KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
Jalan Pajajaran No.156 Kompleks Area Parkir Bandara Husein Sastranegara Bandung Telepon/Faksimili (022) 6043378 E-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BANDUNG
NOMOR : HK. 02.03/VII.10/2654/2015
TENTANG
RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
tahun 2015 – 2019 dan Rencana Aksi Program PP dan PL
tahun 2015 – 2019, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan
tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (LembaranNegara Nomor 59 Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
Tahun 2005- 2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang
Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II
BANDUNG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN 2015-2019
KESATU : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 merupakan Dokumen perencanaan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung selama lima tahun yang berisikan upaya
yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung untuk
mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu
5 tahun (2015-2019).
KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam penyusunan perencanaan
tahunan (RKAKL).
KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian
laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
seperlunya.
Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan
Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 Desember 2015
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
dr Ananto Prasetya Hadi
NIP 197109242001121001
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, maka dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung Tahun 2015-2019 dapat tersusun dan telah melaui revisi di tahun 2018..
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2015-2019 ini
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan
Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit yang berisikan: 1) Gambaran umum tentang pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan; 2) Visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran strategis; 3) Arah
kebijakan dan strategi; 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan 5) Pemantauan,
Penilaian dan Pelaporan.
Dokumen ini merupakan uraian operasional dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019 yang disusun agar dapat diimplementasikan oleh para pengelola program di
semua tingkatan.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, namun kami
menyadari masih terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya, untuk itu saran
dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan.
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2015-2019 ini
mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan di Indonesia.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
Rahmat Subakti, SKM, MHM
NIP. 196507131988031002
ii
DAFTAR ISI SK KEPALA KKP KELAS II BANDUNG ................................................................................................ KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................................... 1 B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN .............................................................. 2 C. LINGKUNGAN STRATEGIS .............................................................................................................. 9 D. DASAR HUKUM ................................................................................................................................... 9 E. ORGANISASI ......................................................................................................................................... 11
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA ............................................................................................. 14 A. TUJUAN ................................................................................................................................................. 14 B. SASARAN STRATEGI ........................................................................................................................ 16
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................................................................... 17 A. ARAH KEBIJAKAN ............................................................................................................................. 17 B. STRATEGI ............................................................................................................................................. 19
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...................................................... 20 A. TARGET KINERJA ............................................................................................................................... 20 B. KERANGKA PENDANAAN I ............................................................................................................ 29
BAB V. PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN .............................................................. 30 BAB VI. PENUTUP ...................................................................................................................................... 31
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-
2025 sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional di bidang kesehatan untuk
jangka waktu 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat
termasuk swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan
dasar, visi, misi dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan
dengan Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015. Pembangunan Kesehatan Nasional
adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan
secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik
lokal. Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka salah satu pelaku pembangunan
kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan
didasarkan pada perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang
memberikan penekanan kepada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota dan Millenium
Development Goals (MDG’s) dan permasalahan kesehatan regional dan global.
Renstra Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong
peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaannya
perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit
Utama dan Rencana Aksi kegiatan (RAK) pada setiap unit satuan kerja baik satuan kerja
ditingkat pusat maupun daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan
2
fungsi dengan tetap memperhatikan Visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran strategis
Kementerian Kesehatan.
Dalam rangka memudahkan penjabaran di dalam dokumen Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) ini maka uraian rencana kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok
dan fungsi pada masing-masing seksi dan sub bagian yang ada pada Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 – 2019 menjadi
acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi cegah tangkal penyakit PHEIC yang
mungkin masuk dari Negara atau daerah lain tanpa menghambat perjalanan dan
perdagangan melalui pelabuhan laut/udara maupun lintas batas Negara.
B. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
1. Kondisi Umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang terdiri dari 1 (satu)
wilayah kerja pelabuhan udara/bandara (Kantor Induk) dan 7 (tujuh) wilayah
kerja pelabuhan laut dalam rangka melaksanakan tugas pokok yaitu
pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit poternsial wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan dan pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah bandara, pelabuhan dan lintas
batas.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung tentunya didukung dengan sumber daya yang
memadai. Pada awal tahun 2015 jumlah sumber daya manusia di KKP Kelas II
Bandung sebanyak 59 PNS, 9 CPNS dan 32 Honorer. Penambahan dan
perubahan jumlah pegawai dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebanyak 13
pegawai dikarenakan berdasarkan kebutuhan Analisis Beban Kerja.
Dari sisi anggaran, komposisi pagu anggaran KKP Kelas II Bandung
selama periode 2010-2014 selalu mengalami kenaikan secara signifikan
khususnya pada komponen akun belanja modal. Adapun pada awal periode RAK
tahun 2015-2019, khususnya pada akhir tahun 2015, komponen akun belanja
modal mengalami kenaikan tertinggi yaitu adanya penambahan anggaran untuk
3
belanja modal (pembelian tanah) untuk Kantor Induk di Bandung sebesar Rp 27
Milyar.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) hampir selalu mencapai
target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi
Kegiatan tahun 2010-2014. Selama periode tersebut telah dilakukan surveilans
epidemiologi melalui pengawasan faktor risiko pada kedatangan alat angkut
(pesawat/kapal laut) baik dari luar maupun dalam negeri dan selama periode
tersebut tidak ditemukan suspek dan atau kasus PHEIC (Public Health
Emergency of International Concern).
2. Potensi dan Permasalahan
a. PHEIC
PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) adalah
kedaruratan kesehatan (KLB) yang meresahkan dunia.
PHEIC adalah KLB yang :
Dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain;
Kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam
penanggulangannya.
Core capacities KKP terhadap PHEIC:
1) Rencana emergency response
2) Melakukan assesment dan memberikan pelayanan bagi yang sakit dalam
ruang khusus
3) Menyediakan fasilitas karantina bila diperlukan
4) Melaksanakan deratting, desinfeksi, dekontaminasi pada bagasi, kargo,
kontainer dengan benar
5) Melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan bagi penumpang yang akan
masuk dan keluar
6) Menyediakan akses terhadap peralatan yang diperlukan, menyiapkan
petugas dengan perlindungan diri guna merujuk penumpang dengan
infeksi.
4
Permasalahan yang dihadapi oleh KKP Kelas II Bandung sehubungan
dengan PHEIC adalah:
1) Belum semua tenaga yang dimiliki memahami SOP yang ada dan memiliki
keterampilan dalam menghadapi dan menangani kasus PHEIC
2) Tidak adanya forum komunikasi berkala baik antar KKP maupun di
lingkup Kementerian dan lintas sektor untuk membahas PHEIC
3) Belum lengkapnya peralatan medis yang dimiliki untuk menghadapi
kejadian PHEIC
4) Belum adanya ruang pemeriksaan khusus termasuk ruang isolasi baik di
bandara maupun pelabuhan untuk penderita kasus PHEIC.
b. Sumber Daya
1) SDM
Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan
SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak
hanya yang memiliki kemampuan managerial yang baik, namun penting
juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan
program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Distribusi
pegawai KKP Kelas II Bandung sampai dengan bulan Oktober tahun 2017
sebanyak 67 orang ditambah dengan tenaga staf PPNPN sebanyak 37
orang (baik sebagai sopir, satpam maupun tenaga pramubakti (tenaga
teknis)). Adapun rincian sumber daya manusia di KKP Kelas II Bandung,
sebagai berikut:
Menurut jabatan
- Jabatan struktural : 5 orang
- Staf/Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Tertentu : 7 orang
Jabatan Fungsional Umum : 55 orang
Menurut golongan
- Golongan II : 16 orang
- Golongan III : 49 orang
5
- Golongan IV : 2 orang
Menurut pendidikan
- SLTA : 2 orang
- D1 : 2 orang
- D3
D3 Kesehatan : 18 orang
D3 Man. Informatika : 2 orang
D3 Ekonomi : 2 orang
- D4 : 1 orang
- Sarjana (S1) : 26 orang
- Dokter : 10 orang
- S2 : 4 orang
2) Sarana dan Prasarana
Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KKP
Kelas II Bandung yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak
serta berbagai peralatan penunjang sampai dengan bulan Oktober 2017:
(1) Barang Bergerak
Sarana prasarana berupa barang bergerak di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2017 sebanyak 46 unit
yang terdiri dari 24 unit roda 4 dan 22 unit roda 2.
6
Tabel 3. Jenis dan Jumlah Barang Bergerak di KKP Bandung Per 31 Oktober 2017
NO URAIAN
KUANTITAS PER
31 DESEMBER
2016
KET
1 Roda 4 (Empat)
a. Minibus 10 unit
b. Pick up 4 unit
c. Ambulance 9 unit
d. Mobil Rontgen 1 unit
2 Roda 2 (Dua)
a. Sepeda Motor 22 unit
(2) Barang Tidak Bergerak
Aset tidak bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
per 31 Oktober 2017 berupa Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Luas
Tanah, Alat Kesehatan Besar, dan Alat Perlengkapan Kantor.
KKP Kelas II Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak
bergerak berupa tanah seluas 5.194 m2 dan bangunan seluas 3.397
m2. Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat
dilihat pada tabel berikut.
7
Tabel 2. Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi
di KKP Bandung Per 31 Desember 2017
NO URAIAN
KUANTITAS PER
31 OKTOBER
2017
KET
1 Tanah
- Tanah bangunan rumah negara gol II (Cirebon) 200 m2
- Tanah untuk Wilker Indramayu 528 m2
- Tanah untuk Wilker Cirebon 1000 m2
- Tanah untuk Wilker Majalengka 1626 m2
- Tanah untuk Wilker Pelabuhan Ratu 1060 m2
- Tanah Untuk Kantor Induk (Cikapayang) 780 m2
2 Gedung dan Bangunan
a. Bangunan Gedung Kantor Permanen
1) Bangunan Gedung Kantor di Induk (Bandung) 231 m2
2) Bangunan Gedung Kantor di Wilker Cirebon 212 m2
b. Bangunan Gedung Garasi di Wilker Cirebon 80 m2
c. Rumah Negara di Cirebon Gol II Tipe A Permanen 130 m2
d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Induk
(Cikapayang) 1.529 m2
e. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Cirebon 615 m2
f. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Indramayu 309 m2
g. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Pelabuhan Ratu 305 m2
(3) Peralatan Penunjang yang gambaran lengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 4
3) Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai indikator yang telah
ditetapkan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran.
Berikut ini anggaran di KKP Kelas II Bandung dari tahun anggaran 2014
sampai dengan 2017:
Tahun Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran % Ket
2014 19.516.953.000 13.274.459.329 68,02
2015 45.551.261.000 40.543.512.824 89,01
2016 47.232.883.000 42.270.252.879 89,49
2017 28.438.469.000 27.768.334.806 97,64
8
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran KKP Kelas II Bandung dari
tahun ke tahun meningkat. Meningkatnya pagu anggaran pada tahun 2015
dikarenakan adanya anggaran belanja modal untuk pembelian tanah
kantor induk dan pembangunan tahap I wilker Cirebon KKP Kelas II
Bandung. Sedangkan pada tahun 2016 pagu anggaran sebesar
Rp1.681.622.000,- dimana pada tahun 2016 terdapat pagu belanja modal
yang cukup besar yaitu sebesar Rp30.049.917.000,- yang terdiri dari
pembangunan gedung di 4 (empat) lokasi yaitu kantor induk, kantor
wilker Cirebon, wilker Indramayu, dan wilker Palabuhan Ratu. Pada tahun
2017 pagu anggaran tidak sebesar tahun sebelumnya dikarenakan belanja
modal hanya terdapat pembangunan gedung wilker Kertajati.
Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan sumber daya yang
dimiliki KKP Kelas II Bandung adalah :
1) Belum seluruh tenaga SDM terlatih dalam menghadapi kejadian-kejadian
penanganan dan penanggulangan PHEIC;
2) Jumlah tenaga yang ada belum sesuai dengan kebutuhan dalam
melaksanakan tupoksi;
3) Belum maksimalnya proses pencatatan dan pelaporan;
4) Belum optimalnya jejaring kerjasama dan kemitraan dalam rangka
menjalankan tupoksi;
5) Sarana dan prasarana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
6) Legal aspek kurang mendukung tupoksi.
9
C. Lingkungan Strategis
Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja KKP semata-mata tidak ditentukan
oleh kemampuan dan hasil kerja yang dilaksanakan, namun juga dipengaruhi oleh
mitra kerja dengan segala kontribusinya yang bersinergi secara dinamis dalam
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang
negara tidak seluruh program atau kegiatan menjadi tanggung jawab dan berada di
bawah kendali sektor kesehatan, namun juga dukungan dari berbagai sektor
terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya maupun partisipasi
masyarakat dan swasta. Pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai basis dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara juga sangat
penting, mengingat masyarakat bukan saja sebagai obyek tetapi juga sekaligus
sebagai subyek, sementara pemerintah dalam hal ini sektor kesehatan bertindak
sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.
Pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara sebagai salah
satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu strategis,
dinamika wilayah, pola dan penyebaran penyakit, serta kecenderungan
menurunnya kualitas kesehatan lingkungan sebagai dampak pembangunan dan
fenomena alam.
Beberapa isu strategis yang perlu dicermati dan dijabarkan lebih lanjut dalam
pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit adalah sebagai
berikut: Perubahan iklim, Frekuensi KLB, Bencana alam, Pencemaran lingkungan,
Dinamika kependudukan, Keterbatasan aksesibiltas, Keterbatasan Iptek dan Legal
Aspek.
D. Dasar Hukum
1. International Health Regulation (IHR) 2005
2. International Maritime Organization (IMO)
3. International Civil Aviation Organization (ICAO)
4. UU 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
5. UU 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
6. UU 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
10
7. UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
8. UU 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
9. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
10. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. PP 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang
Jenis Penyakit tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara
Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya
13. Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan
14. Permenkes 2348 Tahun 2011 sebagai pengganti atas Permenkes 356 Tahun
2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
15. Kepmenkes 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan
Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama
Keppel ADPEL
16. Kepmenkes Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
17. Kepmenkes Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan
Penyakit Tidak Menular Terpadu;
18. Kepmenkes 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan
Pelabuhan
19. Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
20. Kepmenkes Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
21. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
22. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan
Kantor Kesehatan Pelabuhan
23. Kep. Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan
Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
11
E. Organisasi
1. Struktur Organisasi
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 356 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa KKP
Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina &
Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya
Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan
Instalasi.
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
PERMENKES RI NOMOR: 2348/MENKES/PER/XI/2011
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Agus Sutomo, SKM
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
KARANTINA & SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
RESIKO LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI UPAYA KESEHATAN
& LINTAS WILAYAH
WILAYAH KERJA
1. Pelabuhan Laut Cirebon
2. Pelabuhan Khusus Balongan
3. Pelabuhan Laut Indramayu
4. PelabuhanLaut (Palabuhan Ratu)
5. Pel. Laut Kejawanan, Pamanukan,
Brebes (tidak diaktifkan)
12
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Permenkes RI nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta
pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Bandung
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan kekarantinaan;
2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
4) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit
baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan
kimia;
6) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit
yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7) Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan
penduduk;
8) Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9) Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan
alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
13
11) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan
surveilans kesehatan pelabuhan
15) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
16) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
14
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki Visi yaitu: “Tangguh dan
Prima”.
Dalam rangka mewujudkan visi KKP Kelas II Bandung tersebut diwujudkan dengan
melaksanakan misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan
penyakit menular potensial wabah.
2. Meningkatkan Surveilans Epidemiologi di pelabuhan beserta alat angkut dan
muatannya.
3. Melakukan upaya pengendalian dampak risiko lingkungan.
4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan-minuman, alat
kesehatan (OMKA).
5. Melakukan upaya pelayanan kesehatan di wilayah kerja pelabuhan dan bandara.
6. Mewujudkan lingkungan pelabuhan sesuai dengan standar yang terakreditasi
secara internasional.
7. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan untuk hidup sehat.
8. Mewujudkan pelayanan dan penerbitan dokumen kesehatan yang berkaitan
dengan lalu lintas internasional di pelabuhan.
9. Mengoptimalkan jejaring kerja sistem kesehatan nasional dan internasional.
A. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan pengawasan yang optimal terhadap orang, barang alat angkut
dan lingkungan melalui upaya Karantina Dan Surveilans Epidemiologi,
Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan serta
mewujudkan organisasi KKP Kelas II Bandung yang optimal dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
15
2. Tujuan Khusus
a) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan di
wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun akhir 2019 sebesar 100%.
b) Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah kerja
KKP Kelas II Bandung pada tahun akhir 2019 sebesar 100%.
c) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019
sebesar 7.783 Sertiifikat.
d) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus di wilayah kerja KKP
Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019 meningkat sebesar 75 %.
e) Pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun
2019 sebesar 60 %.
f) Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
pada akhir tahun 2019 sebesar 516.500 sertifikat
g) Pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi di
wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019 sebesar 60 %.
h) Pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019
sebesar 60 %.
i) Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung di
wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019 sebesar 7.650 orang.
j) Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tekhnis di wilayah
kerja KKP Kelas II Bandung yang sesuai standar pada akhir tahun 2019
sebesar 75 %.
B. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dalam Rencana Aksi Program PP dan PL merupakan sasaran strategis dalam Renstra
Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. Sasaran
16
tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit pada akhir tahun 2019.
Sedangkan, sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sampai
dengan akhir tahun 2018 adalah Meningkatnya Penyel enggaraan Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Pintu Masuk Negaray ang
ditandai dengan :
1) Persentase jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun akhir 2019
sebesar 100 %.
2) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun akhir 2019 sebesar 100%.
3) Persentase deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019
sebesar 80 %.
4) Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus di wilayah
kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019 sebesar 75 %.
5) Meningkatnya jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung
pada akhir tahun 2019 sebesar 60 %.
6) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat
sanitasi di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada akhir tahun 2019
sebesar 60 %.
7) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada
tahun 2019 sebesar 60 %.
8) Persentase Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular
langsung di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019 sebesar
75 %.
9) Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tekhnis
sebesar di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019 sebesar
75 %.
17
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pembangunan
kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan melalui:
1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit;
2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru
penyakit dalam pengedalian penyakit menular terutama TB,HIV dan Malaria serta
penyakit tidak menular;
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor resiko penyakit tidak
menular (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi
buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
8. Peningkatan pemanfaaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan
pengendalian penyakit;
9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang
layak dan perilakuk hygiene; dan
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
Arah kebijakan dan strategi KKP Kelas II Bandung dalam program pencegahan dan
pengendalian penyakit di pintu gerbang negara didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi dan
misinya adalah :
18
1. Meningkatkan Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Port Health
Authority yang artinya bahwa segala urusan mengenai kesehatan di pelabuhan dan
bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu dalam
menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Dengan
meningkatnya perkembangan tekonologi alat angkut membuat jarak antar negara
seolah semakin dekat dan mobilisasi orang dan barang semakin cepat melebihi masa
inkubasi penyakit menular.kondisi tersebut berpengaruh terhadap resiko penularan
penyakit secara global.Untuk mengantisipasi masuk keluarnya ancaman penyakit
secara global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP Bandung maka
perlu adanya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi.Salah
satu upaya perlu dilakukan adalah meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).
2. Meningkatkan Pengendalian Resiko Lingkungan.
Guna mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan kesehatan
masyarakat yang merupakan masalah kedaruratan yang menjadi perhatian dunia,
kegiatan pengendalian resiko lingkungan merupakan salah satu upaya mencegah
penyebaran penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai penularan penyakit.
Upaya pengendalian resiko lingkungan bertujuan untuk membuat wilayah pelabuhan
dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun habitat yang subur bagi
perkembangbiakan kuman/vektor penyakit.
3. Meningkatkan Kinerja Upaya Kesehatan Lintas Wilayah.
Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung adalah
menyelenggarakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah Pelabuhan dan Bandara.
Kegiatan pelayanan tersebut juga dalam rangka cegah tangkal penyakit menular dan
potensial wabah. Sebagai salah satu aspek fungsi kantor kesehatan pelabuhan maka
perlu dituntut peningkatan kinerja melalui kegiatan antara lain: Pelaksanaan
kegiatan Matra, Pelayanan Vaksinasi Internasional, Pengawasan Kesehatan Kerja,
Pelayanan Kegawatdaruratan, Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Klinik
terbatas.
19
4. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Manajemen.
Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung perlu adanya dukungan administrasi dan manajemen. Dukungan
tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan
efektif, efisien, dan mempunyai daya ungkit. Dukungan administrasi dan manajemen
dapat berupa dukungan dana, SDM, sarana, dan prasarana serta pelatihan. Disamping
itu dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horisontal.
B. Strategi
Berdasarkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam
pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara,
dikembangkan strategi sebagai berikut:
1. Melaksanakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program
4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia
5. Memperkuat jejaring kerja
6. Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen
7. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi
8. Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.
20
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
1. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019 sasaran kinerja dihitung
secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Bandung, diperlukan beberapa
target, antara lain:
1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan
matra, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan,
dimana untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator
pendukung yaitu:
a. Jumlah dokumen PHQC yang diterbitkan dalam satu tahun
b. Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan dalam satu tahun
c. Jumlah dokumen SSCEC yang diterbitkan dalam satu tahun
Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP, untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan
indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari
24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan
lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit,
dimana untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator-
indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah dokumen Certificate of Pratique yang diterbitkan dalam satu tahun
b. Jumlah dokumen GENDEC yang diperiksa dalam satu tahun
21
c. Jumlah hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam
satu tahun
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, untuk mencapai
indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus
tertentu yaitu lebaran serta natal dan tahun baru dalam periode satu
tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah, dimana untuk mencapai indikator tersebut maka
ditetapkan indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang
diterbitkan dalam 1 tahun, untuk mencapai indikator tersebut maka
ditetapkan indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah sertifikat izin laik terbang yang diterbitkan dalam satu tahun
b. Jumlah sertifikat izin angkut orang sakit yang diterbitkan dalam satu tahun
c. Jumlah sertifikat izin angkut jenazah yang diterbitkan dalam satu tahun
d. Jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi,
untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator-indikator
pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat
umum dengan kriteria baik dalam satu tahun
b. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki TPM memenuhi syarat
layak/laik hygiene dalam satu tahun
22
c. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki tempat penyediaan air
bersih memenuhi syarat kesehatan dalam satu tahun
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area, yang dalam pencapaiannya memerlukan
indikator pendukung, antara lain:
a. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI
perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles,
kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6
3. Menurunnya penyakit menular langsung, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak
menular, meningkatnya pencegahan dan penangulanggan penyakit tidak
menular, terdiri dari indikator kinerja (Revisi 2018 kegiatan untuk
indicator ini tidak ada):
Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu
Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah
kerja KKP
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri
dari indikator kinerja:
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya,
untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator-indikator
pendukung yaitu:
a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
b. Jumlah dokumen data dan informasi
c. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan
23
d. Jumlah laporan keuangan
e. Jumlah Target dan Pagu PNBP
f. Jumlah laporan aset Negara (BMN)
g. Jumlah laporan kepegawaian
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, untuk mencapai
indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung yaitu:
a. Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
KKP Kelas II Bandung dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah pengadaan sarana prasarana, untuk mencapai indikator
tersebut maka ditetapkan indikator-indikator pendukung yaitu:
a. Jumlah m2 gedung dan bangunan milik Kemenkes
b. Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi KKP Kelas II Bandung
c. Jumlah fasilitas pendukung perkantoran yang dimiliki KKP Kelas II
Bandung
d. Jumlah fasilitas pendukung pengelolaan data dan informasi KKP Kelas
II Bandung
2. Kegiatan
Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:
1) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra
Dalam rangka mengimplementasikan target kinerja tersebut di atas
adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Kesehatan Alat angkut (Kapal dan Pesawat);
b. Pemeriksaan dan Penerbitan dokumen kesehatan;
c. Pengawasan dan pemeriksaan angkut orang sakit di Pelabuhan/Bandara;
d. Pengawasan dan pemeriksaan angkut jenazah di Pelabuhan/Bandara;
e. Melaksanakan tindakan karantina;
f. Melaksanakan Pengawasan OMKABA;
24
g. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi baik di perimeter maupun
di buffer area;
h. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit kholera
terhadap penjamah makanan, dan penyakit malaria terhadap penumpang
di alat angkut (Kapal maupun pesawat) inter insulair;
i. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi pada sarana kesehatan;
j. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko Meningitis;
k. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko MERSCoV;
l. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit
tidak menular pada pengguna jasa Pelabuhan / Bandara maupun alat
angkut;
m. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko penggunaan
alkohol dan napza pada ABK dan Crew Pesawat;
n. Melaksanakan jejaring kerja / jejaring kemitraan;
o. Melakukan sosialisasi IHR 2005;
p. Melakukan Kajian kekarantinaan dan surveilans epidemiologi;
q. Mengikuti pelatihan teknis kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
2) Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan
Implementasi dari target kinerja tersebut berupa kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengamatan dan pengendalian vektor (Nyamuk, pinjal, lalat, kecoa dll)
dan binatang penular penyakit (tikus dll) di lingkungan Pelabuhan /
Bandara;
b. Pengamatan dan pengendalian vektor (Nyamuk, pinjal dll) dan binatang
penular penyakit (tikus dll) di alat angkut (Kapal/Pesawat);
c. Pengawasan (Inspeksi sanitasi kapal) dalam rangka penerbitan SSCEC;
d. Pengawasan dan pelaksanaan tindakan penyehatan (fumigasi, disinseksi
dan disinfeksi) kapal dalam rangka penerbitan SSCC;
e. Pengawasan Sarana penyediaan air bersih di Pelabuhan / Bandara;
f. Pengamanan makanan dan minuman di Pelabuhan / Bandara;
g. Inspeksi sanitasi gedung/bangunan dan TTU di Pelabuhan / Bandara;
25
h. Pemeriksaan Kualitas (Pengambilan dan pengiriman sampel) udara dan
limbah di Pelabuhan / Bandara;
i. Pengukuran tingkat kebisingan dan radisi non pengion di Pelabuhan /
Bandara;
j. Pengukuran pencahayaan (alami / buatan) di Pelabuhan / Bandara;
k. Pengawasan dan pembinaan TPM di Pelabuhan / Bandara;
l. Melaksanakan pengawasan pemusnahan limbah padat infectious;
m. Melaksanakan pengawasan penggunaan insectisida/pestisida di
Pelabuhan / Bandara;
n. Pengendalian dampak pencemaran lingkungan
o. Melaksanakan penyuluhan tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
di lingkungan Pelabuhan / Bandara;
p. Melaksanakan Jejaring dan kemitraan dalam rangka pengendalian risiko
lingkungan.
q. Melakukan Kajian teknologi sederhana pengendalian risiko lingkungan.
r. Mengikuti pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan
3) Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Implementasi dari sasaran tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan /
bandara;
b. Melaksanakan pelayanan kesehatan matra;
c. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji dan umroh;
d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan;
e. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan dengan lintas program dan
lintas sektor.
26
4) Dukungan Administrasi dan Manajemen
Implementasi dari sasaran tersebut adalah berupa kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Perencanaan dan Informasi
a) Penyusunan Rencana Aksi kegiatan;
b) Penyusunan perencanaan melalui mekanisme bottom up planning;
c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Kementerian/ Lembaga
RKA KL);
d) Penyusunan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
e) Penyusunan Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (Tapkin);
f) Penyusunan laporan Kinerja;
g) Penyusunan Profil;
h) Penyusunan laporan Bulanan, semesteran dan Tahunan;
i) Penyusunan Formasi Kepegawaian.
b. Peningkatan Urusan Organisasi dan Hubungan Masyarakat
a) Laporan Simak BMN;
b) Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2;
c) Operasional Perkantoran;
d) Perbaikan peralatan kantor;
e) Perbaikan peralatan fungsional;
f) Pengadaan Barang dan jasa;
g) Perawatan gedung kantor dan halaman;
h) Sewa gedung / tanah;
i) Pengadaan pakaian dinas;
j) Pelaksanaan Diklat bagi mahasiswa;
k) Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran.
c. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
a) Laporan SAI tepat waktu, akurat dan akuntabel;
b) Laporan Bulanan PNBP;
c) Pembayaran Gaji dan Honorarium;
27
d. Urusan Kepegawaian dan Umum
a) Laporan SIMKA;
b) Pelaksanaan Diklat bagi Pegawai;
c) Pelaksanaan pembayaran jasa;
d) Pelaksanaan administrasi surat menyurat perkantoran.
5) Penyelenggaraan
Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:
a. Karantina dan Surveilans Epidemiologi
a) Pengawasan alat angkut;
b) Deteksi dini penyakit tidak menular;
c) Sosialisasi faktor penyakit menular di pelabuhan/bandara;
d) Penguatan jejaring kemitraan maupun jejaring kerja dengan lintas
sektor atau lintas program
b. Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan
a) Pengendalian dan pengawasan vektor di wilayah pelabuhan/ bandara
b) Pengendalian dan pengawasan air bersih, pencemaran (udara, air,
tanah), sanitasi tempat umum dan pengawasan dan pemeriksaan
tempat pengelolaan makanan
c. Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
a) Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas, kegawatdaruratan,
pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan umroh, kesehatan matra,
kesehatan kerja, kesehatan nahkoda/ABK, vaksinasi, pengawasan
orang sakit dan obat-obatan/P3K
d. Dukungan Administrasi dan Manajemen
a) Peningkatan perencanaan dan informasi
b) Peningkatan urusan, organisasi, dan hubungan masyarakat
c) Peningkatan pengelolaan keuangan
d) Peningkatan urusan kepegawaian dan umum
28
6) Jejaring Kerja
Pelaksanaan jejaring kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan lintas
program, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta dalam
rangka kerjasama dan koordinasi berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan
peranan masing-masing dalam mendukung upaya pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Upaya tersebut
diwujudkan dengan membentuk jejaring baik lokal, regional, nasional maupun
internasional.
Adapun jejaring kerja yang telah terlaksana di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung, antara lain dengan:
a. PT. Angkasa Pura II / Adband Husein Sastranegara Bandung
b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di setiap domisili
Wilker
c. PT. Pelindo II Cirebon
d. Dinkes Propinsi Jawa Barat
e. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
f. Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
g. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
h. Badan Lingkungan Hidup
i. RSUD dan RS Swasta
j. Bea Cukai
k. Imigrasi
l. Kementerian Agama
m. Balai Karantina Pertanian
n. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
o. Pelayanan kesehatan di pelabuhan
p. Biro Perjalanan Umroh/Haji
q. Agen pelayaran
Jejaring kerja yang dilakukan rutin setiap tahun adalah kegiatan
embarkasi dan debarkasi haji. Dalam kegiatan tersebut terjalin kerjasama
29
yang harmonis antara Kementerian Kesehatan yang terdiri dari Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, BBTKL PP
Jakarta, RSUD Kota Bekasi, RSPI Sulianto Saroso Jakarta dll dengan
Kementerian Agama yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Asrama Haji atau Pengelola
Asrama Haji (BPAH/PAH) Kota Bekasi.
B. Kerangka Pendanaan
Pendanaan pelaksanaan program KKP Kelas II Bandung selama 5 tahun berasal
dari APBN dalam bentuk rupiah murni dan mengoptimalkan penggunaan sumber
dana lainnya yang berasal dari PNBP.
30
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses
kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar
dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang
berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas
pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selama 5
tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap
hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan
keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan
atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi
pengelolaan program dan kegiatan.
Penilaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit serta kegiatan di
dalamnya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja (Lampiran 1) yang telah
ditetapkan dalam pencapaian sasaran.
Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan pelaporan yang dibuat dalam
bentuk laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.
Adapun pelaporannya antara lain :
Laporan Evaluasi Kinerja
Laporan Tahunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
31
BAB VI
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung
periode Tahun 2015-2019 revisi tahun 2018 ini disusun untuk menjawab dan
memfokuskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan, dan
diharapkan juga untuk dapat digunakan sebagai acuan oleh semua sub bagian dan seksi-
seksi yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 –
2019).
Melalui Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan diharapkan dapat mewujudkan visi,
misi dan strategi yang telah ditentukan dan juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam rangka
cegah tangkal penyakit PHEIC berdasarkan komitmen nasional dan internasional serta
diharapkan pula bahwa hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kelas II Bandung.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana Aksi KegiatanKantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sesuai dengan perkembangan, perubahan dan
dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
Bandung, Juni 2018
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
Rahmat Subakti, SKM, MHM
NIP. 196507131988031002
Lampiran
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN REVISI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN 2015-2019
MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN REVISI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN 2015-2019
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 2014 Target
2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN
1 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra
1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
3728 Sertifikat
3,818 sertifikat 4,070 sertifikat 4,590 sertifikat 4,478 sertifikat 4,523 sertifikat
2 Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
1 Bandara - % - % - % 50 % 60 %
3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
1246 Sertifikat
1,000 sertifikat 1,100 sertifikat 1,250 sertifikat 2,208 sertifikat 2,225 sertifikat
4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 1 Layanan
1 layanan 1 layanan 2 layanan 6 layanan 3 layanan
5 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1 Pelabuhan 1 pelabuhan/ bandara
1 pelabuhan/ bandara
2 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
6 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan (Revisi 2018 penurunan target di tahun 2019)
75582 sertifikat
84,000 sertifikat 108,000 sertifikat 113,000 sertifikat 120,000 sertifikat 91,500 sertifikat
7 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syaratsyarat sanitasi
1 Bandara 2 pelabuhan/ bandara
2 pelabuhan/ bandara
2 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
1 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
1 Bandara 2 pelabuhan/ bandara
2 pelabuhan/ bandara
2 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
3 pelabuhan/ bandara
3 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Menular langsung
1 Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 1,400 orang 1,650 orang 1,800 orang 1,300 orang 1,500 orang
4 Menurunnya angka kesakitan
dan kematian akibat penyakit
tidak menular, meningkatnya
pencegahan dan
penangulanggan Penyakit Tidak Menular
1 Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu (revisi 2018 tidak ada target)
0 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi - lokasi - lokasi
2 Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP ( (revisi 2018 tidak ada target))
0 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi - lokasi - lokasi
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 Dokumen
40 dokumen 40 dokumen 40 dokumen 40 dokumen 40 dokumen
2 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P - Diklat - Diklat - Diklat 2 Diklat 4 Diklat
3 Jumlah pengadaan sarana prasarana 873 Unit
138 unit 150 unit 485 unit 98 unit 100 unit