MAKALAH

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:

TA4202 Kebijakan Tambang

Disusun oleh:

KELOMPOK 2

Barkah Tutuka Aji 12109019

Fadhlan Adit Rachmawan 12110022

Andre Sebastiano Ginting 12110042

Hafidha Dwi Putri A 12111003

Joel Goklasmartua N 12111022

Galih Pertiwi 12111040

Cynthia Valentina 12111062

PROGAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN

FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2014

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala

limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai

dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan makalah yang berjudul Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan ini

merupakan tindak lanjut dari materi terkait yang telah diberikan pada mata kuliah Kebijakan

Pertambangan (TA - 4202).

Dalam penulisan makalah ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik

moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada

hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku dosen pengajar mata kuliah Kebijakan

Pertambangan yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.

2. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada semua sahabat yang telah banyak

memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik

yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga makalah ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya,

semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Bandung, April 2014

Penulis .

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................... iii

Daftar Tabel .......................................................................................................................... iv

Bab I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2 Definisi Pelelangan ................................................................................................... 1

Bab II USAHA PERTAMBANGAN ................................................................................... 2

Bab III IZIN USAHA PERTAMBANGAN ......................................................................... 3

3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ............................................................................... 3

3.2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) .............................................................................. 3

3.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ............................................................... 4

Bab IV MEKANISME PEMBERIAN IUP .......................................................................... 5

4.1 Wewenang Pemberian IUP ....................................................................................... 5

4.2 Pemegang IUP .......................................................................................................... 5

4.3 Aturan Umum ........................................................................................................... 5

4.4 mekanisme Pemberian IUP ...................................................................................... 6

Bab V IUP EKSPLORASI .................................................................................................... 9

Bab VI IUP OPERASI PRODUKSI ..................................................................................... 10

Bab VII PENUTUP ............................................................................................................... 12

Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 13

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wewenang Pemberian IUP ............................................................................................ 5

Tabel 4.2 Persyaratan Administratif Lelang WIUP ........................................................................ 7

Tabel 5.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Eksplorasi ........................................................................ 9

Tabel 6.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Operasi Produksi ............................................................. 11

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan amanat dari UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Artinya, negara memiliki kekuasaan terhadap

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peraturan pengusahaan tambang yang berlaku

sebelum tahun 2009 mengatur bahwa izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk kontrak

karya, dimana posisi antara pemerintah dan pengusaha dalam tingkat yang sama. Oleh karena itu,

untuk memenuhi amanat dari UUD 1945, dibentuk aturan baru mengenai pengusahaan tambang,

yaitu adanya izin usaha pertambangan sebagai syarat memulai kegiatan pertambangan, yang

menegaskan bahwa posisi negara sebagai pemegang kuasa atas barang tambang, dan

memberikan izin pengelolaan terhadap pengusaha.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mempelajari mekanisme pemberian Ijin

Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak pemerintah ke pihak pengusaha.

1.3 Batasan Masalah

Makalah ini akan mengkhususkan bahasan mengenai usaha pertambangan beserta aturan yang

terkait, bentuk pelaksanaan usaha pertambangan, mekanisme Pemberian IUP berdasarkan

Bagian Kesatu Bab 7 UU NO 4 TAHUN 2009 dan PP no 23 tahun 2010, serta penjelasan

mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

1.4 Metode

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi literatur, baik literatur

cetak maupun elektronik.

2

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN

Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang; sedangkan

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha

pertambangan adalah kegiatan yang bersifat profit-sentris. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha

pertambangan, seorang pengusaha tambang tidak bisa serta merta menggali kekayaan alam dan

langsung menjualnya. Berdasarkan UU Minerba no. 4/2009 pasal 4, Pertambangan spesifik Mineral

dan Batubara dikuasai oleh Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Meskipun demikian, seorang pengusaha tambang tetap bisa berusaha asalkan memiliki kuasa

pertambangan, yakni wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan

usaha pertambangan (UU 11 1967 bab 1 pasal 2 i), kuasa pertambangan tersebut meliputi: Izin Usaha

Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yakni izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

(UU 4 2009 pasal 1 ayat 7).

3

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Berdasarkan UU no. 11/1967 pasal 10, pada awalnya usaha pertambangan diatur dalam

bentuk Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), dan

Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR). Akan tetapi, ketika terbit UU Minerba no. 4/2009,

bentuk usaha pertambangan diubah sesuai pasal 35, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha

pertambangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan kepada:

1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);

2. Koperasi; dan

3. Perseorangan (Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga

Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP juga diatur dalam PP yang sama. Yang berhak memberikan IUP ialah:

a. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

b. gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan

c. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis

mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang

dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang

ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya,

diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri,

gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP

tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP

tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya

yang tidak berwenang.

3.2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Pertambangan rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat

setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara dalam bidang

pertambangan dengan bimbingan pemerintah.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967, definisi pertambangan rakyat adalah suatu usaha

pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal

3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan

alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Bahan galian yang dimaksud ialah:

4

a. golongan bahan galian strategis

b. golongan bahan galian vital

c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b

Kegiatan pertambangan rakyat dapat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan

Rakyat yang selanjutnya disebut WPR. WPR merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP),

yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. IPR diberikan oleh

bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan

maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

3.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan

khusus. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh:

1. Menteri sesuai dengan kewenangannya;

2. Gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau

3. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

IUP diberikan kepada:

1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);

2. Koperasi; dan

3. Perseorangan (Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga

Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Dalam pelaksanaannya, IUPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan selain yang

tertera dalam pemberian IUPK. Dalam hal proses eksplorasi, jika pemegang IUP ingin menjual

mineral logam atau batubara, maka pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk

melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh menteri.

5

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN IUP

4.1. Wewenang pemberian IUP

IUP diberikan oleh:

1. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

2. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi

dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keberadaan WIUP Yang berwenang

memberikan IUP Keterangan

Dalam satu wilayah kabupaten/kota

dan/atau wilayah laut sampai dengan 4

(empat) mil dari garis pantai

Bupati/Walikota

Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu

provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat)

mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari

garis pantai

Gubernur

Lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah

laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis

pantai

Menteri

Setelah mendapatkan

persetujuan dari gubernur dan

bupati/walikota setempat

Tabel 4.1 Wewenang Pemberian IUP

4.2. Pemegang IUP

IUP dapat diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

4.3. Aturan umum

a. IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

b. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan

prioritas untuk mengusahakannya.

c. Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan

IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

d. Pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang

ditemukan tersebut.

e. Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib

menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

f. IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

g. IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP

6

4.4. Mekanisme Pemberian IUP

IUP diberikan melalui tahapan 2 tahapan, yaitu pemberian WIUP dan pemberian IUP.

1. Pemberian WIUP

a. Pemberian WIUP terdiri atas:

- WIUP radioaktif, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- WIUP mineral logam, diperoleh dengan cara lelang

- WIUP batubara, diperoleh dengan cara lelang

- WIUP mineral bukan logam, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah

- WIUP batuan, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

b. Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP

c. Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP

d. Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan

lebih dari 1 (satu) WIUP.

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

a. Adanya permintaan rekomendasi pelelangan WIUP

b. Menteri mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota; gubernur harus mendapat

rekomendasi dari bupati/walikota; terkait dengan pelelangan WIUP, dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi

c. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara

terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang

d. Pembentukan panitia pelaksanaan pelelangan WIUP oleh:

- Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah

laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

- gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari

garis pantai; dan

- bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Panitia lelang WIUP ditetapkan oleh:

- Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki

kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;

- gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki

kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; dan

- bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki

kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

Dalam panitia lelang dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi,

dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP meliputi:

- menyiapkan lelang WIUP;

- menyiapkan dokumen lelang WIUP;

- menyusun jadwal lelang WIUP;

- mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;

- melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang

7

WIUP hanya 1 (satu);

- menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;

- melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

- melaksanakan lelang WIUP; dan

- membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

e. Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan:

- administratif;

Persyaratan Badan Usaha Koperasi Perseorangan Firma dan

Komanditer

Formulir yang disiapkan

panitia lelang

Profil

Akte pendirian yang sah

NPWP

KTP

Tabel 4.2 Persyaratan Administratif Lelang WIUP

- teknis

1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan

mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus

mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak

di bidang pertambangan;

2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi

- finansial.

1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

2) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank

pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau

dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

3) pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat

5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

f. Tahap pelelangan

- pengumuman prakualifikasi;

- pengambilan dokumen prakualifikasi;

- pemasukan dokumen prakualifikasi;

- evaluasi prakualifikasi;

- klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;

- penetapan hasil prakualifikasi;

- pengumuman hasil prakualifikasi;

- undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; pengambilan dokumen lelang;

- penjelasan lelang;

panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang

lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang

disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan

8

lelang (biaya dibebankan kepada peserta pelelangan)

- pemasukan penawaran harga

1) apabila hanya 1 peserta lelang yang memasukkan penawaran harga, dilakukan

pelelangan ulang;

2) dalam hal peserta lelang ulang tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai

pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga

dasar lelang yang telah ditetapkan

3) pembukaan sampul;

4) penetapan peringkat;

5) penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga

dan pertimbangan teknis; dan memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan

lelang.

g. Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh

lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga

h. Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

i. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan

panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menetapkan dan

memberitahukan secara tertulis pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

2. Pemberian IUP

i. IUP Eksplorasi

Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan

permohonan IUP Eksplorasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan

pengumuman pemenang lelang WIUP. Apabila pemenang lelang WIUP tidak

menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu yang ditetapkan, ia dianggap

mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah atau

milik pemerintah daerah. Jika pemenang lelang WIUP telah dianggap mengundurkan diri,

WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat

nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang

pertama. Jika tidak ada peserta lelang yang berminat, menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP.

ii. IUP Operasi Produksi

Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai

peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan

operasi produksi.

IUP Operasi Produksi diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya. Jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta

pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda, IUP

Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

9

BAB V

IUP EKSPLORASI

IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada:

1. Badan usaha

2. Koperasi

3. Perseorangan

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

1. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

2. gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau

3. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;

b. lokasi dan luas wilayah;

c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan kesungguhan;

e. modal investasi;

f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

g. hak dan kewajiban pemegang IUP;

h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

i. jenis usaha yang diberikan;

j. rencana pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

k. perpajakan;

l. penyelesaian perselisihan;

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

n. amdal.

Jenis Bahan Galian Penyelidikan

Umum Eksplorasi Studi Kelayakan Luas

Logam 1 tahun 3 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 1 tahun)

1 tahun (dengan perpanjangan max. 1 x 1

tahun)

max. 100.000 ha; min 5.000 ha

Batubara 1 tahun 2 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 1 tahun) 2 tahun

max. 50.000 ha; min. 5.000 ha

Nonlogam (batu gamping untuk industri semen,

intan, & batu mulia)

1 tahun 3 tahun (dengan perpanjangan

max. 1 x 1 tahun)

1 tahun (dengan perpanjangan max. 1 x 1

tahun) max. 5.000 ha

Nonlogam 1 tahun 1 tahun 1 tahun max. 25.000 ha;

min. 500 ha

Batuan 1 tahun 1 tahun 1 tahun max. 5.000 ha;

min. 5 ha

Radioaktif tergantung penugasan

Tabel 5.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Eksplorasi

10

BAB VI

IUP OPERASI PRODUKSI

IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada:

4. Badan usaha

5. Koperasi

6. Perseorangan

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

4. bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

5. gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau

6. Menteri sesuai dengan kewenangannya.

IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

e. pengangkutan dan penjualan;

f. modal investasi;

g. jangka waktu berlakunya IUP;

h. jangka waktu tahap kegiatan;

i. penyelesaian masalah pertanahan;

j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

l. perpanjangan IUP;

m. hak dan kewajiban pemegang IUP;

n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

o. perpajakan;

p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;

q. penyelesaian perselisihan;

r. keselamatan dan kesehatan kerja;

s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

11

Jenis Bahan Galian Konstruksi Produksi Luas

Logam 2 tahun 20 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 10 tahun)

max. 25.000

ha

Batubara 2 tahun 10 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 5 tahun)

max. 15.000

ha

Nonlogam (batu gamping

untuk industri semen, intan,

dan batu mulia)

2 tahun 20 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 10 tahun) max. 5.000 ha

Nonlogam 10 tahun (dengan perpanjangan

max. 2 x 5 tahun) max. 5.000 ha

Batuan 1 tahun 5 tahun (dengan perpanjangan max.

2 x 5 tahun) max. 1.000 ha

Radioaktif tergantung penugasan

Tabel 6.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Operasi Produksi

12

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara

yang bersifat profit-sentris. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan, seorang pengusaha

tambang tidak bisa serta-merta menggali kekayaan alam dan langsung menjualnya. Berdasarkan UU

Minerba no. 4/2009 pasal 4, Pertambangan spesifik Mineral dan Batubara dikuasai oleh Negara,

diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, negara

memberikan wewenang kepada pengusaha tambang untuk melakukan seluruh tahap kegiatan

pertambangan, dengan terlebih dahulu mengajukan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan), dan

kemudian dapat memulai usaha pertambangannya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan

(IUP), baik berupa IUP eksplorasi ataupun IUP operasi produksi dengan mekanisme tertentu.

13

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Mineral dan Batubara no. 4 tahun 2009

Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2010

nationalinks.blogspot.com/2009/07/definisi-usaha-pertambangan-dan.html

http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/#sthash.81TfUB5O.dpuf

http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan-khusus-

iupk/#sthash.XVOnnUMb.dpuf

http://minoritystudyclub.blogspot.com/

http://esdm.jatimprov.go.id/esdm/attachments/article/29/Rapermen%20ESDM%20Pedoman%20Periz

inan%20Kegiatan%20Usaha%20Pertambangan%20Mineral%20Bukan%20Logam%20dan%20Batua

n.pdf