Download - Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

8/18/2019 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

1/22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar dari negara republik Indonesia, yang menjadi landasan

dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti bahwa segala macam

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara

Negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah pancasila itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia itu dijabarkan

dalam ketentuan UU !"#$. engan demikian, jika kita berbicara tentang Pancasila dalam

konteks ketatanegaraan tidak lain adalah berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang

tertuang dalam UU !"#$. i lain sisi, Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara

baik yang tertulis %Undang-Undang asar& maupun hukum dasar tidak tertulis atau

convensi. Pancasila juga dapat disebut sebagai suatu asas kerohanian Negara Republik

Indonesia, dimana Pancasila bermakna sebagai suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik

moral maupun hukum dalam Republlik Indonesia. Pancasila juga berarti jiwa, semangat

dan nilai pancasila hendaknya menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi Negara dan

kenegaraan Indonesia.

'ika membahas tentang Negara dan ketatanegaraan Indonesia, kita harus ingat dan

pahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan dan UU !"#$

oleh para pendiri maupun tokoh pembentuk Negara Republik Indonesia, yaitu PP(I.

Pancasila yang perumusannya terdapat dalam alaenia ke empat dalam pembukaan UU

!"#$ dan telah ditetapkan pula oleh PP(I pada tanggal !) *gustus !"#$ bersamaan

dengan ditetapkannya Pembukaan dan UU !"#$, yang rancangannya merupakan buah

karya dari +PUP(I. Sehingga, Pancasila tidak dapat kita pisahkan keberadaan dan

kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

terdapat dalam Pembukaan, Pancasila bahkan merupakan substansi dari pembukaan UU

!"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi, aspirasi, cita hukum dan

cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima pokok-pokok pikiran,

yang tidak lain adalah Pancasila. (emudian pokok-pokok pikiran itu menciptakan UU

!"#$ dan dituang kembali kedalam pasal-pasal UU !"#$. leh karena itu pembahasan

tentang konsepsi ketatanegraan menurut pancasila tidak lain adalah pembahasan pasal-

pasal UU yang merupakan penjabaran atau implementasi konsepsi pancasila sebagai

dasar ilsaat Negara Indonesia. UU bagi suatu Negara adalah merupakan sumber hukum

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page


2/22

dan landasan konstitusi yang tertinggi dalam Negara tersebut sebagai penjabaran konsepsi

kehidupan kebangsaannya dalam bernegara di berbagai bidang sesuai dasar ilsaat Negara

yang dianutnya.

1.2 Rumusan Masalah

a. eskripsi /eori0

+agaimana kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik Indonesia1

b. Pemecahan (asus0

*pa yang menyebabkan degrarasi moral yang dilakukan oleh pelaksana

pemerintah yang dalam hal ini adalah maraknya tindakan korupsi yang terjadi

dalam lingkungan pemerintahan1 *pakah tidak menanamkan Pancasila dalam

kehidupannya dan apakah para pelaksana pemerintahan tidak takut dengan

hukum-hukum ketatanegaraan %UU !"#$ dan peraturan perundang-undangan

lainnya&

1.3 Tujuan Penulsan

a. eskripsi /eori

Untuk mengetahui kajian Pancasila dalam konteks (etatanegaraan Republik

Indonesia

b. Pemecahan (asus

Untuk mengetahui mengapa sangat marak sekali terjadinya korupsi pada

pelaksana pemerintahan sehingga menimbulkan 2korupsi sebagai budaya dari

pelaksanaan pemerintahan3, dan Untuk mengetahui mengapa pelaksana

pemerintahan tidak tunduk akan UU !"#$ dan Pancasila yang dalam hal ini

sebagai (etatanegaraan +angsa Indonesia.

BAB II

PEMBAHA!AN

2.1 Pengertan "etatanegaraan

4ukum /atanegara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi

kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

tersebut. i lingkungan Negara-negara dunia, 4ukum tata negara dikenal berbagai istilah



3/22

seperti halnya Negara +elanda umumnya memakai istilah 2staatsrech3 yang dibagi menjadi

staatsrech in ruimere 5in %dalam arti luas& dan staatsrech In engere 5in %dalam arti sempit&.

Staatsrech in ruimere zin adalah 4ukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin

adalah hukum yang membedakan 4ukum /atanegara dari 4ukum *dministrasi Negara

%4ukum /ata Usaha Negara atau 4ukum /ata Pemerintah&. 'ika pada Negara Inggris pada

umumnya memakai istilah 26ontitusional 7aw3, penggunaan istilah tersebut didasarkan

atas alasan bahwa dalam 4ukum /ata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Sama

halnya dengan Negara Perancis orang mempergunakan istilah 2roit 6onstitutionnel3 yang

di lawankan dengan 2roit *dministratie3, dimana titik tolaknya adalah untuk

membedakan antara 4ukum /ata Negara dengan 4ukum *ministrasi Negara.

+erikut ini adalah pandangan beberapa para ahli tentang pendapatnya mengenai

(etatanegaraan0

1. "usuma# Pu#j$se%$j$

4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara %kesatuan atau

ederal&, dan bentuk pemerintahan %kerajaan atau republik&, yang menunjukan

masyarakat 4ukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-

tingkatannya %hierarchie&, yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan

rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat

perlengkapan %yang memegang kekuasaan penguasa& dari masyarakat hukum

itu,beserta susunan %terdiri dari seorang atau sejumlah orang&, wewenang,

tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

2. &an &$llenh$'en

4ukum /ata Negara adalah 4ukum /ata Negara yang mengatur semua

masyarakat hukum atasan dan masyarakat 4ukum bawahan menurut tingkatannya

dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan

akhirnya menentukan badan-badan dan ungsinya masing-masing yang berkuasa

dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan

wewenang badan-badan tersebut.

3. !(h$lten

4ukum /ata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.

(esimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana

kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta

tugasnya masing-masing.



4/22

Setelah mempelajari rumusan-rumusan deinisi tentang 4ukum /ata Negara dari

berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di

antara para ahli mengenai hal ini. ari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat

mengetahui bahwa sebenarnya0

!. 4ukum /ata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum

kenegaraan yang berada di ranah hukum publik

8. einisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak

hanya mencakup kejian mengenai organ negara, ungsi dan mekanisme hubungan

antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait

mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara

9. 4ukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi

sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau

teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai erassungrecht

%hukum konstitusi& dan sekaligus erassunglehre %teori konstitusi&

#. 4ukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara

dalam keadaan diam %staat in rust& maupun mempelajari negara dalam keadaan

bergerak %staat in beweging&

ari deinisi-deinisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 4ukum /ata Negara

adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara

alat perlengkapan negara dalam garis ertikal dan hori5ontal serta kedudukan warga negara

dan hak-hak asasinya.

2.2 Pem)ukaan Un#ang*Un#ang Dasar 1+,-

Seperti yang kita ketahui Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan

kebermaknaanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena disamping perumusan Pancasila

terdapat dalam Pembukaan UU !"#$, Pancasila bahkan merupakan substansi dari

pembukaan UU !"#$. Pembukaan UU !"#$ yang merupakan sumber motiasi,

aspirasi, cita hukum dan cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia memuat lima

pokok-pokok pikiran, yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. alam pembukaan UU

!"#$ terdiria atas empat alenia, dan setiap alenia itu sendiri memiliki arti dan

spesiikasinya masing-masing. imana alenia pertama, kedua, dan ketiga menitikberatkan

tentang serangkaian terbentuknya atau terwujudnya Negara Indonesia, adapun pada bagian

alenia ke empat memuat dasar-dasar undamental negara yaitu 0 tujuan Negara, ketentuan

UU, bentuk Negara, dan dasar ilsaat Negara pancasila %(aelan:!#)&.



5/22

2.2.1 Pem)ukaan UUD 1+,- se)aga Tert) Hukum Tertngg

(edudukan Pembukaan UU !"#$ dalam kaitannya dengan tertib hukum

Indonesia, memiliki dua aspek yang sangat undamental, yaitu 0 pertama, memberikan

actor-aktor yang mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua

memasukkan diri dalam tata tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

%(aelan:#)&. (edudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan

UU !"#$ ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia hal itu

dikarenakan Pancasila merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam

penyelenggaraan Negara Indonesia. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan

yang terdapat di Negara Indonesia haruslah bersumber pada pembukaan UU !"#$

yang didalamnya terkandung asas kerohanian Negara atau dasar ilsaat Negara

Republik Indinesia. Pembukaan UU !"#$ juga sudah menentukan tertib hukum

Indonesia. ;aka, konsekuensinya Pembukaan UU !"#$ secara hukum, tidak dapat

diubah. 4al ini sesuai dengan ketetapan No


6/22

penjajahan. +ukan saja bertekad untuk merdeka, namun +angsa Indonesia juga

berusaha untuk tetap berdiri dibarisan yang terdepan untuk menentang dan

menghapuskan penjajahan di atas unia ini. idalam alenia pertama, tedapat

pernyataan dalil objekti dan dalil subjekti. alil objekti menjelaskan bahwa

penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya

harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di unia ini dapat menjalankan hak

kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. isitulah letak moral luhur dari

pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan dalil subjekti disini berarti aspirasi

masyarakat Indonesia itu sendiri utuk membebaskan diri dari penjajahan. ari

pernyataan dalil diatas, maka kewajiban bangsa untuk senantiasa berjuang melawan

setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Semua itu sudah

jelas tercantum dalam Pembukaan UU yang akan tetap menjadi landasan pokok untuk

mengendalikan politik 7uar Negeri.

). *lenia kedua

berbunyi0 2an perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur3 bunyi alenia tersebut dapat menunjukkan rasa kebangsaan dan

penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini. 4al ini bermakna bahwa

kita tidak dapat melupakan begitu saja keterkaitan peristiwa yang terjadi sekarang dan

kemarin, karena apa yang kita ambil sekarang adalah hasil yang kita perbuat kemarin,

dan menentukan keadaan yang akan datang. Pada alenia ini juga menjelaskan bahwa

kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan

mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

(. *lenia ketiga

berbunyi0 2*tas berkat rakhmat *llah Aang ;aha (uasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya3. (alimat tersebut bukan saja

menegaskan apa yang menjadi motiasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk

menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motiasi spiritualnya,

bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh *llah Aang

;aha (uasa. 4al tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan



7/22

yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia

dan di akhirat. *linea ini memuat motiasi spiritual yang luhur dan mengilhami

Proklamasi (emerdekaan %sejak dari Piagam 'akarta& serta menunjukkan pula

ketaBwaan bangsa Indonesia kepada /uhan Aang ;aha Csa. +erkat rahmat-Nyalah

bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan

mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

#. *lenia keempat

berbunyi0 2(emudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-Undang asar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada0

(etuhanan Aang ;aha Csa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan=

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia3. *linea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip

dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

/ujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan D... Pemerintah Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosialD. Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan

itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang

asar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. engan rumusan yang

panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang asar !"#$

sekaligus menegaskan0

!. Negara Indonesia mempunyai ungsi yang sekaligus menjadi tujuannya

yaitu0melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial.



8/22

8. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat

9. Negara Indonesia mempunyai dasar alsaah Pancasila, yaitu (etuhanan

Aang ;aha Csa, (emanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

(erakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2., Hu)ungan antara Pan(asla #engan Pem)ukaan UUD 1+,-

Pancasila sebagai substansi daripada pembukaan UU !"#$ adalah sumber dari

segala sumber hukum Republik Indonesia. leh karenanya itu penting bagi bangsa

Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya yang harus sesuai dengan Pancasila, artinya

cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam

pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UU !"#$.

leh karena itu Pancasila dan Pembukaan UU mempunyai hubungan yang sangat eratyang harus dijalankan dengan serasi, selaras, dan seimbang. Untuk lebih jelasnya

hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut0

Pokok pikiran dalam Pembukaan UU !"#$0

I %Sesuai dengan Pancasila ke 9&

II %Sesuai dengan Pancasila ke $&

III %Sesuai dengan Pancasila ke #&

I? %Sesuai dengan Pancasila ke ! dan ke 8&

2.2.- Hu)ungan antara Pem)ukaan #engan Pasal*asal UUD 1+,-

Isi UU !"#$ dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu0

a. +agian pertama, adalah pembukaan UU !"#$ yang terdiri dari empat alenia,

dimana alenia terakhir memuat asar Negara Pancasila

b. +agian kedua, terdiri dari pasal Epasal UU !"#$ yang terdiri atas 8F +ab, @9

Pasal, 9 pasal *turan Peralihan dan 8 pasal *turan /ambahan.

ari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa bagian pertama %Pembukaan&

memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada yang kedua. 4al ini dikarenakan

pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut Pokok (aidah Gundamental Negara

Republik Indonesia. *dapun syarat-syarat itu adalah0

!. ilihat dari sejarah terjadinya, Pembukaan ditentukan oleh pembentuk Negara

%PP(I&.

8. ilihat dari isinya, pembukaan memuat alsaah Negara %Pancasila&, asas

politik Negara %Republik yang berkedaulatan&, tujuan Negara %yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk



9/22

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial&

9. Pembukaan menetapkan adanya suatu UU Negara Indonesia.

2.2./ Hu)ungan antara Pem)ukaan UUD 1+,- #engan Pr$klamas 10

Agustus 1+,-

4ubungan antara Pembukaan UU !"#$ dengan Proklamasi !@ *gustus !"#$

memang memiliki hubungan yang sangat principal dimana0

Proklamasi !@ *gustus !"#$ memuat dua hal pokok, yaitu

a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

b. /indakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan

pernyataan kemerdekaan itu.

Sedangkan dalam Pembukaan UU !"#$, terutama dalam alenia ketiga memuat

pernyataan kemerdekaan dan alenia keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan

setelah adanya Negara.

4ubungan antara pembukaan UU !"#$ dengan Proklamasi !@ *gustus !"#$

adalah

a. *lenia pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan UU !"#$ memberi

penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi !@ *gustus !"#$

b. *lenia keempat pembukaan UU !"#$ memberi penanggung jawaban

terhadap dilaksanakannya proklamasi !@ *gustus !"#$

;aka, dengan demikian Pembukaan UU !"#$ merupakan amanat yang sangat

luhur dari proklamasi !@ agustus !"#$. leh karena itu konstruksi Negara proklamasi

seperti yang dicita-citakan oleh +angsa Indonesia pada saat Negara itu diproklamasikan,

hanyalah dapat dilihat, dihayati dari dalam Pembukaan UU !"#$. imana, artinya

Negara proklamasi !@ *gustus !"#$ hanya dapat disusun dan diselenggarakan

berdasarkan Pembukaan UU !"#$, termasuk Pancasila yang ada didalamnya sebagai

peran yang amat penting.

2.3 !truktur emerntahan n#$nesa )er#asarkan UUD 1+,-

2.3.1 Dem$kras n#$nesa se)agamana #ja)arkan #alam Un#ang*Un#ang Dasar

1+,- hasl ama#emen 22

emokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UU !"#$ selain mengakui adanya

kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta



10/22

keberanekaragaman mengingat indonesia adalah 2+hineka /unggal Ika3, berdasar pada

moral persatuan, (etuhanan dan kemanusiaan yang beradab.

Penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan indonesia

asca amademen !""!

(onsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam pembukaan UU !"#$ ialah

kedaulatan berada ditangan rakyat. Rumusan kedaulatan ditangan rakyat ini

menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat

adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara.

Sehingga rakyat adalah paradigma sentral kekuasaan negara. *dapun rincian struktural

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UU !"#$ alalah

sebagai berikut0

a. #onse kekuasaan

(onsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagian terdapat dalam UU !"#$

sebagai berikut0

!. (ekuasaan di tangan rakyat

Negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan

tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang

asar Negara.

8. Pembagian kekuasaan

(ekuasaan didelegasikan kepada lembaga negara sesuai dengan ungsinya

masing-masing sesuai dengan UU !"#$. Pendelegasian kekuasaan dalam

kasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu plolitik dikenal dengan istilah

2distribution o power3 yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

9. Pembatasan kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UU !"#$, dapat dilihat melalui proses

atau mekanisme $ tahunan kekuasaan dalam UU !"#$. alam pembatasan

kekuasaan menurut konsep mekanisme $ tahunan kekuasaan menurut UU !"#$

mencakup antara lain0 periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan

pertanggungjawaban kekuasaan.

b. #onse engambilan keutusan

(onsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia

adalah berdasarkan0

!. (eputusan didasarkan atas suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya keputusan

diambil dari musyawarah dalam mencapai muakat.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Page 10


11/22

8. 'ika muakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara

terbanyak.

c.#onse engawasan

(onsep pengawasan demokrasi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU

!"#$ pada dasarnya adalah sebagai berikut0

!. ilakuakan oleh seluruh warga negara, karena kekuassaan di dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia adalah ditangan rakyat.

8. Secara ormal ketatanegaraan pengawasan berada pada PR

d. #onse ertisiasi

(onsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan

kemasyarakatan dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia

sebagaimana termuat dalam UU !"#$.

2.3.2 !stem emerntahan negara menurut UUD 1+,- hasl ama#emen 22

Sistem pemerintah di Indonesia dikenal dengan 2/ujuh (unci Pokok Sistem

Pemerintahan Negara3 sebelum amademen. an setelah amademen tujuh kunci tersebut

mengalami beberapa perubahan. Setelah amademen sistem pemerintahan negara

menurut UU !"#$ adalah sebagai berikut0

a. $ndonesia ialah negara %ang berdasarkan atas hukum &rechsstaat'

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum %rechsstaat& dan bukan berdasarkan

kekuasaan %machtsstaat&. 4al ini berarti bahwa negara, termasuk di dalamnya

Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan suatu tindakan

apapun, harus dilandasi atas hukum yang berlaku atau harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. /ekanan pada hukum %recht& di sini dihadapakan

pada kekuasaan %macht&. Prinsip sistem ini akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya,

juga akan sejalan dan merupakan pelaksanaan pokok-pokok pikiran yang terkandung

dalam pembukaan UU !"#$ yang diwujudkan oleh cita-cita hukum %rechtsidee& yang

menjiwai UU !"#$ dan hukum dasar yang tidak tertulis.

b. Sistem konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi %hukum dasar&, tidak bersiat

absolute %kekuasaan yang tidak terbatas&. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara

pengadilan pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan

sendirinya juga oleh ketentuanEketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional,

(etetapan ;PR, Undang-Undang dan sebagainya. engan demikian sistem ini

memperkuat dan menegaskan lagi sistem negara hukum seperti dikemukakan di atas.

c. #ekuasaan negara %ang tertinggi di tangan rak%at



12/22

;enurut UU !"#$ hasil amademen 8FF8 kekuasaan tertinggi berada di tangan

rakyat, dan dilaksanakan menurut UU %pasal !ayat 8&. 4al ini berarti terjasi suatu

reormasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara,

walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. ;PR menurutUU !"#$

hasil amademen 8FF8, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UU, melantik

Presiden dan Hakil Presiden, serta memberhentikan Presiden=Hakil Presiden sesuai

masa jabatan, atau jikalau melanggar suatu konstitusi.

d. Presiden ialah en%elenggara emerintahan negara %ang tertinggi di saming (P)

dan DP)

+erdasarkan UU !"#$ hasil amademen 8FF8, presiden merupakan penyelenggara

pemerintahan tertinggi disamping ;PR dan PR, karena Presiden dipilih langsung oleh

rakyat UU 8"#$ pasal >* ayat !. 'adi menurut UU !"#$ ini Presiden tidak lagi

merupakan mandataris ;PR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

e. Presiden tidak bertanggungjawab keada DP)

;enurut UU !"#$, diamping Presiden adalah ewan Perwkilan Rakyat %PR&.

Presiden harus mendapat persetujuan PR untuk membentuk Undang-Undang pasal $

ayat ! dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan

pasal 89. leh karena itu, Presiden harus bekerjasama dengan ewan, akan tetapi

Presiden tidak bertanggungjawab kepada ewan, artinya kedudukan Presiden tidak

tergantung pada ewan.

*. (enteri negara ialah embantu residen+ menteri negara tidak bertanggungjawab

keada dewan erwakilan rak%at

alam UU !"#$ dijelaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan tugas

pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara %pasal !@ ayat ! UU !"#$ hasil

amademen&, Presiden mengangkat dan memberhentikan ;enteri-;enteri Negara %pasal

!@ ayat 8 UU !"#$ hasil amademen&. ;emteri-;enteri Negara itu tidak

bertanggungjawab kepadan ewan Perwakilan Rakyat. (edudukannya tidak bergantung

kepada ewan Perwakilan Rakyat.

g. #ekuasaan keala negara tidak tak,terbatas

;enurut UU !"#$ hasil amademen 8FF8, Presiden dan Hakil Presiden dipilih oleh

rakyat secara langsung. engan demikian dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara

Presiden tidak lagi merupakan mandataris ;PR bahkan sejajar dengan PR dan ;PR.

4anya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang asar,

amak ;PR dapat melakukan impeachment. Presiden tidak dapat membubarkan PR



13/22

maupun ;PR. (ecuali itu Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara

ewan Perwakilan Rakyat.

2.3.3 Negara n#$nesa a#alah negara hukum

;enurut UU !"#$, Negara Indonedia adalah negara 4ukum, negar 4ukum yang

berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan. 6iri-ciri negara hukum

adalah0

!. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan

dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

8. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan

tidak memihak.

9. 'aminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukum-Nya dapat

dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus

menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjuklam

bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar

kekuasaan.

2., Hu)ungan antara lem)aga*lem)aga negara )er#asarkan un#ang*un#ang #asar

1+,-

!.4.1 -ubungan antara (P) dan residen

;ajelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebgai

wakil rakyat sesuai dengan UU !"#$ %pasal ! ayat 8& , di samping PR dan Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UU !"#$ hasil amandemen 8FF8, maka Presiden dapat

diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaannya sendiri atau

karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh ;PR.

Pemberhentian Presiden oleh ;PR sebelum masa jabatannya berakhir, hanya mungkin

dilakukan jikalau Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hokum berupa

penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan=atau Hakil Presiden, pasal @*.



14/22

Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh

;PR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada ;PR, melainkan kepada rakyat

Indonesia sesuai dengan ketentuan UU.

!.4.! -ubungan antara (P) dan DP)

;ajelis Permusyawaratan Rakyat tediri atas anggota-anggota dewan Perwakilan

Rakyat, dan anggota-anggota ewan Perwakilan aerah yang dipilih melalui Pemilu.

;engingat kedudukannya Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang

memegang kedaulatan rakyat tertinggi %pasal 8 ayat !& dan untuk menegakan martabat

serta kewibawaannya, maka PR menyelesaikan masalah-masalah yang bersiat dasar,

yang bersiat structural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UU, maka antara

PR dengan ;PR harus melakukan kerja sama yang simultan dalam melakukan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

leh karena anggota PR seluruhnya merangkap anggota ;PR, maka ;PR

menggunakan PR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh

;PR.

alam hal ini PR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya seperti hak

angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak /anya inisiati, Pasal 8F*.

;PR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang PR, ;PR

mengemudikan pembuatan UU serta peraturan lainnya agar UU serta pengaturan-

pengaturan itu sesuai dengan UU !"#$. ;elalui wewenang PR ia juga menilai dan

mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

!.4. -ubungan antara DP) dan residen

Sebagai sesamal lembaga dan sesame anggota badan legislati maka PR dan

Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain 0

a. ;embuat UU pasal %pasal $ ayat !, 8F dan 8!& dan

b. ;enetapkan UU tentang anggaran %pendapatan dan +elanja Negara %pasal 89

ayat !&.

;embuat UU berarti menentukan kebijakan Politik yang diselenggarakan

Presiden.

;enentukan +udget Negara pada hakekatnya berarti menetaokan rencana kerja

tahunan. PR melalui *nggaran +elanja yang telah disetujui dan mengawasi

pemerintah dengan eekti. i dalam pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga-

lembaga Negara lainnya dapat diminta pendapatnya.



15/22

Sesudah PR bersama Presiden menetapkan UU dan R*P=R*+ Negara maka di

dalam pelaksanaannya, PR berungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah.

Pengawasan PR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar %logis&, yang

pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada PR

dalam arti partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh PR, dan dengan pengawasan tersebut, maka

terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan PR tentang

masalah-masalah pokok dari Negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UU

sebagai landasan kerja.

4al ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UU !"#$ dinyatakan bahwa

Presiden harus tergantung kepada ewan. Sebaliknya kedudukan PR adalah kuat,

ewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. leh karena anggota-anggota PR

semuanya merangkap menjadi anggota-anggota ;PR, maka PR dapat senantiasa

tindakan-tindakan Presiden jikalau ewan menganggap bahwa Presiden sungguh-

sungguh melanggar pidana atau konstitusi yang telah, maka ;ajelis itu dapat

melakukan siding istimewa untuk melakukan imeachment .

+entuk kerjasama antar PR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner

legislatinya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam

banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada PR dan

meminta pendapatnya.

!.4.4 -ubungan antara DP) dengan menteri,menteri

alam UU !"#$ dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden %pasal !@ ayat 8&, sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa

menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada PR, artinya kedudukannya tidak

tergantung kepada ewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

Seperti halnya juga dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan atau

diberhentikan oleh PR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar %logis& dari

tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan

Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh PR. leh karena itu menteri-

menteripun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan PR, yang berakibat

diberhentikannya menteri oleh Presiden.

Sudah terang bahwa PR tidak boleh main emosi tidak percaya, melainkan secara

serius harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknya Presiden tidak

boleh bersitegang tidak mau memperhatikan suara PR yang telah diberikannya dengan



16/22

sungguh-sungguh berdasarkan alas an yang objekti. 4anya dengan pengertian yang

mendalam akan hal ini, maka kita terjerumus ke dalam tangan besi seorang diktator.

Selain itu juga dirasakan sangat merugikan jalannya pemerintahan, apabila PR

mengadakan lidelijk verzet J misalnya tidak menyetujui anggaran Negara yang

meningkat dalam keadaan yang sangat diperlukan. 'ika presiden bersitegang tidak mau

mendengarkan suara PR yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas, sebagai jalan

keluar ;PR harus segera memberikan keputusannya, dan ;PR itu presiden secara

imperati harus melaksankannya, terutama berdasar pasal 9 ayat %9&.

!.4.5 -ubungan antara residen dengan menteri,menteri

alam UU !"#$ ;enteri adalah pembantu Negara %pasal !@ ayat !&, dan

presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri Negaranya %pasal !@

ayat 8&. Secara ormal para menteri itu tidak bertanggung jawab pada PR, akan tetapi

menteri tersebut sangat tergantung pada Presiden, walau demikian para menterilah yang

terutama menjalankan pemerintahan dalam prakteknya. Sebagai pemimpin department

%pasal !@ ayat 9&, menteri mengetahui selukbeluk mengenai lingkungan pekerjaannya.

alam praktek pemerintahan, timbul kebiasaan bahwa presiden melimpahkan

wewenang kepada pembantu pimpinan dari presiden (onensi yang demikian ini tidak

boleh mengurangi jiwa dari system kabinet Presidensial. +erhubungan dengan hal itu

menteri memiliki pengaruh yang besar pada Presiden dalam menuntut politik Negara

dalam departemennya. ;enteri adalah pemimpin-pemimpin Negara, yang menetapkan

politik pemerintahan dan koordinasidalam pemerintahan Negara . *gar terlaksananya

koordinasi yang baik, para menteri harus bekerjasama dan satu sama lain secara erat di

bawah pimpinan Presiden.

!.4./ -ubungan antara mahkamah agung dengan lembaga negara lainn%a

alam pasal 8# ayat ! UU !"#$ disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah ;ahkamah *gung dan +adan (ehakiman menurut susunan dan

kekuasaan +adan-+adan (ehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara

;ahkamah *gung dengan lembaga-lrmbaga lainnya. alam penjelasan UU !"#$

disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun

kekuasaan serta kekuatan lainnya. +erhubungan dengan itu harus diadakan jaminan

dalam bentuk UU !"#$ tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu

keputusan yang seadil-adilnya.

;ahkamah *gung sebagai 7embaga /inggi Negara dalam bidang kehakiman dari

tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari



17/22

tingkat yang lebih tinggi. (etentuan ini mengatur tentang hak menguji dari ;ahkamah

*gung, yang mengandung makna, bahwa ;ahkamah *gung berhak untuk menguji

secara material peraturan yang lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang

mengenai sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

alam proses reormasi, ;ahkamah *gung merupakan ujung tombak dalam

memberantas ((N untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai /ap No.


18/22

4asil pemeriksaaan +P( inipun disertai sangsi pidana, apabila hasil pemeriksanan

mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana atau perbuatan yang

mertugikan Negara, maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan.

2.- !TUD "A!U!

*pa yang menyebabkan degrarasi moral yang dilakukan oleh pelaksana pemerintah

yang dalam hal ini adalah maraknya tindakan korupsi yang terjadi dalam lingkungan

pemerintahan1 *pakah para pelaku korupsi tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupannya dan apakah para pelaksana pemerintahan tidak takut dengan hukum-hukumketatanegaraan %UU !"#$ dan peraturan perundang-undangan lainnya&. 6aba kita cermati

kasus yang satu ini0

#asus #orusi 2a%us 3ambunan

a. Kambaran

Kayus 4alomoan /ambunan dituduh melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yaitu

korupsi, pencucian uang %money laundering& serta penggelapan. (etiganya merupakan

bentuk tindak pidana. ;asing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. (orupsi diatur

di dalam Undang-undang No. 9! /ahun !""" /entang Pemberantasan /indak Pidana

(orupsi juncto Undang-undang No. 8F /ahun 8FF! /entang Perubahan *tas Undang-



19/22

undang No. 9! /ahun !""" /entang Pemberantasan /indak Pidana (orupsi.

(emudian, money laundering diatur di dalam Undang-undang No. !$ /ahun 8FF8 /entang

/indak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 8$ /ahun 8FF9 /entang

Perubahan *tas Undang-undang No. !$ /ahun 8FF8 /entang /indak Pidana Pencucian

Uang. 7alu, penggelapan itu diatur di dalam (itab Undang-undang 4ukum Pidana

%(U4P& pasal 9@8-9@@. leh karena itu, concursus dari kasus Kayus masuk ke dalam

concursus realis %perbarengan perbuatan& atau meerdaadse samenloo. Perihal apa yang

dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal >$

ayat %!& dan pasal >> ayat %!& (U4P, yakni 0 2beberapa perbuatan yang masing-masing

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

kejahatan L3. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat %!& pasal >$ dan >> adalah

perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang

dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang

pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya, 2sehingga merupakan beberapa

kejahatan3 %berdasarkan penasiran sistematis&. 'adi berdasarkan rumusan ayat %!& pasal >$

dan >> (U4P, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana yang mana

tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri

sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. (esimpulannya, kasus Kayus

4alomoan /ambunan dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena

ini merupakan concursus. Nantinya akan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak

dijatuhkan sendiri-sendiri

b. Pandangan

(asus Kayus, menurut saya, merupakan suatu concursus atau perbarengan tindak

pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya

dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama

kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. apat juga di dalam

bentuk concursus itu terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. 'adi

intinya, yang terpenting adalah ada lebih dari satu tindak pidana dan diantara tindak pidana

tersebut belum diputus hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak

pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada

pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh

hakim dengan mempidana pada si pembuat=pelaku, bahkan telah dijalaninya baik sebagian

atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan %concursus& syarat seperti pada pengulangan



20/22

tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih amiliar dengan sebutan recidie.

(asus Kayus ini merupakan suatu peyelewengan yang dilakukan oleh seorang pemerintah

secara sengaja untuk mengambil hak para masyarakat Indonesia dengan sewena-wena. 4al

ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, dan tentunya tidak

mendalami Pancasila, Pembukaan UU !"#$ dan UU !"#$.

c. Penyebab kasus

Secara umum akibat korupsi adalah dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi

kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum

dalam Pembukaan Undang-undang asar !"#$.

+erikut ini merupakan penyebab korupsi adalah0

!. /ata ekonomi Negara yang belum sempurna.

8. /ata sosial budaya seperti ketimpangan sosial.

9. /ata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

#. /ata administrasi seperti tidak eisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan

kebijaksanaan pemerintah

$. Secara umumnya, budaya korupsi itu terjadi karena ketiadaan pengendalian diri dari

pelaku korupsi. (urangnya kepuasan diri dari pelaku korupsi, sehingga menimbulkan

ketamakan dan kehilaan untuk menganbil hak orang lain.

d. Solusi untuk kasus tersebut

Sebagai seorang pejabat %pelaksana pemerintahan& hendaknya harus menanamkan

dahulu konsep saling harga menghargai dan menanamkan UU !"#$ dalam hidupnya

yang berlandaskan Pancasila baik dalam berkata, berprilaku, dan berikir sebelum menjadi

seorang pejabat %panutan& dalam setiap negara, begitu juga dengan warga negaranya. *gar

terjalin kerjasama yang baik sehingga terbentuknya tujuan Negara. Selain mematangkan

diri untuk memikul sebuah tanggung jawab para pejabat negara hendaknya mempersiapkan

diri di dalam ilmu pengetahuan, baik dalam administrasi keuangan maupun pemerintahan.

(esigapan Negara dalam hal ini juga memiliki pengaruh yang amat penting, karena bila

Negara belum memiliki kesiapan untuk berpemerintahan, maka para pelaku pemerintahan

juga mengalami hal yang sama yaitu ketidaksigapan dalam menjalankan tujuan Negara.



21/22

BAB III

PENUTUP

3.1 Imlkas

Sebagai bangsa yang mempunyai penegakan hukum yang baik, dan menjadikan

Pancasila sebai sumber segala sumber hukum kita sebagai warna Negara hendaknya

menghargai dan menghormatinya. engan adanya Pancasila sebagai sumber

ketatanegaraan, diharapkan dapat menjadikan suatu pandangan dan suatu panutan untuk

setiap warga negaranya, dan sebaliknya kita sebagai warga Negara yang baik selalu akti

bekerjasama didalamnya agar terwujudnya bangsa yang kuat akan hukum.

3.2 !mulan

Seperti yang kita ketahui Pancasila merupakan dasar dari negara republik Indonesia,

yang menjadi landasan dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. imana hal

ini dimaksudkan bahwa sesuai yang tercantum dalam pembukaan UU !"#$ adalah sebagi

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai landasan suatu Negara, pancasila

memiliki hubungan yang sangat erat kaitanya dengan Pembukaan UU !"#$, karena

didalam pembukaan UU !"#$ khususnya dalam alenia ke I? berisikan suatu prinsip-

prinsip pokok yang menunjang terbentuknya suatu Negara Indonesia. +erbicara tentang

Pancasila, dan (etatanegaraan Republik Indonesia beserta Pembukaan UU !"#$ tidak

lengkap jika kita tidak membahas isi dari UU !"#$ sebagai prasyarat terbentuknya suatu



22/22

Negra. i dalam UU !"#$ ini terdiri atas 8F +ab, @9 Pasal, 9 pasal *turan Peralihan dan

8 pasal *turan /ambahan.

3.3 !aran "e)jakan

6ara penaggulangan korupsi adalah bersiat Preenti dan Represi. Pencegahan

%preenti& yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja

pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik atau perusahaan

dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan %gaji&, menumbuhkan

kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan

dan pelaku pimpinan atau atasan lebih eekti dalam memasyarakatkan pandangan,

penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial,

menumbuhkan rasa 2sense o belongingness3 diantara para pejabat dan pegawai.

Sedangkan tindakan yang bersiat Represi adalah menegakan hukum yang berlaku pada

koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar teleisi dan herregistrasi %pencatatan

ulang& kekayaan pejabat dan pegawai.

DATAR PU!TA"A

(aelan.8FF9. Pendidikan Pancasila.Paradigma0Aogyakarta

Soegito dkk.8FF>. Pendidikan Pancasila &disi revisi !""/'.UP/ ;(U UNCS0Semarang

Rindjin (etut.8F!!. Pendidikan Pancasila Pandangan -idu angsa $ndonesia dan Dasar

egara #esatuan )eublik $ndonesia.Unit Penerbitan Uniersitas Pendidikan

Kanesha0Singaraja.

*nonim.8FF). 6 7$ Pancasila Dalam #onteks #etatanegaraan )eublik $ndonesia.di

http0==elearning.gunadarma.ac.id=docmodul=pendidikanMpancasila=bab>-

pancasilaMdalamMkonteksMketatanegaraanMrepublikMindonesia.pd yang diakses

pada 88 noember 8F!!

Sindhu.8F!F. 6nalisis #asus 2a%us.di http0==Fsprey.wordpress.com=8F!F=!F=!#=analisis-

kasus-gayus= yang diakses pada 9F noember 8F!!

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://0sprey.wordpress.com/2010/10/14/analisis-kasus-gayus/http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdfhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab6-pancasila_dalam_konteks_ketatanegaraan_republik_indonesia.pdf

Download - Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (Dwita_darma)

Top Related