Download - LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 2018
LAPORAN KINERJAKEMENTERIAN KEUANGAN
ren
can
a k
erja
dan
an
ggara
nca
paia
n k
iner
ja o
rgan
isasi
realis
asi
an
ggara
nev
alu
asi
in
tern
al
opti
malis
asi
pen
gan
ggara
n b
erbasi
s ki
ner
ja
2018
2018LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
BAB 1PENDAHULUAN
Lata
r Bel
aka
ng
Tu
gas,
Fu
ngsi
, dan
Str
ukt
ur
Org
an
isasi
Man
dat
dan
Per
an
Str
ate
gis
Pro
gra
m R
efor
masi
Bir
okra
si d
an
Tra
nsf
orm
asi
Kel
embagan
an
Tah
un
2018
Sist
emati
ka L
apor
an
1312 PendahuluanBAB I
Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Keuangan merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada
Tahun Anggaran 2014. Penyusunan LKj Kementerian
Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010.
Kementerian Keuangan sebagai unsur pelaksana
pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 mempunyai
tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara.
Selama tahun 2014 Kementerian Keuangan telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan
sebagaimana tertuang dalam peta strategis
Kementerian Keuangan Tahun 2014 yang diterjemahkan
dalam Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun
2014 yang terdiri dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Dalam Lkj Kementerian Keuangan ini akan dijabarkan
perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun
2014 dengan kontrak kinerja tahun 2014, serta beberapa
kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kementerian
Keuangan.
Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat
�uktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat
dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan
semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun
demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang
telah ditetapkan aparatur Kementerian Keuangan
senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan
tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat
diselesaikan sesuai dengan harapan.
Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi
(NKO) Kementerian Keuangan telah mencapai 105,46%.
Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada
masing-masing perspektif yaitu stakeholders
perspective, customers perspective, internal process
perspective, dan learning and growth perspective.
SRI MULYANI INDRAWATIMenteri Keuangan
DAFT
AR
ISI
BAB 1PENDAHULUAN
Latar BelakangTugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiMandat dan Peran StrategisProgram Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembaganan Tahun 2018Sistematika Laporan
BAB 2PERENCANAAN KINERJA
Rencana StrategisPrioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2018Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2019Rencana Kerja dan AnggaranRefinement Kontrak Kinerja Tahun 2018 dan 2019
BAB 3AKUNTABILITAS KINERJACapaian Kinerja OrganisasiRealisasi Agenda PrioritasRealisasi AnggaranKinerja LainEvaluasi Internal
BAB 4INISIATIF PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIPOptimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Program Peningkatan IntegritasPenguatan Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi KelembagaanKementerian Keuangan Tahun 2019
11
25
78
149
1514 PendahuluanBAB I
DAFTAR TABEL
Tabel 3.24 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Kebijakan Fiskal Tahun 2014
80
Tabel 3.25 Capaian IKU Deviasi Proyeksi Indikator Ekonomi Makro 2014 81
Tabel 3.26 Perbandingan Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014 81
Tabel 3.27 81
Tabel 3.28 Capaian IKU Deviasi Proyeksi APBN Tahun 201486
Tabel 3.29
dan Belanja KL (Kuartal IV) 86
Tabel 3.30 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan
87
Tabel 3.31 Indeks Pengukuran Audit BPK 89
Tabel 3.32 Indeks Opini BPK atas LKPP Tahun 2008 s.d. 2013 89
Tabel 3.33 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan
91
Tabel 3.34 92
Tabel 3.35 93
Tabel 3.36 Capaian Indikator Indeks Deviasi Realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Bulanan 95
Tabel 3.37 Capaian Indikator Indeks Deviasi Realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Triwulan I 96
Tabel 3.38 Capaian Indikator Indeks Deviasi Realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Triwulan II 96
Tabel 3.39 Capaian Indikator Indeks Deviasi Realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Triwulan III 97
Tabel 3.40 Capaian Indikator Indeks Deviasi Realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Triwulan IV 97
Tabel 3.41 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penyaluran
98
Tabel 3.42 Capaian IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi
Penyerapan Anggaran K/L 99
Tabel 3.43 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Tahun 2014
(realisasi belum audited) 101
Tabel 3.44 Pembobotan Dalam Penghitungan Williamson Index102
Tabel 1.1 Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan 8
Tabel 1.2 Kegiatan Prioritas Bidang Kementerian Keuangan 9
Table 2.1 Sasaran Strategis dan IKU 25
Table 3.1 32
Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Kebijakan Fiskal
yang Prudent untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi 33
Tabel 3.3 Realiasasi APBN-P 2014 per 31 Desember 2014 34
Tabel 3.4 36
Tabel 3.5 Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2014 38
Tabel 3.6 Rasio Utang terhadap PDB Beberapa Negara Lain 40
Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 (Dalam triliun Rupiah) 41
Tabel 3.8 Penerimaan Pajak Tahun 2014 43
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai
dan Pertumbuhan Penerimaan Tahun 2014 dan Tahun 2013 48
Tabel 3.10 Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2010-2014 48
Tabel 3.11 Capaian PNBP Berdasarkan Jenis 55
Tabel 3.12 Capaian PNBP Berdasarkan Jenis 56
Tabel 3.13 Jumlah Responden pada 6 Kota yang Menjadi Objek Survei 58
Tabel 3.14
Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2014 62
Tabel 3.15 Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok 62
Tabel 3.16 Perbedaan Alur Proses Pemeriksaan sebelum PMK 176
dan setelah PMK 176 ditetapkan 65
Tabel 3.17 Perbandingan Penurunan Waktu atas Penggunaan Aplikasi Hi-co Scan 67
Tabel 3.18 68
Tabel 3.19 70
Tabel 3.20 Realisasi Pencapaian Target Waktu Penyelesaian
72
Tabel 3.21 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi 74
Tabel 3.22 Pertumbuhan Penerimaan SPT Tahunan PPh Tahun 2008 s.d. 2014 76
Tabel 3.23 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Formulasi Kebijakan Fiskal yang Berkualitas 79
1716 PendahuluanBAB I
BAB 2PERENCANAANKINERJA
Ren
can
a S
trate
gis
Pri
orit
as
Nasi
onal dan
Pen
yusu
nan
Ren
ja T
ah
un
2018
Pri
orit
as
Nasi
onal dan
Pen
yusu
nan
Ren
ja T
ah
un
2019
Ren
can
a K
erja
dan
An
ggara
nR
efin
emen
t K
ontr
ak
Kin
erja
Tah
un
2018 d
an
2019
BAB 3AKUNTABILITASKINERJA
Capaia
n K
iner
ja O
rgan
isasi
Rea
lisasi
Agen
da P
rior
itas
Rea
lisasi
An
ggara
nK
iner
ja L
ain
Evalu
asi
In
tern
al
108107 akuntabilitas kinerjaBAB III
NILAIPERSPECTIVE BOBOT
STAKEHOLDER
CUSTOMER
INTERNAL PROCESS
LEARNING AND GROWTH
NILAI KINERJA ORGANISASI
25%
15%
30%
30%
93,23
106,58
115,27
105,29
105,46
TABEL 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif
AKUNTABILITASKINERJARencana Strategis
Capaia
n K
iner
ja O
rgan
isasi
R
ealis
asi
Agen
da P
rior
itas
Rea
lisasi
An
ggara
n
Kin
erja
Lain GRAFIK 3.1 NKO Kemenkeu
Tahun 2012-2015
20132012 2014 2015
104.61
105.46
107.42
101.8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil Keuangan adalah sebesar 107,42 Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.
Kinerja Kemenkeu tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada Grafik 3.1.
Selama tahun 2015, dari 24 25 IKU Kementerian Keuangan, terdapat 20 21 IKU berstatus hijau, 3
IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus merah.Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.
1. Sasaran Strategis 1: Kebijakan Fiskal yang prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memiliki peran strategis dalam pengelolaan perekonomian. Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Pengelolaan fiskal ini dapat dilaksanakan, salah satunya, dengan menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
Kebijakan fiskal yang prudent merupakan kebijakan fiskal yang ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dimana kebijakan ditetapkan secara vv
110109 akuntabilitas kinerjaBAB III
masih relatif terjaga. Hal tersebut tercermin dari realisasi defisit anggaran yang dapat dikendalikan pada batas aman yaitu sebesar Rp292,1 triliun (2,56 persen PDB) dan rasio utang yang terjaga dalam batas manageable yaitu 27 persen PDB. Adapun secara lengkap pencapaian kinerja APBN-P tersebut berasal dari:
Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.504,5 triliun yaitu 85,4% dari APBN-P 2015, sebagai berikut:
Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kurang optimalnya realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.240,4 triliun (83,3%), atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 92,0%.Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan (reinventing policy, penggalian potensi, ekstensifikasi dan intensifikasi). Walapun belum sepenuhnya optimal namun terobosan kebijakan tersebut akan memperkuat fondasi pencapaian tahun 2016. Rendahnya ICP dan kurang optimalnya pencapaian lifting minyak berdampak kurang optimalnya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp253,7 triliun (94,3%).
konsisten sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik, dengan tujuan menjaga keamanan, kestabilan dalam rangka mendukung daya saing ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2.Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.
a. Rasio Defisit APBN terhadap PDB (1a)
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah selisih antara total pendapatan negara dan hibah dengan total belanja negara. Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara nilai defisit APBN terhadap total PDB. . IKU ini bertujuan untuk mengendalikan besaran defisit yang sehat dalam rangka penerapan kebijakan defisit anggaran. Pencapaian IKU ini dianggap semakin baik apabila aktual/realisasi IKU lebih kecil dari target (minimize).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.
Sebagai dampak adanya perlambatan ekonomi global yang berpengaruh terhadap kondisi fiskal Indonesia, menyebabkan pemerintah melakukan penyesuaian asumsi target defisit APBN terhadap PDB di dalam APBN 2015 menjadi 2,9%, lebih lebar dari apa yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 1,9%. Sehubungan dengan adanya perubahan target di dalam Undang-Undang APBN ini, maka pengukuran IKU ini menggunakan target yang ada di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2015 yang merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Renstra Kementerian Keuangan.
Dasar penetapan target Defisit APBN-P tahun 2015 adalah adalah PMK nomor 163/PMK.05/2015 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015, dan KMK nomor 1275/KMK.05/2015. Peraturan tersebut menetapkan besaran perkiraan defisit APBN sebesar Rp329,36 T (sebesar 2,9% terhadap PDB).
Berdasarkan data press release Kementerian Keuangan tanggal 22 Januari 2016, Defisit APBN pada akhir tahun 2015 mencapai Rp292,1 T, dengan PDB tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp11.357,2 T. Sesuai dengan data tersebut, Rasio Defisit APBN terhadap PDB tahun 2015 sebesar 2,56%. Realisasi tersebut cukup baik karena masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,9%.
Realisasi APBN-P tahun 2015 s.d. Desember 2015, disampaikan dalam Tabel 3.4.
Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kinerja APBN-P tahun 2015 juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Namun demikian kuatnya komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui fiscal rule-nya (UU No.17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara) maka secara umum fiscal sustainability
TABEL 3.3Capaian IKU Rasio Defisit APBN terhadap PDB 2015
TABEL 3.4 Realisasi APBN-P tahun 2015 per 22 Januari 2016
TotalPre-Clearance Custom Clearance
Post Clearance
Target 2015
Realisasi 2014
Realisasi 2015
2,7 hari
3,15 hari
3,04 hari
0,5 hari
0,8 hari
0,6 hari
1,5 hari
2,12 hari
1,56 hari
4,7 hari
6,08 hari
5,19 hari
Sumber data : www.bcpriok.info
APBNP LKPP Audited
2014 2015
%thd APBNP APBNP
RealisasiSementara
(22 Jan 2016)
%thd APBNP
Penerimaan Perpajakan(triliun rupiah)
1. PPh Migas
2. Pajak Non-Migas a. PPh Non-Migas b. Pajak pertambahan nilai c. Pajak bumi dan bangunan d. Pajak Lainnya
3. Bea dan Cukai a. Cukai b. Bea Masuk c. Bea Keluar
TOTAL
83.9
998.5486.0 475.6
21.7 5.2
173.7117.5
35.7 20.6
1,246.1
87.4
897.7458.7 409.2
23.5 6.3
161.7118.1
32.3 11.3
1,146.9
104.2
90.894.486.0
108.0 121.5
93.1100.5
90.6 55.0
92.0
104.2
90.894.486.0
108.0 121.5
93.1100.5
90.6 55.0
92.0
49.5
1,244.7629.8 576.5
26.7 11.7
195.0145.7
37.2 12.1
1,489.3
49.7
1,011.1552.6 423.7
29.3 5.6
179.6144.6
31.2 3.7
1,240.4
100.3
81.287.773.5
109.6 47.5
92.199.2 83.9 30.9
83.3
BAB 4INISIATIF PENINGKATANKINERJA KEMENTERIANKEUANGAN
Tin
dak
Lan
jut
ata
s Ev
alu
asi
AK
IPO
pti
malis
asi
Pen
gan
ggara
n B
erbasi
s K
iner
ja (PBK
)Pro
gra
m P
enin
gka
tan
In
tegri
tas
Pen
gu
ata
n P
rogra
m R
efor
masi
Bir
okra
si D
an
Tra
nsf
orm
asi
Kel
embagaan
Kem
ente
rian
Keu
an
gan
Tah
un
2019
Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710Telp. (021) 3861489 Fax. (021) 3500842