Transcript
Page 1: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 1/27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh

struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak 

 bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak 

sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara

dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali

sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 19! oleh para

 pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai

Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus

mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. "amun jika dalam suatu

 pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa

Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun

dengan bangsanya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. #pa pengertian dari pancasila sebagai konteks ketatanegaraan "$RI%

&. 'agaimana struktur ketatanegaraan Republik Indonesia%

(. 'agaimana sistem ketatanegaraan menurut Pancasila%

1.3Tujuan Penulsan

)akalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen kami

*au+i ulianto, ./, )./. serta menyusun dan menjelaskan makalah ini sesuai dengan

rumusan masalah diatas, tujuannya yaitu 0

1. )ahasisa dapat mengetahui pengertian pancasila sebagai konteks

ketatanegaraan Republik Indonesia&. )ahasisa dapat mengetahui struktur ketatanegaraan Republik Indonesia

(. )ahasisa mengetahui peran Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik 

Indonesia

BAB II

PEMBAHA!AN

2.1 Pengertan Pan"asla Dalam #$nteks #etatanegaraan Re%u&lk In'$nesa

ebagai dasar "egara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmukenegaraan popular disebut sebagai dasar +ilsa+at "egara 2Philoso+ische gronslai3. Dalam

1

Page 2: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 2/27

kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek 

 penyelenggaraan "egara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di "egara Republik 

Indonesia. $onsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya

senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.

Pancasila adalah dasar +alsa+at "egara Indonesia sebagaimana tercantum dalam

 pembukaan UUD 19!. 4leh sebab itu, setiap arga Indonesia harus mempelajari,

mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Untuk 

meningkatkan pemahaman #nda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca

 beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa berikut0

1. Muhamma' (amn.

Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan ila yang berarti sendi, atas,

dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian

Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah

laku yang penting dan baik.

2. N$t$neg$r$.

Pancasila adalah dasar +alsa+ah negara indonesia, sehingga dapat diambil

kesimpulan baha Pancasila merupakan dasar +alsa+ah dan ideologi negara yang

diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu,

lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara

Indonesia.

3. Ir. !$ekarn$.

Pancasila adalah isi jia bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad

lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan 'arat. Dengan demikian, Pancasila tidak 

saja +alsa+ah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni +alsa+ah bangsa Indonesia.

 "egara Indonesia adalah "egara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh

karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan "egara diatur dalam

suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka "egara dilaksanakan

 berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD "egara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi "egara, hak dan keajiban arga "egara, keadilan sosial, dan lainnya

diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar "egara. /al inilah yang dimaksud dengan

 pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

2.2 !truktur #etatanegaraan Re%u&lk In'$nesa

Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat

sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam

 pemerintahan untuk meujudkan suatu cita 5citanya.

Demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 19! mengakui adanyakebebasan dan persamaan hak juga mengakui perbedaan serta keanekaragaman

2

Page 3: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 3/27

mengingat Indonesia adalah 6'hineka *unggal Ika7. ecara +iloso+i baha Demokrasi

Indonesia mendasar pada rakyat.

ecara umun sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting

yaitu0

a3 $eterlibatan arga negara dalam pembuatan keputusan politik. b3 *ingkat persamaan tertentu diantara arga negara

c3 *ingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh rakyat.

d3 uatu sistem perakilan

e3 uatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

4leh karena itu di dalam kehidupan kenegaraaan yang menganut sistem demokrasi,

selalu menemukan adanya supra struktur dan in+ra struktur politik sebagai pendukung

tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep )ontesuiue maka supra struktur 

 politik meliputi lembaga legislati+, lembaga eksekuti+, dan lembaga yudikati+. Di

Indonesia di baah sistem UUD 19! lembaga-lembaga negara atau alat-alat

 perlengkapan negara adalah0

a3 )ajelis Permusyaaratan Rakyat

 b3 Dean Perakilan Rakyat

c3 Presiden

d3 )ahkamah #gung

e3 'adan Pemeriksa $euangan

#lat perlengkapan di atas juga dinyatakan sebagai supra struktur politik. #dapun in+ra

struktur politik suatu negara terdiri lima komponen sebagai berikut0

a3 Partai Politik  b3 8olongan $epentingan 2Interest 8roup3

c3 8olongan Penekan 2Preassure 8roup3

d3 #lat $omunikasi Politik 2)ass )edia3

e3 *okoh-tokoh Politik 

2.2.1Pem&agan #ekuasaan

'aha kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-

Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 19! adalah

sebagai berikut0

a.  Kekuasaan Eksekutif  didelegasikan kepada Presiden 2Pasal ayat 1 UUD 19!3

 b.  Kekuasaan Legislatif , didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD 2pasal !

ayat 1, pasal 19 dan pasal && UUD 19!3

c.  Kekuasaan Yudikatif , didelegasikan kepada )ahkamah #gung 2pasal & ayat 1 UUD

19!3

d.  Kekuasaan Inspektif   atau pengaasan didelegasikan kepada 'adan Pengaas

$euangan 2'P$3 dan Dean Perakilan Rakyat 2DPR3 2pasal &:# ayat 13

e. Dalam UUD 19! hasil amandemen tidak ada kekuasaan $onsulatati+, sebelum

UUD diamandemen kekuasaan tersebut dipegang oleh Dean Pertimbangan #gung

2DP#3

3

Page 4: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 4/27

2.2.2. !stem Pemerntahan Negara Menurut UUD 1)*+ Hasl Aman'emen

ebelum adanya amandemen terhadap UUD 19!, dikenal dengan *ujuh $unci

Pokok istem Pemerintahan "egara, namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami

suatu perubahan. 4leh karena itu, sebagai studi komparati+ sistem pemerintahan

negara menurut UUD 19! mengalami perubahan.

a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 2Rechstaat3

 "egara Indonesia berdasarkan atas hukum 2Rechstaat3, tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka 2)achstaat3, mengandung arti baha negara, termasuk di

dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam

melaksanakan tindakan apapun.

 b. istem $onstitusi

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi 2hukum dasar3, tidak bersi+at

absolut 2kekuasaan yang tidak terbatas3.istem ini memberikan penegasan baha cara pengendalian pemerintahan

dibatsai oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan

hukum lain merupakan produk konstitusional.

c. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping

)PR dan DPR 

'erdasarkan UUD 19! hasil amandemen &::&, Presiden penyelenggara

 pemerintahan tertinggi di samping )PR dan DPR, karena Preside dipilih

langsung oleh rakyat. UUD 19! pasal ;# ayat 1, jadi menurut UUD 19! ini

Presiden tidak lagi merupakan madataris )PR, melainkan dipilih oleh rakyat.

Presiden tidak bertanggungjaab kepada DPR.

d. )enteri "egara ialah pembantu Presiden, )enteri tidak bertanggung jaab

kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri-menteri

negara, pasal 1< ayat 1 2hasil amandemen3

e. $ekuasaan $epala "egara tak terbatas, meskipun $epala "egara tidak 

 bertanggungjaab kepada DPR, ia bukan 6diktaor7 artinya kekuasaan tidak 

terbatas. Di sini Presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris )PR, namun

demikian ia tidak membubarkan DPR atau )PR.

+. "egara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila

 bukan berdasarkan kekuasaan.

iri-ciri suatu negara hukum adalah,

1. Pengakuan adan perlindungan hak-gak asasi yang mengandung persamaan dalam

 bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

&. Perlindungan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekyuatan lain dan

tidak memihak 

(. =aminan kepastian hukum

4

Page 5: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 5/27

!U!UNAN LEMBA-A NE-ARA INDNE!IA

!EBELUM AMANDEMEN UUD 1)*+

!U!UNAN LEMBA-A NE-ARA INDNE!IA

!

E

!

U

D

A

H

AMANDEMEN UUD 1)*+

)acam-macam lembaga "egara 0

1. >ksekuti+2Presiden, akil dan menteri kabinet3 memiliki +ungsi pelaksana undang-

undang dalam menjalankan negara

&. ?egislati+2DPR3 memiliki +ungsi membuat undang-undang

(. udikati+2)#3 memiliki +ungsi memertahankan pelaksanaan undang-undang.

?embaga lainnya adalah )ajelis Permusyaaratan Rakyat2)PR3, $omisi

udisial2$3 dan )ahkamah $onstitusi2)$3. etelah amandemen tidak ada lagi Dean

Pertimbangan #gung dan diganti sebuah dean pertimbangan yang bertugas memberi

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

2.3. LEMBA-A NE-ARA !EBELUM AMANDEMEN UUD 1)*+

5

Page 6: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 6/27

2.3.1. MPR

ebelum dilakukan amandemen, )PR merupakan lembaga tertinggi negara

sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

@eenang 0

1. )embuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga

negara yang lain, termasuk penetapan 8aris-8aris 'esar /aluan "egara

yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PresidenA)andataris.

&. )emberikan penjelasan yang bersi+at pena+siran terhadap putusan-

 putusan )ajelis.

(. )enyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden @akil

Presiden.

. )eminta pertanggungjaaban dari PresidenA )andataris mengenai

 pelaksanaan 8aris-8aris 'esar /aluan "egara dan menilai pertanggungjaaban tersebut.

!. )encabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan

Presiden dalam masa jabatannya apabila PresidenAmandataris sungguh-

sungguh melanggar /aluan "egara danAatau Undang-Undang Dasar.

;. )engubah undang-Undang Dasar.

<. )enetapkan Peraturan *ata *ertib )ajelis.

B. )enetapkan Pimpinan )ajelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

9. )engambilAmemberi keputusan terhadap anggota yang melanggar 

sumpahAjanji anggota.

2.3.2. DPR 

Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih

oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali.

)eskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jaab kepada DPR.

@eenang 0

1. )emberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.

&. )emberikan persetujuan atas P>RPU.

(. )emberikan persetujuan atas #nggaran.

6

Page 7: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 7/27

. )eminta )PR untuk mengadakan sidang istimea guna meminta

 pertanggungjaaban presiden.

!. *idak disebutkan baha DPR berenang memilih anggota-anggota 'P$ 

dan tiga hakim pada )ahkamah $onstitusi.

2.3.3. PRE!IDEN

Presiden selain memegang kekuasaan eksekuti+ 2eCecutie poer3, juga

memegang kekuasaan legislatie 2legislatie poer3 dan kekuasaan yudikati+ 

2judicatie poer3. Presiden mempunyai hak prerogati+ yang sangat besar.

*idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai

 presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya,

sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.

@eenang 0

1. )engangkat dan memberhentikan anggota 'P$.&. )enetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2dalam

kegentingan yang memaksa3

(. )enetapkan Peraturan Pemerintah

. )engangkat dan memberhentikan menteri-menteri

2.3.*. MAH#AMAH A-UN-

$edudukan 0

$ekuasan kehakiman menurut UUD 19! sebelum amandemen dilakukan

oleh )ahkamah #gung dan lain-lain badan kehakiman 2Pasal & 2133.

$ekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang

 berpuncak pada )ahkamah #gung. ?embaga ini dalam tugasnya diakui

 bersi+at mandiri dalam arti tidak boleh diinterensi atau dipengaruhi oleh

cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekuti+.

@eenang 0

ebelum adanya amandemen, )ahkamah #gung berenang dalam kekuasaan

kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman

satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

2.3.+. BP#

Untuk memeriksa tanggung jaab tentang keuangan negara diadakan suatu

'adan Pemeriksa $euangan yang peraturannya ditetapkan dengan

undangundang. /asil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dean

Perakilan Rakyat7 Pasal &(

2.*. LEMBA-A NE-ARA !E!UDAH AMANDEMEN UUD 1)*+

7

Page 8: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 8/27

2.*.1. MPR 

#lat $elengkapan

a3 Pimpinan

Pimpinan )PR terdiri atas 1 2satu3 orang ketua yang berasal dari anggotaDPR dan 2empat3 orang akil ketua yang terdiri atas & 2dua3 orang

akil ketua berasal dari anggota DPR dan & 2dua3 orang akil ketua

 berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna )PR.

 "amun pada periode &:1 - &:19 pemilihan pimpinan )PR dilaksanakan

dengan mengajukan & paket yang di usung oleh dua koalisi besar 2$)P

dan $I/3 dengan struktur terdiri orang dari DPR dan 1 orang dari DPD.

$etua )PR RI periode &:1-&:19

Dr.2/3. /. Eulki+li /asan, .>., ).).

 b3 Panitia #d /oc

Panitia ad hoc )PR terdiri atas pimpinan )PR dan paling sedikit !F

2lima persen3 dari jumlah anggota dan paling banyak 1:F 2sepuluh

 persen3 dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR 

8

Page 9: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 9/27

dan unsur DPD secara proporsional dari setiap +raksi dan $elompok 

#nggota )PR.

etelah amandemen, )PR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara

yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti ?embaga

$epresidenan, DPR, DPD, 'P$, )#, dan )$.

@eenang0

1. )enghilangkan supremasi keenangannya

&. )enghilangkan keenangannya menetapkan 8'/"

(. )enghilangkan keenangannya mengangkat Presiden 2karena

 presiden dipilih secara langsung melalui pemilu3

. *etap berenang menetapkan dan mengubah UUD.

!. )elantik presiden danAatau akil presiden

;. )emberhentikan Presiden danAatau @akil Presiden dalam masa

 jabatannya<. )emilih @akil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh

Presiden dalam hal terjadi kekosongan @akil Presiden

B. )emilih Presiden dan @akil Presiden dari dua pasangan calon

Presiden dan @akil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan @akil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu

sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan @akil

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

keajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

9. )PR tidak lagi memiliki keenangan untuk menetapkan 8'/"

/ak-/ak )ajelis Permusyaaratan Rakyat 2)PR3

Dalam melaksanakan tugas dan eenangnya, anggota )PR mempunyai

hak. /ak-hak )PR adalah sebagai berikut0

1. )engajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD "RI *ahun 19!G

&. )enentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

(. )emilih dan dipilih. )embela diri

!. Imunitas

;. Protokoler 

<. $euangan dan administrasi

2.*.2. DPR

etelah amandemen, $edudukan DPR diperkuat sebagai lembaga

legislati+ dan +ungsi serta eenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran

DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan

 presiden, dan lain sebagainya.

9

Page 10: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 10/27

@eenang 0

1. )embentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama

&. )embahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang(. )enerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang

 berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam

 pembahasan

. )enetapkan #P'" bersama Presiden dengan memperhatikan

 pertimbangan DPD

!. )elaksanakan pengaasan terhadap pelaksanaan UU, #P'", serta

kebijakan pemerintah

#lat $elengkapan DPR 0

a3 Pimpinan DPR 

Pimpinan DPR terdiri atas 1 2satu3 orang ketua dan 2empat3 orang

akil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan

 perolehan kursi terbanyak di DPR. $etua DPR ialah anggota DPR 

yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 

 pertama di DPR. @akil $etua DPR ialah anggota DPR yang berasal

dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga,

keempat, dan kelima

*ugas pimpinan DPR0

a. )engadakan konsultasi dengan pimpinan +raksi apabila

dipandang perlu, dalam mengaasi pelaksanaan tugas dan

keajiban yang dilakukan oleh ekretaris =enderal dengan

dibantu oleh 'adan Urusan Rumah *anggaG

 b. )enyusun rencana anggaran DPR bersama 'UR* yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurnaG

c. )enyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR 

yang khusus diadakan untuk itu.

d. *ugas Pimpinan DPR di lingkungan eksternal DPR adalah0

e. )enjadi juru bicara DPRG

+. )engadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga

negara lainnya sesuai dengan keputusan DPRG

g. )eakili DPR dan alat kelengkapan DPR di pengadilan.

Pengaturan mengenai Pimpinan DPR termuat dalam Pasal &; sAd 1

*ata *ertib DPR tahun &::9

10

Page 11: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 11/27

 b3 'adan )usyaarah 2'#)U3

*ugas 'amus

*ugas-tugas 'amus di baah ini akan menunjukkan perannya yang

sangat sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk 

+ungsi legislasi dan pengaasan.

1. )enetapkan agenda DPR untuk 1 2satu3 tahun sidang, 1 2satu3

masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang,

 perkiraan aktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka aktu

 penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak 

mengurangi keenangan rapat paripurna untuk mengubahnya

&. )emberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam

menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan

tugas dan eenang DPRG

(. )eminta danAatau memberikan kesempatan kepada alat

kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan

keteranganApenjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-

masing

. )engatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal

undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR 

!. )enentukan penanganan suatu rancangan undangundang atau

 pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR 

;. )engusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi,

ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah

dibahas dalam konsultasi pada aal masa keanggotaan DPR 

<. )elaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna

kepada 'adan )usyaarah

Pengaturan tentang 'amus terdapat dalam Pasal & sAd B *ata *ertib

DPR tahun &::9

c3 $omisi

$omisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. /ampir seluruh

aktiitas yang berkaitan dengan +ungsi-+ungsi DPR, substansinya

dikerjakan di dalam $omisi.

*ugas $omisi

11

Page 12: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 12/27

*ugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah

mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan

 penyempurnaan rancangan undang-undang.

d3 'adan ?egislasi 2'#?>83

*ugas 'aleg

a. )enyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat

da+tar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta

alasannya untuk 1 2satu3 masa keanggotaan dan untuk setiap tahun

anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan

dari DPDG

 b. )engoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR 

dan PemerintahG

c. )enyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan

 program prioritas yang telah ditetapkanG

d. )elakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi,

gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang

tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRG

e. )emberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang

yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di

luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar 

rancangan undang-undang yang terda+tar dalam program legislasi

nasionalG

+. )elakukan pembahasan, pengubahan, danAatau penyempurnaan

rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh

'adan )usyaarahG

g. )engikuti perkembangan dan melakukan ealuasi terhadap

 pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui

koordinasi dengan komisi danAatau panitia khususG

h. )emberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan

undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh 'adan

)usyaarahG dan

i. )embuat laporan kinerja dan inentarisasi masalah di bidang

 perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk 

12

Page 13: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 13/27

dapat digunakan oleh 'adan ?egislasi pada masa keanggotaan

 berikutnya.

Pengaturan tentang 'aleg terdapat dalam Pasal !< - ;1 *ata *ertib

DPR tahun &::9

e. 'adan #nggaran

*ugas 'adan #nggaran

a. )embahas bersama Pemerintah yang diakili oleh menteri

untuk menentukan pokok-pokok kebijakan +iskal secara umum

dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap

kementerianAlembaga dalam menyusun usulan anggaranG

 b. )enetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan

mengacu pada usulan komisi terkaitG

c. )embahas rancangan undang-undang tentang #P'" bersama

Presiden yang dapat diakili oleh menteri dengan mengacu

 pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai

alokasi anggaran untuk +ungsi, program, dan kegiatan

kementerianAlembagaG

d. )elakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi

mengenai rencana kerja dan anggaran kementerianAlembagaG

e. )embahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan

dengan #P'"G dan

+. )embahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-

undang tentang pertanggungjaaban pelaksanaan #P'".

Pengaturan mengenai 'adan #nggaran ada dalam Pasal ;& 5 ;; *ata

*ertib DPR tahun &::9

+. 'adan #kuntabilitas $euangan "egara 2'#$"3

'#$" bertugas0

1. )elakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan

'P$ yang disampaikan kepada DPRG

&. )enyampaikan hasil penelaahan kepada komisiG

(. )enindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan

hasil pemeriksaan 'P$ atas permintaan komisiG dan

13

Page 14: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 14/27

. )emberikan masukan kepada 'P$ dalam hal rencana kerja

 pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian

dan kualitas laporan..

Pengaturan mengenai '#$" terdapat di dalam Pasal ;< sAd <&

*ata tertib DPR tahun &::9

g. 'adan Urusan Rumah *angga 2'UR*3

'UR* bertugas0

a. )enetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPRG

 b. )elakukan pengaasan terhadap ekretariat =enderal DPR 

dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR 

sebagaimana dimaksud dalam huru+ a, termasuk pelaksanaan

dan pengelolaan anggaran DPRG

c. )elakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat

kelengkapan )PR yang berhubungan dengan masalah

kerumahtanggaan DPR, DPD, dan )PR yang ditugaskan oleh

 pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat 'adan )usyaarahG

d. )enyampaikan hasil keputusan dan kebijakan 'UR* kepada

setiap anggota DPRG dan

e. )enyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR 

yang khusus diadakan untuk itu.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal B( sAd BB *ata *ertib

DPR tahun &::9

h. 'adan $erja ama #ntar-Parlemen 2'$#P3

'$#P bertugas0

1. )embina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara

lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk 

organisasi internasional yang menghimpun parlemen danAatau

anggota parlemen negara lainG

&. )enerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang

menjadi tamu DPRG

(. )engoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke

luar negeriG dan

14

Page 15: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 15/27

. )emberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang

masalah kerja sama antarparlemen..

Pengaturan mengenai '$#P dimuat dalam Pasal ;< - <B *ata

*ertib DPR tahun &::9

i. )ahakamah $ehormatan Dean 2)$D3

)$D dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang

 bersi+at tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan

dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perakilan rakyat.

)$D bertugas melakukan penyelidikan dan eri+ikasi terhadap

 pengaduan atas peristia yang diduga dilakukan oleh anggota DPR 

sebegai suatu pelanggaran karena 0

1. *idak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

 berhalangan tetap sebagai anggota DPR.

&. *idak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR 

sebagaimana dimaskud dalam undang-undang tentang

Pemilihan Umum.

(. )elanggar sumpahAjanji, kode etik, danAatau tidak 

melaksanakan sebagai anggota DPR.

. )elanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana

diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai 'adan $ehormatan terdapat dalam Pasal <9 sAd

B& *ata *ertib DPR 

 j. Panitia $husus 2P#"U3

*ugas Panitia $husus adalah melaksanakan tugas tertentu dalam

 jangka aktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Dalammelaksanakan tugasnya panitia khusus dapat melakukan rapat kerja,

rapat panitia kerja, rapat tim perumus, dan rapat tim sinkronisasi.

k. Panitia $erja 2P#"=#3 H *im

15

Page 16: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 16/27

Panja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh tiap alat

kelengkapan DPR untuk menge+isienkan kinerjanya. 4leh karena itu

segala hal yang berkaitan dengan pengaturan Panja- dari pembentukan,

 jenis tugas, mekanisme kerja, pengisian keanggotaan, masa kerja,

 pertanggung-jaaban, sampai dengan pembubarannya- ditetapkan oleh

alat kelengkapan yang membentuknya.

/ak-hak DPR adalah sebagai berikut0

a. /ak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada

 pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa,

dan bernegara. b. /ak #ngket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

 pelaksanaan suatu undang-undang danAatau kebijakan pemerintah

yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas

 pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. /ak )enyatakan Pendapat adalah hak DPR yang dilakukan untuk 

menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari

luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional

d. /ak 'udget adalah hak untuk mengesahkan R#P'" menjadi #P'"

e. /ak 'ertanya adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah

atau presiden yang dilakukan secara tertulis.

+. /ak Imunitas adalah hak yang tidak dapat digangu gugat di

 pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya

g. /ak Petisi yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta

 pertanyaan mengenai suatu masalah

h. /ak Inisiati+ yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan

undang-undang

i. /ak #mandemen yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu

rancangan udang-undang

16

Page 17: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 17/27

$etua DPR RI periode &:1-&:19

/. etya "oanto >

2.*.3. DPD

Dean Perakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari

 perakilan dari tiap proinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. =umlah

anggota DPD maksimal adalah 1A( jumlah anggota DPR dan banyaknya

anggota tiap proinsi tidak sama, maksimal orang. )asa jabatan sama

seperti DPR, lima tahun. #nggota DPD berdomisili di proinsinya dan berada

di Ibu $ota negara ketika diadakan sidang.

@eenang,

1. ?embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterakilan

kepentingan daerah dalam badan perakilan tingkat nasional setelah

ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai

anggota )PR.

&. $eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan "egara

Republik Indonesia.

(. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

. )empunyai keenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang

 berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain

yang berkait dengan kepentingan daerah.

17

Page 18: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 18/27

 #lat kelengkapan DPD 0

1. Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua akil ketua. elain

 bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD.

$etua0 Irman 8usman, Utusan umatera 'arat

&. $omite,

(. 'adan $ehormatan

. Panitia-panitia lain yang diperlukan.

$etua DPD periode &:1-&:19

/. Irman 8usman, .>., ).'.#.

2.*.*. PRE!IDEN

$edudukan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan

 berenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. )asa

 jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu

 periode.

@eenang 01. )emegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

&. Presiden tidak lagi mengangkat 'P$, tetapi diangkat oleh DPR dengan

memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.

(. )emegang kekuasaan yang tertinggi atas #ngkatan Darat, #ngkatan

?aut, dan #ngkatan Udara

. )engajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dean Perakilan

Rakyat 2DPR3. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian

 persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi

UU.

18

Page 19: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 19/27

!. )enetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2dalam

kegentingan yang memaksa3

;. )enetapkan Peraturan Pemerintah

<. )engangkat dan memberhentikan menteri-menteri

B. )enyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR 

9. )embuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 

1:. )enyatakan keadaan bahaya

/ak Presiden 0

/ak prerogati+ Presiden yaitu hak istimea yang dimiliki oleh Presiden

untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.

  Presiden RI periode &:1-&:19

Ir. /. =oko @idodo

19

Page 20: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 20/27

2.*.+. BP# 

'adan Pemeriksa $euangan atau disingkat dengan 'P$ adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki eenang

memeriksa pengelolaan dan tanggung jaab keuangan negara. P'$ masukdalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum

dalam UUD 19!. #nggota 'P$ dipilih oleh DPR dengan tetap

mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Dalam

 pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga

dimaksudkan untuk memiliki tugas dan eenang 'adan Pemeriksa

$euangan

*ugas dan eenang 'adan Pemeriksa $euangan berdasarkan UU Republik

Indonesia "omor 1! *ahun &::;

1. Dalam menjalankan tugasnya, 'P$ memiliki eenang untuk

menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan

 pemeriksaan. Penentuan aktu dan metode pemeriksaan serta

menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi eenang dari

'P$ tersebut.

&. emua data, in+ormasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan

 pengelolaan dan tanggung jaab keuangan negara hanya bersi+atsebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

(. 'P$ juga berenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD,

DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan

untuk menunjang si+at pekerjaan 'P$.

. 'P$ berenang memberi nasihatApendapat berkaitan dengan

 pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

 

$etua 'P$ periode &:1-&:19Dr. /arry #har #is, )#

20

Page 21: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 21/27

2.*./. #PU

)enurut $etentuan umum pasal 1 angka ( UU "4. 1& *ahun &::( di

tegaskan baha $PU adalah lembaga yang bersi+at "asional, *etap dan

)andiri untuk menyelenggarakan P>)I?U.

 *ugas dan eenang $omisi Pemilihan Umum 2$PU3 adalah 01. )erencenakan penyelenggarakan P>)I?U

&. )enetapkan Irganisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan

P>)I?U

(. )engkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan P>)I?U.

. )enetapkan peserta P>)I?U

!. )enetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dean

Perakilan Rakyat 2DPR3, Dean Perakilan Daerah 2DPD3, Dean

Perakilan Rakyat Daerah 2DPRD3 Proinsi dan Dean Perakilan

Rakyat Daerah 2DPRD3 kabupaten A kota

;. )enetapkan aktu , tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan

 pemungutan suara

<. )enetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota

Dean Perakilan Rakyat 2DPR3, Dean Perakilan Daerah 2DPD3,

Dean Perakilan Rakyat Daerah 2DPRD3 Proinsi dan Dean

Perakilan Rakyat Daerah 2DPRD3 kabupaten A kota

B. )elakukan >aluasi dan pelaporan pelaksanaan P>)I?U9. )elaksanakan tugas 5 tugas dan keenangan lain yang di atur dalam

Undang 5 Undang.

/ak $PU 0

menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap

daerah pemilihan dan merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan

Pemilihan Umum

21

Page 22: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 22/27

$etua $PU periode &:1&-&:1</usni $amil )anik, .P

2.*.0. BAN# !ENTRAL

'ank sentral di Indonesia dipegang oleh 'ank Indonesia. )enurut UU "o. &(

*ahun 1999 tentang 'ank Indonesia, 'ank Indonesia merupakan lembaga

negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-

 pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-

undang tersebut.

*ugas bank sentral 0

1. )enetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

&. )engatur dan menjaga system pembayaran

(. )engatur dan mengaasi bank. 'ank sentral berkeenangan untuk 

memberiAmencabut iin usaha bank, mengaasi bank secara langsung

maupun tidak langsung,

/ak 'ank entral 0

mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai

alat pembayaran yang sah di suatu negara.

22

Page 23: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 23/27

8ubernur 'ank Indonesia periode &:1(-&:1B

#gus D.@. )artoardojo

2.*.. MA

$edudukan 0 )# merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan

kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia 2pasal &

2&3 UUD 19! hasil amandemen 3. Dalam melaksanakan kekusaan

kehakiman , )# membaahi 'eberapa macam lingkungan peradilan, yaitu

 peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha

negara2 Pasal & 2&3 UUD 19! hasil amandemen3.

@eenang 0

1. Jungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

Undang-undang seperti $ejaksaan, $epolisian, #dokatAPengacara dan

lain-lain.

&. 'erenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

 perundang-undangan di baah Undang-Undang, dan mempunyai

eenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

(. )engajukan ( orang anggota /akim $onstitusi

. )emberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi

$etua )# periode &:1

Dr. /. ). /atta #li, ./, )./

2.*.). M# 

@eenang 0

1. 'erenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

 bersi+at +inal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

23

Page 24: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 24/27

Dasar, memutus sengketa keenangan lembaga negara yang

keenangannya diberikan oleh UUD 19!, memutus pembubaran partai

 politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

&. @ajib memberi putusan atas pendapat Dean Perakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danAatau @akil Presiden

menurut UUD 19!.

/ak )$ 0

1. 'erenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

 putusannya bersi+at +inal untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar,

&. memutus sengketa keenangan lembaga negara yang keenangannya

diberikan oleh UUD 19!,

(. memutus pembubaran partai politik,. memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum @ajib memberi

 putusan atas pendapat Dean Perakilan Rakyat mengenai dugaan

 pelanggaran oleh Presiden danAatau @akil Presiden menurut UUD

19!

$etua )$ periode &:1!-&:&:

Pro+. Dr. #rie+ /idayat ./., ).

 

2.*.1. #(

Pasal &# ayat 2(3 dan Pasal &' ayat 213 menegaskan baha calon hakim

agung diusulkan $omisi udisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

$eberadaan $omisi udisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Dari ketentuan ini baha jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang

24

Page 25: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 25/27

harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga

yang juga bersi+at mandiri. Dalam hubungannya dengan )#, tugas $ hanya

dikaitkan dengan +ungsi pengusulan pengangkatan /akim #gung, sedangkan

 pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim )$ tidak dikaitkan

dengan $.Demikian beberapa catatan mengenai tugas, +ungsi serta hubungan

antar lembaga.

$eajiban $omisi udisial 2$3 sebagai lembaga udikati+ sebagai berikut0

1. )engusulkan Pengangkatan /akim #gung

&. )elakukan penda+taran calon /akim #gung

(. )elakukan seleksi terhadap calon /akim #gung

. )enetapkan calon /akim #gung

!. )engajukan calon /akim #gung ke DPR 

;. )enjaga dan )enegakkan $ehormatan, $eluhuran )artabat erta Perilaku

/akim<. )enerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim

B. )elakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim

9. )embuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan

kepada )ahkamah #gung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan

DPR./ak-hak $omisi udisial 2$3 sebagai lembaga udikati+ tidak

mempunyai hak. 

$etua $ periode &:1(-&:1B

Dr. uparman )aruki, ./., ).i.

2.+. !stem #etatanegaraan Menurut Pan"asla

)enurut UUD 19!, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah

suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa indonesia, namun sistem ketatanegaraan

25

Page 26: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 26/27

Republik indonesia tidak terlepas dari ajaran *rias Politica )ontesuieu. #jaran trias

 politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu

?egislati+, >ksekuti+, dan udikati+ yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut

dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing

 badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling

meminta pertanggung jaaban.

#pabila ajaran trias politika diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas

Undang-undang Dasar 19! menganut ajaran tersbut, oleh karena memang dalam UUD

19! kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara tersebut

 pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.

hart Jlo di baah adalah perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum

amandemen UUD 19! dan setelah amandemen UUD19!. Perbedaan mendasarnyaadalah kedudukan )PR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

26

Page 27: Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

8/19/2019 Makalah PKN Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pkn-pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan 27/27

BAB III

PENUTUP

1.1. #E!IMPULAN

1. Indonesia adalah "egara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. 4leh karena itu,

dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan "egara diatur dalam sistem

 peraturan perundang-undangan. /al inilah yang dimaksud dengan pengertian

 pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.

&. etelah amandemen UUD 19! banyak perubahan terjadi, baik dalam struktur 

ketatanegaraan maupun perundang undangan di Indonesia.

(. istem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan

dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang

sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.

1.2. !ARAN

1. egala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia, apabila dilaksanakan menurut

nilai-nilai yang ada dalam pancasila, akan terbentuk masyarakat dan bangsa yang

 berkarakter baik 

&. ebaiknya pemerintah memperbaiki kebijakan tentang sistem ketatatanegaraan RI.

#gar peraturan tidak berdampak negati+ terhadap bangsa Indonesia. etidaknya sisa,

mahasisa, maupun masyarakat luas bisa mengenal dan melaksanakan serta

mematuhi peraturan tentang ketatanegaraan karena peraturan sangat penting untuk 

kesejahteraan bangsa Indonesia.


Top Related