Download - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR DIVISI KEIMIGRASIAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI KEIMIGRASIAN
Sidoarjo, 10 Mei 2013
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
PelayananKeimigrasian
Penegakan Hukum
Keamanan Negara
Fasilitator PembangunanKesejahteraan
Masyarakat
FUNGSIIMIGRASI
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
PENGERTIAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA :Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah
dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara
yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
PENGERTIAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA :Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIAMERUPAKAN DOKUMEN NEGARA
PASPOR BIASA Paspor 48 halaman Paspor 24 halaman
PASPOR DIPLOMATIK PASPOR DINAS
JENIS SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR :
Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia
Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas
PASPOR BIASA, SPLP UNTUK WNI , SPLP UNTUK ORANG ASING
DAN PAS LINTAS BATAS DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUASIA RI.
PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS DIKELUARKAN OLEH
KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
PASPOR BIASA 48 HALAMAN UNTUK JEEMAAH INDONESIA
BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN
PADA DASARNYA SECARA TEHNIS SUBSTANTIF PENERBITAN PASPOR RIUNTUK CALON JEMAAH HAJI DENGAN PENERBITAN PASPOR RI UNTUK UMUM
PADA UMUMNYA BAIK PESYARATAN MAUPUN PROSEDUR PELAYANAN ADALAH SAMA
PERBEDAAN KELENGKAPAN PESYARATAN PERMOHONAN PASPOR RI UNTUK JEMAAH HAJI DAN UMUM
PERSYARATAN PERMOHONANPASPOR RI UNTUK UMUM
PERSYARATAN PERMOHONANPASPOR UNTUK CALON JEMAAH HAJI
SURAT / DOKUMEN KEPENDUDUKAN - KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) - KARTU KELUARGA ( KK )
DATA IDENTITAS DIRI - IJAZAH - AKTE KELAHIRAN - AKTE NIKAH
SURAT / DOKUMEN KEPENDUDUKAN - KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) - KARTU KELUARGA ( KK )
DATA IDENTITAS DIRI - IJAZAH - AKTE KELAHIRAN - AKTE NIKAH
REKOMENDASI DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. / KOTA SETEMPAT
SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI. NOMOR M.HH-02.GR.01.01 TAHUN 2010
TANGGAL 13 DESEMBER 2010
TENTANG
PENGHENTIAN PEMUNGUTAN BIAYA PNBP SIDIK JARI UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA,
IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP)
PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUSKAN DENGAN
CARA ELEKTRONIS MAUPUN MANUAL SEBESAR
Rp. 15.000,- (LIMA BELAS RIBU RUPIAH) PER ORANG
DIHENTIKAN SEJAK TANGGAL 01 JANUARI 2011
Paspor Biasa 48 halaman yang akan dipergunakan untuk perjalanan haji, nama pemegangnya
minimal 3 (tiga) suku kata, apabila kurang dari 3 (tiga) suku kata dapat ditambahkan nama orang
tua
Bagi calon jemaah haji yang telah memiliki Paspor Biasa 48 halaman dan masih berlaku (minimal 6 bulan
terhitung pada saat rencana pemberangkatan) dan nama pemegangnya 3 (tiga) kata atau lebih tidak perlu
mengurus Paspor lagi
SKEMA ALUR KERJA PENERBITAN PASPOR RI
SKEMA ALUR KERJA PENERBITAN PASPOR RI
LOKET PENERIMAAN BERKAS
LOKET PENERIMAAN BERKAS ENTRY DATA
DAN SCANNING BERKAS
ENTRY DATADAN
SCANNING BERKAS PEMBAYARANPEMBAYARAN
INDENTIFIKASIFOTO, SIDIK JARI
BIOMETRIK
INDENTIFIKASIFOTO, SIDIK JARI
BIOMETRIK
CETAK PPRICETAK PPRI LAMINASILAMINASI
TANDA TANGAN SPRIOLEH PEJABAT
YANG DITENTUKAN
TANDA TANGAN SPRIOLEH PEJABAT
YANG DITENTUKAN
PENYERAHAN PPRIPENYERAHAN PPRIPEMINDAIAN
TANDATANGAN
PEMINDAIAN TANDATANGAN
ARSIPARSIPARSIPARSIP
WAWANCARAWAWANCARA
PEMBERIANPPRI
PEMBERIANPPRI
UJI KUALITASUJI KUALITAS
PEMOHONPEMOHON
ADJUDIKATORLOKAL
ADJUDIKATORLOKAL
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : M.02-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG PENERAPAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK
PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA / PASPOR RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F.079- PL.01.10 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERAPAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IZ.03.10-281 TANGGAL 03-02-2006
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.
PENGAMBILAN PHOTO WAJAH DAN SIDIK JARI PEMOHON SPRI DENGAN MEMPERGUNAKAN PERANGKAT SPTBB GUNA MEMENUHI STANDARD INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ( ICAO ) SERTA DAPAT TERINTEGRASI DENGAN RANCANGAN SIMKIM
PEMBACAAN DAN PEREKAMAN SIDIK JARI SECARA ELEKTRONIK UNTUK VERIFIKASI SETIAP PEMOHON PASPOR RI PADA DATA BASE DI PUSAT SECARA ON-LINE UNTUK SELURUH KANTOR IMIGRASI DI INDONESIA
MEMUNGKINKAN SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA MEMOHON PASPOR RI DI KANTOR IMIGRASI DIMANA SAJA DI SELURUH INDONESIA SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN
SPTBB DILAKSANAKAN TERHITUNG MULAI TANGGAL 06 PEBRUARI 2006
MEMENUHI STANDARD INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ( ICAO )
MENINGKATKAN PELAYANAN
MENGHINDARI TERJADINYA PENERBITAN PASPOR RI. GANDA DAN PEMALSUAN
MEMBERIKAN JAMINAN PENGAMANAN DAN KENYAMANAN BAGI PEMEGANGNYA
SatelliteSatellite
PEMBERIAN PASPOR RI DENGAN SISTEM E-PASPOR BERBASIS BIOMETRIK SECARA ON LINE
PEMBERIAN PASPOR RI DENGAN SISTEM E-PASPOR BERBASIS BIOMETRIK SECARA ON LINE
DATA CENTRE
SURABAYA
Makassar
Jakarta
: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, I, II dan III ( 103 lokasi )
PASPOR RIPASPOR RI
Apabila suatu kejadian tertentu sehingga paspor tersebut rusak atau hilang segera melaporkan ke Ketua Kloter selanjutnya Ketua Kloter melaporkan kepada Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk diteruskan kepada Petugas Imigrasi dan akan diberikan penggantian Surat
Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Jemaah yang telah kembali ke Indonesia di wajibkan untuk menyimpan dan mengamankan sendiri paspornya yang masih berlaku dengan
sebaik-baiknya dan tidak menyerahkan kepada pihak lain yang tidak berhak, mengingat banyaknya kasus penyalagunaan paspor yang masih berlaku oleh oknum / pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara
menambah / mengganti data / keterangan / photo yang ada dengan data / photo milik orang lain
Apabila karena suatu kejadian tertentu kehilangan paspornya di Indonesia, diwajibkan untuk segera melapor ke kantor Polisi terdekat
dan selanjutnya melaporkan kehilangan paspor tersebut kepada Kantor Imigrasi yang mengeluarkan. Pelaporan kehilangan tersebut akan segera diproses ke Kantor Pusat Derektorat Jenderal Imigrasi untuk dinyatakan tidak berlaku dan akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 126Setiap orang yang dengan sengaja :a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan
maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 127Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 128Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak,
mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 129Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 130Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 131Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
PASPOR RI SEBAGAI DOKUMEN NEGARA
DARI SISI PENERBITANNYA ADALAH MERUPAKAN MUARA DARI
BERBAGAI DOKUMEN IDENTITAS DIRI DAN DOMISILI MAUPUN
REKOMENDASI INSTANSI BERWENANG YANG DIPERSYARATKAN,
SEHINGGA APABILA SURAT / DOKUMEN KELENGKAPAN
PERSYARATAN TERSEBUT TIDAK SAH DARI SISI FORMIL
PENERBITANNYA MAUPUN KEBENARAN MATERIILNYA AKAN
MENJADIKAN PASPOR RI YANG DITERBITKANNYA MENJADI TIDAK
SAH (GARBAGE IN – GARBAGE OUT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI KEIMIGRASIAN