Masalah
Penegakan Disiplin Praktik Kedokteran
Dody Firmanda
Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI)
64
57
38 39
y = -9.4x + 73
R² = 0.868
0
10
20
30
40
50
60
70
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Jumlah Pengaduan 2013 - 2017
N = 198
Rerata = 50
95% CI = 36 - 63
2017 (12 Mei 2017)
Kasus Baru : 19
5 Terbanyak (2013) 1. Jkt : 25 2. Jabar: 10 3. Sumut: 8 4. Jatim : 4 5. Riau, Banten,
Jateng, Kalsel : 2
5 Terbanyak (2014) 1. Jkt : 24 2. Jabar: 9 3. Sumut: 7 4. Sulteng: 4 5. Bali : 3
2015 1. Jkt : 11 2. Jabar: 11 3. Jatim: 4 4. NAD, Sumut,
Banten, Jateng, Jatim: 2
5. Sumsel, DIY, Kalteng, NTT: 1
2016: 1. Jkt : 15 2. Jabar: 7 3. Sumut, Riau, Banten,
Jateng, Bali: 2 4. Bengkulu, Jatim,
Kaltim, Kalsel, NTT, Ambon: 1
1. Jkt : 6 2. Jabar : 4 3. Banten : 2 4. NAD, Riau, Sumbar, Sumsel,
Lampung, DIY, Kalsel : 1
RS : 56 (87,5%)
Fasyankes
RS : 56 (98,2)%)
RS : 36 (94,7%)
RS : 27 (69,2%)
Tempat Kejadian: RUMAH SAKIT
Rerata : 87,4%
2016 n = 28
2015
n = 38
2013 n = 64
2014 n =28
UK
32 hari
15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016)
n = 5
n = 7
n = 17
ETIKA KODEKI
UU 29/2004
LNRI 24/116
DISIPLIN HUKUM A. PIDANA
1. UMUM
2. KHUSUS
B. PERDATA
MKEK
MKDKI
PENGADILAN
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang
Pidana: KUHAP KUHP
UU 36/2009 UU No. 8/1999 UU No. 15/2002
Perdata: KUHA Perdata KUH Perdata
Disiplin Kedokteran
UU 29/2004 MKDKI
Etika KODEKI MKEK
Yang Perlu Diperhatikan:
Tingkat RS:
Komite Medik
Perlidungan Hukum Dokter:
UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 ayat a dan
penjelasannya: dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak
memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan :
1. standar profesi dan
2. standar prosedur operasional
Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 54
ayat a: perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan :
1. standar profesi
2. standar pelayanan profesi
3. standar prosedur operasional
Undang Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 24 harus
memenuhi ketentuan:
1. Kode Etik Kedokteran
2. Standar profesi
3. Hak pengguna layanan kesehatan
4. Standar pelayanan
5. Standar prosedur operasional
Peraturan Presiden RI
No. 12/2013
Jaminan Kesehatan
Peraturan Menkes RI
No. 755/2011
Komite Medik
Peraturan Menkes RI
No. 1438/2010
Standar Pelayanan Kedokteran
UU RI No. 44/2009 Psl 36
Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18
1. SISTEM
Guidelines
Pathways
Managed Care
SPK
PNPK/PPK
SJSN
KESEHATAN
PMK 1438/2010
PMK 755/2011
PMK 1691/2011
PMK 001/2012
PMK 012/2012
PMK 147/2010 U
U
2
9
/
2
0
0
4
U
U
4
4
/
2
0
0
9
UU 40/2004 SJSN
UU 24/2011 BPJS P
P
2
3
/
2
0
0
5
B
L
U
P
M
D
6
1
/
2
0
0
7
B
L
U
D
P
P
7
4
/
2
0
1
2
B
L
U
Peraturan Pelaksanaan BPJS Kesehatan
25-11-2012
(UU 24/2011 Psl 70a)
Peraturan Presiden RI
No. 12/2013 2. AKTIVITAS
PMK 11/2017
Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:
1. tidak kompeten;
2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan
3. perilaku tercela yang merusak martabat dan
kehormatan profesi
28 Bentuk Pelanggaran Disiplin
Sanksi disiplin berupa :
1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat izin praktik;
dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.
Putusan: mengikat (Psl 69)
SPO PNPK
Sumber
Daya
Fasyankes
PPK
CP PPK Profesi
Lain
Latent Errors
Active Errors
KTD
2. PMK 11/2017
Diperhatikan:
1. Tata Kelola Rumah Sakit
2. Tata Kelola Klinis
3. Kewenangan Klinis (Clinical privilege) dan Penugasan
(Clinical appointment)
4. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Kasus (ICD 10)
5. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Prosedur
Tindakan (ICD 9 CM)
6. Clinical Pathways
7. Resume Medis
8. Audit Medis
1 2
3
Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18
UU No. 29/2004 Praktik Kedokteran
Psl 44 ayat 3 Standar Pelayanan
Kedokteran
PerMenKes No 1438/IX/2010 Standar Pelayanan Kedokteran (SPK)
Berita Negara Tahun 2010 No 464
24 Sept 2010
SPK
PNPK
SPO
Dibuat : Profesi Disahkan: Menkes
Dibuat & ditetapkan: Pimpinan RS
Panduan Praktik Klinis
Clinical Pathways Algoritme Protokol Prosedur Standing Order
1. Pengertian (Definisi) 2. Anamnesis 3. Pemeriksaan Fisik 4. Kriteria Diagnosis 5. Diagnosis 6. Diagnosis Banding 7. Pemeriksaan Penunjang 8. Terapi 9. Edukasi 10.Prognosis 11. Kepustakaan
Dikoordinasikan: Komite Medis Disusun: SMF
RINGKASAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
No. 1438/Menkes/Per/IX/2010
DF’2010
Contoh:
Perhimpunan Profesi: 1. Standar Profesi 2. Standar Etika 3. Panduan Nasional Praktek
Kedokteran (PNPK)
Kolegium Profesi: 1. Standar Pendidikan 2. Pedoman Pendidikan 3. Modul Modul Pendidikan
Kelompok Staf Medis (KSM) 1. Panduan Praktik Klinis 2. Clinical Pathways 3. Prosedur Tindakan 4. Algoritme 5. Standing Order
DF’2011
INDIVIDU DOKTER
KELOMPOK KEAHLIANDOKTER
Evidence-baced Medicine & HTA Critical Appraisal / PICO VIA (Validity, Importancy & Applicability)
Ouput: Medical/Clinical Policy Guidelines:
PPK CP
Indikator Target
Ouput: (MAI) Performance Measurement Performance Assessments Performance Improvement
First Party Second Party Third Party
Komite Medik RS: Mutu & Etik Profesi
• CbD • DOPS • MiniPAT • SCT
Terima Kasih
Diskusi Kelompok 2 Paralel : Jam 13.00 – 15.00 Strategi meningkatkan sinergi penanganan dan penegakan disiplin kedokteran