M P R
MELANTIK PRESIDEN & WAKIL HASIL PILIHAN RAKYAT
JOIN SESSION : DPR & DPD
WEWENANG MENGUBAH & MENETAPKAN UUD 1945
TERDIRI ANGGOTA DPR&DPD DIPILIH MELALUI PEMILU&DIATUR UU
KEDUDUKANNYA SAMA DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN
PRINSIP CHECK&BALANCES
MASA JABATAN 5 TAHUN
D P R
FUNGSI LEGISLASI
FUNGSI ANGGARAN
FUNGSI PENGAWASAN
HAK INTERPELASI
HAK ANGKET
HAK ANGGOTA DPR
MENGAJUKAN PERTANYAAN MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UU
IMUNITAS
MENYAMPAIKAN USUL & PENDAPAT
MEMILIH & DIPILIH
KEUANGAN & ADMINISTRATIF
MEMBELA DIRI PROTOKOLER
D P D
DIPILIH DARI SETIAP PROVINSI MELALUI PEMILU
JUMLAH ANGGOTA DPD TIDAK LEBIH DARI 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR
DAPAT MENGAJUKAN KE DPR RUU YG BERKAITAN OTODA, HUB. PUSAT DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAERAH,
PENGELOLAAN SDA EKONOMI, DAN YG BERKAITAN DGN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KE DPR ATAS RUU APBN & RUU YG TENTANG PAJAK, PENDIDIKAN, AGAMA
JIKA BERASAL DARI PNS, TNI, POLRI HARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA CALON YG LAIN, DAN HARUS
MENGUNDURKAN DIRI DARI PNS, TNI, POLRI
D P D
FUNGSI : PERTIMBANGAN & PENGAWASAN
TUGAS DAN WEWENANG :
MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN BPK
MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN MENYAMPAIKAN HASIL
PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
P RE S I DEN & W A K I L
“ PRESIDEN&WAKIL MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN, SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YG
SAMA HANYA SATU KALI MASA JABATAN”
MEMPUNYAI WEWENANG MENENTUKAN DUTA & KONSUL & MENERIMA DUTA NEGARA LAIN.
DPR MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM MENGANGKAT&MENERIMA DUTA BESAR
BERTUJUAN AGAR TETAP OBYEKTIF TERHADAP KAPABILITAS DUTA BESAR
MEMBERIKAN GRASI & REHABILITASI
MEMBERIKAN AMNESTI & ABOLISI
M A H K A M A H
A G U N G
MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN & BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, AGAMA, LINGKUNGAN MILITER, LINGKUNGAN TATA
USAHA NEGARA, & MAHKAMAH KONSTITUSI
KEKUASAAN :
SEGALA URUSAN PERADILAN : TEKHNIS YUDISIAL, URUSAN ORGANISASI, ADMINISTRASI,&FINANSIAL
CABANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
MA MK
M A H K A M A H
K O N S T I T U S I
M A H K A M A H
K O N S T I T U S I
TUGAS & WEWENANG
MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945.
MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL DAN MEMUTUS PERSELISIHAN TTG HASIL PEMILU
WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN/WAKIL MENURUT UUD
B P K
BEBERAPA NEGARA LAIN JUGA MEMILIKI BPK UNTUK MENJALANKAN FUNGSI2 PEMERIKSAAN / SBG EXTERNAL
AUDITOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH.
KEDUDUKANNYA BERADA DALAM RANAH KEKUASAAN LEGISLATIF/BERHIMPITAN DGN FUNGSI PENGAWASAN DPR
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DISAMPAIKAN KE DPR UNTUK DITINDAKLANJUTI
DASAR HUKUMNYA DI UUD 1945 BAB VIIIA PASAL 23. DISEBUTKAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BEBAS & MANDIRI, MEMPUNYAI FUNGSI
MEMERIKSA PENGELOLAAN & TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
TUJUAN
MENINGKATKAN TRANSPARASI DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS) KEUANGAN NEGARA
KO M I S I
Y U D I S I A L
TUJUAN
1. MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN.
2. MENINGKATKAN INTEGRITAS, KAPASITAS, DAN PROFESIONALITAS HAKIM SESUAI DENGAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN DAN TUGASNYA.
TUGAS
1. MELAKUKAN PENDAFTARAN CALON HAKIM AGUNG ; MELAKUKAN SELEKSI
2. MENETAPKAN CALON HAKIM AGUNG DAN MENGAJUKAN CALON HAKIM AGUNG KE DPR