LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung mengacu pada Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada peraturan tersebut.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2015 meliputi :
a. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025. b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. c. Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 –
2019. d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2015 e. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2015. f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. g. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. h. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 31
Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 secara singkat sebagai berikut:
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015–
2019
Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 dibuat berdasar pada RPJMD Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 pada tanggal 14 Agustus 2014.
RENSTRA Pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan proses perencanaan pembangunan daerah Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Gubernur Lampung.
2.1.1 VISI PROVINSI LAMPUNG
Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi
pembangunan daerah Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi masyarakat untuk pembangunan dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.
Visi Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. Adapun Visi Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 yaitu :
“ LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”
2.1.2 MISI PROVINSI LAMPUNG
Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung atau SKPD melaksanakan direction untuk
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32
tugas – tugas yang diemban dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2015 – 2019 yang dapat dilaksanakan melalui Misi Provinsi Lampung sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah. Misi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sektor ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial. Misi ini mengemban upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai dan udara; energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama. Misi ini berupaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 33
dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.
4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.
5. Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.
2.1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Misi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat
Kemandirian Daerah, dengan Tujuan :
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.
2. Misi Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial, dengan Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan
utilitas dasar wilayah. 3. Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan
Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama, dengan Tujuan : a. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat b. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan
masyarakat c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya d. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat e. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja f. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi g. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan
kesejahteraan keluarga h. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang berprestasi
di bidang olahraga i. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan
keagamaan yang toleran j. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang
berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi
4. Misi Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan Tujuan: Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan
pembangunan 5. Misi Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif dengan Tujuan : a. Mewujudkan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan
hukum b. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif c. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi d. Merealisasikan pembangunan politik
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Tujuan dan Indikator Tujuan berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target
Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB per kapita (Berlaku) 4. Pertumbuhan ekspor
Persen Koefisien Juta Rp Persen
7,00 – 7,50 0,32
39,45 6,7
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah
1. Kemantapan jalan Provinsi 2. Kondisi Jaringan irigasi dan
bangunan pelengkap yang terpelihara
3. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen Persen
Persen
85,00 100,00
83,47
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama
3. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat
1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Persen Tahun
98,00 7,70
4. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat
1. Angka Harapan Hidup (UHH) 2. Prevalensi Balita Gizi Kurang
Tahun Persen
72 17,00
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara
2. Peningkatan Jumlah pengun-jung museum
persen
persen
50
50
6. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat
1. Persentase Penduduk Miskin 2. Jumlah PMKS yang ditangani
Persen orang
11,10 8.220
7. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
Persen Persen
4,17 66,46
8. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
1. Penempatan Tansmigrasi Ke Luar Lampung
2. Fasilitas Yang Dibangun Dikawasan KTM Sebagai Embrio Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
KK
Lembaga
125
6
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36
9. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan ARG
2. Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
Persen
Kasus
36,4
200
10. Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang berprestasi di bidang olahraga
1. Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional
2. Kelompok Pemuda Yang Dilatih Sebagai Kader Kewirausahaan
Peringkat
Kelompok
5
35
11. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
1. Rasio Tempat Peribadatan Per Jumlah Penduduk
2. Jumlah Konflik Sosial
Tempat Ibadah :
orang
1 : 279
0
12. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi
1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
Kajian
40
Misi 4 : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
13. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan
1. Kelas status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar
2. Jumlah Perusahaan Yang Menjadi Peserta PROFER
3. Tingkat Pencemaran Air pada sungai utama
4. Luas Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Termasuk Mangrove
Kelas Status
Perusahaan
Persen
Hektar
B
140
25
175.770
Misi 5 : Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif
14. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaat-an hukum
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raperda dan Pergub
10 dan 30
15. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
3. Hasil Evaluasi Laporan Penilaian Pemerintah Daerah (LPPD)
Opini
Predikat
Klasifikasi
WTP
BB
Tinggi
16. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1 – 10)
3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
Persen
Indeks
Nilai
100
7,0
A
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 37
17. Merealisasikan pembangunan politik
Indeks Demokrasi 73,50
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
2.1.4 SASARAN MISI PROVINSI LAMPUNG
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah dengan Sasaran : a. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB Provinsi Lampung. b. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita
masyarakat untuk memenuhi energi dan keamanan pangan. c. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung. d. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor
perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung. e. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah. f. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi)
terhadap perekonomian daerah. g. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada
perekonomian daerah. h. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial dengan sasaran : a. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi
yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
b. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih dan air limbah).
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 38
e. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.
3. Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat dan toleransi beragama dengan sasaran : a. Meningkatnya angka melek huruf. b. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang
menengah dan tinggi. d. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat. e. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. f. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi
tuna sosial. g. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga
kerja. h. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan
berkembangnya kawasan transmigrasi. i. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender. j. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. k. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. l. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. m. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi.
4. Misi Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan sasaran : a. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan
lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA. b. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. c. Peningkatan manfaat kawasan hutan provinsi Lampung dari
aspek ekonomis dan ekologis.
5. Misi Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif dengan sasaran : a. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di
masyarakat. b. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan
meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 39
c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.
d. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak lanjut dan Pengendalian intern.
e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata.
f. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supermasi hukum.
Secara singkat dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal Kondisi Akhir
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga
Berlaku 4. PDRB atas Dasar Harga
Konstan 5. PDRB per kapita
(berlaku) 6. Laju Pertumbuhan
Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan
(NTN)
Persen
Juta Rp
Juta Rp
Juta Rp
Persen
Indeks harga
Indeks harga
6,00 – 6, 35 0,33
245.330.948
201.557.645
30,63
3,69
103,53
113,72
7,00 – 7,50 0,32
318.996.629
262.203.722
39,45
4,48
104,84
114,29
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
84,1 92,5
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Persen 7,48 7,46
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 40
industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
2. Pertumbuhan Ekspor
Persen
Persen
2
6
5,24
6,70
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah UMKM
Unit
UMKM
2945
375.425
3250
414.398
6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
Persen 9,94 14,56
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Orang
Orang
4.759.950
105.081
7.155.495
153.914
8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Persen 2,64 15,96
9. Tersedianya infrastruktur/pra-sarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Kemantapan jalan provinsi
Persen 65,00 85,00
10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
Sesuai Sesuai
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41
ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
11. Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
2. Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Persen
Persen
65
12
85
20
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses thd. Air Minum Layak
2. Tingkat kawasan Permukiman Kumuh
3. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses thd. Lingkungan pemukiman yg sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)
4. Tingkat Rumah Layak Huni
Persen
Persen
Persen
Persen
68,82
2,11
50,71
40
100
0
100
60
13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen
Persen
2,06
74,16
2,50
83,47
14. Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf Persen 96 98
15. Tuntasnya wajib 1. Angka Partisipasi Persen 111,9 112,08
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 42
belajar 9 tahun Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2. APK SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4. APM SMP/MTs/Paket B
5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
6. Angka Kelulusan 7. Angka melanjutkan
SMP, SMA 8. Angka melanjutkan
SMA-PT
Persen
Persen
Persen
Tahun
Persen Persen
Persen
96,05
95,56
75,50
7,50
100 80
55
97,62
95,75
77,10
7,70
100 100
75
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1. APK SMA/SMK/MA/Paket C
2. APM SMA/SMK/MA/Paket C
Persen
Persen
70
62
78
70
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi
(AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi
5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
Tahun per 1000
Lahir Hidup
per 100.000
Kelahiran Hidup Persen
per
100.000 penduduk
per
100.000 penduduk
Persen
per 100.000
penduduk
69,75 32
341
18,44
99
0,35
0,49
50
72 24
309
17,00
154
0,10
0,49
46
18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang
1.576
3.267
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 43
diperlihara 2. Peningkatan jumlah
pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
Orang
Sanggar
137.987
903
225.000
960
19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Persentase penduduk miskin
2. Indeks kedalaman kemiskinan
3. Indeks keparahan kemiskinan
4. Jumlah PMKS yang ditangani
Persen
Persen
Persen
Jiwa
13,53
2,095
0,47
8,677
11,10
1,40
0,34
8,22
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat partisipasi
angkatan kerja 3. Tingkat
pengangguran terbuka
Persen Persen
Persen
52,55 65,75
5,29
46,75 66,46
4,17
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
KK
Lembaga ekonomi
55
3
125
6
22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Propinsi yang mengimplemen-tasikan anggaran responsif gender
1. Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif
Persen
Orang
3,6
450
36,4
130
23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah kab/kota Layak Anak se-provinsi Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
Kab/kota
kasus
1
75
3
200
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Peringkat
Kelompok
8
35
5
35
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 44
kehidupan masyarakat.
25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan
per jumlah penduduk
Tempat ibadah :
orang
1 : 297 1:303
26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, IPTEK dan Inovasi
1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Propinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida
Kajian
Kabupaten/Kota
9
4
40
15
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
Kelas status
Perusahaan
D
100
B
140
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Menurunnya tingkat
pencemaran air
Persen 45 25
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan
dan lahan termasuk
mangrove
Hektar 84.014 175.770
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat.
Jumlah Raperda dan
Pergub yang dihasilkan
Raperda dan
Pergub
10 dan 40 10 dan 30
Penyelesaian Kasus
Tanah
Kasus/ tahun
6 6
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 45
31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Predikat
Klasifikasi
CC
Tinggi
BB
Tinggi
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
terhadap Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini WTP WTP
33. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara reguler, berkala, kasus, khusus, tindak lanjut dan pengendalian intern
1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
Persen
Persen
50
50
90
10
34. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
3. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
Persen 100
6,23
B
100
7,0
A
35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadlian dalam kerangka supremasi hukum.
Indeks demokrasi 71,88 73,50
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 46
Pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra
Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.3
hubungan misi, tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi
Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.3 Matrik Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan
Indikator Sasaran berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
MISI 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Gini 3. PDRB per kapita
atas dasar harga berlaku
4. Pertumbuhan ekspor
Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar
Harga Berlaku 4. PDRB atas Dasar
Harga Konstan 5. PDRB per kapita
(berlaku) 6. Laju
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi
Laju pertumbuhan sektor industri
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 47
sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
pengolahan
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
2. Pertumbuhan ekspor
Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah koperasi aktif
2. Jumlah UMKM
Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Peningkaan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD
MISI 2 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah
1. Kemantapan Jalan Provinsi
2. Kondisi Jaringan Irigasi Dan Bangunan Pelengkap Yang Terpelihara
Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas
Kemantapan Jalan provinsi
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 48
3. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten / kota
Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penggunaan ruang
Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
2. Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
2. Tingkat kawasan permukiman kumuh
3. Tingkat rumah tangga yang
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 49
mmiliki akses terhadap lingkungan yang sehat
4. Tingkat rumah layak huni
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi beragama
3. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas
1. Angka harapan lama sekolah
2. Angka Rata-rata lama sekolah
Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C
2. APK SMP/MTS/ Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4. Angka APM SMP/MTS/ Paket B
5. Angka rata-rata lama sekolah
6. Angka kelulusan
7. Angka melanjutkan SMP-SMA
8. Angka melanjutkan SMA- PT
Meningkatnya 1. APK
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 50
tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
SMA/SMK/MA/Paket C
2. APM SMA/SMK/MA/Paket C
4. Meningkatnya indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup (UHH)
2. Prevalensi Gizi
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi
5. Prevalens HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
6. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
7. Angka kesakitan positif malaria (API)
8. Angka kesakitan DBD
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara
2. Peningkatan jumlah pengunjung museum
Terinternalisasi nya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai
2. Peningkatan jumlah pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
6. Terwujudnya kualitas pelayanan
1. Persentase jumlah penduduk
Meningkatnya pelayanan
1. Persentase penduduk
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 51
sosial kepada masyarakat
miskin 2. Jumlah lembaga
kesejahteraan sosial
kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
miskin 2. Indeks
kedalaman kemiskinan
3. Indeks keparahan kemiskinan
4. Jumlah PMKS yang ditangani
7. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
1. Tingkat pengangguran terbuka
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio ketergantungan
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
3. Tingkat pengangguran terbuka
8. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
1. Penempatan tansmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun dikawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
9. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga
1. Jumlah SKPD Provinsi yg mengimplementasikan anggaran responsif gender
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah SKPD Provinsi yg mengimplementasikan anggaran responsif gender
2. Perempuan keluarga miskin pedesaan
1. Jumlah kab/kota layak anak se-provinsi Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 52
anak
10. Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang berprestasi di bidang olahraga
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
11. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
1. Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
2. Jumlah konflik sosial
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
12. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan
Meningkatnya penyelenggara-an pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif.
MISI 4 : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
13.
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan
1. Mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
3. Penurunan tingkat
Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 53
pencemaran air 4. Luas rehabilitasi
hutan dan lahan termasuk mangrove
SDA
Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Tingkat pencemaran air pada sungai utama
Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
MISI 5 : Mendukung Supremasi Hukum Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif
14. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah raperda dan pergub yang dihasilkan
Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah raperda dan pergub yang dihasilkan
Penyelesaian Kasus Tanah
15. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
3. Hasil evaluasi Laporan Penilaian Pemerintah Daerah (LPPD)
1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
2. Mengingkat-kan kapasitas dan akunta-bilitas kinerja pelayanan publik
3. Realisasi
Pembinaan dan Pengawasan secara
1. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah
1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan.
2. Persentase
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 54
Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindaklanjut dan Pengendalian Intern
penurunan pelanggaran thd. Standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan.
16. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
1. Indeks kepuasan masyarakat (Skala 1 – 10)
2. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanan
2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
3. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
17. Merealisasikan pembangunan politik
Indeks demokrasi Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadlian dalam kerangka supremasi hukum
Indeks demokrasi
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2015 - 2019 Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.
2.1.5.1 Strategi
Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 55
1. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu :
a. Revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan.
b. Mengembangkan penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan.
c. Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah.
d. Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa. e. Penumbuhan dan perkuatan koperasi dan UMKM. f. Peningkatan daya saing investasi daerah. g. Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan
mecerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural.
h. Intensifikasi, optimalisasi dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yaitu :
a. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
b. Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar.
c. Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung.
d. Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air.
e. Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, gedung dan lingkungan.
f. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik.
3. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama, yaitu :
a. Perluasan pendidikan non formal.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 56
b. Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya. c. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. d. Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik. e. Redistribusi tenaga pendidik ke semua wilayah
kabupaten/kota. f. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan
prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran.
g. Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya.
h. Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling.
i. Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk.
j. Mengembangkan nilai dan keragaman budaya lokal. k. Memberikan pelayanan, perlindungan dan sntunan bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
l. Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
m. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial dan dunia usaha.
n. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan.
o. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum.
p. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi. q. Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap
penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran r. Revitalisasi Keluarga Berencana. s. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas
kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. t. Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan
KONI dan pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.
u. Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka.
v. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.
w. Meningkatkan kemampuan SDM. x. Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 57
4. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pelestarian SDA
dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu :
a. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. b. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. c. Pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, lahan. d. Pengawasan tingkat ketaatan hukum lingkungan hidup. e. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif. f. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam
kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan.
5. Strategi untuk mencapai misi Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif, yaitu : a. Pengembangan struktur hukum masyarakat. b. Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa
sosial dan kontrol sosial. c. Pengembangan budaya hukum masyarakat. d. Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum. e. Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar
lebih memadai, ramping , luwes dan responsif. f. Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good
governance. g. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang
profesionalisme dalam perencanaan pembangunan. h. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeberadaban (anti
kekerasan, nilai-nilai toleransi politik. i. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
2.1.5.2 Arah Kebijakan Daerah
1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu :
a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan bermutu melalui
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 58
ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan).
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap.
c. Pengembang produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri.
d. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan.
e. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri.
f. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi).
g. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.
h. Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM.
i. Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi
j. Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien.
k. Meningkatkan volume ekspor komiditi unggulan. l. Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta
perlindungan terhadap konsumen dan produsen. m. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya
berdaya saing, serta pengembangan indukator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis.
n. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 59
bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro.
o. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru.
p. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
q. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yaitu :
a. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional.
b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.
c. Pengembangan kawasan – kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukkan masing – masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkat lainnya.
d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
e. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat nyaman dan produktif.
f. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaaan.
g. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.
h. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
i. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 60
3. Arah kebijakan untuk mencapi misi daerah Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama, yaitu :
a. Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal.
b. Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas–luasnya paket A, B dan C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung.
c. Menuntaskan Program pendidikan dasar 9 tahun. d. Mengembangkan program pendidikan 12 tahun. e. Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan
kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha. f. Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di
kabupaten/kota Provinsi Lampung. g. Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah. h. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen
kependidikan. i. Melakukan pemerataan secara proporsional tenaga pendidik
di seluruh kabupaten/kota. j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran.
k. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional.
l. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan. m. Meningkatkan pembinaan budaya lampung dan budaya
multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya lampung.
n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
o. Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
p. Meningkatkan daya saing tenaga kerja. q. Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian r. Mewujudkan kawasan transmigrasi. s. Menerapkan anggaran responsive gender. t. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 61
u. Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan kepemimpinan kepeloporan dan kejuangan.
v. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti. 4. Arah kebijakan untuk misi daerah Meningkatkan pelestarian
SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu : a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup. b. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah. c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. e. Peningkatan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup. f. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga lingkungan
hidup. g. Pengembangan sumber – sumber alternatif pendanaan
lingkungan. h. Pengembangan inovasi bidang lingkungan hidup. i. Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas
Provinsi Lampung. j. Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi
kawasan hutan dlam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih.
5. Arah kebijakan untuk misi daerah Mendukung supremasi
hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif, yaitu :
a. Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat.
b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat serta antar produk hukum daerah.
c. Membuat produk hukum yang memberikan kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha.
d. Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat. e. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. f. Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh visi
misi. g. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. h. Pengawasan internal, eksternal dan fungsional dalam upaya
pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 62
i. Sinkronisasi, koordinasi integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang.
j. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan.
2.1.6 Tema, Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah
2.1.6.1 Tema Pembangunan Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 adalah Pemantapan Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan.
2.1.6.2 Prioritas dan Sasaran
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 bersama dengan sasarannya sebagai berikut : Tabel 2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung
Tahun 2015
No Prioritas Sasaran
1. Memperkuat daya dukung infrasturktur dan konektivitas wilayah
Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 63
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Mempercepat pembangunan pertanian dalam rangka peman-tapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyrakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekono-mian daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya pelayanan kese-jahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
Meningkatnya indeks pem-bangunan dan kesetaraan gender
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
Meningkatnya kualitas kehi-dupan beragama
3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan
Meningkatnya angka melek huruf
Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 64
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
4. Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan
Meningkatkan jumlah kajian rumusan kebijakan Pemda berbasis riset dan IPTEK yang aplikatif
5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
6. Pemantapan pengelolaan sumber-daya alam, lingkungan dan pe-nanggulangan bencana
Penurunan beban pencemaran pengendalian kerusakan ling-kungan serta perlindungan dan konservasi SDA
Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis
7. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik
Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Meningkatnya kinerja peme-rintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Realisasi Pembinaan dan Peng-awasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindaklanjut dan Pengendalian Intern
Meningkatnya kinerja pelayan-an publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pe-layanan yang merata
Meningkatnya kualitas kehidup-
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 65
an berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadil-an dalam kerangka supremasi hukum
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan
mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pem-
bangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu
wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas
pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung
prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
2.1.6.2 Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 66
kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan
program prioritas daerah. Adapun program – program prioritas untuk
mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015
No Sasaran Strategis Jumlah Program
Pendukung
1. Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
31 Program
2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Masyarkat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan
1 Program
3. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung
7 Program
4. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi sub-Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung
6 Program
5. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah
3 Program
6. Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) terhadap Perekonomian Daerah
5 Program
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata pada Perekonomian Daerah
2 Program
8. Peningkaan Pendapatan Asli Daerah (PAD 9 Program
9. Tersedianya Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang
16 Program
10. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
7 Program
11. Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi), Industri dan untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun yang Akan Datang
4 Program
12. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air
5 Program
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 67
Limbah)
13. Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
6 Program
14. Meningkatnya Angka Melek Huruf 2 Program
15. Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun 3 Program
16. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat ke Jenjang Menengah dan Tinggi
12 Program
17. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
30 Program
18. Terinternalisasinya Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal
5 Program
19. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi bagi Tuna Sosial
3 Program
20. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
8 Program
21. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi
3 Program
22. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
6 Program
23. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
24. Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat.
7 Program
25. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama 2 Program
26. Meningkatkan Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan Pemda Berbasis Riset dan IPTEK yang Dimanfaatkan
4 Program
27. Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, serta Perlindungan dan Konservasi SDA.
1 Program
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
9 Program
29. Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Produksi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis.
1 Program
30. Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat.
16 Program
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 68
31. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima
22 Program
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
215 Program
33. Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara
Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak
Lanjut dan Pengendalian Intern.
8 Program
34. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata
57 Program
35. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadlian dalam Kerangka Supremasi Hukum.
5 Program
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
2.2 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen per-nyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen Pejanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga
Berlaku 4. PDRB atas Dasar Harga
Konstan 5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Persen Koefisien
Juta Rp
Juta Rp
Juta Rp
Persen
Indeks harga Indeks harga
6,00 – 6, 35 0,33
245.330.948
201.557.645
30,63
3,69
103,53 113,72
2. Terpenuhinya Skor pola pangan harapan (PPH) 84,1
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 69
kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Konsumsi
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
Persen 7,48
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
2. Pertumbuhan ekspor
Persen
Persen
2
6
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah UMKM
Unit
UMKM
2.945
375.425
6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
Persen 9,94
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Orang Orang
4.759.950 105.081
8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Persen 2,64
9. Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem
1. Kemantapan jalan provinsi Persen 65,00
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 70
transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
- Sesuai
11. Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
2. Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Persen
Persen
65
12
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
2. Tingkat Kawasan Pemukiman Kumuh
3. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
4. Tingkat Rumah Layak Huni
Persen
Persen
Persen
Persen
68,82
2,11
50,71
40
13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen
Persen
2,06
74,16
14 Meningkatnya angka melek huruf
Angka Melek Huruf
Persen 96
15. Tuntasnya wajib belajar
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Persen
111,9
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 71
pendididkan 9 tahun
2. APK SMP/MTS/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A 4. APM SMP/MTs/Paket B 5. Angka rata-rata lama
sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka melanjutkan SMP,
SMA 8. Angka melanjutkan SMA-PT
Persen Persen
Persen Tahun
Persen Persen
Persen
96,05 95,56
75,50 7,50
100 80
55
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket
C
Persen
Persen
70
62
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi 5. Angka Penemuan Kasus TB
(semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
Tahun per 1000 Lahir
Hidup per 100.000
Kelahiran Hidup Persen
per 100.000 penduduk
per 100.000 penduduk
Persen
per 100.000 penduduk
69,75 32
341
18,44 99
0,35
0,49
50
18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara
2. Peningkatan jumlah pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
Sanggar
1.576
137.987
903
19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Penduduk miskin 2. Indeks kedalaman
kemiskinan 3. Indeks keparahan
kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang
ditangani
Persen Persen
Persen
Jiwa
13,53 2,095
0,47
8,677
20. Meningkatnya kualitas dan
1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat partisipasi angkatan
Persen Persen
52,55 65,75
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 72
perlindungan terhadap tenaga kerja
kerja 3. Tingkat pengangguran
terbuka
Persen
5,29
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
KK
Lembaga ekonomi
55
3
22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
2. Jumlah SKPD Propinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender
3. Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif
Persen
Orang
3,6
450
23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah kab/kota Layak Anak se-prop Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
Kab/kota
kasus
1
75
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Peringkat
Kelompok
8
35
25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Tempat ibadah :
orang
1 : 291
26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Jumlah Kabupaten dan kota di Provinsi lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa
Policy paper
Kab/kota
9
4
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
Kelas status
Perusahaan
D
100
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 73
lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Menurunnya tingkat pencemaran air pada sungai utama
Persen 45
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Hektar 84.014
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raperda dan Pergub
10 dan 40
2. Penyelesaian Kasus Tanah Kasus/Tahun 6
31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)
2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Predikat
Klasifikasi
CC
Tinggi
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini WTP
33. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN
1. Hasil audit APIP yang terselesaikan
2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
Persen
Persen
50
50
34. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)
3. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
100
6,23
B
35. Meningkatnya Indeks demokrasi 71,88
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 74
kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2015
Dari kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5,082,587,672,642.43 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 2.6
Tabel 2.7 Rencana Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2015 No Uraian Rencana (Rp.) %
1 Belanja Tidak Langsung 2.722.283.464.594,62,- 53,47
2 Belanja Langsung 2.369.166.786.047,81,- 46,53
Jumlah 5,091,450,250,642.43,- 100
Sumber : APBD Perubahan Provinsi Lampung, 2015
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program –
program prioritas untuk mencapai sasaran pada tahun 2015 sebesar Rp.
2.369.166.786.047,81,- (Dua triliyun tiga ratus enam puluh sembilan
milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam
ribu empat puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen) sesuai dengan
Anggaran Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan Perubahan
APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 75
Tabel 2.8 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Urusan Anggaran (Rp) %
Anggaran
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar
Harga Berlaku 4. PDRB atas Dasar
Harga Konstan 5. PDRB per kapita
(berlaku) 6. Laju
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Pertanian Kehutanan Kelautan & Perikanan
50.412.454.631,12 3.663.510.200,00
29.535.389.700,00
2,13 0,15 1,25
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Ketahanan Pangan
6.272.626.310,00 0,26
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
Industri 4.710.628.500,00 0,20
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Perdagangan 9.292.295.350,00 0,39
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 76
perdagangan pada PDRB Provinsi
2. Pertumbuhan ekspor
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah koperasi aktif
2. Jumlah UMKM
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
6.325.205.712,91 0,27
6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
Penanaman Modal
6.250.500.000,00 0,26
7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Pariwisata 11.264.948.255,00 0,48
8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian &
Persandian
22.615.830.000,00 0,95
9. Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
1. Kemantapan jalan Negara
2. Kemantapan jalan provinsi
Pekerjaan Umum
Perhubungan
926.880.299.036,00 64.224.165.500,00
39,12 2,71
10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai
Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung
Pekerjaan Umum
23.565.625.700,00 0,99
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 77
arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
dengan penataan ruang
11. Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
2. Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Pekerjaan Umum
85.0199.671.555,00 3,59
12. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
2. Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh
3. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
4. Tingkat Rumah Layak Huni
Perumahan
69.506.739.550,00
2,93
13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrik
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Energi & Sumberdaya
8.672.982.410,00 0,37
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 78
an di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% di akhir tahun 2019
14. Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
15. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2. APK SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4. APMSMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama sekolah
6. Angka Kelulusan 7. Angka
melanjutkan SMP-SMA
8. Angka melanjutkan SMA-PT
Pendidikan Kearsipan
208.700.297.440,00 3.999.010.100,00
8,81 0,17
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1. APK SMA/SMK/MA/Paket C
2. APM SMA/SMK/MA/Paket C
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untk kesehatan ibu dan anak
1. Angka harapan hidup
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi
5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate)
6. Angka kesakitan
Kesehatan 356.605.440.046,53 15,05
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 79
positif malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
18. Terinternali-sasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara
2. Peningkatan jumlah pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
Kebudayaan 4.521.937.900,00 0,19
19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Persentase penduduk miskin
2. Indeks kedalaman kemiskinan
3. Indeks keparahan kemiskinan
4. Jumlah PMKS yang ditangani
Sosial Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan
Masyarakat Desa
10.843.542.200,00 225.000.000,00
8.697.901.520,00
0,46 0,01
0,37
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio ketergantungan
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
3. Tingkat pengangguran terbuka
Ketenagakerjaan 8.683.721.250,00 0,37
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembang nya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
Ketransmi-grasian
1.397.660.900,00 0,13
22. Meningkatkan pemberdayaan dan
1. Jumlah SKPD Propinsi yang mengimplement
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan
7.277.420.000,00 0,31
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 80
kesetaraan gender
asikan anggaran responsif gender
2. Perempuan keluarga miskin pedesaan
Anak
23 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah kab/kota layak anak se-provinsi Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
3.026.623.100,00
0,13
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Pemuda dan Olahraga
12.630.975.400,00 0,53
25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Sosial 1.066.745.000,00 0,05
26. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan pemerintah daerah berbasis riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dimanfaatkan
Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah berbasis riset dan Iptek yang dimanfaatkan
Perencanaan Pembangunan
7.600.000.000,00 0,32
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar
2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER
Lingkungan Hidup
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 81
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Menurunnya tingkat pencemaran air
6.675.269.000,00 0,28
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Kehutanan
3.201.189.800,00
0,14
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Perencanaan Pembangunan
500.000.000,00
0,02
Penyelesaian Kasus Tanah
Pertanahan 635.000.000,00 0,03
31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung
2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian &
Persandian
Komunikasi &Informasi
318.456.907.381,25
14.473.448.900,00
13,44
0,61
32. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara reguler, berkala, kasus, khusus, tindak lanjut dan pengendalian intern
3. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
4. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian &
Persandian
8.435.620.000,00 0,3
34. Meningkatnya kinerja
1. Konsistensi antar dokumen
17.079.275.000,00
0,72
LKj Provinsi Lampung Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 82
pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
perencanaan 2. Indeks kepuasan
masyarakat (skala 1-10)
3. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat
Perencanaan Pembangunan
294.790.500,00
0,01
35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Indeks demokrasi Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
38.952.461.300,00 1,64
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016