Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 1
Materi 02.
Manajemen Pelaksanaan Kurikulum
A. Latar Belakang
Kualitas pendidikan di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor, satu di antaranya
tersedianya kurikulum sekolah yang disusun secara berkualitas berdasarkan
panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan oleh BSNP.
Kurikulum Sekolah merupakan ruhnya sekolah dalam menentukan arah pendidikan
untuk kemajuan sekolah di masa yang akan datang. Peranan kepala sekolah dalam
penyusunan kurikulum sekolah sangat diperlukan,terutama karena kepala sekolah
memiliki kompetensi manajerial. Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007
salah satu tugas pengawas sekolah adalah melakukan supervisi manajerial. Untuk
dapat melakukan kegiatan tersebut diperlukan kemampuan pengawas dalam
menguasai Manajemen Pelaksanaan Kurikulum. Pengawas Sekolah yang
menguasai Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Sekolah akan mampu membimbing
kepala sekolah dalam penyusuanan KTSP sesuai sasaran, bermutu, dan
berdampak pada para pendidik dalam penyusunan silabus dan RPP ,kemudian
berimbas pada peningkatan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan
menuju peningkatan kualitas siswa.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian
tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Bahasan materi kegiatan belajar mencakup peranan Pengawas Sekolah pada
penyusunan KTSP dan Penilaian Hasil Belajar.
B. Kompetensi
Setelah mengikuti diklat, calon pengawas sekolah mampu membimbing Kepala Sekolah / Tim Pengembang Kurikulum/Tim Pengembang Sekolah dalam:
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 2
1. Terampil mengelola kurikulum
2. Menetapkan sistem penilaian hasil belajar di sekolah
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi materi Manajemen Kurikulum dalam Diklat
Fungsional calon Pengawas Sekolah ini peserta diklat diharapkan dapat:
1. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2. Mengelola Penilaian Hasil Belajar
D. Ruang lingkup Materi dan Alokasi waktu
a. Ruang lingkup materi spesifik membahas hal-hal sebagai berikut:
1. Penyusunan KTSP meliputi:
a. Perumusan visi, misi, tujuan sekolah, dan contoh
b. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum
c. Muatan kurikulum KTSP
d. Muatan kurikulum 2006 maupun 2013
e. Pengaturan beban belajar
f. Penyusunan kalender akademik
2. Penilaian hasil belajar meliputi:
a. Pengertian
b. Fungsi penilaian
c. Tujuan penilaian
d. Prinsip penilaian
e. Lingkup penilaian
f. Instrumen penilaian
g. Mekanisme penilaian
h. Hasil belajar
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 3
b. Alokasi Waktu
No. Materi Diklat Alokasi
1. Penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)
3 JPL
2. Penilaian Hasil Belajar 2 JPL
E. Langkah-Langkah Pembelajaran
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP)
a. Pengantar Materi penyusunan dokumen KTSP ini akan membahas tentang komponen-
komponen KTSP menurut KTSP tahun 2006 dibandingkan dengan perubahan
yang ada pada kurikulum tahun 2013. Komponen yang harus disesuaikan dan
dikembangkan sesuai dengan perubahan kurikulum tahun 2013 adalah: 1) Visi,
misi, dan tujuan satuan pendidikan; 2) Muatan kurikulum nasional, daerah, dan
kekhasan satuan pendidikan; 3) Pengaturan beban belajar; 4) Kalender
pendidikan.
Pendahuluan Pengkondisian
Perkenalan dan Ice breaking
25 menit
PENYUSUNAN
KTSP
3 JPL
PENILAIAN
HASIL
BELAJAR
2 JPL
Penutup/
Refleksi
20 menit
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 4
Kegiatan ini mulai dengan refleksi melalui brainstorming penyusunan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Uraian Materi
1. Perumusan Visi, Misi, Tujuan Satuan Pendidikan, dan Contoh
Sekolah dengan Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013 perlu merumuskan
visi, misi, tujuan satuan pendidikan.
Rumusan visi satuan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik kurikulum.
Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan
pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan
pendidikan.
Perumusan visi tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis formal, yaitu
Undang-Undang Pendidikan dan sejumlah Peraturan Pemerintah, khususnya
tujuan pendidikan nasional sesuai dengan jenjang dan jenis sekolahnya serta
dengan profil sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Dengan kata lain, visi
sekolah/ madrasah harus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional,
tetapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang dilayani.
Rumusan pada tujuan pendidikan nasional boleh jadi sama, tetapi profil
sekolah/madrasah khususnya potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani
sekolah/madrasah bisa bervariasi dan tidak selalu sama. Oleh karena itu,
dimungkinkan setiap sekolah/madrasah memiliki rumusan visi yang berbeda
dengan sekolah/madrasah lain, asalkan tidak keluar dari koridor kebijakan
nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.
a. Penyusunan Visi
1) Pengertian
Visi merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau
rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam
membawa gerak langkah sekolah/madrasah menuju masa depan yang
lebih baik, sehingga eksistensi atau keberadaan sekolah/madrasah dapat
diakui oleh masyarakat. Visi merupakan gambaran tentang masa depan
(future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
Ini sejalan dengan pendapat Akdon (2006: 94) yang menyatakan bahwa
“Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 5
merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan
datang”
2) Rumusan Visi
Visi yang tepat bagi satuan pendidikan akan menjadi accelerator
(pemercepat) kegiatan instansi pemerintah bersangkutan, meliputi
perencanaan strategi, perencanaan kinerja tahunan, pengelolaan sumber
daya, pengembangan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi
pengukuran kinerja sekolah/madrasah tersebut.
3) Syarat perumusan visi
a) Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan
yang ingin diwujudkan.
b) Visi dapat memberikan arahan, mendorong warga sekolah untuk
menunjukkan kinerja yang baik.
c) Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan
d) Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang.
e) Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang
menarik.
f) Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.
4) Kriteria Visi
Rumusan Visi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut :
a) Rumusannya singkat, padat dan mudah diingat;
b) Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya;
c) Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang
yang membawa eksistensi/keberadaan suatu pendidikan;
d) Menarik bagi seluruh warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait
(stakeholders);
e) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
f) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan
strategis yang terdapat dalam suatu organisasi;
g) Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran
satuan pendidikan ikut berperan dalam pencapaiannya;
h) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh warga sekolah;
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 6
i) Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi
serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan
datang;
j) Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan
perkembangan/perubahan tugas dan fungsi.
5) Teknik Perumusan Visi
Visi satuan pendidikan dirumuskan dengan cara sebagai berikut :
Mereview (meninjau kembali) masalah yang dihadapi, baik internal
maupun eksternal dengan pendekatan analisis Strengths, Weakness,
Opportunities, dan Threats (SWOT); dengan cara menganalisis konteks
tentang kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh sekolah. Serta melihat
peluang dan ancaman yang terjadi di sekeliling sekolah/madrasah.
b. Penyusunan Misi
1) Pengertian
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan
sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu
tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang, berdasarkan masukan dari
seluruh warga sekolah.
2) Tujuan Perumusan Misi
Misi satuan pendidikan adalah pangkal dari perencanaan strategi suatu
satuan pendidikan. Misi satuan pendidikan akan menggiring penentuan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh satuan pendidikan, untuk
itu perlu dirumuskan secara cermat dan memungkinkan untuk dicapai
serta dapat diukur pencapaiannya. Perumusan misi satuan pendidikan
merupakan hal yang mendasar meskipun sulit, namun harus
diupayakan.
Perumusan dan penetapan misi satuan pendidikan harus secara
eksplisit menyatakan apa yang akan dicapai atau fungsi apa yang
dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mencapai tujuan satuan
pendidikan.
Penetapan misi sebagai pernyataan cita-cita satuan pendidikan dan
seluruh komponen yang terkait yang akan menjadi landasan kerja yang
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 7
harus diikuti oleh seluruh komponen sekolah guna mewujudkan tujuan
satuan pendidikan.
3) Kriteria Misi
Rumusan misi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut : a) Rumusannya sejalan dengan visi satuan pendidikan;
b) Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas;
c) Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus
dilaksanakan;
d) Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
e) Memungkinkan untuk perubahan/penyesuaian dengan perubahan
visi.
c. Tujuan Satuan Pendidikan 1) Pengertian
Tujuan satuan pendidikan adalah, gambaran tingkat kualitas yang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 (empat) tahun oleh
setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan/atau
keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Tujuan satuan pendidikan merupakan penjabaran dari pernyataan misi,
tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi
harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang (Akdon, 2006: 143). Tujuan juga berfungsi mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi, oleh karena itu tujuan harus dapat menyediakan
dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat
dijadikan indikator untuk menilai kinerja sekolahBeberapa kriteria
penyusunan tujuan sekolah antara lain :
a) mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan
karakteristik satuan pendidikan. Tujuan harus serasi dan
mengklarifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai satuan pendidikan.
b) Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi
memenuhi misi, program dan sub program sekolah/madrasah.
c) esensinya tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan,
atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 8
d) biasanya secara relatif berjangka panjang
e) menggambarkan hasil program
f) menggambarkan arah yang jelas dari sekolah/ madrasah.
g) menantang, namun realistik dan dapat dicapai.
h) Penjabaran dari visi dan misi ke tujuan dan sasaran dapat
digambarkan seperti berikut ini.
Gambar 3
Kaitan Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran
d. Contoh Visi Sekolah
a. Sekolah yang terletak di kota besar, peserta didiknya berasal dari keluarga mampu, berpendidikan tinggi, yang memiliki harapan anaknya menjadi orang hebat, lulusannya melanjutkan ke sekolah favorit yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya:
UNGGUL DALAM PRESTASI, BERAKHLAQUL,
KARIMAH, TERAMPIL DAN MANDIRI
b. Sekolah yang terletak di daerah pedesaan yang umumnya tidak maju dari sekolah perkotaan dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke sekolah favorit atau berprestasi, dapat merumuskan visinya:
TERDIDIK, TERAMPIL, DAN MANDIRI BERDASARKAN IMAN TAQWA
c. Sekolah yang terletak di pinggiran kota (urban) yang umumnya tingkat
kemajuannya menengah dibanding sekolah di perkotaan atau pedesaan, masyarakatnya pekerja, perilaku moral rendah, dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya BERAKHLAQULKARIMAH, MANDIRI, DAN TERAMPIL BERDASARKAN IMTAQ.
Ketiga contoh visi tersebut, sama-sama benar sepanjang dalam koridor tujuan
pendidikan nasional, sesuai dengan tujuan dari setiap jenjang sesuai dengan
peraturan pemerintah.
Visi yang pada umumnya dirumuskan dalam kalimat yang filosofi seperti contoh
di atas seringkali memiliki aneka tafsir, setiap orang dapat menafsirkan secara
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 9
berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam implementasinya.
Bahkan jika terjadi penggantian pimpinan sekolah maka kepala sekolah yang
baru tidak jarang memberi tafsir yang berbeda kepada kepala sekolah
sebelumnya. Oleh karena itu agar tidak memberikan tafsir yang berbeda, visi
sebaiknya diberi penjelasan berupa indikator-indikator visi.
Perhatikan contoh penjelasan indikator-indikator visi di bawah ini.
”Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa” dapat dijabarkan
sebagai berikut:
Contoh Visi
VISI INDIKATOR Unggul dalam prestasi � Unggul dalam memperoleh UASBN atau UN
� Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya
� Unggul dalam karya ilmiah remaja � Unggul dalam lomba kreativitas � Unggul dalam lomba kesenian � Unggul dalam lomba olah raga � Unggul dalam keterampilan (mengoprasikan Komputer
dan internet, Public Speaker) Beriman dan bertaqwa � Unggul dalam disiplin
� Unggul dalam aktvitas keagamaan � Unggul dalam kepedulian sosial
Contoh Misi Sekolah
Misi Indikator (misi)
Mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa di era global
� Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
� Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
� Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dapat dikembangkan secara optimal.
� Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
� Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.
Contoh Tujuan Sekolah
Rumusan Tujuan Indikator (Tujuan)
Menghasilkan lulusan � Pada tahun 2014 rata-rata UASBN mencapai nilai
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 10
Rumusan Tujuan Indikator (Tujuan)
yang kompetitif dan berbudaya
minimal 7,00. � Pada tahun 2014 proporsi lulusan yang melanjutkan ke
sekolah unggul minimal 40% � Pada tahun 2015 memiliki tim kesenian yang tampil
pada acara setingkat propinsi.
2) Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kurikulum
Dalam pelaksanaan kurikulum 2006 di setiap satuan pendidikan
menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi
peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.
Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang
bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya
secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a)
belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b)
belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu
melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama
dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan
menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,
dan menyenangkan.
c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan
yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan
potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap
memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang
berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan
hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing
ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah
membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan
teladan).
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 11
e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan
multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip
alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di
masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan
sumber belajar, contoh dan teladan).
f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan
budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan
muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran,
muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam
keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai
antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan
3. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Muatan KTSP pada kurikulum 2006 terdiri atas mata pelajaran, muatan lokal
dan pengembangan diri. Muatan KTSP diwujudkan dalam struktur kurikulum
satuan pendidikan dan penjelasannya berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang
Standar isi pada Bab II berisi:
a. Struktur Kurikulum SD/MI
1) Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan
pengembangan diri
2) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA
Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
3) Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan
tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui
pendekatan mata pelajaran.
4) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan.
5) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 12
6) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38
minggu.
b. Struktur Kurikulum SMP/MTs
1) Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan
pengembangan diri.
2) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan “IPA
Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
3) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan.
4) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
5) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38
minggu.
c. Struktur Kurikulum SMA/MA
1) Kurikulum SMA/MA Kelas X
a). Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan
lokal, dan pengembangan diri.
b). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan.
c). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
d). Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-
38 minggu.
2). Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII
a). Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS,
Program Bahasa, dan Program Keagamaan terdiri atas 13 mata
pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 13
b). Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan.
c). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
d). Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-
38 minggu.
d. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan
Struktur kurikulum Pendidikan kejuruan dijelaskan sebagai berikut.
1) Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajaran dibagi ke
dalam tiga kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif.
Kelompok normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap
yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa
Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni
Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris,
Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi,
dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata
pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan
Kompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalah mata
pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan program
keahlian, dan dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau alternatif
lain.
2) Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi
Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk
memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja.
3) Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar
kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap
mata pelajaran.
4) Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem
ganda.
5) Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 14
6) Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka,
praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri
ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu.
7) Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 38 minggu
dalam satu tahun pelajaran.
8) Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, maksimum
empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian.
4. Muatan Kurikulum 2013
Muatan KTSP pada kurikulum 2013 terdiri atas Muatan Nasional, Muatan
Lokal, Dan Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan
a. Muatan nasional
Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
1) untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum SD/MI;
2) untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum SMP/MTs;
3) untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum SMA/MA;
4) untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum SMK/MAK.
b. Muatan lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah,
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan
ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh
satuan pendidikan.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 15
Muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi atau
kab/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat
berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan
daerah tempat tinggalnya yang menjadi:
1) bagian mata pelajaran kelompok B; dan/atau
2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata
pelajaran muatan lokal bila pengintegrasian tidak dapat dilakukan.
c. Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan
Muatan kekhasan pada satuan pendidikan berupa bahan kajian dan
pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan
yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
Peran kepala sekolah dalam menyusun dan mengelola muatan kekhasan
sekolah dengan memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah
dan Kepala Sekolah sebagai pembina atau narasumber. Bahan kajian yang
bisa dijadikan kekhasan sekolah misalnya: keterampilan berbahasa asing,
program komputer, seni budaya, dan keterampilan/kompetensi yang
sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri. Hal ini dimulai dengan
mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah agar benar-benar
sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah, serta
kepentingan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
5. Pengaturan Beban Belajar pada Kurikulum 2013
Untuk mencapai tujuan satuan pendidikan diperlukan pengaturan beban
belajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, muatan
pembelajaran, kecepatan belajar dan jenjang pendidikannya. Beban belajar
dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.
a. Sistem Paket
Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur
kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu
untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap
dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket berdasarkan
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 16
Permendikbud No 57, 58, 59 dan 60 tahun 2014 terdiri atas pembelajaran
tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
1) Beban belajar tatap muka
Merupakan keseluruhan kegiatan interaksi pembelajaran yang terjadi di
sekolah antara pendidik - peserta didik dan harus diikuti oleh peserta
didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.
Adapun beban belajar tatap muka pada setiap jenjang berbeda sesuai
dengan karakteristik perkembangan usia peserta didik dan muatan
pembelajaran yang dipelajarinya. Adapun beban belajar tatap muka
setiap jenjang satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
a) Beban Belajar Sistem Paket Sekolah Dasar
(1) Beban belajar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan
dalam jam pembelajaran per minggu.
(2) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran.
(3) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran.
(4) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran.
(5) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam
pembelajaran.
(6) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
(7) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester
paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
(8) Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18
minggu dan paling banyak 20 minggu.
(9) Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14
minggu dan paling banyak 16 minggu.
(10) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu
dan paling banyak 40 minggu.
b) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama
(1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu.
(2) Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 38 jam
pembelajaran.
(3) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 17
(4) Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester
paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
(5) Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18
minggu dan paling banyak 20 minggu.
(6) Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14
minggu dan paling banyak 16 minggu.
(7) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu
dan paling banyak 40 minggu.
c) Beban Belajar Sekolah Menengah Atas
(1) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu.
(2) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran.
(3) Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 44 jam
pembelajaran.
(4) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
(5) Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling
sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
(6) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18
minggu dan paling banyak 20 minggu.
(7) Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14
minggu dan paling banyak 16 minggu.
(8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu
dan paling banyak 40 minggu
d) Beban Belajar Sekolah Menengah Kejuruan
(1) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah
Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban
belajar satu minggu Kelas X, XI, dan XII adalah 48 jam
pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45
menit.
(2) Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling
sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
(3) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18
minggu dan paling banyak 20 minggu.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 18
(4) Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14
minggu dan paling banyak 16 minggu.
(5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36
minggu dan paling banyak 40 minggu.
(6) Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur: (i) 2 (dua)
jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka,
dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara
dengan 2 (dua) jam tatap muka.
2) Beban Belajar Penugasan Terstruktur dan Mandiri Sistem Paket
Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan
pendidikan dengan sistem paket menggunakan proporsi terhadap tatap
muka antara 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%-
60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata
pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut
mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam
mencapai kompetensi.
Di luar pengaturan yang telah di uraikan di atas, satuan pendidikan
dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan
belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan
faktor lain yang dianggap penting. Konsekuensi penambahan beban
belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan
pendidikan yang bersangkutan.
b. Sistem Kredit Semester
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program
pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan
mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban
belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit
semester (SKS), dengan beban belajar 1 (satu) SKS terdiri atas 1 (satu)
jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1
(satu) jam kegiatan mandiri.
1) Prinsip-Prinsip Penggunaan Beban Belajar Sistem SKS
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 19
Penyelenggaraan SKS di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mengacu
pada prinsip sebagai berikut:
a) Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran
yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya.
b) Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat
mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar
yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
c) Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam
belajar secara mandiri.
d) Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar
dengan lebih fleksibel.
e) Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih kelompok
peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran
sesuai dengan potensinya.
f) Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah
menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat
dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit).
g) Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai
secara teknis dan administratif.
h) Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi
kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang
mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
i) Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya.
2) Persyaratan penyelenggaraan adalah satuan pendidikan SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dapat menyelenggarakan SKS.
3) Unsur-Unsur Beban Belajar SKS
Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam SKS.
Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka,
satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri, yang
pengertiannya sebagai berikut:
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 20
a) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
b) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang
oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian
penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
c) Kegiatan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang
oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu
penyelesaiannya diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan
dengan pendidik.
4) Cara Menentukan Beban Belajar Pada SKS
Penetapan beban belajar SKS untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
ditetapkan sebagai berikut:
a) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMP/MTs
berlangsung selama 40 menit;
b) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMA/MA
berlangsung selama 45 menit;
c) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMK/MAK
berlangsung selama 45 menit
d) Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi
peserta didik pada SMP/MTs maksimum 50% dari jumlah waktu
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
e) Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi
peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah
waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
5) Penetapan Beban Belajar SKS untuk SMP/MTs
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 21
Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS yaitu dengan formula sebagai berikut :
SKS = = 2 jam pembelajaran
Dengan demikian, beban belajar SKS untuk SMP/MTs dengan mengacu
pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran
dengan beban belajar 1 SKS pada sistem SKS sama dengan beban
belajar 2 jam pembelajaran pada Sistem Paket.
6) Penetapan Beban Belajar SKS untuk SMA/MA/SMK/MAK
Tabel 2. Penetapan beban belajar SKS di SMA/MA/SMK/MAK Berdasarkan pada sistem paket
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menetapkan
beban belajar 1 SKS adalah dengan formula sebagai berikut:
Dengan demikian, beban belajar SKS untuk SMA/MA/ SMK/MAK dengan
mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 22
pembelajaran dengan beban belajar 1 SKS pada SKS sama dengan beban
belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket
7) Beban Belajar Minimal Sistem Kredit Semester
Agar proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang
menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu
ditetapkan batas minimal beban belajar SKS sebagai berikut:
a) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu
minimal 114 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4
semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).
b) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu
minimal 130 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4
semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).
c) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMK/MAK yaitu
minimal 144 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4
semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).
(1) Komposisi Beban Belajar
Komposisi beban belajar di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut: (a) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMP/MTs terdiri
atas kelompok A dan B .
(b) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMA/MA terdiri
atas kelompok A , B , dan salah satu dari kelompok C
(peminatan), serta lintas minat dan/atau pendalaman minat.
(c) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMK/MAK terdiri
atas kelompok A , B , C1 (kelompok mata pelajaran bidang
keahlian), C2 (kelompok mata pelajaran dasar program
keahlian), dan salah satu dari C3 (kelompok mata pelajaran
paket keahlian).
(2) Kriteria Pengambilan Beban Belajar
Kriteria yang digunakan dalam pengambilan beban belajar adalah
sebagai berikut:
(a) Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan
untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 23
(b) Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh
Pembimbing Akademik.
(3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi
peserta didik yaitu:
(a) pengambilan beban belajar (jumlah SKS) pada semester 1
sesuai dengan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan
sebelumnya atau hasil tes seleksi masuk dan/atau
penempatan peserta didik baru;
(b) pengambilan beban belajar (jumlah SKS) semester berikutnya
ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh
pada semester sebelumnya.
(c) Peserta didik wajib menyelesaikan mata pelajaran yang
tertuang dalam Struktur Kurikulum.
(d) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran
secara tuntas dengan prinsip ”on and off”, yaitu suatu mata
pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan
mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap
semester.
6. Penyusunan Kalender Pendidikan
a. Alokasi waktu
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan
dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender
pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta
didik selama satu tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajajaran
efektif, dan hari libur yang mencakup:
1) Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran
pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
2) Pengaturan waktu belajar efektif, yang meliputi:
a) Minggu efektif belajar, adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran
untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sekolah
dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan
keadaan dan kebutuhan.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 24
b) Waktu pembelajaran efektif, adalah jumlah jam pelajaran setiap miggu
yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran
termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang
dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah
3) Pengaturan Waktu Libur
Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan
pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Penetapan waktu libur
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari
libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda
tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari
libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan
hari libur khusus.
Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan
NO KEGIATAN ALOKASI WAKTU
KETERANGAN
1. Minggu efektif belajar reguler setiap tahun (Kelas I-V, VII-VIII, X-XI)
Minimal 36 minggu
Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2. Minggu efektif semester ganjil tahun trakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX, dan XII)
Minimal 18 minggu
3. Minggu efektif semester genap tahun trakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX, dan XII)
Minimal 14 minggu
4. Jeda tengah semester Maksimal 2 minggu
Satu minggu setiap semester
5. Jeda antar semester Maksimal 2 minggu
Antara semester I dan II
6. Libur akhir tahun ajaran Maksimal 3 minggu
Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir & awal tahun ajaran
7. Hari libur keagamaan Maksimal 4 minggu
Daerah khusus yg memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8. Hari libur umum/ nasional
Maksimal 2 minggu
Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 25
NO KEGIATAN ALOKASI WAKTU
KETERANGAN
9. Hari libur khusus Maksimal 1 minggu
Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
10. Kegiatan khusus satuan pendidikan
Maksimal 3 minggu
Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
b. Manfaat kalender pendidikan
1) Bagi sekolah
a) Sebagai dasar dalam merancang program sekolah untuk satu tahun
pelajaran, baik yang berhubungan dengan manajerial maupun
akademik
b) Sekolah dapat merumuskan pengaturan waktu untuk kegiatan
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran
c) Dapat merancang jumlah hari dan minggu efektif dalam satu tahun
pelajaran yang sedang berjalan
d) Dapat mengetahui jumlah hari libur dalam satu tahun pelajaran, baik
libur keagamaan maupun libur umum.
2) Bagi guru
Sebagai pedoman dalam menyusun program dan rencana pembelajaran
selama satu tahun pelajaran, sesuai dengan jumlah minggu dan hari
efektif kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
c. Langkah dalam penyusunan kalender pendidikan
1) Menyiapkan kalender umum untuk mengetahui jumlah minggu, jumlah
minggu efektif, jumlah hari libur, mengacu pada kalender pendidikan yang
dikeluarkan oleh dinas pendidikan ataupun yayasan penyelenggara
pendidikan.
2) Mengkaji jumlah jam mata pelajaran pada setiap minggu sesuai dengan
jenjang pendidikan (Permendikbud No. 57 untuk SD, Permendikbud No.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 26
58 untuk SMP, Permendikbud No. 59 untuk SMA dan Permendikbud No.
60 untuk SMK).
3) Mengidentifikasi kegiatan akademik tahun sebelumnya sebagai bahan
perbandingan untuk tahun pelajaran yang akan berjalan.
4) Menghitung jumlah minggu efektif, merancang waktu kegiatan
pembelajaran, merancang waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, terdiri
dari : Ulangan tengah semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Nasional
(UN), Ujian sekolah.
5) Merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 27
C. Latihan
PENTINGNYA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
1. Mengapa KTSP itu penting? Tuliskan jawaban disertai contoh konkrit pada sekolah Saudara.
2. Apa manfaat KTSP bagi sekolah Saudara? Apa saja kriteria yang dapat
dipertimbangkan untuk menilai sebuah KTSP itu baik?
3. Apa yang terjadi jika suatu sekolah dikelola tanpa memiliki KTSP?
LK. 02. 01
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 28
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KTSP
1. Siapa yang seharusnya menyusun dan mengelola KTSP? 2. Bagaimana bentuk kegiatan penyusunan KTSP?
LK. 02.02
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 29
KAJIAN VISI SEKOLAH
1. Apa pendapat Saudara tentang visi sekolah tersebut di atas?
2. Tuliskan kelebihan dan kekurangan visi sekolah tersebut? 3. Menurut Saudara, bagaimana penyempurnaan visi di atas yang tepat?
LK. 02.03
“MENJADI LEMBAGA TERPADU YANG MAMPU MEWUJUDKAN
LULUSAN YANG BERKUALITAS, BERKAPASITAS GLOBAL DAN
BERKEPRIBADIAN”
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 30
4. Bagaimana merumuskan pencapaian indikator dari visi yang telah Saudara sempurnakan?
5. Bagaimana perumusan misi dan tujuan dari visi yang telah Saudara sempurnakan tersebut?
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 31
PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
1. Jelaskan komponen-komponen yang harus ada pada pengembangan mata pelajaran Muatan Lokal!
2. Bagaimana cara mengembangkan mata pelajaran Muatan Lokal?
LK. 02.04
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 32
KAJIAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Komponen KTSP Kesesuaian dengan
konsep*
Keterlaksanaan dan kesesuaian dengan
kondisi sekolah/madrasah **
Usulan Perbaikan
*diisi dengan:
√ bila komponen sesuai dengan konsep dan kebijakan KTSP secara substantif. X bila komponen tidak sesuai dengan konsepdan kebijakan KTSP secara substantif.
— bila komponen tidak ada dalam dokumen. **diisi dengan:
√ bila komponen dapat diterapkan di sekolah/madrasah karena sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah.
X bila komponen tidak dapat diterapkan di sekolah/madrasah karena kurang sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah.
— bila komponen tidak ada dalam dokumen.
LK. 02.05
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 33
d) Rangkuman
1. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: (i)
perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap
mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah;
penyiapan dan penyusunan draf; reviu, revisi, dan finalisasi; pemantapan
dan penilaian; serta pengesahan.
2. Prinsip penyusunan KTSP meliputi, 1. Peningkatan Iman, Takwa, dan
Akhlak Mulia; 2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan; 3. Peningkatan
Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan
Kemampuan Peserta Didik; 4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah
dan Lingkungan; 5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional ; 6
tuntutan dunia kerja; 7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Seni; 8. Agama; 9. Dinamika perkembangan global 10. Persatuan nasional
dan nilai-nilaia kebangsaan; 11. kondisi sosial budaya masyarakat
setempat; 12. Kesetaraan gender; 13. karakteristik Satuan Pendidikan
3. Komponen KTSP, terdri dari : visi,misi dan tujuan pendidikan satuan
pendidikan; muatan Kurikulum satuan pendidikan (muatan Kurikulum pada
tingkat nasional, tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan);
Pengaturan Beban Belajar, dan Kalender Pendidikan
4. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan.
Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui
rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan. Tujuan
pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan
karakteristik satuan pendidikan. Oleh karena itu perumusannya harus
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 34
e) REFLEKSI
Setelah kegiatan pembelajaran 1, lakukanlah refleksi dengan
menjawab pertanyaan berikut ini.
1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah
mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu sebagai
pengawas sekolah?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak/Ibu lakukan
setelah kegiatan ini?
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 35
KEGIATAN PEMBELAJARAN: 2
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Pengantar
Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai Kompetensi Dasar yang
dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian dilakukan untuk
mengukur dan menilai tingkat pencapaian Kompetensi Dasar. Penilaian juga
digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran,
sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses
pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu proses pembelajaran yang baik
perlu didukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana, dan berkesinambungan.
Penilaian pada Kurikulum 2006 terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan psikomotor.
Penilaian Kognitf lebih dominan dibanding dengan affektif dan psikomotor. Hal itu
dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek
afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan
sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru
agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan
sumber lain yang relevan. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan
kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang
baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan
dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain
yang relevan.
Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas, maka
penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses yakni pada aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap
terlaksananya penilaian tersebut.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 36
Tugas kepala sekolah dalam manajemen implementasi kurikulum 2006 dan 2013,
salah satunya adalah mengelola penilaian hasil belajar di sekolah sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2015.
B. Uraian Materi
Pada materi Penilaian Hasil belajar ini diuraikan tentang Pengertian, Fungsi
penilaian, Tujuan penilaian, Prinsip penilaian, Lingkup penilaian, Instrumen
penilaian, Mekanisme penilaian, dan Hasil belajar
1. Pengertian
a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data
tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek
pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan
sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan
perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
b. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan
informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek
pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan
sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.
c. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar
Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB),
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
d. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun.
e. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar
dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
f. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria
ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu
pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 37
peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan.
2. Fungsi Penilaian
a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk:
1) memantau kemajuan belajar
2) memantau hasil belajar
3) mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan
b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi
formatif dan sumatif dalam penilaian
3. Tujuan Penilaian
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:
a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat
penguasaan kompetensi; dan
d. memperbaiki proses pembelajaran.
4. Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan
kemampuan yang diukur;
b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,
budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup
semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian
yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 38
g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
mengikuti langkah-langkah baku;
h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian
kompetensi yang ditetapkan; dan
i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi
teknik, prosedur, maupun hasilnya.
5. Lingkup Penilaian
a. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek
pengetahuan, dan aspek keterampilan.
b. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek
pengetahuan dan aspek keterampilan.
6. Instrumen Penilaian
a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen
penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok,
dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik.
b. Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk
Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan
substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik
7. Mekanisme Penilaian
a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:
1) perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat
penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
2) penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses,
kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan
pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar;
3) penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai
sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali
kelas atau guru kelas;
4) hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk
predikat atau deskripsi;
5) penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 39
penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
6) penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek,
portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
7) hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik
disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan peserta didik
yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
b. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi:
1) menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan;
2) KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan
Pendidikan;
3) penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan Ujian
Sekolah/Madrasah;
4) Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir
tahun;
5) hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi;
6) hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk
nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran;
7) laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun
ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik
dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan
8) kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat
dewan guru.
8. Hasil Belajar
a. hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk
menentukan kenaikan kelas peserta didik.
b. peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling
sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan
belum tuntas dan/atau sikap belum baik.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 40
C. LATIHAN
Diskusikan kasus berikut, gunakan LK. 02. 06
Kasus
Seorang kepala sekolah telah menetapkan sistem penilaian di sekolahnya. Sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP). Kebijakan tersebut telah tercantum dalam dokumen KTSP. Semua guru telah diberitahu tentang kebijakan tersebut.
Pada saat penyampaian laporan hasil pendidikan (rapor) setiap kelas mengundang orangtua peserta didik. Seperti biasa orangtua peserta didik menanyakan peringkat anaknya di kelas. Karena desakan tersebut akhirnya guru membuat peringkat yang ditulis di papan tulis.
Sebagai pengawas sekolah, apa yang anda lakukan menghadapi situasi tersebut sehubungan sistem penilaian yang telah ditetapkan?
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 41
SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH
Amati kasus tersebut! Sebagai calon pengawas sekolah, apa yang anda lakukan menghadapi situasi tersebut sehubungan sistem penilaian yang telah ditetapkan? Berikan pendapat anda terkait sistem penilaian yang telah ditetapkan.
LK. 02.07
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 42
Jelaskan tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan
pendidikan.
LK. 02.08
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 43
Jelaskan tentang sistem penilaian hasil belajar sesuai Buku Panduan
Panilaian SD,SMP,SMA dan SMK yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015!
LK. 02. 09
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 44
D. Rangkuman
1. Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh Pendidik dan Santuan Pendidikan.
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan
informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap,
aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana
dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan
perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Penilaian
Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dilakukan secara terencana dan
sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian
Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan
sumatif dalam penilaian. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap
adalah observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal.Penilaian
pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan.Penilaian
Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio
2. Mekanisme Penilaian:
Mekanisme Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh Pendidik dan Satuan
Pendidikan. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mekanismenya meliputi 7
aspek, sedangkan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
mekanismenya meliputi 8 aspek.
Penilaian Acuan Kriteria (PAK), Penilaian Acuan Kriteria adalah penilaian yang
dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria
yang telah dibuat terlebih dahulu. PAK berasumsi bahwa hampir semua orang
bisa belajar apa saja namun membutuhkan waktu yang berbeda. Konsekuensi
dari acuan ini adalah adanya kegiatan remedial.
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 45
b. REFLEKSI
.Setelah kegiatan pembelajaran 2, lakukanlah refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini.
1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah
mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu sebagai
pengawas sekolah?
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 46
DAFTAR PUSTAKA
Ana Ratna Wulan (2013). Penilaian Proses dan Hasil Belajar Kurikulum 2013. Bahan Paparan: Disajikan dalam workshop pembahasan dan finalisasi naskah pendukung pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMA, Kemdikbud,22 Agustus, 2013
BSNP.(2007). Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. http://ardanayudhistira.blogspot.com/2012/02/pengertian-fungsi-dan-tujuan-penilaian.html (diunduh 10 Januari 2014
Depdiknas;2008 Pedoman Penilaian dan Rapor Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK: Peminatan (2013).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Penilaian Autentik Pada Proses dan Hasil Belajar (2013). Hand out 2.3.1 Pelatihan Instruktur Nasional Implementasi Kurikulum 2013.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendikan Dasar dan Menengah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Dasar
tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah
Menengah Pertama tahun 2015
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 47
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Menengah Atas tahun 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah
Menengah Kejuruan tahun 2015
Oemar Hamalik. (2002). Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo
Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum 48