Download - Lap Tahunan 2010
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
REVITALISASI KOPERASI DAN UKMMENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT
KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2010
Struktur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia per Januari 2011
Kata Pengantar
Pendahuluan
Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II
Capaian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKMTahun Anggaran 2010
Perkembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bantuan Perkuatan
Dukungan Anggaran
Kredit Usaha Rakyat
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Deputi Kementerian
Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
Bidang Produksi
Bidang Pembiayaan
Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UKM
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
Badan Layanan Umum
Mitigasi Bencana Alam
Kerjasama Dalam Negeri
Kerjasama Luar Negeri
Program Strategis Tahun 2011
Penutup
4
7
8
10
16
24
30
32
36
50
58
60
94
106
124
156
184
204
234
252
264
276
314
320
Daftar Isi
4 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 5Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 5Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKMDR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA
Sekretaris KementerianDrs. Guritno Kusumo, MM
InspekturDrs. Soenarya Kosasih, MSi, Ak
Deputi Bidang Kelembagaan KUKM
Untung Tri Basuki, SH, SPn
Deputi Bidang Produksi
Drs. Braman Setyo, MSi
Deputi Bidang Pembiayaan
DR. Ir. Pariaman Sinaga, MM
Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
Drs. Neddy Rafinaldy H, MS
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ir. Agus Muharram, MSP
Deputi Bidang Pengembangan
dan Restrukturisasi Usaha
DR. Ir. Choirul Djamhari, MSc
Deputi Bidang Pengkajian
UKMK
Ir. I Wayan Dipta, MSc
Struktur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia per Januari 2011
Para Deputi Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2010 terdiri dari:
1. Drs. Guritno Kusumo, MM; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Untung Tri Basuki, SH, SPN; Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
3. Muzni HA Djalil, SH; Deputi Bidang Produksi.
4. Ir. Agus Muharram, MSP; Deputi Bidang Pembiayaan.
5. Ikhwan Asrin, SE, MSi; Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
6. Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. DR. Ir. Choirul Djamhari, M.Sc; Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
8. Ir. I Wayan Dipta, M.Sc; Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011 telah dilakukan pergantian/mutasi Deputi Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:
1. Drs. Braman Setyo, M.Si menggantikan Muzni HA Djalil, SH selaku Deputi Bidang Produksi.
2. DR. Ir Pariaman Sinaga, MM menggantikan Ir. Agus Muharram, MSP selaku Deputi Bidang Pembiayaan.
3. Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS menggantikan Ikhwan Asrin, SE, MSi selaku Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
4. Ir. Agus Muharram, MSP menggantikan Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 7Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kata Pengantar
Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM berkat arahan, petunjuk dan peran utama Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang selalu memberikan arahan dan petunjuk secara rutin pada rapat-rapat kabinet dan arahan-arahan yang diberikan setiap saat. Begitu pula berkat bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh berbagai pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, kesempatan ini merupakan momentum untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan kepada kami dalam menunaikan tugas yang dipercayakan untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya sehingga tugas-tugas dan tanggung jawab ini dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2009–2010 ini, harus dilanjutkan dan mampu menjadi pemicu pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya. Secara periodik, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk secara transparan menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugas pembangunan di bidang Koperasi dan UKM yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Informasi ini dirangkum dalam sebuah Buku yang sekaligus juga merupakan Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM dan kali ini diberi judul “Revitalisasi Koperasi dan UKM Menuju Kesejahteraan Rakyat”. Dalam buku ini disajikan catatan-catatan mengenai pencapaian kinerja Koperasi dan UKM dan terobosan-terobosan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2010. Disadari bahwa tantangan pembangunan Koperasi dan UKM di era pasar global tentu bukanlah hal yang mudah. Tersirat sekilas dalam buku ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, tetapi juga dengan program/ kegiatan aksi pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan berupaya mendorong bertumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM yang kreatif, mandiri dan berdaya saing. Hal ini dimaksudkan agar Koperasi dan UKM sebagai entitas usaha mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional dan Koperasi dan UKM yang merupakan sektor ekonomi yang dominan mampu berperan sebagai pendorong eskalasi pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi bersama terhadap capaian dan rencana aksi ke depan agar semakin optimal dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UKM untuk mencapai masyarakat sejahtera.
Jakarta, 31 Desember 2010Menteri Negara
DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA
8 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 9Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pendahuluan
Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan tersebut. Dengan potensi jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang kita miliki, program pemerataan pembangunan termasuk pembangunan ekonomi menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas ditengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM berperan dalam pembangunan, khususunya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).
Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, baik dalam kondisi normal maupun krisis, sehingga Koperasi dan UKM menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Melihat potensi dan kondisi obyektif tersebut, maka Koperasi dan UKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
Di sisi lain dengan berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerja sama ekonomi antar negara, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha Koperasi dan UKM.
Dengan pemahaman yang utuh terhadap potensi dan peran Koperasi dan UKM tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebangsaan, bahwa keberadaan Koperasi dan UKM merupakan komponen yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Bahkan di banyak negara maju, Koperasi dan UKM menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM harus didukung oleh semua pihak untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan menghantarkan pada kondisi Koperasi dan UKM yang lebih baik.
VISIMenjadikan Koperasi dan Usana Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM) sehat dan kuat.
MISIMemberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
11Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU II
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bab 1
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menentukan Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, adalah membuat kebijakan yang sangat dibutuhkan dan memudahkan dalam hal akses pembiayaan bagi pelaku Koperasi dan UKM dengan perbankan yaitu melalui penyerapan Kredit Usaha Rakyat.
1. Perluasan akses KUR melalui penambahan bank pelaksana KUR. Latar belakang dari program ini adalah masih terbatasnya volume penyaluran KUR serta kapasitas dan jangkauan layanan oleh bank pelaksana. Hasil yang dicapai adalah:
• Bertambahnya bank pelaksana KUR (semula 6 bank menjadi 19 bank), keikutsertaan Bank BPD sebagai bank daerah untuk meningkatkan sebaran geografis bank pelaksana KUR.
• Bertambahnya bank pelaksana KUR untuk meningkatkan:
a. Volume penyaluran KUR.
b. Debitur yang akan mengakses KUR, sehingga persoalan permodalan Koperasi dan UKM dapat diatasi.
• Tercapainya program pemerintah untuk menyalurkan Rp 20 triliun/tahun selama periode tahun 2009–2014.
2. Memperluas program Diklat dan Pendidikan Vocational bagi pelaku UKM.Latar belakang program ini adalah: masih rendahnya keterampilan SDM Koperasi dan UKM, kurangnya penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan terbatasnya sarana balai diklat yang memadai. Hasil yang dicapai adalah:
• Tersedianya pedoman mengenai perluasan program diklat dan pendidikan vocational bagi Koperasi dan UKM.
• Telah dilaksanakannya diklat keterampilan teknis peningkatan industri kreatif diikuti oleh sebanyak 270 orang.
• Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program antar pelaku pengembangan SDM Koperasi dan UKM yang diikuti oleh 135 orang.
• Telah dilaksanakannya Diklat sertifikasi pengelola KJK dalam rangka penerapan SKKNI diikuti oleh sebanyak 120 orang.
12 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 13Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
3. Perluasan One Village One Product (OVOP)Potensi unggulan daerah UKM yang harus digali secara maksimal dengan memproduksi produk yang memiliki nilai tambah, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi produk-produk unggulan daerah, memaksimalkan peran koperasi dalam memasarkan produk unggulan daerah dan penjabaran Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil yang dicapai adalah:
• Tumbuhnya sentra-sentra produk unggulan spesifik daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
• Terintegrasinya kegiatan produk-produk unggulan daerah dari hulu sampai hilir melalui wadah koperasi.
• menungkatnya keterlibatan lintas pelaku (stakeholders) dalam pengembangan ekonomi daerah.
4. Revitalisasi pasar tradisional.Kondisi pasar tradisional yang kurang representatif dan pertumbuhannya yang negatif serta pelaksanaan amanat UU No. 20/2008 tentang UMKM, Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta membuka kesempatan berusaha dengan memberikan kepastian lokasi usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil. Hasil yang dicapai adalah:
• Terwujudnya revitalisasi unit pasar tradisional di 80 Kab/Kota pada 31 provinsi.
• Tersedianya kepastian tempat usaha bagi pedagang tradisional usaha mikro dan kecil.
• Dengan tersedianya pasar yang representatif akan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional usaha mikro dan kecil.
• Terserapnya 43.280 orang tenaga kerja dilingkungan pasar tradisional yang telah dibangun (asumsi 4 tenaga kerja x 80 pedagang x 129 unit).
Kunjungan Wirausaha Muda Berprestasi
ke UKM Gallery
Rangkaian kegiatan Menteri Negara
Koperasi dan UKM dalam rangka
pengembangan OVOP, Bali
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan Koordinasi dalam Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Sulawesi Utara
14 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 15Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM meresmikan
serta meninjau Pasar Tradisional Movila KOPPaS
Bintang Terang Sulawesi Tenggara, 2 Juli 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
meninjau PKl jembatan Suramadu, Jawa Timur,
13 Februari 2010
17Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bab 2
Kerja keras yang dilaksanakan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 menggembirakan, prestasi ini bisa dilihat dari capaian-capaian yang melampaui target.
Peningkatan SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti diklat ditargetkan 3.165, terealisasi 4.035 (127,49%). Kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi inovasi ditargetkan 350, terealisasi 425 (121%). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi pemasaran ditargetkan 60, terealisasi 81 (135%). Dan seterusnya, lebih konkritnya disajikan dalam tabel- tabel.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini sebagai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
18 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 19Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN UKM
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi pemasaran
60 81 135%
Terwujudnya Smesco UKM menjadi icon industry dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Nasional
150 KUKM Mitra, 827 KUKM terlayani
827 KUKM terlayani
100%
Meningkatnya usaha UKM sentra produksi di daerah tertinggal/terisolir
25 25 100%
Revitalisasi pasar tradisional 34 34 100%
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN PELAKU USAHA
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASEPENGEMBANGAN KEMITRAAN KOPERASI DAN
UKM DENGAN PELAKU USAHAMeningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan
sistem resi gudang10 12 120%
CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM
Meningkatnya UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi inovasi 350 425 121%
Meningkatnya UMKM dalam penerapan standarisasi manajemen mutu dalam pengembangan usaha
125 300 240%
Meningkatnya UMKM yang memanfaatkan dan mensertifikasi sistem HKI (SNI, ISO, HKI, halal dan keamanan pangan)
600 683 113,8%
Meningkatnya Koperasi dan UKM dalam melakukan transaksi bisnis, kerjasama usaha dan pemanfaatan teknologi informasi
400 422 105%
Meningkatnya usaha skala Mikro dan Kecil Sentra Produksi di daerah tertinggal 480 500 104,17%
Berkembangnya jumlah klinik restrukturisasi usaha untuk pendamping Koperasi dan UKM
10 10 100%
CAPAIAN KINERJA PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM
Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui Surat Utang Koperasi (SUK)
300 UMKM 300 UMKM 100%
Meningkatnya kapasitas pendamping dalam pengembangan usaha Koperasi dan UKM dan wirausaha baru
100 Pendamping 100 Pendamping 100%
Terfasilitasinya pendampingan bagi Koperasi Prospek Mandiri dan meningkatnya calon wirausaha baru
40 koperasi 310 KUMKM40 koperasi 310
KUMKM100%
PENCAPAIAN KINERJA PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI PERSENTASE
PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM
Tertatanya peraturan Perundang-undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM
3 3 100%
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik
yang sektoral maupun spesifik daerah40 98 245%
Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi
dan UMKM4 12 300%
Tersedianya model-model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi
dan UMKM1 1 100%
Pada tahun anggaran 2010, pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi & UKM secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Hal ini terlihat pada tabel capaian kinerja di atas bahwa berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan telah mencapai 100%, bahkan pada beberapa sasaran kinerja mencapai 245% dan 300%.
Tahun 2009, telah dilakukan revitalisasi pasar tradisional sejumlah 89 unit dengan anggaran APBN-P dan 5 unit dengan anggaran APBN reguler.
20 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 21Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2010
NO PROGRAM PAGU/RENCANA REALISASI CAPAIAN (%) SISA
I PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM 56.501.947.000 51.324.004.085 90,83 5.177.942.915
1Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja
dan Anggaran7.000.000.000 6.679.808.378 95,42 320.191.622
2 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 3.000.000.000 2.886.623.628 96,22 113.376.372
3Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan
Perundang-undangan11.999.962.000 11.577.560.480 96,48 422.401.520
4 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/ Lembaga 21.501.985.000 18.390.180.600 85,53 3.111.804.400
5 Diseminasi Isu-isu Strategis Pemberdayaan KUKM 13.000.000.000 11.789.830.999 90,69 1.210.169.001
IIPROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM80.150.000.000 77.933.721.618 97,23 2.216.278.382
6 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 200.000.000 197.012.000 98,51 2.988.000
7 Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi 8.500.000.000 7.434.939.160 87,47 1.065.060.840
8 Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi 12.940.000.000 12.556.021.550 97,03 383.978.450
9Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha UMKM
dan Pihak Terkait3.510.000.000 3.457.675.900 98,51 52.324.100
10 Penumbuhan Wirausaha Baru 20.000.000.000 20.000.000.000 100 -
11Penyediaan Sarana Produksi Bersama Bagi
Anggota Koperasi35.000.000.000 34.288.073.008 97,96 711.926.992
IIIPROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG
USAHA BAGI UMKM68.128.495.000 65.576.191.030 96,25 2.552.303.970
12Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja
dan Anggaran2.153.500.000 2.101.293.250 97,58 52.206.750
13 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 5.082.465.000 4.946.102.830 97,32 136.362.170
14 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 11.998.015.000 11.790.966.000 98,27 207.049.000
15 Kegiatan Pembiayaan Lain-lain 3.953.820.000 3.750.367.745 94,85 203.452.255
16Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Dana
Pemerintah Bagi UMKM1.295.000.000 1.254.403.140 96,86 40.596.860
17 Penyediaan SKIM Penjaminan Kredit UKM 1.291.180.000 1.256.262.975 97,29 34.917.025
18 Penyelenggaraan Promosi Produk UKM 37.882.741.000 36.205.827.640 95,57 1.676.913.360
19Perkuatan Jaringan Kerjasama Lembaga
Pengembangan Bisnis (BDS-P)2.400.000.000 2.274.787.550 94,78 125.212.450
20 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 471.774.000 447.235.000 94,79 24.539.000
21Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan
Ekonomi Lokal1.600.000.000 1.548.944.900 96,81 51.055.100
NO PROGRAM PAGU/RENCANA REALISASI CAPAIAN (%) SISA
IVPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI18.000.000.000 17.414.738.270 96,75 585.261.730
22Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan7.000.000.000 6.762.642.295 96,61 237.357.705
23Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja
dan Anggaran6.000.000.000 5.961.500.000 99,36 38.500.000
24 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Perkoperasian 5.000.000.000 4.690.595.975 93,81 309.404.025
V PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 226.224.600.000 218.133.383.220 96,42 8.091.216.780
25Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja
dan Anggaran20.524.600.000 19.555.350.350 95,28 969.249.650
26 Kegiatan Pembiayaan Lain-lain 1.500.000.000 1.484.356.100 98,96 15.643.900
27Pelatihan Budaya Usaha Dan Teknis Manajemen
Usaha Mikro8.320.000.000 8.025.130.965 96,45 294.869.035
28Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi Dengan Pola Bagi
Hasil/Syariah dan Konvensional165.000.000.000 160.316.419.220 97,16 4.683.580.780
29Bimbingan Teknis/Pendampingan dan Pelatihan
Pengelola LKM (PNPM-P)6.680.000.000 5.626.332.600 84,23 1.053.667.400
30Pembinaan Sentra-sentra Produksi di Daerah Terisolir
dan Tertinggal5.000.000.000 4.868.757.400 97,37 131.242.600
31Pembinaan Sentra-sentra Produksi di Daerah Terisolir
dan Tertinggal3.700.000.000 3.629.843.150 98,10 70.156.850
32Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro
Melalui Koperasi15.500.000.000 14.627.193.435 94,37 872.806.565
22 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 23Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
NO PROGRAM PAGU/RENCANA REALISASI CAPAIAN (%) SISA
XIPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK4.000.000.000 3.868.199.550 96,70 131.800.450
41Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data
dan Informasi789.422.000 764.400.500 96,83 25.021.500
42 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 1.605.106.000 1.519.948.400 94,69 85.157.600
43Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program
dan Sistem Prosedur240.636.000 227.159.750 94,40 13.476.250
44Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data,
Statistik dan Informasi1.364.836.000 1.356.690.900 99,40 8.145.100
XIIPROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR NEGARA3.500.000.000 3.376.100.000 96,46 123.900.000
45Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana
dan Prasarana3.500.000.000 3.376.100.000 96,46 123.900.000
JUMLAH 562.368.025.000 529.770.253.318 94,20 32.597.771.682LLP-KUKM 48.500.000.000 33.873.437.988 69,84 14.626.562.012
LPDB-KUMKM 22.435.635.000 18.988.573.813 84,64 3.447.061.187
DEKONSENTRASI 126.000.000.000 121.123.651.469 96,13 4.876.348.531
TP 30.000.000.000 26.385.571.661 87,95 3.614.428.339
JUMLAH 789.303.660.000 730.141.488.249 92,50 59.162.171.751
NO PROGRAM PAGU/RENCANA REALISASI CAPAIAN (%) SISA
VIPROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK1.000.000.000 951.890.800 95,19 48.109.200
33 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender 1.000.000.000 951.890.800 95,19 48.109.200
VIIPROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK93.362.983.000 80.260.934.695 85,97 13.102.048.305
34 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 51.118.900.000 42.451.720.113 83,05 8.667.179.887
35Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
42.244.083.000 37.809.214.582 89,50 4.434.868.418
VIIIPROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN
DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA2.000.000.000 1.881.263.800 94,06 118.736.200
36Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntabilitas
dan Kekayaan Milik Negara2.000.000.000 1.881.263.800 94,06 118.736.200
IXPROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN7.000.000.000 6.608.714.150 94,41 391.285.850
37Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan1.040.776.000 959.273.800 92,17 81.502.200
38Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program
dan Sistem Prosedur5.483.874.000 5.201.118.250 94,84 282.755.750
39 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional 475.350.000 448.322.100 94,31 27.027.900
XPROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR2.500.000.000 2.441.112.100 97,64 58.887.900
40Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Negara2.500.000.000 2.441.112.100 97.64 58.887.900 • Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2010
sebesar Rp 789.303.660.000, terealisasi sebesar Rp 730.141.488.249 (92,50%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 59.162.171.751 (7,50%) merupakan penghematan dan efisiensi.
• Penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2010 dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan target dan program seluruh Deputi dan BLU.
25Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Besar Berdasarkan UU 20 Tahun 2008
Usaha BesarOmzet/tahun lebih dari Rp 50 MiliarAsset lebih dari Rp 10 Miliar
Usaha MenengahOmzet/tahun Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 MiliarAsset Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar
Usaha KecilOmzet/tahun Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 MiliarAsset Rp 50 Juta s/d Rp 500 Juta
Usaha MikroOmzet/tahun s/d Rp 300 JutaAsset s/d Rp 50 JutaPERKEMBANGAN
DATA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bab 3
26 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 27Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
53.2
07.5
00
48.5
12.4
38
4.57
736
.763
472.
602
4.46
338
.282
498.
565
4.65
039
.717 52
2.12
4
4.67
741
.133
546.
675
4.83
842
.631
573.
601
49.6
08.9
53
50.8
47.7
71
52.1
76.7
95200820072006 2009 2010
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (UMKM + UB) Tahun 2006–2010 (Orang)
Jumlah Tenaga Kerja UMKM selama periode 2006–2010 mengalami peningkatan sebesar 13,07% dari 87.909.598 orang pada tahun 2006 menjadi 99.401.775 orang pada tahun 2010. Pada periode 2008–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 5,72%, dari 94.024.278 orang pada tahun 2008 menjadi 99.401.775 orang pada tahun 2010.
Jumlah Pelaku Usaha Nasional (UMKM + UB) Tahun 2006–2010 (Unit)
Jumlah UMKM selama periode 2006–2010 mengalami peningkatan sebesar 9,80%, dari 49.021.803 unit pada tahun 2006 menjadi 53.823.732 unit pada tahun 2010.Pada periode 2008–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 4,70% dari 51.409.612 unit pada tahun 2008 menjadi 53.823.732 unit pada tahun 2010.
2006 2007 2008 2009 2010Total NaKer
UMKM87.909.598 90.491.930 94.024.278 96.211.332 99.401.775
2.69
8.74
32.
441.
181
82.0
71.1
443.
139.
711
2.76
1.13
52.
535.
411
84.4
52.0
023.
278.
793
2.69
4.06
92.
756.
205
87.8
10.3
663.
519.
843
2.67
7.56
52.
674.
671
90.0
12.6
943.
521.
073
2.75
9.85
22.
839.
711
93.0
14.7
593.
627.
164
200820072006 2009 2010Usaha Besar Usaha KecilUsaha Menengah Usaha Mikro
Usaha Besar Usaha KecilUsaha Menengah Usaha Mikro
28 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 29Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kontribusi Terhadap Produk Domestik Bruto Nasional Tahun 2006–2010 (Rp Miliar)
Jumlah PDB UMKM selama periode 2006-2010 mengalami peningkatan sebesar 94,37%, dari Rp 1.783,42 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 3.466,39 triliun pada tahun 2010. Pada periode 2009–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 15,81%, dari Rp 2.993,15 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 3.466,39 triliun pada tahun 2010.
Jumlah koperasi periode 2005–2010 mengalami peningkatan sebanyak 42.519 unit atau 31,50%. Kurun waktu 2009–2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%.
Anggota Koperasi (Orang) Tahun 2005–2010
Selama periode 2005–2010, jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan sebanyak 3.174.337 orang atau 11,63%. Kurun waktu 2009–2010 meningkat sebanyak 1.220.850 orang atau 4,18%.
Jumlah Koperasi (Unit) Tahun 2005–2010
154.964
2008
149.793
2007
141.326
2006
134.963
2005
170.411
2009
177.482
2010
27.318.619
2008
28.888.067
2007
27.776.133
2006
27.286.784
2005
29.240.271
2009
30.461.121
2010
Usaha Kecil Usaha MikroUsaha Menengah Usaha Besar
436.
769,
832
9.21
5,3
1.38
7.99
3,3
1.01
7.43
8,7
511.
841,
338
6.40
4,3
1.63
7.68
1,2
1.20
9.62
2,5
630.
339,
947
2.83
0,3
2.08
0.58
2,9
1.51
0.05
5,8
2008 2009 201020072006
1.500.000
1.000.000
500.000
2.500.000
2.000.000
3.000.000
713.
262,
952
8.24
4,2
2.30
1.70
9,2
1.75
1.64
4,6
816.
745,
159
7.77
0,2
2.60
2.36
9,5
2.05
1.87
8,0
31Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Nilai Bantuan Perkuatan Tahun 2005–2010 (Rp Juta)
Bantuan Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode 2005–2010 mengalami penurunan sebesar 56,23%, tetapi pada periode tahun 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 88,76%.
BANTUAN PERKUATAN
Bab 4
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
47.0
00
2008
111.
000
2009
209.
520
2010
478.
669
2005
348.
962
2006
573.
643
2007
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
33Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Perkembangan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)
Periode 2005–2010 perkembangan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM mengalami penurunan sebesar Rp 426.886.185.000 (35,10%). Namun pada tahun 2007 pagu anggaran sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 492.966.596.000 (46,65%). Realisasi anggaran Kementerian periode 2005–2010 berkisar di angka rata-rata 85,60% dengan capaian realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan persentase realisasi sebesar 90,48%.
Pagu Anggaran
Realisasi
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
DUKUNGAN ANGGARAN
Bab 5
982,
161.09
8,65
744,
41
714,
17
849,
76
789,
30
2008 2009 20102005 2006 2007
917,
14
1.21
6,18
930,
431.05
6,77
1.28
0,88
1.54
9,74
34 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 35Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)
Pagu Anggaran
Realisasi
Anggaran Pusat Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)
Pagu Anggaran
Realisasi
875,
61
980,
15
527,
68
582,
63715,
99
663,
30
2008 2009 20102005 2006 2007
711,
81985,
73
707,
28
826,
57 1.11
1,90
1.33
9,74
125,
41
148,
36
231,
28
146,
94
244,
27
156,
00
2008 2009 20102005 2006 2007
230,
44
223,
15
230,
20
168,
98
210,
00
205,
32
37Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
KREDIT USAHA RAKYAT
Bab 6
Perluasan Program KUR
Skema pembiayaan Program Kredit bagi Koperasi dan UKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk memfasilitasi koperasi dan Koperasi dan UKM yang usahanya punya potensi tetapi belum layak bank (bankable). Program KUR ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sebaran usaha Koperasi dan UKM, memperluas kesempatan kerja, dan tentunya kemudian dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan.
1. Landasan Legalitas KURKUR pertama kali digagas dalam Sidang Kabinet Terbatas 9 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti lewat Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Agenda Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II adalah membuat kebijakan yang terkait dengan KUR:a. Program revitalisasi KUR ada tiga tugas, yaitu:
• Relaksasi kebijakan KUR.• Penambahan bank pelaksana KUR.• Penambahan anggaran dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 2 triliun untuk penjaminan kredit KUR.
b. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Salah satu materi yang harus dihasilkan adalah memantau realisasi KUR 2010 dengan target bawah Rp 13,115 triliun dan target atas Rp 18 triliun. Hasil program realisasi proporsi KUR untuk sektor pertanian, kelautan-perikanan, kehutanan, perkebunan, dan industri kecil sepanjang 2010 naik menjadi 25%. Sedangkan realisasi penyaluran KUR oleh 13 BPD dengan target bawah Rp 2 triliun dan target atas Rp 2,2 triliun.
c. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan antara lain membahas tentang instruksi perluasan penyaluran kredit menegaskan pentingnya menyusun rencana perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah, menyusun kebijakan peyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah, dan sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM.
Perangkat legal yang mendukung program KUR adalah:a. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Koperasi
dan UKM antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan dan Bank, tanggal 9 Oktober 2007.
b. Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara Perusahaan Penjamin dengan masing-masing Bank Pelaksana.
c. Addendum 1 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 14 Mei 2008 dengan menambah lima ayat pada pasal dua ruang lingkup kerjasama, dan menambah pihak yang mengetahui, yaitu Menteri Negara BUMN.
38 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 39Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
3. Profil Program KURSasaran: Koperasi dan UKM dan Koperasi layak tapi belum bankable
Plafon KUR:
a. KUR ritel maksimum Rp 500 juta.
b. KUR mikro maksimum Rp 20 juta tanpa SID (Sistem Informasi Debitur).
c. KUR kepada lembaga linkage (pola executing) maksimum Rp 2 miliar.
d. KUR mikro, bunga maksimum 22% per tahun.
e. KUR retail, bunga maksimum 14% per tahun.
Fasilitas Penjaminan:a. Sektor pertanian, kelautan-perikanan, perkebunan, industri kecil, dan sektor TKI ditanggung
oleh Pemerintah cq. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar 80%.
b. Sektor lainnya ditanggung oleh Pemerintah cq. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar 70%.
c. Sisa penjaminan ditanggung oleh bank pelaksana.
d. Bank pelaksana: BRI, BNI, Mandiri, Syariah Mandiri, BTN, Bukopin, dan 13 BPD.
e. Perusahaan penjamin: perum Jamkrindo dan PT Askrindo.
4. Perkembangan Penyaluran KUR
a. Selama 2010 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 17,22 triliun atau sebesar 131,4% dari target bawah yang sebesar Rp 13,11 triliun. Apabila dibandingkan dengan target atas sebesar Rp 18 triliun, maka pencapaian tahun 2010 adalah sebesar 95,7%.
b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pelaksana KUR yang baru menyalurkan tahun 2010, telah menunjukkan kinerja yang baik. Penyaluran KUR oleh 13 BPD telah mencapai Rp 2,21 triliun atau 110,5% dari target bawah sebesar Rp 2 triliun dan 100,5% dari target atas sebesar Rp 2,20 triliun.
c. Dibanding realisasi KUR tahun 2008 (Rp 12,64 triliun) dan tahun 2009 (Rp 4,56 triliun), maka realisasi KUR tahun 2010 (Rp 17,22 triliun) mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa relaksasi kebijakan KUR, penambahan bank pelaksana KUR, dan sosialisasi KUR yang dilaksanakan sepanjang 2010 berhasil meningkatkan realisasi penyaluran KUR.
d. Addendum 2 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 12 Januari 2010 yang merupakan penyempurnaan lanjutan atas berbagai permasalahan KUR, antara lain:• Penurunan suku bunga KUR.• Debitur boleh mengajukan kedit/pembiayaan KUR walaupun masih memiliki kredit konsumtif.• Penyempurnaan jangka waktu perpanjangan, restrukturisasi, dan suplesi.• Plafon dana untuk lembaga linkage (pola eksekuting).• Penambahan bank pelaksana KUR.
Atas dasar Addendum 2 Nota Kesepahaman Bersama ini, juga dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan KUR, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) KUR.
e. Addendum 3 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 16 September 2010 untuk menyempurnakan ketentuan tentang KUR, yang antara lain:• Penetapan peningkatan KUR mikro dari maksimal Rp 5 juta menjadi maksimal Rp 20 juta, dan
penyalurannya dilakukan oleh semua bank (dalam Addendum 2, KUR mikro hanya disalurkan oleh PT BRI).
• Peningkatan jumlah penjaminan Pemerintah untuk sektor-sektor pertanian, kelautan-perikanan, kehutanan, perkebunan, dan industri kecil menjadi 80% (semula 70%).
• Masuknya sektor jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai calon debitur KUR dengan jumlah penjaminan pemerintah 80% sedangkan jumlah penjaminan Pemerintah untuk sektor lainnya tetap 70%.
• Jangka waktu kredit investasi perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung 13 tahun dan tidak boleh diperpanjang.
f. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh 13 BPD pada 23 September 2010 untuk mengikatkan diri pada Addendum 3 yang merupakan ketentuan yang diatur dalam pasal 4A Addendum 2.
2. Kementerian Koperasi dan UKMPada 2010 Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong perluasan program KUR melalui:
a. Menyiapkan dan menyusun kebijakan KUR melalui koordinasi dengan instansi teknis/lembaga penandatanganan MoU (instansi terkait, bank pelaksana, dan perusahaan penjaminan).
b. Mendorong masing-masing bank pelaksana KUR dan Pemerintah Daerah melalui kunjungan kerja langsung Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran KUR.
c. Sosialisasi program KUR ke 33 provinsi.
d. Memonitor penyaluran KUR khususnya 13 BPD dan 6 bank BUMN, sebagai bank pelaksana KUR.
e. Memberikan layanan konsultasi KUR terhadap koperasi dan UKM yang berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.
40 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 41Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
PERKEMBANGAN REALISASI KUR SAMPAI TAHUN 2010 PER 31 DESEMBER 2010
BANK TAHUN 2008–DES 2009 TAHUN 2010JUMLAH 2008–2010
REALISASI TARGET BAWAH
TARGET ATAS REALISASI PRESENTASE
DEBITUR(Rp Miliar) DEBITUR (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) TARGET
BAWAHTARGETATAS (Rp Miliar) DEBITUR
BNI 1.527,9 11.567 1.560 3.000 1.630,6 104,6 54,4 16.257 3.158,5 27.824
BRI 12.841,1 2.316.608 6.200 8.000 9.879,8 159,4 123,5 1.349.505 22.720,9 3.666.113
Mandiri 1.505,7 36.798 1.845 3.000 2.100 113,8 70 37.311 3.605,7 74.109
BTN 263,3 2.457 610 650 710,1 116,4 109,2 2.636 973,4 5.093
Bukopin 669,3 3.140 500 700 244,9 49 35 3.179 914,2 6.319
BSM 382,0 4.338 400 450 452,2 113 100,4 2.530 834,2 6.868
BPD - - 2.000 2.200 2.211 110,5 100,5 26.232 2.211,0 26.232
Jumlah 17.189,3 2.374.908 13.115 18.000 17.228,6 131,4 95,7 1.437.650 34.417,9 3.812.558
Menteri Negara Koperasi dan UKM
(tengah) bersama Menteri Pertanian
(kiri) dan Menteri Keuangan (kanan)
menandatangani Kesepakatan addendum III
MoU Kredit Usaha Rakyat,
Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama
para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan
addendum II MoU Kredit Usaha Rakyat,
12 Januari 2010
PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 31 DESEMBER 2010
NO BPD
TARGET TAHUN 2010 REALISASI PERSENTASE
TARGET BAWAH (Rp Miliar)
TARGET ATAS (Rp Miliar)
REALISASI (Rp Miliar)
PERSENTASE DEBITUR
TARGET BAWAH
(Rp Miliar)
TARGET ATAS (Rp Miliar)
(1) (2) (3)(4=3/1)X100%
(5=3/2)X100%
(6)
1 JATIM 750 750 813,2 108,4 108,4 7.058
2 JABAR-BANTEN 500 600 766,3 153,3 127,7 7.816
3 JATENG 250 350 269,4 107,8 77 4.653
4 DKI JAKARTA 240 240 51,3 21,4 21,4 521
5 DIY 25 25 17,6 70,3 70,3 184
6 NTB 25 25 26,9 107,6 107,6 357
7 SULUT 25 25 31,6 126,5 126,5 1.156
8 KALBAR 50 50 56,9 113,9 113,9 589
9 KALSEL 25 25 31,3 125,3 125,3 596
10 KALTENG 25 25 24,6 98,4 98,4 549
11 NAGARI 35 35 71,2 203,5 203,5 1.697
12 MALUKU 15 15 15,3 102,2 102,2 520
13 PAPUA 35 35 35,3 100,7 100,7 536
TOTAL 2.000 2.200 2.211,0 110,5 100,5 26.232
Catatan: Untuk tahun 2008–2009 belum ditetapkan target penyaluran bagi masing-masing Bank penyalur, selanjutnya mulai tahun 2010 pada masing-masing bank penyalur diberikan target yang harus dicapai. Hal ini sejalan dengan target nasional penyaluiran KUR sebesar Rp 20 Triliun/tahun.
42 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 43Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
Koordinasi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur, 26 agustus 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan KUR
kepada pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan
44 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 45Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
sambutan dalam rapat kerja pelaksanaan penyaluran
Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Tengah,
18 Oktober 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM secara simbolis menyerahkan
KUR kepada pelaku usaha di Pekalongan
46 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 47Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Penandatanganan Kesepakatan penyaluran Kredit
Usaha Rakyat oleh Para Perwakilan lembaga Penyalur
dan Penjamin Kredit
Menteri Negara Koperasi dan UKM
bersama Para Perwakilan lembaga Penyalur
dan Penjamin Kredit
48 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 49Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Kredit
Usaha Rakyat di Kalimantan Selatan, 6 November 2010
51Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Tujuan program:• Memberikan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Koperasi dan UKM melalui koordinasi dan perencanaan yang partisipatif dalam perumusan kebijakan dan program.
• Meningkatkan pelayanan publik dibidang informasi dan publikasi melalui terselenggaranya hubungan masyarakat dan penyediaan data dan informasi yang valid, akurat cepat dan tepat sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan.
• Mewujudkan pengelolaan dan administrasi penganggaran yang tertib dan akuntabel.
• Meningkatkan profesionalitas dan kualitas aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
Sasaran Program:• Terwujudnya perencanaan dan dukungan penganggaran sesuai rencana kerja pemerintah
dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
• Tersedianya data dan informasi yang mutakhir (up to date) dan akurat terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UKM.
• Terwujudnya pengelolaan anggaran secara tertib, taat asas, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta tertatanya asset BMN dan laporan BMN sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.
• Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta tersusunnya standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
Manfaat Program:• Pencapaian kinerja sesuai perencanaan dan penganggaran.
• Laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian.
• Publikasi tentang pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat disampaikan lebih luas sehingga memperkuat eksistensi dan citra Kementerian Koperasi dan UKM meningkat.
• Profesionalitas dan kapasitas aparatur meningkat.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Bab 7
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Sekretariat Kementerian memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.Sekretariat Kementerian terdiri dari:• Biro Perencanaan• Biro Keuangan• Biro Umum
52 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 53Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Guritno Kusumo Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Rapat-Rapat Koordinasi
Telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi, meliputi:
a. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS), yang merupakan forum koordinasi, konsolidasi, sinergitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
b. Rapat RegionalRapat Regional, merupakan forum koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis dan penajaman pelaksanaan program dekonsentrasi yang dilaksanakan berdasarkan per wilayah. Peserta Rapat Regional diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kapubaten/Kota sesuai dengan pembagian wilyah yang sudah ditentukan.
c. Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS)Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) merupakan forum koordinasi untuk membahas topik/isu-isu tertentu/strategis, yang diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia.
d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Koperasi dan UKMMUSRENBANG Koperasi dan UKM tahun 2010 diselenggarakan dengan maksud untuk Melakukan sinkronisasi kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu yang disusun dalam Renja Kementerian Koperasi dan UKM, dengan Usulan Pendanaan Perangkat Daerah (UPPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi.
e. Rapat Koordinasi DekonsentrasiRapat Koordinasi Dekonsentrasi ini diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi dan penysunan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilimpahkan pelaksanaannya di daerah. RAKOR ini diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia.
54 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 55Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka Rapat Koordinasi Nasional
Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta,
13–16 Desember 2010
Penandatanganan Ikrar pemberdayaan Koperasi sebagai soko guru
perekonomian nasional oleh seluruh kepala dinas yang membidangi
Koperasi dan UKM, dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional
56 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 57Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Evaluasi Dan PelaporanDalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM, telah dilakukan:
a. Penyusunan Laporan TriwulanLaporan triwulan, merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan penyelenggaranaan pemerintahan negara di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun berdasarkan INPRES Nomor 9 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
c. Penyusunan Laporan TahunanLaporan Tahunan disusun dengan memuat informasi dan data pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu satu tahun (Januari–Desember).
Suasana rapat Regional Wilayah II,
Surabaya, Jawa Timur, 14–16 Juni 2010
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM membuka
rapat Regional di Palembang, Sumatera Selatan,
21–23 Juni 2010
59Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Program-program Pemberdayaan Koperasi dan UKM
•BidangKelembagaanKoperasi.
•Bidang Produksi.
•Bidang Pembiayaan.
•Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
•Bidang Pengembangan SDM KUKM.
•Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
•Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
DEPUTI KEMENTERIAN
Bab 8
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
62 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 63Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Tujuan program:• mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM sebagai lembaga ekonomi
yang mandiri, berdaya saing dan memiliki kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam menghadapi era globalisasi.
Sasaran Program:• Terwujudnya Koperasi yang tumbuh dan berkembang sehat sesuai jati diri Koperasi.
Manfaat Program:• Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota Koperasi.
Untung Tri BasukiDeputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010.Tahun 2010 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014. Dokumen RPJMN 2010–2014 yang memberikan arahan mengenai Prioritas Nasional dan Prioritas Lainnya kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM 2010–2014. Di dalam Renstra telah ditetapkan program teknis dan program generik yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Program Teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM adalah program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UKM, serta program Penguatan Kelembagaan Koperasi.
64 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 65Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Tujuan dari Program Penguatan Kelembagaan Koperasi adalah untuk mengembangkan praktek koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi selama 2010 adalah:• Penguatan Status Badan Hukum Koperasi melalui Pengumuman Badan Hukum
(BH) dalam Lembar Berita Negara, dengan target 5.000 BH Koperasi.• Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi. Tahun ini telah diperingkat 1.503 koperasi
dengan perolehan koperasi berkualitas sebanyak 1.321 koperasi.• Penilaian koperasi berprestasi dengan penetapan ada 75 koperasi berprestasi
dan 10 koperasi penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Kep/M.KUKM/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, dan penyerahan penghargaan kepada pemenang disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi, 15 Juli 2010 di Surabaya, Jawa Timur.
• Penyusunan Sistem Aplikasi Member Card bagi koperasi konsumen yang dikemas dalam bentuk CD agar dapat memfasilitasi koperasi dalam menyusun database anggota secara digital dan melakukan proses transaksi anggota dengan koperasi.
• Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan bimbingan teknis perkoperasian kepada 1.000 orang pejabat dinas yang membidangi koperasi dan UKM di lima provinsi.
• Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UKM bertujuan mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Koperasi dan UKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan strategis yang telah dilaksanakan selama 2010 ini adalah:
• Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi pejabat dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah.
• Penyusunan rancangan (draft) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang UMKM, yang akan menjadi standar operasional pelayanan publik bagi aparat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UKM.
• Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi dan UKM di Tingkat Pusat dan Daerah, dan sepanjang tahun ini telah dievaluasi sebanyak 60 Perda yang menghambat perkembangan Koperasi dan UKM. Dari jumlah tersebut, 38 Perda akan disampaikan rekomendasi pembatalan/pencabutannya kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
• Penyusunan rancangan (draft) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Bidang Koperasi dan UKM, yang mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota.
66 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 67Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para
anggota Rapat anggota Tahunan XXXIII K.S.P
KODaNUa, Jakarta, 14 Februari 2010
68 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 69Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam acara
penandatanganan Rapat anggota Tahunan ke 29
di Jambi, 7 Juni 2010
Menteri Negara Koperasi dan
UKM menyerahkan penghargaan
pada acara RaP Induk KUD
Tahun Buku 2010, Yogyakarta,
18–20 Februari 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
membuka secara resmi Peringatan
Hari Koperasi di Subang Jawa Barat
17 Juli 2010
70 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 71Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
membuka acara Sarasehan dan Jambore
Koperasi di Jawa Timur, 9 Juli 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para peserta
Jambore Koperasi di Jawa Timur, 9 Juli 2010
72 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 73Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Presiden Republik Indonesia memberikan pesan
singkat pada acara Hari Koperasi Nasional
ke 63 yang bertemakan “Koperasi Bangkit
Untuk Kesejahteraan Rakyat” di Surabaya,
15 Juli 2010
74 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 75Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Presiden Republik
Indonesia beserta
Ibu Negara didampingi
Menteri Negara Koperasi
dan UKM pada acara
puncak Hari Koperasi
Nasional, 15 Juli 2010
di Surabaya Jawa Timur
76 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 77Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Rapat dengar pendapat
umum antara Komisi VI
DPR RI dengan Kementerian
Koperasi dan UKM
Perkembangan RUU Perkoperasian
Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dengan output antara lain telah disiapkan RUU tentang Koperasi dan telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI kepada DPR-RI dengan surat Nomor: R-69/ Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010. Saat ini sudah memasuki tahapan pembahasan awal dengan DPR-RI, yaitu melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR-RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 10 Maret 2011.
Perkembangan RUU LKM
Pada tanggal 13 November 2009, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan draft RUU LKM menjadi inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk dimasukkan dalam daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010–2014. Saat ini RUU LKM tersebut masih dalam pembahasan dengan instansi terkait dan gerakan koperasi, khususnya yang bergerak di sektor usaha simpan pinjam.
78 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 79Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM menandatangani
batu simbol dalam acara pembukaan RaT
Kilang Mandiri Tahun Buku 2009 di Balikpapan,
23 april 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
sambutan dalam acara pembukaan Pencanangan Kota
Bekasi menjadi Kota Koperasi, 18 Juli 2010
80 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 81Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pidato Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara
pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi,
Jakarta, 26 april 2010
Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu Mengajak orang untuk berkoperasi; Membenahi kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang ada; dan Menumbuhkan koperasi berskala besar. Output yang diharapkan dari GEMASKOP berdasarkan ketiga tujuan tersebut adalah tumbuhnya koperasi baru, meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas dan tumbuhnya koperasi berskala besar di tiap Provinsi. Untuk menggaungkan GEMASKOP ini, maka pada setiap kesempatan rapat koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM daerah dan setiap kunjungan dinas ke daerah selalu disampaikan materi tentang GEMASKOP. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi melalui media elektronik, dan telah ditayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang GEMASKOP pada beberapa stasiun televisi.
82 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 83Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi salah satu
gerai di acara SMESCO Fesyen 2010, 28 Juli 2010
Menteri Negara Koperasi mengunjungi
SMK Koperasi, Yogyakarta 4 Desember 2010
84 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 85Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan
dalam rangka konsolidasi dan pemantapan peran dan
pelaksanaan tugas notaris dalam pemberdayaan Koperasi,
Bali, 28 Januari 2010
NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
Tujuan :1. Meningkatkan keterlibatan profesi Notaris dalam menguatkan kualitas dan status akta badan hukum koperasi;2. Pemerataan sebaran jumlah Notaris Pembuat Akta Koperasi seluruh Indonesia.
Manfaat :1. Pemahaman Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam Pembubaran dan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi;2. Sebagai pedoman Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam membuat Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi;3. Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi mendapat kepastian hukum
dalam menjalankan tugas.
Hasil :Sejak tahun 2004 sampai 2010 telah ditetapkan sebanyak 6.584 orang notaris yang tersebar di seluruh Indonesia, dan telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang di selenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di beberapa wilayah di Indonesia, dan mendapat sertifikat, serta di tetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.
86 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 87Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Data Profil 99 Koperasi Skala Besar Seluruh Provinsi
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
1 Koperasi BQ. Baburrayyan
Ds. Takengon Timur, Kec. Laut Tawar
Kab. Aceh Tengah
Pemasaran 6.776 618.547.304 26.054.659.312 26.673.206.616 75.453.540.272 218.176.464
2 KUD Rahmat Jl. Tengku Cikditiro Kota Banda Aceh
Jasa 523 715.038.499 838.152.510 7.927.948.000 13.534.437.000 191.955.310
3 Kop. Syariah Dewantara
Jl. Meunasah No. 9, Desa Keude Krueng
Geukueh, Kec. Dewantara
Kab. Aceh Utara
Simpan Pinjam 447 1.491.806.411 516.437.251 20.058.243.000 215.245.000 60.903.048
2. PROVINSI SUMATERA UTARA
1 Koperasi Pengangkutan Umum Medan
Jl. Rupat No. 30-32 Kel. Gang Buntu
Kota Medan
Aneka Usaha 4.631 15.619.232.015 11.877.791.851 35.899.085.020 4.009.614.265 0
2 KUD Harapan Tani (Harta)
Jl. Pendidikan No. 49, Kel. Sei Jambak
Kab. Langkat
Produsen 944 2.024.646.622 2.846.221.525 4.938.368.387 2.206.751.895 0
3 Kopdit CU Mandiri
Jl. Langsat No. 32, Kec. Padang Hilir
Kota Tebing
Simpan Pinjam 6.767 4.332.039.697 6.681.901.561 91.990.923.953 78.508.600.440 1.236.637.642
3. PROVINSI SUMATERA BARAT
1 Kopinkra Silungkang
Ds. Silungkang Tigo, Kec. SilungkangKota Sawahlunto
Produsen 184 380.165.877 492.530.473 872.696.350 1.876.543.290 54.769.443
2 KSP VII Koto Talago II
Desa Tanjung Jati, Kec. Guguak
Kab. Lima Puluh Kota
Simpan Pinjam 1.538 909.349.159 1.505.236.111 1.424.296.000 3.537.110.000 41.920.971
3 KSGS Gunung Sungkur
Kab. Pasaman Barat Produsen 97 2.155.945.000 5.624.988.000
4. PROVINSI RIAU
1 KUD Tunas Muda
Ds. Teluk Merbau, Kec. DayunKab. Siak
Produsen 430 3.039.712.000 10.581.246.000 13.620.958.000 6.310.174.000 368.095.000
2 KUD Tani Bahagia
Ds. Kulin Jaya, Kec. Lubuk Batu Jaya
Kab. Indragiri Hulu
Pemasaran 685 1.251.600.296 12.614.192.851 13.865.793.147 5.946.334.770 245.645.094
3 KUD Intan Makmur
Jl. Koperasi, Desa Bukit Intan
Makmur, Kec. Kunto Darussalam
Kab. Rokan Hulu
Konsumen 509 901.370.586 1.056.535.381 2.372.844.967 3.736.543.508 357.908.760
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
5. PROVINSI JAMBI
1 KUD Harapan Tani
Ds. Payolebar, Kec. Singkut
Kab. Sorolangun
Simpan Pinjam 1.406 1.041.932.100 1.802.192.579 2.844.124.679 2.642.932.100 187.704.100
2 KUD Sido Mukti
Kel. Wiroto Agung, Rimbo Bujang
Kab. Tebo
Aneka Usaha 740 326.431.077 273.030.621 599.461.698 1.860.423.323 140.625.420
3 KUD Marga Jaya
Desa Petaling Jaya, Kec. Sungai GelamKab. Muaro Jambi
Konsumen 1.308 950.347.915 1.010.002.957 2.845.664.871 872.010.756 240.548.580
6. PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 KUD Sejahtera Ds. Barat TomanKab. Musi Banyuasin
Produsen 1.579 7.672.656.732 10.215.400.109 17.888.056.841 80.637.589.386 168.355.226
2 KSP RIAS Ds. PL. Mardiharjo, Kec. PurwodadiKab. Musi Rawas
Simpan Pinjam 1.514 4.848.946.000 6.182.850.000 11.031.796.000 9.579.500.000 601.948.525
3 Koperasi Tunas Baru
Jl Mayjen HM Ryacudu No.88Kota Palembang
Jasa 3.846 200.000.000 400.000.000 13.105.589.903 10.484.471.922 6.783.039
7. PROVINSI BENGKULU
1 KSP Rizki Jl. Air Rambai, Kec. Curup
Kab. Rejang Lebong
Simpan Pinjam 58 320.864.300 2.550.748.098 2.871.612.396 3.278.200.000 236.580.361
2 KSU Raflesia Jl. Raya Curup-Bengkulu KM 14Kab. Bengkulu
Tengah
Konsumen 336 519.653.910 962.174.383 1.480.993.395 384.248.705 147.184.915
3 Kop. Nelayan Kota Bengkulu
Jl. Ir. Rustandi Lokasi BRKP (PPI)
Pulau BaiKota Bengkulu
Jasa 46 86.215.638 9.671.700.000 4.598.000.000 422.000.000 67.651.400
8. PROVINSI LAMPUNG
1 KUD Sumber Pangan
Jl. Merpati No. 35 Kec. Bahuga
Kab. Way Kanan
Produsen 1.870 4.252.969.129 139.363.193.440 133.166.707.200 132.000.000.000 172.303.312
2 KSP Tri Dharma Artha
Rama dewa, Kec. Seputih RamanKab. Lampung
Tengah
Simpan Pinjam 21/2408 1.933.403.710 4.971.537.491 15.301.569.847 15.327.412.359 260.824.489
3 Kop. Baituttamwil Muhamadiyah
Jl. Kapten P. Tendean No. 7, Kec. Tj. Karang
Pusat Kota Bandar Lampung
Simpan Pinjam 26/3120 278.622.701 6.421.377.299 6.700.000.000 15.000.000.000 255.026.278
88 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 89Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
9. PROVINSI BANGKA BELITUNG
1 Koperasi Warga Peltim
^)
Ds. Munthok, Kec. Munthok
Kab. Bangka Barat
Konsumen 717 9.736.141.447 2.529.289.783 12.265.431.230 16.021.792.450 982.512.850
2 Kopdit Karya Bersama Lestari
Kel. Semabung Baru, Kec. Bkt Intan
Kota Pangkal Pinang
Simpan Pinjam 791 712.755.106 3.572.048.661 4.284.803.767 4.582.825.000 134.051.537
3 KUD Bina Tani Sejahtera
Komplek PT. Sawindo, Desa
Tempilang, Kec.Tempilang
Kab. Bangka Barat
Produsen 1.100 2.240.950.611 10.772.620.763 16.365.590.266 25.606.612.650 1.542.287.895
10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1 Kop. Bahrul Ulum
Jl. Nusantara, Desa Gn.Lengkuas, Kec.
Bintan TimurKab. Bintan
Simpan Pinjam 375 369.470.100 464.424.050 833.894.150 182.207.600 88.556.900
2 Kop. Karet Rakyat
Jl. Mawar RT 06 RW 03, Desa Air Putih,
Kec. Bunguran TimurKab. Natuna
Produsen 66 22.281.695 467.338.835 489.620.530 875.775.050 10.876.734
3 Koperasi Aneka Usaha
Natuna (KOPANESA)
Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Desa Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna
Konsumen 805 1.577.305.399 273.805.536 1.851.110.925 4.222.702.232 408.742.018
11. PROVINSI DKI JAKARTA
1 Koppas Cempaka Putih *)
Jl. Cempaka Putih Tengah
Kota Jakarta Pusat
Pemasaran 272 457.699.700 19.586.135.203 20.043.834.903 25.830.601.575 0
2 KSP Kodanua Jl. Latiumeten I No.41
Kota Jakarta Barat
Simpan Pinjam 2.033 40.570.092.245 11.815.272.108 99.853.433.708 278.504.000.000 0
3 KKGJ Kota Jakarta Timur Konsumen (SP) 19.870 90.221.022.578 165.000.000.000 106.145.507.950
12. PROVINSI JAWA BARAT
1 KPSBU Lembang ^)
Jl. Panorama Lembang
Kab. Bandung
Produsen 6.092 13.387.002.643 10.388.711.854 23.775.714.497 115.072.112.922 1.216.945.322
2 KSP “Rukun Ikhtiar”
Kel. PungkurKota Bandung
Simpan Pinjam 9.138 12.189.256.357 3.728.755.534 15.918.011.891 12.017.800.000 1.487.663.961
3 KUD Trisula Jl. Palasah, Kec. Palasah
Kab. Majalengka
Konsumen 2.138 154.250.800 221.240.000 2.198.976.040 14.960.000.000 20.000.000
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
13. PROVINSI JAWA TENGAH
1 KSU Andini Luhur
Ds. Jetak, Kec. Getasan
Kab. Semarang
Pemasaran 194 1.543.924.406 8.188.679.085 9.732.603.491 28.746.054.900 32.767.100
2 Kospin Jasa Jl. Cipto No.84Kota Pekalongan
Simpan Pinjam 31.378 9.520.114.637 50.832.411.590 743.470.000.000 1.639.260.000.000 4.150.136.470
3 KUD Batur Jaya
Kab. Klaten Produsen 165 7.700.000.000 13.600.000.000
14. D.I. YOGYAKARTA
1 KSU KOSUD Gama
Ds. Catur Tunggal, Kec. DepokKab. Sleman
Konsumen 1.625 14.588.156.358 89.378.627.473 103.966.783.831 5.392.057.490 2.350.405.065
2 KSP Setia Kawan
Ds. Bokoharjo, Kec. PrambananKab. Sleman
Simpan Pinjam 2.501 1.832.520.609 18.625.847.977 20.458.368.587 3.460.999.921 242.029.768
3 KUD Tani Makmur
Ds. Mrisi, Kec. Tirtonirmolo,
KasihanKab. Bantul
Produsen 17.054 602.210.213 770.400.737 1.372.610.950 1.897.851.486 24.230.469
15. PROVINSI JAWA TIMUR
1 Kopwan Setia Bakti Wanita
*)
Jl. Jemur Handayani 55, Kec. Wonocolo
Kota Surabaya
Jasa 10.288 46.366.982.238 55.152.458.944 101.519.441.182 248.170.425.420 5.162.642.250
2 Koperasi SAE Pujon *)
Jl. Brigjen Abdul Manan WijayaKab. Malang
Produsen 7.011 20.339.074.231 15.408.090.055 35.747.164.286 87.709.858.416 768.588.506
3 KSP Mitra Usaha
Desa Sumberdadi, Kec. Mantup
Kab. Lamongan
Simpan Pinjam 2.500 837.923.523 15.110.320.839 16.923.571.000 18.969.030.000 51.562.905
16. PROVINSI BANTEN
1 KUD Mina Samudera
Ds. Surya Bahari, Kec. Pakuhaji
Kab. Tangerang
Produsen 312 240.391.971 519.913.805 760.305.776 6.584.964.600 47.731.408
2 Kop. Satria Ardira Mandiri
Terminal IA Bandara Soekarno Hatta,
Desa Panjang Kec. Benda
Kab. Tangerang
Simpan Pinjam 1.870 5.252.801.894 3.264.791.737 8.517.593.631 14.079.466.732 1.284.280.432
3 Primkopti Kab. Serang
Jl. Maya Cilegon, Desa Pejaten, Kec.
Kramat WatuKab. Serang
Produsen 482 106.314.060 1.266.991.487 2.817.700.332 12.263.009.227 32.662.029
90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 91Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
17. PROVINSI BALI
1 KSU Kuta Mimba
Jl. Sriwijaya Legian Kota
Kab. Badung
Simpan Pinjam 3.820 5.477.566.204 74.522.433.796 80.000.000.000 100.000.000.000 625.200.309
2 Koppas Srinadi *)
Ps. Galiran, Jl. Mahoni, Semarapura
Kab. Klungkung
Koppas 9.500 9.800.000.000 110.200.000.000 120.000.000.000 180.000.000.000 1.007.241.542
3 Kopdit Tri Tunggal Tuka
Banjar Tuka, Kab Badung
Kab. Badung
Simpan Pinjam 2.136 6.256.000 22.590.000 37.000.000.000 48.559.541.090 233.000
18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1 KUD Bina Karya
Ds. Pancordao, Kec. Batukliang
Kab. Lombok Tengah
Produsen 154 602.111.548 3.309.981.559 3.912.093.107 18.803.938.395 34.658.689
2 KSP Karya Mandiri
Ds. JerowaruKab. Lombok Timur
Simpan Pinjam 266 457.599.839 2.851.468.720 3.309.068.559 5.558.894.766 116.084.361
3 KUD Tiga Serangkai
Ds. Anjani, Kec. Suralaga
Kab. Lombok Timur
Aneka Usaha 5.894 2.205.425.468 7.487.297.211 9.692.722.679 5.035.024.911 104.538.012
19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1 Kopdit Obor Mas
Kel. Wairotang, Kec. Alok
Kab. Sikka
Simpan Pinjam 6.267 56.985.387.000 71.216.753.000 127.202.120 193.720.180
2 Koperasi Nelayan “Yasa
Mina”
Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo
Kab. Manggarai Barat
Pemasaran 529 13.876.180.000 9.250.120.000 33.126.300.000 17.254.240.000 210.837.967
3 KSU Setara Kel. Tambatan I, Kec. AmarasiKab. Kupang
Konsumen 1.085 1.176.383.000 10.298.817.000 11.475.200.000 10.254.790.000
20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1 Kopdit “CU Lantang Tipo”
*)
Ds. Pusat Damai, Kec. ParinduKab. Sanggau
Simpan Pinjam 80.858 139.248.149.017 470.831.950.142 610.080.099.159 687.478.883.743 5.218.058.281
2 Koperasi Jasa Menenun Mandiri
Ds. Tanjung Puri, Kec. SintangKota Sintang
Produsen 1.113 1.066.782.114 2.352.113.289 3.418.895.403 5.311.567.240 422.337.756
3 KUD Sawit Mekar Jaya
Kec. SubahKab. Sambas
Produsen 308 125.371.250 227.611.750 352.983.000 1.706.068.000 72.457.700
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1 KUD Mula Membangun
Jl. Beringin No. 168, Kel. Lohei II
Kab. Barito Utara
Produsen 731 199.502.472 330.678.978 530.181.450 1.325.869.085 34.434.820
2 Kop. CU Sumber Rejeki
Jl. Barombot No.37 RT 34 Desa Ampah Kota, Kec. Dusun
TengahKab. Barito Timur
Simpan Pinjam 18.021 14.082.627.331 98.726.553.399 146.260.419.578 15.844.350.147 1.443.764.794
3 KUD Karya Utama
Jl. Ahmad Yani, Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada
Kab. Kotawaringin Barat
Produsen 958 522.042.671 108.110.703 779.662.790 1.332.199.500 202.057.997
22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1 KUD Gajah Mada
Ds. Telagasari, Kec. Kelumpang HilirKab. Kota Baru
Produsen 5.199 1.307.540.073 108.774.608.419 110.082.148.492 57.876.344.738 334.138.908
2 KUD Penerus Baru *)
Jl. Brigjen H. Hasan Basuki Km 10,3
Kab. Tapin
Produsen 636 1.372.155.542 3.361.623.202 4.733.778.744 16.750.150.235 325.133.857
3 Kopdit Saijaan Sejahtera
Jl. Yakut No. 08, Kec. P. Laut Utara
Kab. Kota Baru
Simpan Pinjam 946 1.314.151.717 3.060.515.261 4.374.666.978 5.982.275.595 23.468.863
23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1 Koperasi TKBM Samudara Sejahtera
(Komura) *)
Jl. Yos Sudarso No. 4, Kec. Samarinda
IlirKota Samarinda
Jasa 1.149 12.998.492.133 45.869.550.307 58.868.042.440 319.198.128.694 2.768.008.376
2 KUD Kopta Kel. Air Putih, Kec. Samarinda UluKota Samarinda
Produsen 1.030 5.153.735.611 2.728.173.209 7.881.908.820 64.244.269.897 1.420.498.285
3 Kop. Bolum Boen
Jl. PE-Yi D PT. Badak LNG, Desa Satimpo,
Kec. Bontang Selatan
Kota Bontang
Simpan Pinjam 814 4.962.226.207 19.714.171.105 24.676.397.313 2.496.342.000 383.389.466
24. PROVINSI SULAWESI UTARA
1 KUD Tamporok Ds. Tatelu, Kec. Dimembe
Kab. Minahasa Utara
Produsen 1.444 2.413.064.972 3.221.529.268 4.634.594.240 2.287.896.675 63.980.717
2 KSU Baru Terbit Mandiri
Kab. Bolaang Mangandow
Simpan Pinjam 172 1.050.000.000 1.200.000.000
3 KUD Murni Tahuna
Jl. Jend. Sudirman, Komplek Pelabuhan Lama, Desa Sawang Bandar, Kec. Tahuna
Kab. Kepulauan Sangihe
Konsumen 1.200 1.079.758.056 1.812.200.000 1.200.000.000 2.790.000.000 9.752.693
92 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 93Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
25. PROVINSI SULAWESI TENGAH
1 KSP Bina Sejahtera
Kota Parigi Montong Simpan Pinjam 650 16.125.130.000 13.215.130.000
2 Kop. Teluk Tomini
Kota Parigi Montong Produsen 21 22.745.000 111.500.000
3 KUD Merpati Kab. Banggai Kep. Pemasaran 1.321 1.210.000.000 5.050.130.000
26. PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 KUD Kambiolangi
Belajen,Kec Alla, Kab
Kab. Enrekang
Produsen 300 6.779.304.442 167.405.455.040 7.061.773.682 1.551.577.000 22.392.271
2 KSP Berkat Jl. Durian No.5, Kec. Ujung Bulu
Kab. Bulukumba
Simpan Pinjam 12.007 30.459.555.503 56.068.773.827 99.788.598.959 271.896.416.746 2.779.475.934
3 Kospermindo Jl. Anggrek Raya Blok E2 No. 24-26
Kota Makassar
Produsen 1.010 351.321.362 556.702.200 8.639.488.674 14.015.315.381 53.017.020
27. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1 KUD Tunas Sari Ds. Labone, Kec. Lasalepa
Kab. Munna
Simpan Pinjam 2.488 1.448.947.503 4.579.351.505 6.026.299.008 7.569.710.950 462.936.799
2 KUD Winetoro Jl. Kenanga No.23AKab. Kolaka
Konsumen 861 420.750.000 479.677.325 900.427.325 1.705.654.325 37.820.408
3 KSP Sejahtera Kota Bau-Bau Simpan Pinjam 462 3.991.802.564 3.924.200.000
28. PROVINSI GORONTALO
1 Kop. Tebu Rakyat Mitra
Bangkit
Jl. Mutiara, Ds. Bonggahu, Kec.
PguyanganKab. Boalemo
Jasa 40/257 6.057.732.850 7.222.942.600 0 36.006.200
2 KSU Mulya Jaya
Desa BulotaKab. Gorontalo
Produsen 151 4.308.686.750 6.270.375.650 6.296.568.000 9.021.635.375 142.500.000
3 KSU Mekar Jaya
Jl. Pabrik Gula, Desa Suka Makmur
Kab. Gorontalo
Simpan Pinjam 104/1500 780.076.025 3.498.335.407 8.323.150.580 2.568.580.704 266.145.080
29. PROVINSI SULAWESI BARAT
1 Kop. Tunas Muda
Kab. Mamuju Produsen 449 911.148.685 1.079.780.700
2 KSU Amanah Kab. Polewali Mandar
Jasa 125 675.600.000 556.000.000
3 Kop. Nelayan Samalewah
Kab. Majene Pemasaran 77 3.790.655.720 444.800.000
30. PROVINSI MALUKU
1 KUD Pelita Makmur
Ds. Seith, Kec. Leihitu
Kab. Maluku Tengah
Produsen 595 3.328.258.144 233.139.000 3.561.395.144 9.789.582.400 435.789.310
2 Kopkar Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Jl. Komplek Pelabuhan Yos
SudarsoKota Ambon
Jasa 377 1.946.090.852 1.663.936.595 3.610.027.447 3.071.894.696 909.753.858
3 KSP Surya Sekawan
Jl. Trans Seram, Kec. Seram Utara
Kab. Maluku Tengah
Simpan Pinjam 236 1.080.862.000 665.725.000 1.746.587.000 1.500.000.000 171.388.500
No. Nama Koperasi
Alamat Kelompok/Jenis
Angg. (org)
Modal Sendiri (Rp)
Modal Luar (Rp)
Asset (Rp)
Volume Usaha (Rp)
SHU (Rp)
31. PROVINSI MALUKU UTARA
1 Kop. Perkebunan Rimba Sisika
Ds. Lako Akelamo, Kec. Sahu
Kab. Halmahera Utara
Produsen 31 52.226.500 94.854.000 147.080.500 382.915.000 14.108.500
2 KUD Malihut Kab. Halmahera Utara
Konsumen 118 4.057.778.796 1.096.287.250
3 KSP Bobato Kab. Tidore Simpan Pinjam 307 9.178.305.000 6.309.800.000
32. PROVINSI PAPUA
1 KSP Tunas Muda
Jl. Trikola, Kec. Jayapura UtaraKota Jayapura
Simpan Pinjam 136 425.745.461 958.000.000 1.995.441.431 1.611.394.915 133.997.804
2 KSU Nimboran Kencana
Jl. Resetelment, Kamp Besum No.07
RT 07/04, Kec. Manokwari
Kota Jayapura
Jasa 68 5.222.920 218.577.080 223.800.000 10.144.940 1.014.500
33. PROVINSI PAPUA BARAT
1 Koperasi Mitra Bersama
Porles
Jl. Bhayangkara No.01, Desa
Manokwari TimurKab. Manokwari
Konsumen 632 1.186.812.723 109.309.182 1.509.116.634 827.913.216 138.670.808
2 KUD Sejahtera Jl. S.Kamundan, Klawuyuk
Kota Sorong
Jasa (SP) 552 1.426.875.108 792.217.975 9.821.787.303 11.948.965.400 0
3 KUD Tani Makmur
Kl. Malawele, Distrik Almas
Kab. Sorong
Pemasaran 496 699.935.259 111.000.000 1.200.911.554 1.568.268.481 52.385.889
Data: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
Koperasi Berskala Besar
Salah satu prioritas program penguatan kelembagaan Koperasi adalah pemilihan 3 Koperasi Berskala Besar di setiap Provinsi, sehingga diharapkan akan ada 99 Koperasi Berskala Besar di seluruh Indonesia, yang selanjutnya akan disusun dan ditetapkan ranking Koperasi Berskala Besar di Indonesia.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Produksi
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
96 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 97Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kebijakan Deputi Bidang Produksi tahun 2010 lebih menekankan pada penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bantuan perkuatan dana untuk pengembangan Koperasi dan UKM di bidang produksi. Jumlah koperasi yang mendapat bantuan perkuatan dana untuk pengembangan 27 jenis kegiatan usaha di bidang produksi pada tahun 2010, sebanyak 64 koperasi yang tersebar di 13 provinsi dan 44 kabupaten.
Tujuan program:• Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan koperasi
sesuai dengan jati dirinya sehingga memiliki daya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan penerapan teknologi yang tepat.
Sasaran Program:• Terwujudnya kebijakan bagi Koperasi dan UKM yang terkait dengan produksi dan terciptanya
peningkatan produktifitas usaha koperasi dan anggotanya serta fasilitasi dukungan perkuatan kepada Koperasi dan UKM.
Manfaat Program:• Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UKM melalui sehingga meningkatkan kesejahteraan
anggota Koperasi dan penyerapan tenaga kerja.
Braman SetyoDeputi Bidang Produksi
98 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 99Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
REALISASI PERKUATAN BIDANG PRODUKSI
BENTUK PERKUATAN NAMA KOPERASI KABUPATEN ProvinsiAnyaman tikar Kop. Gapoktan Kompa Tasikmalaya Jawa Barat
Bank padi KUD Leung Bintang Pidie NAD
KUD Ora Et Labora Banyuwangi Jawa Timur
KUD Harapan Jaya Probolinggo Jawa Timur
Batu bata KUD Batara Takalar Sulawesi Selatan
Batu mulia Kopinkra Kreasi Sukabumi Jawa Barat
Bengkel KSU Chasanah Kuningan Jawa Barat
KUD Bina Karya Sumedang Jawa Barat
KSU Bale Dana Mesari Bangli Bali
Bordir komputer KSU Srikandi Kota Medan Sumatera Utara
Budidaya kakao Kop. Primer Rimba Lariang Mamuju Utara Sulawesi Barat
KUD Karya Tani Konawe Sulawesi Tenggara
Budidaya karet Koptan Dos Roha Tobasa Sumatera Utara
Kopontren As-Shofa Pontianak Kalimantan Barat
Dolomit KUD Karang Ploso Malang Jawa Timur
KUD Samaendre Pangkep Sulawesi Selatan
Gerabah KUD Tani Rejo Bantul DI Yogyakarta
Gula aren KSU Rai Wahu Rote Ndao NTT
Iodisasi garam KUD Bulu Cindea Pangkep Sulawesi Selatan
Kentang KUD Beringin Jaya Probolinggo Jawa Timur
Kop. Usaha Mandiri Lestari Makmur Malang Jawa Timur
Komoditi kentang KSU Prospek Mandiri Jaya Bersama Wonosobo Jawa Tengah
Logam KSU Pantama Kota Makassar Sulawesi Selatan
Pabrik es 20 ton/hari Koperasi “Poleminasa” Wajo Sulawesi Selatan
Kop. Meutia Multi Usaha (M2U) Kota Makassar Sulawesi Selatan
Pemecah batu Kop. Babussalam Wajo Sulawesi Selatan
Pengolahan getah pinus Koperasi. Civitas Akademika Universitas Sawerigading Kota Makassar Sulawesi Selatan
Pengolahan kakao KUD Patriot Luwu Sulawesi Selatan
KUD Makmur Sejati Kolaka Sulawesi Tenggara
Pengolahan kelapa KSU BMT As-Syifa Kubu Raya Kalimantan Barat
Pengolahan kopi KSU Mata Mual Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Kop. Petani Kopi Warga Masyarakat Hutan Bandung Jawa Barat
Kop. Wanita Sari Meguna Bangli Bali
BENTUK PERKUATAN NAMA KOPERASI KABUPATEN ProvinsiPengolahan umbi porang KSU LMD Hutan Sumber Wana Lestari Madiun Jawa Timur
Kop. LMDH “Argo Mulyo” Nganjuk Jawa Timur
Perbengkelan KSU Harapan Bersama Pasaman Barat Sumatera Barat
PLTMH
Koppontren Al Ihsan Polewali Mandar Sulawesi Barat
Kop. Remaja Reso Tamurangingngi Enrekang Sulawesi Selatan
Postel Kopsa Ponpes Darul Magfiroh Cianjur Jawa Barat
Kopontren Nurul Iman Garut Jawa Barat
Kopontren Al Jauhariyah Sampang Jawa Timur
KSU Mitra Prima Utama Madiun Jawa Timur
Pupuk Koperta Sekar Asih Sumedang Jawa Barat
KUD Sugih Tani Bogor Jawa Barat
KUD Dworowati Demak Jawa Tengah
KUD Lesanpuro Grobogan Jawa Tengah
KUD Wiroto Grobogan Jawa Tengah
KUD Sawo Jajar Demak Jawa Tengah
KUD Tani Jaya Madiun Jawa Timur
KUD Dolopo Madiun Jawa Timur
KUD Eka Jaya Probolinggo Jawa Timur
Sapi KUD Sida Mukti Indramayu Jawa Barat
KUD Satya Dharma Malang Jawa Timur
Sapi lokal KSU Bahari Tunas Mandiri Bangli Bali
Kop. Angseri Nadi Tabanan Bali
Sapi perah KSU Sari Aji Boyolali Jawa Tengah
Kop. Peternak Satria (PESAT) Banyumas Jawa Tengah
KUD Dewi Ratih Tulungagung Jawa Timur
Penggemukan sapi KUD Brayan Urip Batang Jawa Tengah
Sarana wisata Koperasi Hoga Resort Wakatobi Sulawesi Tenggara
Tenun adat Kop. Industri Kerajinan Rakyat Sonbilo Timor Tengah Selatan NTT
Wisata KSU Perindo Sidoarjo Jawa Timur
Bantuan perkuatan di bidang produksi tahun 2010 tersebar di 13 Provinsi (44 Kabupaten) dengan jumlah penerima sebanyak 64 koperasi. Jenis kegiatan usaha yang paling banyak mendapatkan bantuan perkuatan adalah kegiatan usaha Pupuk (9 koperasi); Postel (4 koperasi); Sapi Perah (3 koperasi); Bank Padi (3 koperasi); Bengkel (3 koperasi).Untuk sebaran penyaluran bantuan perkuatan berdasarkan Provinsi yang paling banyak mendapatkan bantuan, adalah:• Provinsi Jawa Barat: 8 koperasi dengan 7 jenis kegiatan usaha.• Provinsi Jawa Tengah: 8 koperasi dengan 4 Jenis kegiatan usaha.• Provinsi Jawa Timur: 15 koperasi dengan 8 Jenis kegiatan usaha.• Provinsi Sulawesi Selatan: 9 koperasi dengan 8 jenis kegiatan usaha.• Provinsi Sulawesi Tengah: 6 koperasi dengan 6 jenis kegiatan usaha.
100 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 101Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
kunjungan kerja ke tempat pelelangan ikan
di Muara angke, 25 Januari 2010
102 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 103Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau pabrik
pengolahan susu Pusat Koperasi Industri Susu Segar
Tanjung di Pasuruan, Jawa Timur, 13 Februari 2010.
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau bank padi
di Nusa Tenggara Barat, 13 Desember 2009
104 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 105Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau bantuan
pengadaan sapi untuk anggota Koperasi di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, 24 Juli 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Pembiayaan
108 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 109Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Hingga saat ini, Koperasi dan UKM masih menghadapi berbagai kendala yang salah satunya berupa akses permodalan yang masih sulit dikarenakan prosedur kredit dan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi.Sebagai langkah strategis untuk membantu Koperasi dan UKM mengatasi keterbatasan modal dan akses kepada lembaga permodalan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program/kegiatan terkait permodalan.
Tujuan program:• Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda pelaku usaha skala mikro
melalui koperasi.• Mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi peserta program yang anggotanya sebagian besar
perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi di berbagai sektor usaha produktif.• Memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh perempuan dan pemuda pelaku
usaha mikro anggota koperasi.• Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya di kalangan
perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi.
Sasaran Program:• Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja koperasi peserta program dalam memfasilitasi pengembangan
usaha yang dilakukan oleh perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro yang anggotanya bergerak di berbagai sektor usaha produktif.
• Tersalurnya bantuan dana kepada perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi peserta program.
• Terlaksananya program penyediaan dana bagi kelompok perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro/koperasi.
Manfaat Program:• Tersalurnya dana bantuan bagi koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan.• Meningkatknya struktur permodalan koperasi serta memperluas jangkauan pelayanan simpan pinjam koperasi
kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya.• Tersalurnya bantuan dana untuk usaha produktif dengan persyaratan ringan dan terjangkau dari koperasi
kepada perempuan pelaku usaha mikro sesuai tingkat kelayakan usahanya, baik melalui perseorangan maupun kelompok-kelompok usaha bersama.
• Meningkatnya produktifitas perempuan pelaku usaha skala mikro anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pariaman SinagaDeputi Bidang Pembiayaan
110 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 111Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam acara Konsultasi
Regional Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Papua Barat, 12 Oktober 2010
Penilaian Kesehatan
Akhir 2010 jumlah KSP/USP koperasi mencapai 71.365 unit. Laporan dari daerah menunjukkan indikasi bahwa KSP dan USP koperasi tersebut belum seluruhnya dilakukan penilaian kesehatan, yang merupakan indikator kinerja sehat dan tidaknya koperasi, baik dari aspek keuangan maupun jati diri koperasi. Hasil penilaian kesehatan tersebut juga dapat dijadikan tolok ukur kredibilitas KSP/USP koperasi yang bersangkutan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa delapan dari 33 provinsi belum melakukan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Jumlah persentase rata-rata KSP/USP koperasi yang telah dinilai tingkat kesehatannya adalah sebesar 36,26% di 25 provinsi. Kondisi ini memperkuat indikasi yang menunjukan kecenderungan tingginya kesulitan yang dihadapi pembina untuk melakukan penilaian kesehatan bagi seluruh KSP/USP koperasi tersebut. Di lain pihak, lembaga perbankan dan masyarakat membutuhkan informasi yang terstandarisasi mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP koperasi, yang salah satunya ditunjukkan oleh tingkat kesehatan KSP/USP koperasi yang bersangkutan. Dengan adanya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, dapat memberikan kepastian dan jaminan keamanan bagi anggota dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan koperasi.
112 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 113Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan
bantuan perkuatan kepada Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Papua Barat,
12 Oktober 2010
Ketua Koperasi Nasari memberikan kenang-kenangan
kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM setelah
penandatanganan kerja sama kemitraan strategis
antara Koperasi Simpan Pinjam Nasari dengan
PT Pos Indonesia (Persero), 23 Desember 2010
114 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 115Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Legalisasi LKM Non Formal
Saat ini di berbagai daerah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non formal yang jumlahnya mencapai ribuan. LKM ini dibentuk dan tumbuh karena adanya aspirasi atas pelaksanaan program pemerintah, pemerintah daerah, bentukan LSM, dan masyarakat itu sendiri untuk melayani kebutuhan pembiayaan mikro.
Untuk melindungi kepentingan masyarakat penabung dan peminjam, serta aset LKM yang bersangkutan, pemerintah menyediakan kerangka hukum dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor: 351.1/ KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M. KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM.
Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan sosialisasi agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat di luar Lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang telah berbadan hukum (seperti Koperasi, Modal Ventura, dst), harus mempunyai legalitas dan berbadan hukum.
Melihat semangat yang tinggi untuk membentuk dan mengembangkan LKM sebagai sarana untuk melayani kebutuhan permodalan usaha bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air tersebut, maka atas inisiatif DPR, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang LKM.
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
penghargaan pada acara Expo Pembiayaan 2010,
20 Oktober 2010
116 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 117Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
sambutan pada Expo Pembiayaan 2009,
7 Desember 2009
118 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 119Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau gerai BMT
pada acara Expo Pembiayaan 2010, 20 Oktober 2010
Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh LKM dan para pihak yang akan membangun LKM, untuk memilih badan hukum yang sesuai dengan karakteristik usaha rakyat serta kesesuaian pola pengelolaannya. Jika ada LKM memilih lembaga keuangan yang berbentuk PT dan ingin melakukan usaha bank dan lembaga keuangan lainnya, misalnya BPR atau lembaga ventura, harus diproses sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau bentuk usaha bank tentunya harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sedangkan Lembaga Modal Ventura harus memperoleh izin dari Kementerian Keuangan, sedangkan untuk bentuk koperasi cukup memperoleh badan hukum dan izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Sejalan dengan semangat tersebut, dalam SKB dan Inpres 3 tahun 2010 diberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga LKM untuk membentuk badan usaha yang legal dan berbadan hukum. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan dengan membentuk tim sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk melakukan sosialisasi dengan persuasif. Kelihatannya peluang tersebut cukup disadari dan dapat ditangkap oleh pelaku LKM. Hal ini terlihat dari 3.500 unit BMT telah berembug dan bersama-sama menyatakan diri untuk bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum, di mana saat ini sekitar 60% BMT sudah menyatakan berbadan hukum koperasi dan KUBE sekitar 40% berbadan hukum koperasi. Mereka memilih koperasi karena lebih mengenal konsumen yang berada di daerahnya yang bergabung dalam anggota koperasi, sehingga ada captive market di bidang keuangan mikro. Ke depannya kita akan melihat semakin banyaknya LKM yang berbentuk badan usaha koperasi yang dapat melayani kebutuhan permodalan usaha-usaha rakyat diberbagai pelosok di tanah air ini.
120 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 121Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
TINGKAT PRODUKTIFITAS KSP/USP-KOPERASI MENURUT RETURN ON ASSET TAHUN BUKU 2009 DAN 2010
NO KOPERASISISA HASIL
USAHA (Rp JUTA)
ASSET (Rp JUTA) RETURN ON ASSET (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 Kospin Jasa (Kantor Pusat Pekalongan) 22.619,61 27.677,77 1.464.699,30 1.799.102,73 1,544 1,538
2 Inkopdit (Kantor Pusat Jakarta Pusat) 145.253,09 146.350,00 7.369.873,15 7.412.873,15 1,971 1,974
3 KSP Nasari (Kantor Pusat Semarang) 773,07 565,72 191.438,59 316.121,74 0,404 0,179
4USP KSU Sejahtera Bersama
(Kantor Pusat Bogor) 337,98 311,18 99.865,70 247.056,34 0,338 0,126
5 KSP Kodanua (Kantor Pusat Jakarta Barat) 2.123,21 2.359,07 90.129,02 126.451,86 2,356 1,866
6 KSP Berkat (Kantor Pusat Bulukumba) 3.621,00 3.718,40 106.864,00 110.846,25 3,388 3,355
7USP KSU Dosen Universitas Gadjah Mada/
Kosudgama(Kantor Pusat Yogyakarta) 2.350,41 2.620,00 103.966,78 112.050,00 2,261 2,338
8Koperasi Setia Bhakti Wanita
(Kantor Pusat Surabaya) 638,67 492,05 99.865,70 114.724,47 0,640 0,429
9KSP Dana Nusantara
(Kantor Pusat Jakarta Selatan) 304,00 306,19 100.554,30 103.326,41 0,302 0,296
10KSP Bina Usaha Pamardi Utomo
(Kantor Pusat Semarang) 1.396,74 362,94 80.071,00 88.169,59 1,744 0,412
11 KSP Artha Mulia (Kantor Pusat Semarang) 247,09 415,29 44.214,50 78.470,81 0,559 0,529
12 KSP Lohjinawe (kantor Pusat Rembang) 1.960,02 2.985,13 50.834,40 67.711,93 3,856 4,409
13 KSP Pangestu (Kantor Pusat Pati) 636,16 642,06 37.184,58 51.239,74 1,711 1,253
14 KSP Multi Niaga (Kantor Pusat Makassar) 333,00 334,65 50.626,11 51.666,32 0,658 0,648
15USP Koperasi Surya Kencana (Kantor Pusat Jakarta Barat)
1.084,00 1.094,81 31.823,31 32.222,62 3,406 3,398
16 KSP Artha Prima (Kantor Pusat Ambarawa) 184,00 185,42 23.466,78 23.865,40 0,784 0,777
17 KSP Prima Dana (Kantor Pusat Semarang) 37,06 38,71 1.981,45 2.022,36 1,870 1,914
18USP Koperasi Sentossa Makmur
(Kantor Pusat Semarang) 14,11 14,52 1.922,17 2.003,21 0,734 0,725
19IUSP Koperasi Semarak Dana (Kantor Pusat Jakarta Timur)
46,10 47,25 609,18 701,86 7,568 6,732
20USP Koperasi Serambi Dana
(Kantor Pusat Jakarta Barat) 43,00 45,50 963,60 1.000,00 4,462 4,550
TINGKAT PRODUKTIFITAS KSP/USP-KOPERASI MENURUT ASSET TURNOVER TAHUN BUKU 2009 DAN 2010
NO KOPERASIPINJAMAN YANG
DISALURKAN (Rp JUTA)
ASSET (Rp JUTA)ASSET
TURNOVER (KALI)
2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 Kospin Jasa (Kantor Pusat Pekalongan) 6.025.755,33 6.265.000,00 1.464.699,30 1.799.102,73 4,114 3,482
2 Inkopdit (Kantor Pusat Jakarta Pusat) 5.747.312,41 5.926.312,41 7.369.873,15 7.412.873,15 0,780 0,799
3 KSP Nasari (Kantor Pusat Semarang) 373.129,38 219.400,00 191.438,59 316.121,74 1,949 0,694
4USP KSU Sejahtera Bersama (Kantor Pusat
Bogor) 64.958,67 74.600,00 99.865,70 247.056,34 0,650 0,302
5 KSP Kodanua (Kantor Pusat Jakarta Barat) 278.504,05 182.200,00 90.129,02 126.451,86 3,090 1,441
6 KSP Berkat (Kantor Pusat Bulukumba) 84.348,12 86.222,00 106.864,00 110.846,25 0,789 0,778
7USP KSU Dosen Universitas Gadjah Mada/
Kosudgama(Kantor Pusat Yogyakarta) 50.373,20 51.073,97 103.966,78 112.050,00 0,485 0,456
8Koperasi Setia Bhakti Wanita (Kantor Pusat
Surabaya) 64.804,00 67.162,63 99.865,70 114.724,47 0,649 0,585
9KSP Dana Nusantara (Kantor Pusat Jakarta
Selatan) 11.621,00 12.021,45 100.554,30 103.326,41 0,116 0,116
10KSP Bina Usaha Pamardi Utomo (Kantor
Pusat Semarang) 139.231,00 134.638,28 80.071,00 88.169,59 1,739 1,527
11 KSP Artha Mulia (Kantor Pusat Semarang) 33.229,68 59.569,71 44.214,50 78.470,81 0,752 0,759
12 KSP Lohjinawe (kantor Pusat Rembang) 68.154,20 70.648,57 50.834,40 67.711,93 1,341 1,043
13 KSP Pangestu (Kantor Pusat Pati) 84.723,85 78.430,00 37.184,58 51.239,74 2,278 1,531
14 KSP Multi Niaga (Kantor Pusat Makassar) 42.546,25 43.182,24 50.626,11 51.666,32 0,840 0,836
15USP Koperasi Surya Kencana (Kantor Pusat
Jakarta Barat) 28.211,00 28.621,23 31.823,31 32.222,62 0,886 0,888
16 KSP Artha Prima (Kantor Pusat Ambarawa) 47.652,00 47.922,53 23.466,78 23.865,40 2,031 2,008
17 KSP Prima Dana (Kantor Pusat Semarang) 3.946,00 6.121,00 1.981,45 2.022,36 1,991 3,027
18USP Koperasi Sentossa Makmur (Kantor Pusat
Semarang) 4.040,00 4.630,00 1.922,17 2.003,21 2,102 2,311
19IUSP Koperasi Semarak Dana (Kantor Pusat
Jakarta Timur) 551,30 563,45 609,18 701,86 0,905 0,803
20USP Koperasi Serambi Dana (Kantor Pusat
Jakarta Barat) 879,79 894,54 963,60 1.000,00 0,913 0,895
122 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 123Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Koperasi Koperasi
BPR BPR
Trend Pertumbuhan Pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Tahun 2008–2010 (%)
Trend Pertumbuhan Simpanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Tahun 2008–2010 (%)
14,0
1
23,9
0
10,6
1
0,00
39,5
6
32,6
6
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
20092008
16,3
3
13,3
7
13,7
3
20,2
8
19,7
4
14,9
7
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
200920082010 2010
Trend pertumbuhan pinjaman koperasi periode 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 28,95%.
Trend pertumbuhan simpanan koperasi periode 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 6,01%.
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
126 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 127Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dalam melakukan usaha, karena dengan pemasaran yang baik maka akan mampu mendorong peningkatan pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu harus dibangun sistem pemasaran yang terintegrasi agar produk yang dihasilkan berkualitas, dipercaya, dan mendapat respon yang positif dari konsumen. Untuk itu, perlu dibangun jaringan pemasaran yang baik agar konsumen dapat memperoleh produk yang diinginkan secara mudah dan terjangkau.
Tujuan program:• Meningkatkan daya saing dan daya kompatabilitas produk Koperasi dan UKM
dalam pasar yang kompetitif serta mengembangkan infrastruktur pemasaran produk Koperasi dan UKM dan mendorong perluasan pasar produk Koperasi dan UKM.
Sasaran Program:• Terwujudnya produk Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing
dan kompatabilitas di pasar dalam dan luar negeri, serta tersedianya infrastruktur pemasaran dan saran promosi bagi produk unggulan dan perluasan pasar produk Koperasi dan UKM di dalam dan di luar negeri.
Manfaat Program:• Tersedianya produk Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing, kepastian
tempat usaha bagi UKM anggota Koperasi dan perluasan pasar bagi produk-produk Koperasi dan UKM.
Neddy Rafinaldy HalimDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
128 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 129Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Gedung SMESCO UKM Jakarta, adalah merupakan
pusat pemasaran produk Koperasi dan UKMLangkah-langkah yang telah ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM dalam memajukan sektor pemasaran dan jaringan usaha ini diantaranya adalah:• Mendirikan SMESCO Convention Center• Mendirikan SMESCO Gallery• Membuat Stand Provinsi seluruh Indonesia• Pengembangan pusat-pusat promosi• Revitalisasi pasar tradisional• Mendukung pasar rakyat• Melirik bisnis ritel• Membuat klinik bisnis• Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima)
Paviliun daerah didalam gedung
SMESCO UKM, Jakarta
130 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 131Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Galeri UKM didalam gedung SMESCO UKM, Jakarta
Pengembangan Pusat-Pusat Promosi - SMESCO (Small and Medium Enterprise and Cooperatives)
Kementerian Koperasi dan UKM sadar bahwa Pusat Promosi merupakan jendela awal dunia internasional untuk melihat sekaligus menilai produk-produk unggulan daerah. Itu sebabnya Kementerian Koperasi dan UKM berinisiatif untuk mendirikan Pusat-pusat Promosi di setiap daerah, agar dapat membantu para pengusaha Koperasi dan UKM dalam menampilkan produk-produk mereka dengan lebih baik. Sebaliknya bagi publik, Pusat Promosi merupakan pusat informasi bagi produk-produk lokal yang berkualitas.
Sejauh ini sudah ada lima daerah yang memiliki Pusat Promosi, yaitu:• SMESCO UKM, Jakarta.• SMESCO UKM Sriwijaya Promotion Center Palembang, Sumatera Selatan.• SMESCO UKM SENBIK UKM Bandung, Jawa Barat.• SMESCO UKM Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan.• SMESCO UKM Paradise Product Promotion Center Manado, Sulawesi Utara.
Kementerian Koperasi akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kantung-kantung promosi yang ada di setiap daerah, misalnya dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), agar dapat menampilkan produk-produk lokal yang senantiasa berkembang, baik dari segi tampilan, jenis, maupun kualitasnya. Pusat promosi harus dapat menjadi arena display, pusat informasi, ‘trading house’, dan rujukan utama produk kebanggaan daerah. Pada akhirnya, setiap pusat promosi, apapun bentuknya, akan mampu menjadi tolok ukur kemajuan produk lokal.
132 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 133Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka
SMaRT angin Mamiri, 17 Oktober 2010
Gedung Exhibition Hall Celebes Convention Center,
Makasar, Sulawesi
134 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 135Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Revitalisasi Pasar Tradisional
Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mempelajari kondisi pasar-pasar tradisional yang ada dan melakukan revitalisasi yang diperlukan untuk meningkatkan bukan hanya kesegaran fisik pasar tetapi juga sistem pengelolaannya. Revitalisasi pasar adalah memperbaiki dan memperluas sarana kegiatan ekonomi rakyat di daerah-daerah. Dengan perluasan dan perbaikan yang ada, diharapkan juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas di daerah.
Revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang diutamakan karena kegiatan ini berkaitan erat dengan pemberdayaan usaha mikro khususnya dalam memberikan kepastian dan kenyamanan lokasi usaha. Untuk memaksimalkan kegunaannya bagi setiap orang, pasar-pasar tradisional yang telah direhabilitasi ini akan dikelola oleh koperasi yang dibentuk.Program revitalisasi pasar tradisional ini mendapat sambutan yang sangat baik, terutama dari para pelaku usaha Koperasi dan UKM, karena program ini memberi manfaat riil, diantaranya:• Pendapatan rakyat dan daerah meningkat.• Membantu pemerintah daerah dalam menerapkan tata kota yang baik dan tertib.• Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pasar tradisional meningkat,
karena kini mereka memiliki sarana yang memadai untuk berusaha. Terlebih lagi karena usaha-usaha tersebut dikelola oleh koperasi.
• Masyarakat bisa semakin mandiri berkat adanya koperasi yang membantu mengelola aset dan kegiatan ekonomi mereka.
• Ketika masyarakat makin mandiri, pendapatan rakyat dan daerah meningkat, maka kesejahteraan bersama pun makin merata.
Pada tahun 2009 ada 95 unit pasar yang direvitalisasi dengan rincian:• Sebanyak 5 unit pasar tradisional dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,-
merupakan program revitalisasi pasar tradisional reguler (APBN).• Sebanyak 90 unit pasar tradisional dengan anggaran sebesar Rp 89.500.000.000,-
merupakan program revitalisasi pasar tradisional dari APBN-P.
Untuk tahun 2010 ada 34 unit pasar yang direvitalisasi:• Sebesar Rp 4.750.000.000,- diambil dari APBN Pos Anggaran Bantuan Sosial untuk
memfasilitasi tujuh unit pasar-Natuna, Bengkayang, Bolaang Mongondow Utara, Cianjur, Magetan, Grobogan, dan Lombok Barat.
• Ada Rp 30.000.000.000,- yang dialokasikan dari dana Koperasi APBN untuk merevitalisasi 27 unit pasar dan lima koperasi untuk 500 PKL di 32 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Pasar Revitalisasi, Foto atas: Pasar Paso, ambon,
Foto Bawah: Pasar Tradisional, Boloh, Semarang
136 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 137Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
No. Provinsi Kabupaten/Kota Anggaran (Rp 000)
12 Jawa Timur Sampang 2 2.000.000
Sumenep 1 1.000.000
Pacitan 1 1.000.000
Pamekasan 2 2.000.000
Probolinggo 2 2.000.000
Lamongan 1 1.000.000
Bangkalan 1 1.000.000
Banyuwangi 1 1.000.000
Ponorogo 1 1.000.000
Madiun 3 3.000.000
13 Bali Kab. Karang Asem 1 1.000.000
14 Kalimantan Barat Kubu Raya 1 1.000.000
Sekadau 1 1.000.000
15 Kalimantan Selatan Balangan 1 1.000.000
16 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat 2 2.000.000
17 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara 1 1.000.000
Bolaang Mongondow 1 1.000.000
Bitung 2 2.000.000
Sangihe 1 1.000.000
Kab. Kotamubagu 1 1.000.000
18 Sulawesi Tengah Poso 1 1.000.000
Kota Palu 2 2.000.000
Parigi Moutong 2 2.000.000
19 Sulawesi Tenggara Kota Bau-bau 1 1.000.000
Kota Kendari 2 2.000.000
20 Sulawesi Selatan Tana Toraja 1 1.000.000
Takalar 1 1.000.000
Bantaeng 1 1.000.000
Gowa 1 1.000.000
Kepulauan Selayar 1 1.000.000
Wajo 1 1.000.000
21 Gorontalo Gorontalo Utara 1 1.000.000
22 Maluku Kota Tual 1 1.000.000
23 Maluku Utara Kota Ternate 1 1.000.000
24 NTT Sumba Timur 1 1.000.000
Ngada 1 1.000.000
25 NTB Lombok Barat 1 1.000.000
Dompu 1 1.000.000
26 Papua Yapen 1 1.000.000
27 Papua Barat Raja Empat 1 1.000.000
Jumlah 27 74 95 94.500.000
LAMPIRAN PASAR TRADISIONAL TAHUN ANGGARAN 2009
No. Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Unit Anggaran (Rp 000)
1 Aceh Aceh Tengah 1 1.000.000
Aceh Singkil 1 1.000.000
Aceh Tenggara 1 1.000.000
Pidie Jaya 2 2.000.000
2 Sumatera Utara Mandailing Natal 1 1.000.000
Padang Lawas 1 1.000.000
Samosir 1 1.000.000
3 Sumatera Barat Tanah Datar 1 1.000.000
Solok 1 1.000.000
Pasaman Barat 2 2.000.000
4 Sumatera Selatan Banyuasin 1 1.000.000
Musi Rawas 1 1.000.000
5 Riau Kuantan Singingi 1 1.000.000
Rokan Hulu 1 1.000.000
Anambas 1 1.000.000
Kerinci 2 2.000.000
6 Bengkulu Bengkulu Utara 1 1.000.000
Bangka Selatan 1 1.000.000
7 Lampung Lampung Selatan 1 1.000.000
8 Banten Serang 1 1.000.000
9 Jawa Barat Tasikmalaya 1 1.000.000
Garut 1 1.000.000
Sumedang 1 1.000.000
Bogor 2 2.000.000
Kuningan 4 4.000.000
10 Jawa Tengah Sragen 1 1.000.000
Kudus 2 2.000.000
Demak 2 2.000.000
Jepara 2 2.000.000
Pekalongan 2 2.000.000
Purworejo 1 1.000.000
Wonosobo 2 1.500.000
11 DI Yogyakarta Kulon Progo 1 1.000.000
138 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 139Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pasar tradisional OESaO Kabupaten Kupang, Nusatenggara Timur,
foto atas: sebelum revitalisasi, foto bawah: setelah revitalisasi
LAMPIRAN PASAR TRADISIONAL TAHUN ANGGARAN 2010 (Rp 000)
Pasar Reguler (APBN)
No. Provinsi Unit Kabupaten Jumlah
1 Sulawesi Utara 1 Kab. Bolaang Mongondow Utara 750.000
2 Jawa Barat 1 Kab. Cianjur 750.000
3 Jawa Tengah 1 Kab. Grobogan 750.000
4 Jawa Timur 1 Kab. Magetan 750.000
5 Kalimantan Barat 1 Kab. Bengkayang 600.000
6 Kep. Riau 1 Kab. Natuna 600.000
7 NTT 1 Kab. Lombok Barat 550.000
Jumlah 7 7 4.750.000
APBN-P
No. Provinsi Unit Kabupaten Jumlah
1 Sumatera Selatan 1 Kab OKU Timur 1.000.000
2 Riau 1 Kab. Kampar 1.000.000
3 Lampung 1 Kab. Lampung Barat 1.000.000
4 Bengkulu 1 Kab. Mukomuko 1.000.000
5 Banten 1 Kota Serang 1.000.000
6 Jawa Barat 1 Kab. Cianjur 1.000.000
1 Kab. Sumedang 1.000.000
1 Kab. Sukabumi 1.000.000
1 Kota Depok 1.000.000
1 Kota Sukabumi 1.000.000
1 Kab. Majalengka 1.000.000
7 Jawa Tengah 1 Kota Semarang 1.000.000
1 Kab. Kendal 1.000.000
8 DI Yogyakarta 1 Kab. Bantul 1.000.000
9 Sulawesi Selatan 1 Kab. Jeneponto 1.000.000
1 Kab. Pinrang 1.000.000
1 Kab. Luwu 1.000.000
1 Kota. Pare-Pare 1.000.000
10 Sulawesi Barat 1 Kab. Mamasa 1.000.000
1 Kab. Mamuju Utara 1.000.000
1 Kab. Polewali Mandar 1.000.000
11 Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton Utara 1.000.000
1 Kab. Kolaka 1.000.000
12 Maluku 1 Kab. Maluku Tengah 1.000.000
13 Bali 1 Kab. Gianyar 1.000.000
14 NTT 1 Kab. Kupang 1.000.000
15 Papua Barat 1 Kab. Teluk Bintuni 1.000.000
Jumlah 15 27 27.000.000
Jumlah Keseluruhan 31.750.000
140 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 141Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pasar Rakyat
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri dari banyak suku, memiliki ciri khas dalam perilaku ekonomi yang unik dan patut dibina, misalnya dari segi pasar rakyat. Pasar rakyat sebagai sebuah kegiatan tentu tidaklah istimewa. Pasar rakyat ada di mana-mana. Di kota besar pasar rakyat biasanya muncul di daerah pinggiran, sedangkan di kota-kota kecil pasar rakyat tumbuh menjamur. Keunikan pasar rakyat adalah bahwa kemunculannya selalu ditunggu-tunggu masyarakat, karena di setiap kemunculannya, pasar rakyat tidak hanya menawarkan barang, tetapi juga berbagai macam atraksi. Para pedagang menunjukkan keistimewaan barang dagangannya dengan cara-cara yang unik. Ada yang sambil menyanyi atau bermain sulap, ada yang memberi diskon besar atau hadiah. Para pedagang juga mendandani gerainya dengan lampu warna-warni dan hiasan-hiasan menarik lainnya. Pasar rakyat merupakan hiburan bagi masyarakat sekitar.
Kementerian Koperasi dan UKM melihat adanya peluang yang amat besar dari pasar rakyat ini. Bila diarahkan dengan baik, pasar rakyat dapat menjadi ajang bagi para pengusaha mikro (UMI) untuk menampilkan produk-produk mereka karena amat mudah dan murah. Para pengusaha mikro ini juga akan mampu bersaing dengan sehat karena di pasar rakyat mereka punya kesempatan untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dan menjadikan merek mereka populer. Di pasar rakyat mereka diberi peluang untuk berpromosi secara gencar dan murah. Sebaliknya bagi masyarakat/konsumen, pasar rakyat merupakan kesempatan untuk mencari produk-produk yang baik dengan harga yang terjangkau dan relatif murah.
Suasana Pasar Rakyat di Selaparang,
Nusa Tenggara Barat
Suasana Pasar Rakyat
di Sumatera Selatan
142 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 143Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Semakin sering pengusaha mikro ikut serta dalam pasar rakyat, maka kemungkinan produknya semakin dikenal orang akan makin besar. Semakin besar pula akses untuk meraih pasar yang lebih luas. Tidak jarang, produk atau merek yang dimulai dari pasar rakyat dalam waktu singkat bisa menjadi terkenal di tingkat nasional karena produsennya rajin berpartisipasi dalam pasar-pasar rakyat.
Sampai akhir 2010 pasar rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sudah berlangsung di 56 lokasi dengan setidaknya 1.300 pengusaha mikro dan koperasi sebagai pesertanya. Penyelenggaraan pasar rakyat banyak disinergikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah setempat agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan, konsumen merupakan unsur yang amat menentukan keberhasilan pasar rakyat, sehingga di beberapa Provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Kementerian Agama dan PT Televisi Republik Indonesia.
Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara Pembukaan
Pasar Rakyat di Jakarta, 3 September 2010
144 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 145Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pembukaan kegiatan Cooperative Fair
oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM beserta
Gubernur Jawa Barat, 4 agustus 2010
Pembukaan acara Republika
dan Miss Jinjing Peduli UKM
Indonesia oleh Menteri Negara
Koperasi dan UKM, 30 april 2010
146 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 147Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Peresmian Gedung UKM Jawa Timur oleh Menteri
Negara Koperasi dan UKM, 8 Juli 2010
Melirik Bisnis Ritel
Manusia semakin modern. Gaya hidup senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Perilaku berbelanja juga mengalami perubahan. Kenyamanan berbelanja menjadi salah satu syarat utama. Di kota-kota besar, konsumen dimanjakan sedemikian rupa sehingga pasar tradisional tergeser oleh pusat-pusat belanja besar dan mewah.
Hal ini tak luput dari pengamatan kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Pergeseran gaya hidup ini dimaknai positif oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Di tengah bangsa yang masih terus berkembang ini, pembangunan pusat-pusat belanja tumbuh pesat, karena semakin menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kegiatan koperasi juga harus berubah seturut perkembangan zaman. Selain itu, sasaran jangka panjangnya adalah upaya untuk membendung produk impor dan mengedepankan produk-produk lokal sebagai primadona produk nasional.
Peresmian Gedung UKM Jawa
Timur oleh Menteri Negara
Koperasi dan UKM, 8 Juli 2010
148 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 149Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang berdialog dengan para pedagang
tekstil dan kulit di pasar tanah abang, Mall Makasar dan Cibaduyut dalam
rangka melihat langsung dampak dari pemberlakuan aCFTa terhadap
para UKM
Agar tidak ketinggalan zaman dan mampu menyamakan ritme yang semakin cepat ini, Kementerian Koperasi membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan pemilik bisnis ritel besar, agar produk-produk Koperasi dan UKM ini juga bisa diakomodir, bersanding sekaligus bersaing dengan produk-produk impor.
Ada banyak hal yang harus disiapkan untuk dapat masuk ke jaringan bisnis ritel. Kualitas produk harus prima, tampilan dan kemasan produk harus disesuaikan dengan selera publik, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengelola usahanya, sehingga pada akhirnya produk Koperasi dan UKM siap bersaing dengan produk global.
2006 adalah tahun di mana Kementerian Koperasi dan UKM mulai menerapkan pola-pola berniaga modern. Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng peritel modern untuk mengadopsi beberapa toko koperasi yang punya potensi dan dianggap siap. Hasilnya adalah toko koperasi yang tampil lebih modern dengan sistem pengelolaan yang juga disesuaikan dengan standar yang lebih tinggi, dengan jaringan usaha yang lebih kuat dan terintegrasi, karena dapat memanfaatkan kapasitas jaringan Koperasi dan UKM yang ada. Toko-toko koperasi ini mempunyai daya saing yang cukup besar karena mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, dengan demikian juga sekaligus memperbaiki ‘brand image’ produk-produk lokal.Sasaran dari kegiatan ini adalah:• Koperasi yang memiliki unit usaha waralaba.• Produk Koperasi dan UKM yang punya potensi .• Koperasi yang punya potensi dan kelayakan usaha untuk menjadi ritel modern.
150 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 151Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
meninjau gerai-gerai Waralaba, Semarang
dan PalembangSepanjang 2010 telah dilakukan serangkaian kegiatan seperti:• Temu Jaringan Bisnis Koperasi dengan Peritel Modern
Temu jaringan ini diselenggarakan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha Koperasi dan UKM yang memiliki produk yang layak masuk ke jaringan ritel modern. Dalam pertemuan ini dihadirkan narasumber dari peritel modern seperti Carrefour, PT Sumber Alfaria Trijaya, dan PT Indogrosir dengan harapan para Koperasi dan UKM mendapatkan informasi yang lebih detail tentang kriteria produk yang bisa masuk ke jaringan peritel modern.
Tindak lanjut dari pertemuan ini, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama dengan Carrefour. Peritel besar ini memberikan tempat khusus untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM, juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para pelaku usaha Koperasi dan UKM.
• Temu Pengurus Koperasi untuk Peningkatan Kelas Toko Koperasi dalam Bisnis Ritel ModernPertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi dalam rangka mengembangkan usaha, khususnya di bidang bisnis ritel koperasi, sekaligus memperkuat jaringan usaha koperasi dan UKM.
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya dan dengan PT Indogrosir dalam meningkatkan kelas toko koperasi yang dikelola secara tradisional menjadi ritel modern dengan standar dan sistem yang terintegrasi.
152 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 153Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro Melalui Klinik Bisnis
Tantangan terbesar dalam dunia bisnis adalah dunia tanpa batas (borderless). Ini tak ubahnya dengan hukum air mengalir. Di mana ada lembah, ke situlah air akan mengalir. Demikian juga dengan arus barang dan jasa dalam era globalisasi. Barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga bersaing pasti akan menjadi rebutan pembeli.
Di sisi lain, produktifitas usaha mikro rendah dan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan dan selera pasar. Kondisi ini timbul karena keterbatasan kemampuan usaha mikro untuk mengakses sumber daya produktif, terutama teknologi, informasi pasar, dan bahan baku.
Kondisi ini meyulitkan usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha maupun dalam mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasaran. Sedangkan ketersediaan lembaga konsultasi juga amat terbatas dan belum merata di seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha mikro belum optimal karena masih dianggap belum terlalu menguntungkan. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menata program secara lebih kreatif. Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha mikro di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, desain, dan teknologi. Salah satu programnya adalah Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro melalui Klinik Bisnis. Diharapkan, lewat klinik-klinik bisnis ini dapat membuka wawasan para pelaku usaha mikro dalam menciptakan dan meningkatkan peluang usaha. Dengan demikian dapat mendorong ekonomi lokal dan membuka potensi pasar lokal.
Pada dasarnya tujuan diselenggarakannya klinik bisnis usaha mikro ini adalah mendorong peningkatan kemampuan usaha mikro agar mampu menghasilkan produk-produk berkualitas. Caranya adalah dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen mutu produk. Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar produk-produk usaha mikro dengan cara memberikan akses informasi pasar dan promosi yang diselaraskan dengan jaminan pasokan bahan baku dan jalinan kemitraan.
Pada 2010 dilaksanakan kegiatan Klinik Bisnis Usaha Mikro di 10 provinsi dengan peserta masing-masing 50 orang setiap provinsi. Para peserta ini berasal dari sentra makanan UKM. Kegiatan ini difokuskan pada produk berbahan baku tepung terigu. Klinik bisnis ini bekerja sama dengan PT Bogasari Baking Center dengan menghadirkan narasumber yang sukses di bidangnya.
Dari hasil pertemuan tersebut para peserta mendapat pengetahuan dan kemampuan memilah bahan baku yang baik dan berkualitas, mengolah bahan baku menjadi produk yang layak dan punya daya saing sesuai segmentasi pasarnya masing-masing, serta menghasilkan produk-produk unggulan.
Menteri Negara Koperasi dan UKM
meresmikan mobil Klinik Bisnis,
Surabaya, Jawa Timur
154 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 155Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)
Sejak 2005 Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan Program Penataan Sarana Usaha kepada 41 koperasi untuk 5.724 anggota koperasi/usaha mikro di 36 kabupaten/kota pada 19 provinsi. Total bantuan yang diberikan sejak 2005 sampai 2010 adalah sejumlah Rp 15 miliar.
Untuk 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan sarana PKL di dua daerah pasca gempa kepada tujuh koperasi, yaitu dua di Sumatera Barat dan lima di Jawa Barat dengan alokasi dana sebesar Rp 2 miliar yang diambil dari dana sosial. Bantuan sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBN-P juga dikeluarkan untuk diberikan kepada lima kabupaten/kota di lima provinsi.
Agar program ini dapat terus berlanjut di masa depan, tiga kementerian melakukan sinergi program, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, lewat Nota Kesepahaman di antara ketiga menteri tersebut Pada 27 September 2010. Nota Kesepahaman bernomor 12/NKB/M.KUKM/IX/2010; nomor 500-738.A Tahun 2010; dan nomor 1320.1/M-DAG/MoU/X/2010 tentang sinergi Program.
Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro. Tugas masing-masing kementerian adalah:• Menteri Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam pemberdayaan bidang pengembangan kelembagaan,
permodalan, dan dukungan sarana usaha mikro PKL.• Menteri Dalam Negeri bertugas menyediakan kawasan yang dialokasikan untuk PKL serta melakukan penataan
lingkungan perkotaan.• Menteri Perdagangan wajib menyediakan fasilitas dan sarana pengembangan kemitraan dan kewirausahaan.
Menteri Negara Koperasi dan UKM dialog dengan
pedagang kaki lima di Nusa Tenggara Timur
Peninjauan lokasi Pasar Syariah
az-Zaitun oleh Menteri Negara
Koperasi dan UKM di Surabaya,
dalam rangka Revitalisasi Pasar
Tradisional, 19 Juni 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UKM
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
158 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 159Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pengembangan SDM Koperasi dan UKM dilakukan dengan cara:• Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan• Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial• Membentuk dan mengembangkan lembaga diklat
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan• Membentuk motivasi untuk menciptakan kreatifitas
bisnis dan penciptaan wirausaha baru
Agus MuharramDeputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
Tujuan program:• Menumbuhkan dan meningkatkan kewirausahaan Koperasi dan UKM melalui penyelenggaraan diklat
serta meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sumber daya Koperasi dan UKM.
Sasaran Program:• Terlaksananya diklat bagi Koperasi dan UKM, terciptanya wirausaha baru serta terwujudnya sinergi
antara peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia Koperasi dan UKM.
Manfaat Program:• adanya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UKM terkait
dengan kewirausahaan, keterampilan teknis, manajemen perkoperasian dan pengetahuan penunjang lainnya, yang berpengaruh pada peningkatan koperasi berkualitas.
• tumbuhnya wira usaha baru dan inkubator Koperasi dan UKM.• adanya koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara Pemerintah, dunia usaha dan lembaga diklat
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UKM (seperti penyusunan kurikulum dan modul yang tepat).
160 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 161Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan pentingnya pengembangan SDM koperasi, undang-undang tersebut secara tegas juga menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian di bidang koperasi.
Dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, terutama dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing, pada 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat diklat maupun non diklat kepada setidaknya 4.035 orang yang meliputi:1. Pembudayaan kewirausahaan bagi kelompok masyarakat marginal yang diikuti
oleh 1.000 peserta.2. Diklat kewirausahaan bagi masyarakat kampus dengan peserta 90 orang.3. Diklat kewirausahaan bagi pemuda dengan peserta 90 orang.4. Diklat penumbuhan wirausaha baru sarjana yang diikuti oleh 150 orang.5. Diklat kewirausahaan pascamagang luar negeri yang diikuti oleh 90 peserta.6. Diklat keterampilan teknis (peningkatan industri kreatif) dengan 270 peserta.7. Diklat pengetahuan tentang koperasi bagi pengurus koperasi pada lembaga pendidikan
di pedesaan diikuti oleh 210 peserta.8. TOT bagi fasilitator koperasi dengan 90 orang peserta.9. Penyusunan modul advokasi manajemen dan organisasi - 1 modul.10. Penyusunan modul advokasi kemitraan dan teknologi - 1 modul.11. Penyusunan modul advokasi peraturan dan perundang-undangan - 1 modul.12. Temu konsultasi dalam rangka pengembangan TPKU yang diikuti oleh 90 orang peserta.13. Bimbingan teknis usaha bagi calon wirausaha baru pada lembaga pendidikan pedesaan
dengan 115 peserta.14. Pengembangan standar kompetensi sertifikasi pengelola KJK (Diklat Fasilitator Kompetensi)
dengan 120 peserta.15. Bimbingan teknis bagi pengelola KSP/USP dengan 250 peserta.16. Diklat sertifikasi pengelola KJK dengan 120 orang peserta.17. Diklat assesor kompetensi KJK dengan 60 orang peserta.18. Diklat peningkatan kapasitas calon wirausaha baru yang diikuti oleh 200 peserta.19. Peningkatan pemahaman perkoperasian pada pendidikan formal dan non formal yang diikuti
oleh 650 orang.20. Pengembangan program diklat koperasi dan UMKM yang diikuti oleh 150 orang.21. Koordinasi dan optimalisasi pengembangan SDM Koperasi dan UKM dengan 135 peserta.22. Evaluasi program diklat manajerial dan teknis Koperasi dan UKM yang diikuti 80 orang.23. Temu konsultasi dalam rangka pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga diklat
dengan 75 orang peserta.
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) bidang
perbengkelan di Ponpes al-Hidayah, Jambi 7 Juni 2010
162 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 163Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang menyaksikan hasil
karya mahasiswa/i Institut Manajemen Telkom Bandung berupa
casing komputer yang terbuat dari bahan bambu pada acara
Start Right Now be Enterpreneur
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau kios kerajinan
Wirausahawan Muda di Makassar, 13 Maret 2010
164 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 165Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau kios kerajinan
Wirausahawan Muda di Yogyakarta, 16 Januari 2010
Selain menyelenggarakan serangkaian kegiatan tersebut di atas, juga telah dilaksanakan sosialisasi dan pembekalan kewirausahaan bagi sarjana untuk menumbuhkan semangat dan motivasi agar mau menjadi wirausaha. Sosialisasi tersebut diberikan kepada sarjana yang belum memiliki pekerjaan. Sepanjang 2010 telah dilakukan pembekalan kepada 7.693 orang sarjana di 17 provinsi. Hasilnya, ada 1.249 sarjana yang kemudian mengajukan proposal usaha, atau 71,91% dari peserta sosialisasi. Proposal yang layak ditindaklanjuti ada 582 buah dan setelah melewati tahap seleksi, dana pinjaman diberikan kepada 147 orang sarjana dengan nilai total Rp 3.866.600.000,-. Sisanya yang 439 orang masih dalam proses.
Upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru juga ditempuh melalui kegiatan Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) pada lembaga pendidikan pedesaan. Di tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi pelatihan kepada 200 unit TPKU yang tersebar di 28 provinsi.
166 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 167Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
pembekalan kepada Calon Wirausahawan Muda
di Yogyakarta, 16 Januari 2010
Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)
Upaya untuk membangkitkan semangat dan jiwa kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda terus dilakukan, mengingat bahwa rasio antara jumlah wirausaha dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini masih 0,24%, sedangkan rasio yang ideal harus lebih dari 2%. Pencapaian rasio minimal 2% ini menggambarkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan pendapatan rakyat, penurunan angka kemiskinan.
168 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 169Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan
pada acara Pembekalan Kewirausahawan bagi Sarjana
Calon Wirausaha Baru di Jawa Timur, 12 Februari 2010
170 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 171Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
memberikan pembekalan kewirausahaan
pada acara wisuda IPWIJa
Menteri Negara Koperasi dan UKM usai memberikan
pembekalan kepada para peserta kewirausahaan,
Palangkaraya, Kalimantan Tengah
172 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 173Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pembekalan calon wirausaha muda di Jakarta, 10 Desember 2009
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pembekalan
kewirausahaan bagi pemuda sarjana Semarang, 23 Desember 2009
174 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 175Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
menerima Ciputra guna membahas
program Ciputra Enterpreneurship
Menteri Negara Koperasi dan UKM berkunjung ke kediaman Ciputra guna membahas
program Ciputra Enterpreneurship Creating World Enterpreneurship The Nation
176 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 177Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
kunjungan kerja ke Tempat Praktek Keterampilan
Usaha (TPKU) Pondok Pesantren al amanah,
Nusa Tenggara Barat
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)
di Jambi, 7 Juni 2010
178 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 179Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
kunjungan kerja ke peresmian gedung Tempat Praktek
Keterampilan Usaha Pondok Pesantren al-Ittifaqiah,
28 Juni 2010
180 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 181Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
peninjauan di Tempat Praktek Keterampilan Usaha
(TPKU) di Sumatera Utara, 11 Januari 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan
ke SMK Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
182 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 183Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Berbagai kegiatan industri kreatif
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
186 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 187Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pada tahun 2010, program/kegiatan strategis yang dilaksanakan pada bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha, diantaranya:• sistem HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)• sertifikasi halal • lembaga pendamping (LPB/BDS-P)• wirausaha baru• UKM sentra• aplikasi skim pengembangan usaha• Pusat Komunikasi Bisnis (Puskombis)• UKM industri kreatif kerajinan• UKM perikanan
Choirul DjamhariDeputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Tujuan program:
• Meningkatkan produktifitas dan daya saing Koperasi dan UKM yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas.
• Meningkatkan usaha Koperasi dan UKM melalui dukungan permodalan, kebijakan, pendampingan, dan peningkatan manajemen, kualitas dan usaha.
• Menumbuhkan dan meningkatkan peran pemerintah, swasta dan Koperasi dan UKM dalam rangka kemitraan usaha.
Sasaran Program:
• Terfasilitasinya peningkatan produktifitas UKM yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing nasional dan mampu menjawab tantangan global.
• Terfasilitasinya peningkatan usaha UKM yang didukung oleh permodalan, kebijakan, pendampingan, dan peningkatan manajemen dan usaha sehingga terwujud penerapan standarisasi dan teknologi yang tepat yang dapat menunjang peningkatan produktifitas UKM serta menjamin perlindungan konsumen.
• Terwujudnya peningkatan kemitraan usaha UKM dan pihak terkait serta kerjasama usaha Koperasi dan UKM di dalam dan antar sentra.
Manfaat Program:• Meningkatkan pendapatan Koperasi dan UKM, berkembangnya usaha Koperasi dan UKM, meningkatnya penjualan
produk, tersebarnya info bisnis, terbukanya peluang pasar dan meningkatnya manajemen mutu produk UKM. Selain itu juga, meningkatnya kerjasama usaha antar Koperasi dan UKM di dalam sentra dan antar sentra.
188 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 189Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara peresmian
Graha Dekopinwil Kalimantan Barat, 6 September 2010
190 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 191Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Haki)
Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk meningkatkan daya saing produk adalah Hak Kekayaan Intelektual. Sistem HaKI adalah suatu sistem hukum yang ditujukan untuk memberikan insentif bagi tumbuhnya daya cipta dan kreatifitas dalam memproduksi barang dan jasa, terutama di bidang merek, paten, desain industri dan hak cipta. Lemahnya pemahaman serta kesadaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam memanfaatkan HaKI membuat posisi kita tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu masih perlu upaya Pemerintah guna meningkatkan dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam memanfaatkan sistem HaKI, antara lain dengan melakukan sosialisasi, pendampingan dan pendaftaran sertifikat HaKI terutama untuk merek, desain industri dan paten. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Ditjen HaKI, perguruan tinggi dan konsultan HaKI. Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain dengan memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya pemanfaatan HaKI dalam meningkatkan daya saing produk, dengan melakukan pendaftaran merek, desain industri, paten dan hak cipta.
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan HaKI dilaksanakan di lima provinsi yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Batam dan Sulawesi Selatan dengan 250 UKM. Kegiatan ini diawali dengan memberi pemahaman HaKI berdasarkan teori dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan.
Tahap berikutnya adalah pendampingan tentang cara membuat merek yang punya nilai jual dan tidak melanggar peraturan yang ada; membuat desain kemasan dan kerajinan yang menarik; serta pendampingan dalam melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelusuran dari 250 UMK yang telah mendaftarkan diri untuk merek dan desain industri ada 102 UMK.
Untuk kegiatan bimbingan dan pendaftaran hak paten dilakukan di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Langkah awal adalah dengan pendampingan teknis bagi tiga UMK dan mendaftarkan tiga UMK untuk paten sederhana dengan kategori sebagai paten teknologi biologi.
Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pemanfaatan HaKI telah dilakukan kegiatan temu konsultasi HaKI yaitu di provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh 120 peserta dengan narasumber utama dari Direktorat Jendral HaKI, praktisi HaKI, dan pelaku yang sukses memanfaatkan HaKI. Tujuan kegiatan ini antara lain adalah:• untuk melakukan sinergi antara program-program yang ada di instansi-instansi terkait (Kanwil
Hukum dan HAM, Perindustrian, Perdagangan, Balai Besar Kerajinan dan Batik, Balitda, serta Konsultan HaKI) dengan sentra-sentra HaKI yang ada di perguruan tinggi.
• menambah informasi perkembangan HaKI nasional dan internasional.• meningkatkan pemanfaatan HaKI bagi UMK.• mendorong UMK dalam menghasilkan produk yang inovatif.
Bimbingan Dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal
Penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam merupakan konsumen yang potensial bagi produk Koperasi dan UKM dalam memenuhi berbagai kebutuhan primer maupun sekunder, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, maupun produk lainnya. Namun demikian masih banyak dari produk-produk tersebut yang belum memiliki sertifikat halal. Kendala yang dihadapi Koperasi dan UKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal adalah:1. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman Koperasi dan UKM tentang manfaat sertifikasi halal
bagi peningkatan daya saing produk.2. Akses Koperasi dan UKM terhadap pengurusan sertifikasi halal masih rendah.3. Biaya pendaftaran tidak terjangkau oleh sebagian Koperasi dan UKM.4. Koperasi dan UKM belum punya auditor internal dalam pengelolaan usaha.
Tujuan dari bimbingan dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal antara lain adalah memberikan kesadaran dan pemahaman kepada Koperasi dan UKM tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk makanan, minuman, obat-obatan tradisional dan kosmetika. Kegiatan tersebut dilakukan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur dan DI Yogyakarta dengan 150 peserta. Dari kegiatan ini ada 50 Koperasi dan UKM yang didaftarkan untuk mendapat sertifikat halal. Dalam sosialisasi dan pendaftaran, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Balai POM.
192 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 193Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Suasana kegiatan petani garam
di Kabupaten Indramayu
Demplot Produktifitas dan Mutu Garam
Berdasarkan data, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 80.000km, dan luas lautnya pun sebesar 2/3 dari jumlah luas negara Indonesia ini. Dengan potensi laut yang dominan tersebut seharusnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi eksportir garam. Namun kenyataannya, Indonesia justru mengimpor garam yang berasal dari Australia sebanyak 60% dari kebutuhan atau kira-kira setara dengan 1,63 juta ton per tahun. Peningkatan produktifitas dan mutu garam menjadi begitu penting untuk mendukung program swasembada garam nasional.
Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan mutu garam, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha telah membangun Demplot pro-mutu garam di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Tujuan pembuatan Demplot adalah untuk memperkenalkan teknologi katalisator pembuatan garam dan pengenalan sistem ulir dalam penataan lahan garam.
Pada tahun anggaran 2010, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Bantuan Sosial Pembuatan Demplot Pro-Mutu Garam di Koperasi Unit Desa ‘Harum Sari’ Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Koperasi Unit Desa ‘Santing Sari Mandiri’ Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha berhasil mengenalkan dan menerapkan teknologi sistem ulir dan mengaplikasikan pupuk garam (katalisator) dalam pengolahan garam di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Keberadaan Demplot Pro-Mutu Garam ini diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran, percontohan, dan rujukan bagi Koperasi dan UKM yang bergerak di bidang usaha garam.
194 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 195Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pengembangan Kewirausahaan Baru dengan Pola Pencangkokan Usaha
Program pengembangan wirausaha merupakan salah satu program yang dibuat untuk mendukung tumbuhnya ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi keluarga. Pada 2010 telah dilakukan kegiatan pendampingan wirausaha baru mandiri yang dilaksanakan lewat program pencangkokan usaha (usaha baru yang magang di UKM yang sudah sukses), dengan tujuan untuk mempercepat tumbuhnya usaha baru berkat bimbingan langsung dari UKM yang sudah sukses.
Hasil yang telah dicapai adalah:• Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat dan dinas terkait dalam mengidentifikasi Koperasi
dan UKM yang punya potensi sekaligus menggali potensi-potensi di setiap daerah untuk menciptakan wirausaha baru.
• Memfasilitasi bimbingan yang dilakukan oleh UKM sukses kepada Koperasi dan UKM potensial di 15 provinsi guna meningkatkan rasa percaya diri agar dapat berkembang menjadi wirausaha baru yang mandiri.
Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Pendamping (LPB/BDS-P)
Dalam meningkatkan fungsi LPB/BDS-P dalam melakukan layanan pengembangan bisnis kepada Koperasi dan UKM, selama 2010 telah dilakukan kegiatan Koordinasi Pemberdayaan LPB/BDS-P yang bertujuan:1. Mewujudkan keterpaduan dalam pemberdayaan lembaga pendamping (LPB/BDS-P) di pusat, daerah,
maupun dunia usaha.2. Peningkatan kerjasama LPB/BDS-P dengan LLP-KUKM, LPDB-KUMKM dan PT Telkom Tbk, PT Pertamina,
PT Jamsostek dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan UKM.
Hasil yang telah dicapai:1. Kerjasama LPB/BDS-P dengan LLP-KUKM yang meliputi:
• Kerjasama pengembangan klinik pemasaran Smesco UKM.• Kerjasama pemanfaatan stand pameran untuk display produk Koperasi dan UKM binaan LPB/BDS-P.
2. Kerjasama LPB/BDS-P dengan LPDB-KUMKM yang meliputi kerjasama penyaluran dana untuk koperasi binaan LPB/BDS-P dengan pola pendampingan.
3. Kerjasama LPB/BS-P dengan PT Telkom Tbk yang meliputi:• Kerjasama dalam pengelolaan SME Center.• Kerjasama dalam pengembangan SME Center yang bersinergi dengan asosiasi BDS tingkat provinsi
dan BDS-P di seluruh Indonesia.4. Kerjasama LPB/BDS dengan PT Pertamina dalam rangka penyaluran dana PKBL PT Pertamina Wilayah V
kepada Koperasi dan UKM dengan pola pendampingan usaha oleh LPB/BDS-P 5. Kerjasama lainnya adalah dengan PT Jamsostek untuk menyalurkan dana PKBL PT Jamsostek kepada Koperasi dan UKM dengan pola pendampingan usaha oleh LPB/BDS-P.
Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Jamsostek
dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM
196 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 197Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan
kerja ke sentra UKM penghasil buah di Semarang,
30 agustus 2010
198 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 199Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Skim Pengembangan Usaha
Untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan membuka usaha (menjadi wirausaha baru) atau yang akan mengembangkan usahanya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun aplikasi/software skim pengembangan usaha. Aplikasi ini dapat diakses secara online dari www.sentrakukm.com maupun secara offline lewat CD yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/manual.
Skim tersebut menyajikan berbagai informasi tentang karakteristik usaha serta aplikasi rencana usaha untuk wirausaha baru, dan untuk pengembangan usaha. Fitur-fitur yang terdapat dalam skim pengembangan usaha adalah:• Informasi karakteristik 52 komoditas. Informasi tersebut meliputi prospek usaha, faktor
keberhasilan usaha, faktor yang harus diwaspadai, cara menjalankan usaha, aspek legal/perijinan, dan aspek pembiayaan.
• Aplikasi rencana usaha/business plan bagi wirausaha baru.• Aplikasi rencana usaha/business plan bagi pengembangan usaha.
Pertimbangan dalam pemilihan 52 komoditas usaha adalah:• Usaha yang mempunyai nilai tambah cukup tinggi.• Banyak dicoba oleh KOPERASI DAN UKM.• Modalnya kurang dari Rp 100 juta.• Mudah dicoba.• Perizinan relatif mudah.
Rencana yang akan dilakukan pada 2011 adalah melakukan sosialisasi penggunaan program ini secara terus-menerus serta mengintegrasikan program ini dengan program Lending Model Bank Indonesia.
Pengembangan Usaha UKM Sentra Melalui KSP/USP Koperasi di Daerah Tertinggal
Untuk memberdayakan UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi, pada 2010 Menteri Negara Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor 01/Per/Dep.6/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha.
Implementasi terbitnya dua peraturan tersebut adalah, pemberdayaan UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi di daerah tertinggal menjadi perhatian utama. Hal ini menjadi penting supaya usaha mikro dan kecil di daerah tertinggal terintegrasi dengan KSP/USP Koperasi, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berarti apa-apa bila tidak difokuskan pada pembangunan daerah, terutama di daerah tertinggal karena justru di sinilah masyarakat miskinnya membutuhkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah. Selain itu, pembangunan masyarakat di daerah tertinggal akan efisien dan efektif bila dilakukan melalui lembaga yang sesuai dengan karakter dan kultur masyarakat setempat, diantaranya adalah melalui koperasi, usaha mikro dan kecil.
Sepanjang 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah menggelontorkan bantuan dana dan pengembangan usaha UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi di daerah tertinggal sebesar Rp1.250.000.000,- setidaknya kepada 500 UKM sentra melalui 25 KSP/USP Koperasi pada 19 kabupaten di lima provinsi/daerah istimewa. Nilai bantuan dana untuk setiap koperasi adalah Rp 50 juta. Sebarannya adalah di Kabupaten Garut dan Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo (DI Yogyakarta), Kabupaten Bondowoso, Trenggalek, Madiun, Bangkalan, Dan Situbondo (Jawa Timur), Kabupaten Lampung Selatan, Waykanan, Lampung Timur, Lampung Barat dan Lampung Utara (Lampung), dan Kabupaten Kaur, Lebong, Kepahiang, Mukomuko dan Seluma (Bengkulu).
Bantuan dana pada program bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha berbentuk dana hibah yang bersumber dari belanja bantuan sosial APBN Kementerian Koperasi dan UKM. Keberhasilan program pemberdayaan UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi tidak terlepas dari peran SKDP provinsi dan kabupaten yang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi, supaya pemanfaatan dana oleh UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi dapat digunakan sebagai modal kerja secara efektif dan efisien, sehingga nantinya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha UKM sentra.
200 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 201Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pengembangan Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PUSKOMBIS KUMKM)
Pelaku bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih sedikit yang mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengakses informasi bisnisnya. Hal ini bisa menyebabkan terlambatnya pengembangan bisnis Koperasi dan UKM, karena usahanya kurang dikenal oleh konsumen maupun pelaku bisnis lainnya secara global. Kendala tersebut disebabkan banyak faktor, antara lain:• rendahnya pengetahuan Koperasi dan UKM terhadap TIK.• jaringan infrastruktur TIK yang masih terbatas di perkotaan saja.• biaya operasionalnya masih relatif mahal.• belum tersedia pusat-pusat pengelola informasi yang praktis.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi untuk membentuk Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah untuk mempermudah Koperasi dan UKM mengakses informasi bisnis dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan manfaat yang diperoleh antara lain:• Puskombis merupakan tempat berkumpul para Koperasi dan UKM untuk berbagi pengetahuan, belajar
menggunakan internet, mencari informasi bisnis, mempelajari keterampilan baru, membicarakan dan menangani berbagai masalah yang dihadapi, sekaligus membangun keberdayaan.
• Tercipta kemudahan akses informasi bagi Koperasi dan UKM.• Memperluas kerjasama bisnis dengan pihak-pihak terkait untuk membangun komunitas.• Meningkatkan daya saing melalui sharing komunikasi yang saling menguntungkan.
Pusat Komunikasi Bisnis (Puskombis) KUMKM dikelola oleh koperasi, dan pada tahap pertama ini sudah terbentuk 10 Puskombis di 10 lokasi, yaitu:• Kopinkra Setia Kawan, Kabupaten Batang Hari, Jambi.• Kopinkra Sasirangan Bayam Raja, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.• Koperasi Kowamah, Tasikmalaya, Jawa Barat.• Koperasi Pariwisata Catra Gemilang, Magelang, Jawa Tengah.• KSU Sumber Rejeki, Pasuruan, Jawa Timur.• KSU Dharma Suci Nirmala, Gianyar, Bali.• KSU Regina Pacis, Belitung, Bangka-Belitung.• KSU Latuppa Pembangunan Luwu, Palopo, Sulawesi Selatan.• KSU Harapan Umat, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.• KSP Tunas Muda, Jayapura, Papua.
Masing-masing koperasi wajib menyediakan ruang komputer dan operator. Jenis peralatan yang dimiliki Puskombis dan UKM rata-rata adalah empat unit PC, modem untuk koneksi internet, printer berwarna, peralatan pendukung berupa satu set meja, kursi, satu LCD, dan perangkat lunak asli (windows dan MS office).
Untuk 2011 program ini akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Indonesia Timur.
Pengembangan UKM Industri Kreatif Kerajinan
Pengembangan UKM sentra kerajinan dan furnitur yang memiliki potensi dan sumberdaya perlu ditingkatkan produktifitasnya dan dipacu perkembangannya, karena UKM sentra ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Caranya adalah dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas agar mampu berkiprah dalam perekonomian nasional.
Salah satu langkah yang dilakukan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Bisnis dalam menggerakkan industri kreatif adalah memberikan bimbingan teknis dalam peningkatan transaksi bisnis bagi UKM kerajinan berbahan baku kayu, rotan, dan bambu. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mereka tentang peluang pasar, inovasi produksi, regulasi, sertifikasi, dan pengembangan desain produk.
Selain itu, UKM kerajinan dan furnitur juga diberikan pembekalan tentang berbagai peraturan dan dokumen, seperti regulasi pabean dan perpajakan, regulasi produk berbahan baku kayu, juga regulasi yang diberlakukan di beberapa negara, seperti sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dan Verification of Legal Origin (VLO).
Bentuk kegiatannya berupa pendampingan dan konsultasi yang disampaikan dengan cara:• tutorial, sebagai pencerahan awal yang disampaikan secara interaktif.• konsultasi, yaitu diskusi intensif kasus perkasus, disesuaikan dengan masalah maupun kebutuhan
para pelaku UKM.
Sepanjang 2010 kegiatan bimbingan dan konsultasi ini telah dilakukan untuk 160 UKM yang berorientasi ekspor. Kegiatan dilakukan pada Juni-Juli 2010 di Jawa Tengah (Magelang, Jepara, Wonosobo, dan Sukoharjo), Jawa Timur (Madiun, Ngawi, Bojonegoro), Bali (Denpasar, Gianyar, Badung), NTB (Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat)
Untuk 2011 pengembangan Koperasi dan UKM industri kreatif akan dilanjutkan ke 250 UKM di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
202 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 203Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pemberdayaan Kelompok Bagi Koperasi dan UKM Perikanan di Wilayah Pesisir
Sektor perikanan memegang peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja padat karya, sumber pendapatan bagi nelayan, sumber protein nabati dan sumber devisa negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan mengoptimalkan manfaat dari produksi hasil tangkapan laut adalah dengan mengembangkan produknya, baik produk olahan tradisional maupun modern. Peran penting dukungan teknologi produk perikanan harus dapat memberi jaminan kepada konsumen akan produk yang aman dan sehat. Dalam upaya menghasilkan produk perikanan yang bernilai tambah, aman, dan sehat, maka sudah dilakukan serangkaian upaya pembinaan bagi 300 Koperasi dan UKM di daerah pesisir pada enam provinsi (Maluku Utara, Jawa Tengah, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, NTB, dan Sumatera Barat) dengan melakukan bimbingan teknis pengolahan yang baik dan higienis.
Untuk 2011, pemberdayaan kelompok bagi Koperasi dan UKM sentra perikanan akan dilanjutkan kepada 160 Koperasi dan UKM di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan penghargaan dalam rapat kerja
pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Tengah, 18 Oktober 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM bersilaturahmi dengan anggota koperasi
perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara angke, 26 Januari 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
206 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 207Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
I Wayan DiptaDeputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
Tujuan program:• Menghasilkan model dan kajian pemberdayaan Koperasi dan UKM. • Mengembangkan sistem informasi pengkajian Koperasi dan UKM. • Mengembangkan koordinasi dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan kerjasama internasional
di bidang Koperasi dan UKM.
Sasaran Program:• Tersedianya hasil kajian dan model pemberdayaan Koperasi dan UKM serta sistem informasi pengkajian Koperasi
dan UKM. • Terjalinnya kerjasama lintas sektor dan tindak lanjut hasil pertemuan kerjasama internasional dalam rangka
pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Manfaat Program:• Kemudahan bagi pihak pengguna dan pelaku Koperasi dan UKM dalam mengakses informasi hasil-hasil kajian
pemberdayaan di bidang Koperasi dan UKM. • Eksistensi dan partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM dalam menindaklanjuti hasil pertemuan
kerjasama internasional.
Bidang pengkajian sumberdaya UKMK telah mengkaji beberapa permasalahan, beberapa diantaranya adalah:• Pengembangan OVOP Agribisnis/Agroindustri.• Kaji tindak pengembangan jaringan antara LKM dan KSP.• Kaji tindak rintisan usaha koperasi dalam produksi
pupuk organik (lanjutan).• Kajian isu-isu strategis/aktual tentang Koperasi dan UKM.• Kajian model peningkatan Koperasi dan UKM di kawasan
perbatasan tertinggal.• Peningkatan peran Triple Hellix dalam pengembangan
ekonomi kreatif.• Model penumbuhan wirausaha baru yang inovatif
melalui inkubator.• Pengembangan Inkubator.• Jaringan informasi dan Publikasi.• Program kegiatan pengkajian sumber daya Koperasi dan UKM.
208 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 209Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pengembangan OVOP Agribisnis/Agroindustri
Dalam rangka penjabaran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), pemerintah telah melakukan rintisan pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP dengan komoditas pertanian hortikultura. Kegiatan rintisan ini dikembangkan melalui kerjasama petani hortikultura anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, Koperasi Unit Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, serta Koperasi Serba Usaha Bahari Tunas Mandiri Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah yang melibatkan mayoritas penduduk setempat serta telah dilaksanakan secara turun-temurun melalui usaha tani yang mempunyai keunggulan komparatif dengan sistem agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Selain itu kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan pendapatan petani hortikultura melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan pertanian baik untuk pasar lokal maupun ekspor.
Keterlibatkan petani lokal dalam agribisnis sayur-mayur melalui koperasi yang telah memasarkan komoditas sayur-mayur yang disuplai para anggotanya ke pasar ritel modern seperti supermarket dan hypermarket Carrefour, Superindo, hotel, restoran, catering dan beberapa supermarket lainnya di Jakarta, di antaranya sawi putih, tomat cherry, labu siam, pokchoy, ceciwis dan labu parang, kapri, kacang merah, serta beberapa sayur-mayur dan hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kacang kapri, asparagus maupun stroberi.
Beberapa hasil yang sudah dicapai di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
a. Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kabupaten Cianjur Pelaksanaan Program Rintisan Agribisnis One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Cianjur dimulai tahun 2008 dengan melibatkan Koperasi Mitra Tani Parahyangan (Kop MTP) Kecamatan Warung Kondang. Selama ini pengiriman sayur-mayur oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan truk bak terbuka, sehingga sering ditemukan kondisi di mana sayur-mayur ditolak oleh konsumen (Carrefour, Superindo, Hero dan pasar swalayan lainnya) karena sayur tersebut sudah rusak sepanjang perjalanan. Kerusakan tersebut cukup besar, sekitar 30%, atau kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan akibat penolakan tersebut, sekitar Rp 1.000.000,- hingga Rp 1.500.000,- perhari. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan/susut pengiriman sayur-mayur yang cukup besar tersebut dilakukan melalui pemanfaatan/penggunaan sarana transportasi mobil cooling unit sebagai alat transportasi pengiriman sayur-mayur dari Koperasi Mitra Tani Parahyangan kepada pelanggannya. Dan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2009 melalui belanja modal telah melengkapi sarana mobil cooling unit Koperasi Mitra Tani Parahyangan. Dari laporan koperasi pada saat RAT 2010 yang lalu, sarana angkutan pendingin ini mampu mengurangi penolakan dari 30% menjadi 15%. Dengan adanya pengurangan ini, maka keuntungan bersih Koperasi MTP meningkat sebesar Rp 4,5 juta perbulan.
Rangkaian kegiatan Menteri Negara
Koperasi dan UKM dalam rangka
pengembangan OVOP, Cianjur
210 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 211Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM menanam pohon jeruk
Kalamansi secara simbolis di Bengkulu
Wakil Presiden RI meninjau
pameran UKM di Jakarta
212 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 213Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pada 2010 telah diberikan bantuan sosial kepada Koperasi MTP untuk pembangunan Demplot dalam bentuk greenhouse untuk ditanami paprika dengan tiga varietas yaitu paprika kuning Rp 25.000/ kg, paprika merah Rp 20.000/kg, dan paprika hijau Rp 15.000/kg. Apabila percontohan ini berhasil dan meningkatkan pendapatan petani, diharapkan semua petani anggota koperasi MTP ikut serta menanam paprika dengan sistem greenhouse untuk memenuhi permintaan pasar.
Saat ini Koperasi MTP telah mensuplai 110 outlet dan delapan supermarket di Jakarta dengan 102 jenis sayur-mayur dengan jumlah 6,5 ton s.d. 8 ton perhari dengan omset Rp 1,5 miliar perbulan. Unit usaha beras, pertengahan November 2010 akan ditandatangani kontrak dengan investor untuk mengekspor 80 ton beras cianjur ke Timur Tengah, dengan rincian 50 ton beras panjang seharga Rp 375.000.000,- (Rp 7500/kg), dan 30 ton beras pandan wangi seharga Rp 300.000.000,- (Rp 10.000/kg).
Dalam waktu dekat akan dibangun outlet untuk memasarkan hasil-hasil agribisnis Koperasi MTP (outlet MITAPA) di dua lokasi, yaitu di Terminal Agribisnis Cipanas dan GOR Cianjur dan Kafe MITAPA di Gedung Dekranas, Tapal Kuda, Cianjur.
Jumlah penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha sayur-mayur (hortikultura) sebanyak 94 orang, sedangkan untuk kegiatan usaha beras sebanyak 86 orang. Jumlah anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan saat ini terdiri dari:• Unit usaha beras: 86 orang• Unit usaha saprotan: 41 orang• Unit usaha sayur-mayur: 201 orang
b. Koperasi Cisurupan, Kabupaten GarutHasil yang telah dicapai pada KUD Cisurupan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut yaitu peningkatan keterampilan anggota koperasi/petani dalam budidaya tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti tanaman paprika dan tomat cherry. Hal ini merupakan perubahan pola pikir petani yang selama ini hanya menanam sayuran yang nilai ekonomisnya kurang baik dan resiko fluktuasi harga seperti tanaman kubis, cabe merah, kentang, dan sawi.
Peningkatan kapasitas petani ini dilakukan melalui pelatihan di lapangan serta studi banding ke petani yang telah melakukan budidaya tanaman paprika serta tomat cherry. Selain itu juga dilakukan perkuatan sarana Demplot bagi anggota koperasi yaitu melaui perkuatan green house.
c. Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli Provinsi Bali:• Kegiatan rintisan ini dikembangkan melalui kerjasama petani hortikultura anggota Koperasi Serba
Usaha (KSU) Bahari Tunas Mandiri Kecamatan Susut Kabupaten Bangli untuk tanaman buah seperti jeruk kintamani, manggis, melon dan pepaya taiwan, serta perkebunan untuk kopi luwak kintamani dan Koperasi Martenadi di Plage/Kecamatan Petang Kabupaten Badung untuk komoditas sayuran organik dan sayuran unggul seperti asparagus, baby buncis, tomat cherry Provinsi Bali.
• Memberikan pengertian dan mengubah pola pikir para petani setempat untuk menanam komoditas unggulan dengan kualitas super sehingga memiliki harga jual premium seperti jeruk kintamani di mana petani dilatih memilih buah kualitas super pada saat pemilihan buah di kebun (scraping) sehingga akan meningkatkan pendapatan petani melalui harga jual yang lebih tinggi (premium).
• Meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti sayuran organik, asparagus, tomat cherry, zukini dan jambu kristal. Pengalaman lapangan menunjukan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP perlu didukung infrastruktur, seperti pusat riset komoditas, lembaga-lembaga pelatihan keterampilan dan desain, lembaga pemasaran dan promosi yang mendampingi masyarakat mengembangkan sumber daya manusia secara terus-menerus. Dukungan pusat riset pertanian dalam rangka bimbingan tehnis tahapan budi daya, pengolahan, dan penanganan pasca panen serta pemasaran sayur-mayur.
Untuk lebih meningkatkan koordinasi lintas pelaku di daerah dalam rangka pengembangan OVOP, peran masing-masing stakeholders telah disusun melalui matriks kerjasama siapa-mengerjakan apa antar instansi terkait pengembangan OVOP sebagai alat koordinasi pelaksanaan OVOP agar lebih fokus, sinergi dan berkesinambungan sesuai jenis/sifat komoditas yang akan dikembangkan.
Beberapa permasalahan yang dijumpai di lapangan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP di antaranya adalah tingkat keterampilan masyarakat yang masih sederhana dalam menangani komoditas/produknya terutama dalam desain kemasan, aspek pemasaran dan promosi yang belum terorganisir. Selain itu juga dijumpai hambatan dalam teknis pengolahan/processing produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di mana para petani/masyarakat setempat masih memiliki keterampilan yang sangat sederhana.
214 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 215Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dalam rangka pengembangan model OVOP ini, maka beberapa langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:• Identifikasi, pemilihan dan penetapan komoditas potensial/unggulan daerah. • Koordinasi dan sinkronisasi program serta keterlibatan stakeholders instansi pemerintah maupun swasta
baik di pusat maupun daerah yang terlibat dalam pengembangan OVOP.• Pengembangan diversifikasi produk/komoditas unggulan yang menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat.• Temu usaha dengan calon pembeli pendapatan seperti hotel, restoran, dan supermarket.• Peningkatan pemasaran dan promosi produk/komoditas unggulan melalui event pameran, festival budaya lokal
maupun pemasaran melalui obyek turisme/ pariwisata.• Peningkatan keterampilan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat
dalam menangani komoditas unggulan setempat.
Kapasitas Forum Pengembangan Sentra/Klaster di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Forum Pengembangan Sentra/Klaster Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo, Provinsi Jawa Tengah dan Gerabah Banyumulek Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan fasilitasi berupa kegiatan Temu Usaha Penguatan Forum Sentra/Klaster.
a. Sentra Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo, Provinsi Jawa TengahKondisi sebelum ada fasilitasi di Sentra Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo adalah sebagai berikut:
• Para perajin UKM mengalami kesulitan untuk mendapat kebutuhan bahan baku karena mahal dan kualitas rendah.• Pasar domestik maupun pasar luar negeri mengalami penurunan/berkurang akibat krisis global.• Kurangnya pengetahuan perajin dan UKM dalam bidang desain.• Pendapatan perajin UKM dan eksportir rotan mengalami penurunan.• Perajin UKM dan exportir rotan banyak yang beralih profesi.• Sulitnya mencari modal usaha baik melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya.• Kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam penguatan sentra/klaster rotan. • Kurangnya kebersamaan usaha UKM dan antar UKM dengan pengusaha besar (eksportir).• Belum memiliki terminal bahan baku rotan di Trangsan. • Koperasi yang ada di Trangsan mati suri.• Belum terbentuknya Forum Sentra/Klaster rotan Trangsan.
Setelah difasilitasi dalam Temu Usaha Penguatan Forum Sentra/ Klaster, hasilnya adalah sebagai berikut: • Kebutuhan akan bahan baku saat ini relatif mudah didapat.• Pasar lokal maupun pasar luar negeri mulai bergeliat kembali melalui pameran-pameran yang diikuti oleh UKM
maupun eksportir rotan.• Adanya peningkatan pengetahuan dalam bidang desain bagi perajin UKM rotan. • Meningkatnya penghasilan perajin UKM dan eksportir rotan, kembali berprofesi sebagai perajin UKM
dan eksportir rotan.• Lembaga keuangan dan perbankan sudah mulai membantu dalam hal permodalan. • Instansi yang memiliki hubungan dengan Usaha Rotan Trangsan mulai ikut memberikan berbagai upaya
yang dibutuhkan Perajin UKM dan eksportir rotan sesuai dengan Tupoksi-nya.• Terjadi hubungan yang harmonis antar UKM dan pengusaha besar (eksportir). • Sedang dalam proses pembuatan terminal bahan baku rotan Trangsan.• Terbentuknya koperasi yang akan mengelola terminal bahan baku rotan Trangsan. • Terbentuknya Forum Sentra/Klaster Rotan Trangsan.
Menteri Negara Koperasi
dan UKM bersama Bupati Pacitan
memperlihatkan batik warna
alam sebagai produk unggulan
Kabupaten Pacitan
216 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 217Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
b. Sentra Gerabah Banyumulek, Kabupaten Sukohardo, Provinsi Nusa Tenggara Barat:Sebelum dilakukan fasilitasi kondisi Sentra Gerabah Banyumulek adalah sebagai berikut:
• Banyak perajin UKM dan eksportir gerabah serta Koperasi mati suri, sehingga banyak yang alih usaha.
• Sulit untuk mendapat bantuan modal usaha, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
• Pasar lokal maupun luar negeri menurun drastis akibat terjadinya bom Bali dan krisis global.• Desain kurang diminati pasar.• Pasar seni sebagai tempat promosi serta peralatan bantuan dari Departemen Perindustrian
tidak dimanfaatkan sehingga terbengkalai.• Persaingan antara UKM dan Eksportir tidak sehat.• Fee guide tidak diatur.• Belum ada kerjasama antara biro perjalanan dan UKM gerabah. • Wisatawan domestik dan luar negeri yang berkunjung ke Sentra Gerabah Banyumulek
hanya tertuju pada showroom besar saja. • Belum adanya Forum Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek. • Belum adanya koperasi di Sentra Gerabah Banyumulek.• Kurangnya koordinasi stakeholder dalam penguatan Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek.
Setelah dilakukan fasilitasi berupa kegiatan Temu Usaha Penguatan Forum Sentra Gerabah Banyumulek adalah sebagai berikut:
• Perajin UKM dan Exportir Gerabah mulai bergeliat kembali.• Mudah untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari Perbankan dan lembaga
keuangan lainnya.• Pasar lokal dan luar negeri sudah mulai meningkat. • Adanya peningkatan dan modifikasi desain gerabah sesuai permintaan pasar. • Pasar seni sudah dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk gerabah. • Persaingan antara UKM dan exportir mulai tertata melalui pendekatan kerjasama biro
perjalanan dan UKM.• Fee guide sudah diatur melalui keputusan Kepala Desa Banyumulek dan Kepala Desa
Persiapan Lelede.• Adanya kerjasama antara biro perjalanan dan UKM gerabah. • Adanya aturan bagi wisatawan domestik maupun luar negeri yang datang ke Sentra
Gerabah Banyumulek.• Telah terbentuk Forum Rembuk Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek. • Dibentuk Koperasi yang akan mengelola Pasar Seni Banyumulek. • Instansi yang mempunyai keterkaitan dengan Sentra Gerabah Banyumulek sudah mulai
melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi-nya masing-masing.
Kaji Tindak Pengembangan Jaringan Antara LKM dan KSP
Akselerasi kenaikan jumlah LKM dan KSP dewasa ini ternyata belum diimbangi dengan solusi atas kelemahan pelayanan. Hal tersebut tentunya harus terus dibenahi agar LKM dan KSP mampu berperan lebih optimal. Kelemahan ini tercermin dari adanya kondisi paradoksial di mana sebagian LKM dan KSP berpeluang mendapat pasokan dana yang cukup tinggi tetapi permintaan pinjaman oleh nasabah masih relatif rendah.
Di pihak lain, banyak LKM dan KSP mengalami permintaan pinjaman dana tinggi namun tidak mampu dipenuhi karena rendahnya ketersediaan dana di LKM dan KSP. Kelemahan dan kesenjangan tentu dapat diatasi bila tersedia jaringan sistem keuangan yang menghubungkan LKM dan KSP sehingga memungkinkan terjadi interlending di antara LKM dan KSP.
Jaringan sistem keuangan itu hanya satu dari sekian masalah yang dihadapi LKM/KSP, yaitu:• Belum ada penjaminan atas simpanan dan pinjaman.• Belum ada aturan main atas simpanan dan pinjaman. • Belum ada kerjasama atau kesepakatan antara LKM/KSP. • Dukungan teknologi informasi untuk jejaring usaha belum tersedia.
Apabila permasalahan tersebut menggantung, dikhawatirkan tujuan pembentukan LKM/ KSP sebagai sarana untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat semakin sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang program pengembangan jaringan antara LKM dan KSP. Lembaga ini diharapkan dapat menjawab permasalahan LKM dan KSP tersebut.
Selain itu, ada pemikiran untuk membentuk lembaga Apex KSP, yakni sebuah institusi yang melayani anggotanya (KSP) untuk memperkuat posisi, peluang bisnis, dan tingkat kesehatan anggota di masa datang lewat sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terpadu. Apex KSP bisa berbadan hukum koperasi sekunder.
Untuk menghubungkan jaringan antara KSP dengan Apex telah dibuat perangkat lunak (software) yang diberi nama “SIMAPEX” yang telah diujicobakan penggunaannya. Software tersebut dilengkapi dengan petunjuk instalasi dan penggunaan, bisa digunakan secara online melalui fasilitas internet. Namun demikian, sistem jaringan interlending ini baru dapat terbentuk bila ada kesamaan standar administrasi keuangan pada masing-masing anggota Apex.
Secara umum ada tiga kemungkinan model Apex yang bisa dikembangkan, antara lain: • Koperasi Sekunder menjadi Apex bagi anggotanya.• Koperasi yang kuat menjadi Apex bagi koperasi-koperasi lainnya.• Lembaga independen yang dibentuk atas dasar kesepakatan koperasi-koperasi anggotanya.
218 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 219Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang Koperasi dan UKM
a. Kajian Awal Kebijakan ACFTA dan Kaitannya dengan Koperasi dan UKMDari kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:
• Secara normatif sesungguhnya ACFTA ini merupakan peluang bagi Koperasi dan UKM di Indonesia untuk memperbesar produksi, mengisi pasar bersama yang sangat besar yaitu 1,8 miliar penduduk.
• Sebagian besar daya saing produk industri dan manufaktur Indonesia masih lemah, sementara daya saing produk dari negara lainnya (ASEAN-China) lebih kuat. Situasi ini dapat mengakibatkan tingkat produksi Koperasi dan UKM tertekan, yang artinya UKM yang bergerak dalam kegiatan produksi akan mengalami kesulitan (data BPS ada sekitar 57% UKM bergerak di bidang produksi).
• Dengan berkembangnya perdagangan dalam pasar bersama (ACFTA) maka volume perdagangan akan meningkat, sehingga UKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan karena produk yang mereka jual sudah sesuai selera pasar tanpa membedakan asal usul barang tersebut (data BPS, Koperasi dan UKM disektor jasa dan perdagangan sebesar 29%).
Berkaitan dengan hal tersebut diusulkan beberapa langkah antara lain: • Penguatan daya saing global.• Pengamanan pasar domestik.• Penguatan ekspor.• Bimbingan yang berkesinambungan agar Koperasi dan UKM dapat menerapkan manajemen
stok yang lebih adaptif terhadap pasar, dan differensiasi pasar yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.
• Perlu dilakukan kajian yang berkelanjutan terhadap kondisi Koperasi dan UKM.• Perlu diberi peran yang lebih besar kepada trading house (BLU/LLP dan atau Induk Koperasi
Perdagangan) untuk melakukan penetrasi produk-produk Koperasi dan UKM di berbagai negara ASEAN dan China yang dilakukan secara periodik, (misalnya selama satu bulan pada tiap-tiap negara).
• Perlu dilakukan koordinasi dan sinergi pada aparat pusat dan daerah dalam menata produk-produk yang dapat diproduksi Koperasi dan UKM, serta menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri.
b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota melalui Koperasi dan UKMKajian isu strategis ini mengemukakan beberapa hal penting antara lain:
• Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat telah dilakukan melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM.
• Kebijakan pemberdayaan ekonomi daerah telah disusun melalui lintas sektoral dengan tujuan untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dan melalui mekanisme pasar yang benar.
Kaji Tindak Rintisan Usaha Koperasi Dalam Produksi Pupuk Organik (lanjutan)
Hasil dari rintisan kajian ini adalah terciptanya bidang usaha baru yaitu peningkatan mutu manajemen pengelolaan bidang usaha koperasi dalam pengolahan sampah menjadi pupuk organik, dan pemasaran hasil produk pupuk organik. Aktivitas bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan di Provinsi Bali (Koperasi Sari Guna), Provinsi Jawa Timur (KUD Karang Ploso), dan Provinsi Jawa Barat (Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur, dan Koppas Kemang Bogor).
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kuantitas pupuk organik serta peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan petani.
Salah satu inovasi koperasi peserta kegiatan produksi pupuk organik adalah dengan mengkombinasikan pupuk kompos dengan kotoran hewan (kohe). Di samping itu, pupuk organik yang diproduksi koperasi telah melewati uji laboratorium, sehingga tingkat kepercayaan petani terhadap pupuk organik semakin meningkat.
KUD Karangploso pada periode Januari sampai Oktober 2010 telah memproduksi 18.417 kwintal, penjualan 15.734 kwintal dan dipasarkan di daerah Malang, Blitar, Batu, Bali dan ke PT Petroganik, dengan harga rata-rata per kilogram Rp 215,-. Tenaga kerja baru terserap sebanyak 25 orang yang terdiri dari lima orang sopir, tenaga harian lepas 12 orang, dan tenaga pengolahan delapan orang, dengan upah harian Rp 35.000,-.
Pada Koperasi Mitra Tani Parahyangan (MITAPA), bahan baku pupuk organik berasal dari tujuh sumber pengadaan limbah dengan hasil produk pupuk kompos sebanyak 4.090 kg per hari. Pengujian penggunaan pupuk organik MITAPA pada tanaman padi sawah menunjukkan hasil jumlah butir hampa dan bernas 139/malai dan butir hampanya 12/ malai, serta kualitas bobot butir produksi per hektar 6.800 kg. Pada KSU Sari Guna, Kabupaten Bangli, akan dilakukan pemindahan lokasi peralatan mesin produksi ke lahan milik koperasi dari lahan milik Pemda. Koperasi ini telah memproduksi pupuk organik sebanyak 20 ton dan telah terjual 10 ton dengan harga Rp 7.500/kg.
Pengembangan pupuk organik oleh koperasi dengan bahan baku sampah dan kotoran hewan telah meningkatkan produksi tanaman pangan serta menyeimbangkan struktur tanah. Uji terapan dilakukan atas penggunaan pupuk organik MITAPA dengan pupuk non-organik terhadap tanaman padi, dengan hasil kualitas bobot butir padi yang menggunakan pupuk organik MITAPA lebih tinggi dibanding penggunaan pupuk non-organik yaitu 6.800 kg/ha sementara an-organik 6.721 kg/ha.
Usaha pupuk organik KUD Karangploso telah diikuti oleh enam koperasi, yaitu KUD Baik Kecamatan Pujon, KUD Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi, KUD Pakis kecamatan Pakis, KAN Jabung kecamatan Jabung, Koperasi Padita Kecamatan Tumpang, dan KUD Sumber Makmur Kecamatan Ngantang. Dalam pengembangan kegiatan usaha pupuk organik selanjutnya, KUD Karangploso mendapat bantuan dari Deputi Produksi untuk pengadaan dolomite sebagai bahan baku campuran pembuatan pupuk granula (dolomite, kotoran hewan).
220 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 221Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pemberdayaan ekonomi rakyat juga telah diimplementasikan oleh Pemda melalui berbagai program yang meliputi: • Upaya peningkatan akses permodalan melalui penyaluran dana bergulir. • Peningkatan kualitas SDM.• Pengembangan akses jaringan usaha.• Pemberdayaan ekonomi dengan lingkup komprehensif akan lebih bermakna apabila berbagai
kalangan/komunitas dapat disertakan secara terpadu.
c. Penyusunan Usulan Pengembangan Koperasi Raksasa di bidang Persusuan, Perdagangan dan Pertanian
Dalam FGD/Desk Research terdapat hal penting untuk dicermati yaitu koperasi berskala raksasa menandakan volume bisnis yang besar, keterkaitan usaha koperasi dan anggota, kemampuan mengelola sumberdaya ekonomi di sekitarnya, kemampuan mengelola keuangan dan penguasaan pasar produk yang tidak meninggalkan prinsip dalam jati diri koperasi; Suatu saat kelak, koperasi juga dapat bergerak dalam pasar modal/saham.
d. Sosialisasi Pelaksanaan KURKajian ini menyimpulkan bahwa calon nasabah dan pejabat daerah belum mempunyai pengertian yang utuh tentang KUR, sehingga masih terbatas realisasi penyaluran di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut di masa mendatang perlu diadakan penyuluhan intensif di daerah-daerah, penyampaian success story (kisah sukses) dari penerima KUR tahun sebelumnya, serta studi banding pada penerima KUR yang telah sukses.
e. Sosialisasi Pajak Koperasi dan UKMHasil kajian menunjukkan bahwa:
• Perlu membentuk Kelompok Kerja di tingkat Provinsi/Kab/Kota untuk mewujudkan sadar pajak terhadap gerakan koperasi dan UKM.
• Menginformasikan berbagai perkembangan kebijaksanaan perpajakan terbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, gerakan koperasi dan asosiasi pengusaha UKM.
• Menerbitkan informasi kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM.• Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM bersama
dengan Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. • Menampung aspirasi dan masukan usulan keinginan/inisiatif penyelesaian kasus
dan permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.
f. Koperasi dalam Era Pasar Bebas, Mau Ke mana?Hasil kajian ini telah mengungkapkan bahwa:
• Kemampuan Koperasi dan UKM dalam pasar bebas cenderung dinilai masih sangat terbatas, akan tetapi KPPU telah berupaya agar pemberdayaan Koperasi dan UKM terhindarkan dari kecenderungan perilaku monopolistik dari pelaku usaha yang mendominasi pangsa pasar.
• Dalam rangka meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UKM, disarankan agar Pemerintah dapat mengambil manfaat dari pengalaman praktis pemerintah Thailand yang mengembangkan Koperasi dan UKM melalui pemberian fasilitas SNI, HAKI, modal kerja (seed capital) dan bimbingan promosi kepada pelaku usaha yang berpotensi menjadi eksportir.
• Lingkungan bisnis UKM pada saat ini sudah berada pada tahap persaingan yang semakin ketat, untuk itu Koperasi dan UKM perlu melakukan kegiatan produksi pada komoditi yang mempunyai daya saing di pasar global.
g. Revitalisasi Koperasi dan UKM untuk Menggerakkan Perekonomian NasionalHasil kajian ini antara lain:
• Kajian tersebut memiliki keterbatasan lokasi sampel yang hanya berjumlah lima lokasi, yang belum tentu dapat merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. Demikian juga halnya sample yang hanya berjumlah 200 Koperasi dan UKM, diantaranya yang bergerak di sektor makanan, tekstil, furniture, dan kerajinan. Beberapa variabel tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur, karena masing-masing sektor Koperasi dan UKM tersebut berbeda masalah yang dihadapinya dengan sektor Koperasi dan UKM yang lain.
• Khusus variabel peranan dukungan dan manfaat bantuan, digambarkan sebagai berikut: peranan dukungan hanya 20% (peralatan 4%, pendanaan/modal 12%, pembinaan teknis 3%, promosi bersama 1%). Sedangkan manfaat dikatakan rendah karena hanya 31% (yang ada manfaatnya) dan 69% (tidak ada manfaatnya). Dalam hal ini kita perlu mengkritisi apakah data tersebut diperoleh berdasarkan persepsi belaka ataukah memang hasil analisis data kuantitatif dari masing-masing pelaku usaha yang bersangkutan, misalnya data pertumbuhan usaha dan pertumbuhan keuntungan UKM sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pemerintah.
• Dalam hal pembinaan juga ada kajian tentang lingkungan bisnis Koperasi dan UKM yang menyarankan supaya masing-masing instansi memfokuskan pembinaannya.
222 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 223Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Selain itu dikemukakan pula beberapa hasil lain yaitu:a. Faktor pembiayaan kredit perbankan merupakan faktor penting pengembangan UKM; Oleh karena itu kami
merekomendasikan: • Penyelesaian kredit macet Koperasi dan UKM di bank-bank BUMN khususnya di daerah bencana
seperti di Yogyakarta dan Sumatera Barat amat mendesak.• Ekspansi kredit dimungkinkan meskipun memiliki kredit bermasalah karena bencana.• Penurunan suku bunga dan skema pembiayaan yang lebih baik, khususnya bagi Koperasi
dan UKM prospektif.• Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, meskipun telah dijamin oleh ASKRINDO pada kenyataannya
bank masih memerlukan jaminan dari nasabah dan hanya nasabah baru saja.
b. Banyaknya bantuan kepada Koperasi dan UKM seringkali tidak tepat sasaran, berpotensi overlap dan menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu kami merekomendasikan: • Koordinasi bantuan kepada Koperasi dan UKM sehingga tepat sasaran. • Bantuan pelatihan teknis produk, keuangan, pemasaran dan kewirausahaan perlu ditambah.• Keikutsertaan Koperasi dan UKM dalam pameran promosi perdagangan perlu ditambah frekuensinya,
khususnya ke pasar-pasar luar negeri non tradisional dan menembus pasar ekspor.
c. Perlu insentif untuk diversifikasi produk, pengayaan desain dan hak paten produk Koperasi dan UKM. Untuk itu kami merekomendasikan: • Perlunya kebijakan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan industri kreatif
dan pengusaha pionir.• Perlunya perlindungan dan sosialisasi mengenai hak paten produk dan desain.
d. Peningkatan utilisasi dan peremajaan mesin-mesin yang sudah tua sehingga merekomendasikan untuk melanjutkan, mempermudah prosedur dan ekspansi program peremajaan mesin-mesin tekstil. Penggunaan teknologi informasi untuk keperluan transaksi usaha. Rekomendasinya adalah: • Mengalokasikan APBN K/L dan PKBL bagi Koperasi dan UKM dalam bentuk akses internet cukup,
cepat dan diskon biaya langganan. • Melakukan sosialisasi membuat situs-situs desain produk dan akses pembeli/penjual bahan baku
lewat internet bagi Koperasi dan UKM kurang mampu.
Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau
pengolahan pupuk di Bali, 28 Desember 2009
224 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 225Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kajian Model Peningkatan Koperasi dan UKM di Kawasan Perbatasan/Tertinggal
Dari hasil kajian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat perbatasan dalam pemanfaatan potensi daerah di dua lokasi pada dasarnya tidak jauh berbeda yaitu: kemampuan SDM, modal kerja, penguasaan teknologi, penggunaan benih dan sarana produksi, prasarana dan sarana serta tingkat pemanfaatan lahan. Perbedaan hanya terletak pada bobot prosentasenya saja di mana secara berurutan untuk Kabupaten Sanggau (18%; 39%; 29%; 3%; 4%; 7%) dan untuk Kabupaten Belu (15,46%; 30,47%; 10,00%; 15,55%; 20,67%; 8,00%) berarti modal kerja masih menjadi masalah krusial untuk peningkatan peran Koperasi dan UKM dikawasan perbatasan, di samping kemampuan SDM dan penguasaan teknologi. Sedangkan potensi daerah perbatasan yang bisa dikembangkan berdasarkan pendapat stakeholder, analisa location Quotient (LQ) dan AHP untuk Kabupaten Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao, sedangkan untuk Kabupaten Belu (NTT) adalah komoditi sapi dan jagung.
Potensi Koperasi dan UKM untuk kawasan perbatasan Sanggau terhadap Kabupaten Sanggau adalah koperasi memberikan share sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil sebesar 2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste potensi koperasi memberikan share sebesar 1,7%, usaha mikro sebesar 3,2%, usaha kecil sebesar 2,3% dan usaha menengah sebesar 3%.
Untuk peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam pengembangan komoditi potensial tersebut telah dirancang model kemitraan dan OVOP dengan meletakkan peran koperasi sebagai institusi kelembagaan petani berkerjasama dengan UKM melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan melibatkan peran Triple Hellix. Kedua model yang dirancang bisa diterapkan secara berbarengan dengan beberapa komoditi, khususnya untuk model kemitraan. Bila model OVOP yang dipilih maka berdasarkan hasil diskusi terbatas (FGD) pada kedua provinsi, untuk daerah perbatasan Kabupaten Sanggau disepakati komoditi lada, sedangkan untuk daerah perbatasan Kabupaten Belu disepakati pengembangan perternakan sapi.
Model yang dirancang baik Kemitraan maupun OVOP diharapkan dapat meningkatkan share Koperasi dan UKM kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dengan Malaysia dari 5% menjadi 15% dalam waktu lima tahun, sedangkan untuk kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Timur dari 3% menjadi 10% dalam waktu lima tahun. Selain itu, melalui model yang dirancang, kecenderungan masyarakat yang hanya menjual bahan baku tanpa pengolahan dapat ditingkatkan dengan menciptakan barang setengah jadi atau produk akhir. Untuk penerapan model ini perlu dibuat pilot project atau Demplot oleh pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskan action plan untuk koordinasi pelaksanaannya.
Peningkatan Peran Triple Hellix Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Output pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:• Penentuan Produk dan Lokasi:
Tahap awal kegiatan dilaksanakan dengan melakukan fact finding untuk menghimpun data dan informasi sebagai landasan dalam penentuan produk dan lokasi sasaran kegiatan. Hasil fact finding dibahas dalam rapat koordinasi antarinstansi pusat, yang dihadiri Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, dan instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi pusat menyepakati produk dan lokasi sasaran kegiatan adalah kerajinan gerabah di Kabupaten Bantul (DI Yogyakarta), kerajinan batik di Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan kerajinan bambu di Kabupaten Bangli (Bali).
• Rencana Tindakan:Rencana tindakan yang akan dilaksanakan sejak 2010–2014 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:a. Inventarisasi kondisi terkini dan permasalahannya.b. Fasilitasi yang diperlukan.c. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan. d. Institusi yang terlibat. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam rencana tindakan, meliputi
subsistem:• Bahan baku• Produksi• Pemasaran• Pembiayaan• SDM• Kelembagaan
Hasil kesepakatan pada forum diskusi terbatas di daerah disosialisasikan di daerah, sekaligus sebagai forum untuk memperoleh masukan lebih lanjut guna mempertajam hasil kesepakatan diskusi terbatas di daerah. Dalam sosialisasi ini dipaparkan pula konsep trading house dan aplikasinya pada produk kerajinan di masing-masing lokasi sasaran kegiatan. Selanjutnya, hasil kesepakatan diskusi di daerah dibahas dalam rapat koordinasi di pusat yang menghasilkan kesepakatan dalam bentuk rencana aksi.
226 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 227Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Sesuai dengan kondisi dan kesepakatan stakeholders, rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2010 difokuskan pada: a. Subsistem bahan baku yang menekankan pada fasilitasi pengadaan bibit pohon untuk bahan baku
pewarna alami pada kerajinan batik dan alternatif bahan baku pengganti tanah liat sebagai bahan baku pada kerajinan gerabah.
b. Subsistem budidaya dengan fasilitasi dalam standardisasi pengelolaan budidaya bambu, pemilahan pemanfaatan bambu untuk keperluan industri dan nonindustri (masyarakat umum dan pencarian alternatif lahan untuk budidaya bambu.
c. Subsistem produksi yang menekankan pada fasilitasi teknologi diversifikasi produk dan peningkatan kualitas bahan pada kerajinan bambu serta fasilitasi keragaman desain pada kerajinan gerabah dan kerajinan bambu.
d. Subsistem SDM dengan peningkatan kualitas SDM UKM melalui pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha mengenai keterampilan dalam diversifikasi produk termasuk di dalamnya mengenai desain produk dan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
e. Subsistem pembiayaan dengan meningkatkan akses ke sumber pembiayaan untuk modal kerja jangka pendek melalui fasilitasi peningkatan akses terhadap lembaga keuangan.
f. Subsistem pemasaran dengan peningkatan akses ke informasi pasar melalui promosi, menyelenggarakan dan membangun trading house (Yogyakarta dan Bali), pengadaan leaflet/booklet dan kerjasama dengan stakeholders pariwisata di Pacitan. Khusus di Pacitan dengan fasilitasi dalam peningkatan pemahaman/ pengetahuan SNI dan HaKI melalui sosialisasi dan bantuan pengurusan (pendampingan) SNI dan HaKI.
g. Subsistem kelembagaan yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis perkoperasian melalui sosialisasi/penyuluhan perkoperasian, pembentukan sentra/klaster bambu dengan pendekatan OVOP. Khusus di Bali diperlukan payung hukum yang mengikat stakeholders di pusat dan daerah, pengembangan/revitalisasi peran koperasi dalam memenuhi kepentingan perajin bambu.
Peningkatan peran triple hellix tercermin dengan adanya implementasi rencana aksi sebagai berikut: a. Subsistem bahan baku yaitu penanaman pohon yang digunakan sebagai pewarna alami kerajinan
batik oleh dua orang perajin.b. Subsistem produksi yaitu pelatihan pembuatan kemasan produk souvenir kerajinan gerabah,
pelatihan desain dan proses produksi kerajinan bambu, bantuan peralatan bak celup dan bak rebus, serta pelaksanaan pelatihan teknis produksi kerajinan batik.
c. Subsistem SDM adalah pelatihan kewirausahaan untuk 30 orang perajin gerabah, 30 orang perajin batik dan 30 orang perajin bambu.
d. Subsistem pembiayaan yaitu fasilitasi pembiayaan bekerjasama dengan BUMN, dana bergulir APBD provinsi dan KUR untuk kerajinan batik, realisasi bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengadaan peralatan produksi gerabah sebesar Rp285.000.000, pengajuan proposal bantuan sosial untuk pembiayaan pengadaan peralatan produksi kerajinan batik dan bambu.
e. Subsistem pemasaran yaitu pengembangan pasar lokal, regional dan ekspor untuk kerajinan gerabah, kerajinan batik dan kerajinan bambu.
f. Subsistem kelembagaan dengan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 30 orang perajin gerabah dan 30 orang perajin bambu.
Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 merupakan tindak lanjut rencana aksi 2010 yaitu:a. Subsistem bahan baku - melakukan riset potensi ketersediaan kuantitas dan jenis tanah liat, kerjasama
antar pemerintah daerah dalam pemanfaatan bahan baku, pendampingan dan sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif untuk kerajinan gerabah serta inventarisasi varietas bambu yang baru untuk diversifikasi produk kerajinan bambu.
b. Subsistem produksi - memberikan pendampingan teknologi tentang diversifikasi produk dan peningkatan kualitas bahan untuk kerajinan bambu.
c. Subsistem SDM - peningkatan capacity building kewirausahaan pada kerajinan gerabah dan pelatihan pendampingan penerapan etika bisnis pada kerajinan batik.
d. Subsistem kelembagaan - proses pembentukan koperasi perajin gerabah dan batik.
Model Penumbuhan Wirausaha Baru yang Inovatif Melalui Inkubator
a. Telah tersusun payung hukum kebijakan pengembangan inkubator dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang inkubator bisnis dan teknologi.
b. Model pengembangan inkubator. Dalam pengembangan inkubator ini telah difasilitasi kegiatan yang meliputi:• Pelatihan penyusunan business plan bagi 25 orang tenant. • Pelatihan e-market bagi 25 tenant.• Pelatihan bagi 25 orang staf inkubator.• Temu bisnis dengan lembaga keuangan.• Pendampingan bagi 25 tenant.• Memfasilitasi penguatan permodalan dari LPDB melalui Astra Modal Ventura senilai Rp 1.025 Miliar
bagi 6 tenant.
Telah diluluskan 25 tenant yang mengelola berbagai bidang usaha, antara lain usaha mendong, akar wangi, sayur-mayur, jamur merang dan lain-lain. Sudah ada dua tenant yang merintis ekspor yaitu komoditi mendong dan akar wangi.
228 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 229Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Jaringan Informasi dan Publikasi
a. Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam Pengembangan UKMTujuan Program Kerjasama Antar Daerah adalah membangun dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta meningkatkan kepedulian antar daerah melalui kerjasama partisipasif, mendorong percepatan kemajuan pembangunan ekonomi khususnya koperasi dan UKM melalui kapasitas aktor regional.
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan kerjasama antar daerah di Regional Management (RM) BARLINGMASCAKEB Jawa Tengah yaitu ToT untuk Desain Batik serta Pembentukan dan Pengembangan Media Informasi UKM (UKM Center/Galeri Online), serta di RM Jonjok Batur NTB yaitu pelatihan dalam rangka Pembinaan Guna Kemantapan Kerja (Kelembagaan). Selain itu untuk mendukung promosi juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi kerjasama antar daerah dan pembuatan leaflet.
Telah terbangunnya komunikasi dan kepedulian antar pemerintah daerah dalam pengembangan Koperasi dan UKM, antara lain melalui Pelatihan Desain Batik Training of Trainers (ToT) untuk UKM Batik RM BARLINGMASCAKEB pada Juli 2010. Di sisi lain masing-masing Pemda telah mengalokasikan dana melalui APBD setiap tahunnya untuk membangun komunikasi dan kepedulian antar daerah dalam hal pemberdayaan Koperasi dan UKM. Pelatihan yang dilaksanakan pada Juli 2010 diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari lima kabupaten yang tergabung dalam RM BARLINGMASCAKEB, yaitu: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen.
Para peserta pelatihan tidak mengalami kesulitan menerima semua materi yang diajarkan yaitu tentang teknik desain batik modern, pewarnaan alam, pemasaran serta jejaring UKM. Dalam rangka Pembinaan Kemantapan Kerja RM Jonjok Batur di NTB, telah dilaksanakan pula pelatihan Kelembagaan. Pelatihan dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja RM Jonjok Batur, serta memperkuat dukungan dari stakeholder terkait. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan komitmen ke depan untuk bersama- sama mengatasi solusi permasalahan yang muncul, antara lain tentang budget sharing, Raperda pariwisata, pembenahan dewan eksekutif serta peningkatan peran instansi terkait.
Untuk mendukung promosi produk-produk unggulan UKM RM BARLINGMASCAKEB, pada November 2010, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK c.q. Asdep Pengembangan Perkaderan UKM memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Media Informasi UKM (UKM Center/Galeri Online). Promosi juga dilakukan dengan pembuatan leaflet yang menampilkan potensi kewilayahan RM BARLINGMASCAKEB dan RM Jonjok Batur. Selain itu, pada November 2010 juga dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi promosi tentang KAD di Jakarta. Dalam acara tersebut, seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh deputi di Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perwakilan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Perwakilan PT Telkom menyatakan dukungannya terhadap konsep Kerjasama Antar Daerah dan siap melakukan sinergi program kegiatan mereka ke dalam konsep tersebut.
b. Pemeliharaan Jaringan LAN Intranet dan Sistem Database Smecda.comDeputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK telah mengembangkan sistem informasi elektronik melalui internet yakni website. Website ini digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hasil kajian pemerintah di bidang pembangunan Koperasi dan UKM, temuan-temuan ilmiah baru dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, potensi daerah yang perlu didorong untuk tumbuh, serta data dan informasi pembangunan Koperasi dan UKM lainnya yang bersifat penelitian dan pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Berdasarkan statistik, pengunjung web smecda telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, untuk 2010 pada bulan November, kurang lebih 81.268. Sedangkan halaman yang dibuka sebanyak 149.588. Lima negara teratas yang mengakses adalah Indonesia (74%), USA (11,61%), Norwegia (2,43%), Cina (1,72%), Malaysia (1,1%) dan lainnya (9,14%). Informasi yang banyak dibuka adalah data koperasi, undang-undang koperasi dan UKM, peraturan mengenai koperasi dan UKM, berita Koperasi dan UKM, makalah koperasi, hasil kajian dan jurnal.
c. Uji Coba Program Aplikasi DSS (Decision Support System) Koperasi dan UKM Sejumlah pengalaman, hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan UKM sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia (human resources), manajemen, funding, access, informasi teknologi, dan market access. Hal ini membuat para pelaku usaha Koperasi dan UKM, umumnya memposisikan diri untuk “apatis” dalam membangun simbiosis yang lebih “harmonis” dengan pihak lembaga keuangan (financial intermediary). Karena keterbatasan SDM, Koperasi dan UKM mengalami kesulitan dalam menyajikan dan meyakinkan kelayakan ekonomi dan keuangannya. Di sisi lain, dunia perbankan kesulitan memperoleh data yang dapat dimanfaatkan untuk dianalisa kelayakannya.
Salah satu upaya yang dapat diusung dan dikembangkan adalah dengan menyajikan pedoman pengambilan keputusan (Decision Support System/DSS) kelayakan ekonomi dan keuangan UKM berbasis teknologi dan sistem informasi. Kehadiran software aplikasi DSS ini diharapkan mampu menjembatani permasalahan dasar Koperasi dan UKM dan kebutuhan pihak intermediary swasta untuk meningkatkan portofolio investasinya.
230 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 231Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Aplikasi perangkat lunak DSS UMKM diharapkan dapat memberikan efektifitas dan efesiensi bagi pihak pemerintah, pelaku usaha dan lembaga intermediary dalam melakukan pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnis Koperasi dan UKM pada sektor perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, restoran dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan kelayakan ekonomi dan keuangan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah fasilitas:
• Profil: merupakan toolbar yang terdiri dari profil perusahaan dan profil usaha. Toolbar ini dapat diklik untuk membantu pengguna mendeskripsikan perusahaan dan usaha yang dijalankan.
• Analisis Bisnis: pada toolbar ini, sistem akan secara otomatis melakukan analisis setelah pengguna melakukan pengisian pertanyaan yang diajukan/tersedia pada toolbar profil dan aspek produksi, pemasaran, manajemen & SDM, lingkungan dan keuangan. Hasil analisis akan ditampilkan dalam image angka skor (indeks), angka kelayakan keuangan (Cash Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI).
Output kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya uji coba aplikasi ini pada 6 (enam) UKM di Jakarta dan sekitarnya yaitu: • CV Ayam Parigi Hitam (Pertanian).• CV Al Rosyed (Perdagangan).• Muti Pesta (Jasa).• Karya Agus (Manufaktur).• Restoran Sabana Murah (Restoran).• Kobekindo (Koperasi Jasa Perbaikan).
Telah dilakukan Pelatihan Penggunaan Decision Support System (DSS) bagi 33 orang pelaksana daerah (satu orang perwakilan Dinas Koperasi tingkat provinsi seluruh Indonesia) di Jakarta.
Pengembangan Inkubator
Salah satu instrumen yang strategis dalam menumbuhkembangkan peran dan daya saing UKM adalah melalui inkubator bisnis dan teknologi. Menurut Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) 2009–2010 bahwa jumlah inkubator di Indonesia sebanyak 22 unit inkubator bisnis dan teknologi. Inkubator adalah lembaga yang melaksanakan pendampingan (inkubasi) terhadap calon wirausaha baru maupun UKM (yang disebut tenant) baik secara in wall (semua aktifitas usahanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas ruangan di inkubator) maupun outwall (aktifitas usaha dilakukan di luar inkubator).
Ruang lingkup pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi teknologi, kewirausahaan dan manajemen, fasilitasi pemasaran, serta penulisan business plan untuk aplikasi lembaga keuangan. Inkubator sampai saat ini terus aktif menghadapi Koperasi dan UKM dalam mengembangkan usaha.
Inkubator dalam melaksanakan inkubasi memiliki berbagai kendala antara lain: • Belum memiliki sarana dan prasarana pendukung serta fasilitas yang memadai.• Keterbatasan dukungan dana operasional inkubator maupun dana pendampingan inovasi teknologi.• Reward/salary yang diberikan inkubator terhadap manajer maupun staf inkubator masih sangat
rendah dan belum memadai.• Kurangnya komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan inkubator dan masih
terbatasnya peran dan daya saing tenant inkubator.
Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun kebijakan pengembangan inkubator serta pengembangan inkubator model yang direncanakan akan dilaksanakan di Bogor (IPB), yang akan direplikasi dan dikembangkan di daerah lain. Program ini diharapkan mampu meningkatkan peran inkubator dalam mengembangkan peran dan daya saing tenant inkubator.
232 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 233Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dari kegiatan pengembangan inkubator pada 2010 ini menghasilkan tersusunnya Rencana Model Inkubator. Selain itu di IPB telah dilaksanakan Pelatihan tentang “e-market” dan temu bisnis masing-masing diikuti oleh 25 tenant, serta Pelatihan bagi 15 staf inkubator (IPB, ITB, ITS, UGM, UNS, ICELL Admisolo, IKOPIN, Unibraw, UMN Jakarta, Politeknik Bandung, Univ. Bakrie, UI, Unsoed, Undip). Dalam rangka memberi perkuatan keuangan Koperasi dan UKM telah dilaksanakan pula Temu Fasilitasi Lembaga Keuangan LPDB dengan 30 tenant. Pertemuan tersebut menghasilkan pemberian dana perkuatan usaha kepada enam tenant. Dalam rangka memperkuat komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk pengembangan inkubator, maka pada 31 Maret 2010 telah ditandatanganinya SKB Tiga Menteri (Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Diknas dan Kementerian Ristek) tentang Gerakan Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha Inovatif. Dukungan juga akan diberikan oleh empat kementerian lain yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, BPPT dengan koordinator Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. SKB tersebut akan diusulkan menjadi Perpres mengenai Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dan surat izin prakarsa Perpres telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden.
Selain itu dalam rangka memantapkan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, pada 4 November 2010 diadakan pelatihan inkubator internasional di Jakarta yang menghadirkan pakar inkubator dari Jepang, Jerman, Korea dan I-Cell, dengan peserta negara-negara ASEAN dan 11 inkubator dari Indonesia. Sedangkan untuk 2011 akan dilaksanakan penyusunan model-model inkubator agroindustri dan green energy pada IPB, inkubator manufacturing pada ITB, inkubator agrobisnis pada Unibraw, inkubator ICT/industri kreatif pada ITS.
Dasar hukum pengembangan inkubator adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 15); Inpres No. 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang percepatan sektor riil dan pemberdayaan UKM dan Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Riset dan Teknologi tanggal 31 Maret 2010 tentang Gerakan Nasional Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha Inovatif.
Program Kegiatan Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM
Dalam rangka mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM, berbagai kegiatan pengkajian di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM. Dalam periode 2005–2008 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian terapan dan penunjang pemberdayaan Koperasi dan UKM, antara lain:
• Kajian Formalisasi Perizinan Usaha Bagi Koperasi dan UKM.• Kajian Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi dan UKM Dalam Era Otonomi Daerah.• Kajian Peran Peraturan Daerah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM.• Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM.• Kajian Dampak Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).
Menteri Negara Koperasi dan UKM
mengunjungi salah satu stand
mahasiswa di sela-sela acara
penandatanganan MOU dalam rangka
Pengembangan Inkubator, di Jakarta,
31 Maret 2010
235Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
BADAN LAYANAN UMUM
Bab 9
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM)
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) merupakan satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Satuan kerja LLP-KUKM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.3/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang organisasi dan tata kerja LLP-KUKM tanggal 19 Agustus 2006, dan ditetapkan sebagai BLU dengan status BLU Penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tanggal 20 Maret 2007.
Visi LLP-KUKM adalah menjadi institusi profesional berskala internasional di bidang pemasaran produk-produk koperasi dan UKM Indonesia yang mampu menjadikan Smesco UKM sebagai ikon pemberdayaan dan ikon industri kreatif Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas pokok untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM tersebut, LLP-KUKM melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:• Memasarkan produk UKM di dalam maupun luar negeri melalui trading house dengan nama “SMESCO
INDONESIA COMPANY” (SIC).• Menyediakan layanan ruang pamer dan ruang pelatihan.• Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan Koperasi dan UKM
Indonesia dalam UKM Gallery.• Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: bank, ATM,
money changer, travel agent, mini market, restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar Smesco UKM menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan agar mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery.
• Program Ekspose Produk Unggulan 33 Provinsi (Tahap I). Bekerjasama dengan dinas -dinas daerah untuk mengisi Gedung Smesco UKM beserta produk-produk unggulan daerahnya.
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN - KUKM TA. 2010
No. Pendapatan Target Realisasi %
1 Pendapatan Jasa Layanan(UKM Gallery)
2.000.000.000 1.146.592.755 57
2 Pendapatan Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
25.000.000.000 20.411.389.521 82
Pada Tahun Anggaran 2009 Pendapatan Operasional Jasa Layanan LLP-KUKM sebesar Rp 21.569.723.409,-, terdiri dari Pendapatan Sewa Rp 20.930.059.321,- dan Pendapatan Trading House Rp 639.554.089,-
236 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 237Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi oleh Direktur Utama
llP- KUKM meresmikan 7 paviliun daerah di gedung SMESCO UKM, Jakarta,
14 Desember 2010
Yuana Sutyowati Barnas Direktur Utama LLP-KUKM
238 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 239Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Delegasi Thailand mengunjungi salah satu
stand kerajinan di galeri UKM
Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan Direktur Utama
llP-KUKM menandatangani MoU Program Strategis
240 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 241Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dalam pelaksanaan program pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM melalui trading house, LLP-KUKM telah mengirimkan produk Koperasi dan UKM mitra ke Shanghai (China) dan Dubai dengan melibatkan 10 Koperasi dan UKM dan 15 produk. Ekspansi ke pasar Internasional bagi Koperasi dan UKM merupakan alternatif untuk memperoleh pasar yang lebih luas, sekaligus untuk memperoleh devisa bagi negara. Kemitraan dengan Koperasi dan UKM dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi yang mewakili Koperasi dan UKM anggota dengan menerapkan konsep bagi hasil. Hingga saat ini, LLP-KUKM telah melayani Koperasi dan UKM dari 23 Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini terbuka bagi semua daerah, dengan syarat memiliki kualitas produk yang baik, harga kompetitif dan sanggup memenuhi permintaan pasar. Untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM ini, sepanjang tahun 2010 LLP-KUKM telah mengikuti beberapa pameran di dalam dan luar negeri, yaitu Pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2010 dan Pameran Poire De Marseille di Prancis bulan Oktober 2010. Keikutsertaan LLP-KUKM dalam pameran tersebut selain untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM Indonesia, juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan LLP-KUKM kepada masyarakat sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemasaran produk Koperasi dan UKM yang berkualitas serta untuk membuka akses pasar bagi para Koperasi dan UKM.
Selain mengikuti pameran, kegiatan LLP-KUKM yang lain adalah menyediakan ruang pameran dan pelatihan bagi Koperasi dan UKM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Acara-acara yang telah diselenggarakan bertempat di gedung SMESCO UKM antara lain Indonesia Green Award, Education Fair 2010, Pameran Food and Packaging, Pembiayaaan Expo, SIKIB Expo 2010 dan lain-lain.
Bertempat di Gedung SMESCO UKM, LLP-KUKM juga menampilkan produk-produk unggulan UKM di dalam gerai ritel UKM GALLERY yang telah dibuka secara resmi sejak tanggal 3 April 2009 yang lalu. UKM GALLERY yang menempati 2 lantai di gedung utama SMESCO UKM ini menyajikan berbagai karya terbaik para perajin dari seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2010 LLP-KUKM telah melayani 827 Koperasi dan UKM yang menaungi ribuan perajin dari seluruh Indonesia. Beragam kerajinan seperti batik, songket, tenun, aksesoris, patung, anyaman, hingga furnitur dan produk-produk interior hadir dengan harga yang kompetitif.
Bulan Desember 2010, LLP-KUKM bekerja sama dengan 7 provinsi untuk mengenalkan produk-produk unggulan daerahnya sebagai bentuk implementasi Program Ekpose Produk Unggulan Koperasi dan UKM 33 provinsi oleh LLP-KUKM.
Menteri Negara Koperasi dan UKM
memberikan sambutan pada acara
Pembukaan SMESCO UKM Festival,
14 Juli 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan
sambutan sekaligus membuka acara SMESCO
Craft & Home Furnishing Expo 2009
242 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 243Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Ibu Negara ani Yudhoyono pada pembukaan SIKIB Expo 2010
244 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 245Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Misi UKM GALLERY adalah menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia, dengan terus-menerus melakukan pengembangan desain agar daya saing produk meningkat sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah maka SMESCO UKM juga memposisikan diri sebagai lokomotif sekaligus acuan bagi pengembangan industri kreatif Koperasi dan UKM. Dengan UKM GALLERY, SMESCO UKM ingin mengubah persepsi masyarakat yang menganggap produk-produk Koperasi dan UKM kurang berkualitas. LLP- KUKM sebagai Badan Layanan Umum diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal bagi koperasi dan UKM, sehingga nantinya bisa mandiri dan dapat mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hingga akhir tahun 2010, dari 11 lantai di gedung utama SMESCO UKM yang diperuntukkan sebagai perkantoran, sebanyak 10,5 lantai telah terisi penuh. Beberapa tenant yang menyewa ruangan dengan space yang besar antara lain: PT Infomedia Nusantara, LPDB-KUMKM, Bank Mega Syariah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Departemen Keuangan dan Bank Negara Indonesia serta 7 paviliun daerah. Berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan juga diselenggarakan di gedung utama SMESCO UKM untuk memperluas wawasan dan pengetahuan UKM.
Berbagai event telah dilaksanakan untuk memperkenalkan UKM GALLERY dan SMESCO UKM. Salah satunya adalah “Warisan Enak”, festival makanan tradisional yang telah diadakan 2 kali. Festival yang menyediakan berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia ini mendapat sambutan yang sangat baik, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang dan ikut ambil bagian dalam event ini.
Menteri Negara Koperasi dan UKM
melakukan kunjungan ke SMESCO EXPO 2010
di Jakarta, 27 Oktober 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM
mengunjungi salah satu stand di acara
SMESCO Craft & Home Furnishing Expo
246 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 247Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM)
Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir 2008–2010Secara kumulatif, sejak September 2008 hingga 20 Desember 2010 LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada mitra sebesar Rp 611.713.590.104 yang diberikan kepada 125.909 UMKM melalui 19 Mitra Koperasi Sekunder, 223 Mitra Koperasi Primer Langsung, 47 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan 10 Mitra Perbankan. Nilai dan persentase terhadap target pada tahun 2008 sebesar Rp 35.125.000.000 (25,9%), tahun 2009 sebesar Rp 210.424.131.858 (23,82%) dan tahun 2010 sebesar Rp 366.164.458.246 (67,45%).
Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2010Rencana penyaluran dana bergulir tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.185.200.000.000, namun hingga bulan Desember 2010 dana dari APBN sebesar Rp 350.000.000.000 belum diterima oleh LPDB-KUMKM, sehingga rencana penyaluran dana bergulir-yang dananya bersumber dari APBN-dialihkan penyalurannya ketahun 2011 (baru masuk ke rekening LPDB-KUMKM tanggal 16 Desember 2010), sehingga target penyalurannya menjadi Rp 835.200.000.000. Memasuki semester II, terjadi pergantian Direksi LPDB-KUMKM, dan rencana penyaluran dana bergulir dilakukan penyesuaian sehingga menjadi Rp 542.880.000.000 yang merupakan 65% dari target penyaluran Rp 835.000.000.000. Total penyaluran dana bergulir pada tahun 2010 mencapai Rp 366.164.458.246 atau 67,45% dari target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2010. Mitra yang tidak dapat meneruskan penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM mengembalikan dana kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 13.383.021.872, sehingga dana yang tersalurkan oleh mitra menjadi Rp 598.330.568.232.
Sejak semester II tahun 2010 penyaluran dana lebih difokuskan kepada koperasi secara langsung dan mengalami peningkatan lebih dari 5 (lima) kali lipat dibandingkan pada semester sebelumnya. Penyaluran dana bergulir pada semester II tahun 2010 mencapai Rp 306.574.058.246, sedangkan pada semester I tahun 2010 sebesar Rp 59.590.400.000. Dana bergulir tahun 2010 disalurkan kepada 10 (sepuluh) Mitra Koperasi Sekunder, 190 (seratus sembilan puluh) Mitra Koperasi Primer Langsung, 14 (empat belas) Mitra Perusahaan Modal Ventura dan 4 (empat) Mitra Perbankan. Selain dana yang sudah disalurkan, terdapat usulan yang sudah disetujui oleh Komite Pinjaman/Pembiayaan dan siap untuk dicairkan kepada mitra sebesar Rp 168.298.213.914. Non Performing Loan (NPL) LPDB-KUMKM per 20 Desember 2010 sebesar 0,12% (batas yang diperkenankan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran sebesar 15%).
Dana bergulir disalurkan kepada Koperasi dan UKM yang tersebar di 29 Provinsi di Indonesia. Provinsi yang belum menerima dana bergulir dari LPDB-KUMKM adalah Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Realisasi anggaran belanja LPDB-KUMKM per 23 Desember 2010 sebesar Rp 18.385.167.539 atau 94,56% dari pagu anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 19.502.376.294, terdiri dari realisasi belanja APBN sebesar Rp 2.445.345.008 dan realisasi belanja PNBP sebesar Rp 15.939.822.531. Realisasi pendapatan per tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp 61.219.207.153 atau 315,87% dari target anggaran sebesar Rp 19.381.274.784.
Kemas DanialDirektur Utama LPDB-KUMKM
248 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 249Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
di dampingi Direktur Utama lPDB-KUMKM,
Kemas Danial membuka acara Temu Mitra
Penerima Pinjaman/Pembiayaan lPDB-KUMKM
Para anggota Rapat
Koordinasi dan Sosialisasi
Petunjuk Pengelolaan
Dana Bergulir lPDB-
KUMKM melakukan
penandatanganan
di Jakarta, 6 agustus 2010
Menteri Negara Koperasi
dan UKM didampingi
Direktur Utama lPDB
menyerahkan dana bergulir
di provinsi aceh
REALISASI PENYALURAN DANA BERGULIR s/d DESEMBER 2010
Tahun
Jumlah Mitra yang telah Melakukan Akad Jumlah Penyaluran(Rp)
Tidak Tersalurkan Oleh Mitra dan
dikembalikan ke LPDB-KUMKM
(Rp)
Jumlah Dana Bergulir yang
Berada di Mitra(Rp)
Koperasi Sekunder
Koperasi Primer
PMV Bank Jumlah UMKM
2008 3 – 11 – 2721 35.125.000.000 – 35.125.000.000
2009 6 33 22 6 89.142 210.424.131.858 12.772.021.872 197.652.109.986
Januari s/d Juni 2010 5 57 5 1 4.817 59.590.400.000 611.000.000 58.979.400.000
Juli s/d 20 Desember
20105 133 9 3 29.229 306.574.058.246 – 306.574.058.246
JUMLAH 19 223 47 10 125.909 611.713.590.104 13.383.021.872 598.330.568.232
250 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 251Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
7. Pengembangan Teknologi InformasiLPDB-KUMKM mengembangkan aplikasi yang berisi informasi tentang proses pemberian pinjaman mulai dari proposal diterima LPDB-KUMKM hingga pencairan. Aplikasi ini membantu jajaran manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan. Dalam rangka mencapai Good Government Governance (GGG) LPDB-KUMKM telah mengambil langkah-langkah strategis seperti MoU dengan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di provinsi seluruh Indonesia, MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka mengetahui perkembangan pinjaman dan pengembalian serta kendala yang dihadapi dalam proses pemberian pinjaman, LPDB-KUMKM melakukan pertemuan dengan mitra yang telah menerima pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada ”Mitra Terpercaya LPDB-KUMKM”.
Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada mitra yang lebih profesional, transparan dan akuntabel serta memperoleh citra yang baik dari para pemangku kepentingan, LPDB-KUMKM akan menerapkan ISO 9001 pada tahun 2011.
Rencana Penyaluran Tahun 2011Rencana penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2011 sebesar Rp 1,25 triliun kepada 126.400 UKM melalui 463 Koperasi dan 42 lembaga non koperasi. Mengingat jumlah koperasi dan UKM untuk memperoleh dana bergulir dari LPDB-KUMKM terus meningkat, dan sampai saat ini mencapai Rp 3,86 triliun, sedangkan dana bergulir yang tersedia pada tahun 2011 sebesar Rp 1,25 triliun, maka LPDB-KUMKM akan mengusulkan tambahan dana bergulir melalui APBN-P sebesar Rp 2 triliun pada bulan Mei 2011.
Realisasi pengalihan dana bergulir dari Satker Kementerian Koperasi dan UKM per 20 Desember adalah sebesar Rp 450.885.105.774 (37,2%) dari target pengalihan berdasarkan Nilai Realisasi Bersih (NRB) sebesar Rp 1.211.877.557.378.
Reformasi LPDB-KUMKM Tahun 2010Direksi baru telah membentuk Tim Transformasi pada tanggal 12 Juli 2010 yang bertugas mengkaji dan memberi solusi permasalahan yang menghambat pengelolaan dana bergulir, dengan hasil antara lain:
1. Penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP)Mengubah SOP pola penyaluran dengan menyederhanakan pelaksanaan proses pemberian pinjaman/pembiayaan dari 60 hari menjadi 15 hari kerja sebagai upaya mempercepat penyaluran dana bergulir
2. Penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis)Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian pinjaman/pembiayaan direvisi dengan meminimalisasi ketentuan-ketentuan yang multitafsir menjadi lebih sederhana dan fleksibel sehingga memperluas kesempatan mitra untuk memperoleh dana bergulir dari LPDB-KUMKM, (setelah revisi, petunjuk teknis LPDB-KUMKM menjadi hanya sebanyak 4 Juknis dari semula 14 Juknis).
3. Penyempurnaan Tarif LayananBanyaknya permintaan dari Koperasi dan UKM secara individual untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM, maka LPDB-KUMKM mengusulkan kepada Menteri Keuangan adanya penjabaran kriteria sasaran dan strategis serta kebijakan tarif tersendiri bagi Koperasi dan UKM yang secara langsung menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang sampai saat ini belum diatur.
4. Kajian Pengembangan OrganisasiDiusulkan perubahan struktur organisasi LPDB-KUMKM dengan memisahkan Direktur Keuangan dan Umum menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Umum. Secara prinsip usulan perubahan struktur organisasi dimaksud telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara.
5. Kajian Pola Reward and PunishmentLPDB-KUMKM akan mengusulkan penyempurnaan pola remunerasi dengan memperhatikan prinsip berkeadilan, mampu mendorong produktifitas pegawai, dan dapat mengakomodir reward and punishment.
6. Key Performance Indicator (KPI) dan Standar Kompetensi PegawaiDalam upaya meningkatkan profesionalisme LPDB-KUMKM, maka akan ditetapkan Key Performance Indicator (KPI) dan Standar Kompetensi Pegawai, (dengan harapan kinerja seluruh jajaran pejabat maupun pegawai dapat terukur dengan baik).
253Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
MITIGASI BENCANA ALAM
Bab 10
Bencana alam yang terjadi di tanah air mulai dari di Wasior Provinsi Papua Barat, gempa di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan erupsi gunung Merapi di Provinsi DIY dan Provinsi Jateng, telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang terkena bencana. Begitu juga dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah tersebut, banyak yang mengalami kerugian dan bahkan asset yang dimiliki tidak bisa lagi diselamatkan. Melihat kondisi yang demikian Kementerian Koperasi dan UKM telah mengambil langkah-langkah penanganan serius sejak masa tanggap darurat maupun dalam masa pemulihan terhadap Koperasi dan UKM yang terkena dampak bencana tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam, Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dalam Penanganan Daerah Bencana membuat kebijakan untuk memberikan penghapusan/pemutihan pinjaman bagi Koperasi dan UKM, misalnya saja:a. Penghapusan/pemutihan pinjaman bagi Koperasi dan UKM dari tahun 2000–2009 yang dialokasikan
dengan APBN melalui program Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM yang terkena bencana (Wasior di Papua Barat, Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul di DI Yogyakarta, Boyolali, Magelang, dan Klaten di Jawa Tengah). Pinjaman jangka panjang kepada 238 koperasi peserta program perkuatan 2000–2007 dengan nilai Rp 25.050.000.000,- (dua puluh lima miliar lima puluh juta rupiah). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan pada Menteri Keuangan agar dapat menghapusbukukan pinjaman tersebut, dan tidak perlu dikembalikan atau dihibahkan kepada koperasi/LKM peserta program.
b. Program bantuan sosial kelompok perempuan dan kelompok pemuda yang bukan merupakan pinjaman sehingga tidak harus dikembalikan, yang diberikan kepada 49 koperasi dengan nilai hibah Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
c. Deputi Bidang Pembiayaan menurunkan bantuan perkuatan dengan total nilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada 287 koperasi/LKM di daerah bencana, yang terbagi atas:• Mentawai (Sumatera Barat)-16 koperasi/LKM - Rp 1.450.000.000.• Teluk Wondama (Papua Barat)-7 koperasi/LKM - Rp 600.000.000.• Magelang, Klaten, Boyolali (Jawa Tengah)-176 koperasi/LKM - Rp 13.850.000.• Sleman (DI Yogyakarta)-88 koperasi/LKM - Rp 11.600.000.
254 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 255Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat
dalam rangka Mitigasi Bencana alam
256 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 257Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penyerahan bantuan
korban Merapi dan perkuatan dana bagi Koperasi se-Provinsi DI Yogyakarta,
1 November 2010
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM ditemani Gubernur DI Yogyakarta
Sri Sultan Hamengkubuwono X di salah satu Posko Utama untuk para korban
letusan Gunung Merapi, 01 November 2010
258 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 259Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan
peninjauan dan berdialog langsung dengan para korban
bencana alam di Wasior, Papua, 12 Oktober 2010
Bencana alam yang terjadi di tanah air pada tahun 2010, yaitu: Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumbar, Provinsi DIY, Provinsi Jateng, telah berdampak kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya Koperasi dan UKM setempat.
Langkah-langkah yang telah diambil dalam penanganan di daerah bencana tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menyampaikan Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor 110/M.KUKM/XI/2010 Kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I, tentang Usulan Program Pemulihan Ekonomi (Recovery) untuk Koperasi dan UKM.
2. Mengadakan Pertemuan dengan Direktur UKM Bank Indonesia, pimpinan Bank (BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, BSM) dan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Kab. Magelang, Dinas Koperasi Provinsi Sumbar (Mentawai), Dinas Koperasi Jateng serta Kementeriaan BUMN.
3. Pertemuan pembahasan lebih lanjut dengan Bank Indonesia akan dilakukan untuk membahas:a. mengeluarkan kebijakan penanganan kredit agar memberikan kejelasan di masyarakat. b. menyempurnakan data dengan mengelompokan debitur sedang dalam pemisahan kategori
Koperasi dan UKM yang terkena dampak langsung dan tidak langsung.c. Mengusulkan perbankan agar perusahaan penjaminan kredit dapat membayar klaim Debitur KUR
di daerah yang terkena bencana.4. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan Program Penanganan tentang Program
Pemulihan Ekonomi (Recovery) untuk Koperasi dan UKM.
260 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 261Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM disertai Sekretaris Kementerian
Koperasi dan UKM, meninjau langsung lokasi yang terkena bencana
erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, 20 November 2010
262 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 263Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM berada di tengah-tengah
pengungsi korban bencana alam Gunung Merapi di Yogyakarta,
20 November 2010
265Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
KERJASAMA DALAM NEGERI
Bab 11
Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UKM
Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah dilakukan berbagai upaya percepatan dan pengintegrasian pengarusutaman gender ke dalam program pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui:
a. Pembentukan Komite Kebijakan PUG Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM.b. Rapat Koordinasi Focal Point Gender dan Bidang Perencanaan Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi
dan UKM Seluruh Indonesia.c. Seminar Percepatan Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG).d. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang
Koperasi dan UKM.e. Penyusunan Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dan PPRG Bidang Koperasi dan UKM.
266 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 267Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Menerima Penghargaan anugerah
Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2009
dari Presiden Republik IndonesiaMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menerima Penghargaan anugerah
Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2010 dari Presiden Republik Indonesia
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya
Untuk tahun 2010 ini, Kementerian Koperasi dan UKM kembali dipercaya mendapatkan APE Kategori Madya dari Presiden RI. Anugerah ini merupaka penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang telah berhasil secara aktif mendorong dan melaksanakan strategi PUG di masing-masing institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Pada dua tahun berturut-turut sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori pratama.
268 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 269Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tentang
Pengarusutamaan Gender, 25 april 2010
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi tentang Gerakan
Nasional Pengembangan Inkubator Bisnis
270 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 271Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan
pada acara penandatanganan kerja sama antara SMESCO UKM
dengan PT Telkom Indonesia
Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka acara
Pojok Rakyat Carrefour di Bandung. acara Pojok
Rakyat dilaksanakan sebagai komitment PT Carrefour
Indonesia memajukan Koperasi dan UKM
Penandatanganan kesepakatan bersama
antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan
Kementerian Kelautan & Perikanan dalam rangka
penciptaan dan pengembangan wirausaha bidang
perikanan dan kelautan
272 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 273Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Penandatanganan kerja sama Kementerian Koperasi
dan UKM dengan PT Shell Indonesia dalam rangka
Pengembangan Kewirausahawan Pemuda
Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Shell Indonesia
Pada 30 Maret 2010, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Shell Indonesia dengan nomor: 02/AGR/SI/2010 dan Nomor: 03/SKB/DEP.5/III/2010 mengenai Pengembangan Wirausaha Muda Indonesia.
Ruang Lingkup kerjasama tersebut meliputi beberapa kegiatan, yaitu:a. Program Shell LiveWIRE:
• Pelatihan motivasi untuk menjadi wirausaha (BRIGHT Ideas Workshop).• Pelatihan menjadi wirausaha pemula sukses (Becoming Successful Owner Manager).• Pelatihan bagi pelatih untuk workshop Live WIRE.• Penghargaan bisnis untuk wirausaha muda pemula (Business Start-Up awards).• Bimbingan dan mentor bisnis (Business Coaching & Mentoring).• Layanan informasi bisnis melalui internet (Online Business Inquiries).
b. Program Pengembangan Wirausaha Muda Kementerian Koperasi dan UKM:• Program pengembangan wirausaha di kalangan sarjana.• Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan dan manajerial bagi
calon wirausaha muda.
274 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 275Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Kementerian Koperasi dan UKM dan BPK telah menjalin kerjasama dalam pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data sehingga BPK-RI dapat mengakses data Kementerian Koperasi dan UKM secara langsung. Data yang dimaksud meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengawasan internal.
Kementerian Koperasi dan UKM menjamin bahwa data yang disediakan merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK-RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan BPK-RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Kementerian Koperasi dan UKM digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
277Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
KERJASAMA LUAR NEGERI
Bab 12
Sebagai bagian dari pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa mencari terobosan baru dan menjalin kerjasama, termasuk dengan negara/ lembaga asing mitra pembangunan. Sudah banyak kerjasama bilateral yang dijalin dengan pihak asing karena semua dukungan teknis, transfer pengetahuan, keterampilan serta teknologi tersebut amat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan pengembangan usaha Koperasi dan UKM.
Di samping itu, dengan kerjasama bilateral ini juga diharapkan akan menjadi media komunikasi dan promosi, khususnya dalam upaya memperluas pasar produk Koperasi dan UKM di luar negeri. Hal ini sangat penting, karena saat ini dunia usaha dihadapkan pada persaingan bebas yang menghendaki kepada pelaku usaha, termasuk Koperasi dan UKM untuk mempersiapkan diri dalam memasuki persaingan usaha tersebut. Melalui kerjasama bilateral ini diharapkan dapat membawa Koperasi dan UKM menjadi lebih siap.
278 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 279Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Kanada
Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemerintah Kanada dilakukan lewat Canada Indonesia Development Agency (CIDA). Setelah MoU ditandatangani pada 2 Mei 1996, kerjasama pertama yang dilakukan adalah bantuan pendampingan teknis lewat Private Enterprise Project (PEP). Technical Assistance (TA) ini diberikan kepada UKM Indonesia lewat IWAPI yang merupakan mitra kerja utama PEP, dalam dua tahap. Tahap kedua dimulai pada 2001 dan berakhir pada 2007.
MoU kerjasama kedua ditandatangani pada 22 Februari 2008 dalam bentuk Canada Indonesia Private Sector Enterprise Development (CIPSED) Project. Pelaksanaannya dikelola oleh CIDA dan Canadian Executing Agency (CEA) yang merupakan konsorsium yang terdiri dari Whyte Reynolds International Inc., Canadian Manufacturers and Exporters dan CARE Canada.
CIPSED Project melakukan bantuan dan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di empat provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Program ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam membuka peluang untuk memperbaiki tingkat ekonomi bagi laki-laki dan perempuan yang rentan terhadap kemiskinan. CIPSED Project selesai pada 30 April 2012.
Mr. Tim Reynolds dan Miss. Corrine
Tessier sedang memberikan
pelatihan kepada Koperasi dan UKM
yang dilakukan oleh CIPSED-Project
280 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 281Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Program dan pencapaian CIPSED sejauh ini adalah:
1. Technical Assistance untuk Klaster UKM Merupakan program pengembangan dan perluasan pelaku usaha yang berkelanjutan, dan penciptaan pekerjaan yang lebih baik. Hasilnya, peningkatan efisiensi operasional klaster UKM yang berkaitan dengan manajemen dan teknik pengolahan serta pengembangan pasar. Indikator pencapaiannya dilihat dari tingkat produksi, kualitas produk dan volume penjualan pada klaster UKM.
a. Klaster Kerajinan Kelapa dan Keramik di Sulawesi Utara Analisa pasar yang dilakukan CIPSED menjadi pedoman dalam mengembangkan lini produk keramik dan kerajinan kelapa. Hasilnya, kualitas dan kuantitas produksi meningkat secara signifikan. Respon yang amat baik dapat dilihat saat diselenggarakannya Ecotourism Conference-World Ocean Conference (WOC) 2009 dan juga saat diselenggarakannya Sail Bunaken. Sebagai catatan, dalam WOC 2009, penjualan souvenir kerajinan kelapa dan keramik yang dilakukan melalui pesanan pemerintah dan promosi lewat outlet-outlet pemerintah mencapai Rp 13.766.500 dan penambahan pendapatan mencapai Rp 62.269.000,-.
Upaya memaksimalkan pemasaran dan penjualan klaster keramik dan kerajinan kelapa yang dilakukan oleh CIPSED ini mendorong klaster-klaster tersebut membentuk Kelompok UKA, untuk mengelola pemasaran produk-produk mereka.
b. Klaster Rumput Laut di Sulawesi Tenggara Bantuan teknis diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan UKM melalui peningkatan teknis budidaya dan penerapan nilai tambah lokal dan teknologi pengolahan. Bimbingan ini dilakukan di Tambeanga, Tanjung Tiram, Sapondam Labuan Beropa, dan Mekar. Hasilnya adalah:
• Produksi budidaya rumput laut meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. 100% kapasitas area rumput laut (100 baris yang terdiri dari 100m setiap barisnya) dicapai pada akhir Juli 2009. Seaweed Propagule tumbuh dengan baik. Rumput laut ini kemudian didistribusikan kembali pada anggota koperasi. Di Tambeanga, Mekar, dan Sapoda budidaya ini berjalan dengan sangat baik. Ada empat kelompok perempuan di bawah bimbingan CIPSED dapat mengelola sendiri perluasan dan pengembangan nursery farm di Saponda.
• Dari survey yang dilakukan secara acak, volume produksi petani rumput laut binaan CIPSED pada Juli 2009 saja menunjukkan peningkatan produksi sebanyak 162% di Tambeanga; 63% di Tanjung Tiram; 52% di Mekar. Peningkatan volume ini sejalan dengan penjualannya.
c. Klaster arang batok kelapa CIPSED bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, membantu meningkatkan nilai
tambah lokal bagi petani kelapa di Moramo. Klaster ini sudah membentuk unit usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Di samping itu telah dirintis pula kemitraan usaha dengan PT Siantan Suratama, Jakarta.
d. Klaster rumput laut di Jeneponto, Sulawesi Selatan • CIPSED membantu petani menerapkan teknik baru dalam pembibitan agar mendapatkan kualitas
tanaman yang baik dan hasil panen meningkat.• CIPSED juga mendorong petani rumput laut agar dapat meningkatkan nilai tambah dan penjualan
dengan membentuk koperasi (Koperasi Petani Hidayat) yang bertanggung jawab mengurus kegiatan perdagangan klaster.
• CIPSED membantu menyelamatkan gagal tanam di Jeneponto dan Takalar, Sulawesi Selatan, karena cuaca yang buruk.
Pelatihan bagi klaster UKM dan penduduk desa yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembibitan rumput laut juga diselenggarakan oleh CIPSED.
e. Klaster kacang mete di Jeneponto, Sulawesi Selatan• CIPSED melakukan pengkajian antara permintaan dan persaingan, sekaligus melakukan studi pasar
(mendatangi pembeli dan meneliti jalur distribusi dari petani ke pasar).• CIPSED juga memperkenalkan konsep bantuan teknis dan kebutuhan dengan cara melakukan pembelian
langsung dari klaster UKM demi keuntungan bisnis. 1.200 petani kacang mete secara formal diorganisasikan dalam 2 koperasi, yang secara aktif mengembangkan
klaster mete, didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kehutanan. Dan tentu saja mengembangkan kemitraan bisnis antara petani kacang mete dengan mitra usaha bisnis dari Semarang, Jawa Tengah.
282 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 283Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
2. Institutional Strengthening Penguatan Kelembagaan, atau Business Development Services Provider (BDSP), diarahkan untuk membangun lembaga-lembaga sektor swasta dan publik yang bertanggungjawab agar dapat mendukung UKM yang berfungsi baik dan punya daya saing.
Proyek CIPSED ini sedapat mungkin memastikan agar jumlah layanan dan program dukungan yang ditawarkan oleh BDSP kepada konstituen UKM-nya bisa meningkat. Hasilnya antara lain:a. MoU antara CIPSED dan Gubernur Gorontalo untuk melaksanakan Road Map pengembangan Kawasan Industri
Agro Terpadu (KIAT) yang dirancang oleh CIPSED dan Dinas Koperasi dan UKM setempat,. Sedangkan dari hasil kajian analisa pasar, terdapat peluang dan pilihan strategis bagi KIAT/Gorontalo untuk mengembangkan kudapan asli (local snack) berbahan dasar jagung, sekaligus diversifikasi produknya (popcorn, whole corn snack, corn vermicelli, corn porridge). Setelah dijalankan, terlihat peningkatan produksi dan penjualan. Selain bahan dasar jagung, KIAT juga memproduksi jahe dengan penjualan yang cukup menjanjikan.
b. Di Sulawesi Selatan CIPSED menyediakan bantuan teknis kepada Regional Export Trade and Promotion Center (RETPC) agar dapat berfungsi sebagai pusat promosi dan advokasi kepada anggotanya yang punya potensi berkelanjutan. Hasilnya, saat ini RETPC mampu menyediakan akses database pasar luar negeri sebanyak 3.587 pencarian link di 120 negara.
c. Di Sulawesi Utara, CIPSED menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat KAPET Manado-Bitung. Sejumlah target penting telah dicapai dengan zona pengembangan ekonomi terpadu (Integrated Economic Development Zone) di Sulawesi Utara, yang dikenal dengan KAPET Manado-Bitung, seperti, pengembangan KAPET Manado-Bitung Business Information Center (BIC). Berdampak meningkatnya lapangan kerja dilihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja (menjadi 17 orang).
d. Di Sulawesi Tenggara, KAPET Bank Sejahtera (KBS) telah mengembangkan Road Map yang dapat digunakan sebagai pedoman. CIPSED telah memberikan pelatihan terkait dengan Case Study Business Plan dan Teknik Analisa Cash Flow, Rebranding, komponen untuk operasi bisnis dan pengembangan BIC.
e. Di Jakarta CIPSED memberikan bantuan teknis untuk perkuatan kelembagaan kepada SMESCO (Small Medium Business Promotion Gallery), IWAPI DKI, Indonesian Export Training Centre (IETC) di bawah NAFED (The National Agency for Export Development) atau di sini lebih dikenal dengan nama BPEN. Di SMESCO, CIPSED membantu mengembangkan rencana bisnis 2009–2011, mengadakan pelatihan dengan staf senior untuk menentukan area e-business yang dapat meningkatkan kinerja SMESCO, serta membantu meningkatkan kapasitas SMESCO’s UKM Gallery di Jakarta melalui teknologi informasi, dan Training of Trainers (ToT) di bidang promosi dan pemasaran. Sejumlah pendekatan inovatif juga diberikan, termasuk promosi menggunakan email blast, yang membantu pencapaian pertumbuhan fenomenal pada tahun pertama keberadaannya, dengan gross sales doubling antara Juni dan Agustus 2009, peningkatan pengunjung dari 70/hari di bulan Juli menjadi 100/hari di bulan Agustus tahun ini. Selain itu juga ada peningkatan jumlah tenaga kerja dari 54 (Juli 2008) menjadi 124 (April 2009).
f. Di IWAPI Jakarta CIPSED mengadakan beberapa pelatihan, diantaranya tentang pengembangan sumberdaya manusia (human resources development workshop), diikuti 40 pengusaha perempuan; dan pelatihan dalam pembuatan proposal bagi calon sponsor (workshop on preparing and presenting a proposal to obtain sponsorship) yang diikuti 20 pengusaha perempuan.
g. Di IETC dilaksanakan latihan perencanaan (planning exercise) dengan tim manajemen dan staf terpilih; mengulas dan menganalisa IETC, e-business, database, website, serta programming dan instalasi e-newsletter/email blast system.
3. Micro Finance ProgramCIPSED bermaksud meningkatkan akses terhadap keuangan mikro, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu CIPSED menyediakan pinjaman modal untuk program keuangan mikro, memberikan bantuan teknis serta pembiayaan untuk mendukung Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UKM yang menjadi nasabahnya.
CIPSED memberikan pembiayaan melalui Manulife counter-trade agreement dengan BISMA di NAD dan dari sektor swasta sejumlah Rp 1,5 miliar (CAD$ 163.312), yang digunakan untuk membiayai dua LKM di Jeneponto dan Takalar pada tahun keuangan 2009–2010 dan melalui perjanjian kemitraan dengan LPDB-KUMKM, CIPSED menyediakan dana bagi LKM sebesar Rp 2 miliar.
Sejalan dengan formula CIPSED, keberhasilan yang dicapai Jeneponto dengan MFI dipromosikan untuk menstimulasi aspirasi pertumbuhan kelompok. Hasilnya, di awal 2009 Koperasi Tani Hidayat yang merupakan leading MFI, dibantu oleh CIPSED mencapai: 8% pertumbuhan keanggotaan koperasi; 6% pertumbuhan aset total; 4% pertumbuhan portofolio pinjaman; dan 48% dalam simpangan anggota.
CIPSED juga mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) LKM Koperasi Syariah Al Ikhlas, Koperasi Rahmat dan Koperasi Hidayat dalam bentuk bantuan pinjaman pembiayaan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya jumlah anggota, total asset, loan portfolio, dan simpanan anggota.Terkait dengan program keuangan mikro, CIPSED juga menyelenggarakan pelatihan tentang prosedur standar operasional dokumen kredit (workshop on credit standard operating procedures documents).
284 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 285Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Amerika Serikat
Kerjasama dengan National Cooperative Business Association (NCBA) dari Amerika Serikat telah berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan usulan dari instansi terkait telah dilakukan pembaruan MoU dengan membatalkan MoU yang sudah ada sebelumnya, dan telah ditandatangani pada 21 November 2007.
Proyek bantuan yang dilakukan oleh NCBA melalui Enterprise Development and Employment-Generation Project for the Tsunami Impacted areas of Sumatera (Tsunami areas Project – TAP, Jumlah bantuan USAID adalah $11,050,000; Self Contribution: $2,550,000) pada tahun 2009 antara lain adalah sebagai berikut:
a. Agricultural Development Operations ProjectPenerima bantuannya adalah Koperasi Baitul Quiradh Baburayyon (KBQB) yang memiliki 7.848 petani dengan luas area 9.443 ha yang terbagi dalam 156 kelompok petani. Manfaat yang dicapai antara lain:
• Ada 5.987 petani yang memiliki kualifikasi pertanian organik.• Petani dibantu untuk mendapatkan NOP (USDA), EU dan JAS (Japan) organic certification; cafe practices
(Starbucks dan Conservation International) certification; dan FairTrade certification (FLO Status), sehingga memiliki harga premium dan permintaan pasar yang tinggi.
• Bantuan pengembangan fasilitas penyimpanan (storage) dan coffee processing bagi Koperasi.• Kondisi keuangan koperasi mencapai tingkat menguntungkan.
b. Micro Finance Operations• Koperasi yang mendapat bantuan adalah Koperasi Kredit Maju Bersama, yang dilihat dari pencapaian
jumlah penerima pinjaman, sekaligus jumlah pinjaman yang diberikan. Keanggotaan Koperasi ini mencapai 5.419 petani dan penyaluran pinjaman sebesar Rp 10 miliar.
• Telah dibentuk 36 Koperasi Wanita di Banda Aceh dan Aceh Besar, dimana 35 di antaranya telah mendistribusikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Wanita tersebut telah memiliki 3.476 anggota di mana 3.127 telah mengembangkan usaha pinjaman atau usaha lainnya. Total pinjaman sebesar Rp 15,39 miliar dengan ukuran rata-rata pinjaman US$ 497.
• Dibentuk Asosiasi Koperasi Wanita untuk melanjutkan penyediaan layanan audit koperasi, hukum, tunggakan pinjaman, interlending, training dan layanan usaha lainnya. Untuk kegiatan training akuntansi dilakukan kerja sama dengan LAPENKOP Banda Aceh. Asosiasi Koperasi Wanita ini juga telah berpartisipasi dalam Aceh Fair pada Agustus 2009 dan menerima pengunjung yang signifikan jumlahnya, baik dari Pemerintah maupun dari lembaga donor.
Pertemuan Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan
Wakil Menteri Perdagangan amerikat Serikat di Jakarta
286 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 287Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Korea
Kerjasama teknik antara Pemerintah RI dan Republik Korea telah terjalin sejak 21 April 1971, dimana kedua Pemerintah menandatangani dokumen Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik (agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea). Guna mendorong dan mempercepat kerjasama ekonomi dan teknik di antara kedua negara, pada 4 Desember 2006 kedua kepala negara menandatangani deklarasi bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, khususnya dalam kemitraan strategis untuk mendorong persahabatan dan kerjasama di Abad ke-21 (Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century).
Koordinator pelaksana kerjasama teknik tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA). Pemerintah Republik Korea melalui kantor Perwakilan KOICA di Indonesia melaksanakan proyek-proyek kerjasama teknik, dan secara kontinu menawarkan program-program pendidikan dan pelatihan di Republik Korea. Di bidang Koperasi dan UKM, pelaksanaan kerjasama teknik bilateral dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan oleh Pemerintah Korea dilaksanakan melalui Small Medium Business Administration (SMBA) Korea berdasarkan MoU tentang Kerjasama Pengembangan industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditandatangani pada 21 Mei 2001. Dalam perkembangannya, MoU tersebut kemudian diamandemen dan telah ditandatangani pada 21 Mei 2006. Tindak lanjut pelaksanaan MoU tersebut adalah:• Penempatan seorang liaison expert Korea di Kementerian Koperasi dan UKM.• Penyelenggaraan seminar/workshop di Indonesia maupun di Korea.• Program training bagi aparat Pemerintah dan pelaku Koperasi dan UKM.• Study Visit.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM berjabat
tangan dengan pimpinan delegasi dari Korea
dalam asia-Europe Meeting (aSEM) Forum 2010
288 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 289Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Dalam rangka pengembangan green industry Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM dan SMBA Korea pada 2010 juga sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Implementing arrangement yang ditandatangani di Seoul pada 7 Mei 2010 dalam rangkaian acara ASEM Forum 2010 on Green Growth and SMEs. • Sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti Implementing arrangement tersebut, delegasi SMBA
Korea melakukan kunjungan dan pertemuan di Kementerian Koperasi dan UKM untuk membahas rencana pelaksanaan Implementing arrangement.
• Membentuk “ASEM SME ECO-INNOVATION CENTER/ASEIC (Establishment and Operation) di Korea, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ke-7 ASEM Summit di Beijing dan Joint Statement pada pertemuan ASEM Forum on Green Growth and SMEs di Korea. Pembentukan ASEIC bertujuan untuk: a) menyediakan informasi bagi UKM untuk mengembangkan green industry; b) meningkatkan daya saing green technology bagi UKM dan memberikan kontribusi kepada global green growth economy dengan mempromosikan green growth bagi UKM; c) memperluas peluang usaha baru untuk pasar yang berkembang dengan menyesuaikan pada peraturan lingkungan di negara-negara anggota Asia- Europe Meeting (ASEM).
• Rencana pengembangan Green Business Centre (GBC) yang dibangun atas kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan SMBA Korea. Tujuan pembentukan GBC ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan keberhasilan Green Business Model melalui kerjasama proyek Indonesia dan Korea, menyelenggarakan inkubator, konsultasi dan training yang terkait dengan Green Growth Technology dan Program ASEIC. Peran GBC antara lain: a) inkubator dan konsultan mengenai green business; b) penelitian dan pengembangan green technology (kedua negara berkontribusi pada penyediaan peralatan eksperimen); c) penyedia training dan informasi terkait dengan green technology dan green business.
• Observasi lapangan terhadap rencana lokasi GBC di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 52–53, Jakarta Selatan (eks Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Gedung SMESCO UKM Lantai 10, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
• Kunjungan studi institusi dari perwakilan SMBA dan SBC ke Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka policy exchange information.
Dalam asia-Europe Meeting (aSEM) Forum 2010 on Green Growth and SMEs
pada tanggal 6-8 Mei 2010 di Seoul, Korea Selatan
290 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 291Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama
para delegasi dari Thailand, 27 Oktober 2010
Proyek pengembangan komoditi unggulan melalui pendekatan OVOP,
bekerjasama dengan ICDF-Taiwan
292 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 293Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Jepang
Pemerintah Jepang lewat JICA memberikan bantuan hibah (Japan’s grant aid program) yang pelaksanaannya di bawah kerangka “Second Kennedy Round (SKR)”, Counterpart Fund–Second Kennedy Round (CF-SKR). SKR diberikan kepada negara-negara berkembang agar dapat meningkatkan produksi di bidang pangan. Bantuan ini berdasarkan permintaan yang diajukan secara resmi melalui kerangka kerja sama pemerintah dua negara.
Program SKR direalisasikan melalui pengadaan alsintan dan sarana produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida yang diimpor, sesuai syarat yang ditentukan oleh SKR, yaitu barang-barang pertanian yang dibutuhkan tersebut belum dapat diproduksi di negara penerima program SKR, atau walaupun sudah diproduksi sendiri namun kapasitasnya masih belum mencukupi kebutuhan.
Dasar kesepakatan bantuan tersebut adalah Exchange of Note (E/N) yang ditandatangani oleh masing-masing wakil pemerintah. Dalam E/N harus tercantum nilai bantuan, peruntukan, jangka waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaannya.
Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam kesempatan aPEC SME
SUMMIT 2010 di Yokohama, Jepang, 11 November 2010
294 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 295Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kunjungan dilakukan ke Koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja untuk mengidentifikasi dan melakukan konfirmasi kelompok penerima bantuan, relevansi bantuan, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan. Juga untuk mengidentifikasi mesin dan peralatan yang memang diperlukan dalam rangka meningkatkan hasil akhir produk kopi Toraja.
Optimalisasi pemanfaatan bantuan SKR oleh koperasi dilakukan dalam bentuk:
• Konsultasi dengan ahli mesin pengolahan kopi dari Institut Pertanian Bogor dan konsultan yang menekuni branding produk UKM.
• Studi banding ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi di Jember karena selain tersedia berbagai paket mesin dan peralatan, di Jember mereka juga dapat memberikan konsultasi tentang pengembangan produk kopi dan coklat.
• Analisa kekuatan produk dan segmentasi pasar yang dituju agar dapat menyusun strategi branding dan promosi produk kopi Toraja tersebut.
Juga dilakukan pertemuan Konsultasi Petani Pengusaha Bidang Teknologi dan Bisnis serta Peningkatan Kapasitas Teknis Gapoktan melalui Temu Kemasan dan Temu Bisnis yang dihadiri oleh pembina Koperasi dan UKM, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, serta anggota koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja dan petani kopi sekitarnya, sedangkan renovasi gudang dan pembelian peralatan mesin pengolahan kopi dan kemasan masih dalam proses.
b. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi dan SolusinyaPencairan anggaran sudah 100% akan tetapi pemanfaatan anggaran untuk renovasi gudang dan pembelian peralatan/mesin pengolahan dan kemasan serta bahan-bahan kemasan masih diproses oleh Koperasi Gapoktan karena persetujuan revisi DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Program Pembiayaan Lain-Lain di mana di dalamnya tergabung kegiatan SKR, Dekopin, dan LKM Deputi Pembiayaan terlambat, sehingga SP2D baru terbit pada 13 Desember 2010. Sesuai dengan petunjuk teknis, maka kegiatan tersebut diharapkan selesai pada Mei 2011.
SKR di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1977 dan dilaksanakan oleh empat departemen yang terkait dengan program pembangunan pertanian yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Departemen Pertanian. Pola pelaksanaannya adalah direct-use (yang didistribusikan secara langsung kepada petani di sentra-sentra produksi pangan).
Sejak 1998 pola pelaksanaan SKR berubah dari direct-use menjadi indirect-use, di mana barang-barang pertanian tersebut dijual, atau dengan mekanisme UPJA (Usaha Pengembangan Jasa Alsin) kepada petani melalui pihak ketiga yang disebut end user untuk mendapatkan dana Counterpart Fund (CF). Besaran CF yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dikumpulkan dan disetorkan secara bertahap melalui end user ke rekening khusus Pemerintah Indonesia atas nama Departemen Keuangan di Bank Indonesia. CF tersebut selanjutnya digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia.
Untuk 2010 ini, Kementerian Koperasi dan UKM mendapat bantuan hibah melalui CF-SKR untuk kegiatan “Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi Melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Tana Toraja Utara, Sulawesi Selatan”, sebesar Rp 1.738.359.000.
a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan PencapaiannyaMemperhatikan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor: 03/ PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, maka Gapoktan Palawa Arabica Toraja didorong untuk membentuk badan usaha sehingga terbentuk Koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja dengan Badan Hukum nomor: 08/BH/KDK-UMKM.20.6/XI/2010 di Kabupaten Toraja Utara-Sulawesi Selatan.
Oktober 2010 telah ditandatangani Pedoman Teknis Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Toraja Utara-Sulawesi Selatan nomor: 187/ PER/DEP.4/X/2010 oleh Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Bapak Neddy Rafinaldy Halim dan Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha nomor: 198/KEP/Dep.4/XI/2010 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Dana Counterpart Fund-Second Kennedy Round (CF-SKR) Tahun 2010 untuk Program “Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Toraja Utara-Sulawesi Selatan.”
296 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 297Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan
pengembangan OVOP di Jepang, 8 Mei 2010
Suasana pertemuan aPEC SME SUMMIT 2010 di Yokohama,
Jepang, 11 November 2010
298 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 299Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam acara Peringatan
63 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir, di Kairo,
Mesir, 11 Juni 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Mesir
Kerjasama teknik bilateral Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Kerjasama Internasional Republik Arab Mesir dituangkan dalam MoU on the Development of Water Hyacinth Based Product Industry, yang telah ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM (DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA) dan Menteri Kerjasama Internasional Mesir (Mr. Fayza Aboulnaga) pada 13 Juni 2010. MoU ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama perwakilan UKM Indonesia yaitu ASMINDO (Indonesian Furniture Industry and Handicraft association dan Egyptian-Indonesian Business Council). Implementasi, khususnya tindak lanjut kerja sama antar swasta, masih mencari titik temu tentang pola pembiayaannya.
300 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 301Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM menerima
kunjungan delegasi Kementerian Perdagangan dan
Industri Mesir
Kesepakatan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM
dengan Mesir di bidang Pengembangan Koperasi dan UKM,
13 Juni 2010
302 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 303Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia–Republik Demokratik Timor-Leste(RDTL)
Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL telah sepakat melakukan kerjasama di bidang Koperasi dan UKM melalui MoU tentang Kerjasama Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dan Menteri Ekonomi dan Pembangunan RDTL pada tanggal 27 Januari 2010.
Tindak lanjut MOU tersebut adalah:a. Maret 2010 pihak RDTL telah berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan koordinasi
membahas pelaksanaan MoU tersebut. b. Untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman mengembangkan Koperasi dan UKM, delegasi
Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL mengunjungi pelaku Koperasi dan UKM dan beberapa lembaga yang berhubungan dengan pengembangan Koperasi dan UKM, diantaranya: • Balai Latihan Tenaga Koperasi (BALATKOP) dan Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP)
di Bandung, Jawa Barat. BALATKOP dapat menjadi mitra yang sesuai dalam hal dukungan pelatihan dan bantuan teknis, khususnya bagi Koperasi Produksi.
• Credit Union Cooperative (CUCO)/INKOPDIT) di Jakarta. INKOPDIT ini dapat menjadi mitra yang sesuai untuk mendukung pelatihan dan bantuan teknis Financial Cooperative/Credit Union di Timor-Leste.
• Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM), dapat menjadi mitra yang sesuai dalam hal penguatan sistem pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UKM di Timor-Leste.
• Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM), dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pembelajaran dan penguatan fasilitas pembiayaan melalui dana bergulir (revolving fund).
• Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO). Perum ini dapat menjadi mitra yng sesuai untuk membangun dan mengembangkan loan guarantee body di Timor-Leste.
• Koperasi Nelayan Mina Jaya di Muarakarang, Jakarta, dapat menjadi mitra untuk mengembangkan koperasi nelayan di Timor-Leste.
• Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), dapat menjadi mitra untuk study dan pengembangan formal education di bidang Perkoperasian di Timor-Leste.
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sangat informatif dan relevan terutama yang terkait dengan teknologi tepat guna dan food processing, mengingat di Timor-Leste kebutuhan teknologi bagi Koperasi dan UKM sangat urgent.
• PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero merupakan mitra yang sesuai bagi Direktorat Nasional Koperasi dan UKM di Timor-Leste terkait dengan pengembangan Koperasi dan UKM di Timor-Leste.
• Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) dan Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) di Malang adalah mitra yang sesuai bagi pengembangan Koperasi Wanita di Timor- Leste.
• Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) dan DEKRANASDA Yogyakarta bisa menjadi mitra yang sesuai untuk mengembangkan produk-produk kerajinan (handycrafts), tais, dan batik di Timor-Leste.
• INTAKO di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pengembangan tais di Timor-Leste.
• SRIBOGA RATU RAYA di Semarang adalah mitra yang sesuai dalam hal food processing dan penguatan kapasitas di Timor-Leste.
• Vocational Education Development Centre (VEDC) di Malang dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pengembangan vocational training bagi Koperasi dan UKM Timor-Leste.
c. Kementerian Koperasi dan UKM merupakan salah satu anggota Delegasi RI (DELRI) ketika kunjungan dinas ke RDTL, 8 - 10 Juli 2010, untuk menghadiri penandatanganan (Official Signing Ceremony) MoU oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL.
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan SDM, menjadi Pembicara dalam The National Strategic Forum dan mempresentasikan pengalaman Indonesia yang berhubungan dengan penguatan peran Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
304 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 305Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Republik
Demokratik Timor-leste sepakat menjalin kerja sama dalam
rangka Pengembangan Koperasi dan UKM, 26 Januari 2010
306 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 307Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Republik Mozambik
Pada 9 Juni 2010 telah dilakukan penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UKM antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Industri dan Perdagangan Republik Mozambik. Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut antara lain adalah pengembangan inkubator, pengembangan pusat orientasi untuk UKM, pelatihan dan akses pasar. action plan telah disusun dan dalam proses penyempurnaan.
Beberapa Rencana Kerjasama Teknik Bilateral Masih Dalam Proses PembahasanUntuk memperluas kerjasama teknik bilateral dengan negara-negara sahabat, Kementerian Koperasi dan UKM tengah merintis dan membahas rencana kerjasama dengan Federasi Rusia (draft MoU sedang menunggu dari pihak Federasi Rusia) dan Republik India (draft MoU sedang dalam proses konsultasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri).
Kesepakatan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM
dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
Mozambik, 8 Juni 2010
308 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 309Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menerima kunjungan Duta Besar amerika Serikat Menerima kunjungan Duta Besar Jepang
Menerima Kunjungan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat Dalam Rangka Pembicaraan Bilateral Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Menerima kunjungan Staf Khusus Dewan Keamanan amerika
310 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 311Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menerima kunjungan Duta Besar Mesir Menerima kunjungan Duta Besar Belanda Menerima kunjungan Duta Besar aljazair
312 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 313Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menerima kunjungan Duta Besar Irak
Menerima kunjungan
Duta Besar Singapura
Menerima kunjungan
Duta Besar Mozambik
315Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2011
Bab 13GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL (GKN)
Sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran, pemerintah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). GKN bertujuan terutama dalam rangka mendorong para generasi muda menjadi wirausaha yang kreatif, inovatif dan mandiri. Beberapa program dalam mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional antara lain adalah:1. Sosialisasi/Pemasyarakatan kewirausahaan2. Bimbingan teknis kewirausahaan3. Diklat kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM4. Fasilitasi pembiayaan5. Pemasaran produk wirausaha baru6. Expo kewirausahaanSebagai langkah konkrit untuk mendukung GKN, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian lainnya meluncurkan GKN pada tanggal 2 Februari 2011 dan dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi Pengembangan Sarjana Wirausaha di 5 (lima) Provinsi, yaitu: Provinsi Aceh dengan peserta sebanyak 220 orang, Provinsi Maluku dengan peserta sebanyak 275 orang, Provinsi Riau dengan peserta sebanyak 276, Provinsi Kalimantan Selatan dengan peserta sebanyak 210 orang dan Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 210 orang.
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Dalam rangka penyaluran KUR yang lebih merata di seluruh tanah air, maka Kementerian Koperasi dan UKM membuat kebijakan memperluas jangkauan layanan KUR kepada Koperasi dan UKM dengan menunjuk bank BPD lainnya sebagai penyalur KUR menjadi 26 bank di tahun 2011, yaitu BPD: Jatim, bjb, Jateng, DKI, DIY, NTB SULUT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, NAGARI, Maluku, Papua, Kaltim, Sulsel, NTT, Lampung, Bengkulu, Sumsel, Babel, Kepri, Aceh, Sumut, Jambi, Bali, Sulteng dan Sultra
Awal tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa program strategis diantaranya adalah:
316 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 317Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan para Direktur Bank Pembangunan
Daerah (BPD) mengadakan pertemuan dalam rangka membahas perluasan BPD
sebagai penyalur KUR
318 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010 319Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaLaporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional
oleh Presiden RI, Jakarta, 2 Februari 2011
320 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010
Penutup
Laporan yang disajikan dalam buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM kepada Presiden RI Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang untuk didistribusikan dan diinformasikan kepada publik.
Oleh karena itu melalui penyajian laporan ini juga menjadi media evaluasi terhadap upaya, langkah-langkah yang telah ditempuh serta berbagai capaian yang telah diwujudkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM khususnya pada tahun 2009–2010.
Atas kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana digambarkan melalui laporan ini akan menjadi acuan untuk dapat memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peran Koperasi dan UKM.
Selanjutnya, berbagai capaian serta manfaat yang telah dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha Koperasi dan UKM atas implementasi program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM, dan diharapkan semakin meningkat serta mampu menjangkau sasaran secara lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku usaha Koperasi dan UKM untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing dan tangguh.
Meskipun demikian, berbagai prestasi yang telah dapat dicapai tersebut, karena dukungan serta terjalinnya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:• BapakPresidenRepublikIndonesia.• BapakWakilPresidenRepublikIndonesia.• Pimpinan/AnggotaDPR/MPRRI.• Pimpinan/AnggotaDPDRI.• ParaMenteriKoordinatorKabinetIndonesiaBersatuII.• ParaMenteriKabinetIndonesiaBersatuII.• ParaGubernur,Bupati,danWalikota.• ParaPejabatEselonIdiKementerianKoperasidanUKM.• ParaKepalaDinasyangmembidangiKoperasidanUKMProvinsi,Kabupaten
dan Kota.• ParaPimpinanBank,BUMN,Asosiasi,danPerguruanTinggi.• PimpinanRedaksi/Wartawanmediacetakdanelektronik.• Sertapihak–pihakterkaityangtidakdapatkamisebutkansatupersatu.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia.