KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
Dibuat oleh BAUR BPKB
WIYANTO BRIPKA NRP 80010241
EDY SUDARMA KORNIAWAN, S.KomAJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091818
1. Tujuan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini disusun
dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri
cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional
2. Pedoman/Acuan
2.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2.3 Undang-undang Nomor 25 Tahu
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2.5 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2.6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
2.7 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
2.8 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
2.9 Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999
tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat;
2.10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2.11 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero)
Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973
1999 tentang Tata Laksana Samsat;
2.12 Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang
Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.
NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
Diperiksa oleh KASAT LANTAS
EDY SUDARMA KORNIAWAN, S.Kom AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091818
Disahkan olehKEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA
MUHAMMAD, S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070836
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini disusun
dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri
cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan
i Kendaraan Bermotor;
Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
struksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999
tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero)
Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober
1999 tentang Tata Laksana Samsat;
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang
Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.
HALAMAN
Disahkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA
MUHAMMAD, S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070836
1/17
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini disusun
dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri secara
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan
Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian
28 September 2010 tentang Susunan
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
struksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999
Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero)
1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3. Pengertian
3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan
pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;
3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
Bermotor beserta perubahan
Negara Republik Indonesia;
3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda dan/atau Satlantas
Polrestabes/Polresta/Polres;
3.4 BPKB Duplikat adalah BPKB yang diterbitkan kembali oleh unit pelayanan penerbitan
BPKB berdasarkan Laporan Polisi karena BPKB asli hilang dan rusak;
3.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti
registrasi dan identifikas
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
3.6 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan B
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB
dan STNK serta TNKB;
3.7 Nomor registrasi Ke
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor;
3.8 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses i
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perleng
persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
3.9 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan u
3.10 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
kendaraan, jenis, merk, tipe, nom
3.11 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
Perhubungan Darat;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
2
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan
pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;
Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda dan/atau Satlantas
Polrestabes/Polresta/Polres;
B Duplikat adalah BPKB yang diterbitkan kembali oleh unit pelayanan penerbitan
BPKB berdasarkan Laporan Polisi karena BPKB asli hilang dan rusak;
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB
dan STNK serta TNKB;
Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor;
Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perleng
persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
Perhubungan Darat;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 2/17
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan
Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
g disimpan sebagai arsip pada Kepolisian
Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda dan/atau Satlantas
B Duplikat adalah BPKB yang diterbitkan kembali oleh unit pelayanan penerbitan
BPKB berdasarkan Laporan Polisi karena BPKB asli hilang dan rusak;
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti
i Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
ermotor yang selanjutnya disingkat Regident
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB
ndaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
dentifikasi fisik Kendaraan
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
ntuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.12 Sertifikat registrasi Uji Tipe yang sel
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;
3.13 Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
Bermotor impor CBU;
3.14 Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang be
Peraturan Menteri Perindustrian;
3.15 Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernya
3.16 Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
3.17 Agen Pemegang Merk yang selanjutnya dis
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
atau import CBU;
3.18 Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dar
masih dalam satu Polda maupun antar
3.19 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan,
mesin dan modifikasi;
3.20 Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak
impor;
3.21 Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU
hasil rakitan industri dalam negeri (CKD
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
pajak dalam
3.22 rangka impor, bagi Kedutaan, Badan
sesuai persetujuan Menteri Keuangan;
3.23 Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Di
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
Bermotor impor CBU;
Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang be
Peraturan Menteri Perindustrian;
Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
atau import CBU;
Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
masih dalam satu Polda maupun antar-Polda;
Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan,
mesin dan modifikasi;
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau
hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh
s pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi
sesuai persetujuan Menteri Keuangan;
Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
anjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan
taan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
ebut APM adalah Badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
i wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Completely Built Up) atau
Completely Knock Down) yang memperoleh
s pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
badan Internasional dan badan usaha transportasi
tjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
dalam rangka impor;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.24 Dump adalah penghapusan Kendaraan Bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
3.25 Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dil
terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
sementara;
3.26 Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta
membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
3.27 Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma d
Polrestabes/Polresta dan Polres;
3.28 Nomor registrasi kendaraan bermotor adalah nomor urut registrasi kendaraan bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identifikasi kendaraan bermotor;
3.29 Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi fisik kendaraan
bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis atau tipe
kendaraan bermotor untuk mencari kesesua
bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
persyaratan teknis kendaraan bermotor;
3.30 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang selanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
3.31 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;
3.32 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
kendaraan bermotor telah dilakukan
Perhubungan Darat;
3.33 Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;
3.34 Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk kendaraan
bermotor impor CBU;
3.35 Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya dise
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Perindustrian;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
4
Dump adalah penghapusan Kendaraan Bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dil
terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta
membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Polrestabes/Polresta dan Polres;
Nomor registrasi kendaraan bermotor adalah nomor urut registrasi kendaraan bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identifikasi kendaraan bermotor;
Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi fisik kendaraan
bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis atau tipe
kendaraan bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen kendaraan
bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
persyaratan teknis kendaraan bermotor;
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang selanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
aan bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
Perhubungan Darat;
Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
jen Perhubungan Darat;
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk kendaraan
bermotor impor CBU;
Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Perindustrian;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 4/17
Dump adalah penghapusan Kendaraan Bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan
terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta
Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
alam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Nomor registrasi kendaraan bermotor adalah nomor urut registrasi kendaraan bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi fisik kendaraan
bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis atau tipe
ian identitas fisik dengan dokumen kendaraan
bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang selanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
aan bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk kendaraan
but NIK adalah tanda nomor rangka
kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.36 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
kendaraan bermotor berupa
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
3.37 Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang
memuat identitas pemilik
3.38 Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
atau import CBU;
3.39 Mutasi Kendaraa
identifikasi kendaraan bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
masih dalam satu Polda maupun antar Polda;
3.40 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registr
bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
mesin dan modifikasi;
3.41 Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diimpor
impor;
3.42 Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh CBU (Completely Built Up) atau
hasil rakitan industri dalam n
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau
pajak dalam rangka impor, bagi kedutaan, badan
transportasi sesuai persetujuan Menteri Keu
3.43 Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual
atau
3.44 dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
pabean serta telah dilunasi bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor;
3.45 Dump adalah penghapusan kendaraan bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
3.46 Blokir adalah keadaa
terhadap kendaraan bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
sementara;
3.47 Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)
atau Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor ke Kas Negara
serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
atau import CBU;
Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
masih dalam satu Polda maupun antar Polda;
Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
mesin dan modifikasi;
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunasi bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh CBU (Completely Built Up) atau
hasil rakitan industri dalam negeri CKD (Completely Knock Down) yang memperoleh
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau
pajak dalam rangka impor, bagi kedutaan, badan-badan internasional dan badan usaha
transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan;
Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual
dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
pabean serta telah dilunasi bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor;
Dump adalah penghapusan kendaraan bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan
terhadap kendaraan bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)
lantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor ke Kas Negara
serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang
dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
n Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
asi dan identifikasi kendaraan
bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
dalam utuh (yang telah melunasi bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh CBU (Completely Built Up) atau
egeri CKD (Completely Knock Down) yang memperoleh
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau
badan internasional dan badan usaha
Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual
dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban
pabean serta telah dilunasi bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor;
Dump adalah penghapusan kendaraan bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan
dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri;
n atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan
terhadap kendaraan bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)
lantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor
PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor ke Kas Negara
serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.48 Bendahara Pembantu atau yang diseb
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Polrestro/Polresta dan Polres.
3.49 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
kepemilikan Kendaraan Ber
pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;
3.50 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
Bermotor beserta perubahan
Negara Republik Indonesia;
3.51 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas
Polrestabes/Polresta/Polres;
3.52 Surat Tanda Nomor Kendaraan
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
Kendaraan Bermotor, nomor registras
3.53 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
yang meliputi data identitas serta kepemilika
dan STNK serta TNKB;
3.54 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identif
3.55 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
3.56 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
3.57 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
Kendaraan Bermotor yang
kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;
3.58 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di
Perhubungan Darat;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
6
Bendahara Pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Polrestro/Polresta dan Polres.
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan
pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;
Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip
Negara Republik Indonesia;
Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas
Polrestabes/Polresta/Polres;
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB
dan STNK serta TNKB;
Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor;
Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin;
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen
Perhubungan Darat;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 6/17
ut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti
motor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan
Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan
perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian
Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit
pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas
Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti
registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan
Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas
i dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident
Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi
n Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB
Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor
yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi
Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan
Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe
Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan
Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan
Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang
Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan
jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);
Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor
dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah
Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti
Kementerian Perhubungan Ditjen
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.59 Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Perhubungan Ditjen Perhubu
3.60 Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
Bermotor impor CBU;
3.61 Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK ada
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Perindustrian;
3.62 Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
Kendaraan Bermotor berupa faktur Kend
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
3.63 Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendara
3.64 Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
atau import CBU;
3.65 Mutasi Kendaraan Bermotor
identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
masih dalam satu Polda maupun antar
3.66 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan ide
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
mesin dan modifikasi;
3.67 Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh
impor;
3.68 Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU
hasil rakitan industri dalam negeri (CKD
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan
transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan;
3.69 Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
kewajiban pabean
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
Bermotor impor CBU;
Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Perindustrian;
Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor;
Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
masih dalam satu Polda maupun antar-Polda;
Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan ide
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
mesin dan modifikasi;
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau
hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha
transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan;
ulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan
bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian
Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan
lah tanda nomor rangka
Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada
Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan
araan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan
dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian;
Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang
oleh APM atau Importir Ranmor;
Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen
yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD
Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik
Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna,
Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
(yang telah melunai bea masuk dan pajak
Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Completely Built Up) atau
Completely Knock Down) yang memperoleh
fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau
badan Internasional dan badan usaha
ulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk
Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang
dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi
serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
3.70 Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP
dari penerbitan BPK
membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
3.71 Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan B
Polrestabes/Polresta dan Polres.
4. Sarana
4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari :
4.1.1 Perangkat komputer BPKB online (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit
pelayanan BPKB) terdiri dari Central Rocessing Unit (CPU), LCD
monitor), keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan;
4.1.2 Perangkat server untuk operasional kegiatan BPKB;
4.1.3 Server ATM online sebagai pusat penerima data dan pemberi informasi bagi
Client di APM;
4.1.4 Printer komputer;
4.1.5 Scanner Barcode u
4.1.6 Alat komunikasi internet dan modem;
4.1.7 Server;
4.1.8 Router;
4.1.9 Uninterruptible Power Supply (UPS)/battery backup;
4.1.10 Aplikasi sistem online di masing
4.1.11 Operating Sistem BPKB kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi den
beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut :
4.1.11.1
4.1.11.2
4.1.11.3
4.1.11.4
4.1.11.5
4.1.11.6
4.1.11.7
4.1.11.8
4.1.11.9
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
8
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP
dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta
membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan B
Polrestabes/Polresta dan Polres.
erangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari :
Perangkat komputer BPKB online (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit
pelayanan BPKB) terdiri dari Central Rocessing Unit (CPU), LCD
monitor), keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan;
Perangkat server untuk operasional kegiatan BPKB;
Server ATM online sebagai pusat penerima data dan pemberi informasi bagi
Client di APM;
Printer komputer;
Scanner Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan;
Alat komunikasi internet dan modem;
Uninterruptible Power Supply (UPS)/battery backup;
Aplikasi sistem online di masing-masing APM;
Operating Sistem BPKB kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi den
beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut :
Ruang tunggu;
Kursi dan meja untuk tempat perangkat komputer dan tempat
pelayanan;
Listrik/genzet;
Alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen kendaraan bermotor
(Ultra Violet);
Monitor TV untuk informasi;
Fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual;
Informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar
masyarakat pemilik kendaraan bermotor;
Penyejuk ruangan/AC/kipas angin;
Toillet dan alat pemadam kebakaran.
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 8/17
Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/
Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP
B ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta
Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di
Perangkat komputer BPKB online (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit
pelayanan BPKB) terdiri dari Central Rocessing Unit (CPU), LCD monitor (layar
monitor), keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan;
Server ATM online sebagai pusat penerima data dan pemberi informasi bagi
Operating Sistem BPKB kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan
Kursi dan meja untuk tempat perangkat komputer dan tempat
Alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen kendaraan bermotor
Fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual;
Informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
4.2 Materiil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
4.2.1 BukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR :
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.2 KendaraanbermotordanTandaNomorKendaraanBermotor;
4.2.3 Pelayananpenerbitan BPKB dilaksanakan di DitlantasPolda Metro Jaya
menggunakansistemkomputerisasidanbagisatuanwilayah yang
belumkomputerisasipelayananpenerbitan BPKB di
4.2.4 PelaksanaansistemkomputerisasidirancanguntukdapatsalingberhubunganantaraP
olrestro/Polresta/PolreskePolda, antarPolda se
keKorlantasPolriuntukdigunakansebagaipusatinformasi data
kendaraanbermotorbagipelayananmasyarakatdeng
amanan;
4.2.5 Pengadaandanspesifikasiteknismateriil BPKB
sertakomponenpendukungnyadilaksanakansecaraterpusat;
4.2.6 SpesifikasiteknismateriilBukuPemilikKendaraanBermotordankomponenpendukung
nyaadalahsebagaiberikut :
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.1.3
4.6.1.4
4.6.1.5
4.6.1.6
4.6.1.7
4.6.1.8
4.6.1.9
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Materiil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor:
BukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR :
BPKB PolrisebagaiBuktiKepemilikanKendaraanBermotor;
BPKB berfungsisebagaiSuratBuktiKepemilikanKendaraanBermotor;
Penerbitan BPKB dilaksanakanolehSatuanLaluLintasKepolisian
Negara Republik Indonesia;
Spesifikasiteknisdanpengadaanmateriil BPKB
ditetapkanolehKepolisian Negara Republik Indonesia;
Bersamaandenganpendaftaran BPKB diberikansurattandanomor.
KendaraanbermotordanTandaNomorKendaraanBermotor;
Pelayananpenerbitan BPKB dilaksanakan di DitlantasPolda Metro Jaya
menggunakansistemkomputerisasidanbagisatuanwilayah yang
belumkomputerisasipelayananpenerbitan BPKB dilaksanakandengan manual;
PelaksanaansistemkomputerisasidirancanguntukdapatsalingberhubunganantaraP
olrestro/Polresta/PolreskePolda, antarPolda se
keKorlantasPolriuntukdigunakansebagaipusatinformasi data
kendaraanbermotorbagipelayananmasyarakatdengantetapmemperhatikanfaktorke
amanan;
Pengadaandanspesifikasiteknismateriil BPKB
sertakomponenpendukungnyadilaksanakansecaraterpusat;
SpesifikasiteknismateriilBukuPemilikKendaraanBermotordankomponenpendukung
nyaadalahsebagaiberikut :
Blangko BPKB;
FormulirPermohonan;
KartuInduk;
Buku Register BPKB;
FormulirPermohonanMutasi;
Brosur BPKB;
KwitansiPembayaran (Corbonize);
Sampul BPKB;
Tinta Printer BPKB.
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
BukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN
BPKB PolrisebagaiBuktiKepemilikanKendaraanBermotor;
berfungsisebagaiSuratBuktiKepemilikanKendaraanBermotor;
Penerbitan BPKB dilaksanakanolehSatuanLaluLintasKepolisian
Spesifikasiteknisdanpengadaanmateriil BPKB
ditetapkanolehKepolisian Negara Republik Indonesia;
aftaran BPKB diberikansurattandanomor.
KendaraanbermotordanTandaNomorKendaraanBermotor;
Pelayananpenerbitan BPKB dilaksanakan di DitlantasPolda Metro Jaya
menggunakansistemkomputerisasidanbagisatuanwilayah yang
laksanakandengan manual;
PelaksanaansistemkomputerisasidirancanguntukdapatsalingberhubunganantaraP
olrestro/Polresta/PolreskePolda, antarPolda se-Indonesia
keKorlantasPolriuntukdigunakansebagaipusatinformasi data
antetapmemperhatikanfaktorke
Pengadaandanspesifikasiteknismateriil BPKB
sertakomponenpendukungnyadilaksanakansecaraterpusat;
SpesifikasiteknismateriilBukuPemilikKendaraanBermotordankomponenpendukung
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5. Prosedur
Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta optimalisasi dalam penerimaan PNBP BPKB
Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perbankan yaitu BRI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PNBP BPKB sehingga masyarakat tidak melakukan
transaksi uang dengan petugas Polri. Permohonan BPKB yang akan diajukan
Pemilik atau pemohon atau yang dikuasakan, secara resmi mengisi formulir pendaftaran rangkap 2
dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan
kepada petugas loket pendaftaran.
5.1. Proses BPKBUNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR:
5.1.1. Petugaspendaftaran
melakukan
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.
5.1.1.4.
5.1.2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah
langkah sebagai
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.3. Tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk
mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas
pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB
5.1.3.1.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
10
Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta optimalisasi dalam penerimaan PNBP BPKB
Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perbankan yaitu BRI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PNBP BPKB sehingga masyarakat tidak melakukan
transaksi uang dengan petugas Polri. Permohonan BPKB yang akan diajukan
Pemilik atau pemohon atau yang dikuasakan, secara resmi mengisi formulir pendaftaran rangkap 2
syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan
kepada petugas loket pendaftaran.
UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR:
Petugaspendaftaransetelahmenerima permohonandan
elakukankegiatan:
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
Pengecekan keabsahan dokumen persyaratan
yang sudah dikirim ATPM melalui fasilitas online dengan cara :
5.1.1.2.1. Secara elektronik menscan tanda berkode nomor rangka
bagi ATPM yang sudah melengkapi atau
5.1.1.2.2. Memanggil secara manual dengan memasukan nomor
rangka untuk memanggil data kendaraan yang sudah
dikirim ATPM melalui fasilitas online
Pencocokan hasil cek fisik dengan berkas;
Cross check khusus untuk pendaftaran ranmor dari eks lelang, dump,
mutasi masuk.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah
langkah sebagai berikut :
Menginformasikan kepada pemilik atau
melakukan pembayaran biaya PNBP penerbitan BPKB
yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan
Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk
mendapatkan nomor registrasi kendaraan bermotor dan nomor BPKB.
Tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk
mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas
pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB
Secara elektronik menscan tanda barcode nomor rangka bagi ATPM
yang sudah dilengkapi;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 10/17
Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta optimalisasi dalam penerimaan PNBP BPKB maka
Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perbankan yaitu BRI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PNBP BPKB sehingga masyarakat tidak melakukan
transaksi uang dengan petugas Polri. Permohonan BPKB yang akan diajukan oleh Pemilik ranmor.
Pemilik atau pemohon atau yang dikuasakan, secara resmi mengisi formulir pendaftaran rangkap 2
syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan
UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR:
berkas persyaratan,
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
Pengecekan keabsahan dokumen persyaratan dengan data kendaraan
yang sudah dikirim ATPM melalui fasilitas online dengan cara :
ecara elektronik menscan tanda berkode nomor rangka
bagi ATPM yang sudah melengkapi atau;
emanggil secara manual dengan memasukan nomor
rangka untuk memanggil data kendaraan yang sudah
rim ATPM melalui fasilitas online.
Cross check khusus untuk pendaftaran ranmor dari eks lelang, dump,
Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-
yang diberikuasauntuk
penerbitan BPKB melalui Bank
undangan;
Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk
nomor registrasi kendaraan bermotor dan nomor BPKB.
Tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk
mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas
dengan cara :
a elektronik menscan tanda barcode nomor rangka bagi ATPM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.1.3.2.
5.1.4. Petugas Verifikasi :
5.1.4.1.
5.1.4.2.
5.1.5. Petugas Penyerahan :
5.1.5.1.
5.1.5.2.
5.1.9. Petugas arsip
5.1.9.1
5.1.9.2
5.1.9.3
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Memanggil secara manual dengan memasukan nomor rangka untuk
memanggil data kendaraan yang sudah dikirim ATPM melalui fasiltas
online.
Petugas Verifikasi :
Petugas verifikasi melaksanakan :
5.1.4.1.1. Pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang
disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor
5.1.4.1.2. Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai
bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi
5.1.4.1.3. Pencetakan BPKB dan secara sistem akan dicetak tanda
tangan BPKB dengan pengamanan dan registrasi khusus;
5.1.4.1.4. Penggabungan dokumen Kendaraan bermotor dengan
BPKB;
5.1.4.1.5. Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk
mendapatkan paraf di BPKB;
5.1.4.1.6. Pengajuan dokumen ke peja
menandatangani BPKB.
Setelah menyelesaikan prosedur, petugas verifikasi menyerahkan
berkas ke petugas penyerahan;
Petugas Penyerahan :
Petugas penyerahan melaksanakan :
5.1.5.1.1. Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa
disertai dengan permohonan tanda bukti pendaftaran
dengan menggunakan tanda bukti
5.1.5.1.2. Penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip
dengan menggunakan tanda bukti.
Setelah menyelesaikan prosedur, petugas menyerahkan berkas ke
petugas arsip;
Petugas arsip melaksanakan :
Penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas
penyerahan dan mencatat pada buku register;
Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai
dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor
Pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
emanggil secara manual dengan memasukan nomor rangka untuk
memanggil data kendaraan yang sudah dikirim ATPM melalui fasiltas
Pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang
disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor;
Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai
bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi;
Pencetakan BPKB dan secara sistem akan dicetak tanda
tangan BPKB dengan pengamanan dan registrasi khusus;
Penggabungan dokumen Kendaraan bermotor dengan
Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk
Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang
Setelah menyelesaikan prosedur, petugas verifikasi menyerahkan
enyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa
gan permohonan tanda bukti pendaftaran
dengan menggunakan tanda bukti;
Penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip
dengan menggunakan tanda bukti.
Setelah menyelesaikan prosedur, petugas menyerahkan berkas ke
nerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas
;
Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai
dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor;
rsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.1.9.4
5.1.10. Pengarsipan
5.1.10.1
5.1.10.2
5.1.10.3
5.1.10.4
5.1.10.5
5.2. Proses Penggantian/Perubahan BPKB
Pemilik atau yang di
melampirkan syarat
petugas pendaftaran
5.2.1. Petugas
5.2.1.1.
5.2.2. Setelahsemuapersyaratanterpenuhi, petugaspendaftaran
langkah sebagai berikut :
5.2.2.1.
5.2.2.2.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
12
Penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu
induk BPKB;
Pengarsipan :
Arsip ditempatkan di Gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak
arsip yang terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun
tertib, aman dan teratur serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan;
Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk
ruangan (ac) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya
banjir, kebakaran, gangguan rayap, tikus, serangga dan lain
Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh
arsip dan posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian
arsip maupun pertanggung jawaban arsip;
Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan
Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan
dan penyerahan arsip.
Proses Penggantian/Perubahan BPKB
yang diberikuasa, mengisi formulir permohonan/penggantian BPKB
melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi selanjutnya
petugas pendaftaran.
pendaftaran :
Petugaspendaftaransetelahmenerima permohonan
persyaratan, melakukan kegiatan :
5.2.1.1.1 Penelitian kelengkapan persyaratan admini
5.2.1.1.2 Pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk
BPKB dan data base komputer;
5.2.1.1.3 Pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen kendaraan
bermotor.
Setelahsemuapersyaratanterpenuhi, petugaspendaftaran
langkah sebagai berikut :
Menginformasikan kepada pemilik atau
melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan
perundang-undangan;
Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk
mendapatkan nomor BPKB.
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 12/17
enjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu
Arsip ditempatkan di Gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak
arsip yang terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan
tertib, aman dan teratur serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan;
Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk
ruangan (ac) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya
serangga dan lain-lain;
Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh
arsip dan posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian
Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan;
Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan
permohonan/penggantian BPKB dengan
selanjutnyamenyerahkan kepada
menerima permohonandan berkas
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
Pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk
Pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen kendaraan
Setelahsemuapersyaratanterpenuhi, petugaspendaftaran melakukan langkah-
yang diberikuasauntuk
melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan
Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.2.3. Tanda bukti pembayaran
pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi
antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB
5.2.4. Dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau
mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat
5.2.5. Petugas
5.2.5.1.
5.2.5.2.
5.2.5.3.
5.2.5.4.
5.2.6. Petugas verifikasi :
5.2.6.1.
5.2.6.2.
5.2.6.3.
5.2.6.4.
5.2.6.5.
5.2.6.6.
5.2.7. Petugas penyerahan :
5.2.7.1.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud, diserahkan kepada petugas
pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi
antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB
Dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau
ajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat;
pendataan :
Pemasukkan data ke dalam data base komputer dan buku register
manual untuk penggantian BPKB;
Pemintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKBnya
Pencetakan data kartu induk BPKB;
Setelah menyelesaikan prosedur petugas pendataan menyerahkan
berkas ke petugas verifikasi;
Petugas verifikasi :
Pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data
penggantian yang disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor
Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya
kesesuaian data yang diverifikasi;
Penggabungan BPKB dengan dokumen kendaraan bermotor lainnya
Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di
BPKB;
Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani
BPKB;
Setelah menyelesaikan prosedur petugas verifikasi menyerahkan
berkas ke petugas penyerahan;
Petugas penyerahan :
Penandaan pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara
diguting/dipotong halaman yang ada datanya yaitu ha
cover sedang halaman lainnya diberi lubang
pemisahan :
5.2.7.1.1. Halaman 2, 3, 4 dan 10ataucover
arsip;
5.2.7.1.2. Halaman BPKB lama lainnya
lubang-lubang dapat dimusnahkan
acara secara berkala (mingguan
disesuaikan volume pelayanan;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
sebagaimana dimaksud, diserahkan kepada petugas
pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi
antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB;
Dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberikuasa
Pemasukkan data ke dalam data base komputer dan buku register
Pemintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKBnya;
etelah menyelesaikan prosedur petugas pendataan menyerahkan
Pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data
penggantian yang disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor;
ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya
Penggabungan BPKB dengan dokumen kendaraan bermotor lainnya;
Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di
berwenang menandatangani
Setelah menyelesaikan prosedur petugas verifikasi menyerahkan
Penandaan pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara
yang ada datanya yaitu halaman 2, 3, 4 dan
diberi lubang-lubang dengan
cover digabung dengan
BPKB lama lainnya yang telah diberi tanda
dapat dimusnahkan dan dibuatkan berita
secara berkala (mingguandan bulanan)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.2.8. Pemisahanberkas:
5.2.8.1.
5.2.8.2.
5.2.9. Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan
permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada
5.2.10. Penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan
tanda bukti
5.2.11. Setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip
5.2.12. Petugas arsip :
5.2.12.1.
5.2.12.2.
5.2.12.3.
5.3. ProsedurPerubahan
Pemilik atau yang di
melampirkan syarat
petugas pendaftaran
5.3.1. Petugas
Petugaspendaftaran
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
5.3.1.4
5.3.1.5
5.3.2. Setelah melakukan
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.3. Petugas
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
14
5.2.7.1.3. Apabila pada BPKBlama ada faktur pemilik, pada saat
penggantian BPKB yang UNTUK
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR faktur tersebut disertakan kembali
diletakkan pada cover belakang
Pemisahanberkas:
Arsipkartuinduk BPKB untukdiarsipkanketempatsemula
BPKB untukdiserahkankepemilikatau yang diberikuasa
enyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan
permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada buku register penyerahan
Penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan
tanda bukti;
Setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip
Petugas arsip :
5.2.12.1. Penerimaan kembali arsip kartu induk BPKB dari
dan mencatat pada buku register;
5.2.12.2. Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai
dengan urutan registrasi kendaraan bermotor dan jenis kendaraan
bermotor;
5.2.12.3. Penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu
induk BPKB;
ProsedurPerubahanBPKB
yang diberikuasa, mengisi formulir permohonanperubahan BPKB
melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang selanjutnya
petugas pendaftaran.
pendaftaran :
Petugaspendaftaranmenerimapersyaratan, melakukan kegiatan
Penelitian kelengkapan administrasi;
Pengecekan keabsahan BPKB;
Pengecekan identitas pemilik dan kendaraan bermotor kedalam data
base komputer dan buku register;
Pencocokan hasil cek fisik dengan berkas;
Pengembalian STNK asli ke pemilik.
melakukan kegiatan, petugas pendaftaran menyerahkan :
Tanda bukti pendaftaran kepada pemilik atau yang diberi kuasa
Berkas ke petugas pendataan.
Petugas pendataan :
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 14/17
Apabila pada BPKBlama ada faktur pemilik, pada saat
penggantian BPKB yang UNTUK
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR faktur tersebut disertakan kembali
Arsipkartuinduk BPKB untukdiarsipkanketempatsemula;
BPKB untukdiserahkankepemilikatau yang diberikuasa.
enyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan
buku register penyerahan;
Penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan
Setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip;
nerimaan kembali arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan
Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai
dengan urutan registrasi kendaraan bermotor dan jenis kendaraan
enjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu
permohonanperubahan BPKB dengan
elanjutnyamenyerahkan kepada
kegiatan :
Pengecekan identitas pemilik dan kendaraan bermotor kedalam data
kegiatan, petugas pendaftaran menyerahkan :
Tanda bukti pendaftaran kepada pemilik atau yang diberi kuasa;
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.3.3.1.
5.3.3.2.
5.3.3.3.
5.3.3.4.
5.3.4. Petugas
5.3.5.1
5.3.5.2
5.3.5.3
5.3.5.4
5.3.5.5
5.3.5.6
5.3.5. Halaman catatan polisi pada BPKB yaitu halaman 8 dan 9 digunakan apabila ada
catatan penting mengenai riwayat ranmor tentang perubahan sesuai dasar
dokumen yang sah (tidak boleh untuk pencatatan kesalahan cetak huruf.......);
5.3.6. Setelah melakukan kegiatan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas
penyerahan;
5.3.7. Petugas penyerahan :
5.3.7.1.
5.3.7.2.
5.3.7.3.
5.3.7.4.
5.3.7.5.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
Pemasukan data perubahan alamat pemili
kendaraan bermotor ke dalam sistem komputerisasi
Pencatatan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke
dalam buku register (manual);
Pencetakan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke
kartu induk BPKB;
Setelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan
berkas ke petugas verifikasi;
Petugas verifikasi :
Pemeriksaan ulang hasil cetak perubahan data kartu induk BPKB yang
disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor;
Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya
kesesuaian data yang diverifikasi;
Pencetakan perubahan data pada BPKB;
Penggabungan dokumen kendaraan bermotor;
Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di
BPKB;
Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani
BPKB;
Halaman catatan polisi pada BPKB yaitu halaman 8 dan 9 digunakan apabila ada
catatan penting mengenai riwayat ranmor tentang perubahan sesuai dasar
dokumen yang sah (tidak boleh untuk pencatatan kesalahan cetak huruf.......);
Setelah melakukan kegiatan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas
penyerahan;
Petugas penyerahan :
Penerimaan kartuindukBPKBdan BPKB yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi;
Pemisahan BPKB dariberkaskartuinduk BPKB;
Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa dengan
meminta bukti penerimaan berupa tandatangan pada buku
penyerahan;
Penyerahan berkas kartu induk BPKB untuk diarsipkan kepada
petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti
Setelah menyelesaikan kegiatan petugas penyerahan menyerahkan
berkas ke petugas arsip;
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
Pemasukan data perubahan alamat pemilik dan atau identitas
kendaraan bermotor ke dalam sistem komputerisasi;
Pencatatan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke
Pencetakan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke
etelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan
Pemeriksaan ulang hasil cetak perubahan data kartu induk BPKB yang
disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor;
induk BPKB sebagai bukti adanya
;
Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di
berwenang menandatangani
Halaman catatan polisi pada BPKB yaitu halaman 8 dan 9 digunakan apabila ada
catatan penting mengenai riwayat ranmor tentang perubahan sesuai dasar
dokumen yang sah (tidak boleh untuk pencatatan kesalahan cetak huruf.......);
Setelah melakukan kegiatan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas
yang telah ditandatangani oleh
verifikasi;
;
enyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa dengan
meminta bukti penerimaan berupa tandatangan pada buku register
enyerahan berkas kartu induk BPKB untuk diarsipkan kepada
anda bukti;
Setelah menyelesaikan kegiatan petugas penyerahan menyerahkan
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
5.3.8. Petugas arsip :
5.3.8.1.
5.3.8.2.
5.3.8.3.
5.3.8.4.
5.4. Pengarsipan
5.4.1. Arsip ditempatkan di
terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur
serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan;
5.4.2. Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan
(AC) serta diupa
gangguan rayap, tikus, serangga dan lain
5.4.3. Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan
posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun
pertanggung jawaban arsip;
5.4.4. Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan;
5.4.5. Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan
penyerahan arsip;
5.4.6. Arsip dipisahkan berdasarkan status (ranmor blokir, formulir B/CD/CC, hasil
lelang);
5.4.7. Jumlah personel yang mengelola arsip disesuaikan dengan jumlah ranmor/arsip
yaitu minimal 100.000 arsip/orang (disesuaikan dengan tipe Samsat, per Samsat
minimal 3 orang;
5.4.8. Setiap petugas arsip diberi kelengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu
khusus, seragam khusus/verpack dan kelengkapan lain yang diperlukan sebagai
bentuk standarisasi kesehatan dan pengamanan;
5.4.9. Ruang arsip diupayakan dilengkapi dengan kamera/cctv.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
16
Petugas arsip :
Penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas
penyerahan dan mencatat pada buku register;
Penyimpanan dan mengadministrasikan arsip berkas kartu induk
BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor
Pencatatan keluar masuk berkas kartu induk BPKB pada buku register
Penjagaan dan pemelihara kebersihan serta keamanan arsip
Arsip ditempatkan di gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak arsip yang
terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur
serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan;
Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan
) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya banjir, kebakaran,
gangguan rayap, tikus, serangga dan lain-lain;
Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan
posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun
pertanggung jawaban arsip;
Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan;
Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan
penyerahan arsip;
Arsip dipisahkan berdasarkan status (ranmor blokir, formulir B/CD/CC, hasil
Jumlah personel yang mengelola arsip disesuaikan dengan jumlah ranmor/arsip
yaitu minimal 100.000 arsip/orang (disesuaikan dengan tipe Samsat, per Samsat
minimal 3 orang;
Setiap petugas arsip diberi kelengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu
khusus, seragam khusus/verpack dan kelengkapan lain yang diperlukan sebagai
bentuk standarisasi kesehatan dan pengamanan;
Ruang arsip diupayakan dilengkapi dengan kamera/cctv.
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 16/17
nerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas
arsip berkas kartu induk
BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor;
Pencatatan keluar masuk berkas kartu induk BPKB pada buku register;
enjagaan dan pemelihara kebersihan serta keamanan arsip;
uangan yang dilengkapi dengan rak arsip yang
terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur
Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan
yakan pada tempat yang tidak terkena bahaya banjir, kebakaran,
Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan
posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun
Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan;
Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan
Arsip dipisahkan berdasarkan status (ranmor blokir, formulir B/CD/CC, hasil
Jumlah personel yang mengelola arsip disesuaikan dengan jumlah ranmor/arsip
yaitu minimal 100.000 arsip/orang (disesuaikan dengan tipe Samsat, per Samsat
Setiap petugas arsip diberi kelengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu
khusus, seragam khusus/verpack dan kelengkapan lain yang diperlukan sebagai
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESADAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004
6. MekanismepelayananpenerbitanBukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB)
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Kendaraan UNTUK
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. REVISI 00
HALAMAN
TANGGAL TERBIT : 02 JANUARI 2016
1
MekanismepelayananpenerbitanBukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB)
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Kendaraan UNTUK
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR
PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN
HALAMAN 17/17
MekanismepelayananpenerbitanBukuPemilikKendaraanBermotor (BPKB) UNTUK
PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Kendaraan UNTUK