12/04/2013
1
ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS
TA 2013Kedeputian SDM Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7 Program RB Bidang SDM Aparatur
1.1. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS;Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS;
2.2. Sistem Seleksi CPNS;Sistem Seleksi CPNS;
3.3. Promosi secara Terbuka;Promosi secara Terbuka;
4. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur;
5.5. Profesionalisasi PNS;Profesionalisasi PNS;
6.6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
7. Penyempurnaan Sistem Pensiun
12/04/2013
2
REFORMASI SISTEM PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1. Untuk memperoleh PNS yang kompeten sesuai tuntutanjabatan
- PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku PublicService
- PNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI(memiliki wawasan kebangsaan)
- PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untukpengembangan kapasitas dan kinerja
- PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan
2. Mewujudkan sistem seleksi PNS yang obyektif transparan,kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotismeserta tidak dipungut biaya
3. Sistem pengadaan PNS yang bersih dan berbasis kompetensisebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS
TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS
12/04/2013
3
1 Formasi
Usulan formasi
didasarkan pada usulan
dari setiap satuan
organisasi (tanpa analisis
yang cermat)
Usulan formasi wajib berdasarkan hasil :
a. Analisis jabatan
b. Analisis beban kerja
c. Redistribusi PNS
d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun
Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan
ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN
Penetapan formasi
berbasis pangkat/
Golongan ruang :
a. Gol/ruang
b. Jumlah alokasi
Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan
Penetapan formasi berbasis jabatan
:
a. Nama jabatan
b. Kualifikasi pendidikan
c. Gol/ruang
d. Jumlah alokasi
e. Unit kerja penempatan
12/04/2013
4
2. Soal ujian
1. Pemerintah menetapkan
kisi kisi
2. Soal disusun oleh PPK
bekerjasama dengan PTN
- kualitas dan relevansi
soal dengan kisi kisi
kurang terjamin,
- kerahasiaan soal kurang
terjamin (shg kualitas
PNS tidak sama)
1. Soal disusun oleh Tim Ahli
/konsorsium
2. Tim penyusun soal dan Tim peramu
soal terpisah
3. Dilakukan Uji validitas Soal
4. Seluruh instansi menggunakan
standar soal yang sama
Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan
soal lebih terjamin shg PNS
kualitasnya sama
Kondisi sebelumnya
a. Penyusunan soal
kondisi perubahan
1. Tes Kompetensi
� Tes Pengetahuan Umum
� Tes Bakat Skolastik
� Tes Skala Kematangan
2. Tes Psikologi
1. Tes Kompetensi Dasar
� Tes Wawasan Kebangsaan
� Tes Intelegensia Umum
� Tes Karakteristik Pribadi
2. Tes Kompetensi Bidang
� Tes Tertulis
� Wawancara
� Tes Psikologi Lanjutan
� Praktek (performance tes)
Dengan Panduan yang dietapkan oleh PPK
3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar
(Passing Grade)
Kondisi sebelumnya
b. Materi Soal
Kondisi perubahan
12/04/2013
5
1. Dilakukan oleh PPK
bekerjasama dg PTN
2. Bersifat tertutup
3. Nilai tidak diumumkan/
diketahui oleh peserta
4. Hasil pengolahan oleh
diserahkan pada PPK
5. Kelulusan berdasar
Rangking
6. Penatapan kelulusan olee
PPK
(sebagian hasil olahan PTN
diubah oleh PPK)
1. Dilakukan oleh Konsorsium/Tim
Ahli
2. Bersifat terbuka
3. Nilai dapat diketahui oleh peserta
4. Menggunakan passing grade
tertentu
5. Hasil olahan disampaikan dari
Konsorsium ke Panitia Nasional
disampaikan ke PPK
6. Penetapan Kelulusan oleh PPK
berdasar hasil olahan Konsorsium
Kondisi sebelumnya
3. Pengolahan Hasil Ujian
Kondisi perubahan
1. Pengawasan internal
instansi (inspektorat)
2. BKN Deputi Dalpeg
1. Pengawasan Internal Pemerintah
- Pengawas internal instansi
- BPKP
- BIN
- KPK (Deputi Pencegahan)
- POLRI (Bareskrim)
-BPPT
-Lemsaneg
- Kemen.PAN-RB (Deputi Waskun)
- BKN (Deputi Dalpeg)
2. Pengawasan Ekternal
Konsorsium LSM
Kondisi sebelumnya
4. Pengawasan/Pengamanan
Kondisi perubahan
12/04/2013
6
ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013
ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013
Kebijakan umum alokasi formasi adalahZero Growth secara Nasional dalam artialokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secaranasional
12/04/2013
7
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010237.556.363,Angka pertumbuhan penduduk per tahun1.48 %Arah kebijakan pertambahan PNS secaranasional tetap diusahakan Zero Growthmenuju minus growth sampai selesainyarencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-IIserta terwujudnya organisasi yang rigthsizing. (antisipasi rencana pengangkatanPPDPK 20% dari kuota formasi secaranasional
POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL
3 (Tiga) Pola :
1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecildari jumlah PNS yang pensiun.
2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama denganjumlah PNS yang pensiun.
3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar darijumlah PNS yang pensiun.
12/04/2013
8
MINUS GROWTH
Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :
� Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis bebankerja di banding pegawai yang ada (bezetting)
� Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalamAPBD bagi Kab/Kota
� Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalamAPBD bagi Propinsi
ZERO GROWTH
Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :� Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis
beban kerja di banding dengan pegawai yang ada(bezetting)
� Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d50 % dalam APBD bagi Kab/Kota
� Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d30 % dalam APBD bagi Propinsi
12/04/2013
9
Growth
Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :� Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil
analisis beban kerja di banding dengan pegawaiyang ada (bezetting)
� Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 %dalam APBD bagi Kab/Kota
� Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 %dalam APBD bagi Propinsi
Persyaratan pemenuhan usul formasi dariPelamar Umum TA 2013 :
Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umumdiberikan secara selektif pada instansi sbb :
� Instansi yang sudah menyampaikan hasilanalisis jabatan dan analisis beban kerja,redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5tahun
� Instansi yang tidak memilki tenaga honorerkategori I dan kategori II
12/04/2013
10
� Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecildibandingkan jumlah pegawai yang pensiun
� Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurangdari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagiProvinsi
� Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk,rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlahkekurangan pegawai dan prioritas jabatan
Prioritas Jabatan :
Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan bebankerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas :
Instansi Pusat � Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru
yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuksiswa
� Dosen� Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti
Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan(Sipir)
� Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi,seperti
12/04/2013
11
Prioritas Jabatan :
• Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan;Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, PenataRuang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek
• Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, PemeriksaBea Cukai
• Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi• Mediator Hubungan Industrial, Instruktur,
Pengawas Ketenagakerjaan• Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang• Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas
Keselamatan Pelayaran, ATC
Instansi Daerah
� Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guruyang memberi ketrampilan hidup/life skill untuksiswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan GuruDesain grafis,
� Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis,Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien;
� Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhanekonami masyarakat (pro Growth),
12/04/2013
12
Instansi Daerah
� Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (projob), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las,Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias;
� Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (propoor) seperti Pamong Belajar, PembimbingUsaha Mandiri, Pembimbing Terapan TeknologiTepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat;
� Jabatan untuk pengendalian pertumbuhanpenduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.
12/04/2013
13
RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013
� SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II(berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)
� SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
� PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS(berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)
Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori IImelalui Seleksi secara Nasional 2013
berdasarkan PP 56 Tahun 2012
� Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD)oleh Konsorsium
� Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang olehInstansi Pembina Jafung
� Penggandaan dan distribusi soal secaranasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bilasudah siap
� Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atauhasil CAT bagi instansi yang sudah siap
� Penetapan passing grade TKD oleh Menpan-RB
12/04/2013
14
� Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh Men-PAN-RB
� dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yangmemenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yangpensiun pada instansi ybs
� dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlahyang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlahPNS yang pensiun pada instansi ybs
� Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untukKabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013
� Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian Kompetensi Dasar PNS dan Kompetensi Bidang untuk Honorer Kategori II dan untuk Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, LJKSELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II(berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)
� SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
� PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS(berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)
12/04/2013
15
•Jadwal Seleksi Nasional TH II;
•Jadwal Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum
Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013
� Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB
� Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB , DIPA Instansi
� Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian Pan – RB 2013
� Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi.
12/04/2013
16
PENUTUP
• PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN
HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI PNS;
• ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN
PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK
DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN
PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI
LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIF
• ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK
MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN
2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
• RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODA LJK DAN CAT BAGI
YANG TELAH SIAP
SekianSekianSekianSekian