1
Lampiran : VI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,
belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
2
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai
peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna
untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi
yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:
1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Untuk memenuhi tujuan, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan dan belanja yang dikelola oleh Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas
akuntansi pelaporan yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Pendapatan.
(b) Laporan Realisasi Anggaran.
(c) Neraca.
(d) Catatan Atas Laporan Keuangan.
3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor
130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
5049.
4
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Republlik Indonesia Nomor 95 tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014
tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor
17);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014
tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
5
Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jaw Tengah Tahun
2014 Nomor 80);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun
2014 nomor 81);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015;
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900 /
016265 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, dan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, maka sistematika Laporan
Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
II. Neraca Komparatif
III. Laporan Realisasi Anggaran
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1 Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Secara Umum
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Target yang telah ditetapkan
6
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari
Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintah
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos – Pos Neraca
5.1.1 Aset
5.1.2 Kewajiban
5.1.3 Ekuitas Dana
5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2.1 Pendapatan
5.2.2 Belanja
5.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan
5.3.2 Beban
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
Lampiran Tambahan
7
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
Dalam visi Gubernur Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang
terbagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan
kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara
Ekonomi, dan berkepribadian sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan
dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai
keutamaan “ Mboten Ngapusi, mboten korupsi “.
Dalam merealisai visi tersebut ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan dalam pencapaian tujuan maka ditetapkan 7
(tujuh) misi Pembagunan Jawa Tengah yaitu :
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat dibidang Politik, Berdikari dibidang Ekonomi, dan
berprikebadian di bidang Budaya.
2. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang
berkeadilan,menanggulangi kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah an Provinsi Jawa
Tengah yang bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi”.
4. Memperkuat kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan proses Pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.
7. Menigkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dalam melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah strategi
pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara kesinambungan
dan berkelanjutan.
2.2. Kebijakan Keuangan
8
Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dikelola sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara
spesifik pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi
komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa: “keuangan
daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, trasnparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system terintegrasi,
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”.
9
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara
Umum
Pada tahun 2014 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai
unsur pelayanan dalam mendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 5 (lima) program
kegiatan dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15
Kegiatan dengan penyerapan dana sebesar Rp 19.209.315.480,-
dari anggaran sebesar Rp 23.260.961.000,- dan capaian kinerja
sebesar 82.58%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari
10 Kegiatan dengan penyerapan dana sebesar
Rp15.142.360.472,- dari anggaran sebesar Rp 16.832.715.000,-
dan capaian kinerja sebesar 89.96%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan
dengan penyerapan dana sebesar Rp 1.745.910.600,- dari
anggaran sebesar Rp 1.820.997.000,- dan capaian kinerja
sebesar 95.88%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari
1 kegiatan dengan penyerapan dana sebesar Rp 1.106.600.000,-
dari anggaran sebesar Rp 2.972.000.000,- dan capaian kinerja
37.23%.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah terdiri dari 11 kegiatan dengan penyerapan dana sebesar
Rp30.987.833.909,- dari anggaran sebesar Rp50.691.085.000,-
dan capaian kinerja sebesar 61.13%.
Dari realisasi anggaran dan capaian target kinerja di atas merupakan
anggaran dan capaian kinerja setelah perubahan dan secara keseluruhan
belanja langsung yang terserap sebesar Rp 68.192.020.461,- dari anggaran
sebesar Rp 95.577.758.000,- dan capaian kinerja 71.35%.
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang
telah ditetapkan
Secara keseluruhan Capaian Kinerja Fisik tidak mencapai 100%, hal
ini disebabkan oleh
10
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yaitu
1.1 Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda
Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Dalam Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan
Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa
Tengah Penyediaan Dana Sebesar Rp 13.838.695.000,-
dengan realisasi dana sebesar Rp 7.067.974.404,- atau
sebesar 51.07% dengan capaian fisik sebesar 74.00% dari
target yang telah direncanakan dalam Program Legislasi
Tahun 2014 sebanyak 20 Raperda yang terdiri dari 17
Raperda eksekutif/inisiatif dan 3 Raperda Komulatif
terbuka serta 2 Peraturan DPRD. Disamping itu, telah
dihasilkan 46 Keputusan DPRD yang satu diantaranya
berupa Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2013. Dari 20
Raperda tersebut yang telah ditetapkan sebanyak 13
Raperda, 1 Raperda ditarik karena adanya Keputusan MK
yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian, 1 Raperda eksekutif tentang SOTK belum
disampaikan kepada DPRD karena masih menunggu
Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, 5 Raperda telah selesai dikaji Badan
Legislasi, siap disampaikan dalam Paripurna yaitu :
a. Pengelolaan Energi di Jawa Tengah.
b. Keolahragaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
c. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes
– Tegal – Slawi – Pemalang.
d. Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah .
e. Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
1.2 Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik
Dalam Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik penyediaan
dana sebesar Rp 566.195.000,- realisasi keuangannya
sebesar Rp 186.446.525,- atau sebesar 32.93% dengan
realisasi fisik sebesar 60.00%.
1.3 Kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dalam Kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah
penyediaan dana sebesar Rp 438.168.000,- realisasi
keuangannya sebesar Rp 229.656.225,- atau sebesar
52.41% dengan realisasi fisik sebesar 80.00%.
11
1.4 Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan
Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan
Peraturan Perundang-undangan dengan penyediaan dana
sebesar Rp 3.000.000.000,- realisasi sebesar
Rp 1.187.984.069,- atau sebesar 39,60% dengan realisasi
fisik sebesar 92,00%.
1.5 Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah serapan
keuangan sebesar Rp 9.490.879.948,- atau sebesar
83,41% dari dana yang tersedia Rp 11.378.520.000,-
dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
1.6 Kegiatan Dialog Interahktif Pimpinan Dewan, Anggota
Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jateng melalui
media massa
Kegiatan Dialog Interahktif Pimpinan Dewan, Anggota
Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jateng melalui
media massa dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp 135.000.000,- realisasi dana sebesar
Rp 91.440.000,- atau sebesar 67,73% dengan capaian
fisik sebesar 75,00%.
1.7 Kegiatan Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan
Kegiatan Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan
serapan keuangannya sebesar Rp. 801.867.245,- atau
sebesar 63,62% dengan penyediaan dana sebesar
Rp. 1.260.500.000,- dengan capaian fisik sebesar 78,00%.
1.8 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal serapan
keuangannya sebesar Rp 1.106.600.000,- atau sebesar
37,23% dari dana sebesar Rp 2.972.000.000,- dengan
realisasi phisik sebesar 90,00%.
Dari 38 kegiatan terdapat 8 kegiatan yang tidak selesai 100 %
sebagaimana tersebut di atas. Hal ini disebabkan oleh :
a. Adanya kegiatan Pilihan Legislatif, Pilkada dan Pilpres.
b. Tidak semua anggota dewan mengikuti kegiatan karena waktunya
bersamaan.
c. Keterlambatan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang
mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
12
d. Pembahasan Raperda tidak sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
e. Beberapa Naskah Akademi dan draf yang disampaikan belum
memenuhi ketentuan sehingga perlu kajian yang lebih mendalam.
f. Kegiatan ada yang tidak dilaksanakan karena disesuaikan kebutuhan
Dewan.
g. Dalam pelaksanaanya tidak semua anggota mengikuti Kegiatan
karena bersamaan dengan kegiatan / tugas yang lain sehingga dana
tidak dapat terserap 100%.
Penjelasan dana yang tidak terserap pada masing-masing kegiatan
sebagaimana matrik realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat
DPRD Provinsi Jateng Tahun 2014 sebagai berikut :
13
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah mempunyai entitas akuntansi berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diwajibkan
menyelenggarakn akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Laporan
Keuangan tersebut disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PP-SKPD) yang dalam hal ini
dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Tengah dibantu oelh Petugas yang melaksanakan fungsi perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi.
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan dan belanja serta pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas
dalam neraca.
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan meliputi :
4.3.1 Kas di Kas Daerah.
Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
dugunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada Bank
Jateng.
4.3.2 Kas di bendahara pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari
sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke kas
14
daerah pertanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran
mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran.
Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau
dikeluarkan berdasarkan nominal.
4.3.3 Kas di bendahara penerima
Kas di bendahara penerima merupakan kas yang menjadi
tanggung jawab bendahara penerima yang berasal dari
pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah,retribusi
tempat penginapan/Wisma/Villa dan penerimaan lain-lain
yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas di
bendahara penerima diakui pada saat menerima pendapatan
atau menyetor ke Kas Daerah berdasarkan nilai nominal.
4.3.4 Tanah
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.
4.3.5 Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai
dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian,
biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh
serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat
digunakan.
4.3.6 Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun
gedung sampai dengan siap untuk digunakan. Sedangkan
biaya ini meliputi harga beli tanah dan atau tanah beserta
kontruksi/bangunan dan biaya lainnya.
4.3.7 Aset Tetap lainnya
Aset tetap lainnya meliputi semua pembelian/pengadaan
peralatan dan perlengkapan serta kendaraan bermotor.
Peralatan dan Perlengkapan serta kendaraan bermotor
diukur dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
sampai dengan siap digunakan.
4.3.8 Pendapatan
Pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima
oleh Bendahara Penerima.
4.3.9 Belanja
15
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Bendahara Pengeluaran.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
16
BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos – Pos Neraca
5.1.1 Aset
5.1.1.1 Aset Lancar
5.1.1.1.1 Kas
5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
No Uraian 2014 2013
1 Kas di Bendahara Pengeluaran - 2.286.227.984
Jumlah
-
2.286.227.984
5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
No Uraian 2014 2013
- -
Jumlah
-
-
5.1.1.1.2 Persediaan
5.1.1.1.2.1 Persediaan Bahan Pakai Habis
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah
Satuan Harga Satuan
Nilai Persediaan
1 ATK dan Cetak 27.816.000
Jumlah
27.816.000
5.1.1.1.2.2 Persediaan Obat - obatan
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah
Satuan Harga Satuan
Nilai Persediaan
1 Obat – obatan 1.552.430
Jumlah
1.552.430
5.1.1.1.3 Aset Tetap
No Uraian 2014 2013
1 Tanah 27.113.250.000 27.113.250.000
2 Peralatan dan Mesin 62.077.741.339 57.496.677.439
3 Gedung dan Bangunan 36.655.635.165 34.463.594.165
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.560.616.000 1.091.828.000
5 Aset Tetap Lainnya 728.339.983 627.739.983
6 Konstruksi dalam Pengerjaan - -
Jumlah
128.135.582.487
120.793.089.587
Rincian mutasi asset tetap terdiri dari :
17
Penambahan 2014
Belanja Modal 7.535.764.000
Belanja Barang/Jasa
Hibah
Mutasi Masuk
Reklasifikasi 1.266.173.000
Koreksi
Penilaian
Jumlah 8.801.937.000
Pengurangan
Penghapusan
Ekstrakontable 193.271.100
Reklasifikasi 1.266.173.000
Hibah
Mutasi Keluar
Koreksi
Jumlah 1.459.444.100
5.1.1.1.3.1 Tanah No Uraian 2014 2013
1 Tanah 27.113.250.000 27.113.250.000
5.1.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin No Uraian 2014 2013
1 Alat – alat Berat 1.235.632.100 1.193.632.100
2 Alat Angkutan 25.979.487.953 25.648.513.953
3 Alat dan Rumah Tangga 33.040.995.886 29.059.725.989
4 Alat Studio dan Komunikasi 1.638.930.400 1.412.110.400
5 Alat Kedokteran 182.695.000 182.695.000
Jumlah
62.077.741.339
57.496.677.442
5.1.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan No Uraian 2014 2013
1 Gedung 36.470.770.165 34.278.729.165
2 Bangunan 184.865.000 184.865.000
Jumlah
36.655.635.165
34.463.594.165
5.1.1.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan No Uraian 2014 2013
1 Konstruksi Jalan dan Jembatan 387.415.000 192.020.000
2 Bangunan air (Irigasi) 1.173.201.000 899.808.000
3 Instalasi - -
4 Jaringan - -
Jumlah
1.560.616.000
1.091.828.000
5.1.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya No Uraian 2014 2013
1 Buku Perpustakaan 216.484.983 191.484.983
2 Barang Bercorak Seni dan Budaya 511.855.000 436.255.000
3 Hewan, Ternak dan tanaman - -
18
Jumlah 728.339.983 627.739.983
5.1.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan
No Aset
Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan
Nilai Sisa Th 2014 Nilai Sisa Th 2013
1 Peralatan
dan Mesin
62.077.741.339,00 44.451.113.829,70 17.626.627.509.30 12.318.021.768,13
2 Gedung,
Bangunan
&
Monumen
36.655.635.165,00 15.022.779.944,03 21.632.855.220,97 20.057.413.345,09
3 Jalan,
Irigasi &
Jaringan
1.560.616.000,00 462.537.149,99 1.098.078.850,01 163.334.169,09
JUMLAH 100.293.992.504,00 59.936.430.923,72 40.357.561.580,28 32.538.769.283,31
5.1.1.1.3.7 Aset lainnya No Uraian 2014 2013
1 Alat dan Rumah Tangga - 987.764.250
Jumlah
-
987.764.250
5.1.2 Kewajiban
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
No Uraian 2014 2013
1 Kewajiban Jangka Pendek - -
Jumlah
-
-
5.1.3 Ekuitas Dana
5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar No Uraian 2014 2013
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) - 2.286.227.984
2 Pendapatan yang ditangguhkan - -
3 Kas di Bendahara BLUD hutang pihak ketiga (non SILPA)
- -
4 Cadangan Piutang - -
5 Cadangan Persediaan 29.368.430 6.282.336
6 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
- -
Jumlah
29.368.430
2.292.510.320
5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi
No Uraian 2014 2013
1 Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang
- -
2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 68.199.151.563,28 93.219.750.751,30
3 Diinvestasikan dalam Aset lainnya - 987.764.250,00
4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
- -
19
Jumlah
68.199.151.563,28
94.207.515.001,30
5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2.1. Pendapatan
5.2.1.1 Pendapatan Restribusi Daerah. No Uraian 2014 2013
1 Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 246.000.000 243.600.000
2 Retribusi Tempat Penginapan/Villa 619.275.000 587.680.000
Jumlah
865.275.000
831.280.000
5.1.1.2 Lain – lain Pendapatan asli Daerah yang sah
No Uraian 2014 2013
1 Penerimaan lainnya - 127.524
Jumlah
-
127.524
5.2.2 Belanja Operasi
5.2.2.1 Belanja Pegawai No Uraian 2014 2013
I Belanja Tidak Langsung 17.895.077.994 12.515.861.192
II Belanja Langsung 1.771.476.500 2.321.070.500
Honorarium PNS 962.955.000 823.290.000
Honorarium Non PNS 628.903.000 1.315.890.000
Uang Lembur 179.618.500 181.890.500
Jumlah I + II
19.666.554.494
14.836.931.692
5.2.2.2 Belanja Barang
No Uraian 2014 2013
1 Belanja Bahan Pakai Habis 3.192.457.740 1.765.604.220
2 Belanja Bahan/Material 217.205.500 213.720.239
3 Belanja Jasa 4.339.022.459 4.406.810.299
4 Belanja Premi Asuransi 3.261.792.680 1.714.266.610
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.277.950.150 3.079.467.575
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.307.377.925 2.566.195.080
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
818.300.000 1.182.300.000
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 470.650.000 365.035.000
9 Belanja Sewa Alat Berat - -
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
2.598.129.300 3.296.163.300
11 Belanja Makanan dan Minuman 5.660.185.400 7.641.680.130
12 Belanja pakaian Dinas dan Atributnya 1.504.540.600 908.610.000
13 Belanja Pakaian Kerja 46.500.000 46.500.000
14 Belanja Pakaian Khusus dan hari – hari tertentu
167.316.000 171.665.000
15 Belanja Perjalanan Dinas 25.685.807.807 29.893.313.933
20
16 Belanja Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
1.100.750.000 2.023.950.000
17 Belanja Pemeliharaan 6.236.794.400 7.086.311.200
Jumlah
58.884.779.961
66.361.592.586
5.2.3 Belanja Modal
5.2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
No Uraian 2014 2013
1 BM Pengadaan Tanah - -
Jumlah
-
-
5.2.3.2 Belanja Peralatan dan Mesin
No Uraian 2014 2013
1 BM Pengadaan Alat – alat berat - -
2 BM Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor
330.974.000 6.637.893.000
3 BM Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat tidak Bermotor
- -
4 BM Pengadaan Alat – alat Angkutan Air Bermotor
- -
5 BM Pengadaan Alat – alat Angkutan Air Tidak Bermotor
- -
6 BM Pengadaan Alat – alat Angkutan Udara
- -
7 BM Pengadaan Alat – alat Bengkel - -
8 BM Pengadaan Alat – alat Pengolahan Pertaniaan dan Perternakan
- -
9 BM Pengadaan Peralatan - -
10 BM Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.125.703.700 1.106.055.000
11 BM Pengadaan Komputer 462.190.000 440.365.000
12 BM Pengadaan Meubelair 740.525.000 1.782.979.000
13 BM Pengadaan Peralatan Dapur 108.601.300 693.823.900
14 BM Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
21.406.000 41.433.200
15 BM Pengadaan Alat – alat Studio 121.650.000 -
16 BM Pengadaan Alat – alat Komunikasi 373.436.000 373.802.000
17 BM Pengadaan Alat – alat Ukur - -
18 BM Pengadaan Alat – alat Kedokteran - -
19 BM Pengadaan Alat – alat Laboratorium - -
Jumlah
4.284.486.000
11.076.351.100
5.2.3.3 Belanja Gedung dan Bengunan
No Uraian 2014 2013
1 BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
3.150.678.000 3.531.035.500
Jumlah 3.150.678.000 3.531.035.500
5.2.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
No Uraian 2014 2013
1 BM Pengadaan Konstruksi Jalan - -
2 BM Pengadaan Konstruksi Jembatan - -
3 BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Air - -
21
4 BM Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
- -
5 BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
- -
Jumlah - -
5.2.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
No Uraian 2014 2013
1 BM Pengadaan Buku/Perpustakaan 25.000.000 24.997.000
2 BM Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
75.600.000 -
3 BM Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
- -
4 BM Pengadaan Alat – alat Persenjataan/Keamanan
- -
Jumlah
100.600.000
24.997.000
5.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional
5.3.1. Pendapatan
5.3.1.1 Pendapatan Restribusi Daerah.
No Uraian 2014 2013
1 Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 246.000.000 243.600.000
2 Retribusi Tempat Penginapan/Villa 619.275.000 587.680.000
Jumlah
865.275.000
831.280.000
5.3.1.2 Lain – lain Pendapatan asli Daerah yang sah
No Uraian 2014 2013
1 Penerimaan lainnya - 127.524
Jumlah
-
127.524
5.3.2. Belanja
5.3.2.1. Beban Operasi
5.3.2.1.1 Beban Pegawai
No Uraian 2014
1 Beban Pegawai 19.666.554.494,00
Jumlah
19.666.554.494,00
5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
No Uraian 2014
1 Beban Persediaan 13.072.497.071,00
2 Beban Jasa 11.284.209.055,67
3 Beban Pemeliharaan 7.514.744.550,00
4 Beban Perjalanan Dinas 25.685.807.807,00
5 Beban Penyusutan 7.722.803.603,58
6 Beban Penghapusan Aset 987.764.250,00
7 Beban Lain – lain 1.100.750.000,00
22
JUMLAH 67.368.576.337,25
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.1 Ekuitas Awal
Ekuitas awal tahun 2014 sebesar Rp 96.500.025.321,30 berasal dari:
1. Ekuitas Dana Lancar Tahun 2013 yang terdiri dari :
a. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar
Rp 2.286.227.984,00
b. Cadangan Persediaan sebesar Rp 6.282.336,00
2. Ekuitas Dana Investasi Tahun 2013 yang terdiri dari :
a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar
Rp 93.219.750.751,30
b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar
Rp 987.764.2580,00
5.4.2 Surplus / Defisit
Surplus / Defisit dari Laporan Operasional adalah defisit
( Rp 3.348.594.351,93 ) yang berasal dari :
1. Surplus/Defisit Laporan Operasional defisit sebesar
( Rp 86.284.189.822,93 ) terdiri dari :
Jumlah Pendapatan Rp 865.275.000,00 dikurangi jumlah beban
Rp 87.149.464.822,93.
2. RK PPKD sebesar Rp 85.221.823.455,00
3. Kas Bendahara defisit sebesar ( Rp 2.286.227.984,00 )
merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Rp 2.286.227.984,00
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
defisit sebesar ( Rp 24.833.559.584,44 ) merupakan
a. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2014 adalah defisit
( Rp 193.271.100,00 ) terdiri dari :
- Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Ekstracontable
2014) sebesar Rp 190.541.100,00
- Pengurangan Alat Studio dan Komunikasi (Ekstracontable
2014) sebesar Rp 2.730.000,00
b. Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap Tahun 2014 adalah
defisit ( Rp 24.640.288.484,44 ) terdiri dari :
- Peralatan dan Mesin bertambah Rp 24.286.151.642,70
23
- Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah Rp 354.136.841,67
- Gedung, Bangunan dan Monumen bertambah Rp. 0,02
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
1. Gambaran Umum.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya SekretarisDPRD dibantu oleh 4
(empat) Kepala Bagian yaitu :
1. Bagian Umum membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Rumah Tangga
c. Sub Bagian Perlengkapan
2. Bagian Keuangan membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan Dan Anggaran
b. Sub Bagian Akuntansi
c. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan, membawahkan:
a. Sub Bagian Rapat Dan Risalah
b. Sub Bagian Komisi Dan Kepanitiaan
c. Sub Bagian Perundang-Undangan
4. Bagian Humas Dan Pengkajian, membawahkan:
a. Sub Bagian Humas Dan Publikasi
b. Sub Bagian Protokol Dan Aspirasi
c. Sub Bagian Pengkajian Dan Pengembangan
2. Visi, Misi dan Tujuan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD provinsi
Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mempunyai Visi “Mewujudkan Sekretariat DPRD yang
berkemampuan mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya menuju DPRD yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel”.
24
Adapun Misi Sekretariat DPRD dalam mendukung peran dan fungsi
DPRD tersebut adalah :
a. Meningkatkan Kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
b. Memfasilitasi secara admionistrasi dalam pelaksanaan tupoksi
DPRD
c. Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan Stake Holder
d. Mendukung Fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan
eksekutif
e. Memfasilitasi administrasi keuangan secara Transparan dan
Akuntabel dalam pelaksanaan tupoksi DPRD.
Sesuai dengan misi tersebut di atas maka Sekretariat DPRD
mempunyai tujuan Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
kelembagaan agar memiliki kemampuan jangka panjang untuk mewujudkan
Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dalam jangka pendek
melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
3. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun gambar Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
25
BAB VII
PENUTUP
Demikian Catatan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang merupakan
cerminan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Laporan
Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nonor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengqan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang
Perubahan ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kami berharap sajian Laporan Keuangan ini dapat memberikan
informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap system pelaporan
dan capaian kinerja sebagai pijakan dalam menentukan langkah-langkah
strategis untuk tahun-tahun yang akan datang dalam menyusun laporan
keuangan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas
pertanggungjawaban, independent dan keterbukaan dalam pengelolaan
keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJawa
Tengah.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Tanda Tangan
PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19610822 199103 1 005