-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
1/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Kekuasaan, Kewenangan,
Tindakan dan Produk
m n s ras egara
(Pemerintah)Harsanto Nursadi©
4/23/2015 1©HN 2015
Rule
of
law‐
Rechtstaat Rule of
law
‐Wade
AV Dicey (1885) Julius Stahl (1878)
The absolute
predominance of law
(supremasi hukum)
Mengakui dan melindungi
hak asasi manusia
Tindakan pemerintah harus
menurut hukum
Pemerintah harus berdasar
©HN 2015
(kesetaraan hukum)
The concept according to
which the Constitution is
the result of the
recognition of the
individual rights by judges
Penye enggaraan negara
harus berdasarkan atas teori
trias politica
Pemerintah harus
berdasarkan atas UU
(wetmatigbestuur )
perundangan dan membatasi
kekuasaan diskresi
Sengketa keabsahan tindakan
pemerintah melalui pengadilan
yang murni independen dari
eksekutif
(Konstitusi adalah
akibat/konsekuensi dari
pengakuan hak‐hak
ndividu oleh
hakim/pengadilan
Adanya peradilan
administrasi (droit
administratief )
Adanya keseimbangan antara
pemerintah dengan
warganegara
Tidak seorangpun dihukum
kecuali atas kejahatan yang
ditegaskan oleh undang‐
undang4/23/2015 2
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
2/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
John Locke
(Distribution o f
Power) (1632-1704)
Montesquieu
(Trias Politika)Van Vollenhoven
(Catur Praja)
A.M. Donner (Dwi
praja)(1688-1755)
Eksekutif
(termasukyudikatif)
Eksekutif
(Pemerintahan,
termasuk
Bestuur
(Pemerintahan)
Tujuan yang akan
dicapai (Policy
Making)
©HN 2015
Legislatif
(pembuatan
UU)
Federatif
Legislatif
(Pembuatan UU
dalam arti
formal)
Yudikatif
Politie
(Keamanan/Ke
tertiban)
Jutitie
Pelaksanaan
untuk mencapai
tujuan (Policy
Executing)
(hubungan
kerjasama)
(Peradilan) era an
Regeling
(PembuatanUU dalam arti
formal) 4/23/2015 3
UUD 1945 UU NRI 1945
Penguasa Lembaga Penguasa Lembaga
Penguasa Negara
©HN 2015
Kosntitutif MPR Konstitutif MPR
Legislatif Presiden + DPR Legislatif DPR, DPD + Presiden
Eksekutif Presiden (Pemerintah) Eksekutif Presiden
Administratif Administrator Negara
(Presiden) Administratif
Administrator Negara
(Presiden)
Militer Presiden Militer, Polisi Presiden
Yudikatif Mahkamah Agung Yudikatif MA, MK, KY
Konsultatif DPA (Dewan
Pertimbangan Agung) Konsultatif dihapus
Inspektif BEPEKA Inspektif BEPEKA
4/23/2015 4
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
3/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Badan Konstitutif
MPR
Badan Legislatif
DPR, DPD, Presiden
Bertugas:
1. Menegakkankedaulatan dan UU
2. Mengaturdan Mengurus
jalannyanegara
3. menegakkankesatuan ,
persatuannasional dan teritorial
4. Mengembangkan kedaulatan
nasional
fun si mene akkan fun si mene akkan
Aparat untuk mengurus
dan menjalankan negara
sebagai
badan politik danbadan usaha
Administratif
PEMERINTAH
Presiden
©HN 2015
1. Administrasi Pemerintahan
a.Pengaturan
b.Pengurusan
c. Peradilan
d.Kepolisian
e. Pembinaan masyarakat
3. Adminsitasi Kerumahtanggaan Negara
a. rumah tangga intern
1)Personel
2)Keuangan
3)Materiil
4)pergedungan dan perumahan
kedaulatan:
Angkatan Perang
ketertiban masy:
Kepolisian
Administrasi
Negara
.
a. Pendaftaran/registrasi
b.Inventarisasi
c. Statistisasi
d.Pengarsipane.Dokumentasi
f. Legalisasi
g. Korespondensi
h.peristiwa
.
secara bisis
1)diurus oleh dinas‐dinas
2)diurus oleh lembaga‐lembaga
3)diurus oleh BUMN/D
4. Administrasi pembangunan
a. BAPPENAS
b. BAPPEDA
c. Proyek‐proyek
4/23/2015
5
HAN dalam Ilmu Hukum
• Subyek Hukum – Negara: diwakili oleh Pemerintah sebagai penyelenggara
harian Negara
©HN 2015
– Daerah: Kepala Daerah
– Orang/Pejabat: Pejabat Tata Usaha Negara
– Badan Hukum: Badan Hukum Publik atau Badan Hukum
Perdata yang mendapat delegasi dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan
– Subyek Hukum dari HAN: Jabatan
• Obyek Hukum: Peraturan, Kebijakan, Kontrak Publik
• Perbuatan Hukum Administrasi Negara
• Hubungan Hukum: Publik maupun perdata
• Peristiwa Hukum: Pengaturan, Pembuatan Kebijakan
Publik, Perbuatan Perdata pemerintah 64/23/2015
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
4/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Pengertian Hukum Administrasi NegaraPrajudi, Safri, Damen:
HAN adalah hukum yang mengatur
Administ rasi Negara dan yang
dici takan oleh Administrasi
©HN 2015
Mengatur Administrasi Negara
Mengatur:
1. kedalam/internal
HAN Heteronom
HAN Otonom
1. Kewenangan
2. Kelembagaan
3. Aparatur Sipil
Negara/SDM
4. Aset/Keuan an
mengatur Negara
. n ar a m n s ras negara .
5. Pembinaan dan
Pengawasandiciptakan
Melakukan tindakan administrasi negara
(bestuur handelingen)
• Badan Hukum
Perdata
dan/atau
• Orang/masy74/23/2015
• Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
Wewenang-Kewenangan
©HN 2015
keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.(UU 30/2014, Ps 1 angka 5)
• Kewenangan Pemerintahan; Kewenangan
adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat
untuk bertindak dalam ranah hukum publik. (UU 30/2014, Ps 1 angka 6).
4/23/2015 8
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
5/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Cara Memperoleh Wewenang
Terdapat dua pendapat besar dalam Terdapat dua pendapat besar dalam
©HN 2015
penggo ongan cara mempero e wewenang.
• Prajudi, Konijnenbelt, Indroharto menyebutkan
terdapat tiga cara, yaitu Atribusi, Delegasi dan
Mandat.
• Hadjon menyebutkan hanya dua, yaitu Atribusi
penggo ongan cara mempero e wewenang.
• Prajudi, Konijnenbelt, Indroharto menyebutkan
terdapat tiga cara, yaitu Atribusi, Delegasi dan
Mandat.
• Hadjon menyebutkan hanya dua, yaitu Atribusi
dan Delegasi. Sedangkan mandat hanyalah
penugasan kepada bawahan.
dan Delegasi. Sedangkan mandat hanyalah
penugasan kepada bawahan.
94/23/2015
Atribusi• Sebagai cara normal untuk memperoleh
wewenang pemerintah (van Wijk/Konijnenbelt)
Atribusi• Sebagai cara normal untuk memperoleh
wewenang pemerintah (van Wijk/Konijnenbelt)
©HN 2015
(besluit ) yang langsung bersumber kepada
undang‐undang dalam arti materiil.
• Merupakan pembentukan wewenang tertentu
dan pemberian kepada organ tertentu.
(besluit ) yang langsung bersumber kepada
undang‐undang dalam arti materiil.
• Merupakan pembentukan wewenang tertentu
dan pemberian kepada organ tertentu.
• Yang dapat
membentuk
wewenang
adalah
organ yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang‐undangan
• Yang dapat
membentuk
wewenang
adalah
organ yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang‐undangan
104/23/2015
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
6/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
• Pembentukan wewenang dan distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD.
– Pasal 4 (1)
UUD
NRI
1945,
Presiden
RI
memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Pembentukan wewenang dan distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD.
– Pasal 4 (1)
UUD
NRI
1945,
Presiden
RI
memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD
©HN 2015
• Pembentukan wewenang pemerintahan
didasarkan pada wewenang yang ditetapkan
oleh peraturan perundang‐undangan – Pasal 25 UU 32/2004, Kepala Daerah mempunyai
tugas dan wewenang: Memimpin ...
• Pembentukan wewenang pemerintahan
didasarkan pada wewenang yang ditetapkan
oleh peraturan perundang‐undangan – Pasal 25 UU 32/2004, Kepala Daerah mempunyai
tugas dan wewenang: Memimpin ...
– Dalam Perda: dilarang tanpa izin Bupati untuk
mendirikan bangunan di wilayah .......
– Dalam Perda: dilarang tanpa izin Bupati untuk
mendirikan bangunan di wilayah .......
4/23/2015 11
Delegasi• Algemene Wet Bestuurecht, Ps 10:3, delegasi
diartikan sebagai penyerahan wewenang
“ ”
©HN 2015
pemerintah kepada pihak lain dan wewenang
tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain
tersebut.
• Yang memberi/melimpahkan wewenang
disebut delegans
dan
yang
menerima
disebut
delegataris
124/23/2015
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
7/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Mandat• Mandat merupakan suatu penugasan kepada
bawahan – Misalnya untuk membuat keputusan a.n. Pejabat pemberi
mandat
©HN 2015
• Keputusan tersebut merupakan keputusan pemberi mandat, tidak ada peralihan tanggung jawab jabatan.
• Penerima mandat tidak dapat dijadikan tergugat dalam sengketa TUN ((Ps. 1.12 UU 5/86), UU 9/2004 dan UU 51/2009).
• Pemberi mandat tidak bertan un awab atas maladministrasi yang dilakukan penerima mandat.
• Asas vicarious libility (superior respondeat ) tidak
berlaku
134/23/2015
Bestuurhandelingen
Tindakan2 Pemerintah
Feitelijkehandelingen
Tindakan2 Nyata
Rechtshandelingen
Tindakan2 Hukum
Privaatrechtelijke Publiekrechtstelijk
Skema
Tindakan
Hukum
Pemerintah/administrasi negara
©HN 2015
rechtshandelingen
Tindakan2
Keperdataan
rechtshandelingen
Tindakan2 Hukum
Publik
Eenzijdige
Publiekrechttelijke
Rechtshandelingen
Tindakan2 Hk Publik
beberapa
pihak
Meerzijdige
Publiekrechtelijke
Rechtshandelingen
Tindakan2 Hukum
Publik Sepihak
Besluiten van Algemene
Keputusan2 yang
ditujukan untuk umum
(bersifat umum)
Beschikingen
Keputusan
(Bersifat Kongkret
dan Individual)
Abstrak Kongkret Abstrak Kongkret
4/23/2015
14
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
8/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Untuk siapa Apa dan bagaimana
Instrumen Pemerintahan (Pemerintah dan Administrasi Negara)©HN 2015
Umum Abstrak1
2Individual Konkret
1. Norma Umum – Abstrak
s: era uran erun angan yang ers a menga ur rege ng
2. Norma Individual ‐ Konkret
Mis: Keputusan Tata Usaha Negara (administrasi negara) – (beschiking)
3. Norma Umum – KonkretMis: rambu lalu lintas, berlaku umum bagi pengguna kendaraan, berlaku hanya
ditempat itu
4. Norma Individual – Abstrak
Mis: Izin Gangguan (Izin Hinder Ordonantie)Sumber: Philiphus M. Hadjon
4 / 2 3 / 2 0 1 5
15
Tindakan Administrasi Negara
©HN 2015
. ‐
b. Peraturan Kebijakan (beleidsregel )
c. Rencana ( planning), dan
. (beschikking)
4/23/2015 16
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
9/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
a. Peraturan perundang‐undangan
Maria Farida
menyebutkan
terdapat
dua
‐
©HN 2015
• Merupakan proses pembentukan/proses
membentuk peraturan‐peraturan negara,
di Pusat maupun di Daerah
• Segala peraturan negara yang merupakan
hasil pembentukan peraturan‐peraturan,
di Pusat
maupun
di
Daerah.
4/23/2015 17
Umum – Abstrak
dicirikan
sebagai
berikut
• Waktu (tidak hanya berlaku pada waktu
tertentu);
©HN 2015
• empa a anya er a u empa
tertentu);
• Orang (tidak hanya berlaku pada orang
tertentu);
•
fakta hukum tertentu, tetapi untuk berbagai
fakta hukum yang dapat berulang‐ulang).
4/23/2015 18
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
10/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
TAP MPRS No XX
Tahun 1966
TAP MPR No
III/MPR/2000 UU 10/2004 UU
12/2011
©HN 2015
TAP MPRS TAP MPR RI UU/Perpu TAP MPR RI
UU/Perppu UU PP UU/Perppu
Keppres Perppu Perpres PP
Peraturan Pelaksana
lainnya
PP Perda: Perpres
Permen KepPres Perda Prov Perda Prov
Instruksi Men Perda Perda Kab/Kota Perda Kab/Kota
dan lain2 Perdes
4/23/2015 19
b. Peraturan Kebijakan (Beleidsregel )
A.A. DasarDasar: : FreiesFreies ErmessenErmessen
©HN 2015
B.B. PengertianPengertian
C.C. UnsurUnsur‐‐unsurunsur
D.D. PenerapanPenerapan
.. en sen s‐‐ en sen s
204/23/2015
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
11/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Kewenangan diskresioner melahirkan
peraturan kebijakan, , mengandungmengandung duadua
aspekaspek::
©HN 2015
– –
wewenangwewenang yang yang dirumuskandirumuskan dalamdalam peraturanperaturan
dasardasar wewenangnyawewenangnya. . KebebasanKebebasan penafsiranpenafsiran iniini
bersifatbersifat objektif objektif
– – KebebasanKebebasan untukuntuk menentukanmenentukan sendirisendiri dengandengan
caracara bagaimanabagaimana dandan kapankapan wewenangwewenang yang yang
dimilikidimiliki administrasiadministrasi negaranegara dilaksanakandilaksanakan. .
KebebasanKebebasan penafsiranpenafsiran iniini bersifatbersifat subyektif subyektif
214/23/2015
Pengertian Peraturan Kebijaksanaan
• Peraturan kebijakan hanya berfungsi
©HN 2015
penyelenggaraan tugas‐tugas
pemerintahan sehingga tidak dapat
mengubah ataupun menyimpangi
‐• Disebut juga sebagai psudo wetgeving
224/23/2015
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
12/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
UnsurUnsur‐‐unsurunsur PeraturanPeraturan KebijaksanaanKebijaksanaan
1.1. AturanAturan yang
yang berlakuberlaku umumumum ((bersifatbersifat umumumum dandan
abstrakabstrak))
©HN 2015
2.2. PeraturanPeraturan yang yang berlakuberlaku keluarkeluar
3.3. DitetapkanDitetapkan oleholeh lembagalembaga‐‐lembagalembaga yang yang memilikimemiliki
kewenangankewenangan umumumum//publikpublik untukuntuk ituitu..
4.4. BertujuanBertujuan mengaturmengatur lebihlebih lanjutlanjut penyelenggaraanpenyelenggaraan
pemerintahanpemerintahan
..
masyarakatmasyarakat
6.6. SanksinyaSanksinya adminsitratif adminsitratif
234/23/2015
Peraturan Kebijakan Vs.
PeraturanPerundang‐undangan
Peraturan Kebijakan Peraturan Per UU anPersamaan:
©HN 2015
• Fungsi Pemerintahan
• untuk beschikkingen,
• Fungsi Negara
• per‐
uu‐
an
mengatur segala sendi
•berlaku umum,
•keluar,
•bersifat publik (ditetapkan oleh pejabat publik)
Perbedaan
kewenangan dalam hukum
privat, dan pembuatan
rencana
• sanksi administratif
• Pengujian doelmatigheid
dan AUPB
kehidupan masyarakat
• Sanksi meliputi sanksi pidana dan
administratif
• Pengujian atas dasar
rechtmatigheid dan
doelmatigheid
4 / 2 3 / 2 0 1 5 24
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
13/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
PenerapanPenerapan PeraturanPeraturan KebijaksanaanKebijaksanaan
•• SesuaiSesuai dandan serasiserasi dengandengan tujuantujuan undangundang‐‐
undangundang yang yang memberikanmemberikan ruangruang kebebasankebebasan
©HN 2015
ertin aertin a
•• SesuaiSesuai dengandengan asasasas‐‐asasasas hukumhukum::
– – PerlakuanPerlakuan yang yang samasama menurutmenurut hukumhukum
– – KepatutanKepatutan dandan kewajarankewajaran
(C) HN_2008(C) HN_2008
– –
– – PemenuhanPemenuhan kebutuhankebutuhan dandan harapanharapan
– – KelayakanKelayakan dengandengan pertimbanganpertimbangan kepentingankepentinganpublikpublik
254/23/2015
•• PengumumanPengumuman//pemberitapemberita
huanhuan ((MededeleingenMededeleingen))
• Kebijakan (beleidslijnen)
a. Instruksi Menteri;
b. Surat Edaran;
c. Surat Biasa;
d. Surat Keterangan;
e. Surat Perintah Tugas;
f. Surat Perintah;
g. Surat Izin;
©HN 2015
JenisJenis PeraturanPeraturan KebijakanKebijakan
• kebijaksanaan (het
beleid )
• peraturan (voorschriften)
• pedoman (richtlijnen)
• pengaturan regelingen
h. Perjanjian;
i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
j. Surat Kuasa;
k. Surat Undangan;
l. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
m. Surat Panggilan;
n. Nota Dinas;
o. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
p. Lembar Disposisi;
q. Telaahan Staf;
r. Pengumuman;
s. Laporan;• surat e aran circu aires
• dokumen kebijakan
(beleidsnota's)
•• PetunjukPetunjuk PelaksanaPelaksana
•• PetunjukPetunjuk teknisteknis
t. Rekomendasi;
u. Surat Pengantar;
v. Telegram/Surat Kawat/Radiogram;
w. Kriptogram;
x. Berita Acara;
y. Notulen;
z. Memo;
aa. Daftar Hadir;
bb.Piagam;
cc. Sertifikat; dan
dd.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
4 / 2 3 / 2 0 1 5
26
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
14/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
c. Perencanaan (materi berikut)d. Keputusan
©HN 2015
UU 5/86; 9/04; 51/09: PTUN UU No 30/14: Adm Pemerintahan
• Keputusan Tata Usaha Negara • Keputusan Administrasi
KTUN a a a suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan
emer nta an yang uga
disebut Keputusan Tata
Usaha Negara atau
Keputusan Administrasi
Negara yang selanjutnya
disebut Keputusan adalah
4/23/2015 27
perun ang‐un angan yang
berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final,
yang
menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan
hukum perdata;
etetapan tertu is yang
dikeluarkan oleh Badan
dan/atau PejabatPemerintahan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Jenis
Keputusan
Deklatoir dan konstitut if
Menguntungkan dan memberi beban
Deklatoir: tidak mengubah hak dan kewajiban;
hanya menyatakan
Konstitutif: menghapuskan/menibulkan hub, hak hukum baru
Menguntungkan: memberi hak baru: Izin, Dispensasi, Konsesi
Memberi beban: mensyaratkan sesuatu, penetapan pajak
Bebas dan terikat
Eenmalig: berlaku sekali/kilat/cepat; IMB, rapat umum, keramaian,
pernyataan dapat dilaksanakan (semacam persetujuan)
Permanen: berlaku lama
Bebas: berdasarkan asas vreijbestuur; tergantung interpretasi,
Sebuah kebijaksanaan.
Terikat: banyak batasan
‐batasan,
harus berdasarkan persyaratan
4/23/2015
Positif dan Negatif
tertentu
Positif: menimbulkan hak dan kewajiban: 1. keadaan hukum baru 2. Keadaan
hukum baru bagi objek tertentu 3. berdiri atau bubarnya badan hukum 4.
kewajiban/beban baru 5. menguntungkan
Negatif: tidak mengubah status hukum; 1. tidak berkuasa 2. tidak diterima
(NO) 3. Penolakan (afwidzing)©HN 2015
28
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
15/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan
Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang‐undangan.
Konsesi adalah Ke utusan Pe abat Pemerintahan an
berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas
umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
spensas a a a eputusan e a at emer nta an yang
berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan
Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap
suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang‐undangan. 4/23/2015 29©HN 2015
Tahap
Keputusan
Tahap mulai Berlaku
Tahap Penerapan
Opposabilitas
Wewenang mendahului
perlawanan thdp ketetapan diumumkan
ditandatangani yg berwenang dicap stempelditetapkan tgl mulai berlakunya
Validitas
Tahap berakhirnya
a x c o
Ekspirasi
Disparisi
Eksparisi: berakhirnya keputusan karena diatur
dalam keputusan itu sendiri
Disparisi: berakhirnya keputusan karena berubahnya
sebab hukum yang menjadi dasar keputusan
4/23/2015
Annulasi
Abrogasi
Annulasi: berakhirnya keputusan karena sebab
Ilegal sebelum keputusan dibuat
Abrogasi: Pencabutan/penggantian/membatalkan suatu UU
dan diganti dengan yang baru©HN 2015
30
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
16/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Syarat-syarat Pembuatan ketetapan
• Syarat Material – Organ pemerintah yang berwenang
–
kekurangan yuridis• Dwaling (salah kira/kesesatan)
• Bedrog (tipuan)
• Dwang (paksaan)
• Omkoping (suap)
– Berdasar suatu keadaan tertentu
4/23/2015 ©HN 2015 31
– Dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar
peraturan lain,
– Isi dan Tujuannya harus sesuai dengan isi dan
tujuan peraturan dasar31
• Syarat Formal – Persiapan dan cara pembuatannya harus
memenuhi syarat yang berlaku
– Bentuknya harus sesuai dengan
ketentuan peraturan erundang‐undangan
yang menjadi dasar
– Terpenuhinya syarat‐syarat yang
4/23/2015 ©HN 2015 32
. – Harus ada jangka waktu antara timbulnya
hal‐hal yang menyebabkan dan
diumumkannya keputusan tersebut32
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
17/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
HN 2015
Bertentangan denganUndang-undang
Tanpa wewenang
kompetensi
Terdapat cacat dalam bentuk
Rational Materiae
Rational Locus
Rational Temporis
Kriteria keputusan
tidak sah
Materin a berisikan
Isi keputusan bertetangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
Keputusan berisi:
1. Penyalahgunaan Kekuasaan atau
2. Melampaui batas wewenang
4/23/2015 ©HN 2015
33
Keputusan tidak berdasarkan atas
pertimbangan yg masuk akal atau pantas
ditinjau dari segi kepentingan pihak yang
terkena keputusan
Keputusan bertentangan dengan prinsip-
prinsip umum pemerintahan yang baik
Akibat ketetapan
yang
tidak
sah
Ketetapan harus dianggap batal sama sekali
Berlakunya ketetapan dapat digugat:
Dalam banding
Dalam pembatalan oleh jabatan karena bertentangan
dengan undang‐undang
Dalam penarikan kembali oleh kekuasaan yang berhak
mengeluarkan keputusan tersebut
Dalam hal keputusan tersebut, seharusnya mendapat
pengesa an
ar
a an
enegaraan yang
e
t ngg ,
dan persetujuan tidak diberikan
Keputusan tersebut diberi tujuan lain dari tujuan
awalnya
4/23/2015 ©HN 2015 34
-
8/19/2019 Materi Kekuasaan-Kewenangan-Tindakan Dan Produk Administrasi Negara (Pemerintah)
18/18
PKP; Hukum dan Kegiatan Ekonomi 4/23/
hal Nietig
(batal)
Van rechtswege
neitig
(batal demi hukum)
Vernietigbaar
(dapat dibatalkan)
Sejak kapan batal Ex tunc Ex tunc Ex nunc
Tindakan
pembatalan
• Tidak harus
dengan putusan
• Tidak perlu ada
putusan atau
• Mutlak harus ada
putusan atau
von s atau
keputusan
• Sifat putusan
atau keputusan:
• Konstatering
atau deklaratur
eputusan
• Sifat: ‐‐‐‐eputusan
• Sifat putusan
atau keputusan:
• konstitutif
Ex tunc: sejak waktu (dulu) itu. Perbuatan dan akibat dianggap tidak pernah a
4/23/2015 ©HN 2015 35
Ex Nunc: sejak saat sekarang. Perbuatan dan akibatnya ada sampai saat
pembatalan
©HN 2015
Sekian
4/23/2015 36