-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
1/21
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
2/21
a. INDONESIA :PANCASILAb. AMERIKA SERIKAT: DECLARATION OF
INDEPENDENCE
c. UNI SOVYET :MANIFESTO KOMUNIS
SISTEM KOMUNISOSIALIS
d. BANGSA ARAB :ISLAMISME
e. BANGSA CHINA :SAN MING CHU HUI
f. JEPANG :TENNO KOODO SEISMISME
. SETIAP BANGSA !NEGARAMEMILIKI FALSAFAH HIDUPTERTULIS!TDK TERTULIS
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
3/21
a. JI"A SELURUH BANGSA
b. DASAR NEGARA# PANDANGAN HIDUPBANGSA
c. IDEOLOGI NEGARA
d. SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
e. MENGANDUNG $ POKOK PIKIRAN :
NEGARA PERSATUAN
KEADILAN SOSIAL
KERAKYATAN DANPERMUSYA"ARATAN
KETUHANAN YME MENURUT DASAR
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
4/21
1. PENGERTIANDEMOKRASI BERARTI “PEMERINTAHAN
DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT”
2. DEMOKRASI MENURUT KAMUSDEMOKRASI SESUNGGUHNYA ADALAH SEPE-RANGKAT GAGASAN DAN PRINSIP TENTANGKEBEBASAN, TAPI JUGA MENCAKUP SE-
PERANGKAT PRAKTEK DAN PROSEDUR YGTERBENTUK MELALUI SEJARAH PANJANGDAN BERLIKU-LIKU SUATU BANGSA
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
5/21
%.%.DEMOKRASI MENGANDUNGDEMOKRASI MENGANDUNG
MAKNA :MAKNA :PENGHARGAAN TERHADAPPENGHARGAAN TERHADAP
HARKAT DAN MARTABATHARKAT DAN MARTABAT
MANUSIA DAN MEMPUNYAIMANUSIA DAN MEMPUNYAITUJUAN MEMBERIKANTUJUAN MEMBERIKAN
KESEJAHTERAAN DAN KEBAHA&KESEJAHTERAAN DAN KEBAHA&
GIAN BAGI UMAT MANUSIA.GIAN BAGI UMAT MANUSIA.
$.$.NEGARA DEMOKRASINEGARA DEMOKRASI JUGA JUGA
MERUPAKAN NEGARA HUKUMMERUPAKAN NEGARA HUKUM
'.'.DEMOKRASI BERARTIDEMOKRASI BERARTI
MENGANDUNG SUATUMENGANDUNG SUATU
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
6/21
*. SOKO GURU DEMOKRASI (UNIVERSA*. SOKO GURU DEMOKRASI (UNIVERSA
a.a. KEDAULATAN RAKYATKEDAULATAN RAKYATb.b. PEMERINTAHAN BERDASARKANPEMERINTAHAN BERDASARKAN
PERSETUJUAN DARI YG DIPERINTAHPERSETUJUAN DARI YG DIPERINTAH
c.c. KEKUASAAN MAYORITASKEKUASAAN MAYORITAS
d.d. HAK&HAK MINORITASHAK&HAK MINORITASe.e. JAMINAN HAK&HAK ASASI MANUSIA JAMINAN HAK&HAK ASASI MANUSIA
f.f. PEMILIHAN YG BEBAS DAN JUJURPEMILIHAN YG BEBAS DAN JUJUR
+.+. PERSAMAAN DIDEPAN HUKUMPERSAMAAN DIDEPAN HUKUM
,.,. PROSES HUKUM YG "AJARPROSES HUKUM YG "AJAR-.-. PEMBATASAN PEMERINTAH SECARAPEMBATASAN PEMERINTAH SECARA
KONSTITUSIONALKONSTITUSIONAL
. . PLURALISSASI SOSIAL# EKONOMI DANPLURALISSASI SOSIAL# EKONOMI DAN
POLITIK POLITIK
/./. NILAI&NILAI TOLERANSI# PRAGMATISME#NILAI&NILAI TOLERANSI# PRAGMATISME#
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
7/21
..HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILAHAKEKAT DEMOKRASI PANCASILADEMOKRASI MENURUT BANGSA INDONESIAADALAH KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYATDAN DILAKUKAN
SEPENUHNYA OLEH MAJELISPERMUSYA"ARATAN RAKYAT
0.0.ARTI DEMOKRASI PANCASILAARTI DEMOKRASI PANCASILAa. DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT YG DIDASARI DAN DIJI"AI OLEH SEGENAPSILA PANCASILA SECARA INTEGRATIF
b. DEMOKRASI YANG BERDASARKANKEKELUARGAAN KE&GOTONG&ROYONGAN YG
DITUJUKAN KEPADA KESEJAH&TERAANRAKYAT.
c. DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEMPENGORGANI&SASIAN NEGARA DILAKUKANOLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN
PERSETUJUAN RAKYATd. DALAM DEMOKRASI PANCASILA
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
8/21
a. KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT
b. DIANUT PAHAM KENEGARAAN INTEGRALISTIKc. CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI MU-
SYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT
d. TIDAK MENGENAL PARTAI PEMERINTAH DAN PARTAIOPOSISI
e. DIAKUI KESELARASAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA
!. KETIDAK SETUJUAN THD KEBIJAKS PEMERINTAHDISAMPAIKAN KEPADA WAKIL-" RAKYAT
#. TIDAK MENGANUT SISTEM SATU PARTAI
$. PEMILU DILAKUKAN SECARA LUBER
%. MENGANUT SISTEM MASA MENGAMBANG
. TIDAK MENGENAL DIKTAKTOR MAYORITAS DANTIRANI MINORITAS
'. PRINSIP MENDAHULUKAN KEPENTINGAN RAKYAT
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
9/21
a. ASPEK FORMAL
CARA RAKYAT MENUNJUK WAKIL-WAKILNYASECARA BEBAS, BERTANGGUNG JAWAB,TERBUKA DAN JUJUR
. ASPEK MATERIAL
MENGAKUI HARKAT ! MARTABAT MANUSIASERTA MENJAMIN BAGI PERWUJUDANNYA."MASALAH POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA#
$. ASPEK NORMATIFMENGUNGKAPKAN SEPERANGKAT NORMA SBGATURAN PERMAINAN DALAM NEGARA % ASPEKPERSATUAN DAN KESATUAN, SOLIDARITAS,KEADILAN ! KEBENARAN.
$.$. ASPEK&ASPEKASPEK&ASPEK
DEMOKRASI PANCASILADEMOKRASI PANCASILA
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
10/21
&. ASPEK OPTATIF "TUJUAN#
TUJUAN DAN KEINGINAN YG HENDAKDICAPAI % TERCIPTANYA NEGARA HUKUM,NEGARA KESEJAHTERAAN, NEGARA KE-BUDAYAAN.
'. ASPEK ORGANISASI
ORGANISASI SEBAGAI WADAH PELAK-SANAAN DEMOKRASI BAIK SUPRA MAUPUNINFRA STRUKTUR#
(. ASPEK KEJIWAAN
MENGANDUNG UNSUR SEMANGAT BAGIBANGSA.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
11/21
1. UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAU RESPUBLICA
2. KEKUASAAN TERTINGGINYA PADA RAKYAT)
KEDAULATAN RAKYAT.*. MENGGUNAKAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
+. BERDASARKAN HUKUM.
. PEMERINTAH, BERDASARKAN KONSTITUSI.
. KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT MAN-DATARIS RAKYAT.
. MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN KEMANUSIAAN)HAK A/ASI.
0. MEMILIKI KELEMBAGAAN ! PENGATURAN WILA- YAH NEGARA "DEPARTEMEN DAN OTONOMI#.
. DEMOKRASI BUKAN TUJUAN MELAINKAN SARANAUNTUK MENCAPAI TUJUAN "TUJUAN NASIONAL#
1.MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI
RAGAM DEMOKRASI LAIN YG TIDAK SESUAI.
POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
12/21
1. UUD 1+ MEMBERIKAN KEKUASAAN YG MAHA
DASYAT KEPADA PEMERINTAH "a$a % PRESIDEN#
DENGAN KATA LAIN % UUD 1+ MEMBERIKAN
EXECUTIF HEAVY
A.A. DARI * PS. UUD +, LEBIH DARI * 3 MENGATUR TTGDARI * PS. UUD +, LEBIH DARI * 3 MENGATUR TTG
PRESIDEN DGN KEKUASAAN YG BEGITU BESAR %PRESIDEN DGN KEKUASAAN YG BEGITU BESAR %
PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEM.PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAS
AD, AL DAN AU.PRESIDEN MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PER-
DAMAIAN DAN PERJANJIAN DGN NEGARA LAIN.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
13/21
PRESIDEN MENYATAKAN NEGARA DALAM
KEADAAN BAHAYA
PRESIDEN MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL
PRESIDEN MEMBERIKAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI
! REHABILITASI
PRESIDEN MEMBERIKAN GELAR, TANDA JASA &44
TANDA KEHORMATAN
PRESIDEN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
MENTERI
PRESIDEN MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH-AN PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK
UNDANG-UNDANG
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
14/21
KEKUASAAN INI YANG DIANGGAP SBG SUMBERKEKUASAAN YG. MEMBERIKAN “EXECUTIF HEAVY”. SEBAB, DALAM UUD 1+ TERDAPAT 1 MATERI YG HARUS DIATUR DGN UU. ANTARA LAIN % MPR "PS.
2 AYAT 1#, DPA "PS. 1 AYAT 1#5 DPR "PS. 1 AYAT 1#5BPK "PS. 2* AYAT # DAN MA "PS. 2+ DAN PS. 2#.
INI BERARTI MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADAPRESIDEN UNTUK MENGATUR SUSUNAN,
KEKUASAAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI DAN LEMBAGA TERTINGGINEGARA, PADAHAL KEDUDUKANNYA SEDERAJADBAHKAN ADA YANG BERADA DI ATAS PRESIDEN.
B.B. TENTANG “PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAANTENTANG “PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN
MEMBENTUK UNDANG-UNDANGMEMBENTUK UNDANG-UNDANG
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
15/21
C. PRESIDEN JUGA MEMBUAT UU YANG
MENGATUR KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERMASUK DIDALAMNYA KEKUASAANPENGADILAN.
D. PRESIDEN DAPAT MENGUASAI SELURUHASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT,
TERMASUK MASALAH KEUANGAN "PS. 2*
AYAT "2#, "*# DAN "+#.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
16/21
2. MASALAH KEKUASAAN PRESIDEN
YANG BESAR SEBETULNYA DALAMUUD 1+ TELAH DINYATAKAN
SECARA GAMBLANG BAHWA
“CONCENTRATION OF POWER AND
RESPONSIBILITY UPON THE
PRESIDENT”.
PUSAT KEKUASAAN DISINI TIDAK HANYA DALAM
BIDANG EKSEKUTIF TETAPI JUGA DALAM BIDANG
LEGISLATIF.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
17/21
*. UUD 1+ HANYA DIMAKSUDKAN BERSIFAT SE-
MENTARA %
a. TERUNGKAP SECARA IMPLISIT DLM AYAT 2 ATURANTAMBAHAN UUD 1+ YANG MENYATAKAN, “DLM BULAN SESUDAH MPR TERBENTUK, MAJELIS INIBERSIDANG UNTUK MENETAPKAN UUD.
. SOEKARNO SECARA EKSPLISIT DALAM PIDATO-NYA MENGATAKAN, “UUD YANG KITA BUATSEKARANG INI, ADALAH UUD SEMENTARA. KALAUBOLEH SAYA MEMAKAI PERKATAAN “UNDANG-UNDANG DASAR KILAT”. NANTI KALAU KITA TELAHBERNEGARA DLM. SUASANA YANG LEBIH TENTRAM,KITA TENTU AKAN MENGUMPULKAN KEMBALIMAJELIS PERWAKILAN RAKYAT YANG DAPATMEMBUAT UNDANG-UNDANG DASAR YANG LEBIHLENGKAP ! SEMPURNA.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
18/21
+. KELEMAHAN LAIN DALAM UUD 1+ ADALAH
ADANYA PASAL-PASAL YANG TIDAK TEGAS DAN
MENIMBULKAN LEBIH DARI SATU INTERPRESTASI %
a. PS. UUD 1+ YANG BERBUNYI % “PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYASELAMA MASA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPATDIPILIH KEMBALI “.
. PS. AYAT 1 UUD 1+, DIKATAKAN, “PRESIDENIALAH ORANG INDONESIA ASLI” "TIDAK ADAPENJELASANNYA#.
$. PENGERTIAN “KEKELUARGAAN” DALAM PS. ** AYAT"1# UUD 1+ YANG MENYATAKAN, “PER-EKONOMIANDISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMABERDASARKAN ATAS RASA KEKELUARGAAN”."TIDAK DISINGGUNG MENGENAI PENGERTIAN
“KEKELUARGAAN”.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
19/21
PADA SIDANG UMUM MPR TH 1, MPR TELAH MELA-
KUKAN PERUBAHAN TERHADAP SEMBILAN PASAL DIBATANG TUBUH UUD 1+ % PERUBAHAN DIPUTUSKANDALAM RAPAT PARIPURNA MPR KE-12 TGL. 1 OKTOBER1. PERUBAHAN YG DILAKUKAN PADA PASAL , , ,1*, 1+, 1, 2 DAN 21.
MENYIMAK PERUBAHAN PERTAMA UUD 1+ TSB, MAKADAPAT DIKATAKAN KEKUASAAN PRESIDEN BANYAKDIBATASI, SEBAGAIMANA DAPAT DILIHAT DI PASAL, , 1*,1+, 1 DAN 2 UUD 1+.
PERUBAHAN YG DILAKUKAN ITU BERDASARKAN PASAL
* UUD 1+ TELAH LEBIH MEMBERI PEMAHAMANKEPADA KITA, BAHWA UUD 1+, TIDAKLAHDISAKRALKAN, TETAPI MENJADI KEWAJIBAN SELURUHRAKYAT DAN BANGSA INDONESIA UNTUK SELALUMENYEMPURNAKANNYA SESUAI TUNTUTAN DAN KE-
BUTUHAN /AMAN.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
20/21
1. UUD 1+ HANYA DIMAKSUDKAN BERSIFATSEMENTARA.
2. UUD 1+ MEMBERIKAN EXECUTIF HEAVY.
*. UUD 1+ TIDAK MEMBERIKAN ATRIBUSI KE-WENANGAN YANG JELAS KEPADA LEMBAGALEMBAGA TINGGI DAN TERTINGGI NEGARASECARA TEGAS.
+. UUD 1+ MENGANDUNG PASAL PASAL YANG AMBIGU.
. UUD 1+ HANYA MENGHARAPKAN SEMANGATPARA PENYELENGGARA YANG BERMORAL DANBERBUDI PEKERTI YANG LUHUR.
-
8/18/2019 Pancasila 7 Pancasila Dalam Konteks KETATA NEGARAAN Demokrasi
21/21