Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940
www.apbi-icma.org
Laporan Kegiatan APBI – ICMA 2017
Pengurus APBI-ICMA periode 2015 – 2018 dibawah pimpinan Bpk. Pandu
Sjahrir sebagai ketua umum dengan dibantu oleh Bpk. Harry Asmar (Ketua I),
Bpk. Priyadi (Ketua II), Bpk. Dharma Djojonegoro (Ketua III) dan Bpk. Sudirdjo
Widjaja sebagai bendahara merumuskan arahan dan agenda prioritas APBI-
ICMA di tahun 2017. Agenda dibahas oleh Pengurus Pembahasan rencana
kerja dan agenda dilaksanakan di akhir tahun 2016 yang disosialisasikan ke
anggota melalui forum CEO Gathering. Acara CEO Gathering 2016 diadakan 24
Nopember 2016 di Dubai Room, Raffles Hotel Jakarta. Acara diikuti oleh sekitar
50 orang peserta pimpinan dan utusan dari beberapa perusahaan anggota dan
juga dihadiri oleh beberapa anggota dewan penasehat. Pengurus juga
melalukan rapat bulanan membahas berbagai isu prioritas serta agenda kerja.
Konten Isi
ISU PRIORITAS
SINERGITAS DENGAN STAKEHOLDERS
ADVOKASI
EVENTS
KEGIATAN & AGENDA PRIORITAS KOMITE
KESEKRETARIATAN
“THE VOICE OF INDONESIA
COAL INDUSTRY AT HOME AND
ABROAD”
REPORT
2017
Courtesy call ke
Menteri ESDM
Pengurus APBI-ICMA telah melakukan courtesy call ke
Menteri ESDM Bpk. Ignasius Jonanpada tanggal 2 Desember
2016.Mengingat pada saat itu terjadi penumpukan massa di
sekitar Tugu Monas sehingga pihak Kementerian ESDM
mengusulkan agar pertemuan APBI-ICMA dengan Menteri
ESDM dipindahkan ke klub Bimasena. Menteri ESDM didampingi
oleh Dirjen Minerba dalam pertemuan tersebut. Sedang dari
APBI-ICMA, hadir para pengurus yaitu: Bpk. Pandu Sjahrir, Bpk.
Dharma Djojonegoro, Bpk. Priyadi, Bpk. Harry Asmar serta
beberapa wakil pemilik (owner) perusahaan anggota.
Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam membahas beberapa hal
termasuk soal harga jual batubara untuk keperluan domestik.
Dalam pertemuan tersebut pihak APBI-ICMA menyampaikan
hasil kajian APBI-ICMA dengan PwC dimana hasil kajian
merekomendasikan agar penyusunan kebijakan harga jual
batubara mempertimbangkan aspek konservasi dan kepastian
hukum untuk jaminan pasokan jangka panjang.
1
ISU
PRIORITAS
Harga Jual Batubara
Domestik
Permasalahan terkait penetapan harga jual batubara untuk
keperluan domestik khususnya ke PT PLN (Persero) menjadi
salah satu prioritas utama Pengurus di tahun 2017. Isu tersebut
juga disampaikan oleh Ketua Umum APBI-ICMA Bpk. Pandu
Sjahrir yang diterima secara resmi oleh Menteri ESDM Bpk.
Ignasius Jonan dalam pertemuan yang diadakan tanggal 2
Desember 2016 di Bimasena. Dalam pertemuan tersebut Bapak
Menteri mengupayakan untuk mencari solusi terbaik. Adapun
usulan mengenai penerapan metode “cost plus margin” menteri
ESDM menyatakan bahwa metode tersebut hanya diberlakukan
di PLTU mulut tambang saja. Adapun untuk non-mulut tambang
menteri akan menggodok berbagai opsi yang diharapkan dapat
diterima baik oleh produsen batubara dan pihak PT PLN
(Persero).
Menguatnya harga komoditas sejak kuartal keempat 2016 yang
berlanjut disepanjang 2017 mengakibatkan PT PLN (Persero)
mengalami defisit yang besar. Pihak PT PLN (Persero)
menginformasikan akibat kenaikan harga yang drastis tersebut,
3
perusahaan BUMN tersebut di tahun 2016 mengalami defisit
sekitar Rp. 14 triliun rupiah. Sementara disisi lain pemerintah
bersama DPR sepakat untuk mengurangi subsidi ke PT PLN
(Persero). Kerugian tersebut membuat debt service ratio (DSR)
PT PLN (Persero) semakin mengkhawatirkan yang memicu
terbitnya surat dari Menteri Keuangan ke pimpinan PT PLN
(Persero). Hal itu yang mendorong pihak PT PLN (Persero) untuk
berupaya mendapatkan pola penetapan harga yang dapat
mengurangi defisit keuangan PT PLN (Persero) yang semakin
membesar. Di sisi lain, pemerintah
dalam hal ini Menteri ESDM
menyerukan agar PT PLN (Persero)
melakukan efisiensi secara
menyeluruh untuk memperkecil
defisit.
Di tahun 2017 ada beberapa
pertemuan yang diinisasi oleh pihak
Ditjen Minerba membahas beberapa opsi harga batubara
domestik.Pertemuan di Minerba juga melibatkan pihak PT PLN
(Persero) untuk mendapatkan kesepakatan di tahap awal
sebelum diajukan ke tingkat pimpinan (pengambil keputusan).
Beberapa opsi yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero) adalah
antara lain opsi “progressive discount” dimana diskon akan
diterapkan jika harga mencapai level tertentu yang mana opsi
tersebut tidak diterima oleh produsen batubara. Rencana
penerapan “cost plus margin” seperti yang diberlakukan di PLTU
mulut tambang kembali diwacanakan oleh PT PLN (Persero) di
tahun 2017 ketika perusahaan tersebut menderita kerugian
besar akibat melonjaknya harga batubara. Seperti yang
diinformasikan di awal opsi “cost plus margin” tersebut tidak
mendapat sambutan positif dari Menteri ESDM yang tetap
mempertahankan metode “cost plus margin” hanya diterapkan
di PLTU mulut tambang. Selain itu, metode “floor” dan “ceiling”
juga sempat dibahas sebagai salah satu opsi alternatif yang
ditawarkan.Di dalam opsi tersebut pemerintah menetapkan
batas bawah (floor) dan batas atas (ceiling) harga jual batubara
domestik. Penerapan opsi tersebut juga dikhawatirkan akan
merugikan perusahaan dan negara juga dirugikan karena
potensi penerimaan negara menjadi berkurang.
4
PERPAJAKAN/
PENERIMAAN
NEGARA
Isu perpajakan masih menjadi salah satu isu terpenting industri
pertambangan batubara yang perkembangan regulasi/kebijakan
perlu senantiasa dipantau.Secara umum kebijakan perpajakan
masih kondusif meski ada beberapa regulasi sektoral yang
menimbulkan beban usaha tinggi. Di tahun 2017 pemerintah
menggenjot upaya tax amnesty untuk memperluas basis
pengenaan pajak dan penerimaan negara dimana beberapa
pemilik dan eksekutif perusahaan anggota turut mendukung
kebijakan tersebut. Di tahun 2017 ada beberapa isu penting
yang ditindaklanjuti oleh APBI-ICMA, yaitu formula biaya
penyesuaian untuk perhitungan royalty, perlakuan pajak atas
jasa transshipment, revisi PP No. 9/2012, paket RUU perpajakan.
Biaya penyesuaian perhitungan royalty
pemerintah mempertimbangkan perubahan formula biaya
penyesuaian royalti agar penerimaan negara dari sektor
pertambangan minerba bisa meningkat. Dalam formula
5
perhitungan royalty FOB vessel yang berlaku hingga saat ini,
biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible costs) antara
lain: biaya barging, transshipment, asuransi, dan surveyor.
Formula yang diusulkan pemerintah yang sudah dibahas oleh
kementerian ESDM dan Badan Kebijakan Fiskal adalah biaya-
biaya tersebut diatas dihilangkan. APBI-ICMA mengajukan
keberatan dan akhirnya dalam suatu pertemuan yang dipimpin
oleh Dirjen Minerba usulan deductible costs direvisi dimana
biaya-biaya barging dan transshipment yang komponennya
lebih besar masih dapat diakui sedangkan biaya surveyor dan
asuransi tidak diakui. Namun, hingga saat ini revisi formula
deductible costs tersebut belum difinalisasi sehingga formula
existing masih tetap berlaku.
Revisi PP No. 9/2012 tentang PNBP yang berlaku di
sektor ESDM: salah satu regulasi yang penting untuk terus
dipantau adalah revisi PP No. 9/2012 yang memberikan
kewenangan kepada pemerintah dalam menetapkan jenis dan
tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di
Kementerian ESDM. Di tahun 2013 dan 2015 yang lalu,
pemerintah mewacanakan peningkatan tarif royalti batubara
bagi pemegang IUP. APBI-ICMA sebagai mitra pemerintah
melakukan inisiatif sebagai mitra pemerintah untuk
memberikan masukan mengenai dampak negatif yang akan
ditimbulkan jika kebijakan tersebut dilaksanakan. Pemerintah
akhirnya mempertimbangkan usulan dari APBI-ICMA tersebut
sehingga tarif royalti batubara tidak berubah. Di dalam wacana
revisi PP 9/2012 yang dibahas dalam rapat di kantor
Kementerian Koordinator Perekonomian pada November 2017,
APBI-ICMA mengajukan keberatan jika windfall profit tax
diterapkan atas harga komoditas batubara yang terus menguat
sejak kuartal keempat 2016. APBI-ICMA juga mengusulkan agar
insentif bagi pengembangan investasi nilai tambah batubara
melalui coal upgrading, coal gasification, coal liquefaction, dan
lain-lain agar diatur juga di dalam PP No. 9/2012 sama seperti
insentif fiskal yang ditawarkan bagi investasi peningkatan nilai
tambah (PNT) mineral. Hingga akhir 2017 revisi PP tersebut
belum diundangkan dan APBI-ICMA terus memantau
perkembangannya.
6
PPh final atas jasa transshipment: Pada tanggal 6
November 2017 diadakan pertemuan antara pihak APBI – ICMA
dengan pihak BKF yang diwakili oleh Pak Rofyanto Kurniawan
selaku Kepala PKPN (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara)
dengan agenda pembahasan isu PPh Transhipment, dimana
adanya perlakuan pajak transhipment yang masih tidak stabil
dan ada beberapa perusahaan yang bahkan tidak membayar
pajak transhipment .Saat ini pelaku pasar pada industry
pengangkutan pindah kapal (transhipment)Indoneisa secara
historis diklasifikasikan sebagai perusahaan pelayaran dan telah
menerapkan rezim pajak penghasilan final. Namun ada 3 hal
yang perlu diperhatikan pengenai penetapan pajak
transhipment ini :
- Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mulai menerapkan defenisi
yang lebih sempit atas “Peredaran Bruto” yang diterima
perusahaan pelayaran
- Definisi untuk Peredaran Bruto telah diterapkan secara sangat
sempit sehingga hanya mencakup pendapatan yang diperoleh
secara eksklusif dari transportasi orang dan/atau barang dari
"pelabuhan ke pelabuhan
- Definisi yang sempit ini tidak mengakui bahwa perusahaan
pengangkutan pindah kapal (transhipment) berpartisipasi dalam
bagian rantai "pelabuhan ke pelabuhan", dan oleh karena itu
terdapat keraguan untuk menerapkan Pajak Final atas
penghasilan dari jasa pengangkutan pindah kapal
(transhipment)
7
Renegosiasi PKP2B
APBI-ICMA turut memfasilitasi aspirasi dari para anggota untuk
mencari solusi terbaik penyelesaian permasalahan yang
dihadapi terkait dengan renegosiasi PKP2B.Pertemuan anggota
diadakan beberapa kali di sekretariat APBI-ICMA yang bertujuan
untuk saling bertukar informasi (sharing) serta usulan langkah-
langkah yang perlu diambil oleh APBI-ICMA ke pemerintah.
Sebagai organisasi yang menjadi wadah perusahaan
pertambangan batubara, APBI-ICMA telah mengirim surat ke
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk pertemuan membahas
pandangan para anggota pemegang PKP2B generasi III atas
usulan poin-poin penerimaan negara di dalam draft
amandemen PKP2B.
Logistik/Pengangkutan
Kelancaran pengangkutan & pengiriman batubara merupakan
aspek penting dalam rangkaian aktifitas pertambangan
batubara.Aspek logistik yang ditangani oleh APBI-ICMA meliputi
kepelabuhanan, dan perkeretaapian.Meskipun komite logistik
belum dibentuk secara khusus namun sekretariat APBI-ICMA
mengambil inisiatif untuk memantau berbagai isu yang
berpotensi menghambat aktifitas pengapalan/logistik
perusahaan anggota.Maraknya pencurian batubara di atas
tongkang sejak meningkatnya harga batubara juga menjadi
kendala yang dihadapi oleh perusahaan di lapangan.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2017
Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No.
82/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang salinan peraturannya
baru dikirim ke APBI-ICMA tanggal 18 Desember 2017.
8
Peraturan yang mewajibkan ekspotir batubara untuk
menggunakan kapal dan asuransi nasional tersebut akan efektif
berlaku 26 April 2018 (enam bulan sejak diundangkan). APBI-
ICMA ikut dalam 3 rapat yang diadakan di Kementerian
Perdagangan di periode April – Mei 2017 dan telah
menyampaikan keberatan baik secara verbal maupun melalui
surat tertulis. Setelah Permendag diterbitkan APBI-ICMA di akhir
bulan Desember 2017 telah menyampaikan keluhan kepada
Dirjen Minerba dan APBI-ICMA bersama-sama dengan IMA ikut
dalam pertemuan dengan pihak GAPKI (Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia) yang juga terkena dampak dari aturan
tersebut. Selanjutnya, APBI-ICMA akan bertemu dengan Dirjen
Perdagangan Luar Negeri untuk meminta klarifikasi dan
menyampaikan keberatan ke pemerintah terkait potensi
dampak Permendag 82/2017 terhadap aktifitas ekspor batubara
yang selama beberapa tahun ini menjadi andalan penghasil
devisa.
Rencana Induk Pelabuhan Ekspor Batubara Terpadu
(RIPT)
Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (DItjen Hubla) menginisiasi suatu kajian
untuk pembangunan pelabuhan induk terpadu ekspor batubara
(RIPT). Konsep RIPT tersebut berbeda dengan wacana
pembangunan pelabuhan ekspor batubara (14 pelabuhan
ekspor) yang sebelumnya diinisiasi oleh Kementerian
ESDM.RIPT yang digagas oleh Kementerian Perhubungan masih
dalam tahap awal yaitu studi kelayakan dimana Kementerian
Perhubungan menunjuk pihak konsultan untuk melaksakan
studi awal. APBI-ICMA dilibatkan dalam rapat-rapat
pembahasan RIPT dan memfasilitasi koordinasi kunjungan tim
konsultan ke beberapa tempat yang menjadi fokus RIPT seperti
di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
9
APBI-ICMA juga menyampaikan isu RIPT tersebut kepada
anggota dengan memfasilitasi rapat anggota membahas posisi
dan masukan ke pihak Kementerian Perhubungan.Selain itu,
APBI-ICMA juga ikut aktif berpartisipasi dalam rapat-rapat yang
dilakukan di Kementerian Perhubungan dimana dalam rapat-
rapat tersebut APBI-ICMA tetap menyampaikan posisi agar
kebijakan pemerintah tersebut tidak menambah beban biaya
produsen batubara.Selain itu, pemerintah perlu
mempertimbangkan lagi RIPT dan sebaiknya fokus untuk
mengembangkan kapasitas pelabuhan ekspor batubara yang
saat ini beroperasi (existing ports) secara baik seperti misalnya
di Taboneo, Samarinda, Balikpapan, dll. APBI-ICMA juga
menyampaikan ke pemerintah untuk mempetimbangkan lagi
RIPT mengingat untuk jangka panjang trend ekspor batubara
akan menurun karena perubahan kebijakan pemanfaatan
batubara yang difokuskan ke dalam negeri seperti yang tertuang
di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), RPJM, dan
RUPTL PLN. Dalam rapat terakhir paparan hasil kajian konsultan,
belum ada rencana lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan
mengenai RIPT.
Tarif OPP/OPT di KSOP Samarinda
Penetapan tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos
Pelabuhan Tujuan) di Samarinda merupakan salah satu isu yang
banyak menyita perhatian mengingat dampak dari penetapan
tarif secara sepihak oleh TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat)
memberikan dampak keuangan yang tidak sedikit bagi
perusahaan. Isu tersebut mencuat setelah kepolisian
menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Komura
(Koperasi Samudera Usaha) Langkah hukum tersebut dinilai
efektif untuk mengajak pihak TKBM agar mendiskusikan usulan
tarif dengan pihak DPC (Dewan Perwakilan Cabang)APBMI
(Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Samarinda dan
juga APBI-ICMA.
Untuk mendukung upaya anggota dalam membahas usulan
tarif, APBI-ICMA memfasilitasi rapat anggota di sekretariat dan
pertemuan informal dengan pejabat terkait di pihak
Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan pandangan
APBI terkait dengan isu OPP/OPT guna menjadi perhatian
pemerintah.
Pencurian Batubara di Tongkang
Sepanjang tahun 2017 kami banyak menerima keluhan dari
perusahaan anggota yang dirugikan oleh maraknya aktifitas
pencurian batubara di atas tongkang.Aksi pencurian batubara
intensitasnya cukup tinggi dan kerugian diderita dalam jumlah
yang tidak kecil. Oleh karena itu, APBI-ICMA berinisiatif
mengirim surat resmi kepada Kapolri, Dirjen Minerba, dan
Kapolda Kalimantan Timur. Sebagai tindak lanjut dari surat
APBI-ICMA ke Kapolda Kaltim. Pihak Polda Kaltim secara resmi
mengundang APBI-ICMA untuk melakukan penyidikan dan
meminta keterangan Ketua Umum APBI-ICMA. Namun,
berhubung tugas di luar kota maka Ketua Umum menugaskan
Direktur Eksekutif untuk memenuhi panggilan pihak reskrim
Polda.
Kehutanan & Lingkungan Hidup
Permasalahan tarif PNBP pemegang IPPKH dan kewajiban
penanaman kembali dalam rangka reklamasi daerah aliran
sungai (DAS) hingga tahun 2017 masih menjadi kendala utama.
Di akhir tahun 2016 APBI-ICMA mengajak IMA untuk bersama-
sama mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atas
dua regulasi kehutanan setelah upaya lobby secara formal dan
informal tidak membuahkan hasil. Untuk isu lingkungan di tahun
2017 tidak banyak inisiasi dari pemerintah meskipun regulasi
yang mengatur tentang limbah tambang (dalam hal ini fly-ash,
bottom ash) belum direvisi oleh pemerintah.Dari segi
pengelolaan lingkungan hidup, beberapa anggota APBI-ICMA
memperoleh penghargaan pengelolaan lingkungan baik
penghargaan PROPER (yang diberikan oleh KLHK) maupun
penghargaan di sektor Kementerian ESDM.
Judicial Review ke Mahkamah Agung
Pihak konsultan yang ditunjuk oleh IMA dan APBI-ICMA terkait
dengan uji materi ke Mahkamah Agung (MMS Consulting)
memberikan
informasi bahwa
permohonan uji
materi ditolak oleh
Mahkamah Agung.
Adapun copy/salinan
putusan hingga saat
ini belum diperoleh.Namun, yang menjadi pertanyaan adalah
mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam
mengeluarkan putusan tersebut. Di sisi lain ada indikasi
terdapat kelalain di pihak Mahkamah Agung karena beberapa
bulan lalu, setelah putusan Mahkamah Agung dimuat di situs
Mahkamah Agung, ada beberapa staf di MA yang meminta
bahan/file uji materi yang IMA & APBI-ICMA ajukan. Hal ini
menimbulkan keanehan sehingga ada dugaan terjadi kelalaian
dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu,
APBI-ICMA dan IMA meminta pihak MMS Consulting untuk
mencari tahu lebih lanjut dan mengirim surat resmi kepada
Mahkamah Agung.
12
SINERGITAS
DENGAN
STAKEHOLDERS
EITI (Extractive Industries Transparency
Initiative)
APBI berperan aktif sebagai anggota dari Tim Pelaksana EITI
yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Perpres No.
26/2010 yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian.Rapat-
rapat dan kegiatan yang dilakukan oleh EITI cukup intens
sehingga memerlukan perhatian serius untuk bisa berpatisipasi
secara aktif. Sebagaimana diketahui APBI-ICMA menjadi bagian
dari tim multi stakeholders group (MSG) yang terdiri dari unsur
asosiasi industri (IMA, APBI-ICMA, dan IPA untuk migas),
pemerintah (ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu,
Pemprov), dan civil society organization(CSO). Cakupan atau
fokus dari EITI yang selama ini memprioritaskan aspek
transparansi dan berkembang menjadi reformasi tata kelola
pertambangan mensyaratkan partisipasi aktif APBI-ICMA dalam
tim pelaksana. Di tahun 2017, EITI memfokuskan pembahasan
terkait dengan laporan EITI Indonesia untuk tahun 2015 yang
akan diajukan ke EITI Global paling lambat akhir tahun 2017.
Laporan tersebut merupakan syarat bagi kepesertaan suatu
negara dalam sistem EITI dimana status Indonesia saat ini masih
sebagai “applicant”.Oleh karena itu, rapat-rapat terkait
penyusunan Laporan EITI yang intens wajib untuk diikuti agar
APBI-ICMA dapat memberikan konstribusi positif. Terkait
dengan hal tersebut, sekretariat APBI-ICMA juga mendukung
tim konsultan yang ditunjuk oleh EITI Nasional untuk
mendapatkan data-data ke beberapa perusahaan
pertambangan batubara.
Adapan terkait dengan pembahasan reformasi tata kelola
pertambangan melalui upaya sosialisasi beneficial ownership
(BO). Beberapa aktifitas penting dari EITI di tahun 2017:
Diskusi Road Map Beneficial Ownership: diskusi internal lingkup
MSG yang diadakan beberapa kali untuk membahas isu
Beneficial Ownership terutama pembahasan mengenai Road
Map BO yang oleh pemerintah akan diusulkan diperkuat melalui
penerbitan peraturan presiden (Perpres).
14
Konferensi Internasional tentang Beneficial Ownership:
Konferensi internasional tersebut merupakan yang pertama
diadakan oleh EITI yang dihadiri oleh Chairman EITI Frederick
Reitzfeld (mantan perdana menteri Swedia) dan oleh lebih dari
300 orang peserta dari lebih 40 negara. Beberapa menteri
seperti Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala Bappenas
hadir di acara tersebut.
Regional Training di Manila: APBI-ICMA diundang untuk
berpartisipasi dalam regional training yang diikuti oleh beberapa
wakil dari MSG dari negara-negara seperti Filipina, Myanmar,
Papua New Guinea, Timor Leste, Solomon Islands, dll. Acara
training tersebut juga dilaksanakan bersamaan dengan
penyelenggaraan pertemuan tahunan Board EITI yang diketuai
oleh Freidrich Renzfeld mantan perdana menteri Swedia.
Penyusunan Rencana Kerja EITI: APBI-ICMA ikut partisipasi
memberikan masukan dalam penyusunan program kerja EITI
Indonesia 2018 yang fokus pada validasi laporan EITI tahun 2015
yang telah diajukan ke EITI Global. Pembahasan program kerja
diadakan di kota Yogyakarta dengan melibatkan wakil-wakil dari
berbagai instansi pemeirntah pusat dan daerah.
LINTAS ASOSIASI & STAKEHOLDERS
Komunikasi dengan stakeholders terkait sangat penting bagi
APBI-ICMA dalam menjalankan misi memperjuangkan
kepentingan anggota dan industri pertambangan batubara.
KADIN Indonesia: APBI-ICMA berpartisipasi
dalam beberapa agenda kegiatan KADIN
termasuk pelaksanaan Rapat Pimpinan
Nasional (Rapimnas) di Batam, dan juga
beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di
sektor ESDM, Perdagangan, dan Perindustrian.
APINDO: Direktur Eksekutif APBI-
ICMA dan Bpk. Muliawan Margadana
ikut aktif dalam anggota Komite
ESDM APINDO yang secara aktif
berkontribusi memberikan masukan
ke pemerintah. Komite ESDM
APINDO secara resmi telah diterima oleh Menteri ESDM dalam
audiensi di bulan Agustus 2017 yang lalu.
IMA: APBI-ICMA senantiasa melakukan
koordinasi yang erat dengan asosiasi industri di
sektor pertambangan termasuk dengan API-IMA
untuk membahas dampak dari kebijakan yang perlu dihadapi
secara bersama-sama. Pengajuan uji materi ke Mahkamah
Agung atas 2 (dua) peraturan kehutanan, yaitu PP 33/2014 dan
PP 105/2015 merupakan salah satu bentuk koordinasi kedua
asosiasi di sektor pertambangan tersebut.
ASPINDO: APBI-ICMA berkoordinasi secara intens ASPINDO
dengan membentuk sekretariat bersama yang beranggotakan
asosiasi industri pengguna alat-alat berat yang terdampak
dengan penerapan pajak kendaraan bermotor atas alat berat
sejak penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. APBI turut berkontribusi
mendukung sekretariat bersama yang aktif
untuk mengawal proses pengajuan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi serta melakukan diskusi
yang intens dengan pemerintah di bawah
koordinasi Kementerian Koordinator bidangPerekonomian.
16
A D V O K A S I
Kegiatan advokasi merupakan salah satu bagian terpenting
APBI-ICMA dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
digariskan.Advokasi difokuskan pada penyampaian pesan-pesan
utama (key messages) mengenai peranan dan kontribusi
penting sektor industri pertambangan batubara terhadap
perekonomian nasional, regional serta ketahanan energi.Key
messages disusun berdasarkan arahan dari pengurus yang
terfleksi dalam kajian studi yang dilaksanakan bersama oleh
APBI-ICMA dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dirilisi di
awal Maret 2016.Cakupan kegiatan advokasi dilakukan melalui
ajang-ajang seminar/konferensi/FGD baik di dalam maupun luar
negeri yang diinisiasi oleh berbagai pihak termasuk oleh
pemerintah. Selain itu, advokasi juga dilakukan di media arus
utama (mainstream) seperti media cetak dan televisi serta
media online.
SEMINAR & KONFERENSI DI DALAM DAN LUAR
NEGERI
Sumatera Coal: Bpk. Hendra Sinadia mewakili APBI-ICMA
sebagai narasumber kegiatan konferensi yang dilaksanakan di
Palembang Sumatera Selatan. APBI-ICMA berpartisipasi
mendukung kegiatan tersebut sejak pertama kali
diadakan.Paparan yang disampaikan oleh APBI-ICMA terkait
dengan peluang investasi di sektor penambangan batubara di
provinsi Sumatera Selatan.Selain itu dipaparkan juga tantangan
yang dihadapi khususnya terkait dengan masalah kewenangan
antara pemerintah provinsi dan kabupaten pasca
diundangkannya UU Pemerintah Daerah yang baru yang
mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pertambangan
minerba ke pemerintah provinsi.
Coaltrans Filipina: Bpk. Supriatna Suhala hadir mewakili APBI
sebagai narasumber di acara konferensi yang dilaksanakan oleh
Coaltrans Conference sebagai rangkaian dari konferensi yang
digelar di beberapa negara. Pada konferensi di Manila, APBI-
ICMA menyampaikan peran dan kontribusi penting batubara
Indonesia untuk perekonomian nasional dan dukungan
terhadap pembangunan energi di wilayah Asia
tenggara.Indonesia selama ini masih menjadi negara importir
batubara terbesar di Filipina. Keikutsertaan APBI-ICMA di ajang
tersebut cukup bermanfaat untuk memberikan gambaran
mengenai kelangsungan pasokan batubara dari Indonesia yang
sempat terhambat oleh kejadian penyanderaan atas anak buah
kapal tongkang dari Indonesia oleh gerilyawan di Mindanao
Selatan yang sempat memicu seruan dari pemerintah Indonesia
untuk menghentikan sementara (moratorium) ekspor batubara
ke Filipina demi prioritas keamanan bagi anak buah kapal dari
Indonesia.
Asia Mining Investment 2017: Bpk. Hendra Sinadia mewakili
APBI-ICMA sebagai narasumber di kegiatan yang dilaksanakan di
Marina Bay Sands, Singapura yang diikuti oleh lebih dari 150
orang peserta dari berbagai negara. Paparan APBI-ICMA menitik
beratkan akan pada outlook sektor pertambangan Indonesia
serta tantangan yang dihadapi kedepannya. Banyak pertanyaan
dari audiens yang menanyakan prospek pasokan batubara
19
jangka panjang dari Indonesia ditengah upaya pemerintah
dalam membatasi produksi batubara seperti yang tercantum di
dalam RPJM dan RUEN.
MEDIA MAINSTREAM
APBI-ICMA juga sering diundang untuk menyampaikan
gambaran prospek dan peluang di sektor usaha pertambangan
batubara di beberapa televisi swasta.Di kanal IDX, sebuah
saluran televisi kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan MNC
grup yang fokus pada pengembangan bursa efek, APBI-ICMA
sering diundang sebagai narasumber. Partisipasi APBI-ICMA
cukup penting mengingat beberapa anggota asosiasi juga listing
di bursa efek Indonesia dan saham-saham emiten batubara
mengalami penguatan di tahun 2017 seiiring dengan
meningkatnya harga komoditas batubara.
20
Di media cetak, APBI juga turut aktif dalam membangun opini
(opinion building) terkait peran penting sektor pertambangan
batubara.Di tahun ini beberapa artikel opini dimuat di harian
Bisnis Indonesia serta majalah Tambang dan Porto News.Secara
regular hampir setiap bulan majalah Coal Asia memberikan
ruang tulisan tentang kebijakan dan regulasi pertambangan
yang dalam hal ini diisi oleh Bpk. Hendra Sinadia.Kompilasi
tulisan di majalah Coal Asia dalam format e-book tersebut sudah
di publikasikan oleh majalah Coal Asia.Di majalah Listrik
Indonesia dan Porto News pandangan APBI secara
komprehensif juga dimuat dalam beberapa edisi.
21
DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Meneruskan dukungan yang selama ini diupayakan oleh
pengurus APBI-ICMA periode-periode sebelumnya, Pengurus
APBI-ICMA di tahun 2017 tetap berkomitmen mendukung
kegiatan kemahasiswaan khususnya kegiatan yang dilakukan
oleh mahasiswa di lingkup program studi pertambangan. Bentuk
dukungan yang diberikan adalah sponsorship kegiatan dan
partisipasi sebagai narasumber. Di tahun 2017 beberapa
kegiatan kemahasiswaan yang didukung seperti antara lain:
Seminar Nasional "Masa Depan Industri Pertambangan" yang
diselenggarakan oleh HMTP Universitas Syiah Kuala, Kegiatan
Mining Fair 2017 diselenggarakan oleh HMTP Universitas Negeri
Padang, Seminar Nasional Minespace III diselenggarakan oleh
HMTP Universitas Hasanuddin Makasar, Seminar Pengemba-
angan Invenstasi bagi
Pembangunan Papua
diselenggarakan oleh
Universitas Cendrawasih
Papua. Selain itu, APBI-
ICMA juga ikut
mendukung kegiatan
Kuliah Umum HTP
Universitas Muslim
Indonesia Makassar
dengan topiK
khusus mengenai “Ketahanan Energi dan Tantangan
Menghadapi Energi Terbarukan untuk Membangun
Ketangguhan Energi Indonesia” .
22
KEGIATAN &
AGENDA
PRIORITAS KOMITE
Komite-komite merupakan tulang punggung (backbone) dari
APBI-ICMA dalam mengkaji berbagai isu, permasalahan yang
memiliki potensi dampak terhadap kegiatan para anggota.
Beberapa aktifitas dari komite-komite di APBI-ICMA sepanjang
tahun 2017 adalah antara lain:
Komite LH & CSR: prioritas di tahun 2017 adalah mengawal
permohonan uji materi atas PP No. 105/2015 ke Mahkamah
Agung yang diajukan oleh APBI-ICMA bersama dengan IMA.
Proses penyiapan materi uji materi dilakukan oleh firma hukum
MMS Consulting yang ditunjuk oleh APBI dan IMA. Meskipun
proses penyusunan uji materi dilakukan secara intensif oleh
komite LH & CSR APBI-ICMA bekerjasama dengan IMA dengan
bantuan MMS Consulting namun hasilnya belum sesuai dengan
harapan karena MA di situsnya menginformasikan bahwa
permohonan uji materi APBI dan IMA ditolak. Namun, hingga
kini salinan putusan MA tersebut belum didapatkan.
Komite Perpajakan: proses negosiasi PKP2B khususnya
terkait dengan ketentuan penerimaan negara merupakan fokus
dari Komite Perpajakan di tahun 2017. Beberapa pertemuan
anggota PKP2B khususnya generasi I dan III di fasilitasi oleh APBI
untuk berbagi informasi terkait dengan proses renegosiasi
amandemen PKP2B. Selain itu Komite Perpajakan juga
mengadakan pertemuan untuk update perihal RUU Ketentuan
Umum Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas di parlemen.
Komite Eksternal: komite yang beranggotakan public relation
officer perusahaan anggota melakukan pertemuan untuk
sharing mengenai isu/permasalahan yang perlu mendapat
perhatian APBI. Dalam pertemuan komite juga dibahas
mengenai strategi komunikasi dan langkah yang perlu dilakukan
untuk menghadapi beragam isu negatif terhadap sektor
batubara.Dalam rangka hari listrik nasional, Komite juga
membuat beberapa materi publikasi mengenai peran penting
batubara sebagai sumber energy primer untuk ketahanan
energy nasional.
Komite Hukum: mengadakan beberapa pertemuan
membahas isu penting seperti antara lain rancangan peraturan
menteri perdagangan yang mewajibkan eksportir batubara
menggunakan kapal dan asuransi nasional. Masukan dari
24
Komite Hukum dituangkan dalam surat yang disampaikan ke
Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Mei 2017.
Komite Kelistrikan: melakukan pertemuan membahas
masukan dan pandangan APBI terkait dengan berbagai
usulan/wacana terkait formula harga jual batubara dalam
negeri. Komite juga berpartisipasi dalam pertemuan yang
diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini DItjen Minerba.Komite
juga berpartisipasi dalam acara coffee morning yang
dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan.
25
E V E N T S
Kegiatan Coaltrans Asia yang ke 23 diselenggarakan tanggal 14-
16 Mei 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center diikuti sekitar
lebih dari 600 orang peserta dari lebih 20 negara. Menguatnya
harga batubara sejak akhir tahun 2016 dan berlanjut di tahun
2017 turut berpengaruh terhadap jumlah peserta yang hadir di
gathering industri batubara terbesar di dunia tersebut. Hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir di acara
Coaltrans Asia di 2017 terlihat sedikit lebih meningkat
dibandingkan di tahun 2016.
Rangkaian acara Coaltrans Asia 2017 diawali dengan resepsi
jamuan makan malam (Welcome Reception) dimana acara
dibuka dengan sambutan singkat oleh bpk. Pandu Sjahrir, Ketua
Umum APBI-ICMA dilanjutkan sambutan singkat dari Senior
Conference Producer Coaltrans Conference. Acara jamuan
makan malam terasa meriah dengan sajian musik yang
dibawakan oleh Wayan Balawan, gitaris ternama asal Bali yang
tampil membawakan nomor-nomor musik fusion jazz yang dikolaborasikan dengan instrument gamelan
tradisional Bali. Acara juga dimeriahkan dengan tari tradisional
Bali menyambut tamu-tamu di pulau dewata.
27
Dalam sesi konferensi, sambutan dari pemerintah dibawakan
oleh Bpk. Bambang Gatot Ariyono Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara mewakili Menteri ESDM.Dalam sesi diskusi bpk.Agung
Pribadi selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara
juga hadir mewakili pemerintah. Pada acara Coaltrans Asia
tahun 2017 hadir beberapa pimpinan puncak (CEO) perusahaan
pertambangan Indonesia seperti Bpk. Garibaldi Thohir (Adaro),
Bpk. M. Arsjad Rasjid (Indika Energy), Bpk. Ronald Sutarja
(BUMA), dll.
28
APBI – ICMA Golf 2017
Di tahun 2017 APBI-ICMA kembali mengaktifkan kegiatan
turnamen golf APBI-ICMA setelah sekian lama vakum.Kegiatan
turnamen golf tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan
Coaltrans Asia yang dilaksanakan di Nusa Dua Golf Course di
tanggal 14 Mei 2017.Acara golf tersebut diikuti sekitar 140
orang peserta dan “shoot gun” oleh dirjen minerba yang beserta
beberapa jajarannya dari DItjen Minerba turut berpartisipasi
memeriahkan turnamen golf tersebut.Acara diakhiri dengan
acara ramah tamah dan hiburan dimeriahkan oleh pembawa
acara & penyanyi Andrea dari Jakarta. Antusiasme yang tinggi
dari peserta acara golf
memberi dorongan bagi pengurus APBI-ICMA untuk
mempersiapkan acara serupa di tahun-tahun mendatang. Ketua
APBI-ICMA dalam sambutannya di acara ramah tamah
mengapresiasi dukungan pemerintah dan para sponsor yang
berpartisipasi seperti, antara lain:
Eagle Sponsor: PT Anugerah Bara Kaltim, PT Adaro Indonesia- PT
Adimitra Baratama Nusantara, PT Berau Coal, Dragon Energy
Corp., PT Indika Resources, PT Tanito Harum.
Birdie Sponsor: PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)
Par Sponsor: PT Glencore Indonesia, PT Reswara Minergi
Hartama, PT Pelayarana Isna Agung Persada/Rocktree Logistic
Boogie Sponsor: PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT
Trakindo Utama, PT Hasil Bumi Kalimantan, PT Bukit Asam,
BANPU Group
BUKA PUASA BERSAMA PENGURUS
Untuk mempererat tali silaturahim antara Pengurus, Penasehat
dan Pemerintah, APBI-ICMA mengadakan acara buka puasa
bersama yang diadakan di Hotel Ritz Carlton pada tanggal 20
Juni 2017. Sambutan singkat disampaikan oleh Bpk. Supriatna
Suhala selaku Direktur Eksekutif disusul oleh Ketua Umum Bpk.
Pandu Sjahrir. Dirjen Minerba Bpk. Bambang Gatot Ariyono juga
memberikan sambutan singkat dan mengapresiasi sumbangsih
pemikiran dari APBI-ICMA dalam perumusan kebijakan regulasi
pemerintah
31
SEKRETARIAT
Di awal Oktober 2017 Bpk. Hendra Sinadia secara resmi
menggantikan Bpk. Supriatna Suhala sebagai Direktur Eksekutif
APBI-ICMA. Bpk Supriatna memutuskan untuk beristirahat
setelah menjabat selama 11 tahun sebagai direktur eksekutif,
dimasa kepengurusan 3 ketua umum yaitu sejak Bpk. Jeffrey
Mulyono, Bpk. Bob Kamandanu, dan terakhir dengan Bpk.
Pandu Sjahrir. Sebagai apresiasi terhadap kontribusi dan peran
Bpk. Supriatna Suhala terhadap APBI-ICMA, pengurus
mengadakan acara pisah sambut di restoran Aroma Sedap
Menteng yang dihadiri para pengurus, penasehat, dan anggota
komite serta beberapa senior pertambangan yang diundang.
Pada acara tersebut juga sekaligus acara penyambutan
terhadap Bpk. Hendra Sinadia sebagai direktur eksekutif yang
baru. Dalam proses pemilihan direktur eksekutif APBI-ICMA,
33
pengurus menyeleksi beberapa kandidat melalui proses
wawancara.
Di akhir tahun 2017 sekretariat APBI-ICMA yang dikelola oleh
Bpk. Hendra Sinadia merekrut 2 staf baru yang juga merupakan
lulusan baru (new graduates) sarjana teknik pertambangan,
yaitu: Marvin Gilbert Juliano lulusan Universitas Trisaksi dan
Soma Herningtiyas lulusan dari Institut Teknologi Bandung.
Kehadiran 2 staf baru yang sebagai external relation officer
tersebut memperkuat tim sekretariat yang telah bekerja selama
beberapa tahun di APBI-ICMA yaitu: Rostina (Sekretaris Senior),
Suharsono (Office Manager), Elsie Ruliani (Keuangan), dan Linda
Nurmala (Sekretaris).
.
34
www.apbi-icma.org
apbi.icma
@APBI_ICMA
Find Us
Menara Kuningan Lantai 1 Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940
www.apbi-icma.org