Download - Kliping Harian, 3 Februari 2016
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
1/23
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
2/23
>
"7:
\\
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMU
Twlgg
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
M
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
al:
"'
_
FhQ)RuAm
imb
Halaman/Rubrlk
1
lg,
EHDMOM)
Media
IQDM-PA9
Jurnalis
:
AMDI
C4
S
RUU
TAPERA
L
Pembaya_ran
Iuran
Bertahap
JAKARTA,
KOMPAS
-
m-
Sementaraitu,Sel"=
mi"
torus
dalam
dislmsi
Mernbedah
djsalurkan
kemda
t
ujar
Rnsan.
(NAB/Q45)
RUU
Taper-=, yang diadalmn
di
"Investasi
hanyabisa
amm-
Jakarm,
Selasa (2/2)-.
]qmm1m_kyangbeI'kaitand9ng8n
Da.LamdrafRUU Tapef,
be"
pemmahan;dan
pennuldman,
sax-an
P259313
TaP":13
misalnyn
membeli
suratp
utang
persen,
engan
5
P959"
yang dikeluarkan
Perum erum-
tanaguns
Pekelzi
dn Q5 Pew
mnggnn
bagaimana
oleh
pemberi
kelja. Pekerja
for-
"35"
izn-ng)
Surat
ma] diwajibkan
mmidi
pesem,
32$;
km Maum
sei-nentara
pekezja
informal
ber-
.
HO;
Ur.
Sim "k"'
Upah Pkj
mi"
Develo
II;I1Ienn1n;nst\1$gMu-
njmal Saba
Jgni
mempertanyall
Wakil
Katua
Pansus
DPR
RUU
benmkm
Bad
Pengebh
TBPH3
Mi5bkhm
mengatakan
Dem
akan
mengelola
da-
keberatan
pelnkn usaha
mm:
T=Pe"*Yg
'
akuntabi-
mam
iunn masih
hm d1m-
'%Pf
Bg.'
rikan
jalap
keluar.
Pelaku usaha,
*1;z';gmfpe9sn;Z'
dimg.
lammW,hwt]&1 .u;;
a. Keniudian,
tidak
ada
unsur
hm]/:nda1JBt:sentif:rtI4gt|.1_
a
mymlit
am Pekeda
.d"]"
Badan
Pengelola
atau
Komxte Ta-
pe;-af
kata Joni.
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
3/23
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
1
g FEERUPYQ
{Zola
Halaman/Rubrik
[W
C ONMVH
Media
.
Jurnalis
l: ?>UD/EO
Kesejahteraan
Pekerja
Pengusaha
Tak
Dilibatkan
Pengelolaan
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Pengusaha
Tolak
RU
U
Sebagai
informasi,
besaran
.
~
m
uran
yang
diusulkan_
dal
RUU
tersebt
sebesar tlg
P81-
Selain
alasan
tumpang
tindih
penolakan
Se1aiUph-I-m
Inum 3690
nal
(UMR).
Mlsalnya
dl
DIG
pengusaha
terhadap
Tapera
juga
berkaitan
lakarta
derigan
umn
3.1ji1ta
*-
.
piah,
maka
iurannya
seuap
dengan
beban
tambahan
yang
harus
d1-
man 93
rib mpim.
tanggung
karena
mereka
harus
menge- Dari
mm
iuraiuga
P3319
.
.
b t,
erus
aan
l
8-
luarkan
luran
tambahan
selain
BPIS.
mfmbaya,
mm
0,5
persen dan
pekerja
2,5
P6759 -
]A](ARTA
. Kamar
Dagang
terian
Pekerjaan
Umum
dan
B113
mengacu
ke
DKI
Iakarta,
dan
Industri
(Kzidin) bersama
Pemmaha
Ra1
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
4/23
1;. .-,_
1.
KLIPING
BERITA
2016
~~ *N
P PENGUSAHA
TOLAK
RUU TAPERA
'
Pansus
Doronq
:47-engesahan
Bu|annlnai%I*'n
JAKARTA
-
Pemeriniah '
lembaga
baru yang
rnelebur
Rp50
hingga Rp60
triliun.
melalui
Kementerian
Peker- dengan Bapenarum
dan
=
jaan
Umum dan Perumahan langsung berada
di
bawah
PENOLAKAN
PENGU AHA
Rakyat rencananya
akan '
koordinasi Kementerian
PUPR,
, Asosiasi
Pengusaha Indonesia
mengesahkan Rancangan
-
ujarnya.
menolak
RUU
Tapera
karena
Undang-undang
tentang
'Irkait
penolakanbeberapa
dibuat
tanpa_melibatkan
Tabungan Perumahan Rakyat
asosiasi mengenai UU
Tapera
para
pemangku
kepentingan,
pada
bulan ini. pemerintah akan
meng- khususnya
pengusaha.
Daftar inventaris
masalah
adakan penemuan untuk
Ketua Apindo Hariyadi
B.
yang
sekarang dibahas
membuat
kesepakatan
yang V
Sukamdani
mengatakan
Tapera
bukan lagi hal krusial tinggal
dapat dijalankan di bawah
lahir dari inisatif DPR yang
keredaksionalan
saja
dan
Peraturan
Pemerlntah
terkait , akan
membentuk
badan
bam
sudah
selesai
85%
sehingga nbesaran iuran
Tapera.
dan
akan
memungm 2% dari
dijadwalkan
bisa
sa_h
bulan Dirjen
Pembiayaan,
pekerja dan 1%
dari
pengusaha.
ini, ujar
Wakil Ketua Pansug
Perumahan
Kementrian PUPR,
RUU
Tapera
ini dilihat
RUU
Tapera
Misbakhun
dalam
Maurin
Sitorus mengatakan
sepelfti program
BPJS, jadi ini
seminar
Membedah
RUU
dalam dxaf
RUU
'lhpera besalan
cluplikasi. Kami secara
tegas '
Tapera:
Ant_a:a
Peluang
Sektor
iuran
yang
akan dibebankan menolak,
ujarnya saat pelan-
Perumahan
Memperoleh Dana
pada pekerja 2,5%
dan
pemberi
tikan Apindo Jabar di
Bandung.
Mm-ah vs Peran
Manajer kelia 0,5%.
Dalam
RUU
tersebut
dalam
Investasi,
Selasa (2/2]. Maurin menjelaskan dana
sam syaratnya pekerja
hams
Beleid
itu
akan
berjalan tapera nantinya akan diatur
memiliki penghasilan
di
atas
sesuai dengan
amanat UU .
oleh manajer
investasi danbank
upah minimum
kabupaten/
No.1 /2011
untuk
mengatasi
kustodian.
Hal ini
bertujuan
kota.
bizcklog
pefumahan yang
saat
agar meningkatkan
nilai
Dana
Ini
yang
saya bilang
bikin
ini
mencapai 13,5
juta
unit. Tapera. undang-undang
cemboh.
Kalau
Dana
yang
terkumpul
melalui
Investasi
hanya
dilakukan
yang
lain
sudah
konsentrasi
ke
BP
Tapera
akan
dijalankan
pada
pmduk-pmduk
keuangan MEA,
tapi
kita
ngurus hal-hal
dengan
mekanisme gotong
yang
teiah Cliatur.
sepeni ini, tegdsnya.
V
rqyong. Target kami
dalam
5
tahun
Sememara itu, Ketua Kadin
BP
Tapera
akan menjadi
ini
dana Tapera
akan
terkumpul Jabar Agung,Suryamal
Soetisno
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
8/23
KLIPING
BERITA
2016
,1;
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
3;-v.;,__
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAI-IAN
RAKYAT
Tanggal
:
2
Halaman/Rubrik
:_
9,,
Media
: Q)
Jumalis
'
Wm:
|n4mQ4aq
I K-9
/ Ioz
//Pitt:
auo.
#4:
G9
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
9/23
KLIPING
BERITA
2016
If
,1-1
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
i
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
: 2
Pagan?
10
Halaman/Rubrik
[2
W//:,>ANK
C/an
_-mama
Media
;
Qacgm
merclelwi
Jumalis
,1
~50
Qu~i.O
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
10/23
=1
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
A;
:5
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
umum
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
KLIPING
BERITA
2016
2
Febrkxjm
20%
:
Z2
/F hon 0g,
Media
:
\
Jurnalis
8881
I
'
Halaman/Rubrik
%\9\9
e
I D201 @LW\Ol1~>01r\.
~
___...._.._.-_;
Dlrektu:
Komerslal
V
Banking PT Bank 1bbunqnn_
-
Ngqqra
Tbk
(BIN)
Onl
Felr
,
* rlurtq (dgrl klrl).dlsaksihn
Pieslden
Dkektur
Center
for
Bankinqjtrlsis
Achmpd
Deni
Daru, Wakll
Ketua
Papsus
RUU
Tapera,
Mu-
khlmad
Mlsbakhun den
Dlrektur
Jenderal
Pomb|a-
-
yaan Pemmahan,
Ke|qen- -
tgrln
Fiekerlaan
Umumdan
Perumahan
rakyat.
Maurln
Sltqrus herb cara/pada se-
mlnaq dinqan
tema_Mem-
bedah
RUU Tapem anfara
Peluanq
Sehor Perumahan
Mempemlch
Dana Murah
vs
Puan
Mlnljerlhvestasi
di
Jakartl. Selasa
(2./2).
BTN
menyqtnbut
positif rencana
kebllakan pemerintah ter-.
sebut
dan
siap
mengelola
dana hpbra
lnl.
Denqan
'
tabunqan
perumahan
|_nl,
kc
ht
h r-
,
a masyara yang e
penqhasllln
rendah dapat
' denqan
mudh
mendapat-
Kan pemblayian
rumah.
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
11/23
-.-.:'
-
.'
..
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
7
(.
TERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Mm
2\sw\s
wbouesm
"'"
I
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
12/23
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
g
,.
IGEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
: QDFEBQUARI
cw/6
Halaman/Rubrik
F Q/
BUM
,
Media
:
JUD0pO
Jumalis
:
F
L
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
13/23
KLIPING
BERITA
2016
'
jii
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
H
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
:
E/AQA|21;1,;
29
Hala1nan/R1l_l_1_rik[:_l
lb/,
Kc;;\/UNI
Media
I
b(ORQ;\)
\,,/UMpA
Jurnalis
A_HA
Kerja
Sama
Ditingkatkan
Kemudahan
Penerbitan
Sertifikat
Beri
Manfaat
bagi
Banyak
Pihak
JAKARTA,
KOM)PAS
-
Kementerian
Agraria
dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
dan
bank-bank
milik
negara
bekelja
sama
untuk
memudahkan
penerbitan
sertikat
hak
milik.
Kemudahan
itu akan
rnemberi
manfaat
bagi
masyarakat,
pemerintah
daerah,
dan
perbankan.
Kelja sama
untuk
mendom
kat
bisa
meniadi agunan
yang kat bagi usaha mikro
dan
me-
yang dak bertanggung
jawab
sertikasi
aset milik masyarakA\
diajukan
ke
bank
untuk menda-
nengah.
"Setelah selesai
meng~
berhadap
aset
yang
dia.g\mkan
itu diresmikan
di Jakarta,
Senin patkan
pinjaman produktif.
Bagi angsur
kredit,
kami berharap
ke- oleh nasabah
ke
bank,
katanya.
(1/2),
melalui
penandatanganan
pemerintah
daerah, penerbitan
sejahteraan debitor
akan
me-
Asmawi mengamkan,
agunan
doklnnen
kerja sama
oleh Men-
sertikat
baru
akan
meningkat-
ningkat. Aset yang semula
belum berupa
sertikat
tanah sangat
teri
Agmria
dan Tata
Ruang/Ba-
kan penerimaan
darl Bea Per-
legal,
juga
bisa telsertikasi
Se- penting
bagi bank
Kami para
dan Pertahanan
Nasional
Ferry
olehan Hak atas
Tanah dan
Ba-
ap
bulan,
rata-rata ada
50.000 bankir
menyebumya
sebagai
se-
Mursyidan Baldan,
Direktur
Uta~ ngunan
(BPHTB).
Adapun
bagi
debitor
baru dengan
sekitar
tengah
nyawa
bank berupa
seni-
ma
PT
Bank
Rakyat Indonesia
bank,
semakin
banyak
aset
ma-
30.000 debitor
lama yang lunas.
kat tanah
itu.
Bagi
bank,
se-
(Persero)
TbkAsmawi
Syam, Di-
syarakat yang
diserkasi
akan
Jadi, setiap
bulan akan
ada
se- tengah
nyawa
lainnya
adalah
ke-
rektur
Ufama
PT
-Bank
Mandirl
meningkatkan
potensipengajuan
kitar 30.000
serdkat
barn yang layakan
usaha.
Jadi,
peruepatan
(Persero) Tbk
Budi
Gunadi
Sa- agu1mnunt\.1k'rnendapatl
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
14/23
Kgdin keberatan
isi
RUU
Tabungan Perumahan
Rakyat
Namun demikian, Kamijuga
berkeberatan
dengan
draf
RU
U
yang
akan
membebankan
sumberpendanaan
perumahan
tersebut
dari
pelaku
usaha,
Jakarta
ANTARA News)
~ Kamar
Dagang
dan
lndustri Kadin) Indonesia
menyatakan keberatan
terhadap
isi
Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan
Rakyat RUU
Tapera)
karena
dinilai
bakal
memberatkan dunia usaha.
Kadin
menghargai
tujuan
dari RUU
Tapera untuk memberikan perumahan
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Namun demikian,
Kami
juga berkeberatan
dengan draf
RUU
yang akan
membebankan
sumber
pendanaan perumahan
tersebut dari
pelaku usaha,
kata Ketua Umum
Kadin
Indonesia, Rosan P
Roeslani
dalam
siaran
pers di Jakarta, Selasa.
Dia memaparkan, pelaku usaha sudah
dibebankan
biaya
sebesar 10,24-11,74
persen dari
penghasilan pekerja untuk program jaminan sosiai kesehatan
dan ketenagakerjaan jaminan
hari tua,
jaminan kematian,
jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan
pensiun),
dan cadangan pesangon
yang
berdasarkan
penghitungan aktuaria sebesar 8
persenv
Menurut dia, jika Program Tapera tetap dilaksanakan, target kepesertaan
seharusnya lebih menyasar
pada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
dan
Pekerja
Informal yang telah menjadi
peserta
BPJS
Ketenagakerjaan
dan
sumber
pendanaannya
dapat
diambil
dari
APBN-APBD,
atau
dari sumber
pembiayaan
publik
lainnya
dari pajak.
Untuk
pekerja formal
yang menjadi
peserta
BPJS
Ketenagakerjaan sudah
diperoleh dari program
perumahan
berdasarkan PP
No
99
tahun
2013
dan PP No
55 tahun 2015 Tentang
Pengeiolaan
Aset
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan,
kata
Ketum Kadin.
Sebelumnya,
Asosiasi Pengusaha
Indonesia Apindo) juga
menyatakan
menoiak tegas
dengan
sejumlah
isi dari
RUU Tapera karena sumber pembiayaan tersebut
akan
dibebankan
kepada
dunia
usaha.
Kami
akan
menyiapkan
langkah-langkah hukum
dan
kami juga
akan
abaikan
bila
RUU Tapera
disahkan),
kata
Ketua
Umum Apindo
Hariyadi
B
Sukamdani dalam konferensi pers
di
Jakarta,
Selasa
19/1).
Apindo,
ujar Hariyadi Sukamdani,
menghargai tujuan
dari
RUU Tapera yaitu
untuk memberikan
perumahan
bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun
demikian,
lanjutnya,
Apindo
menolak dengan tegas UU
tersebut diberlakukan
jika sumber
pembiayaan untuk
penyediaan perumahan
itu
dibebankan
kepada
dunia
usaha.
Dia
memaparkan,
argumen tersebut mengingat
beberapa
hal
yaitu beban
pungutan untuk
dunia
usaha
baik
pihak
perusahaan
maupun
kalangan pekerja sudah
sangat besar sehingga
penambahan
pungutan
betapa pun
besarnya
akan semakin
menjadikan dunia
usaha
tidak kompetitif,
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
15/23
Berdasarkan
data Apindo,
beban
pungutan
yang
sudah
ditanggung
oleh
pengusaha
adalah
sekitar
18119
persen
dari
penghasilan
pekerja
yang
antara
Iain dari
jaminan
hari
tua,
jaminan
kematian,
jaminan
kecelakaan
kerja,
jaminan
pensiun,
jaminan
kesehatan,
dan
cadangan
pesangon.
Kemudian
bila
rata-rata
kenaikan
upah
dalam
Iima
tahun
terakhir
sekitar
14
persen,
masih
berdasarkan
data
Apindo,
maka
beban
tahunan
pengusaha
untuk
taat
pada
peraturan
perundang-
undangan
dapat mencapai sekitar
35
persen.
Sebagaimana
diberitakan,
DPR
RI akan
segera
menyetujui
RUU
Tapera
menjadi
UU
untuk
memberikan
kemudahan
rakyat
memiliki
rumah
tinggal.
RUU
Tapera,
hingga
saat
ini masih
dalam
proses
pembahasan
dan
sudah
sekitar
85
persen
selesai,
kata
Wakil
Ketua
Panitia
Khusus
RUU
Tapera,
Mukhammad
Misbakhun,
di
Gedung
MPR/DPR/DPD
RI,
Jakarta,
Selasa
2/2).
Editor:
Ruslan
Burhani
httg[/www.antaranews.com/berita/543329/kadin-keberata
n-isi~ruu-tabungan-perumahan-rak@
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
16/23
UU
Tapera
Wujudkan
Mimpi
MBR Miliki
Rumah
Layak
Jakarta
- Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
PUPR)
yakin
Rancangan
Undang-undang
RUU)
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Tapera)
yang
akan menjadi
UU
dapat mewujudkan
rnimpi
masyarakat
berpenghasilan rendah
MBR)
untuk
memiliki
rumah
Iayak huni.
Demikian
dikatakan Direktur
Jenderal Dirjen)
Pembiayaan
Perumahan
Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
PUPR) Maurin
Sitourus
dalam
siaran persnya,
Rabu
3/2).
la
mengatakan,
RUU Tapera
yang diperkirakan
akan
selesai
dibahas
oleh
panitia
kerja
Panja)
Dewan
Perwakllan
Rakyat DPR)
pada
Marel
2016,
saat
ini prosesnya
sudah
mencapai
85
persen. RUU
Tapera
merupakan
penyempurnaan
dari
UU 1/2011
tentang
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman
yang
bertujuan
rnenghapus
backlog
kekurangan)
yang
dirasa masih
sulit dijangkau
oleh MBR,
kata
Maurin.
Maurin
meminla
kepada semua
pihak
terkalt
agar
mendukung
terwujudnya
UU
Tapera.
Karena ia meyakinl,
UU Tapera
dapat mewujudkan
mimpi
MBR
untuk
memiliki
rumah
layak
huni,
sehat
dan
terjangkau.
Menurutnya,
yang melatarbelakangi
dibentuknya
Tapera
adalah
prinsip
kegotong-royongan.
Karena
dananya dihimpun
mulai
dari masyarakat
kalangan
bawah
hingga kalangan
atas
namun
pemanfaatannya
lebih
diprioritaskan
untuk kalangan
bawah,
kata
Maurin.
la
menegaskan,
masyarakat
yang telah memiliki ruman
tidak
berhak
memanfaatkan
Tapera
Tapera
juga
merupakan
upaya menghimpun
dana jangka
panjang
dan
berkelanjutan,
oleh
sebab
itu penggunaannya tidak
bisa
lepas dari
kebijakan
pemerlntah.
Saya berharap
adanya
masukan
konstruktif
untuk memacu
terealisasinya
UU
ini, ujarnya.
Maurin
mengatakan,
Tapera
akan memiliki
dasar
hukum yang
kuat,
ketimbang
dana
yang
dihimpun
dalam Badan
Penyelenggara
Jarninan
Sosial BPJS).
Oleh
sebab itu,
keberadaan
Tapera tidak bisa dipallitkan,
Selanjutnya,
keberadaan
Badan
Pertimbangan
Tabungan
Perumahan Bapenarum)
yang
saat
ini
masih
eksis, ke
depan akan
dilebur
menjadi
satu
dalam Tapera.
Terkalt
dana, clana
dihimpun
dari
setiap
warga negara
baik
yang
berlatar
belakang
pekerja
formal maupun pekerja
mandiri. Peserta
dikenakan
tiga
persen
dari
gaji
atau upah
dengan
skema
2,5
persen
clitanggung
peserta
dan
0,5
persen
oleh
pemberi kerja,
katanya.
Menurulnya,
keberadaan dana ini
semata-mata untuk
membiayal
pengadaan
rumah
bagi
masyarakat kelas
bawah.
lni menjadi prinsip
dasar dari
konstitusi
dl lndonesia
untuk
para
pekerja
khususnya
pekerja
informal.
Dijelaskan,
dana
lnvestasi
yang
terhimpun
dalam
Tapera
ini
nantinya
akan
dikelola
oleh
suatu
badan/lembaga
baru yang
segera
akan
dibentuk
pemerintah.
Badan
ini betul-betul
baru clan beroperasi
di seluruh Indonesia.
Dananya juga akan dikelola
sedemikian
rupa
sehingga
dana
yang yang
notebene
dana
murah
ini nantinya
tidak
berubah peruntukkannya
menjadi
mahal
akibat
dibisniskan.
Dana
yang
ada khusus dimanfaatkan,
dan
tidak
untuk
diinvestasikan
oleh manajer
investasi,
tegas
Maurin.
Wakil Ketua Pansus RUU
Tapera DPR, Mukhamad
Misbakhun
berharap
pemanfaatan
Tapera
selamanya akan
sesuai dengan tujuan
awal yakni
mengatasi
kebutuhan
sekaligus
menggerus kesenjangan
backlog) akan
ketersediaa rumah
murah.
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
17/23
Misbakhun menilai
masalah yang dihadapi
pemerintah hingga
saat
ini
adalah menyediakan
hunian
rumah yang layak huni,
sehat namun
harganya terjangkau sesuai
penghasiian
masyarakat menengah
ke
bawah.
la berpendapat
Tapera
adalah
wahana menghimpun
dana dalam
jangka panjang
dari
masyarakat
untauk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi
warga masyarakat
yang
membutuhkan. Saat
ini
pembahasan
RUU
Tapera tengah masuk
penanganan
tim perurnus
singkronisasi dan
harmonisasi
guna menghindari salah tulis. Hal
itu, dikarenakan
bulan
depan (Maret) RUU dijadwalkan
selesai, ujarnya.
Diberlakukannya UU Tapera
sebagaimana
harapan
dari
masyarakat. adalah tersedianya
perumahan Iayak
huni,
sehat
dan harganya
terjangkau.
Semua ini
bisa
diwujudkan
melalui
ketersediaan
dana murah
yang dihimpun
dalam
suatu wadah yakni Tabungan
Perumahan,
kata
dia.
htty/www.beritasatu.com/ekonomi/346805-uu-tapera-wuiudkan-mimpi-mbr-mi|iki-rumah-
ayak.htm|
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
18/23
Selasa,
02
Februan
2016
120
46
Anggaran
Ideal
Perumahan
Rp
400
Triliun
.
1
.
T
Salan
saw
proyek
rumah
murah bagi
masyarakal
d1
Kahmantan
rnvester
dailyredorusyalm
Jakarta-Real
Estate
Indonesia
REI)
menilai,
kebutuhan
dana
untuk
pembangunan
perumahan
seiama
Iima
tahun
sesuai
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
RPJMN),
2014-2019,
mencapai
Rp
400
triliun,
Dari
dana
tersebut
pemerintah
hanya
mampu
menyediakan
Rp
90 triliuna
Karena
itu,
masih
kekurangan
dana
yang
cukup
besar
untuk
sektor
perumahan.
Tentu
harus
ada
solusinya
dalam
pembiayaan
perumahan
ini
kedepan.
biia
backlog
kekurangan)
rumah
bisa
dikurangi
dan
salah
satunya
adalah
dengan
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Tapera)
atau
dengan
BPJS
Ketenagakerjaan,
kata
Sekjen
REI
Hari
Raharta
Sudrajat,
di
Jakarta,
Selasa
2/2).
Dia
menegaskan,
kebutuhan
dana
untuk
merealisasikan
program
pembangunan
sejuta
rumah
tidak
sebanding
dengan
kemampuan
APBN.
Kemampuan
pemerintah
berkisar
Rp
75
triliun
hingga
Rp
90
triliun
untuk
lima
tahun
kedepan.
Angka
itu
setara
dengan
Rp 13
triliun
atau
Rp
15 triliun
per
tahun
artinya
terdapat
kekuranagan
gap)
dana
sebesar
Rp31O
triliun
sampai dengan
Rp325tri1iun yang harus dicari
solusinya
oleh
pemerintah.
Menurut
Hari
Raharta,
salah
satu
potensi
yang
bisa
dikembangkan
untuk
pendanaan
perumahan
adalah
dengaan
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Tapera).
Karena
dana
Tapera
ini
bisa
terkumul
cukup
besar
dengan
waktu
cukup
lama.
Selain
itu,
juga
bisa
menggunakan
efek
beragun
aset surat
partisipasi
EBA
SP)
dan
bisa
menggunakan
dan
memaksimalkan
BPJS
Ketenaga
kerjaan.
httg;//www.beritasatu.com/pronerti/346734anggaran-ideal-perumahan-rp-400-tri|iun.htm|
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
19/23
Selasa,
02
Februan 2016 I
21 45
BTN
Siap
Kelola
Dana
Tapera
The
Hud
melakukan lmna lerobosan guna
memperczpal program seguta rumah
2016
(\st)
Jakarta
- PT Bank Tabungan
Negara (BTN)
mengaku siap
mengetola
dana Tabungan
Perumahan
Rakyat
(Tapera) yang
potensinya
mencapai
puluhan
triliun
per bulan.
Rencananya,
DPR RI pada Februari
2016 mengesahkan
Rancangan
Undang-Undang
Tapera
menjadi UU Tapera.
Kami
siap
berapapun
alokasi
dana Tapera yang akan
diberikan
untuk BTN.
Pastinya
ini
akan membuat kami
lebih
bersemangat
dalam
menyediakan
pembiayaan
rumah murah
bagi
rakyat,
ujar Direktur BTN
Oni
Febrianto
saat seminar Membedah
RUU Tapera:
Antara
Peluang
Sektor
Perumahan Mempero/eh
Dana Rumah
VS Peran
Manajer
/nvestasi
di
Jakarta, Selasa (2/2).
Dia
menjelaskan,
jika
alokasi
dana
murah
diperbanyak
maka
suku
bunga kredit
pemilikan
rumah (KPR) subsidi
akan lebih
turun lagi.
Apabila saat
ini bunga
KPR
bersubsidi
sebesar
5%, dengan
adanya suntikan dana
Tapera bunganya
bisa turun lagi
sekitar
4%
sampai
3%.
Masa
dengan subsidi
dari
pemerintahan
saat ini
saja
BTN
bisa bunganya
5%,
kaiau ada
Tapera pastinya
lebih
murah
Iagi,
kata dia.
Dirjen Pembiayaan Perumahaan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan Perumahan
Rakyat
Maurin Sitorus
mengatakan,
alokasi dana Tapera tidak
dikhususkan
hanya
untuk satu bank.
Namun,
perbankan yang siap dengan
pembiayaan rumah
selama
ini
tentu
akan
mendapat
alokasi
dana
tapera
lebih
banyak Iagi.
Menurut
Maurin,
jika
UU
Tapera
sudah disahkan,
Tapera merupakan
suatu
kewajiban
yang
harus dijalankan pekerja
baik
formal
maupun
informal. Dengan
jurnlah
totai
pekerja sekitar
114 juta, potensi dana
Tapera
yang bisa terkumpul akan
sangat besar
sekali.
Dana Tapera
ini bakal
dikelola
oleh Badan Penyeienggara
(BP) Tapera
hams
dilakukan
secara
governance.
tegasnya.
Sedangkan
untuk
iuran Tapera, dalam
RUU
disebutkan
sekitar
3%
yang
berasal
dari
pekerja
2.5%
dan
pemberi
kerja sekitar 0,5%. Namun.
ha ini akan diatur
Iebih
lanjut
dalam
peraturan
pemerintah.
httg//www.beritasatu.c0m/proDerti/346748btn-siap-kelola-dana-tapera.htmI
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
20/23
Selasa O2 Fet1ruan2016|21
18
REI:
Tapera
Bisa
Mengurangi
Backlog
Logo
Rea
Eslat
lr\dones|a(RE1) 1_1st|mewa_&
Jakarta
-
Real
Estat
Indonesia (REI)
menyambut positif
rencana pengesahan Rancangan
Undang-Undang (RUU)
Tabungan Perumahan
Rakyat
(Tapera).
Berbekal
UU
tersebut,
pengumpulan
dana murah jangka
panjang
untuk
sektor perumahan
dapat
Iebih
rnudah
direalisasikan.
Selanjutnyay
dana
itu dapat
mengurangi backlog
perumahan
yang sampai
saat ini sudah
di
atas
13,5
juta
rumah.
Dengan
adanya
dana tapera
maka
backlog perumahan
akan
secara
berangsur
bakal
berkurang
secara signifika
setiap tahunnya, kata
Sekjen
DPP REI
Hari
Raharta,
dalam
diskusi
Membedah
RUU
Tapera;
Antara
Peluang
Sektor Perumahan
Memperoleh
Dana
Rumah vs Peran Manajer
lnvestasi di
Jakarta,
Selasa
(2/2).
Hari mengatakan, meski
tidak secara iangsung
akan
menghapus
backlog
perumahan,
tetapi
dana
Tapera
yang
cukup besar ini akan
sangat bermanfaat
untuk
menyediakan
rumah
yang
Iebih
banyak untuk rakyat.
Hal
itu mengingat kemampuan
masyarakat
membeli
rumah
masih
sangat
rendan.
Kini,
sekitar
75.50% masyarakat
membeli rumah
dengan
cara
kredit
atau
pinjaman
perbankan.
Masyarakat
atau
konsumen yang
rnembeli rumah
dengan
tunai bertahap
sebesar
16,36%.
Sedangkan
masyarakat
yang membeli
rumah
dengan
tunai
keras
hanya
8,14%,
kata Hari.
Menurut dia,
Tapera
adalah
semacam tabungan
dengan
perjanjian
kontrak
dimana
pesena
berhak
mendapatkan
pembiayaan kredit
pemilikan
rumah
(KPR) dalam
jumlah
terlentua Ha
itu dapat dilakukan setelah
melakukan
setoran
tabungan
secara
penodik
dalam jumlah
tertentu
selama
jangka
waktu
yang telah ditetapkan.
Namun, katanya, sesuai
draf RUU Tapera tidak
setiap peserta
tapera
berhak mendapatkan
pembiayaan
perumahan.
Peserta yang tidak
berhak mendapatkan
pembiayaan
perumahan
hanya
berhak
mendapatkan
kembali tabungan dan
hasii
pemupukan
yang
dilakukan
oleh
manajer
investasi, katanya.
httg[/www.beritasatu.com[properti/346739-rei-tanera-bisa-menzurangi-ibacklogihtml
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
21/23
Selasz-1,02
Februan 2016 7
21
32
Ini
Kriteria
Untuk
Mendapat
Fasilitas
Tapera
Salah salu
pruyek rumah sederhana d1 Suiav/es Selman unveslor da|y;'edorusyanto)
Jakarta-Pemerintah
melalui Kementerian Pekerjaan Umum
dan
Perumahan
Rakyat (PUPR)
meniiai bahwa masyarakat
yang mendapatkan fasiiitas
dari Tabungan
Perumahan Rakyat
(Tapera)
ini
adalah peserta
atau
anggota
yang
memiliki
Tapera.
Tentu yang
mendapatkan fasilitas
dari
Tapera
nantinya adalah pekerja
formal
maupun
informal yang memiliki kepersertaan di
Tapera,
sedangkan yang
tidak
memiliki
tidak
mendapatkan
fasilitas dari Tapera, kata Dirjen
Pembiayaan Perumahan
Kementerian
PUPR
Maurin
Sitorus, di
Jakarta, Selasa
(2/2)
Menurut
Maurin, beberapa
syarat yang harus
dipenuhi masyarakat
untuk
ikut menjadi
Tapera
adaiah warga
negara
Indonesia yang bekerja dalam
hubungan
kerja
(Pekerja)
atau
bekerja
mandiri. Penghasilan
minimal
sebesar
upah
minimum
sekurang kurangnya
berusia
20
tahun
atau sudah
kawin/menikah.
Saat
ini,
Rancangan Undang
Undang
(RUU)
Tapera
sudah
memasuki
85%
struktur
pembahasan
yang ditargetkan selesai
menjadi
UU dalam waktu
dekat.
Kini,
tingga
tim
perumus
yang
menyisir
beberapa permasalahan yang
ada,
sinkronisasi,
harmonisasi,
dan
redaksional
supaya
tidak
terjadi
duplikasi, salah penulisan.
Paling lama Februari
ini
sudah
bisa
selesai. RUU
Tapera
sudah
hampir selesai. Dari
struktur
pembahasan sudah
selesai
85%,
Kata
Wakil Ketua Pansus
RUU
Tapera,
Mohammad
Misbakhun,
dalam diskusi Membedah
RUU Tapera, di
Jakarta,
Selasa (2/2).
http_:[/www.beritasatu.comLproperti/3467454ni-kriteria-untuk-mendapat-fasilitas-taoera.htmI
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
22/23
Sekasay
O2 Februari 2016
|
16
22
DPR
Perintahkan
Manajer
lnvestasi
Jaga
Karakter
Dana
Murah
Tapera
Lembaga
Tapera
sebmknya
1\onp(cM
(>91)
Jakarta-
Parlemen
meminta
agar
Manajer
lnvestasi
mempertahankan
karakter
dana
murah
saat
memupuk
dana Tabungan
Perumahan
Rakyat
(Tapera)
yang
nantinya
akan
diamanatkan
oleh
UU Tapera
Menurut
Wakil
Ketua Pansus
DPR
RUU Tapera
Mukhamad
Misbakhun
di Jakarta,
Selasa
(2/2),
struktur
pembahasan
RUU
Tapera
sudah
mencapai
85
dan
akan
selesai
pada
Februari
ini.
Jika
RUU
ini sudah
diundangkan,
maka
apa
yang
selama
ini
menjadi
cita-cita
dan
harapan
masyarakat
untuk
mendapatkan
dana
murah
untuk
kepemilikan
rumah,
secepatnya
bisa
ten/vujud,
papar Misbakhun.
Dia mengungkapkan,
nantinya
dana murah
tersebut akan
dikelola
lembaga
baru
di
bawah
Kementerian
Pupera,
yakni
Badan
Pengelola
(BP)
Tapera
yang
selanjutnya
akan dipupuk
pengembangan
dana itu melalui
Manajer
lnvestasi
bersama
bank
kustodian.
Saat
ini
sudah
muncul
kekhawatiran
dengan
Manajer
Investasi
yang
akan
memupuk
dana
Tapera.
Dikhawatirkan
dana
murah
ini
menjadi
mahal
setelah
diinvestasikan
di Manajer
Investasi.
Tetapi,
di
sini prinsipnya
untuk
mernperkuat
tata
kelola
keuangan,
katanya.
Dia
menyebutkan,
struktur
organisasi
BP Tapera
akan
memiliki
komisioner
dan
pengawasan
yang
sebagian
anggotanya
berasai
dari
Badan
Pertimbangan
Tabungan
Perumahan
(Bapertarum).
Nanti, dana
awal
BP
Tapera
ini
berasal
dari
pernerintah.
Bisa dari
APBN
atau
yang lainnya,
ucap
Misbakhun.
Lebih lanjut
dia mengatakan,
nantinya dana
Tapera
akan
bersumber
dari
pungutan
pekerja
formai
maupun
iuran
sukarena
dari
pekerja
informal.
Manajer
lnvestasi
baru
bisa
bekerja
memupuk dana
setelah
terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan
dana
pokok
terkait
penyediaan
rumah
murah.
imbuhnya.
Misbakhun
menjeiaskan,
upaya pemupukan
dana
Tapera
oleh
Manajer
Investasi
melalui
Kontrak lnvestasi
Kolektif
(KIK) dengan
bank
kustodian.
Investasi
oleh BP
Tapera
hanya
yang
berkaitan
dengan
instumen
yang
berkaitan
dengan
perumahan,
Kata
dia.
httgj/www.beritasatu.comg:roperti/346637-dpr-perintahkan-manaier-investasi-@ga-
karakter-dana-murah-taQera.htmI
-
7/24/2019 Kliping Harian, 3 Februari 2016
23/23
Selasa,
D2
Februan 20161 11 24
RUU
Tapera
Jadi
Undang-Undang
Bulan
lni
Dsrien
Penyedaaan
Perumanan
Rakyan Kementerian
PUPR Syar1fBurha|\udsnr