Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Masalah PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
01
Permasalahan Umum
PERENCANAAN
Banyak K/L/D/I yang memaketkan anggaran masihmenggunakan pendekatanbesaran nominal (biasanyaRp. 200Juta). Tetapi tidakmenggunakan pendekatanefisiensi dan efektifitaspelaksanaan kegiatan
Pemaketan Pekerjaan
Hal-hal yang pada umumnya menjadi permasalahan atau yang
berpotensi menjadi masalah pada Tahapan Perencanaan
Terlambatnya proses pengadaan yang menyebabkan berkurangnyawaktu pelaksanaan pekerjaansehingga tidak dapat selesaidengan tepat waktu dan/ataumenyebabkan pekerjaan tidakdapat dilaksanakan
Proses Pengadaan
Terlambat
Masih terjadi di beberapaDaerah dikarenakanadanya dinamika politikdaerah. Pengesahananggaran menjadi masalahkarena seluruh kontrakpengadaan tidak dapatdilakukan kontrak
Pengesahan Anggaran
Terlambat
K/L/D/I tidak dapatmendeskripsikan kebutuhansecara kuantitatif atauterukur, sehinggamenyebabkan pelaksanaanpengadaan seringkali tidakakurat dan banyakmenimbulkantambah/kurang pekerjaan
Kebutuhan Tidak
Jelas
5
Permasalahan Umum PEMILIHAN
Beberapa hal yang seringkali menjadi hambatan pada tahapan
pemilihan yang terdiri dari pelelangan, seleksi ataupun dengan
pendekatan pemilihan yang lain
7
Penentuan persyaratan
kualifikasi yang
berlebihan, termasuk
ketidaktepatan dalam
menentukan persyaratan
kualifikasi dalam proses
pemilihan
Kurangnya minat
penyedia untuk
ikut berpartisipasi
dalam proses
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
Banyaknya
pemilihan
(lelang/seleksi)
yang
mengalami
kegagalan
Post Bidding
yang dilakukan
oleh Kelompoka
Kerja ULP
ataupun
Penyedia.
Pelaksanaan Kontrak
Tambah/kurang
pekerjaan baik
volume, jenis
pekerjanaan,
spesifikasi teknis
pekerjaan
dan/atau jadwal
pelaksanaan
Perubahan
Kontrak
Penambahan
waktu
pelaksanaan
pekerjaan yang
disebabkan
kesalahan dari
penyedia sebagai
pelaksana
pekerjaan
Pemberian
Kesempatan
Penambahan
waktu
pelaksanaan
pekerjaan yang
disebabkan bukan
oleh penyedia,
contoh peristiwa
kompensasi,
keadaan kahar
Perpanjangan
Waktu
Atau sering
disebut
wanprestasi,
dilakukan karena
penyedia tidak
dapat
menyelesaikan
pekerjaan sesuai
dengan ketentuan
kontrak
Pemutusan
Kontrak
Usulan Solusi Pengadaan Barang/Jasa
Proses percepatan dilakukan
sesuai dengan amanat Pasal
73 yaitu proses pengadaan
pada tahun sebelumnya
untuk pekerjaan yang
membutuhkan waktu lama,
rutin, dan pekerjaan
kompleks
Percepatan
Proses
Pengadaan
Penggabungan paket
pengadaan menjadi satu
paket dan diproses
pengadaan satu kali.
Hemat waktu + tenaga
Konsolidasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa
yang berulang dan barang
bersifat umum, diusulkan
kedalam katalog LKPP
untuk dimasukkan agar
dapat dilakukan melalui e-
Purchasing/shopping
E-Purchasing
dengan
Katalog
Amanat Peraturan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan PerubahannyaPasal 129 ayat (7)
“Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah”
Amanat Peraturan
Draft Final Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan
Perubahannya
• Pasal 1 angka 48Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
• Pasal 21(1) Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
(2) Konsolidasi pengadaan dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
• Pasal 90 ayat (1) huruf dKetentuan lebih lanjut mengenai Konsolidasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah paling lama 120 (seratus
dua puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.