KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENGELOLAAN RUANG LAUT
Disampaikan pada:Rapat Kerja Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
Surabaya, 8 November 2017
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kedaulatan
• Belum selesaiannya Penamaan PPK;• Konflik pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil;• Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah
(SHM) secara perorangan di pulau-pulau kecil.
Keberlanjutan
• Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi/abrasi pantaiyang merusak ekosistem pesisir dan laut
• Reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan.
Kesejahteraan
• Rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat;• Belum dilakukan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
(BMKT) secara optimal;• Kemiskinan masyarakat di wilayah Pesisir dan PPK.
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT MENDUKUNG SINERGI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY)
KONDISI EKSISTING
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Belum tertatanyapemanfaatanruang laut
Terbatasnyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluar
Tingginyatingkat degradasihabitat dansumberdaya ikan, pesisir dan laut
Tertatanyapemanfaatanruang laut
Tersedianyasarana danprasarana di pulau-pulaukecil/Terluarmenujukemandirian
Rendahnyatingkatdegradasihabitat dansumberdayaikan, pesisir danlautPeran Pemerintah
- Regulasi- Fasilitasi dan bimbingan- Pengelolaan konservasi
dan PPKT- Data dan informasi- Infrastruktur, sarana
dan prasarana- Pelayanan perijinan
Peran Masyarakat
Partisipasi(Perencanaan, Pemanfaatandan Pengawasan)
Peran Swasta
- Investasi
- KerjasamaPengelolaan
- CSR
Konservasi
danKeanekaragaman
Hayati Laut
PendayagunaanPesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
Penataan danPemanfaatanJasa Kelautan
PerencanaanRuang Laut
PERATURAN PERUNDANGAN
INTERVENSI
LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal)
Me
wu
jud
kan
se
kto
r ke
lau
tan
dan
pe
rika
nan
In
do
ne
sia
yan
g m
and
iri,
maj
u, k
uat
dan
be
rbas
is
kep
en
tin
gan
na
sio
nal
VISI MISI BUSINESS PROCESS
PE
NG
EL
OL
AA
N R
UA
NG
LA
UT
PENATAAN RUANG LAUT
JASA KELAUTAN
PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL
KELEMBAGAAN DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI LAUT
KELEMBAGAAN
DIT. PERENCANAAN RUANG LAUT
DIT. JASA KELAUTAN
DIT. KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI LAUT
DIT. PENDAYAGUNAAN
PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL
KE
DA
ULA
TA
N(S
OV
ER
EIG
NIT
Y)
KE
BE
RLA
NJU
TA
N(S
US
TA
INA
BIL
ITY
)K
ES
EJA
HT
ER
AA
N(P
RO
SP
ER
ITY
)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PRL
Ditjen PRL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :
Pengelolaan Ruang Laut
• Tata ruang LautNasional
• Zonasi teluk, selat, laut dan pulau-pulau kecil
Pengelolaan Konservasi Sumber
Daya Hayati Laut
• PengelolaanEkosistem/KawasanKonservasi:
• PengelolaanJenis/Genetik
Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
• Pengelolaan Pesisir Terpadu
• Rehabilitasi• Reklamasi• Mitigasi Bencana• Jasa Kelautan
Landasan Undang-Undang:1. UU No. 31/2004 jo UU No. 45 / 2009 tentang Perikanan2. UU No. 27/2007 jo UU No. 1 / 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil3. UU No. 32/2014 tentang Kelautan
Kondisi eksisting kerusakan pesisir IndonesiaBerdasarkan analisa citra Landsat tahun 2000 dan 2014
0
2.000
4.000
6.000
LUA
SAN
PA
NTA
I TER
AB
RA
SI (
Ha)
Abrasi
Akresi
Muhari, 2017
Kerusakan pesisir berdasarkan jumlah Ha lahan yang terabrasi
Latar Belakang Permasalahan
6
Karakteristik kerusakan:
• Laju abrasi rata-rata: 1,950 Ha/tahun• Total lahan terabrasi selama 15 tahun: 29,261 Ha
• Laju akresi rata-rata: 895 Ha/tahun (alamiah dan buatan)
• Total lahan timbul selama 15 tahun 13,433 Ha
• Panjang rata-rata pantai terdampak abrasi: 420 km/tahun
• Total panjang pantai yang mengalami abrasi selama 15 tahun: 6,306 km
• Panjang rata-rata pantai yang mengalami akresi: 304 km/tahun
• Total panjang pantai yang mengalami akresi selama 15 tahun: 4,574 km
Intervensi KKP 2015-2016:
• Hybrid Engineering:
• 2015: 14,150 m x (~) 100 m = 1,415,000 m2 = 142 Ha
• Sabuk pantai:
• 2015: 2,649 m x (~) 100 m = 264,900 m2 = 26 Ha• 2016: 10,000 m x (~) 100 m = 1,000,000 m2 = 100 Ha
• Kontribusi KKP untuk total expected recovered coastal areas selama 2 tahun: 268 Ha
• Rata-rata expected recovered coastal areas per-tahun: 134 Ha• Kontribusi KKP untuk pemulihan/tahun hanya 6.8% dibandingkan laju kerusakan/tahun
(selama 2 tahun 2015-2016)
Kondisi eksisting kerusakan pesisir IndonesiaBerdasarkan analisa citra Landsat tahun 2000 dan 2014
Latar Belakang Permasalahan
7
Muhari, 2017
Kontribusi KKP untuk tahun 2017-2019Kegiatan Hybrid Engineering
No Lokasi
Lahan Eksisting Panjang struktur HE (meter) Estimasi Estimasi
Terabrasi 2004-2014 (Ha) 2017 2018 2019
Pemulihan Lahan (Ha) Harga
Hybrid Engineering
1 Kabupaten Meranti 25.5 1,700 17 3,770,909,091
2 Kabupaten Serang 397 1,500 15 3,327,272,727
3 Kabupaten Cirebon 385 1,500 15 3,327,272,727
4 Kabupaten Demak 550 4,000 40 8,872,727,273
5 Kabupaten Rembang 106 1,100 11 2,440,000,000
6 Kabupaten Gresik 964 1,200 12 2,661,818,182
7 Kabupaten Banyuasin 111 1,100 11 3,300,000,000
8 Kabupaten Indramayu 737 2,000 20 6,000,000,000
9 Kabupaten Pati 134,3 1,000 10 3,000,000,000
10 Kabupaten Penajam Paser Utara 22.5 1,000 10 3,000,000,000
11 Kabupaten Bone 139 2,500 25 7,500,000,000
12 Kabupaten Demak 550 1,500 15 4,500,000,000
13 Kabupaten Bombana 882 4,000 40 12,000,000,000
14 Kabupaten Banggai 815 4,000 40 12,000,000,000
Total 11,000 6,000 12,000 290 75,700,000,000
2017
2018
2019
8
Muhari, 2017
Kontribusi KKP untuk tahun 2017-2019Kegiatan Pelindung Pantai dengan Struktur Concrete
2017
2018
2019
No Lokasi
Lahan Eksisting Panjang struktur (meter) Estimasi Estimasi
Terabrasi 2004-2014 (Ha) 2017 2018 2019 Pemulihan Lahan (Ha) Harga
Pelindung Pantai dengan Struktur Concrete
1 Kabupaten Aceh Barat 54.5 120 1.2 2,328,571,429
2 Kabupaten Padang-Pariaman 5.5 120 1.2 2,328,571,429
3 Kabupaten Banyuasin 111 120 1.2 2,328,571,429
4 Kabupaten Pangandaran 43.5 300 3 15,000,000,000
5 Kabupaten Pati 134 120 1.2 2,328,571,429
6 Kabupaten Lamongan 322 120 1.2 2,328,571,429
7 Kabupaten Mempawah 27.5 120 1.2 2,328,571,429
8 Kabupaten Nunukan 111 120 1.2 2,328,571,429
9 Kabupaten Aceh Barat Daya 37.5 220 2.2 5,500,000,000
10 Kota Pariaman/Padang 127 220 2.2 5,500,000,000
11 Kabupaten Bangka Tengah 144 340 3.4 8,500,000,000
12 Kabupaten Sikka 70.6 270 2.7 6,750,000,000
13 Kabupaten Sinjai 57.5 320 3.2 8,500,000,000
14 Kabupaten Gorontalo Utara 570 470 4.7 11,750,000,000
15 Kabupaten Batang 1058 400 4 10,000,000,000
16 Kota Pemalang 618 400 4 10,000,000,000
17 Kabupaten Mamuju 213 300 3 7,500,000,000
18 Kabupaten Lombok Barat 78.5 250 2.5 6,250,000,000
19 Kabupaten Pohuwato 331 300 3 7,500,000,000
Total 1,140 1,840 1,650 47,4 118,550,000,000
9
TARGET
PUGaR 21 LOKASI
PUGaRPENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT
2018 PUGAR tahun 2018 akan mengimplementasikan manajemen lahan melalui
integrasi lahan produksi dengan memasang rumah prisma plastik.
Integrasi lahan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan menjamin
kualitas garam yang homogen sedangkan rumah prisma plastik bertujuan untuk
memastikan keberlangsungan produksi garam, baik saat musim penghujan
maupun kemarau nanti. Kegiatan PUGaR juga meliputi : pembuatan saluran air
sekunder, perbaikan jalan produksi, pembuatan brine tank (penampungan air
baku/air siap pakai untuk dikristalisasi), sosialisasi, rembug daerah, pelatihan
koperasi dan penerapan geomembran.
Geomembran Rumah PrismaPanen Garam
GUDANG GARAMPEMBANGUNAN
Tampak luar
Pembangunan Gudang dengan Standar SNI (kapasitas 2000
ton/unit) dan Sarana Penunjangnya (Timbangan Elektronik
dan Conveyor) berfungsi menyimpan stok garam rakyat dengan
menerapkan sistem resi gudang yaitu kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian
transaksi, dimana pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan
PT. Garam.
Tampak dalam
Gudang Garam6 LOKASI
LOKASI
PUGaR: 1. Lombok Barat; 2.
Aceh Utara; 3. Pidie Jaya, 4.
Indramayu; 5. Karawang; 6.
Brebes; 7. Demak; 8. Rembang;
9. Pati; 10. Tuban; 11. Lamongan;
12. Pamekasan; 13. Sampang;
14. Sumenep; 15. Bima; 16.
Sumbawa; 17. Kupang; 18. Alor;
19. Jeneponto; 20. Pangkajene
Kepulauan; 21. Takalar
Gudang Garam: 1. Pidie Jaya; 2.
Karawang; 3. Lamongan; 4.
Sumenep; 5. Sumbawa; 6.
Jeneponto
SABUK PANTAIBANTUAN
Struktur pelindung pantai yang menggunakan teknologi Karung Geotekstil
Memanjang (KGM) dengan menggunakan material geotekstil yang diisi
dengan campuran air dan pasir
Fungsi : memecah gelombang datang, mengurangi erosi dan menahan
sedimen
TARGET
LOKASI
1. Dumai (Riau), 2. Kota
Pekalongan (Jawa
Tengah), 3. Tanah Bumbu
(KalSel), 4. Lombok
Tengah (NTB).
4LOKASI
2018
STRUKTUR HYBRIDBANTUAN SARANA MITIGASI EROSI
Hybrid engineering dengan
material bambuHybrid engineering
dengan material paralon
Membangun struktur pelindung pantai berupa struktur lolos air (permeable
dam) dengan menggunakan material bambu, kayu dan ranting. Cara
kerjanya yaitu struktur akan ditempatkan pada titik yang telah ditentukan
untuk mereduksi gelombang datang sekaligus memerangkap sedimen
sehingga akan menambah daratan dibelakang struktur.
DeVernufteling: Perhargaan tertinggi
Persatuan Insinyur Belanda untuk karya
rekayasa inovatif 2016
TARGET
LOKASI
7LOKASI
2018
1. Musi Banyuasin
(Sumatera Selatan); 2.
Indramayu (Jawa Barat); 3.
Pati (Jawa Tengah); 4.
Penajam Paser Utara
(Kalimantan Timur); 5.
Kepulauan Meranti (Riau); 6.
Bombana (Sultra) dan 7.
Bone (Sulsel)
PUSAT RESTORASI DAN
PEMBELAJARAN MANGROVE (PRPM)
PRPM merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasipemulihan ekosistem mangrove sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian melalui laboratorium alam, maupun destinasi wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang PRPM
TARGET
LOKASI
2018
4LOKASI
1. Bitung; 2. Lombok
Barat; 3. Kubu Raya;
4. Makassar
TARGET
LOKASI
11 UNIT
JETTY APUNGBANTUAN
1. Dermaga ini ditujukan sebagai sandaran atau tambat labuh perahu
nelayan dalam melakukan bongkar dan muat barang serta naik dan
turunnya penumpang. Kegiatan ini bertujuan agar terjadi interaksi
ekonomi dengan daerah yang sudah lebih dahulu maju, sehingga
menjadi keharusan dan salah satu strategi permerataan pembangunan
di wilayah tersebut;
2. Spesifikasi dermaga apung yang akan dibangun adalah bentuk T,
material HDPE, dengan ukuran 3 m x 3 m + 17 x 3 m
2018
1) Kep. Anambas (Kepri); 2) P.
Telaga Tujuh (Kota Langsa); 3)
P. Pasi Gusung (Kab. Selayar);
4) Menui Kepulauan (Kab.
Morowali); 5) Pulau
Mohinggito, (Kab. Gorontalo
Utara); 6) Desa Sathean (Kab.
Maluku Tenggara); 7) Danau
Sentani (Jayapura); 8) P. Letti
MBD (Maluku); 9) Kota Bau
Bau (Sultra);10) Desa wolo,
Kolaka (Sultra);11) Pulau
Tiga, Kab. Natuna (Kepri)
BANTUAN PEMERINTAHUNTUK KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI (KOMPAK)
Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) bertujuan untuk mengembangkanpartisipasi dan kapasitas masyarakat serta meningkatkan manfaatkonservasi melalui stimulasi bantuan sarana prasarana konservasi agar dapat mendukung tujuan pengelolaan konservasi.
Kriteria untuk KOMPAK yang akan dapat bantuan: • Telah mendapatkan penetapan dari Dinas KP (SK Dinas)• Berkegiatan di bidang pelindungan, pelestarian dan pemanfaatan
kawasan konservasi dan/atau jenis ikan yang dilindungi;• Tidak sedang menerima bantuan dari KKP (pada tahun anggaran yang
sama)
TARGET
LOKASI
1. 10 KKPN (TWP Pieh, TWP
Anambas, TWP Gili
Matra,TNP Laut Sawu,TWP
Kapoposang,SAP Aru
Tenggara,TWP Banda,TWP
Padaido,SAP Raja
Ampat,SAP Waigeo Sebelah
Barat)
2. Wilayah Kerja 6 B/LPSPL
2018
70PAKET BANTUAN
Untuk 70 KOMPAK
Contoh Jenis BantuanTahapan Pemberian Bantuan
16
TARGET
LOKASI
37PULAU-PULAU
KECIL/TERLUAR
PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR
PENYIAPAN DOKUMEN PRA SERTIPIKASI
PENATAAN PEMANFAATAN LAHAN
DASAR HUKUM PEMANFAATAN PPK/TERLUAR1. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK;2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;3. PP No. 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;4. PERPRES No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;5. PERMEN KP No. 20 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan
Perairan di Sekitarnya; dan6. KEPMEN KP No. 39 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Investasi Pulau-pulau
Kecil.7. KEPRES No. 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan (111) Pulau-pulau Kecil Terluar
DASAR HUKUM PENGAJUAN HAK ATAS TANAH/HAK PENGELOLAAN DI PPK/PPKT1.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;2.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah; dan3.Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan
BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan FungsiKementerian Negara/Lembaga.
37PULAU-PULAU
KECIL/TERLUAR
2018
OUTPUT:Dokumen Pra Sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di PPK dan terluar berupa Hak pengelolaan (HPL)
TAHAPAN SERTIFIKASI PULAU-PULAU KECIL (PPK) untuk perolehan Hak Pengelolaan (HPL) dari BPN atas nama KKP
1. Pemetaan Kepemilikan
Pemetaan kepemilikan Hak penguasaan tanah di PPK seluruh Indonesia yang
ukurannya ≤100 Km2 menjadi: (a). Jumlah Pulau yg dikuasai Swasta (Investor),
(b). Jumlah Pulau yg dikelola masyarakat, dan (c) Jumlah Pulau yg belum
dikelola.
2. Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi dengan Kementerian ATR, Kanwil BPN Provinsi, BPN
Kabupaten/Kota, Pemda (Kabupaten/Kota & Provinsi) hingga Kecamatan & Desa
3. Pengajuan HPL ke BPN
PPK dengan ukuran < 100 Km2 yang belum dikelola dan dikuasai masyarakat,
diajukan ke BPN untuk perolehan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian KP
Swasta Masyarakat Belum Dikelola
4. PNBP Pulau-pulau Kecil
Rekomendasi
Izin LokasiPemafaatan PPKProfit Sharing
GERAKAN CINTA LAUT
(GITA LAUT)Tujuan dari kegiatan GITA LAUT dalam rangka
mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian
generasi muda, masyarakat, wanita pesisir, dan aparat
untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan
kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa
maritim melalui kegiatan: Jambore Pesisir, Gerakan
Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan Pelatihan Pengolahan
Produk Ekosistem Pesisir.
TARGET
LOKASI
6 lokasi
1. Bersih Pantai 4 lokasi
(PPS Belawan, Muara
Angke Jakarta,
Kadonganan, Bali dan
Kenjeran, jatim) dan
2. Jambore Pesisir 2 lokasi
(Banyuwangi dan
karangantu, Serang)
Aksi Bersih Laut di Nusa Dua,
Bali
Jambore Pesisir di Cirebon
2018
Aksi Bersih Pantai di
Labuan Bajo
Produk Olahan Ekosistem
Pesisir
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TARGET
LOKASI
2018
10 Dokumen
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Pengumpulan Data Sekunder2. FGD Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
dan Strategi3. Pengumpulan Data Primer4. FGD di Pusat5. Penyusunan Dokumen Awal6. Konsultasi Publik Dokumen Awal7. Penyusunan Dokumen Antara8. Konsultasi Publik Dokumen Antara9. Penyusunan Dokumen Final 10. Legalisasi Perpres
a. Pertemuan Internal KKPb. Pertemuan lintas K/Lc. Harmonisasi Kemenkumhamd. Legislasi Perpres (Setkab)
DASAR HUKUM : UU 32/2014 (Psl 43)
Pasal 43 Ayat 4
Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk
menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana
zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan
antarwilayah.
Penjelasan (UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang) :
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
1. Kapet Perkotaan
Medan
2. Kawasan Perkotaan
Kendal
3. Kawasan Perkotaan
Gresik
4. Kawasan Perkotaan
Denpasar
5. Kapet Bima
6. Kapet Batulicin
7. Kapet Samarinda
8. Kapet Manado Bitung
9. Kapet Maminasata
10. Kawasan Perbatasan
Malut dan Papua Barat
OUTPUT :
Ranperpres di 10 lokasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
TARGET
LOKASI
2018
13 Dokumen
(37 Lokasi PPKT)
Kluster Pulau Rondo,
P. Salau, P. Sentut, P.
Sibaru, P. TK Boro, P.
Dolangan, P. Sebatik,
P. Berhala, P. Ndana,
P. Dana, P. Batek, P.
Mangudu, P. Miosu
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Koordinasi Persiapan.
2. Kegiatan Pengumpulan Data
Sekunder
3. Penyusunan/Perbaikan Dokumen
Final dan Draft Ranpermen
4. FGD Lintas
Kementerian/Lembaga
5. Harmonisasi dengan Biro Hukum
6. Legalisasi Ranpermen menjadi
Permen Kelautan dan Perikanan
DASAR HUKUM :
UU 32/2014 (Psl 43)
Pasal 43 Ayat 4
Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk
menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana
zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi
kawasan antarwilayah.
Penjelasan (UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil) :
Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait
dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,
dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan
bagi kepentingan nasional
OUTPUT :
Permen di 13 Kluster PPKT
SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)MASTERPLAN
Bertujuan untuk menyusun Masterplan SKPT di Pulau Enggano, Kep. Anambas dan Kab. Buton Selatan berupa kawasan prioritas pemanfaatan ruang yang meliputi: Rencana pengembangan
sarana dan prasarana kawasan SKPT.
Menyusun Masterplan/Siteplan SKPT
Menyusun indikasi program pembangunan sarana dan prasarana kawasan SKPT.
TARGET
LOKASI
1. Kep. Anambas
2. P. Enggano
3. Kab. Buton Selatan
2018
3Dokumen
PEMBANGUNANSENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)
Morotai
Mentawai
Kep. Talaud
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Tujuan SKPT adalah membangun dan mengintregasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Rincian Kegiatan antara lain:• Pengadaan Kapal dan Alat tangkap Ikan
uk 3 dan 5 GT, Kapal Pengumpul 10 GT;• Pembangunan Cold Storage, Cold
Storage Mobile, Ice Storage, Ice Flake, Dermaga Tambat, IPAL;
• Pengadaan KJA HDPE, Mesin Pembersih Jaring KJA;
• Sarana Prasarana Pendukung Pelabuhan.
TARGET
LOKASI
1. Kep. Mentawai
2. Kep. Talaud
3. Pulau Morotai
4. Maluku Barat
Daya (Moa)
2018
4LOKASI
Moa
E-SMART Kementerian Keuangan
No.Kode
SatkerNama Satker Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt
1 59034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 59099 DINAS PERIKANAN KAB. LAMONGAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 59481 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 59490 DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 59496 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 59653 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. TUBAN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Partisipasi Satker 66,7%
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan EvaluasiKinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Surat Sekretaris Ditjen PRLNomor: 2382/DJPRL.0/RC.611/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017Tentang Pelaporan Online Triwulan III dalam Aplikasi E-Monev Bappenas dan E-SMART Kementerian Keuangan
E-Monev BAPPENASPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
No. Tgl Lapor Kode dan Nama Satuan Kerja
Keuangan (Rp.) Fisik (%)
Pagu Target Realisasi Status TargetRealisa
siStatus
1 3-Oct-17 [059034] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
215,294,000 161,470,500 75,762,250 75.00 % 35.65 %
[75.00 %] [35.19 %]
2 17-Oct-17 [059099] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN
2,198,000,000 0 1,079,676,970 0.00 % 49.12 %
[0.00 %] [49.12 %]
3 17-Oct-17 [059481] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG
4,846,000,000 2,014,753,333 1,194,753,333 42.88 % 31.00 %
[41.58 %] [24.65 %]
4 17-Oct-17 [059490] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PAMEKASAN
2,492,000,000 1,655,871,000 1,736,284,840 60.00 % 53.66 %
[66.45 %] [69.67 %]
5 17-Oct-17 [059496] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP
2,492,000,000 502,549,000 390,338,450 21.00 % 15.67 %
[20.17 %] [15.66 %]
6 17-Oct-17 [059653] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TUBAN
4,846,000,000 2,801,958 1,949,009,754 35.00 % 35.00 %
[0.06 %] [40.22 %]
REKAPITULASI KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2017PROVINSI JAWA TIMUR
No KegiatanAnggaran (Rp. 000)
1. Bimbingan Teknis Pengelola PUGAR 55.000
Fasilitasi Tahapan Penyusunan RZWP3K 52.794
Perencanaan Program Dan Anggaran Lingkup Ditjen PRL 17.000
Laporan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DitjenPRL
26.200
Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen PRL 64.300
Total 215.294
REKAPITULASI KEGIATAN DITJEN PRL TAHUN 2017 DI PROVINSI JAWA TIMUR
No. Kegiatan Pagu Alokasi
(Rp.000)
1. Program PUGaR 16.874.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tuban 4.846.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lamongan 2.198.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pamekasan 2.492.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sampang 4.846.000
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumenep 2.492.000
2. Pelindung Pantai 2.852.000
Pembangunan Struktur Hybrid di Kab. Gresik 2.852.000
3. Rehabilitasi Pesisir 1.414.398
Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo
1.414.398
Total 21.140.398
TERIMA KASIH