Download - Kualitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Puskes
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat karena
berkaitan dengan kelangsungan hidup. Namun realitanya kesehatan di Indonesia
masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Salah satu hal
yang menunjukan bahwa tingkat kesehatan masih menurun adalah angka kematian
ibu (AKI). Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan
Program Pembangunan PBB 2013, AKI Indonesia masih 220 per 100.000
kelahiran hidup. Sementara negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura,
mencatatkan angka 3, Brunei 24, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59, dan
Filipina 99. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Timor Leste.
(kompas.com: 12 Januari 2015 )
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan
bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas
sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa
setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu dan terjangkau. Berdasarkan undang undang tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa kesehatan merupakan suatu yang esensi dan merupakan hak
asasi manusia untuk memperoleh pelayanana kesehatan yang layak.
2
Realita yang terjadi saat ini pelayanan kesehatan masih dikatakan buruk,
fenomena pelayanan yang buruk dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi
mengenai pelayanan kesehatan. Sekitar 30 persen dari 257 kasus pengaduan
masyarakat yang diterima Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan
Indonesia (YPKKI) diduga kuat tergolong mal praktik. Meski hal itu belum bisa
dibuktikan benar-benar mal praktik, namun tetap saja pasien yang menjadi korban
atas buruknya pelayanan kesehatan terus bertambah. Kasus lain juga dapat dilihat
mengenai pelayanan kesehatan masyarakat miskin, untuk warga kurang mampu
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang amat
sulit. Meskipun pasien tersebut mengalami sakit parah dan membutuhkan
pertolongan secepatnya. Berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak
rumah sakit harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat tersebut mempersulit pasien
dari kalangan yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
(www.indosiar.com )
Pada kelompok masyarakat miskin pengetahuan tentang kesehatan
sangatlah minim, salah satu penyebab minimnya pengetahuan tentang kesehatan
yaitu kurangnya sosialisasi tentang kesehatan yang layak untuk kalangan bawah
dan mahalnya biaya kesehatan yang layak. Hal tersebut menjadi faktor penyebab
tidak setaranya derajat kesehatan yang dimiliki antara orang miskin dan orang
kaya. Mahalnya fasilitas kesehatan yang berada di Rumah Sakit Umum yang
menyebabkan kesempatan yang tidak sama bagi setiap orang untuk menikmati
hak-haknya di bidang kesehatan.
3
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhnya hak hidup
sehat bagi seluruh penduduk Indonesia yang mampu maupun penduduk miskin
atau tidak mampu, bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan terjaminnya hidup
sehat, kewajiban pemerintah dalam menjamin rakyatnya dalam hal kesehatan juga
di amanatkan oleh Undang-undang No. 40 tahun 2004 bahwa pemerintah
seharusnya menjamin kesehatan seluruh masyarakat termasuk rakyat tidak mampu
dan miskin. Oleh sebab itu maka perlu menyediakan program pembangunan
dibidang kesehatan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab perlunya
peningkatan kualitas kesehatan yang ada di Indonsia. Sesuai Undang-undang
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan
adanya JKN ( Jaminan Kesehatan Sosial ), maka seluruh masyarakat Indonesia
akan dijamin kesehatannya. Dengan adanya Undang-undang seperti tersebut maka
pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang terkenal
dengan sebutan BPJS.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama
Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS yang
dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi
hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan
program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
4
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan
sosial yang kuat dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar Negara untuk
menuju kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua
masyarakat, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi
yang stabil.
Salah satu BPJS adalah BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan). BPJS kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
dibentuk dan memiliki tugas khusus dari pemerintah untuk menyelenggarakan
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU
BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS
adalah badan hukum publik. UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan
berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan
menurut UU SJSN ( Sistem Jaminan Sosial Negara ) diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Dalam bidang kesehatan Kota Kediri adalah salah satu kota yang sangat
memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya terutama dalam bidang kesehatan
5
dan pelayanan masyakatnya. Dengan munculnya kebijakan pemerintah mengenai
peningkatan taraf kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, pemerintah Kota
Kediri merespon postif dengan mendukungnya program tersebut. Beberapa rumah
sakit dan puskemas pemerintah sudah menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan.
Tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut mucul masalah terkait dengan
kualitas pelayanan.
Seperti yang diamati pada puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri pada
awal pelaksaan atau tahun pertama pelaksanaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan
pengamatan dan wawancara awal dengan pengguna BPJS di puskesmas wilayah
utara Kota Kediri masih ada beberapa kendala atau keluhan yang dirasakan oleh
pasien mengenai pelayanan BPJS pengguna kartu BPJS Kesehatan. Keluhan
tersebut berkaitan dengan tidak sistematisnya waktu mengantri dalam pelayanan
BPJS yang dilakukan karena masih menggunakan fasilitas yang manual atau
dengan cara manual, hal ini mengakibatkan pasien mengeluh karena lamanya
antrian dan sistematis data yang belum lengkap. Dari adanya program BPJS ini
malah mengakibatkan kualitas pelayanan BPJS menurun karena banyaknya aturan
baru yang membuat pelayanan tidak maksimal, seperti ada beberapa resep obat
yang harus di beli di luar puskesmas. Terbatasnya fasilitas BPJS Kesehatan ini
yang kurang menunjang pelayanan BPJS Kesehatan di puskesmas wilayah utara
Kota Kediri. Kemudian keluhan berkaitan dengan pemberian 1 SEP(Surat
Elegibilitas Peserta) kepada pasien. Sehingga pemeriksaan hanya bisa dilakukan
di satu jenis pelayanan saja. Dari berbagai masalah yang terjadi diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena kualitas pelayanan BPJS
6
Kesehatan di Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri. Dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin di teliti
penulis adalah bagaimana Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di puskesmas kota
wilayah utara Kota Kediri ?
C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan peneliti adalah menjawab permasalahan yang muncul
dari fenomena yang ada dan kemudian di jadikan objek penelitia. Dan
berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
mendiskripsikan bagaimana Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di puskesmas
kota wilayah utara Kota Kediri.
D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Teori
Administrasi Negara dalam bidang kajian Pelayanan public.
7
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Unesa
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan
refrensi dalam rangka menambah dan memperkaya kajian tentang kualitas
pelayanan public yang dibuat oleh pemerintah.
b. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi
pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota wilayah utara
Kota Kediri, agar meningkatnya pelayanan kesehatan di Kota Kediri dan
sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang
diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8
BAB II
Kajian Pustaka
A. Pelayanan Publik
Menurut UU No.25 Tahun 2009,yang dimaksud dengan pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara
dan penduduk atas barang dan jasa, dan atau pelayanan administrasi
yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah untuk melayani keperluan orang atau masyarakat yang yang telah
ditetapkan. Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima
oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara karena
itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang
dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna
(Subarsono, 2008:136). Pengguna yang dimaksudkan di sini adalah warga negara
yang membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Pendapat lain tentang pelayanan publik diungkapkan oleh Pasolong, yang
menjelaskan pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
mengguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
9
kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik
(Pasolong, 2007:128). Ratminto (2006:5) menjelaskan bahwa pelayanan publik
adalah sebuah pelayanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah baik
berupa barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi
masyarakat meliputi pelayanan yang berupa barang, jasa, dan pelayanan
administratif. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima sesuai
dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah
kepada masyarakat terdapat berbagai bidang kehidupan. Setiap pelayanan publik
yang diberikan diharapkan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Oleh
karena itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, yang berkewajiban untuk melaksanakan berbagai tuntutan
masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang diharapkan oleh
masyarakat. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberi
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah diterapkan.
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan
10
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono dan Chandra,
2005). Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka
terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau
inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu instansi.
Dalam Kemenpan Nomer 63 Tahun 2003 setiap penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan,
sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayananProsedur pelayanan yang dbakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
b. Waktu penyelesaianWaktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan
c. Biaya pelayananBiaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan
d. Produk pelayananHasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
e. Sarana dan prasaranaPenyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayananpublik
f. Kompetensi petugas pemberi pelayananKompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan.
11
Sinambela (2008:6) secara teoritik menjelaskan tujuan pelayanan publik
pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lainlain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun
2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar kualitas
pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan. Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
4. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan
12
Dimensi Servqual digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator ukuran
kepuasan pelanggan yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan untuk
mengukur tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan (Zeithaml, dkk.,
dalam Umar, 2005:153), yaitu :
a. Tangibles (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administratif, ruang tunggu, tempat informasi)
b. Reliability (Kemampuan dan kendala untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya)
c. Responsiveness (Kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan pelanggan)
d. Assurance (Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam menyakinkan kepercayaan pelanggan)
e. Empathy (Sikap tegas tetapi juga memberikan perhatian dari pegawai terhadap pelanggan).
Berdasarkan definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang
dilakukan oleh instansi guna memenuhi harapan konsumen atau pasien.
Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan
yakni :
1. Kepentingan umumAdalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.
2. Kepastian hukumPelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.
3. Kesamaan hakTidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
13
4. Keseimbangan hak dan kewajibanPemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. KeprofesionalanSuatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu bidang
6. PartisipatifMendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatifPerlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat dari strata sosial masyarakat tersebut.
8. KeterbukaanSemua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.
9. AkuntabilitasPelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompokFasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.
11. RentanPelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkanketidakpercayaan masyarakat.
12. Ketepatan waktuTarget waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauanTempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika
Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksaaannya pelayanan publik
ditujukan kepada semua masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan
khusus. Pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat menjangkau
semua elemen masyarakat. Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan
mempermudah masyarakat dalam aktivitasnya. Dalam proses kegiatan pelayanan
diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung
jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan
MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 antara lain adalah :
14
1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.
B. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
15
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat
(Azwar, 2007). Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo pelayanan kesehatan
adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan
preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran
masyarakat.
Menurut Levey dan Loomba (dalam Azwar, 2007) pelayanan kesehatan
adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,
kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem
pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan
meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan
rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau
masyarakat, lingkungan.
Pelayanan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat dapat dibedakan
menjadi tiga (Notoatmodjo, 2003:91), yaitu :
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) diperlukan untuk
masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk
meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya :
Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) diperlukan untuk kelompok
masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat
16
ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit tipe C
dan Rumah Sakit tipe D.
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier) diperlukan untuk kelompok
masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan
kesehatan sekunder. Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe
B.
C. Kajian Penelitian Terdahulu tentang Pelayanan Publik di Bidang
Kesehatan
Afriyanti (2014) melakukan penelitian mengenai BPJS dengan fokus
penelitian transformasi PT ASKES (Persero) menjadi badan penyelenggaraan
jaminan sosial (BPJS) kesehatan di kantor BPJS kesehatan cabang Mojokerto.
ujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan transformasi PT ASKES
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan melalui implementasi program Jaminan
Kesehatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang dilakukan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Teknik
analisis yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn yang
terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen
pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi program Jaminan
Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto telah memenuhi keenam
variabel tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti respon negatif
yang diberikan masyarakat yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk ikut
17
serta dalam program Jaminan Kesehatan sehingga dibutuhkan sosialisasi yang
lebih untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program
ini.
Tabel 2.1Perbandingan Penelitian terdahulu dengan Penelitian BPJS
Nama/Tahun
Judul Metode Hasil Perbedaan dengan
penelitian BPJS
Afriyanti (2014)
Transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan di Kantor BPJS kesehatan cabang Mojokerto.
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
Tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto telah memenuhi keenam variabel tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti respon negatif yang diberikan masyarakat yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program ini.
Penelitian Afriani lebih membahas dengan kesiapan untuk menganti program dari ASKES ke BPJS, tetapi penelitian ynag dilakukan oleh peneliti lebih kepada bagaimana kualitas program BPJS yang telah berlangsung selama 1 Tahun
18
D. Kerangka Berpikir
Gambar 2.1Kerangka Berfikir
Latar Belakang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (UU BPJS). Banyak keuhan yang diterima tentang pelayanan BPJS seperti
belum lengkapnya fasilitas BPJS.
Kesehatan merupakan hak manusia yang harus dieujudkan oleh negara sesuai dengan cita cita negara yang ada di UUD 1945, yakni mensejahterahkan bangsa
Mahalnya biaya perawatan kesehatan menimbulkan kurangnya masyarakat miskin mendapakan fasilitas kesehatan yang layak
Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan
Indikator kualitas pelayanan (Zeithaml 2005)
1. Tangibles 2. Reliability 3. Responsiveness 4. Assurance 5. Emphaty
19
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian kualitas pelayanan BPJS ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan
penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan
data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.( (Arikunto
2006: 12). Sedangkan jenis penelitian deskriptif merupakan merupakan penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel
yang satu dengan yang lain(Sugiono 2006 :11). Alasan peneliti memilih jenis
penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif adalah karena
penelitian ini mengambarkan dan memberikan fakta kejadian secara sistematis
mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota Kediri.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian kualitas pelayanan BPJS Kesehatan ini di Puskesmas Kota
wilayah utara Kota Kediri. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena
pertimbangan bahwa puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri merupkan
puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tetapi berdasarkan
observasi awal di lapangan banyak pasien pengguna BPJS Kesehatan mengeluh
mengenai pelayanan puskesmas seperti pasien hanya diberikan 1 SEP(Surat
20
Elegibilitas Peserta), sehingga pemeriksaan hanya bisa dilakukan di satu jenis
pelayanan, kedua ada beberapa resep obat yang harus di beli diluar apotek
puskesmas, minimnya sarana dan prasarana seperti untuk mengumumkan
panggilan juga sangat minim sehingga terkadang pasien yang sedang menunggu
antrian tidak mendengar jika sudah mencapai urutan penggunan kartu BPJS
Kesehatan Sehingga perlunya mengetahui bagaimana kualitas pelayanan BPJS
Kesehatan yang sebenarnya di Puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan(Arikunto, 2006). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pasien di puskesmas Sentono Betek yang
menggunakan BPJS Kesehatan dalam kurun berlakunya BPJS Kesehatan Hingga
di lakukan Penelitian yakni pada bulan mei 2013 hingga Januari 2015. Jumlah
populasi yang terdapat di Puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri dalam kurun
waktu yakni berjumlah ±500pasien.
2. Sampel
Sampel merupkan sebagian wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2010).
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling.
simple random sampling merupakan teknik sampling yang memberikan peluang
yang sama bagi individu yang menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi
21
sampel. Untuk menentukan jumlah sampel penelitian berpedoman kepada Teknik
pengambilan sampel berpedoman dari Arikunto (2006:134), yaitu besarnya
sampel yang akan diambil adalah 10% dari jumlah populasi yakni msayarakat
yang menjadi pasien di Puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri yang
menggunakan kartu BPJS Kesehatan.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data.
Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini adlaha dengan menggunakan
angket, angket merupakanserangkaian pertanyaan yang digunakan untuk
menggungkapkan informasi, baik menyangkut fakta atau pendapat. Dalam
penelitian ini angket akan disebarkan kepada pasien di Puskesmas Kota wilayah
utara Kota Kediri. Berikut adalah kisi-kisi instrumen penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas
Kota wilayah utara Kota Kediri.
Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Variabel
Indikator Item Pertanyaan
Kualitas a. Tangibles (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administratif, ruang tunggu, tempat informasi)
1. Pegawai Puskesmas menyediakan sarana fisik dengan layak
2. Pegawai Puskesmas memberikan informasi BPJS kesehatan dengan Jelas
3. Pegawai Puskesmas memberi pelayanan administrasi dengan transparan
b. Reliability (Kemampuan dan kendala untuk
4. Pegawai Puskesmas menangani permasalahan
22
menyediakan pelayanan yang terpercaya)
mengenai BPJS kesehatan dengan cepat
5. Pegawai Puskesmas memberikan pelayanan secara terpercaya
c. Responsiveness (Kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan pelanggan)
6. Pegawai Puskesmas membantu dengan tepat mengenai pelayanan
7. Pegawai Puskesmas tepat memberikan hak dari pasien pengguna BPJS kesehatan
8. Pegawai Puskesmas cepat tanggap dalam memberikan pelayanan
d. Assurance (Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam menyakinkan kepercayaan pelanggan) .
9. Pegawai puskesmas ramah dalam memberikan pelayanan bagi pasien penggunan kartu BPJS Kesehatan
10. Pegawai Puskesmas sopan santun dalam memberi pelayanan
e. Empathy (Sikap tegas tetapi juga memberikan perhatian dari pegawai terhadap pelanggan)
11. Pegawai puskesmas tegas dalam memberikan pelayanan
12. Pegawai puskesmas memberikan perhatian terhadapa pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan
Sesuai dengan kisi-kisi angket maka pengukuran yang digunakan dalam
instrumen adalah skala likert. Skala likert disebut sebagai metode rating yang
jumlahnya adalah metode peskalaan yang digunakan pada respon setuju-sangat
tidak setuju sebagai dasar penentuan nilai. Pada penelitian ini skala likert
digunakan untuk memberikan arti bagi responden berdasarkan atribut pertanyaan
dengan kriteria peneliaian sebagai berikut:
1. Nilai 1 (satu) untuk jawaban sangat kurang setuju (SKS)
2. Nilai 2 (dua) untuk jawaban Kurang setuju (KS)
23
3. Nilai 3 (tiga) untuk jawaban Cukup Setuju (CS)
4. Nilai 4 (empat) untuk jawaban Setuju (S)
5. Nilai 5 (lima) untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara,
yaitu sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancaara dalam penelitian ini digunakan di awal ketika melakukan
observasi awal. Wawancara awal ini dilakukan kepada pegawai puskesmas dan
pasien yang menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Wawancara ini digunakan
untuk mengetahui permasalahan atau keluhan awal terhadap pelayanan BPJS
Kesehatan di Puskesmas Setono Betek, Kota Kediri
2. Observasi
Observasi Pengumpulan data melalui data pengamatan atau observasi
dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data kuesioner
yaitu dengan melihat kondisi tempat penelitian.
3. Angket atau Kuesioner
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitas pelayanan BPJS
Kesehatan di Puskesmas Kota wilayah utara Kota Kediri adalah dengan
menggunakan angket, angket akan diberikan kepada pengguna jasa pelayanan.
Angket yang disebarkan merupakan angket tentang kualitas pelayanan dengan
indikator, tangibel, reability, responsif, assurence, dan empaty
5. Uji Validitas dan Uji Reabilitas
24
Kuesioner dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Kualitas
Pelayanan penerimaan pengaduan kabupateb Sidoarjo. Namun untuk mengetahui
sejauh mana ketepatan dan kecermatan kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini, maka harus dilakukan dulu suatu uji validitas dan reabilitas. Untuk
itu perlu dilakukan pengujian terhadap kuesioner tersebut, yaitu:
1. Uji Validitas
Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen
bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur, sebagaimana yang
diungkapkan Sugiyono (2006:137) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan
untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu instrumen penelitian sebagai alat
ukur dalam mendapatkan data yang sesuai dengan korelasi masing masing
pernyataan dengan skor total.
Arikunto (2006) juga menyatakan bahwa validitas merupakan suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen.Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas
rendah.Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan
kesahihan data. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa
yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud.
Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan
oleh Pearson, yang dikenal sebagai korelasi product moment.Penelitian ini
menggunakan rumus korelasi dengan angka kasar.
25
rXY = N . ∑ XY −∑ X . ∑Y
√ {N . ∑ X2− (∑ X )2 } {N .∑Y 2−(∑Y )2 }
dengan:
X : Skor per item
Y : Skor total item
Kriteria valid: jika r hitung > r table item
dikatakan valid, dan sebaliknya. Uji validitas ditujukan sebagai uji tentang
kemampuan suatu angket, sehingga benar-benar dapat mengukur apa yang ingin
diukur. Sebuah instrument valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan
dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi
rendahnya validita menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak
menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.
2. Uji realibilitas
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, maka instrumen yang
digunakan untuk mendapatkan data seharusnya merupakan data yang valid dan
reliabel. Maka setelah dilakukan uji validitas pada instrumen penelitian, akan
dilakukan uji reliabilitas pada instrumen penelitian.
Arikunto (2002) mengartikan reliabilitas sebagai suatu instrumen yang
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik.Instrumen yang baik tidak bersifat tendensius dan
mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Secara garis besar, ada
dua jenis reliabilitas, yakni reliabilitas eksternal dan internal. Reliabel instrumen
26
merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu walaupun
instrumen yang valid umumnya reliabel, tetapi pengujian relibilitas instrumen
perlu dilakukan. Dengan kata lain bahwa instrumen penelitian yang reliabel
merupakan instrumen penelitian yang konsisten dan bisa diandalkan. Untuk
mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau
tidak (Sugiono 2006:138)
Penelitian ini menggunakan jenis reliabilitas internal dengan rumus
Spearman-Brown. Dalam teknik ini terdapat dua cara, yaitu belah ganjil-genap
dan belah awal-akhir. Penelitian ini menggunakan teknik belah ganjil-genap.
Rumus Spearman-Brown yang digunakan adalah:
r11=2× r XY
(1+r XY )
Dengan rXY merupakan indeks korelasi dua belahan instrumen.
6. Teknik Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis
deskriptif kuantitatif.Teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan metode
prosentase. Adapun rumus analisis data yang dipakai sebagai berikut:
P= nN
x 100 % Keterangan: P = hasil akhir dalam prosentase
N = skor maksimal
n = skor total yang diperoleh dari hasil angket
Adapun kriteria penilaian dengan menggunakan rumus Sugiyono (2013:228)
adalah data terbesar dikurangi data terkecil dibagi dengan kelas interval. Dalam
27
penelitian ini yakni: (100%-10%) : 5 sama dengan 18% tiap intervalnya. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel penilaian berikut:
Tabel 3.2Kriteria Penilaian
NO. SKOR KRITERIA PENILAIAN
1 10%-28% Sangat Kurang Setuju
2 29%-46% Kurang Setuju
3 47%-64% Cukup Setuju
4 65%-82% Setuju
583%-
100%Sangat Setuju
(Sumber: Sugiyono, 2013:228)
Kriteria penelitian ini sebagai pengkategorian dari hasil prosentase yang
akan digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian tentang masalah yang
diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, dimana hasilnya berupa prosentase,
maka akan dapat menggambarkan keadaan sampel dan selanjutnya dapat ditarik
kesimpulan sehingga dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu
populasi
28
Daftas Pustaka
Arief. 2007. Pemasaran jasa dan kualitas pelayanan. Jakarta: Banyumedia publishing
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :Rineka Cipta.
Azwar, Saifuddin. 2005. Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
BPJS Kesehatan. Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan : online
Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Metedologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi. Jakarta: Rineka Cipta
Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. Bandung: Mandar Maju
Maksum, Ali. 2012. Metodologi Penelitian. Surabaya : UNESA university press
Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Moenir. 2006. Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta: Bumi aksara
Mutaqin, Ahmad. 2006. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Bus Po. Timbul Jaya di Wonogiri, diakses dari http://diglib.unnes.ac.id/gsdt/collect/skripsi.1/import/2936.pdf
Purwoko, B. 2012. Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Untuk Kesejahteraan Rakyat: Antara Harapan Dan Tantangan. (Online (http://www.djsn.go.id/Perlunya%20penerapan%20SPS%20dalam%20implementasi%20SJSN,%205%20Juli%202012.pdf) Diakses 4 September 2014
29
Shihab, A. 2012. Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Online) (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf) Diakses pada tanggal 5 Oktober 2014
Sugiono. 2006. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta
Sugiono. 2011. Statistika untuk penelitian. Bandung : Alfabeta.
Online
Muhsinatih , Fitri dkk.2013. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Kesehatan. Makasar : Universitas Hasanuddin
Putri, Riegel dkk. 2013. Kesiapan PT Askes (Persero) Cabang Manado Dalam Bertransformasi Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
Retnaningsih, ekowati, dkk. 2013. Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum Dan Alternatif Bentuk Penyelenggaraan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Palembang : Universitas Sriwijaya
Usman, S. 2013. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jamkesmas (Studi Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang). (Online) (http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/01/Jurnal-Syarifah-Usman-0910113195.pdf) Diakses 4 Oktober 2014
Zaelani. 2012. Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. (Online) (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf) Diakses pada tanggal 4 Oktober 2014
Dokumen Perundang Undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
30
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional