Download - Laporan Lakip 2012 Pa Tulang Bawang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
PA. Tulangbawang 2012
EXECUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas-
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada
suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2012 ini disusun.
LAKIP ini menyajikan capaian Kinerja dari satuan Kerja Pengadilan Agama Tulang Bawang
selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.
Penyusun LAKIP tahun 2012 ini merupakan keharusan bagi Pengadilan Agama Tulang
Bawang sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 Surat Edaran Kementeriain
Tenaga Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 23 Tahun
2012 tertanggal 30 Nopember 2012. Penyusunan LAKIP ini merupakan kebutuhan Pengadilan
Agama Tulang Bawang dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Pengadilan Agana Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
Peradilan Tingkat pertama dan sesuai dengan Visi Misinya serta tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai.
Berdasarkan analisis dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan Pengadilan Agama
Tulang Bawang diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang dirangkum dalam
6 (enam) Sasaran Strategis, 8 (delapan) kinerja utama dan 15 (lima belas) indikator kinerja
utamanya.
Dari 15 (limabelas) indikator kinerja utama yang ditetapkan, Pengadilan Agama
Tulang Bawang telah berhasil merealisasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama sesuai
target yang ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 5 (lima) indikator
kinerja utama yang belum mencapai target yang ditetapkan bukan berarti tidak berhasil
karena faktor internal kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang, akan tetapi lebih
disebabkan faktor eksternal yang tidak dapat dielakkan seperti, ketidakmauan para pihak
untuk berdamai, tidak adanya pendaftar perkara prodeo, jumlah pegawai yang diasumsikan
masuk ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan langganan daya dan jasa yang sering
mengalami gangguan.
Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Menggala,1 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Strutur Organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
C. Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA;
2. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 2010 – 2014;
3. MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;
4. MATRIK RENCANA KINERJA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012;
5. MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN 2013;
6. PERNYATAAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG
BAWANG TAHUN 2013
7. MATRIK PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN
2012
8. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
Pengadilan Agama Tulang Bawang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dengan
menyelenggarakan peradilan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya di lingkungan
Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraa di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqoh, dan
i. Ekonomi syari’ah;
Selain hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang juga dapat
memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hokum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, serta dapat memberikan istbat
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan tahun Hijryah.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Tulang
Bawang mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan sebagaimana berikut :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana
telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun1999 dan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah
diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan
financial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keppres Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekratariatan MARI;
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MARI;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14
Maret 2006 tentang Organisasi Data Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal
13 Maret 2006 tentang Organisasi Data Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung RI;
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Tulang Bawang
memiliki Pegawai sejumlah 28 orang. Dari seluruh struktur Kepegawaian di Pengadilan
Agama Tulang Bawang hampir seluruhnya terisi, baik fungsional maupun struktural
dengan rincian sebagai berikut :
a. Ketua : 1 Orang
b. Wakil Ketua : 1 Orang
c. Hakim : 7 Orang
d. Panitera/Sekretaris : 1 Orang
e. Wakil Panitera : 1 Orang
f. Wakil Sekretaris : 1 Orang
g. Panitera Muda Gugatan : 1 Orang
h. Panitera Muda Perohonan : - Orang
i. Panitera Muda Hukum : 1 Orang
j. Panitera Pengganti : 2 Orang
k. Kepala Urusan Umum : 1 Orang
l. Kepala Urusan Kegewaian : 1 Orang
m. Kepala Urusan Keuangan : 1 Orang
n. Jurusita : - Orang
o. Jurusita Pengganti : 2 Orang
p. Staf Pelaksana : 7 Orang
Dari jumlah tersebut secara struktural Pengadilan Agama Tulang Bawang
dipandang telah cukup tetapi sebagai sebuah organisasi kerja jumlah pegawai yang ada
belum ideal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pegawai yang harus melaksanakan
pekerjaan selain tugas pokok yang telah menjadi tanggung jawabnya dan adanya rangkap
jabatan.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya untuk tahun 2012, telah membuat perencanaan Kinerja pada tahun 2011.
Perencanaan kinerja tersebut dibuat berdasarkan renstra Pengadilan Agama Tulang
Bawang yang mengarah kepada tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tulang Bawang.
Tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tulang Bawang dijabarkan dalam 6 (enam)
sasaran strategis yang masing-masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator
kinerja utamanya yang merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan 6 (enam) sasaran strategisnya adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Untuk mencapai strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya Peningkatan Pelayanan
penerimaan perkara yang diindikator kinerja utamanya adalah pesentase penerimaan
perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara dengan target kinerja 85%;
2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Untuk mecapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan penanganan dan
penyelesaian perkara meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara prodeo dan
siding keliling, yang indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut :
a. Persentase keberhasilan mediasi, dengan target kinerja 20%;
b. Persentase perkara yang diputus, dengan target kinerja 75%;
c. Persentase putusan telah selesai kita dibacakan, dengan target kinerja 80%;
d. Persentase penanganan perkara prodeo, dengan target kinerja 20 perkara;
e. Persentase pelaksanaan siding keliling, dengan target kinerja 100 perkara;
f. Minutasi perkara tepat waktu, dengan target kinerja 100%;
g. Persentase penyampaian surat-surat yag berhubungan dengan perkara, dengan
target kinerja 100%;
3. Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan.
Untuk mencapai strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice) meliputi akses informasi pengadilan
melalui website, yang indikator kinerja utamanya adalah persentase informasi
pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target kinerja 65%;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.
Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan Kwalitas
Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang
indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut :
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan, dengan target kinerja 65%;
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, dengan target kinerja 30%;
c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial, dengan target kinerja
30%;
5. Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan.
Untuk mencapai sasaran sstrategis di atas, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan
tunjangan serta pengelolaan Operasional, yang indikator kinerja utamanya adalah
sebagai berikut ;
a. Persentase pengelolaan gaji, honor tunjangan, dengan target kinerja 100%;
b. Persentase pengelolaan Operasional layanan perkantoran, dengan target kinerja
100%;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan.
Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Pengadilan Tulang Bawang telah
merencanakan kinerja utamanya, yaitu terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana Pengadilan dan Aparatur, meliputi perlengkapan perkantoran dan rumah
dinas, yang indikator kinerja utamanya adalah persentase pengadaan sarana dan
prasarana pengadilan, dengan target kinerja 100%;
Demikian perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2012, untuk
mengetahui secara ringkas perencanaan kinerja tersebut dapat dilihat dalam Matrik
Rencana Kinerja tahun 2012 dalam lampiran laporan ini.
B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA)
Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang disepakati oleh pihak
pertama yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang dan pihak kedua
yaitu Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk diimplementasikan dan
diejawantahkan pada tahun 2012 sesuai perencanaan kinerja yang telah dibuat
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL). Kontrak Kinerja tersebut pada
esensinya adalah penetapan kinerja setelah keluarnya Daftar isian pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Pengadilan Agama Tulang Bawang yang harus dijalankan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada tujuan organisasi, misi dan visinya;
Adapun dokumen penetapan kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah
sebagai berikut :
PERNYATAAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabiltas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Nasron Husein, SH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Drs. TAUFIK, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjannji akan mewujudkan target-target
kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Menggala, 01 Februari 2012
Pihak kedua, Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Panitera/Sekretaris
Lampiran Perjanjian Kinerja
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP
penerimaan perkara;
85%
2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian
Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara
prodeo dan siding keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
b. Persentase perkara yang diputus;
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;
d. Persentase penanganan perkara prodeo;
e. Persentase pelaksanaan siding keliling;
f. Minutasi perkara tepat waktu;
g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan
dengan perkara;
20%
75%
80%
20 perkara
100 perkara
100%
100%
Lampiran Perjanjian Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses
informasi pengadilan melalui Website :
- Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses
oleh masyarakat;
65%
4 Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan Terlaksananya Peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;
c. Jumlah pegawai yanag mengikuti diklat non yusdisial;
65%
30%
30%
5 Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta
pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;
b. Peprsentase pengelolaan operasional/layanan
pemeliharaan perkantoran
c. Persentase pengelolaan non operasional
100 %
100 %
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi
perlengkapan perkantoran dan rumah dinas :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
100 %
BAB III
AKUNTANBILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya digunakan formula pengukuran kinerja
yang menggambarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target yang ditetapkan,
realisasi kinerja, dan persentase pelaksanaan kinerja. Kinerja Pengadilan Agama Tulang
Bawang telah diukur dengan formula tersebut dan hasil dari pengukuran kinerja tersebut
dapat dilihat pada table berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan
layanan hukum
yang
berkeadilan
kepada pencari
keadilan;
Terlaksananya peningkatan
penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan
perkara berdasarkan SOP
penerimaan perkara;
85% 85% 100%
2 Menyelanggarak
an peradilan
secara
sederhana, cepat
dan biaya
ringan;
Terlaksananya peningkatan
penanganan dan penyelesaian
Perkara yang meliputi upaya
mediasi, perkara putus, perkara
prodeo dan sidang keliling :
a. Persentase keberhasilan
mediasi;
20%
4 %
20 %
b. Persentase perkara yang
diputus; 75% 87 % 116%
c. Persentase putusan telah
selesai ketika dibacakan; 80% 80 % 100%
d. Persentase penanganan
perkara Prodeo; 8 Perkara 8 Perkara 100 %
e. Persentase Pelaksanaan
Sidang Keliling;
100 Perkara
Rp. 17.500.000,-
100 Perkara
Rp. 17.500.000,-
100 %
100 %
f. Minutasi perkara tepat
waktu; 100% 100 % 100%
g. Persentase penyampaian
surat-surat yang
berhubungan dengan
perkara;
100% 100 % 100%
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
3 Terlaksananya
cita-cita
modernisasi
pengadilan;
Terlaksananya peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap (Acces To Justice)
yang meliputi akses informasi
pengadilan melalui Website :
- Persentase mutu
pelaksanaan pengawasan;
65%
65 %
100%
4 Memperkuat
sistem dan
meningkatkan
kinerja
pengawasan dan
pembinaan;
Terlaksananya peningkatan
Kwalitas Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang dan
Pembinaan Sumber Daya
Manusia;
a. Persentase mutu
pelaksanaan pengawasan;
65%
65 %
100%
b. Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat teknis
yudisial;
30% 0 %
0/28 0 %
c. Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat non
teknis yudisial;
30% 0 %
0/28 0 %
5 Meningkatkan
dukung
manajemen dan
pelaksanaan
tugas teknis
pengadilan;
Terlaksananya pengelolaan gaji,
honor, dan tunjangan serta
pengelolaan
Operasional/layanan
Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan
gaji, honor, dan tunjangan;
100%
Rp.1.321.369.000,-
86,5 %
Rp.1.568.891.037,-
86,5%
118,73%
b. Persentase pengelolaan
Operasional/layanan
pemeliharaan
perkantoran;
100%
Rp.228.083.000,-
0,93,45 %
Rp.218.164.462,-
86,5%
86,5%
c. Non operasional
100 % Rp.378.587.000,- Rp.90.000.000,-
0,93,45 % Rp.535.785.115,- Rp.89.735.000,-
93,45 % 99,75 %
6 Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pengadilan;
Terlaksananya peningkatan
sarana dan prasarana
Pengadilan dan Aparatur
Pengadilan yang meliputi
perlengkapan perkantoran dan
rumah dinas :
- Persentase pengadaan
sarana dan prasarana
pengadilan;
100%
Rp.413.000.000,-
96,65 %
Rp.399.207.000-
96,66% 96,66%
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah
dilaksanakan, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan tentang pencapaian sasaran
strategis, yaitu pertama pencapaian sasaran yang berhasil (dibawah target);
1. Pencapaian Sasaran yang berhasil (Sesuai atau Melebihi Target);
Pencapaian sasaran yang berhasil adalah terlaksananya indikator kinerja utama
sesuai dengan target yang ditetapkan atau bahkan melebihi target. Adapun sasaran
yang dinilai berhasil adalah sebagai berikut :
a. Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara, target
85%, realisasi 85%;
b. Persentase perkara yang diputus, target 75%, realisasi 87%;
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan, target 80%, realisasi 80%;
d. Persentase pelaksanaan sidang keliling, target 10 perkara, realisasi 73 perkara;
e. Minutasi perkara tepat waktu, target 100%, realisasi 100%;
f. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara, target
100%, realisasi 100%;
g. Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat,target 65%,
realisasi 65%;
h. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan, target 65%, realisasi 65%;
i. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, target 30%, realisasi
57,69%;
j. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial, target 30%, realisasi
30,76%;
2. Pencapaian Sasaran yang belum berhasil (Dibawah Target);
Pencapaian sasaran yang belum berhasil adalah terlaksananya indikator kinerja
utama namun masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun sasaran yang dinilai
belum berhasil adalah sebagai berikut :
a. Persentase keberhasilan mediasi, target 20%, realisasi hanya 4%;
b. Persentase penanganan perkara prodeo, target 20 perkara, realisasi hanya 7
perkara;
c. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan, target 100%, realisasi hanya
85%;
d. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran, target
100%, realisasi hanya 95,65%;
e. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan, target 100%, realisasi
hanya 96,66%;
C. PERMASALAHAN DALAMPENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan pemaparan tentang pencapaian sasaran yang dinilai belum
berhasil tersebut di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang belum berhasil. Pada
bagian ini akan diungkapkan permasalahan atau faktor yang menyebabkan indikator
kinerja tersebut belum optimal untuk dicapai oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang;
1. Keberhasilan mediasi;
Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu pihak yang dimediasi
merupakan faktor yang 60%, sedangkan mediator 40%. Ketidakberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Tulang Bawang adalah disebabkan faktor subjektivitas pihak yang
dimediasi adalah masalah perkawinan yang menyangkut suka dan tidak suka,
sehingga akan sulit mendamaikan pihak yang dimediasi. Faktor mediator juga
berpengaruh pada ketidak berhasilan mediasi, karena seluruh mediator yang
ditetapkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang belum mendapatkan pelatihan
tentang teknik mediasi. Berdasarkan hal tersebut,maka penting untuk diadakan
pelatihan mediator bagi hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Penanganan perkara prodeo;
Perkara prodeo sangat tergantung pada masyarakat pencari keadilan yang
berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang, apalagi sifat Pengadilan Agama
Tulang Bawang yang pasif dalam menerima perkara, sehingga ketidak keberhasilan
dalam penanganan perkara prodeo lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu jumlah
pendaftar perkara prodeo yang kurang;
3. Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;
Indikator kinerja tersebut meskipun telah direalisasikan 86,5%, namun dinilai belum
berhasil. Hal tersebut bukan berarti tidak baik, karena tidak tercapainya target 100%
lebih disebabkan faktor eksternal yaitu asumsi penambahan jumlah pegawai untuk
tahun 2011 tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pagu yang dianggarkan
berlebih;
4. Pengelolaan operasional/layanan pemeliharaan perkantoran;
Faktor layanan daya dan jasa yang sering mengalami gangguan dan tidak beroperasi
dengan baik menjadi alas an atau faktor yang fundamental dari tidak tercapainya
target 100% pengelolaan operasional/layanan pemeliharaan perkantoran, sehingga
biaya yang telah dianggarkan untuk layanan daya dan jasa tersebut tidak mampu
diserap dengan baik;
5. Pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
Indikator kinerja tersebut pada hakikatnya telah dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dengan tingkat realisasi sebesar 96,66%. Ketidak mampuan Pengadilan
Agama Tulang Bawang mencapai sasaran 100% lebih disebabkan 2 (dua) hal yang
tidak fundamental dalam pengadaan saran dan prasarana pengadilan, yaitu faktor
adanya penawaran lebih rendah dan administrasi proyek yang lebih rendah
dibandingkan pagu yang dianggarkan, sehingga tidak dapat direalisasikan dengan
sempurna;
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN;
1. Bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang dirangkum dalam 6 (enam) kinerja
utama dan 15 (lima belas) indikator kinerja utamanya;
2. Bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja utama telah berhasil dicapai sesuai target yang
ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi target;
3. Bahwa 5 (lima) indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang ditetapkan
bukan berarti tidak berhasil karena faktor internal kinerja Pengadilan Agama Tulang
Bawang, akan tetapi disebabkan faktor eksternal yang tidak dapat dielakkan seperti,
ketidak mauan para pihak untuk berdamai, tidak adanya pendaftaraan perkara
prodeo, jumlah pegawai yang diasumsikan masuk ke Pengadilan Agama Tulang
Bawang, dan langganan daya jasa yang sering mengalami gangguan;
B. SARAN;
1. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, maka perlu adanya pelatihan mediasi
bagi para hakim sebagai mediator yang ditetapkan di Pengadilan;
2. Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
lebih baik di masa yang akan dating dan adanya pemahaman yang sama, maka perlu
diselenggarakan pelatihan atau orientasi Penyusunan LAKIP sesuai dengan tupoksi;
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA;
2. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 2010-2014;
3. MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;
4. MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN 2012;
5. MATRIK RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN 2013;
6. PERNYATAAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG
BAWANG TAHUN 2013;
7. MATRIK PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TAHUN
2011;
8. SK TIM PENYUSUNAN LAKIP;
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG Jl. Cemara Komplek Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang
Telp/Fax. 0726-21832 MENGGALA Website : www.pa-tulangbawang.go.id
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG NOMOR : W8-A7/94/Kp.00.1/I/2013
KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
Menimbang : 1. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan
Menteri Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman
umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;
2. Bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 maka Pengadilan Agama
Tulang Bawang perlu meninjau Kembali atau mereview untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
Mengingat : 1. Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang No 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
3. Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
fungsi, strujtur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja;
Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 10 Desember 2010 tentang pembahasan Review
Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasi dengan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2010-
2014;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
AGAMA TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2010-2014;
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan Pengadilan Agama Tulang
Bawang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2010-2014;
Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian Kinerja dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang
dan sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Menggala Pada tanggal : 02 Januari 2013 Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;
Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;
Pebandingan penerimaan perkara dengan standar operasional prosedur penerimaan perkara;
Panitera SK SOP dan Data Elektronik;
2 Peningkatan Penanganan Perkara;
a. Persentase keberhasukan mediasi;
b. Persentase perkaraa yang diputus;
Perbandingan mediasi yang berhasil dengan yang berlanjut menjadi perkara; Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diterima;
Mejelis Hakim dan Mediator
Mejelis Hakim KPA
Laporan Bulanan; Laporan Bulanan;
3 Peningkatan penyelesaian Perkara;
a. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;
b. Minutasi perkara tepat waktu;
c. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
Cukup Jelas; Majelis Hakim
Majelis hakim
Panitera
Data Elektronik; Laporan Bulanan; Laporan Bulanan;
4 Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim Pengawas Bidang;
Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
Perbandingan jumlah temuan dengan tindak lanjut hasil temuan;
Hakim Pengawas Bidang
Laporan Pengawasan;
5 Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);
a. Persentase penanganan perkara prodeo;
b. Persentase pelaksanaan sidang keliling;
c. Persentase informasi
pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat;
Perbanidangan jumlah perkara prodeo yang diterima dengan jumlah perkara prodeo yang dianggarkan; Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dengan perkara yang dianggarkan dalam DIPA; Cukup Jelas;
Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan; Laporan Tahunan; Data Elektronik;
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
6 Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
a. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial;
Cukup Jelas; Cukup Jelas;
Ketua PA
Ketua PA
Laporan Tahunan; Laporan Tahunan;
7 Peningkatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya;
a. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;
b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan perkantoran;
Perbandingan antara pengelolaan gaji, honor dan tunjangan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan; Persentase pengelolaan operasional layanan perkantoran;
Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Laporan bulanan dan Tahunan; Laporan bulanan dan Tahunan;
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;
Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana pengadilan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan;
Panitera/Sekretaris Laporan bulanan dan Tahunan;
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2010-2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Pengadilan Agama Tulang Bawang merupakan satuan kerja di lingkungan
Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Untuk melihat bagaimana kondisi umum
Pengadilan Agama Tulang Bawang, harus mengacu kepada kondisi umum Mahkamah
Agung dan Pengadilan dibawahnya yang dipotret berdasarkan kerangka (Framework)
“Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/bidang. Ketujuh area tersebut
adalah (1) Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan,
(3) Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan,
(5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan
Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.
Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner Tujuh
Area Pengadilan Ideal, diperoleh hasil bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya berada pada rentang nilai 400-599 (rentang nilai tertinggi adalah 800-
1000). Kisaran rentang nilai ini memberikan arti sebagai berikut :
1. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pendekatan,
tergolong cukup efektif. Apa yang dikembangkan pada tahap ini, dinilai cukup
selaras dengankebutuhan-kebutuhan dasar organisasi;
2. Bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, pada tahap pelaksanaan,
dianggap sudah cukup mengimplemntasikan apa yang dikembangkan pada tahap
pendekatan pada hampir semua area-area penting dalam organisasi;
3. Bahwa Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, pada tahap hasil
menunjukkan kinerja yang cukup dan/atau cenderung perlu diperbaiki pada
beberapa indikator-indikator kunci;
Rentang nilai yang didapat Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya
tersebut didasarkan pada penilaian tujuh area Pengadilan Ideal dengan Sub-sub area,
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :
AREA 1 MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat;
Penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan
pmantauan kebijakan; Perlu perbaikan Keterbukaan pada Visi, Sasaran, Program Peradilan;
AREA 2 KEBIJAKAN PERADILAN
Baik Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari kekadilan; Tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak
perubahan; Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan; Penetapan prosedur menjamin proses pemantauan
dengan baik; Sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan,
rencana dan prosedur; Perlu perbaikan Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan nilai peradilan; Penetapan strategis sesuai dengan tujuan;
AREA 3 SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif; Ketersediaan SIMKEU yang Transparan;
Perlu perbaikan Penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan;
AREA 4 PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan;
Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan; Perlu perbaikan Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan;
AREA 5 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab;
Perlu perbaikan Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna;
AREA 6 KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik Biaya perkara yang terjangkau masyarakat; Akses yang mudah bagi masyarakat ke gedung
pengadilan; Perlu perbaikan Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan;
AREA 7 KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik Menyediakan infromasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan,
rencana, penetapan; Menyediakan informasi proses perkara pengadilan; Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan
perkara, rencana dan penetapan; Perlu perbaikan Menyediakan informasi statistic pengawasan;
Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenal hal-hal yang
perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila
membeicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang
sudah baik, diperlukan program-program yanh tujuannya adalah mempertahankan
atau memperkuat (polish the strength apparoach). Sementara untuk sub-sub area
yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka
diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (fill in the
gaps approach).
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai satuan kerja dibawah
Mahmakah Agung mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-
undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup :
1. Pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung;
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
5. Memiliki rencana yang tersetruktur mengenai reformasi peradilan yang
mengacu pada dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
Mahkamah Agung;
6. Memiliki pedoman perilaku hakim;
7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang laporkan kepada Pengadilan
Tingkat Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah
Agung serta dapat diakses secara terbuku kepada publik;
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga pemerintah di tingkat daerah;
B. Kelemahan dan tantangan
Tinjauan kelemahan yang selanjutnya menjadi tantangan kemajuan Pengadilan
Agama Tulang Bawang dikelompokkam sesuai dengan area-area yang menjadi
criteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus
menjadi focus perbaikan;
1. Manajemen dan Kepemimpinan;
a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi;
b. Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen
modern;
c. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat;
d. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
e. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi
teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi
Kesekretariatan;
2. Kebijakan Pengadilan;
a. Kebijakan Pengadilan belum mengacu kepada kebijakan Mahkamah
Agung;
b. Belum ada Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan hukum di
Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Sumber Daya;
a. Pengelolaan anggaran belum transparan;
b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;
c. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;
d. Penyebaran hakim-hakim dan pimpinan Pengadilan belum merata;
e. Pengisian jabatan kosong belum dilaksanakan secara optimal;
4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara);
a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan
kasus;
b. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT;
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan;
Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat;
6. Keterjangkauan Pengadilan;
a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan
masyarakat untuk berperkara;
b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya
tinggi;
c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;
d. Pengadilan Agama belum menyediakan informasi yangdibutuhkan oleh
masyarakat dengan baik;
e. Banyaknya masyarakat yang miskin dan marginal kesulitan mengakses
Pengadilan;
7. Kepercayaan Publik;
Fungsi pengawasan di pengadilan masih sangat lemah;
Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;
Penegakan disiplin kode etik belum dilaksanakan dengan baik;
C. Peluang Yang Dimiliki;
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang
menjadi kreteria Pengadilan Ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang
dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan ;
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan;
Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar
setiap bagian dari Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki pemahaman
yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam
mencapai tujuannya;
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal);
a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Tulang
Bawang yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung yang sudah
terlaksana, agar memiliki pemahaman dan informasi yang sama;
b. Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan hukum di Pengadilan
Agama Tulang Bawang;
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material dan Keuangan);
a. Remunerasi yang meningkat;
b. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memadai;
c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;
d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk
dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Area Proses Peradilan;
a. Penyelenggaran proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan;
b. Meningkatkannya keterbukaan di Institusi peradilan;
c. Terbangunnya manajemen perkara berbasis IP;
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan;
a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan
publik;
b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan
kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan
informasi yang jujur (transparan);
6. Area Pengadilan yang Terjangkau;
a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung Negara;
b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz;
c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan
letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses
bagi masyarakat;
d. Pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang marginal;
7. Area Kepercayaan Masyarakat;
a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu
ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi
lebih baik;
b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi
transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat
dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel;
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. VISI;
Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan
dalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah
Visi pembangunan national 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur yang dirumuskan kedalam 3 (tiga) agenda pembangunan
yaitu :
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai;
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan dibawahnya, sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan
dibidang Kekuasaan Kehakiman turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya
agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan
Demokratis dengan fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam rangka
mendukung peran tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI merumuskan Visi
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Melalui Visi ini,
ingin menjadikan MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang
dihormati, yang didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memeiliki
kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya, yaitu memutuskan perkara;
Visi Badan Peradilan tersebut, secara ideal dapat di wujudkan sebagai sebuah
Badan Peradilan yang :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman secara Independen, efektif dan
berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara professional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur;
4. Menyelenggarakan managemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, tepat waktu biaya ringan dan professional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman dan konduif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompoten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
frofesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan
jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi;
10. Modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu;
Visi Mahakamah Agung RI ini menjadi landasan bgai Badan Peradilan dalam
menentukan visinya, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG”, yang
pada akhirnya dalam lingkup yang lebih kecil “TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA TULANG BAWANG YANG AGUNG”. Untuk memperjelas upaya pencapaian
visi tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya menurukannya dalam 4 (empat)
pilar misi - yang diuraikan pada bagian berikutnya;
2.2. MISI;
Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya percaya dan memiliki
keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang ditetapkan;
2.3. TUJUAN;
Tujuan utama dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalan
menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya dapat dikatakan mencapai tujuan biala :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Public percaya babhwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
memenuhi butir 1 dan 2 di atas;
2.4. SASARAN STRATEGIS;
Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menajdi prioritas renstra 2010 – 2014.
Keenam sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. Memberkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;
2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK;
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Agama
Tulang Bawang telah menetapkan 4 (empat) Program Utama yang didalamnya
mencakup beberapa kegiatan pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keempat program utama yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan Manajemen Perkara;
2. Program peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;
3. Program peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pengadilan;
4. Program peningkatan Saranda dan Prasarana Pengadilan;
Adapun kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Manajemen perkara adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan penerimaan perkara;
2. Peningkatan penanganan perkara;
3. Peningkatan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice);
Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang;
2. Peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadilan;
Kegiatan pokok untuk Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan gaji, honor dan tunjangan bagi Pegawai Pengadilan;
2. Peningkatan pengelolaan operasional dan layanan perkantoran;
Sedangkan kegiatan pokok untuk Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan dan
aparatur pengadilan.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG;
Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran
pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategis
lembaga Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari :
1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai;
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah
penguatan organisasi melalui restrukturasi oergansiasi, pengembangan tata
laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;
3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan;
4. Menyelesaikan tunggakan perkara;
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
6. Kemandirian anggaran;
7. Mencanangkan sistem kamar;
8. Mengambangkan UUcontempt of court;
Dalam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi mahkamah Agung untuk
mewujudkan visi dan misi telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta
arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan
unti Eselon adapaun program tersebut adalah :
a. Program Penyelesaian perkara Mahkamah Agung;
Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah
Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian
upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun namun jumlah perkara baru
yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu
untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh
faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara,
namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari
permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini, hal ini tentunya akan
sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya
peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini
juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan professionalism
aparat penegak hokum;
b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara (TUN) dan
Militer;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum
yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum, badan peradilan umum
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama
yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer;
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata
Usaha Negara dan Militer yang melaskanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha
Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan
ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada
masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak
dapat dipisahkan dengan unit lainnya;
e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;
Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan
kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana
lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan
yang memadai lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan
dan pelatihan yang memadai. Pada susu tang lain, pengembangan kapasitas
lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk
meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang
didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan
lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas
RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan Profesionalisme. Aparat Hukum serta
peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat;
f. Program Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung;
Peningkatan professionalism aparat hokum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalama
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka
dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
g. Program Sarana dan Prasaran Aparatur Negara Mahkamah Agung;
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung
dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan;
Sarana dan Prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat
Undang-undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada ibu kota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010
sampai tahun 2014;
h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI;
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi
pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi
pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu
aparatur pengadilan dalma melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap
kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk
fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki
kapasitas, kapasitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan
dengan baik di dukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dakan dalam
mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan
HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme
aparat hukum;
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRETEGIS PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG;
Pengadilan Agama Tulang Bawang, dalam mendukung kebijakan nasional untuk
mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan kebijakan Mahkamah Agung
dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, telah menetapkan arah
kebijakan dan strategis lembaga. Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menetapkan
enam sasaran strategis yang terdiri dari :
1. Memberikan layanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
5. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Tulang Bawang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk
mewujudkan visi dan misi serta arahan atau tujuan strategis, maka Pengadilan Agama
Tulang Bawang membuat 4 (empat) usulan program yang dilaksanakan sebagai tugas
pokok dan fungsinya. Adapauan program tersebut adalah :
1. Program Peningkatana Manajemen Perkara;
Manajemen perkara merupakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama
dalam menjalankan kinerjanya yaitu memberikan layanan hukum yang berkeadilan
bagi masyarakat pencari keadilan. Manajemen perkara menjadi bagian
fundamental bagi pengadilan agama sehingga baiknya performa pengadilan agama
tergantung pada baiknya manajemen perkara;
Manajemen perkara menggambarkan perjalan proses sutu perkara, mulai ari
pelayanannpenerimaan perkara, kemudian penanganan perkara yaitu memeriksa
dan mengadili perkara, selanjutnya adalah menyelesaikan perkara. Selain itu juga
menggambarkan bagaimana pengadilan agama dapat memberikan akses bagi
masyarakat kepada pengadilan agama. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
peningkatan manajemen perkara menjadi program utama yang harus dijalankan
pengadilan agama untuk memberikan kepuasann dalam kinerjanya dan dapat
dijangkau oleh seluruh masyarakat;
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan;
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi
pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi;
Pembinaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilakukan dalam sebuah lembaga agar sumber daya manusia sebagai pelaku dan
penggerak roda organisasi dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional
sehingga tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dapat diraih;
Berdasarkan pemikiran diatas, maka peningkatan pengawasan dan pembinaan
harus dilakukan pengadilan agama untuk mendukung keberhasilan pengadilan
agama dalan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya;
3. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pengadilan;
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari
itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan;
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negaran Pengadilan Agama
Tulang Bawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam menengakkan supermai hukum dan keadilan. Peningkatan sarana
dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang;
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan
Renstra Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah
mengantisifasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen
rencana strategis Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2010 – 2014 ini akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Tulang Bawang;
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tulang
Bawang pada priode 2010 -2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi
dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stretegis Pengadilan Agama Tulang Bawang
untuk priode 2010 – 2014. Penjabaran mengenai sasarana dan kegiatan, serta indikator, dan
target-target yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matrik
Rencana Strategis (terlampir);
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TUJUAN STRATEGIS 1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan; 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan; 3. Meningkatkan Kepercayaan publik;
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TAHUN I 2010
TAHUN II 2011
TAHUN III 2012
TAHUN IV 2013
TAHUN V 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Terlaksananya Peningkatakan Pelayanan penerimaan perkara : - Persentase penerimaan perkara berdasarkan
SOP penerimaan perkara;
80%
85%
90%
95%
100%
2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara prodeo dan sidang keliling : - Persentase keberhasilan mediasi; - Persentase perkara yang diputus; - Persentase putusan telah selesai ketika
dibacakan; - Minutasi perkara tepat waktu; - Persentase penyampaian surat-surat yang
berhubungan dengana perkara; - Persentase penanganan perkara prodeo; - Persentase pelaksanaan sidang keliling;
10% 70% 70%
100% 100%
10Perkara 10Perkara
20% 75% 80%
100% 100%
20Perkara 20Perkara
10% 85%
100%
90% 90%
10Perkara 56Perkara
30% 90% 90%
100% 100%
15Perkara 70Perkara
40% 95%
100%
100% 100%
20Perkara 90Perkara
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan;
Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses informasi pengadilan melalui website dan system penerimaan perkara berdasarkan SIADPA : - Persentase informasi pengadilan yang dapat
diakses oleh pengawasan;
60%
65%
70%
75%
80%
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
Terlaksananya Peningkatan kwalitas pengawasan Hakim pengawas bidang : - Persentase informasi pengadilan yang dapat
diakses oleh masyarakat;
60%
65%
70%
75%
80%
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Sumber Daya Manusia : - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis
yudisial; - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non
teknis yudisial;
20%
20%
30%
30%
40%
40%
50%
50%
60%
60%
5 Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor dan tunjangan serta Pengelolaan Operasional Perkantoran : - Persentase pengelolaan gaji, honor dan
tunjangan; - Persentase pengelolaan operasional layanan
perkantoran;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan;
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi perlengkapan perkantoran dan rumah dinas; - Persentase pengadaan sarana dan prasarana
pengadilan;
100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran Perjanjian Kinerja
MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Terlaksananya Peningkatan Pelayanan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP
penerimaan perkara;
90%
2 Menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian
Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara
prodeo dan siding keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
b. Persentase perkara yang diputus;
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan;
d. Persentase penanganan perkara prodeo;
e. Persentase pelaksanaan siding keliling;
f. Minutasi perkara tepat waktu;
g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan
dengan perkara;
10%
85%
90%
10 perkara
56 perkara
Rp. 17.500.000,-
90%
100%
Lampiran Perjanjian Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan Terlaksananya Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (Acces To Justice) yang meliputi akses
informasi pengadilan melalui Website :
- Persentase informasi pengadilan yang dapat diakses
oleh masyarakat;
75%
4 Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan Terlaksananya Peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial;
c. Jumlah pegawai yanag mengikuti diklat non yusdisial;
70%
40%
40%
5 Meningkatkan dukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengadilan Terlaksananya Pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta
pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan gaji, honor dan tunjangan;
b. Persentase pengelolaan operasional/layanan
pemeliharaan perkantoran
Rp.1.321.369.000,-
Rp.378.587.000,-
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi
perlengkapan perkantoran dan rumah dinas :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
99,75 %
Rp.100.000.000,-
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan;
Terlaksananya peningkatan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP
penerimaan perkara;
85% 0,85% 85%
2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana,
cepat dan biaya ringan;
Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian
Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara putus, perkara
prodeo dan sidang keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
20%
0,04%
4%
b. Persentase perkara yang diputus; 75% 0,87% 87%
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 80% 0,8% 80%
d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 10 Perkara 7 Perkara 70%
e. Persentase Pelaksanaan Sidang Keliling; 10 Perkara
Rp. 17.500.000,-
73 Perkara
Rp. 17.500.000,-
73%
100 %
f. Minutasi perkara tepat waktu; 100% 1,00 100%
g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan
dengan perkara; 100% 1,00 100%
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
(Acces To Justice) yang meliputi akses informasi pengadilan
melalui Website :
- Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
65%
0,65%
65%
4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja
pengawasan dan pembinaan;
Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
65%
0,65
65%
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 30% 15/26 57,69%
c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 30% 8/26 30,76%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
5 Meningkatkan dukung manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta
pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan;
100%
Rp.1.321.369.000,-
0,865
Rp.1.568.891.037,-
86,5%
118,73%
b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan
perkantoran;
100%
Rp.228.083.000,-
0,9565
Rp.218.164.462,-
86,5%
86,5%
c. Non operasional Rp.378.587.000,- Rp.90.000.000,-
Rp.535.785.115,- Rp.89.735.000,-
93,45 % 99,75 %
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan
dan Aparatur Pengadilan yang meliputi perlengkapan
perkantoran dan rumah dinas :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
100%
Rp.413.000.000,-
0,9665
Rp.399.207.000-
96,66%
96,66%
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan;
Terlaksananya peningkatan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;
90%
2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana,
cepat dan biaya ringan;
Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara
putus, perkara prodeo dan sidang keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
30%
b. Persentase perkara yang diputus; 80%
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 90%
d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 30 Perkara
e. Persentase Pelaksanaan Sidang Keliling; 30 Perkara
f. Minutasi perkara tepat waktu; 100%
g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara; 100%
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap (Acces To Justice) yang meliputi akses
informasi pengadilan melalui Website :
- Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
70%
4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja
pengawasan dan pembinaan;
Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia;
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
70%
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 40%
c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 40%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
5 Meningkatkan dukung manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan;
100%
b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran; 100%
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi
perlengkapan perkantoran dan rumah dinas :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
100%
PERNYATAAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabiltas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Nasron Husein, SH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Drs. TAUFIK, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjannji akan mewujudkan target-target
kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dakam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Menggala, 01 Februari 2013
Pihak kedua, Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Panitera/Sekretaris
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan;
Terlaksananya peningkatan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP penerimaan perkara;
85%
2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana,
cepat dan biaya ringan;
Terlaksananya peningkatan penanganan dan penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi, perkara
putus, perkara prodeo dan sidang keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
20%
b. Persentase perkara yang diputus; 75%
c. Persentase putusan telah selesai ketika dibacakan; 80%
d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 20 Perkara
e. Persentase Pelaksanaan Sidang Keliling; 20 Perkara
f. Minutasi perkara tepat waktu; 100%
g. Persentase penyampaian surat-surat yang berhubungan dengan perkara; 100%
3 Terlaksananya cita-cita modernisasi pengadilan; Terlaksananya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap (Acces To Justice) yang meliputi akses
informasi pengadilan melalui Website :
- Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
65%
4 Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja
pengawasan dan pembinaan;
Terlaksananya peningkatan Kwalitas Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia;
a. Persentase mutu pelaksanaan pengawasan;
65%
b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 30%
c. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 30%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
5 Meningkatkan dukung manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis pengadilan;
Terlaksananya pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan serta pengelolaan Operasional/layanan Perkantoran :
a. Persentase pengelolaan gaji, honor, dan tunjangan;
100%
b. Persentase pengelolaan Operasional/layanan pemeliharaan perkantoran; 100%
6 Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan; Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan dan Aparatur Pengadilan yang meliputi
perlengkapan perkantoran dan rumah dinas :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana pengadilan;
100%
MATRIK PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG
TAHUN 2012
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan layanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan;
Terlaksananya peningkatan penerimaan perkara :
- Persentase penerimaan perkara berdasarkan SOP
penerimaan perkara;
85%
0,85
85%
2 Menyelanggarakan peradilan secara sederhana, cepat
dan biaya ringan;
Terlaksananya peningkatan penanganan dan
penyelesaian Perkara yang meliputi upaya mediasi,
perkara putus, perkara prodeo dan sidang keliling :
a. Persentase keberhasilan mediasi;
20%
0,04
4%
b. Persentase perkara yang diputus; 75% 0,87 87%
c. Persentase putusan telah selesai ketika
dibacakan; 80% 0,8 80%
d. Persentase penanganan perkara Prodeo; 10 Perkara 7 Perkara 70%
e. Persentase Pelaksanaan Sidang Keliling; 100 Perkara
Rp. 170.500.000,-
100 Perkara
Rp. 179.500.000,-
100%
100 %
f. Minutasi perkara tepat waktu; 100% 1,00 100%
g. Persentase penyampaian surat-surat yang
berhubungan dengan perkara; 100% 1,00 100%