-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
1/31
Universitas Terbuka
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PS Paja Jurusan Ilmu Administrasi
UPLEMEN WEB
PAJAK DAERAH DAN RETRIBU IDAERAH
(PAJA 3345)
TutorPurwanin!"a# Murti Wa#"uni
1
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
2/31
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
3/31
Dra1 Har(anti0M*i Dr*1 Dar(anto0M1E!
NIP $3$5&&23 NIP $3$%4435
3
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
4/31
TINJAUAN MATA KULIAH
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber
pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam
wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.
Secara rinci materi matakuliah ini sebagai berikut
Modul 1 Pen!ertian dan "uan! Lin!ku# Hukum Pajak
!egiatan "elajar 1 #engertian #ajak
!egiatan "elajar 2 $ungsi dan Syarat #emungutan #ajak %Suplemen 3&
!egiatan "elajar 3 'arif #ajak
!egiatan "elajar( !edudukan )ukum #ajak, )ukum #ajak *ateriil dan
$ormal
Modul $ Jenis%jenis Pajak dan Pen!elom#okann&a
!egiatan "elajar 1 #engelompokan #ajak
!egiatan "elajar 2 'imbul dan "erakhirnya +tang #ajakn serta #enagihan
#ajak
Modul ' Pen!ertian (an "uan! Lin!ku# Pajak (aera) (an "etribusi (aera)
!egiatan "elajar 1 #engertian Daerah dan !euangan Daerah %Suplemen 1&
!egiatan "elajar 2 #ajak Daerah dan etribusi Daerah %Suplemen 2&
Modul * +erba!ai Pajak (aera)
!egiatan "elajar 1 #ajak Daerah #roinsi
!egiatan "elajar 2 #ajak Daerah !abupaten
Modul , "etribusi (aera)
!egiatan "elajar 1 etribusi asa +mum
!egiatan "elajar 2 etribusi asa +saha
(
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
5/31
!egiatan "elajar 3 etribusi #eri/inan 'ertentu
Modul - Sen!keta Pajak
!egiatan "elajar 1 #erselisihan mengenai "esarnya !etetapan #ajak Daerah
dan etribusi Daerah %Suplemen 0&
!egiatan "elajar 2 ain-lain #ajak Daerah %Suplemen (&
0
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
6/31
PAJAK (A."AH (AN ".T"I+USI (A."AH S.+A/AI SUM+."
P.N(APATAN (A."AH 0Su#lemen 1
#ajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di
ndonesia sejak awal kemerdekaan ndonesia. Sumber penerimaan ini terus
dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. #enetapan pajak dan
retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang
kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan
daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
#enetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sesuai
dengan +ndang-undang omor 32 'ahun 244( tentang #emerintahan daerah dan
+ndang-undang omor 33 tahun 244( tentang #erimbangan !euangan antara
#emerintah #usat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. #endapatan daerah
bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini
1. #endapatan 5sli Daerah %#5D&, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan meliputi
a. pajak daerah6
b. etribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum
%"+& daerah6
c. )asil pengelolaan kekayaan pisahkan , antara lain bagian laba dari
"+*D, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan
d. ain-lain #5D yang sah.
2. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 5#" yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sumber pendapatan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari
1. sisa lebih perhitungan anggaran daerah6
2. penerimaan pinjaman daerah6
3. dana cadangan daerah dan
7
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
7/31
(. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
P.N."APAN PAJAK (A."AH (AN P."ATU"AN (A."AH T.NTAN/
PAJAK (A."AH 0Su#lemen $
12 Peraturan (aera) tentan! Pajak (aera).
+ndang-undang omor 3( tahun 2444 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat
dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan
daerah. )al ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah proinsi,
kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak
daerah tersebut. #eraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam
lembaran daerah yang bersangkutan. #eraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak
dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
$2 Isi Peraturan (aera) tentan! Pajak (aera)
#eraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
a. nama, objek, dan subjek pajak.
b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak6
c. 8ilayah pemungutan.
d. *asa pajak6
e. #enetapan pajak6
f. 'ata cara pembayaran dan penagihan pajak.
g. !edaluwarsa penagihan pajak6
h. Sanksi administrasi6
i. 'anggal mulai berlakunya pajak.
Selain ketentuan pokok tersebut, peraturan daerah tentang suatu pajak daerah dapat
mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu
a. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas
pokok pajak dan atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan
antara lain kemampuan membayar wajib pajak.
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan
9
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
8/31
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
9/31
terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui
Surat !etetapan #ajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with
holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada
sumbernya, antara lain # yang telah ditetapkan berdasar ## omor 70 'ahun 2441
tentang pajak Daerah sebagai pemungut #ajak #enerangan jalan atas penggunaan
tenaga listrik yang disediakan #.
Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah adalah sistem self
assessment dan official assessment.
a. #ada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan
oleh kepala daerah melalui Surat !etetapan #ajak Daerah %S!#D& atau dokumen lain
yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan
nota perhitungan.
b. #ada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi
kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat #emberitahuan
#ajak Daerah %S#'#D&, Surat !etetapan #ajak Daerah %S!#D&, Surat !etetapan
#ajak Daerah !urang "ayar %S!#D!"& dan atau Surat !etetapan #ajak Daerah
!urang "ayar 'ambahan %S!#D!"'&.
8ajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan
melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan S#'#D. 5pabila wajib pajak yang
diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan
S!#D!" dan atau S!#D!"' yang menjadi sarana penagihan pajak.
$2 Pemun!utan Pajak (aera)
Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan
artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. 8alaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses
pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat
kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. !egiatan yang tidak
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak
yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
;
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
10/31
P.M+A/IAN HASIL P.N."IMAAN PAJAK (A."AH 0Su#lemen *
Pemba!ian )asil #enerimaan #ajak #rovinsi2
+ndang-undang omor 3( tahun 2444 #asal 25 ayat 1 mengatur bahwa hasil
penerimaan pajak proinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
11/31
+IA4A P.MUN/UTAN PAJAK (A."AH 0Su#lemen '
Sesuai dengan pasal 97 ## omor 70 tahun 2441 tentang #ajak Daerah, dalam
rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi
sebesar0=. #edoman tentang alokasi biaya pemungutan ditetapkan oleh *enteri Dalam
egeri dengan pertimbangan *enteri !euangan. Sehubungan dengan ketentuan ini,
*enteri Dalam egeri mengeluarkan !eputusan *enteri Dalam egeri omor 30 'ahun
2442 tanggal 17 uli 2442 tentang #edoman 5lokasi "iaya #emungutan #ajak Daerah.
Sesuai dengan keputusan tersebut, dalam rangka kegiatan pemungutan pajak
daerah dapat diberikan biaya pemungutan, yang ditetapkan paling tinggi sebesar lima
persen dari realisasi penerimaan pajak daerah. #ersentase besarnya biaya pemungutan
ditetapkan dalam peraturan daerah. 5lokasi biaya pemungutan pajak daerah ditentukan
dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini
1. 5lokasi biaya pemungutan #!" dan ""!" terdiri dari
a. 94= untuk aparat pelaksana pemungutan, dan
b. 34= untuk aparat penunjang, yang terdiri dari
1&. 2,0 = untuk tim pembina pusat6
2&. 9,0= untuk kepolisian6
3&. 24= untuk aparat penunjang lainnya.
2. 5lokasi biaya pemungutan #""!" terdiri dari
a. :4= untuk aparat pelaksana pemungutan, yang terdiri dari
1&. 24= untuk dinas
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
12/31
3&. 24= untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan.
b. 7= untuk aparat penunjang, yaitu tim pembina pusat.
(. 5lokasi biaya pemungutan #!" dan ""!", #""!" dan ## ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
0. 5lokasi biaya pemungutan ###5"'5#,#!55 dan ""!55, #ajak #engambilan
"ahan galian ?olongan @, #ajak eklame, #ajak )otel, #ajak estoran, #ajak #arkir,
#ajak )iburan dan pajak lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5dapun alokasi biaya pemungutan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini
N5 PAJAK
AL5KASI +IA4A
A#arat Pelaksana A#arat Penunjan!
1. #!" dan ""!" 94= 34=
2. #""!" :4= 24=
3. ## ;(= 7=
5lokasi biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan diatur lebih
lanjut oleh kepala daerah atau pimpinan perusahaan
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
13/31
#ermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diajukan secara
tertulis dan ditandatangani oleh wajib pajak dengan sekurang-kurangnya memuat
a. bukti setoran pajak %SS#D&6
b. bukti S#'#D6
c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak6
d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib pajak.
!epala daerah dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
Sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak, kepala daerah
harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. 5pabila jangka waktu pemberian
keputusan permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
S!#D" harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan. Disamping itu,
S!#D" merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.
5pabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
#engembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama
dua bulan sejak diterbitkannya S!#D". 5pabila pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan, kepala daerah memberikan
imbalan bunga sebesar dua persen sebulan atas keterlembatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak. "esarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu dua bulan sejak diterbitkannya S!#D"
sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 'ata cara
pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan peraturan daerah.
K.(ALU6A"SA P.NA/IHAN PAJAK (AN P.N/HAPUSAN PIUTAN/
PAJAK 0Su#lemen *
12 Kedalu3arsa Pena!i)an Pajak (aera)
13
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
14/31
Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian
hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. 8alaupun demikian, dalam hal
tertentu mungkin saja terjadi penangguhan kedaluwarsa penagihan pajak. !edaluwarsa
penagihan pajak tertangguh apabila terpenuhi keadaan diantaranya
a. diterbitkan Surat 'eguran dan Surat paksa dan
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.
ika diterbitkan Surat 'eguran dan Surat paksa, kedaluwarsa penagihan pajak
dihitung sejak tanggal penyampaian Surat paksa tersebut.
Aang dimaksud pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada
pemerintah daerah. Sedang pengakuan utang pajak secara tidak langsung adalah wajib
pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan masih mempunyai utang pajak dan
belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
$2 Pen!)a#usan #iutan! Pajak (aera)
#iutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. #edoman tata cara
penghapusan piutang pajak daerah yang kedaluwarsa diatur dengan ## omor 70 tahun
2441 pasal 9(. 'ata cara penghapusan piutang pajak yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah adalah sebagai berikut
a. ?ubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak proinsi yang sudah
kedaluwarsa.
b. "upati atau walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupaten
atau kota yang sudah kedaluwarsa.
c. 'ata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
peraturan pemerintah.
#enghapusan piutang pajak dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan
permohonan penghapusan piutang pajak dari !epala Dinas #endapatan Daerah.
#ermohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana sekurang-kurangnya memuat
a. nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak6
b. jumlah piutang pajak6
1(
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
15/31
c. tahun pajak dan jenis pajak.
#ermohonan penghapusan piutang pajak dilampiri dengan beberapa dokumen
pendukung yaitu
a. bukti salinanleh karena itu, wajib pajak melaporkan
10
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
16/31
kepada kepala daerah tentang perhitungan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan dalam peaturan daerah tentang pajak daerah dimaksud. #ada
beberapa jenis pajak daerah dimungkinkan pembayaran pajak oleh wajib pajak setelah
ditetapkan oleh kepala daerah. +ntuk menetapkan pajak yang terutang maka kepala
daerah harus memiliki data tentang objek dan subjek pajak. +ntuk itu, pada beberapa
peraturan daerah tentang pajak daerah, kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya
dilakukan oleh kepala daerah tetap dikenakan kewajiban melaporkan data objek dan
subjek pajak dengan menggunakan S#'#D. )anya saja pelaporan pada S#'#D ini tidak
mencantumkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib
pajak, mengingat sebelum ditetapkan oleh kepala daerah wajib pajak belum memiliki
kewajiban untuk membayar pajak terutang.
S#'#D merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan
atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
S#'#D harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya. Setelah itu, S#'#D disampaikan kepada kepala daerah melalui Dinas
#endapatan Daerah, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.
5pabila batas waktu penyampaian S#'#D jatuh pada hari libur, batas waktu
penyampaian S#'#D jatuh pada hari kerja berikutnya.
#enyampaian S#'#D dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan
oleh kepala daerah. S#'#D dianggap tidak disampaikan, jika tidak ditandatangani oleh
wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang
ditentukan. 8ajib pajak atau penanggung pajak harus mengambil sendiri S#'#D di
!antor Dinas #endapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
!epala Daerah menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan
S#'#D.
$2 Per#anjan!an Jan!ka 6aktu Pen&am#aian SPTP(
!epala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak atau
penanggung pajak, dengan alasan yang sah dan dapat diterima, dapat memperpanjang
jangka waktu penyampaian S#'#D untuk jangka waktu tertentu. #erpanjangan jangka
waktu penyampaian S#'#D dilakukan ketika wajib pajak ternyata tidak dapat
17
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
17/31
menyampaikan S#'#D sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan karena benar-benar
mengalami kesulitan pemberian jangka waktu perpanjangan penyampaian S#'#D
dihitung sejak jangka waktu penyampaian S#'#D berakhir.
5lasan wajib pajak yang sah dan dapat diterima untuk pengajuan perpanjangan
jangka waktu memasukkan S#'#D adalah sebagai berikut
a. 8ajib pajak berada di luar negeri dan dapat dibuktikan oleh wajib pajak tersebut.
b. 8ajib pajak tersebut meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan sebagai
penanggung renteng atas pajak yang terutang.
c. 5danya sengketa dengan pihak lain yang belum mendapat keputusan pengadilan.
d. Segala kejadian yang menimpa wajib pajak yang berada di luar kekuasaannya.
'2 Pembetulan SPTP(
8ajib pajak atau penanggung pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
S#'#D yang telah disampaikan. Dalam hal pembetulan S#'#D, yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar, wajib pajak atau penanggung pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2= sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar.
"unga dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian S#'#D sampai dengan tanggal
pembayaran karena pembetulan S#'#D.
*2 Sanksi bila tidak men&am#aikan SPTP(
S#'#D dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau
tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang ada. 5pabila S#'#D tidak dilaporkan
atau dilaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan , wajib pajak akan
dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yang besarnya ditentukan dalam peraturan
daerah. !etentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memandang remeh
kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan S#'#D tepat waktu sehingga proses
pengenaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
SU"AT K.T.TAPAN PAJAK 0SKP
"erdasarkan S#'#D yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah akan
melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan pajak untuk menentukan apakah
kewajiban pajak yang terutang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam jangka
waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan
19
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
18/31
1. Surat !etetapan #ajak Daerah !urang "ayar %S!#D!"&.
2. Surat !etetapan #ajak Daerah !urang "ayar 'ambahan %S!#D!"'& dan
3. Surat !etetapan #ajak Daerah ihil %S!#D&.
#enerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang
disebabakan oleh ketidakbenaran dalam pengisian S#'#D atau karena ditemukannya data
fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. !etentuan ini ditujukan kepada wajib pajak
baik yang membayar sendiri pajak terutang berdasar sistem self assessmentmaupun yang
ditetapkan oleh kepala daerah. !etentuan penerbitan surat ketetapan pajak memberikan
kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat menerbitkan S!#D!", S!#D!"' atau
S!#D hanya terhadap kasus-kasus tertentu. !husus untuk S!#D!" dan S!#D!"'
diterbitkan hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.
!etentuan penerbitan surat ketetapan pajak memberikan kewenangan kepada
kepala daerah untuk dapat menerbitkan S!#D!", S!#D!"' atau S!#D hanya
terhadap kasus-kasus tertentu. !husus untuk S!#D!" dan S!#D!"' diterbitkan
apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. S!#D diterbitkan apabila
jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak. Dengan demikian, penerbitan surat ketetapan pajak
hanya dilakukan terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.
12 Surat Keteta#an Pajak (aera) Kuran! +a&ar 0SKP(K+
S!#D!" adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
S!#D!" diterbitkan dalam hal terjadi keadaan sebagaimana di bawah ini
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak daerah yang
terutang tidak atau kurang dibayar.
@ontoh seorang wajib pajak menyampaikan S#'#D pada tahun pajak 1;;:.
Dalam jangka waktu paling lama lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan
diketahui bahwa S#'D yang disampaikan tidak benar. 5tas pajak terutang yang
1:
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
19/31
kurang bayar tersebut, kepala daerah dapat menerbitkan S!#D!" ditambah
dengan sanksi administrasi.
b. apabila S#'#D tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu
tertentu dan telah ditegur secara tertulis. @ontoh seorang wajib pajak tidak
menyampaikan S#'#D pada tahun 1;;:. Setelah ditegur dalam jangka waktu
tertentu wajib pajak belum juga menyampaikan S#'#D, dalam jangka waktu
paling lama lima tahun kepala daerah dapat menerbitkan S!#D!" atas pajak
yang terutang.
c. 5pabila kewajiban mengisi S#'#D tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan. Aang dimaksud Bkewajiban mengisi S#'#D tidak dipenuhiC dapat
terjadi karena dua kemungkinan yaitu S#'#D sama sekali tidak disampaikan atau
S#'#D disampaikan, tetapi tidak diisi dengan benar. #engertian penetapan pajak
secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
umlah kekurangan pajak yang terutang dalam S!#D!" yang dikeluarkan
karena wajib pajak tidak menyampaikan S#'#D kepada kepala daerah tepat waktu atau
berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2= sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 2(
bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya S!#D!".
umlah pajak yang terutang dalam S!#D!" yang dikeluarkan karena wajib pajak
tidak memenuhi kewajiban mengisi S#'#D yang seharusnya dilakukannya sehingga
pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebsar 20 = dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 = sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 2( bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Dalam kasus ini kepala
daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan S!"!".
Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 20 = dari pokok pajak yang terutang
juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2= sebulan dihitung dari pajak
1;
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
20/31
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 2( bulan. Sanksi
administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya S!#D!".
@ontohnya seorang wajib pajak tidak menyampaikan S#'#D untuk masa pajak
anuari tahun 2444. Setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tersebut tidak juga
memenuhi kewajiban perpajakannya, !epala Dinas #endapatan Daerah melakukan
penetapan pajak yang terutang secara jabatan pada bulan 5pril 2442. "erdasarkan
penetapan pajak secara jabatan dihitung bahwa pajak yang terutang adalah p
174.444.444,- dan diketahui bahwa pembayaran pajak tahun 2444 yang telah dilakukan
oleh wajib pajak adalah p 144.444.444,-. "erdasarkan hal ini, perhitungan S!#D!"
adalah sebagai berikut
o #ajak daerah berdasarkan penetapan secara jabatan p 174.444.444,-
o #embayaran pajak daerah tahun 2444 p 144.444.444,-
--------------------- -
o #ajak kurang dibayar p 74.444.444,-
o Sanksi berupa kenaikan 20= p 174.444.444,- p (4.444.444,-
---------------------E
o #ajak kurang dibayar p 144.444.444,-
o Sanksi berupa bunga 2= 17 p 144.444.444,- p 32.444.444,-
--------------------- E
o #ajak yang harus dibayar p 132.444.444,-
$2 Surat Keteta#an Pajak (aera) Kuran! +a&ar Tamba)an 0SKP(K+T
S!#D!"' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan. S!#D!"' diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajakyang terutang. @ontoh wajib pajak yang kepadanya telah diterbitkan S!#D!" dan dalam
jangka waktu paling lama lima tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru
dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, kepala daerah dapat menerbitkan S!#D!"'.
24
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
21/31
umlah kekurangan pajak yang terutang dalam S!#D!"' dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 144 = dari jumlah kekurangan pajak tersebut. ika
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu dengan
ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari
hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, wajib pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan 144= dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi kenaikan pajak
tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan pajak oleh fiskus.
'2 Surat Keteta#an Pajak (aera) Ni)il 0SKP(N
S!#D adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak. S!#D diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. @ontoh
terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan kepala daerah ternyata jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak, kepala daerah dapat menerbitkan S!#D. #enerbitan S!#D
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa pajak terutang yang dibayar
dan dilaporkan oleh wajib pajak telah sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak
daerah dimaksud. S!#D dikhususkan bagi wajib pajak yang membayar pajak dengan
sistemself asssessment.
*2 Surat Ta!i)an Pajak (aera) 0STP(
S'#D diterbitkan apabila
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian S#'#D terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan atau salah hitung atau
c. 8ajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
S'#D diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak
yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak
berdasarkan penetapan oleh kepala daerah. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan
kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara
21
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
22/31
itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan
formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan S#'#D.
umlah kekurangan pajak yang terutang dalam S'#D karena poin a dan b di atas
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2= setiap bulan untuk paling
lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. S!#D yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran sebesar 2= sebulan dan ditagih melalui S'#D.
P.M."IKSAAN PAJAK (A."AH 0Su#lemen ,
12 Pemeriksaan Pajak (aera).
Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah
adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara
benar. +ntuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus
melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. #emeriksaan pajak daerah adalah suatu
proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran
pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.
#emeriksaan pajak daerah menghendaki kerjasama yang baik dari wajib pajak
yang diperiksa. >leh karena itu, wajib pajak yang diperiksa wajib
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
b. *emberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan
kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas dan
c. *emberikan keterangan yang diperlukan.
5pabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan
pemeriksaan pajak, dikenakan penetapan secara jabatan. )al ini diatur untuk
memberikan kepastian kepada fiskus untuk melaksanakan tugasnya dan
menghindarkan wajib pajak dari keinginan menghalangi jalannya pemeriksaan.
$2 Tujuan dan tata 7ara Pemeriksaan Pajak (aera)
!epala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan
dengan tujuan untuk
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
22
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
23/31
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
24/31
dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau di tempat lain yang
ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat.
c. #emeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja,
jika dipandang perlu.
d. )asil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
e. )asil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dibuatkan surat
pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh wajib pajak yang
bersangkutan.
f. 'erhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui
oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
g. "erdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dan
S'#D sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
#emeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma
pemeriksaan sebagai berikut
a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat
#erintah #emeriksaan.
b. #emeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan
pemeriksaan kepada wajib pajak.
c. #emeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah
pemeriksaan kepada wajib pajak.
d. #emeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
yang akan diperiksa.
e. #emeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan.
f. #emeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara S#'#D dengan hasil
pemeriksaan.
g. #emeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama empat belas hari sejak
selesainya pemeriksaan.
2(
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
25/31
h. #emeriksa dilarang memberitahu pihak lain yang tidak berhak tentang segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam
rangka pemeriksaan.
i. #emeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai
pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang
dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
#emeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kantor berpedoman pada norma
pemeriksaan
a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala daerah
atau pejabat untuk memanggil wajib pajak agar datang ke kantor Dinas
#endapatan Daerah dalam rangka pemeriksaan.
b. #emeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
yang akan diperiksa.
c. #emeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan.
d. #emeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara S#'#D dengan hasil
pemeriksaan.
e. #emeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama tujuh hari sejak selesainya
pemeriksaan.
f. #emeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tentang
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka
pemeriksaan.
g. #emeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai
pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang
dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan
20
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
26/31
pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.
"agi wajib pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan
sebagai berikut
a. wajib pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun
di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan.
b. 8ajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat
#erintah #emeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
c. 8ajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
d. 8ajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan
hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan S#'#D.
e. 8ajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh
hasil pemeriksaan disetujui.
f. 8ajib pajak wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil
pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
g. 8ajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan
dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
h. 8ajib pajak wajib memberikan i/in untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
i. 8ajib pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
,2 Pedoman Pemeriksaan Pajak (aera)2
#elaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan pada pedoman
pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan
pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. #edoman umum pemeriksaan adalah
sebagai berikut
a. pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis
pemeriksa pajak daerah dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa.
b. #emeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersifat
terbuka, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
27
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
27/31
c. #emeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya
secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan
sebenarnya tentang wajib pajak.
d. 'emuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan
untuk menyusun laporan pemeriksaan.
#edoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai
dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama.
b. uas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus
dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya
jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
c. #endapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan
berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
#edoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut
a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai ruang lingkup dan
tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan.
b. aporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan S#'#D
harus memperhatikan
1&. $aktor pembanding.
2&. ilai absolut dari penyimpangan.
3&. Sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan.
(&. #engaruh penyimpangan dan
0&. )ubungan dengan permasalahan lainnya.
-2 8ara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (aera)
#emeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara berikut ini
a. pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti
pelunasan kewajiban perpajakan daerah.
29
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
28/31
b. #emeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.
c. #emeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran media komputer serta perangkat elektronik pengolah data
lainnya dengan memberikan tanda terima.
d. #emeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang
diperiksa.
e. #emeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang
keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting
serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
f. #emeriksa melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut apabila wajib
pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan.
'ata cara penyegelan terhadap tempat atau ruangan yang dilakukan oleh
pemeriksa ditetapkan oleh kepala daerah.
g. #emeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
#emeriksaan kantor dilakukan dengan cara berikut ini
a. #emeriksa memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak,
buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
b. #emeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya dengan memberikan tanda terima.
c. #emeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.
d. #emeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang
diperiksa.
2:
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
29/31
e. #emeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
ika pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau
kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas
kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya. +ntuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan
ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
#ada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan , wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak
juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta
pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan. 5pabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib
pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus
menandatangani Surat #ernyataan #enolakan *embantu !elancaran #emeriksaan.
!etika wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan i/in untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaa serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau
kuasanya harus menandatangani Surat #ernyataan #enolakan #emeriksaan. 5pabila
terjadi penolakan untuk menandatangani Surat #ernyataan #enolakan #emeriksaan atau
Surat #ernyataan #enolakan *embantu !elancaran #emeriksaan, pemeriksa membuat
"erita 5cara #enolakan #emeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. Surat
#ernyataan #enolakan #emeriksaan, Surat #ernyataan #enolakan *embantu !elancaran
#emeriksaan dan "erita 5cara #enolakan #emeriksaan dapat dijadikan dasar untuk
penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
)asil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yaitu laporan tentang
hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan. aporan pemeriksaan yang dibuat oleh
pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan S!#D!", S!#D!"' atau S'#D atau
tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. ika penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam S!#D!", S!#D!"'
2;
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
30/31
dan S'#D berbeda dengan S#'#D, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada
wajib pajak yang bersangkutan.
'erhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui
oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
dan dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan
wajib pajak yang bersangkutan. #embahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan
pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam upaya
memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan. )asil temuan
tersebut, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara
hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya
dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau S'#D.
#emberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan
dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21
hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. #emberian tanggapan atas hasil pemeriksaan
lapangan dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah pemeriksaan lapangan
selesai dilakukan. )asil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera
setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
#emberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. ika wajib pajak tidak memberikan
tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan
pajak daerah dan atau S'#D diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan
yang disampaikan kepada wajib pajak.
5pabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa
membuat laporan pemeriksaan. #elaksanaan pemeriksaan lebih lanjut ditetapkan oleh
kepala daerah. orma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara
pemeriksaan untuk setiap jenis pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
34
-
8/12/2019 PAJAK DAERAH DAN RETribusi Daerah Suplemen Web
31/31
(AFTA" PUSTAKA