“KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SANITASI DI INDONESIA”
Disampaikan oleh :
Direktur Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR
Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env, E
• Amanat RPJPN 2005-2025
“Pembangunan dan penyediaan air minum dansanitasi diarahkan untuk mewujudkanterpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat”
• Target RPJMN 2015 - 2019
Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi pada tingkat kebutuhan dasar
LATAR BELAKANG
2
% % %
Air Minum Kumuh Sanitasi
100 0 100
Merupakan komitmen Ditjen Cipta Karya dalam rangka pemenuhan target akses
universal dalam RPJMN 2015-20193
LATAR BELAKANG
FAKTA SANITASI DI INDONESIA
12 jutaRumah tangga belum
memiliki akses air limbah
Lebih dari
50%
Penduduk
Indonesia berada di
perkotaan
…… akan tetapi akses
sanitasi masih
membutuhkan perhatian67,20 %
Akses Layak
9,17 %
Akses Dasar
76,37%
Rumah tangga
yang memiliki
akses air limbah
90%
10%
open dumping sanitary landfill
TPA
dioperasikan
secara open
dumping
90% 65 juta tonProduksi
sampah per
hari
Rumah tangga yang memiliki
akses ke saluran drainase58,85 %
Ket : Data BPS, 2016
TARGET & CAPAIAN SANITASI DI INDONESIA
Sustainable Development
Goals (SDG’s)
Target 6: Sanitasi
“Menjamin Ketersediaan dan
Akses Sanitasi Berkelanjutan”
Tahun 2016,
tercapai 76,37% akses
pelayanan sanitasi
Nasional
RPJMN Indonesia
(2015-2019)Universal access (100%) di
sektor sanitasi
UU Dasar 1945Pasal 33 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat
6
TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI DI INDONESIA
Masih Terdapat Gap antara Capaian dan Target Akses Universal
Rendahnya kesadaran masyarakat akan PHBS
Terbatasnya kemampuan finansialpemerintah dalam pembangunaninfrastruktur fisik sanitasi
Masih minimnya dasar hukumpembangunan & pengelolaan sanitasi di daerah
Terbatasnya SDM yang memahamipengelolaan sanitasi di tingkat kab/kota
1
2
3
4
5
7
PROGRAM KEMENTERIAN PUPR
Sanitasi urusan wajib daerah,
kategori pelayanan dasar
Terbatasnya kemampuan
daerah
Masih memerlukan dukungan &
stimulan
UU No. 23
Tahun 2014
NON FISIK
• Dilakukan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan fisik infrastruktur
• Dilaksanakan dalam bentuk pengaturan,
pembinaan dan pengawasan bidang PLP
FISIK INFRASTRUKTUR
• Dilakukan dalam rangka percepatan
peningkatan akses sanitasi
• Diberikan dalam bentuk infrastruktur
utama sistem sanitasi
100% Akses
Sanitasi8
Penyusunan Rancangan Norma,
Standar dan Kriteria (NSPK)
1. Fasilitasi penyusunan Ranperda
2. Fasilitasi penyusunan SSK
3. Fasilitasi penyusunan rencana induk
dan rencana detail
4. Fasilitasi penguatan kelembagaan
5. Peningkatan kemitraan
6. Kampanye dan edukasi
Pengawasan dan Evaluasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan
non fisik
PROGRAM NON FISIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Pengaturan Pembinaan Pengawasan
9
PROGRAM NON FISIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Pengaturan
Penyusunan Rancangan
Norma, Standar dan Kriteria
(NSPK)
Peraturan Menteri
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
1
2
3
1. Permen PU No 03 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan PS
Persampahan dalam Penanganan
Sampah RT dan Sampah Sejenis
RT
2. Permen PU No 04 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Pedoman Sanitasi Berbasis
Masyarakat
4. Pedoman Penyusunan SSK
5. Panduan Drainase Secara Terpadu
Berwawasan Lingkungan
(Ecodrain)
6. Tata Cara Perencanaan Drainase
Permukiman
7. Tata Cara Pembangunan
Prasarana Air Limbah Rumah
Tangga
10
PROGRAM NON FISIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Fasilitasi Penyusunan
Perda
Pembinaan
Mendorong terbitnya perda di
tingkat kab/kota melalui
bimbingan penyusunan
naskah akademis sektor
sanitasi
Fasilitasi Penyusunan SSK
• Pendampingan melalui
tenaga ahli fasilitator
• Bimbingan teknis
penyusunan
• Penjaminan Kualitas
Fasilitasi Rencana Induk &
Detail
• Konsultasi penyusunan
Rencana Induk & Detail
• Bimbingan teknis melalui
Balai Sanitasi
• Konsinyasi Penyusunan
Rencana Induk dan Detail
Fasilitasi Penguatan
Kelembagaan
• Pendampingan
identifikasi permasalahan
• Konsultasi bentuk
Lembaga pengelola
sanitasi
Kampanye & Edukasi
• Sosialisasi Bidang PLP
• Duta Sanitasi
11
PROGRAM NON FISIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Pengawasan
Pengawasan & Evaluasi
• Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan
pembinaan
• Pengawasan terhadap
pelaksanaan
pembangunan fisik
infrastruktur
12
1. Skala Regional/Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T)
2. Skala Permukiman
3. Skala Kawasan Khusus
AIR LIMBAH
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S)
1. Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
BENTUK & MEKANISME PROGRAM FISIKDIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
- FISIK -
1
• Keseluruhan sistem sanitasi merupakan tanggungjawab
pemda
• Ditujukan sebagai pilot project/stimulan kepada pemda
• Hanya sebagian sistem yang dapat ditangani
• Sistem lainnya tetap harus dituntaskan oleh pemda secara
mandiri
DAERAHPUSAT
1. Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
2. Jaringan pipa retikulasi dan
induk
3. SR maksimal 1000 SR untuk
SPALD-T skala regional/kota
4. Pilot SR maks. 10% dari
rencana pelayanan untuk
SPALD-T skala permukiman
5. Bangunan IPLT
1. Lahan
2. Bangunan pendukung (kantor,
rumah pompa, pagar, hangar
peralatan, dll)
3. Sambungan Rumah (SR)
4. Biaya OM
5. Penyadaran masyarakat
6. Sarana pengangkutan dan
penyedotan lumpur tinja
(truk/mobil tinja)
1
13
DRAINASE
PERSAMPAHAN
1. Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Regional/Kota
2. Tempat Pengolahan
Sampah (TPS) 3R
3. Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST)
1. Drainase Lingkungan
DAERAHPUSAT
1. Sel TPA Sanitary Landfill
sebagai percontohan
2. Jalan operasional di TPA
3. Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)
4. Hanggar TPS 3R
5. Peralatan pengolah sampah
(komposter)
6. Motor sampah
7. Bangunan TPST
1. Lahan
2. Jalan akses ke TPA
3. Sarana pengumpulan dan
pengangkutan
4. Biaya OM TPA, TPST, TPS
3R
5. Pemberdayaan masyarakat
1. Saluran drainase lingkungansebagai percontohan di segmentertentu
2. Kolam retensi skalapermukiman
1. Lahan
2. Saluran sekunder dan primer
3. Biaya OM
BENTUK & MEKANISME PEMBERIAN DUKUNGAN FISIKDIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
2
3
14
PRIORITASI PROGRAM DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Memiliki
RPIJM
Memenuhi
Readiness
Criteria
Memiliki
SSK
12
3
Kriteria Prioritas Lainnya :
1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN)
3. Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
4. Kawasan Rawan Stunting
5. Sasaran Padat Karya Pemerintah
Kab/Kota
Yang :Kab/Kota
Prioritas
Readiness Criteria (RC):
1. Surat Peminatan
2. Kesiapan Lahan
3. Kesiapan Rencana Induk dan Detail
4. Kesiapan Institusi Pengelola dan Anggaran
Pengelolaan
5. Kesanggupan Menerima Hibah
15
KEBUTUHAN PENDANAAN UNTUK MENCAPAI TARGET AKSES UNIVERSAL
Rencana APBN *)
Target Pendanaan Mencapai
Universal Akses
273,7 T
* Sesuai RPJMN 2015-2019
35,645 T
GAP 1
NO SUMBER PENDANAANKEBUTUHAN
INVESTASI (Rp)
%
1 APBN 132 Trilyun 48 %
2APBD (Provinsi & Kab/Kota)
58 Trilyun 21 %
3Lainnya (Masyarakat, swasta)
83 Trilyun 31 %
Total 273,7 Trilyun 100 %
APBN48%
APBD21%
Lainnya31%
KondisiPENDANAAN APBN (Rp. Trilyun)
2015 2016 2017 2018 2019 Total
Rencana APBN 3.78 5.58 6.89 9.07 10.3 35.645
Realisasi
APBN (Rp. T)3.15 3.62 3.35 3.68 - 13.80
GAP 2
• GAP 1 merupakan selisih antara kebutuhan dengan rencana dalam
APBN/RPJMN 2015-2019
• GAP 2 merupakan selisih antara rencana APBN/RPJMN 2015-2019 dengan
realisasi anggaran per tahun 16
EKSPANSI ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN
DAK Sanitasi
Corporate Social
Responsibility (CSR)
KerjasamaPemerintah
Badan Usaha (KPBU)
Donor melaluiPinjaman
Hibah LuarNegeri (PHLN)
MitraPembangunan
(BORDA, IUWASH,
USDP, SIMAVI, dll)
Dilakukan untuk menutupi GAP pendanaan yang ada
17
KEBIJAKAN DAK BIDANG SANITASI
REGULER
• Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah
AFIRMASI
• Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah
PENUGASAN
• Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/ kota prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional
18
MENU KEGIATAN DAK BID. SANITASI TA. 2019 (1)
AREGULER
SUBBIDANG AIR LIMBAH
BAFIRMASI
SUBBIDANG AIR LIMBAH
SPALD-T1. Pembangunan IPAL Komunal2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK3. Penambahan Pipa pengumpul dan SRSPALD-S1. Pembangunan Tangki Septik Komunal2. Pembangunan Tangki Septik Individual
SPALD-T1. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCKSPALD-S1. Pembangunan Tangki Septik Komunal2. Pembangunan Tangki Septik Individual
19
CPENUGASAN
SUBBIDANG AIR LIMBAH
SPALD-T1. Pembangunan IPAL Komunal2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK3. Penambahan Pipa pengumpul dan SRSPALD-S1. Pembangunan Tangki Septik Komunal2. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan3. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan4. Pengadaan Truck Tinja5. Pembangunan MCK ++ Lembaga Pendidikan agama
SUBBIDANG PERSAMPAHAN
SUBBIDANG DRAINASE
Pembangunan TPS 3R
Pembangunan Drainase Lingkungan
MENU KEGIATAN DAK BID. SANITASI TA. 2019 (2)
20
“Sanitasi Kunci Masyarakat Sehat”
“ Sanitasi Layak Ciri Negara Maju”
Contact :
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman, Kem. PUPR
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. 021-72797168
Email : [email protected], [email protected]
SISTEM
SETEMPAT
SISTEM TERPUSAT
PENGANGKUTANPENGOLAHAN LUMPUR
TINJAPENGOLAHAN SETEMPAT
INDIVIDUALKENDARAAN
PENGANGKUTAN
Pipa air kotor, pipa air cuci(grey water), penangkap
lemak, pipa persil, pipa servis, bangunan inspeksi
INSTALASI PENGOLAHAN
LUMPUR TINJA
IPALD Skala Kota (> 20.000 jiwa)
IPALD Saka Permukiman(50 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala KawasanTertentu (rusun)
Individual Scale
TANGKI SEPTIK KOMUNAL (2-10 KK)
Communal Scale
MCK
PENGUMPULAN PENGOLAHANPELAYANAN
Pipa retikulasi, pipa utama termasukmanhole, stasiun
pompa, dll
PENGOLAHAN
TINJA
KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIKPERMEN PUPR NO. 04/PRT/M/2017
RESIDUPEMILAHAN,
PEWADAHAN & 3R
Kertas dll
Organik
Bahan
Beracun
Berbahaya
Gelas dll
PENGOLAHAN PENGANGKUTAN
TPA
RUMAH
TANGGA
PENGOLAHAN
AKHIR
Pengelolaan
B3
Residu
TPS
23
Methan
Energi
Waste to Energy
Plastik
Kompos
TPS 3R
SPA/ITF
Pengomposan
Pengangkutan Langsung
Pengangkutan Tidak Langsung
KONSEP PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIAPERMEN PUPR NO. 03/PRT/M/2013
Circular EconomyRDF, Incenerator
PENCEGAHAN
PENANGANAN
SKALA PERSIL SKALA LINGKUNGAN SKALA KAWASAN
• Rooftop Greening
• Penampungan Air
Hujan
• Sumur Resapan Air
Hujan
• Saluran Porous
• Grass Block
• Biopori
• Saluran Drainase
• Tanggul persil
darurat
• Subreservoir Air
Hujan
• Saluran Lingkungan
• Pompa dan pintu air
• Kolam retensi mini
• DRAINMAS
• Tanggul darurat
• Pompa mobile
• Pompa tetap
• Kolam Rentensi
• Saluran Utama
• Parit Tampungan
• Wet Land
• Kolam Detensi
Terpadu
• Tanggul darurat
• Pompa mobile
• Pompa tetap
BADAN AIR
SUNGAI
LAUT
SITU/DANAU
DRAINASE LINGKUNGAN
KONSEP PENGELOLAAN DRAINASE PERKOTAAN