PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAANREPUBLIK INDONESIA
( Hasil pengumpulan dan penyusunan dari berbagai sumber informasi )
MAKALAH( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila )
Disusun Oleh :
MUHAMAD YOGI (41032161121007)RIDWAN SOPIANA (41032161121016)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG2013
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat
rahmat-Nya Kami bisa menyelesaikan tugas Makalah mata kuliah Pendidikan Pancasila yang
berjudul Kedudukan Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia.Makalah
ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga
makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.Makalah ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan makalah ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca, mahasiswa dan bermanfaat
untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...
Bandung, 24 Maret 2013
Penyusun
Muhamad Yogi
Ridwan Sopiana
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 1
C. Tujuan ................................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................... 2
A. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ..................... 2
B. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ............................. 6
C. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indon
Esia ..................................................................................................................... 8
BAB III PENUTUP .............................................................................................................10
A. Kesimpulan ........................................................................................................10
B. Saran ..................................................................................................................10
C. Daftar .................................................................................................................10
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak
bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak
sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara
dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali
sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para
pendiri dan pembetuk negara Republik Indonesia.
Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai
Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus
mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu
pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa
Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun
dengan bangsanya sendiri.
Untuk itulah dalam makalah ini, kami mengambil judul “Pancasila dalam Konteks
Ketatanegaraan Republik Indonesia”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ?
3. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik
Indonesia ?
C. Tujuan
1. Untuk Mengetahui Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik
Indonesia
2. Untuk Mengetahui hubungan Pancasila dengan pembukaan da nisi UUD 1945
3. Untuk Mengetahui Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan
RepublikIndonesia
1
BAB IIPEMBAHASAN
1. Kedudukan Pancasila Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
A. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari segala Hukum
Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka
Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian
dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana
kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD
1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup
bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata
yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai
bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari
segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. Berarti
semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-
Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (Peraturan
Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya,
harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus
sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila
Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945
sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain,
semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, ‘Batal Demi Hukum’. Karena
sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir.Oleh sebab itu Pancasila
tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya di
dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermin
dalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan perkataan
lain, Pancasila telah menjadi cita-cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh warga
masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa (Poespowardojo dan
2
Hardjatno, 2010).Namun demikian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam
negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, yang secara nyata merupakan lima sila
Pancasila. Hal itu merupakan dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat
dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.
Lebih spesifik lagi Pancasila sebagai sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan
No.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR
No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.
Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian pembentukan peraturan
perundang- undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan
yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. Rumusan
UU tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangka
pembangunan hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasi
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan formal.
Dalam pasal 7 dinyatakan ruang lingkup hirarki Peraturan Perundang-undangan
meliputi (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii)
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iii) Peraturan
Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah.
Upaya mengurai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memiliki
cakupan yang luas sekaligus dinamis.Luas dalam arti mencakup seluruh aspek
kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.Dinamik mengandung arti memberi
ruang reaksi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan kata lain, upaya
mengurai nilai-nilai Pancasila adalah hal yang tidak pernah selesai sejalan dengan
perjalanan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional. Keluasan dan
kedinamikan tersebut dapat ditarik melalui pancaran nilai dari ke lima sila
3
Pancasila. Implementasi nilai-nilai tersebut ditunjukkan dengan perilaku dan
kualitas SDM di dalam menjalankan kehidupan nasional menuju tercapainya
tujuan negara.
B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup
Nilai-nilai Pancasila, yang telah diwariskan kepada Bangsa Indonesia
merupakan nilai sari dan puncak dari sosoial budaya yang senantiasa melandasi
tata kehidupan sehari-hari.Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap
baik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan
sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah:
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Dari nilai nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan,
kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama
dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Pandangan hidup bagi swatu bangsa seperti pancasila sangat penting artinya
karena merupakan pegangan yang mantap, agar tidek terombang ambing oleh
keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi dewasa.
C. Pancasila Sebagai Dasar Nagara
Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea IV pembukaan
UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut
sebagai ideologi Negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum
sehingga semua peraturan hukum / ketatanegaraan yang bertentangan dengan
4
pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,
dalam bentuk peraturan perundang undangan bersifat imperative (mengikat) bagi :
a) Penyelenggaraan negara
b) Lembaga kenegaraan
c) Lembaga kemasyarakatan
d) Warga negara Indonesia dimana pun berada, dan
e) Penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia
Dalam tinjauan yuridis konstituisi, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan
sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, ketetapan MPRS
No.XX/MPRS/ 1966,jo. Tap. MPR No. V/MPR/ 1973,jo. Tap. MPR No.IX/ MPR
/ 1978.Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam
Tap.MPR No.XVIII / MPR / 1998.
Sebagai dasar negara, Pancasila memang tidak memiliki parameter dan ukuran
yang jelas sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk menfsirkan sesuai
dengan latar belakang pemikiran dan kepentinganya.
Ketika presiden pertama RI Soekarno yang mempopulerkan PANCASILA
sebagai dasarNegara berkuasa,maka pancasila sejati adalah pendukung Nasokom
(nasionalis,agama, dan komunis). Zaman Soekarno pancasilais sejati mengacu
kepada doktrin eka prasetya pancakarsa (P-4 alias pedoman penghayatan dan
pengalaman pancasila) dan mendapat justifikasidengan pola penataran P-4 hingga
berpuluh puluh jam lamanya.
Padahal dasar negara adalah fondamen sebuah pemerintahan Negara. Dalam UUD
'45 dasar Negara secara formal diletakkan pada BAB agama yaitu Ps. 29 ayat
1:Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana penjelasan
masalah ini?
Bukan itu saja yang membuat resah, saat menghadapi situasi krisis seperti
sekarang.Undang-undang dasar 1945 yang telah di ubah (diamandemen) sebanyak
empat kali dinilai tidak sah.
Akibatnya, timbul kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut
TyasonaSudarto. Mantan kepala staf TNI AD, dalam sebuah diskusi yang di
selenggarakan
5
Sekolah tinggi agama islam nahdiatul ulama di Jakarta, rabu (3/1), mengatakan,
UUD 1945 yang telah diamandeman saat ini illegal. Pasalnya, UUD tersebut telah
di jalankan meskipun UUD 1945 yabg asli belum dicabut penggunaanya.Selain
itu, UUD diubah juga belum disahkan dalam lembaran Negara. "UUD 1945 yang
diamandemen tidak sah secara hukum, "ujar Tyasno, yang juga deklarator
Revolusi Nurani.Oleh karena itu Undang-Undang dan aturan hukum yang
menginduk kepada UUD 1945 juga tidak sah. Kondisi tersubut membuat landasan
ketatanegaraan di Indonesia tidak jelas.Karna itu, UUD Indonesia harus segera di
kembalikan lagi ke UUD 1945.
penamaan UUD 1945 yang telah diamandemen dengan menggunakan nama yang
sama juga membingungkan masyarakat. Karena itu, bangsa Indonesia harus
kembali kepada jati dirinya dan konsisten terhadap cita-cita proklamasi, UUD
1945, pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,"kata Tyasno.
2. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan dan Isi UUD 1945
Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum
Indonesia.Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD
1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila
merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang
bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidak
bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti
berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasila
merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai substansi esensial dari pada Pembukaan UUD 1945 adalah
sumber dari segala sumber hukum republik Indonesia. Hal terpenting yang bagi
bangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila,
artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di
dalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yang
memilki hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.
6
Hubungan Pancasila Dengan Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua
bagian yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu :
1. Pembukaan UUD yag terdiri dari empat alinea, dimana alinea terakhir memuat
Dasar nagara Pancasila.
2. Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Hububungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD
1945, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :
A..Ditinjau dari isi pengertian yang terkadung di dalam Pembukaan UUD 1945
1. Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rankaian peristiwa dan keadaan
yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar
pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak
mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.
2. Dari alenia keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara
Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal dan organis
dengn Pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa aspek :
• UUD itu ditentukan akan ada
• Apa yang diatur oleh UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara
yang
memenuhi berbagai persyaratan
• Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
• Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila)
B.Ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945
Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan
sebagai berikut :
1. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam
“Pembukaan” itu mengehendaki persatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
7
Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum
dasar negara, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-
pasalnya.Itulah hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945.
c. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negara
Republik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih
tinggi daripada Pasal-pasal UUD 1945.
3. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan RepublikIndonesia
A. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah
Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.Undag-Undang Dasar ini
terdiri atas Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang mencakup 37 Pasal 4
Aturan Peralihan atau Peraturan Tambahanserta penjelasan yang dibuat oleh Prof.
Mr.Soepomo (Sunoto, 1985: 35).
Pada awal kemerdekaan UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik
karena kondisi Indonesia dalam suasana mempertahankan kemerdekaan. Sedang
mengenai keadaan pemerintahnya sebagai berikut:
• Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA
dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
• Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensil dimana para menteri bertanggung jawab
pada presiden bukan pada DPR.
• Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubah
kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badan
legislatif(DPR)
• Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang
merubah kabinet presidensil menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dari
UUD 1945.sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi Liberal
Akibat dari kondisi diatas menimbulkan, pemerintah tidak stabil seiring
pergantian kabinet, Terjadinya pemberontakaan PKI Madiun, karena keadaan
genting maka kabinet kembali ke presidensil lagi, diadakannya Konferensi Meja
8
Bundar (KMB) sehingga Indonesia harus menerima berdirinya Republik
Indonesia Serikat (RIS).
B. Konstitusi RIS
Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia
untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakan
pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS.
Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS.
Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku un tuk negara bagian Indonesia yang
meliputi sebagian jawa dan sumatra dengan ibukota Yogyakarta. Sistem
pemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal.
Negara Federasi RIS tidak berlangsung lama.berkat kesadaran para
pemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadi
NKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang Dasar
Sementara 1950.
C. Undang-Undang Dasar Sementara
Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRI
dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950.Sistem
pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa
diganggu gugat dan menteri bertanggung jawab.Berlaku demokrasi liberal dan
telah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante.
Karena kabinet yang dgunakan adalah parlementer maka presiden dan
wakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu
gugat.Yang bertanggung jawab adalah menteri kepada parlemen.Akibat dari
sistem pemeritah ini maka pemerintahan tidak stabil, sebab sering terjadi
pergantian kabinet, ekonomi dan keamanan sangat kacau, badan konstitusituante
macet tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar
yang tetap sebagai ganti UUDS 1950. Pada waktu itu beruntung rakyat indonesia
mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, terbukti dengan banyaknya
negara bagian RIS yang melebur kembali pada negara Republik Indonesia.
Kenyataan ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia untuk
mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara
kesatuan.
9
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah
konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar
negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun
1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah
susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.Oleh
karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur
dalam sistem peraturan perundang-undangan.Hal inilah yang dimaksud dengan
pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
B. Saran
Kita sebagai bangsa Indonesia, supaya mampu mencermati nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tidak buta akan posisi dasar
negara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandung
dalam Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari.
Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum, baik itu yang
sudah tertulis dan tertuang dalam kitab perundang-undangan maupun yang sudah
mengalir dalam konvensi, perlu adanya suatu evaluasi untuk menciptakan suasana
masyaakat yang kondusif.
10
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII SMA.Jakarta :ErlanggaKaelan.2010 .Pendidikan Pancasila.Yogyakarta : PARADIGMASoegito, dkk. 2005. Pendidikan Pancasila. Semarang: Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang.
11
