Download - MAKALAH Kel 3 Bagian K-2
MAKALAH
SOCIAL POLITICAL ECONOMIC and HEALTH
CARE SYSTEM
Disusun Oleh:
Kelompok 3
Arios Erich (SA11003) Kristin Natalia (SA11032)
Daliana Komala (SA11007) Maya Marwati (SA11036)
Dimas Wahyu (SA11011) Putri Permata (SA11040)
Febri Y. Zebua (SA11015) Risa Hartanti (SA11044)
Guruh Eri (SA11019) Ruth Theresia (SA11048)
Hesti Anggraeni (SA11023) Tia Setiani (SA11052)
Jachlin Edison (SA11028) Yuri Fajar (SA11056)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IMMANUEL
PROGRAM S1 KEPERAWATAN
TAHUN 2011/2012
BANDUNG
KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kebijakan Pemerintah
terhadap Pelayanan Kesehatan”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata
kuliah Social Political Ecnomic and Health Care System.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata semoga makalah ini berguna bagi yang membacanya dan khususnya
bagi kami, terimakasih atas perhatiannya.
Bandung, 30 maret 2012
Kelompok 3
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2 Tujuan Penulisan ............................................................................. 1
1.3 Metode Penulisan ............................................................................ 1
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................. 3
2.1 Pengertian JPKM………………………………............................. 3
2.1.1. Tujuan KPKM........................................................................3
2.1.2. Tujuan JPKM ........................................................................3
2.1.3 Sasaran JPKM………….....................................................4
2.1.4 Syarat Menjadi Peserta JPKM …………………………....4
2.1.5 Sistem Pembiayaan JPKM ……………………………….4
2.1.6 Jenis-jenis JPKM …………………………………………5
2.2 Menuju Indonesia Sehat 2010 ........................................................7
2.2.1. Peran Masyarakat..................................................................8
2.2.2. Peran Rumah Sakit Untuk Menuju Indonesia Sehat …………..9
2.2.3.Peran Puskesmas…………………………...................................9
2.2.4. Peran dan Tugas Puskesmas……………………………...........10
2.2.5. Faktor serta Peran Pendukung…................................................10
BAB IIIPENUTUP …………………………………………………………….
13
3.1. KESIMPULAN ………………………………………………….13
3.2 SARAN …………………………………………………………..13
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 14
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan
nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang dicapai adalah
meningkatkan derajat kesehatan yang optimis. Kenyataan yang terjadi sampai
saat ini derajat kesehatan masyarakat masi rendah khususnya masyarakat miskin,
hal ini dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi
bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin salah
satu penyebabnya kedalam karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses
pelayanan kesehatan umumnya masih rendah.
Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan di dalam pelayanan
kesehatan terutama yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, ketimpangan
tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan
teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis
pembayaran swadaya. Biaya kesehatan yang mahal dengan pembiayaan
kesehatan berbasis pembnayaran out of pocket semakin mempersulit masyarakat
akses pelayanan kesehatan.
1.2 Tujuan Penulisan
Secara khusus tujuan kami menyusun makalah ini untuk:
1) Untuk mengetahui secara umum tentang JPKM.
2) Mengetahui peran serta masyarakat dan desa siaga.
3) Mengetahui peran serta masyarakat menuju indonesia sehat.
1.3 Metode Penulisan
Dalam mengumpulkan bahan data untuk menyusun makalah ini, agar
lebih akurat dan efektif maka kami menuliskan metode melalui website –
website yang sudah tersedia dan buku – buku yang tersedia.
1
1.4 Sistematika Penulisan
Dalam menulis makalah ini, kami menguraikan sistematika penulisan
sebagai berikut:
Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan,
metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II berisi pembahasan yang menguraikan Pengertian JPKM, dan menuju
Indonesia Sehat.
Bab III berisi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian JPKM
JPKM merupakan model jaminan kesehatan pra-bayar yang mutunya
terjaga dan biayanya terkendali, JPKM dikelola oleh suatu badan penyelenggara
( bapel ) dengan menerapkan jaga mutu dan kendali biaya.
Dalam penyelenggaraannya, JPKM harus bersifat menyeluruh
(comprehensive) yang mencakup upaya promotif (peningkatan kesehatan),
preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif
(pemulihan) untuk meningkatkan derajat kesehatan pesertanya (Depkes RI,
2001)
2.1.1. Manfaat JPKM
Manfaat bagi Masyarakat :
a. Masyarakat memperoleh pelayanan paripurna ( preventive, Promotive,
Kuratif, rehabilitatif ) dan bermutu.
b. Masyarakat mengeluarkan biaya yang ringan untuk kesehatan, karena
azas usaha bersama dan kekeluargaan. JPKM memungkinkan
terjadinya subsidi silang, dimana yang sehat membantu yang sakit,
yang muda membantu yang tua/balita dan yang kaya membantu yang
miskin.
c. Masyarakat terlindung/terjamin dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai kebutuhan utamanya.
d. Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.
2.1.2. Tujuan JPKM
JPKM bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui :
1. Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan utama peserta yang
berkesinambungan.
2. Pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dengan biaya yang
hemat dan terkendali
3
3. Pengembangan kemandirian masyarakat dalam membiayai pelayanan
kesehatan yang diperlukannya.
4. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
2.1.3. Sasaran JPKM
1. Karyawan perusahaan atau dunia usaha.
2. Seluruh anggota keluarga atau masyarakat.
3. Pelajar dan mahasiswa.
4. Organisasi sosial dan kemasyarakatan.
2.1.4. Syarat Menjadi Peserta JPKM
1. Untuk menjadi peserta JPKM, sebaiknya dilakukan secara
berkelompok untuk membangun solidaritas dan memudahkan
administrasi dengan daya tawar yang tinggi.
2. Anggota suatu organisasi (perusahaan, sekolah/perguruan tinggi,
kelompok pedagang, organisasi kemasyarakatan,organisasi
kepemudaan, dll) dapat menjadi peserta secara berkelompok dengan
menghubungi Bapel JPKM terdekat.
3. Calon peserta wajib mengisi formulir isian dengan jujur dan jelas.
4. Anggota JPKM membayar sejumlah iuran yang besarnya disepakati
bersama atau disepakati antara Bapel dan Calon peserta melalui
kelompoknya.
5. Setiap peserta JPKM akan mendapatkan kartu identitas JPKM yang
akan berlaku selama masa yang disepakati.
6. Dengan menunjukkan kartu identitas JPKM tersebut, peserta dapat
memeriksakan diri dan mendapat perawatan (jika dianggap perlu)
sesuai dengan ketentuan di tempat-tempat Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) yang telah dikontrak oleh Bapel JPKM.
7. Setiap anggota JPKM harus dapat mengerti dan memahami hak dan
kewajibannya sebagai peserta JPKM.
2.1.5. Sistem Pembiayaan JPKMMasyarakat miskin dan tidak mampu yang terdapat dalam keputusan
bupati atau wali kota akan dibiayai dari APBN, masyarakat miskin dan
tidak mampu di luar kuorta ditanggung oleh pemerintah daerah dengan
4
sumber biaya dari APBD, kelompok kerja dibiayai dari institusi
masing – masing (PNS, ASABRI, JAMSOSTEK) dan kelompok individu
(kaya
dan sangat kaya) membiayai diri sendiri dengan asuransi kesehatan
komersial atau asuransi kesehatan lainnya.
2.1.6. Jenis – jenis JPKMAda beberapa jenis – jenis JPKM, yaitu:1. Askeskin
Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat
miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa
hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Manfaat yang diberikan ke
peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh
(komperhensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar
pelyanan medik yang cost effective dan rasional, bukan berupa uang
tunai.
2. JamkesmasJamkesmas menawarkan paket manfaat komprehensif,
termasuk rawat inap dan rawat jalan, serta perawatan ibu dan
pencegahan. Dalam hal pengobatan, peserta yang hanya memiliki hak
untuk cakupan untuk obat-obatan dari formularium spesifik dan
harus memilih obat generik ketika mengisi resep. Pengecualian dari
paket manfaat Jamkesmas termasuk operasi kosmetik, tahunan fisik
check-up, pengobatan alternatif, pengobatan prostesis dan kesuburan
gigi. Pengobatan kanker dan pengobatan untuk masalah jantung
terkait juga terbatas.
3. Prospek Askeskin dan Jamkesmas
Program Askeskin dan Jamkesmas serta ”kesehatan gratis” di
sejumlah daerah sesungguhnya sudah merupakan upaya untuk
perluasan pemberian pelayanan kesehatan, khususnya bagi
masyarakat miskin. Namun, universal coverage masih belum dapat
dicapai dengan Askeskin/Jamkesmas. Sebagian besar penduduk yang
tidak tercakup program itu, meskipun tidak termasuk masyarakat.
5
miskin, masih akan menghadapi biaya kesehatan yang tinggi
sehingga bisa berdampak ekonomi keluarga. Sebaliknya, kalau
semua biaya kesehatan dibebankan pada APBN/APBD, bisa menjadi
beban yang berat.
Karena itu, dalam pendekatan SJSN diperkenalkan
mekanisme asuransi sosial dengan membuka peluang kepesertaan
penerimaan bantuan iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,
di mana iuran jaminan sosialnya ditanggung oleh negara. Dengan
demikian, SJSN diberlakukan bagi masyarakat yang mampu dan
yang tidak mampu sehingga kegotongroyongan dan keadilan sosial
bisa terwujud. Askeskin/Jamkesmas yang sudah berjalan, dengan
demikian, perlu disesuaikan dengan pendekatan SJSN.
4. SJSNKepanjangan dari SJSN adalah Sistem Jaminan Sosial
Nasional. SJSN menerapkan prinsip- prinsip social-state model
(Bismarck Model) dengan mengakomodasi prinsip-prinsip welfare-
state model (Beveridge Model), khususnya bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu, sesuai Pasal 34 UUD 1945. Dalam SJSN
diperkenalkan peserta penerima bantuan iuran, di mana iuran jaminan
sosialnya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan dalam SJSN
diselenggarakan secara nasional dengan menerapkan prinsip asuransi
kesehatan sosial. Diselenggarakan secara nasional untuk dapat
memenuhi prinsip portabilitas bahwa jaminan kesehatan bisa
dinikmati di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini tidak mengurangi peran pemerintah daerah,
khususnya daerah yang penerimaan daerahnya kecil dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak
mampu. dalam SJSN juga ditetapkan manfaat (benefit- package)
yang jelas, sistem pemberian pelayanan kesehatan dan pembiayaan
(delivery and financing of healthcare), serta standar dan harga obat
sehingga biaya dan kualitas pelayanan kesehatan dapat diprediksi.
6
lebih mudah. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan program
jaminan kesehatan.
2.2. Menuju Indonesia Sehat 2010
Sehat adalah sebuah investasi, asset, dan harta yang paling berharga bagi
setiap individu. Health is not everything but, without health everything is nothing,
menjadi sebuah penyempurna jika sehat merupakan starting point untuk
pembangunan. Menurut, WHO, sehat bukan hanya keadaan yang bebas dari
penyakit melainkan juga keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun
social. Sebuah definisi yang sangat merefleksikan betapa kesehatan sebagai
sesuatu yang bersifat kompleks.
Sebagai sebuah investasi, asset, maupun harta, kesehatan sangat strategis
perannya dalam menentukan pembangunan suatu Negara. Kelompok individu
yang dinamakan penduduk sebagai salah satu unsur dari berdirinya Negara,
mempunyai suatu hak akan kesehatan (UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34
ayat 3) sehingga pembangunan negaranya dapat berjalan dengan baik.
Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan BAB IV pasal 9,
”Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat“
adalah sebuah patokan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan upaya-upaya
kesehatan seperti yang tertuang pada UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
BAB IV pasal 7 bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan banyak program sebagai suatu
langkah menuju masyarakat Indonesia yang sehat yang merupakan starting point
bagi terwujudnya pembangunan negara. Salah satu program yang cukup menarik
perhatian banyak kalangan adalah Indonesia Sehat 2010. Mengapa dikatakan
menarik perhatian? Mari kita cermati visi Indonesia Sehat 2010.
7
Visi Indonesia Sehat 2010
Menurut rumusan pemerintah, visi Indonesia Sehat 2010 dijabarkan sebagai
berikut : “Dalam Indonesia sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang
kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi,
tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan
pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta
terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan
memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
2.2.1. Peran Masyarakat
Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 adalah yang bersifat
proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko
terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta
berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya
kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan adalah yang
mampu menjangkau pelayang kesehatan yang bermutu tanpa adanya
hambatan, baik yang bersifat ekonomi, maupun non ekonomi. Pelayanan
kesehatan bermutu yang dimaksudkan disini adalah pelayanan kesehatan
yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai
dengan standar dan etika pelayanan profesi. Diharapkan dengan terwujudnya
lingkungan dan perilaku sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat
tersebut diatas, derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat
ditingkatkan secara optimal.” Peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan diwujudkan antara lain dengan menjalankan cara “hidup sehat”,
penyelenggara pelbagai upaya/pelayanan kesehatan dan dalam membiayai
pemeliharaan kesehatan.
Peran serta masyarakat (termasuk swasta) dalam pembiayaan
pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dengan bentuk:
a. Pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan
b. Dana sehat yakni pengumpulan dana masyarakat untuk kesehatan
8
berlandaskan semangat gotong royong berazaskan usaha bersama dan
kekeluargaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an di banyak desa
c. Asuransi sosial di bidang kesehatan antara lain program PT. Askes dan
program JPK Jamsostek serta PT.Jasa Raharja yang pendanaannya berasal
dari iuran wajib para peserta berdasarkan Undang-undang
d. Berbagai bentuk pembiayaan kesehatan pra – upaya swasta, sedang
berkembang di Indonesia.
2.2.2. Peran Rumah Sakit untuk menuju Indonesia Sehat
Rumah sakit adalah institusi pelyanan kesehatan masyarakat yang
padat modal, padat tekologi dan padat kaya dan yang dalam pekerjaan
sehari-hari melibatkan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian.
Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan sangat bergantung pada
kapasitas dan kwalitas tenaga diinstitusi pelayanan kesehatan. Dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan diinstitusi pelayanan kesehatan
terutama rumah sakit, penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi dan
bahan-bahan serta obat berbahaya bagi kesehatan untuk tindakan
diagnotik, terapi maupun rehabilitasi semakin meniggkat. Terpaparnya
tenaga kesehatan dan tenaga kerja diinstitusi pelayanan kesehatan oleh
agen penyakit perlu penanganan khusus.
Rumah sakit diharapkan dapat melayani rujukan pasien akibat
kecelakaan kerja dari institusi pelayanan kesehatan diwilayahnya. Rumah
sakit ini diharapkan pula agardapat berperan sebagai gate keeper untuk
menapis pelayanan medik dasar akibat kecelakaan kerja dan menyalurkan
kepada pelayanan medis spesialis yang dilakukan oleh dokter spesialis
sebagai pelayanan medik. Pelayanan medik dsar dirumah sakit akan
melindungi kepentingak masyarakat dari pelayanan spesialistik yang
sebenarnya tidak diperlukan sesuai dengan kondisi penyakitnya.
Pelayanan medik dasar akan melindungi dokter spesialis dalam
melaksanakan profasinya agar tetap dapat mempertahankan dan
meningkatkan profesionalitasnya karena tidak terjebak pada pelayanan
medik dasar.
9
2.2.3. Peran Puskemas untuk meuju indonesia sehatKebijakan akan lebih dirasakan jika kebijakan itu lebih dekat
dengan masyarakat. Memaksimalkan fungsi puskesmas yang merupakan
garda terdepan dibidang kesehatan adalah suatu pilihan yang patut
dilakukan. Peraturan ya g sudah diberlakukan oleh depkes tentang BOK
(Bantuan Operasional Puskesmas) patut untuk diaspresiasi. Program
tersebut dapat membantu untuk memaksimalkan langkah promotif dan
preventif yang merupakan ranah puskesmas untuk melakukan itu.
2.2.4. Peran dan tugas puskesmasPada saat ini ada 17 kegiatan puskesmas yaitu Usaha Pelayanan
Rawat Jalan, Usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak, Usaha Keluarga
Berencana, Usaha Kesehatan Gigi, Usaha Kesehatan Gizi, Usaha
Kesehatan Sekolah, Usaha Kesehatan Lingkungan, Usaha Kesehatan
Jiwa, Usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Usaha
Kesehatan Olahraga, Usaha Kesehatan Lanjut Usia, Usaha Kesehatan
Mata, Usaha Kesehatan Kerja, Usaha Pencatatan dan Pelaporan serta
Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Semua usaha tersebut ditetapkan oleh dinas kesehatan berapa target
pencapaian disesuaikan dengan daerahnya. Setiap puskesmas harus bisa
mencapai target itu dengan cara dan programnya masing-masing.
Sebaiknya, semua usaha tersebut harus didukung dengan sistem informasi
yang baik. Maksudnya, informasi kepada masyarakat tentang peran
puskesmas serta informasi ke Dinas Kesehatan dalam hal pencatatan dan
pelaporan.
Kehadiran peralatan canggih seperti komputer, memberikan harapan
baru. Saat ini, hampir setiap puskesmas telah memiliki komputer.
Minimal satu buah. Namun sayangnya, komputer yang ada kebanyakan
hanya berfungsi sebagai pengganti mesin tik. Memaksimal komputer
untuk otomatisasi laporan belum banyak dilakukan atau bahkan tidak
terpikirkan sama sekali. Ini wajar saja, karena di puskesmas tidak ada ahli
computer. Jangankan ahli computer, dokter saja untuk pengobatan
terkadang sulit dijumpai.
10
Biasanya mereka hanya dokter yang bertugas pagi dan malamnya
tidak bisa lagi dijumpai.
2.2.5. Faktor-faktor serta peran pendukung
Banyak hal yang mempengaruhi mengapa peran puskesmas belum
optimal di masyarakat. Bisa karena pengetahuan masyarakat tentang
puskesmas yang masih kurang, peran puskesmas yang masih kurang,
dokter yang ada tidak tepat waktu, obat yang diberikan tidak optimal,
dan lain-lain.
Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan peran puskesmas sebagai
primary care yang seharusnya mendapat antusias dari masyarakat.
Dalam hal ini bukan hanya petugas puskesmas yang berperan tetapi
semua kalangan masyakarat baik itu pemerintah terkait, dokter,
mahasiswa/pelajar, dan masyarakat.
a. Peran Pemerintah
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin, yang dilakukan
secara menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan. Untuk itu salah
satu tugas pemerintah yang paling penting dalam sektor kesehatan
adalah menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata serta
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan derajat
kesehatan merupakan modal awal yang sangat strategis bagi
pengembangan dan pembinaan SDM Indonesia sehingga dapat
dipakai sebagai modal dan asset pembangunan.
b. Peran Dokter
Dokter adalah petugas kesehatan yang berperan dalam bidang kuratif.
Peran ini sangat banyak diharapkan di puskesmas. Akan tetapi,
jumlah dokter di puskesmas sangat minim. Bahkan, ada puskesmas
yang dokternya harus didatangkan dari ibukota kabupaten. Dan
jadwalnya hanya terbatas, ditambah lagi keterlambatannya datang ke
puskesmas.
11
Oleh sebab itu peran dokter di puskesmas sangat dibutuhkan.
Diharapkan dokter-dokter bisa terbagi secara menyeluruh dan merata
di berbagai wilayah di Indonesia, jangan hanya di daerah perkotaan.
c. Peran Petugas kesehatan
Petugas kesehatan dalam hal ini adalah yang bertugas untuk
menjaga dan melaksanakan fungsi operasional puskesmas seperti
pencatatan, pelaporan serta pengadaan program dan usaha-usaha
puskesmas. Seorang petugas disini bisa berupa sarjana keperawatan,
sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terkait. Petugas inilah yang
harus memaksimalkan peran puskesmas seperti melakukan
penyuluhan berkala kepada masyarakat, atau pemantauan kesehatan
masyarakat, serta melihat penyebaran suaru penyakit. Seorang
petugas kesehatan harus bisa melihat masalah yang terjadi dan
dengan sigap memberikan alternatif penyelesaiannya. Ia juga
seharusnya bisa mengarahkan masyarakat agar nyaman dan mau
berobat serta melaporkan masalah kesehatannya ke puskesmas.
d. Peran Mahasiswa/pelajar
Selama ini peran kalangan ini masih minim. Bahkan untuk ikut serta
dalam mengakses puskesmas mereka sangat kesulitan. Misalnya,
mahasiswa yang ingin memberi penyuluhan di masyakarat,
memerlukan informasi dari puskesmas. Mereka kadang terkesan
diberatkan. Padahal, itu merupakan salah satu peran serta mereka
dalam penyebarluasan informasi tentang peran puskesmas.
e. Peran Masyarakat
Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam peran puskesmas
sebagai primary care. jika seandainya tidak ada masyarakat yang
berkunjung ke puskesmas, atau tidak ada yang percaya dengan
kualitas puskesmas. Tentu saja hal ini akan menjadi penyebab
kemunduran bahkan penutupan puskesmas.
12
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
JPKM merupakan model jaminan kesehatan pra-bayar yang mutunya
terjaga dan biayanya terkendali, JPKM dikelola oleh suatu badan penyelenggara
(bapel) dengan menerapkan jaga mutu dan kendali biaya. JPKM bertujuan
meningkatkan Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan utama peserta
yang berkesinambungan. Sasaran JPKM adalah untuk Karyawan, Seluruh anggota
keluarga atau masyarakat, Pelajar dan mahasiswa, Organisasi sosial dan
kemasyarakatan.
Sehat adalah sebuah investasi, asset, dan harta yang paling berharga bagi
setiap individu. Sebuah definisi yang sangat merefleksikan betapa kesehatan sebagai
sesuatu yang bersifat kompleks.
Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan BAB IV pasal 9,
”Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat“
adalah sebuah patokan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan upaya-upaya
kesehatan seperti yang tertuang pada UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
BAB IV pasal 7 bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
3.2 Saran
Diharapkan dengan adanya makalah ini bias menjadi bahan pembelajaran
untuk lebih mengetahui tentang JPKM. Dan bisa berguna bagi yang membacanya
dan khususnya bagi kami.
13
DAFTAR PUSTAKA
Sundoyo. 2009. “Jurnal Hukum Kesehatan”. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi,
Sekjen Departemen Kesehatan RI.
Departemen Kesehatan RI. 2008. “Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas”). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Djojosugito, Ahmad. 2000.”Kumpulan Makalah Seminar K3 RS Persahabatan Tahun
2000 & 2001. UI Press”. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI.
Asih. 2011.”Peran Puskesmas Menuju Indonesia
Sehat”.http://mutiara.sdm-ipyk.org/memaksimalkan-peran-puskesmas-
untuk-indonesia-sehat.html. (10.00 WIB)
Hadi, ikhlam.2010.”Makalah Kesehatan Kerja”.http://makalah kesehatan kerja.
Info/peran-rumah-sakit-dalam-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/. (11.30
WIB)
Muklidah. 2010. “Peran Puskesmas sebagai Primary mencapai Indonesia
sehat”.http://muklidah.multiply.com/journal/item/63/meningkatkan-peran-
puskesmas-sebagai-primary-care-dalam-mencapai-indonesia-sehat.(12.30
WIB)
14