Download - Materi pekerti pak rektor
1
STRATEGI PENGEMBANGANPENDIDIKAN TINGGI : IMPLIKASINYATERHADAPTUGAS DAN PERANAN DOSEN
STRATEGI2
Menempatkan sebuah sistem dengan segalaketerbatasan yang dimiliki pada posisi paling baikdi masa depan supaya mampu menanggapitantangan yang dihadapi
SUPRA SISTEMOpportunity/peluang
Masukan Luaran Treat/tantangan
Opportunity/peluang Masa
Depan
Unswagati Cirebon2010
Apa Yang Harus Dilakukan?4
Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem(pendidikan tinggi) tentang:
Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpiMisi dari sistem
Keadaan internal dan lingkup eksternal yangmempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)
Identifikasi masalah Utama Rencana Pengembangan
Seperti Apa Strategi PengembanganKualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia?
5
STRATEGIJANGKA PANJANGPENDIDIKAN TINGGI2003-2010(Higher Education Long Term Strategy/HELTS 2003-2010)
Bagaimana dengan StrategiPengembangan Universitas?
6
hal yang sama di tingkat Universitas, skala yanglebih kecil, dari supra sistem ke sub-sistem, bahkansub-sub sistem
Melakukan Telaah Strategis terhadap sistem (pendidikantinggi) tentang:
Wawasan (Visi), misi, cita-cita atau mimpi
Misi dari sistem
Keadaan internal dan lingkup eksternal yangmempengaruhi pencapaian misi sistem (SWOT)
Identifikasi masalah Utama
Rencana Pengembangan
Implikasi pada Peranan Dosen7
Relevansi: Peran dalam Mendesain danmelaksanakan Perkuliahan
Akuntabilitas: bisa dipertanggungjawabkanPemerataan: perluasan (kapasitas tampung,proporsional bidang keahlian, jenjang pendidikan),penyebaran geografis, pemenuhan kebutuhan lokal
Akuntabilitas8
Pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan: Tujuan jelas, dapat dijabarkan menjadi tujuan-
tujuan khusus (standar kompetensi ke kompetensidasar)
Kegiatan dapat diawasi supaya mengarah ketujuan
Hasil efektif, karena tujuan tercapai Proses efisien Menjalankan mekanisme umpan balik untuk
penyempurnaan
3
Kebijakan DasarStrategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 -2010
9
Daya Saing Bangsakontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia: meningkatkan kemampuan
dalam menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yangada untuk dapat tampil sebagai bangsa yang terhormat dalam percaturanregional maupun global
Otonom Pendekatan terbaik untuk pengelolaan sistem pendidikan tinggi yang sangat
kompleks. Kewenangan dalam mengembangkan dan mengelola program pendidikansecara mandiri untuk menghasilkan karya akademik dan lulusan yang relevandengan kebutuhan masyarakat luas.
Kesehatan Organisasikemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademikm,
inovasi, kreativitas & pemanfaatan pengetahuan Meningkatkan kapasitasinstitusi agar dapat selalu tumbuh dan berkembang, mengatasi danmengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta proaktifmenyongsong masa depan.
Isu Strategis Daya Saing Bangsa10
Integrasi Bangsa : PT selalu berperanpenting dalam pembentukan bangsa; PTmemberi inspirasi untuk NKRI; PT sebagaikekuatan moral ; membentuk masyarakatmadani yang demokratis
Hanya lembaga yang mampu, otonom,independen dan bertanggung jawab yangdapat memerankan hal di atas
Kesatuan Nasional11
(Integrasi Bangsa)Setiap institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi
(kebebasan) untuk mengembangkan program-programnya, namun harus terjadi sinergi satu samalain. Sinergi tersebut antara lain adalah dalampengembangan nilai-nilai kebangsaan, kesadaransebagai warga negara, kesadaran sosial,demokrasi, dll. Dengan demikian diharapkan paralulusan PT tidak hanya memiliki kebanggaanterhadap alamaternya atau daerah asalnya saja,namun juga bangga sebagai Bangsa Indonesia.
Isu Strategis Globalisasi12
PT mengalami perkembangan akibatglobalisasi dan kemajuan teknologiinformasi
Globalisasi membuka peluang lebih besaruntuk akses pendidikan dan pengetahuanyang lebih maju
Meningkatkan kemampuan mahasiswadalam hal : people skills, communicationskills & leadership
Globalisasi :13
Institusi pendidikan tinggi harus mampumengembangkan dirinya sehingga dapatdikenal secara internasional, bahkansejajar dengan perguruan tinggi luarnegeri. Untuk itu perlu peningkatankerjasama dalam berbagai aspekpengembangan pendidikan denganinstitusi pendidikan luar negeri.
Isu Strategis Penelitian dan Pendidikan14
PT harus terus mengikuti perkembanganiptek dan tetap relevan dengan kebutuhansosial ekonomi
PT harus mampu : kreasi pengetahuan;kurangi ketergantungan asing; kapasitasSDA berkelanjutan; teknologi yg sesuai;substitusi impor dan nilai tambah;peningkatan keadaan sosial dan kesehatan;pengembangan peneliti
Kualitas penetilian dan pendidikan :15
- Institusi pendidikan tinggi dapat dikenalsecara luas dari hasil karya akademik yangberupa pengetahuan maupun produkinovasi teknologi, serta lulusan (pendidikanmahasiswa). Untuk itu arahpenyelenggaraan penelitian maupunpendidikan haruslah relevan dan hasilnyaharus memenuhi standar kebutuhanmasyarakat luas Standarisasi dansertifikasi
Isu Strategis Diferensiasi Misi16
PT diharapkan untuk unggul dalam halpembelajaran, penelitian danpemberdayaan masyarakat
PT dapat mengunggulkan penelitian ataupendidikan
PT dapat pula mengunggulkan 4 fungsi :academic leadership; professionaldevelopment; technological training;general higher education
Difrensiasi misi :17
- Perkembangan pengetahuan dan teknologi yangbegitu pesat, serta permasalahan dalam kehidupanmasyarakat menjadi semakin kompleks. Tidaklahmungkin sebuah institusi pendidikan tinggimenggeluti dan mengembangkan semua aspekkebutuhan dan permasalahan masyarakat. Olehkarena itu pengembangan pendidikan tinggi harusmemiliki fokus program yang unik sehingga tidakterjadi duplikasi dengan pengembangan institusilain. Dengan demikian diharapkan pengembanganprogram-programnya dapat lebh efektif dan efisien.
Isu Strategis Akses Pengetahuan18
Siklus akan kebutuhan tenaga ahli terjadidengan sangat cepat dan mudah sekaliberubah
PT harus tanggap terhadap tantanganglobal dan mampu menyediakanpendidikan yang fleksibel (distancelearning; short courses, modularcurriculum)
PT mempunyai hubungan erat dengaindustri sehingga terbuka akses kepadafasilitas pembelajaran dan penelitian
Akses pengetahuan :19
- Agar institusi pendidikan tinggi dapatberkembang secara dinamis diperlukanadanya “knowledge and innovationsharing”. Untuk itu perlu fasilitas untukakses seluas-luasnya atas perkembanganpengetahuan di luar maupun penyediaanlayanan informasi agar pihak luar dapatmengaksesnya dengan mudah.
Isu Strategis Otonomi20
Pergeseran peran Ditjen Dikti yang semulasebagai pelaksana berubah menjadifasilitator/ mediator dan pengawal kebijakan
Dalam hal penerimaan mahasiswa diperguruan tinggi, hendaknya mengikutiketentuan bahwa tidak diskriminatf danmemberi peluang bagi semuanya, inisebagai bentuk tanggung jawab sosial
ISU STRATEGIS :OTONOMI
21
Pergeseran peran pengelolaan PT
Tanggung jawab sosial
PT melakukan :Perencanaan program pengembangan,
peningkatan sumber daya, penggalangan sumberdana secara akuntabel, serta peningkatan
tanggung jawab sosial
Perlu ketrampilan manegerial staff
Isu Strategis KesehatanOrganisasi
22
Dikti perlu memberikan bimbingan kepadaperguruan tinggi untuk menciptakanorganisasi yang sehat
Bimbingan dilakukan denganmemperhatikan bahwa kondisi PT berbedasehingga diperlukan best practice
Perlu dikembangkan good governance di PTdi mana PT mampu membuat perencanaandan mempunyai komitmen
Isu Strategis Pendanaan23
Anggaran PT di Indonesia masih terendah, daya belimasyarakat secara umum juga rendah
Perlu ada peningkatan anggaran PT dan perlu lebihbanyak partisipasi publik
Mekanisme penganggaran harus efektif (kompetisiberlapis)
Dampak investasi thd. biaya perawatan danoperasional
Perlu sistem audit yang kuat
STRATEGIPEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONALPenjelasan Umum UU No 20 Tahun 2004)
24 1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;9. pelaksanaan wajib belajar;10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;11. pemberdayaan peran masyarakat;12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
30
ISU STRATEGIS :DAYA SAING BANGSA
25
Integrasi Bangsa :PT selalu berperan penting dalam pembentukan bangsa;
PT memberi inspirasi untuk NKRI;PT sebagai kekuatan moral ;membentuk masyarakat madani yang demokratis
Hanya lembaga yang mampu, otonom, independen danbertanggung jawab yang dapat memerankan hal di atas
Perlu standarisasi dan sertifikasi
ISU STRATEGIS :OTONOMI
26
Pergeseran peran pengelolaan PTTanggung jawab sosial
PT melakukan :Perencanaan program pengembangan, peningkatan
sumber daya, penggalangan sumber dana secaraakuntabel, serta peningkatan tanggung jawab sosial
Perlu ketrampilan manegerial staff
ISU STRATEGIS :KESEHATAN ORGANISASI
27
Peningkatan kapasitas institusi
Tatakerja PT
Sumber daya keuangan
Sumber daya manusia
Penerapan SistemPenjaminan Mutu
Perlu profesionalisme staff
Dosen28
adalah pendidik profesional dan ilmuwandengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskanilmu pengetahuan, teknologi, dan senimelalui pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat.
Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentng Guru dan Dosen
Profesional29
adalah pekerjaan atau kegiatan yangdilakukan oleh seseorang dan menjadisumber penghasilan kehidupan yangmemerlukan:- keahlian,- kemahiran, atau- kecakapan yang memenuhi standarmutu atau norma tertentu serta
- memerlukan pendidikan profesi.Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2005
PRINSIP PROFESIONALITASPasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005
30
profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khususyang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia;c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan
bidang tugas;d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan\i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Pemberdayaan profesi dosenPasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005
31
diselenggarakan melalui pengembangandiri yang dilakukan secara demokratis,berkeadilan, tidak diskriminatif, danberkelanjutan dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilaikultural, kemajemukan bangsa, dan kodeetik profesi.
KEDUDUKAN DOSENPasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005
32
Dosen mempunyai kedudukan sebagaitenaga profesional pada jenjangpendidikan tinggi yang diangkat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Pengakuan kedudukan dosen sebagaitenaga profesional dibuktikan dengansertifikat pendidik.
Fungsi DosenPasal 5 UU No. 14 Tahun 2005
33
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untukmeningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agenpembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, danseni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untukmeningkatkan mutu pendidikan nasional.
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesionalbertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasionaldan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaituberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sertamenjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
TujuanPasal 6 UU No. 14 Tahun 2005
34
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesionalbertujuan untuk melaksanakan sistempendidikan nasional dan mewujudkan tujuanpendidikan nasional, yaitu berkembangnyapotensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, danJabatan Akademik
35
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,kompetensi, sertifikat pendidik, sehatjasmani dan rohani, dan memenuhikualifikasi lain yang dipersyaratkan satuanpendidikan tinggi tempat bertugas, sertamemiliki kemampuan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.
Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005
Kualifikasi akademikPasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005
36
Kualifikasi akademik dosen diperoleh melaluipendidikan tinggi program pascasarjanayang terakreditasi sesuai dengan bidangkeahlian.
Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:a. lulusan program magister untuk program diploma
atau program sarjana; danb. lulusan program doktor untuk program
pascasarjana.
Sertifikat Pendidik untuk DosenPasal 47 ayat (1)
37
Sertifikat pendidik untuk dosendiberikan setelah memenuhi syaratsebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidikpada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2(dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnyaasisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruantinggi yang menyelenggarakan programpengadaan tenaga kependidikan padaperguruan tinggi yang ditetapkan olehPemerintah.
Status Dosen, Jenjang dan JabatanAkademik Dosen-tetap
38
Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosentidak tetap.
Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiriatas asisten ahli, lektor, lektor kepala, danprofesor.
Persyaratan untuk menduduki jabatan akademikprofesor harus memiliki kualifikasi akademikdoktor.
Pengaturan kewenangan jenjang jabatanakademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan olehsetiap satuan pendidikan tinggi sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4)
Profesor39
Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi padasatuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenanganmembimbing calon doktor.
Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dankarya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untukmencerahkan masyarakat.
Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karyamonumental lainnya yang sangat istimewa dalambidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapatdiangkat menjadi profesor paripurna.
Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurnaditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
PERAN DOSEN DALAMPENGEMBANGAN INSTITUSI
40
Menjadi motivator, fasilitator dan tutor bagimahasiswa dalam belajar dan mengembangkanketrampilan dan keahliannya Perlu pengetahuandan ketrampilan aktivitas instruksional
Menjadi inspirator, kreator dan inovator dalammengembangkan karya intelektual/inovatif Perlukeahlian khusus (special skill) dan keahlian umum(generic skills) untuk mengembangkan keahliankhususnya
Menjadi manajer dan pendukung pengembanganinstitusi Perlu pengetahuan dan ketrampilanmanajemen organisasi dan sistem pendidikan
TUGAS DOSEN41
Merancang dan melaksanakan prosespembelajaran
Merancang dan mengevaluasi proses dan hasilpembelajaran
Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulumMengelola dan mengembangkan sarana dan
prasarana pembelajaranMemberikan bimbingan belajar kepada
mahasiswaMelakukan penelitian dan pengembangan karya
intelektualMelakukan pengembangan dan pengelolaan
manajemen organisasiDll.
Hak dan Kewajiban Dosen
42Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminankesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas danprestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak ataskekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumberbelajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitiandan pengabdian kepada masyarakat;
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan
kelulusan peserta didik; dang. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi
profesi keilmuan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen diatur dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)
Penghasilan di atas kebutuhan hidupminimum meliputi
43
gaji pokok,tunjangan yang melekat pada gaji, sertapenghasilan lain yang berupa
- tunjangan profesi,- tunjangan fungsional,- tunjangan khusus,- tunjangan kehormatan, serta- maslahat tambahan yang terkait dengan tugas
sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsippenghargaan atas dasar prestasi
Pasal 52 ayat (1)
Gaji Dosen44
Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggiyang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupemerintah daerah diberi gaji sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggiyang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gajiberdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatankerja bersama.
Pasal 52 ayat (2), dan ayat (3)
Tunjangan ProfesiPasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
45
Pemerintah memberikan tunjangan profesikepada dosen yang telah memiliki sertifikatpendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Tunjangan profesi diberikan setara dengan1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat olehPemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tunjangan FungsionalPasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
46
Pemerintah memberikan tunjangan fungsionalkepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
Pemerintah memberikan subsidi tunjanganfungsional kepada dosen yang diangkat oleh satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan fungsional dialokasikan dalam anggaranpendapatan dan belanja negara.
Tunjangan KhususPasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
47
Pemerintah memberikan tunjangan khusus kepadadosen yang bertugas di daerah khusus.
Tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu)kali gaji pokok dosen yang diangkat olehPemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat,masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Tunjangan khusus dialokasikan dalam anggaranpendapatan dan belanja negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khususdiatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tunjangan Kehormatan kepadaProfesor
48 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)
Pemerintah memberikan tunjangan kehormatankepada profesor yang diangkat oleh penyelenggarapendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2(dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat olehPemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasiyang sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangankehormatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Maslahat TambahanPasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
49
Maslahat tambahan merupakan tambahankesejahteraan yang diperoleh dalam bentuktunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,beasiswa, dan penghargaan bagi dosen,serta kemudahan untuk memperolehpendidikan bagi putra dan putri dosen,pelayanan kesehatan, atau bentukkesejahteraan lain.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahattambahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja50
Dosen yang diangkat olehpenyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh masyarakat berhak memperolehjaminan sosial tenaga kerja sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
Dosen dan pengembangan bidang51 ilmu langka
Pasal 59 ayat (1), ayat (2)
Dosen yang mendalami dan mengembangkanbidang ilmu langka berhak memperoleh dana danfasilitas khusus dari Pemerintah dan/ataupemerintah daerah.
Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerahkhusus, berhak atas rumah dinas yang disediakanoleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangan.
Kewajiban Dosen52 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen
berkewajiban:
a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat;
b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, sertamenilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dankompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembanganilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasarpertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisiktertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalampembelajaran;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dankode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.Pasal 60