m³)
Capaian 2015 (m³)
Capaian 2016 (m³)
Target
akhir renstr
a 2018
%
Capaian s/d
2016 terhadap
2018%
T R T R T R T T
1. Volume sampah yang tertangani
14.491 m³
14.491 m³
15.546 m³
16.792 m³
18.204
m³
18.300
m³
91,11 %
91,11 %
Pencapain sasaran 2 ini dengan melaksanakan kegiatan :
1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
a. Belanja Barang dan Jasa (ATK dan Sertifikasi)
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
a. Belanja Modal
- Pengadaan Alat Bantu Keamanan
- Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
- Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
- Pengadaan Jaringan Transmisi
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
a. Belanja Pegawai (Non PNS)
b. Belanja Barang/Jasa (Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih serta
PerawatanKendaraan Bermotor)
4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
a. Belanja Barang/Jasa
- ATK
- Jasa Tenaga Ahli
- Cetak/Penggandaan
- Sewa Sound System
- Makanan dan Minuman
- Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Lanjutan 2013)
a. Belanja Barang dan Jasa (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)
6. Penyediaan Tanah/Lahan TPA
a. Belanja Modal (Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi)
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
a. Belanja Barang dan Jasa (Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat)
Terwujudnya penngkatan pengelolaan persampahan dengan indicator penanganan
volume sampah bisa tercapai dengan realisasi hampir 100 % atas bantuan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara melalui pengalokasian dana untuk menunjang pencapaian
sasaran tersebut serta kerja keras dari petugas kebersihan dalam pengelolaan kebersihan di
Kabupaten Minahasa Tenggara.
SASARAN 3 : Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
Indikator Kinerja : Indeks Cakupan Lahan
Tabel Perbandingan Tahun 2015 & 2016
Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi %
Indeks cakupan lahan
Tahun 2015 1 Lokasi 0
Tahun 2016 2 Lokasi 100
Tahun 2017 2 Lokasi 100
Tabel 3.4 : Target Capaian Dalam Renstra DLH
NO. Indikator
Kinerja
Capaian 2014
%
Capaian 2015
%
Capaian 2016 %
Target
akhir renstr
a 2018
%
Capaian s/d 2016
terhadap
2018%
T R T R T R T T
1. Indeks cakupan lahan
1 Lokasi
0 1 0 2
Lokasi 2
Lokasi 2 Lokasi
100 %
Penanggung jawab pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pertamanan. Sasaran 3
ini indikatornya adalah jumlah taman kota dan presentasi pemukiman, usaha/kegiatan
yang memiliki lahan 30 % untuk RTH. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat target realisasi
taman kota dalam Renstra DLH
Adapaun realisasi yang dicapai pada sasaran 2 ini di tunjang oleh kegiatan :
1. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di dalam maupun luar daerah
dengan maksud agar memperoleh perbandingan maupun sebagai sarana untuk
mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan taman kota untuk diterapkan di
Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota Tombatu-Lanjutan Tahun 2015)
Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya
sebagai sarana pendukung yang ada di taman kota Tombatu.
3.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Total belanja tahun 2016 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
Tenggara setelah perubahan adalah sebesar Rp.15.728.375.664,00. Yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
No Sasaran Indikator Target Realisasi Keuangan
1. Meningkatnya
Kinerja DLH
Persentase
konsistensi
pelaksanaan
program/kegiatan
yang direncanakan
100 % Rp. 15.728.375.664,00,-
2. Terpeliharanya
Kualitas Air
Persentase Sumber
Air yang dikonservasi
100% Rp. 42.098.289,00,-
3. Meningkatnya
Penanganan
Sampah
Volume Sampah
yang Tertangani
18.300 m³ Rp.1.854.867.500,00,-
4. Terwujudnya
Lingkungan
Hidup yang
Berkualitas
Indeks Tutupan
Lahan
100% Rp.5.851.067.061,00,-
3.2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Total Belanja Tidak Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
Tenggara adalah sebesar Rp.1.976.718.851,00. Belanja Tidak Langsung ini terbagi atas
(1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.1.267.476.189,00 dan (2) Belanja Tambahan
Penghasilan PNS sebesar Rp.709.242.662,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. : Realisasi Belanja Tidak Langsung
No Uraian Anggaran Ralisasi %
1. Belanja Gaji dan
Tunjangan
1.267.476.189 1.917.458.773 96,77
2. Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
709.242.662 686.482.478 96,79
3.2.2 BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 8 program dan 50
kegiatan selama tahun 2017. Total anggaran Belanja Langsung pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar RP.13.751.656.813,00. Realisasi
anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Anggaran Ralisasi %
1. Program Pelayanan
Adm. Perkantoran
- Penyediaan Kebutuhan
Adm. Umum
- Penyediaan Kebutuhan
Adm. Keuangan
- Penyediaan Kebutuhan
Adm. Barang dan Jasa
- Penyediaan Kebutuhan
Adm. Kepegawaian
- Penataan Kearsipan
- Penunjang
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
3.904.728.863
3.664.458.863
40.520.000
12.500.000
2.500.000
2.000.000
182.250.000
2.926.206.925
2.686.080.516
40.520.000
12.500.000
2.500.000
2.000.000
182.106.409
74,94
73,30
100
100
100
100
99,92
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
412.000.000
27.000.000
97.500.000
115.000.000
393.787.349
27.000.000
97.400.000
97.047.349
95,58
100
99,90
84,39
- Rehabilitasi Sedang/
Berat Gedung Kantor
9.500.000
50.000.000
9.500.000
50.000.000
100
100
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
37.500.000
37.500.000
36.950.000
36.950.000
98,53
98,53
4. Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
- Penyusunan Kebijakan
Manajemen
Pengelolaan
Persampahan
- Penyediaan Prasrana
dan Sarana
Pengelolaan
Persampahan
- Peningkatan Operasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Persampahan
- Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan
Persampahan
- Penyediaan Prasarana
1.854.867.500
10.000.000
100.000.000
1.275.087.500
1.670.759.769
0
84.179.000
1.222.839.818
90,07
0
84,18
95,90
dan Sarana
Pengelolaan
Persampahan
(Lanjutan 2013)
- Penyediaan
Tanah/Lahan TPA
- Penyediaan Prasarana
dan Sarana
Pengelolaan Sampah
194.600.000
180.000
125.000.000
150.000.000
113.440.951
0
110.300.000
140.000.000
58,29
0
88,24
93,33
5. Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingk Hidup
- Sosialisasi Penilaian
Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas
Lingkungan
- Penyusunan SLHD
- Penilaian Sekolah
Adiwiyata
- Penyusunan Profil
Menuju Indonesia
Hijau
- Pengadaan Konstruksi
Turap/Jalan Setapak di
Ratatotok Timur (DAK)
- Pengadaan Konstruksi
Turap/Jalan Setapak di
1.546.895.100
79.400.000
15.000.000
13.500.000
20.000.000
32.600.000
686.872.000
1.102.552.299
79.351.600
9.385.500
1.000.000
17.600.000
29.700.000
71,28
99,94
62,57
35,71
88,00
91,10
Danau Bulilin Desa
Kali Oki Kec. Tombatu
(DAK)
- Pengadaan
Turap/Jalan Setapak
(paket 1-Lanjutan
2010)
- Pengadaan
Turap/Jalan Setapak
(paket 5-Lanjutan
2010)
- Pengadaan
Turap/Jalan Setapak
(paket 3-Lanjutan
2013)
- Sosialisasi tentang Izin
Lingkungan
- Pengadaan Konstruksi
Turap/Jalan Setapak di
Kecamatan Ratahan
(Lanjutan 2015)
- Pengadaan Konstruksi
Turap/Jalan Setapak di
Danau Bulilin Desa
Kali Oki Kec. Tombatu
(Lanjutan 2015)
550.000.000
4.747.300
4.741.700
69.918.800
18.650.000
21.642.350
29.822.950
542.843.457
303.784.245
0
0
49.772.197
18.650.000
21.642.350
79,03
55,23
0
0
71,19
100
100
29.822.950
100
6. Program Perlindungan
dan Konservasi SDA
- Konservasi Sumber
Daya Air dan
Pengendalian
Kerusakan Sumber-
sumber Air
- Pengendalian dan
Pengawasan
Pemanfaatan SDA
- Pengadaan Bibit
Pohon Kecamatan
Pasan (Lanjutan 2014)
- Pengadaan Bibit
Pohon Kec. Silian
Raya (Lanjutan 2014)
42.098.289
5.400.000
7.200.000
14.749.144
14.749.144
41.948.289
5.350.000
7.100.000
14.749.144
14.749.144
99,64
99,07
98,61
100
100
7. Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
- Pengembangan Data
dan Informasi Lingk
- Hari Lingkungan Hidup
102.500.000
50.000.000
102.500.000
50.000.000
100
100
Sedunia
52.500.000
52.500.000
100
8. Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
- Monitoring dan
Evaluasi
- Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Taman
- Pemeliharaan Lampu
Jalan
- Pengadaan Lampu
Jalan
- Pembangun Shealter
- Perencanaan
Penerangan Jalan
Umum TA 2017
- Pengadaan Ruang
Terbuka Hijau (Taman
Kota Tombatu)
(Lanjutan 2015)
- Perawatan Lampu
Taman (Lanjutan
2015)
- Pemeliharaan Lampu
Jalan (Lanjutan 2015)
5.851.067.061
41.500.000
42.500.000
300.000.000
4.725.000.000
400.000.000
49.000.000
124.754.066
6.593.995
161.719.000
5.572.460.691
38.500.000
39.640.000
290.508.350
4.673.060.280
399.404.000
0
124.754.066
6.593.995
0
95,24
92,77
93,27
96,84
98,90
99,85
0
100
100
0
T O T A L 15.628.375.664 13.690.225.595 87,60
PENUTUP
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.
Hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017 menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik yaitu sebesar 88%, meskipun masih ada
beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Beberapa
hambatan yang dirasakan masih menghambat pencapaian target kinerja tersebut antara lain
disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
dan kebersihan, masih lemahnya koordinasi lintas sektor/lintas program, kelemahan dalam
aspek perencanaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.
Pencapaian yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 merupakan hasil
pelaksanaan tupoksi yang optimal oleh seluruh jajaran didukung oleh komitmen daerah yang
menempatkan pembangunan sektor kesehatan lingkungan sebagai kegiatan prioritas.
Diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan dalam upaya optimalisasi pembangunan
sektor lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan
Hidup disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan
sepanjang tahun 2017. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk
peningkatan kinerja DLH di tahun-tahun yang akan datang.
EDDY M. LALOMPOH,SE,DEA
PEMBINA NIP. 19700131 200003 1 004
Ratahan, Januari 2017
KEPALA DINAS,
dr. TOMMY A. SOLEMAN, M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690817 200012 1 004