Konstitusi dan Negara

Anggota :Kartika Nurmalia AnggraeniRantaningtyas Zulaikah Nur Istiqomah

A. KONSTITUSI1. Pengertian Konstitusi

Berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti membentuk.

Konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara.

Belanda menggunakan istilah “Grondwet”. Indonesia menggunakan istilah “Undang-undang Dasar”.

Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).

Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).

Konstitusi

Pendapat

Herman Heller

Oliver CromwellLasalle

Struycken

Konstitusi ≠ UUD

Konstitusi = UUD

• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.

Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of government” bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).

Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubu-ngan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu : Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah

hukum ”the rule of the constitution”. Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan

hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan kepercayaan.

Sifat Konstitusi

C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

Sifat Umum Konstitusi : Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara

negara dan warga negaranya. Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa. Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan

bernegara menurut kemauan politik penguasa.

KONSTITUSI

Flexible/Luwes

Rigid / Kaku

Ditentukan Dengan Ukuran

Cara Merubah Konstitusi

Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman

Sifat Umum

Sifat pokok konstitusi negara :

Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan Selandia Baru).

Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia)

Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

FUNGSI KONSTITUSI

Fungsi Umum :

Kontrol Penyelenggaraan negara,

Indikator keberhasilan pemerintahan,

Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.

Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut :

• Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif• Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara• Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya• Menentukan hubungan di antara lembaga negara• Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang

sifatnya horizontal maupun vertikal• Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang

penguasa

• Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan

KEDUDUKAN KONSTITUSI (UUD)

Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.

Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI

No Dengan Cara K e t e r a n g a n

1. Pemberian Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu.

UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng UUD kekuasaan raja dibatasi.

2. Sengaja Dibentuknya

Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.

3. CaraRevolusi

Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD.

4. Cara Evolusi Melakukann perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru.

1) Cara Pembentukan

2) CARA MENGUBAH

No Dengan Cara K e t e r a n g a n

1. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa

Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada membuat undang-undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).

2. Referandum Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara.

3 Oleh Badan Khusus

Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar saja.

4. Khusus di Negara Federasi

Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan.

3. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA RI DENGAN NEGARA LIBERAL & NEGARA KOMUNIS

Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum didalam Penjelasan UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :

1. Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional.3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah

majelis.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.6. Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tdk bertanggung

jawab kpd DPR.7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

a. Konstitusi Negara Republik Indonesia

LEMBAGA-LEMBAGA KENEGARAAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Presiden

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

5. Mahkamah Agung (MA)

Konsepsi Konstitusi

negara republik Indonesia bersumber

kepada UUD 1945, dan

berdasarkan Pancasila.

Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya.

Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga Malam”, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.

b. KONSTITUSI PADA NEGARA LIBERAL

Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh

rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

1) KONSTITUSI DI NEGARA INGGRIS

Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknyaparlementaria (mother of parliament), dengan ciri-ciri : Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari kekuasaan

eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri). Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan

semua tindakannya kepada DPR. Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan

dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar)

hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat.

Lanjutan ...........

o Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam pemerintahan bersifat seremonial.

o Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka.

o Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.

o Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.

o Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House of Lord).

GAMBARAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER MODEL KERAJAAN INGGRIS

PARLEMEN

PERDANA MENTERI

DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET)

PEMILIH

Pemilihan Umum

Artikulasi Kepentingan

Keterangan :: Mosi tidak percaya

dari pihak legislatif (parlemen) kepada pemerintah (eksekutif)

: Pertanggungjawaban dari pihak eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif)

2) KONSTITUSI DI NEGARA KOMUNIS

Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engel dalam naskah yang diperuntukan bagi kaum komunist di London dengan judul Manifesto Komunist yang dibuat di Brusel pada tahun 1847.

Komunisme yang menjadi dasar bagi konstitusi di RRC, juga mencerminkan suatu gaya hidup berdasarkan nilai-nilai : Gagasan monisme (sebagai lawan dari pluralisme) Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai

komunisme. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme.

Menurut komunisme, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk khusus ini telah ber-kembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum runtuhnya Uni Soviet ) dan di Tiongkok (RRC).

Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijaksanaan.

Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit undang-undang publik yang diumumkan. Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijaksanaan atau doktrin.

Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949, & baru pada tahun 1954 menetapkan Konstitusinya da-lam Konggres Rakyat Nasional yang menyebut-kan “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina (PKC) sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.

Lembaga-Lembaga Kenegaraan, terdiri dari : Ketua PKC dan Sekjen PKC Konggres Rakyat Cina (KRC) Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi

STRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT

DI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)

KETUA DEWAN PERTAHAN NASIONAL

KONFERENSI NEGARA TERTINGGI

KOMITE TETAP

KONGGRES RAKYAT

NASIONAL

DEWAN NEGARA PERDANA MENTERI

15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-

menteri dan Kepala-Kepala Komisi

49 Kementerian dan Komisi

MAHKAMAH RAKYAT

TERTINGGI

KEJAKSAANRAKYAT

TERTINGGI

Negara

• Negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh suatu penduduk secara tetap dan mempunyai sistem pemerintahan. Keberadaan suatu negara harus dikaui oleh negara lain.

• Istilah negara saat ini merupakan terjemahan dari

1. State dari bahasa inggris

2. Staat dari bahasa belanda

3. Lo stato dari bahasa italia

4. Der staat dari bahasa jerman

Syarat berdirinya negara

• Menurut Oppenheimer dan Lauterpahct

1. Rakyat yang bersatu

2. Pemerintah yang berdaulat

3. Daerah atau wilayah

4. Pengakuan dari negara lain.

No 1,2,3 merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya mutlak harus ada.

Sedang no 4 unsur deklaratif yang bersifat formalitas

1. Rakyat

Adl seluruh org, baik yg ada di dlm negeri maupun di LN dan punya hak pilih/ dcabut hak pilihnya untk waktu ttt, atau blm pnya hak pilih karena persyaratan ttt.

Rakyat adl semua org yg menjadi penghuni suatu negara. Rakyat dibedakan mnjadi 2:

a. Penduduk dan bukan penduduk

b. Warga negara dan bukan warga negara

a. Penduduk dan bukan penduduk

1) Penduduk = mrka yg bertmpt tinggl/ berdomisili di suatu wlyah negara(mnetap). Biasanya penddk adl merka yang lahir scra trn-tmurun & besar d ngra ttt.

2) Bukan pnddk = mreka yg ada d dlm wlyah ngara hany untk smntara wktu. Ctn : turis asing / tamu negra.

b. Warga negara dan bukan warga negara

1) WN = mrka yg berdsarkan hkum ttt mrpk angota dari suatu ngara.

2) Bukan WN = mrka yg tdk bersangkutan, nmun tunduk pada pemrintah dmana ia berada.

Ada 2 cara menntukan WN asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius soli -> berdsr kelahiran. Ius sanguinis -> berdsr hub. Darah/kerutunan

2. Wilayah atau Daerah

a. Wlyh daratn : wlyah drat dg batas2 ttt. Biasany dtntukan dg perjanjian/traktat.

b. Wlyh laut, mlpti perairan wilayh laut dg batas-batas yg tlh ditntukan menurut hukum internasional.

c. Wlyh udara mlputi wilyh udara yg berada diatas dratan & lautan yg bersangkutan dg ketinggian yg tdk terbatas.

3. Pemerintah yang Berdaulat

a. Pemerintah dalam arti luas

adl gab dari smua bdn kenegaraan yang berkuasa dan pemerintah d wlyah suatu negara, melalui badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

b. Pemerintah dalam arti sempit

adl suatu badan yg mpunyai wwnang mlaksanakan kbijakan negara (eksekutif) yg trdiri atas presiden, wapres dan para menteri

4. Pengakuan dari negara lain

a. Pengakuan de facto

1) de facto bersifat tetap : pengakuan dari negara lain thdp suatu negara, hanya bisa menmbulkan hub dilapangn perdagangan dan ekonomi (konsul)

2) de facto bersifat smentara: pngakuan yg dbrikan ngra lain dg tdk melihat lbih jauh apakh negara itu akan mati atau jalan terus. Bila nergra tsb hancur nrga lain akan menarik kmbali pengakuannya.

b. Pengakuan de jure

1) de jure bersifat ttp : pengakuan dr negara lain berlaku selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara baru tsb dalam bbrapa waktu menunjukan pemerintahan yg stabil.

2) de jure bersifat penuh :terjadi hub antara negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hub dagang, ekonomi, dan diplomatik.

Awal Mula Terbentuknya Negara

1. Suku atau persekutuan masyarakat

2. Kerajaan

3. Negara Nasional

4. Negara Demokrasi

Asal Mula Terjadinya Negara berdasar Fakta Sejarah

1. Occupatie (pendudukan)

suatu wlyh yg tdk bertuan & blm dikuasai, kmudian dddki & dikuasai oleh suku / kel ttt. Con : liberia

2. Fusi (peleburan )

ngra kecil yg mendiami suatu wil mgdakan perjanjian utk saling melebur mnjadi negara baru. Con : jerman

3. Accesie (penaikan)

suatu wly yg trbentuk akbt penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut,kmuadian wil tsb dihuni oleh skelompok orang shingga terbentuk negra. Con mesir

4. Cessie (penyerahan)

5. Anexatie(pencaplokan atau penguasaan)

6. Proclamation (proklamasi)

7. Inovation (pembentukan baru)

8. Separatise (pemisahan)

Fungsi Negara

• Menurut Montesquieu

1. Fungsi legislatif, membuat UU

2. Fungsi eksekutif, melaksanakan UU

3. Fungsi yudikatif, mengadili pelanggar UU

Pendapat ini terkenal dengan Teori Trias Politika

Sifat Negara

• Menurut Prof. Miriam Budiarjo, sifat-sifat negara :

1. Memaksa , mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik, scra legal agar tdk timbul anarkhi.

2. Monopoli, negara dapt menytakan kepercayaan/ aliran politik ttt dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dg tujuan masyarakat.

3. Sifat mencakup semua, semua peraturan perundang- undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

TERIMAKASIH

SOAL PILIHAN GANDA

1. Konstitusi berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti. . .a. membentuk d. menyatakan

b. membuat e. memakai

c. menggunakan

2. Sifat Konstitusi Umum yaitu, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negaranya, disebut dengan. . .

a. Nominal d. Sosial

b. Normatif e. Informatif

c. Semantik

3.. Sifat Konstitusi Pokok yaitu agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia), biasanya disebut dengan. . .

a. Rigid d. Mudah

b. Abstrak e. Inovasi

c. Flexibel

4. Cara Pembentukan Konstitusi dapat dilakukan dengan cara pemberian, sengaja dibentuknya, , cara revolusi, dan. . .

a. Pemerintahan d. Peraturan Baru

b. pengadilan e. pembentukan Panitia

c. Cara Evolusi

5. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya, disebut dengan. . .

a. Konstitusi pada Negara Liberal d. Konstitusional

b. Konstitusi pada Negara Komunis e. Konstiusi Terpusat

c. Konstitusi pemerintahan Pusat