Download - Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DITJEN P2HP
Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
Jakarta, 1 Oktober 2014
Oleh:Ateng Supriatna, M.Sc (Kepala Bagian Program - Ditjen P2HP)
OutlinePendahuluan ………… (hal 3)
Kegiatan DJP2HP di Daerah ………… (hal 8)
Kinerja DJP2HP ………… (hal 14)
Kegiatan yang dipantau UKP4 ………… (hal 27)
Hasil Monev Terpadu KKP ………… (hal 32)
Penyerapan Anggaran ………… (hal 39)
Tindak Lanjut ………… (hal 43)
Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing sebagai basis ketahanan pangan nasional
Mengembangkan Industri Pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing
Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara
Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing
Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
1
2
3
4
5
6
VISI
Terwujudnya Produk
Perikanan Prima yang
Berdaya Saing di
Pasar Domestik dan Internasional
MISI
4
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN P2HP
VISI &
MISI
TARGET
KEBIJAKAN
1.Volume produk olahan
2.Konsumsi ikan
3.Nilai Ekspor
4.Nilai produk non-konsumsi
5.Nilai investasi
STRATEGI KEGIATAN STRATEGIS
2.PENGEMBANGAN KAWASAN:• Minapolitan• Maluku-LIN• MP3EI• UP4B• Kerjasama 6 K/L• Daerah
Perbatasan
1.SINERGI HULU-HILIR:• Industrialisasi• Blue Economy• Sistem Logistik
Ikan Nasional
3.PEMBERDAYAAN & KEWIRAUSAHAAN:• PNPM Mandiri
KP-PUMP P2HP• MP3KI-PKN• Gender
1. Modernisasi sentra pengolahan dan pemasaran skala UMKM
2. Pengembangan sistem informasi, jaringan pemasaran dan pasar ikan yang memenuhi standar dari hulu sampai hilir
3. Penerapan inovasi ragam produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui peningkatan mutu dan kemasan sesuai standar
4. Pengembangan kemitraan bagi UMKM pengolahan dan pemasaran
5. Pemanfaatan limbah dan hasil samping dari industri pengolahan
6. Sinergi promosi, branding dan standardisasi produk perikanan di dalam dan luar negeri
7. Penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar di dalam dan luar negeri
8. Penguatan tata kelola importasi hasil perikanan
9. Peningkatan peran intermediasi akses permodalan
10.Intensifikasi dan perluasan lending model serta publikasi prospektus investasi P2HP
STRATEGI PEMBANGUNAN P2HP
5
• Pertama, agar anggaran yang tersedia dilaksanakan dengan tepat, transparan dan akuntabel. Hal tersebut merupakan upaya dini untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan korupsi.
• Kedua, dalam melaksanakan pagu anggaran terbebas dari keragu-raguan, guna menghindari terjadinya kemandekan, yang berpotensi dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional
• Ketiga, alokasi anggaran pemerintah adalah merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
6
ARAHAN PRESIDEN RI PADA PENYERAHAN DIPA
IMPACTOUTCOMEOUTPUTKEGIATANINPUT
•Dok.Perencanaan•Anggaran (APBN,
DAK, DAU, APBD, PHLN, dll)
•Regulasi•SDM
Administratif :•Proses Pengadaan
B/J (Perpres54)•SDM Pengadaan
Teknis :•Detail Design•Lahan•Bahan baku•Bibit/Pakan•Teknologi•dll
Realisasi Fisik (Barang &Jasa)Realisasi Keuangan (BLM)
•Optimal•Tidak Optimal•Tidak
bermanfaat
•Pertumbuhan Ekonomi
•Lapangan kerja•Kesejahteraan
Pemantauan Pemantauan & Pengendalian
Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Dicapai dari akumulasi kegiatan yang dilakukan baik dari APBN,
APBD, DAK, PHLN, dll
7
PERAN PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
No Kegiatan Fisik (DAK Kab/Kota) Fisik (TP Prov/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi)
1 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan
1. Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil
2. Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan
3. Penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan
4. Penyediaan kios mini pemasaran hasil ikan
5. Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2
6. Penyediaan peralatan pemasaran sederhana
7. Rehabilitasi pasar ikan tradisional
1. Pusat pemasaran dan distribusi ikan
2. Pengadaan sarana pemasaran bergerak (Roda 4/6 berefrigerasi, Roda 4 bak terbuka, Roda 3 Berefrigerasi, Roda 3 boks kering, Roda 3 bak terbuka)
3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemasaran
4. Pembangunan pasar ikan
1. Pembinaan pasar hasil perikanan dalam negeri
2. Promosi dan kerjasama pemasaran dalam negeri hasil perikanan melalui Gemarikan
2 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
- - 1. Diseminasi hasil-hasil perundingan reduksi hambatan pemasaran hasil ekspor industrialisasi perikanan
2. Pembinaan eksportir hasil perikanan skala UKM
3. Fasilitasi pengembangan produk perikanan untuk ekspor
4. Fasilitasi Seafood Service Centre5. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi
impor hasil perikanan
KEGIATAN DITJEN P2HPBERDASARKAN KEWENANGAN DI DAERAH
9
Lanjutan....No Kegiatan Fisik (DAK Kab/Kota) Fisik (TP Prov/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi)
3 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
1. Penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan
2. Rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan
3. Penyediaan gudang beku (cold storage) skala kecil (< 30 ton)
4. Rehabilitasi gudang beku (cold storage)
5. Penyediaan pabrik es skala kecil (< 15 ton)
6. Rehabilitasi pabrik es7. Penyediaan ruangan
berpendingin skala kecil8. Rehabilitasi ruangan
berpendingin9. Penyediaan peralatan
pengolahan sederhana10. Penyediaan peralatan sistem
rantai dingin sederhana
1. Gudang beku (cold storage) ≥ 30 ton
2. Pabrik es ≥ 15 ton
3. Peralatan sistem rantai dingin (kapasitas besar)
4. Rumah kemasan dan peralatan
5. Sentra pengolahan6. Gudang/depot es (ice
storage)7. Sarpras pengolahan8. Peralatan value added9. Mini plant pengolahan10. Mobil klinik mutu11. Kendaraan pengangkut es
1. Pemetaan ragam unggulan dan perhitungan nilai tambah produk perikanan
2. Lomba inovator pengemb. produk perikanan
3. Forum diskusi akselerasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan
4. Fasilitasi lomba UMKM pengolahan terbaik
5. Apresiasi pengembangan sarana dan prasarana SRD dan pengolahan
6. Penilaian UPI terbaik7. Pembinaan UMKM di sentra
pengolahan hasil perikanan dalam rangka mendukung industrialisasi
8. Pembinaan penerapan PMMT bagi UPI
9. Bimbingan teknis pembinaan mutu daerah
10. Pembinaan GHP bagi Supplier di UPI
11. Fasilitasi penerapan SKP dan SNI
12. Monitoring kebutuhan bahan baku dan volume produksi olahan UPI skala besar
10
No Kegiatan Fisik (DAK Kab/Kota) Fisik (TP Provinsi/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi)
4 Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi
- 1. Sarpras pengembangan produk nonkonsumsi
2. Pusat promosi dan pemasaran ikan hias
3. Sarana dan peralatan kerajinan kekerangan
4. Kios pemasaran ikan hias5. Rumah produksi kosmetik RL6. Rumah produksi pupuk
organik cair rumput laut7. Rumah produksi tepung ikan8. Kendaraan pengangkut bahan
baku tepung ikan
1. Keikutsertaan pada pameran produk perikanan nonkonsumsi
2. Fasilitasi petugas informasi pasar produk nonkonsumsi
3. Pembinaan verifikasi UPPN4. Pembinaan dan pengembangan UMKM
produk perikanan nonkonsumsi5. Pembinaan dan pengembangan industri
produk perikanan nonkonsumsi6. Fasilitasi pembinaan dan pendampingan
sarpras produk perikanan nonkonsumsi
5 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
- - 1. Fasilitasi kemitraan usaha mendukung industrialisasi/minapolitan
2. Operasional PUMP-P2HP3. Promosi peluang usaha dan investasi
(Fasilitasi promosi peluang usaha dan investasi dalam kegiatan industri bahari dan fasilitasi pameran peluang usaha investasi P2HP)
4. Pemberdayaan UMKM melalui pengembangan KKMB sektor KP
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sarana statistik (kendaraan roda-2, komputer/laptop, kamera, dll)
- 1. Administrasi pengelolaan kegiatan (perencanaan, pengendalian, pelaporan, rekonsiliasi keuangan)
2. Pengembangan statistik P2HP
Lanjutan....
11
PEDOMAN PENGELOLAANKEGIATAN DEKONSENTRASI DITJEN
P2HP
12
1. Anggaran yang dialokasikan pada masing-masing Satker harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan Ditjen P2HP, yaitu: (i) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan; (ii) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan; (iii) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan; (iv) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan; (v) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi; dan (vi) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP.
2. Setiap Satker harus menyusun indikator kinerja dengan mengacu pada Indikator Kinerja Ditjen P2HP yang mencakup keluaran, manfaat, dan dampak dari setiap kegiatan serta dituangkan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
4. Anggaran dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset tetap.
5. Kegiatan yang bersifat non-fisik tersebut antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, pelaporan, pengawasan, serta pengendalian.
6. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, anggaran yang sifatnya menunjang pelaksanaan tugas administratif dialokasikan pada kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Teknis dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP.
7. Penentuan besarnya alokasi anggaran yang sifatnya penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing.
8. Ruang lingkup dekonsentrasi mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.
PEDOMAN PENGELOLAANKEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DITJEN P2HP
13
1. Anggaran TP dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan pengadaan bangunan, peralatan dan mesin, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat;
2. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TP, sebagian kecil Anggaran TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;
3. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga.
4. Dalam rangka pembangunan fisik maka terlebih dahulu harus memiliki dokumen Detail Design dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan-persyaratan lain terkait pembangunan fisik;
5. Pembangunan fisik dilakukan dengan mempertimbangkan volume produksi hasil perikanan yang bernilai ekonomis sehingga jumlah produksi tersebut dapat diolah dan dipasarkan secara keseluruhan;
6. Pemerintah Daerah menyediakan lahan (milik dan/atau dikelola pemda sesuai peraturan perundangan yang berlaku) yang memadai dengan status tidak bermasalah (clear and clean) yang dibuktikan dengan status kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan;
7. Pemilihan lokasi pembangunan bukan berada didaerah yang mudah tergenang air atau banjir;8. Tersedia dan atau akan disediakan sumber air bersih yang memadai;9. Tersedia dan atau akan disediakan jaringan/sumber listrik yang memadai;10. Tersedia aksesibilitas ke lokasi kegiatan (berupa jalan) dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;11. Pemerintah Daerah diharuskan untuk melaksanakan Serah Terima Barang kepada pemerintah pusat
melalui mekanisme BAST sesuai peraturan yang berlaku;12. Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel dalam rangka
mengoperasionalkan hasil kegiatan;13. Pemerintah Daerah harus menyiapkan biaya operasional dalam rangka memanfaatkan hasil kegiatan
melalui mekanisme sistem pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah/Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Ketidakmampuan operasionalisasi dari hasil pembangunan yang disebabkan karena ketidak tersediaannya listrik dan sumber air bersih adalah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah selaku pemanfaat hasil pembangunan.
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dapat terlaksana dengan baik rata-rata capaian IKU melebihi target
Pelaksanaan RB, inisiatif anti korupsi dan akuntabilitas kinerja semakin baik
15
NOINDIKATOR
KINERJAUTAMA
2010 2011 2012 2013Targe
t
T R % T R % T R % T R % 2014
1 Produk Olahan Hasil Perikanan (Juta Ton) 4,2 4,2 100 4,3 4,58 107 4,8 4,83 101 5 5,16 103 5,2
2 Nilai Produk Nonkonsumsi pada Tingkat Pedagang Besar (Rp Triliun)
- - - 0,35 0,57 161 1 1,4 140 1,5 1,79 119 2
3 Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)
30,47
30,48 100 31,5
732,2
5 102 33,14
33,89 102 35,14 35,21 101 37,8
4 Nilai Ekspor Hasil Perikanan(US$ Miliar) 2,9 2,86 99 3,2 3,52 110 3,6 3,85 107 4,5 4,18 93 5,1
5 Nilai Investasi Bidang P2HP (Rp Triliun) 1,5 1,62 108 1,5 1,55 103 2 2,07 103 2,5 2,66 106 3
KINERJA DITJEN P2HP
KINERJALAINNYA 2010 2011 2012 2013 2014
PMPRB - - 68,94 79,2 83,25
PIAK - 6,64 7,84 8 …
SAKIP 66,84 (B) 75,18 (A) 77,97 (A) 78,8 (A) 81,49 (A)
16
PUMP P2HPKegiatan
Prioritas
Nasional
URAIAN 2011 2012 2013 2014∑ Poklahsar 408 1.500 1.500 1.000∑ Provinsi 22 33 33 33∑ Kab/Kota 53 145 243 244
DAMPAK:
1. Ketua Poklahsar Dupak Makmur Bersama, Kota Surabaya (pelopor ekonomi lokal): berhasil memberdayakan mantan PSK di Jl. Bangunsari dengan pendapatan per anggota mencapai Rp 2 juta/bulan.
2. Poklahsar Prima Crispy, Kota Surabaya : berhasil membangun rumah produksi dan gerai pemasaran (Usaha otak-otak bandeng meningkat produksinya hingga 40%)
3. Poklahsar Putri Rinjani, Kab. Lombok Tengah (usaha tortila rumput laut) : telah memiliki unit produksi sendiri dengan 10 kelompok binaan (pendapatan mencapai Rp 6 juta per bulan).
4. Berdasarkan Laporan Tim Pembina Tingkat Provinsi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota:
terdapat penciptaan lapangan kerja sekitar 30% dari total target jumlah anggota poklahsar (sebanyak 4.500 tenaga kerja baru)
Contoh: PUMP-P2HP Provinsi DIY TA 2013 Pendapatan meningkat 49%, Produksi meningkat 28%
16
FASILITASI BRANDING PRODUK PERIKANAN
SIAP DIPASARKAN
Stick Rumput
Laut, NTT
SIAP KEMASAN
Tekwan Instant – Bekasi, Jabar
Abon Tuna,Jember,
Jatim
SIAP DESAIN KEMASAN
DAN PENGUJIAN
Stick Udang Jagung,
Gorontalo
SIAP KEMASAN
Sate Bandeng –
Banten
SIAP DESAIN KEMASAN
DAN PENGUJIAN
Abon Lele - Boyolali
Abon Cakalang - Ambon
SIAP DESAIN KEMASAN
DAN PENGUJIAN
Pembinaan terhadap UKM Pengolah Ikan, utamanya berbasis komoditas industrialisasi perikanan
Launching logo dan brand “FREEZE & FRESH” yang dicantumkan pada kemasan produk UKM peserta Program Branding
Logo dan Brand “FREEZE & FRESH” telah didaftarkan hak paten dan merek ke Ditjen Hak Atas Kekayaan Inteketual (HAKI), Kemenkum dan HAM
Pembuatan barcode melalui Koperasi Mina Produk Prima (KMPP) bagi produk UKM Branding
Fasilitasi kerjasama/kemitraan pemasaran produk perikanan UKM dengan ritel modern
Peluncuran kemasan produk UMKM peserta Branding oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Festival Perikanan Nusantara
17
18
EKSPOR – IMPOR, 2010-2014
Ket. * Angka targetSumber: BPS diolah Ditjen P2HP
EKSPOR Ekspor periode 2010-2013 mengalami peningkatan
volume rata-rata 4,48% per tahun, dan peningkatan nilai rata-rata 13,64% per tahun
Tahun 2013:1.Komoditas ekspor utama meliputi udang
(40,27%), ikan lainnya (19,31%), TTC (18,29%), kepiting/rajungan (8,59%), dan rumput laut (5,01%)
2.Negara tujuan utama ekspor meliputi Amerika Serikat (31,87%), Jepang (18,94%), Uni Eropa (11,96%), dan China (9,79%)
Tidak tercapainya target ekspor a.l. disebabkan oleh: 1.Terjadi beberapa kasus penolakan ekspor2.Semakin ketatnya persyaratan ekspor (SHTI)3.Embargo Rusia4.Kualitas pencatatan data ekspor (perbatasan,
harga)
IMPOR Impor periode 2010-2013 mengalami penurunan volume rata-rata 0,13% per tahun, dan peningkatan nilai
rata-rata 6,65% per tahun Volume impor terbesar dilakukan untuk keperluan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan yang
menghasilkan ikan kaleng dengan jenis ikan sardine dan mackerel. Sedangkan untuk urutan kedua adalah untuk keperluan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan untuk diekspor kembali dengan jenis tuna, udang, kepiting, ikan demersal, capelin, salmon dan cumi-cumi
Persentase impor terhadap ekspor hasil perikanan: 2010 (13,68%), 2011 (13,87%), 2012 (10,7%), 2013 (10,93%)
Neraca Perdagangan Periode 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 14,8% Pada tahun 2013 meningkat sekitar 8,23% dibanding tahun sebelumnya
2010 2011 2012 2013 20140
1
2
3
4
5
6
2.86
3.523.85
4.18
5.1
0.39 0.49 0.41 0.47 0.52
2.47
3.033.44
3.71
4.58
Ekspor Impor Neraca
18
19
1. Pengembangan sistem rantai dingin (Cold Storage, Pabrik Es, Kendaraan Berpendingin)
2. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan
3. TTC: 1) Fasilitasi Pengembangan “pre – cooked loins”; 2) Fasilitasi sertifikasi eco label (MSC), 3) Penanganan kasus SHTI (bersama DJPT); dan 4) Penanganan kasus ekspor (bersama BKIPM)
4. Udang: 1) Regulasi pelarangan impor udang (bersama BKIPM); 2) Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Supplier Udang Pantura (ASPURA); 3) Fasilitasi sertifikasi eco label (ASC) bersama DJPB dan Pemda; 4) Pengendalian impor udang; dan 5) Pengembangan PINSAR Udang
5. Bandeng: 1) Fasilitasi pengembangan sentra pengolahan bandeng (Kendal, Gresik, Pati); dan 2) Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI)
6. Patin: 1) Fasilitasi pengembangan fillet patin; 2) Pengendalian impor; 3) Pemetaan kegiatan strategis sesuai analisis rantai nilai; dan 4) Pengembangan diversifikasi produk olahan UPI skala UMKM dan Besar
7. Pindang: 1) Fasilitasi pengembangan pindang higienis; 2) Pilot project pengolahan pindang; dan 3) Koordinasi dengan perusahaan importir bahan baku
8. Rumput Laut: 1) Fasilitasi pengembangan ATC chips dan SRC; dan 2) Fasilitasi sertifikasi ekspor (ke Chili)
INTERVENSI KEGIATAN INDUSTRIALISASI
19
20
Secara umum jumlah UPI meningkat (kecuali UPI Udang)
Peningkatan jumlah UPI tertinggi pada UPI Rumput Laut/UPRL (tumbuh 28%), UPI Pindang (26%), dan UPI Bandeng (10%)
Selaras dengan pertumbuhan UPI, utilitas UPI juga meningkat, yakni dari 60,63% pada tahun 2011 menjadi 70,39 pada tahun 2013
Utilitas UPI Patin, Udang dan Bandeng mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masingi 14%, 12% dan 11%
Industrialisasi juga berdampak pada meningkatnya nilai tambah komoditas utama
TTC Udang Patin RL Bandeng Pindang
2011 169 140 82 23 200 1338
2012 176 140 94 34 225 2021
2013 179 140 94 37 244 2028
250
750
1,250
1,750
2,250
JUMLAH UPI
TTC Udang Patin Bandeng Pindang RL
2011 53.44 52.24 52.3 56.61 88 60.58
2012 55.96 60.06 62.6 58.94 88.7 66.73
2013 59.86 65.7 67.6 69 89.93 70
5.0015.0025.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00
UTILITAS UPI (%)
TTC Udang Patin Bandeng Pindang RL
2011 855 5442 33 1475 683 110
2012 999 7045 52 1919 1509 163
2013 1064 9120.18099963249
81.939393939394
2496.65152542373
1987 235
500
2,500
4,500
6,500
8,500
NILAI TAMBAH (Rp Miliar)
KINERJA INDUSTRIALISASI BIDANG P2HP(2011-2013)
20
DAMPAK INDUSTRIALISASI TERHADAPKINERJA PRODUK NIRLIMBAH (BLUE ECONOMY)
TAHUN 2013
UPPN Chitin Chitosan
Jumlah UPPN = 3 UPPNUtilitas Chitin = 68.85%
Utilitas Chitosan = 62.45%
UPPN Tepung Ikan/Kepala Udang
Jumlah UPPN = 32 UPPNUtilitas = 41.9%
UPPN Minyak Ikan
Jumlah UPPN = 8 UPPNUtilitas = 35.21%
Chitin Chitosan
297
76
198
48
Rata2 Kapasitas Terpasang (Ton/Bln)Rata2 Kapasitas Produksi (Ton/Bln)
1,116
468
UPPN Rumput Laut
Jumlah UPPN = 16 UPPNUtilitas = 80.97%
9
3
7863
UPPN = Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi 21
22
1. TTC: 1) Perbaikan penanganan ikan di atas kapal (Penurunan lossess) dan penyediaan air bersih; 2) Pelarangan penangkapan “baby tuna”; 3) Penertiban dan perbaikan penerbitan SHTI (catch certificate); 4) Memperlancar distribusi pasokan bahan baku; dan 5) Pengendalian ekspor bahan baku (ekspor produk pre – cooked loins)
2. Udang: 1) Ketersediaan bahan baku tidak tersedia sepanjang tahun; 2) Komunikasi petambak dg processor (perlu peningkatan peran pedagang perantara); 3) Harga udang dalam negeri naik sangat tinggi sejak Januari 2013 (100%), kurang bersaing bagi eksportir; 4) Kenaikan biaya usaha yang cukup tinggi di tahun 2013: UMP (40%), TDL(15%) dan BBM (30%); 5) Isu internasional terkait safety dan sustainability: GAP, Traceability, label (ASC); dan 6) Larangan ekspor ke Rusia sejak 1 Juli 2013 (potensi devisa yang hilang cukup besar)
3. Bandeng: 1) UPI bandeng kesulitan bahan baku akibat tingginya permintaan pada hari libur nasional/keagamaan (libur panjang); 2) Bandeng sebagai sumber ketahanan pangan dalam negeri; 3) Bandeng masih banyak berbau lumpur; dan 4) Penguatan pasokan untuk Bandeng umpan, diversifikasi produk olahan belum berkembang (Bandeng Kaleng)
4. Patin: 1) Teknologi penghilangan bau lumpur dan pemutihan warna daging melalui penerapan teknologi budidaya dan pengolahan; 2) Peningkatan produksi di lokasi industrialisasi; dan 3) Inovasi pengolahan nirlimbah belum berkembang.
5. Pindang: 1) Pasokan Bahan Baku masih kurang dan belum merata sehingga masih harus impor pada bulan tertentu; dan 2) Pengolahan belum sesuai standar higienis dan saniter
6. Rumput Laut: 1) Kebijakan Pemerintah Chili dalam pengetatan ekspor bahan baku; 2) Menurunnya produksi rumput laut dari Filipina karena bencana angin thypoon; dan 3) Tumbuhnya industri rumput laut di China dengan kapasitas besar dan kebijakan pemerintan China memberikan insentif terhadap pelaku usaha melalui tax remittance
TANTANGAN KE DEPAN
22
SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
23
Medan
Pakanbaru
Palembang
Lampung
JakartaSurabaya Makasar
Kendari
Banggai
Ambon
BitungTernate
SorongBalikpapan
Toli-Toli
BanyuwangiJember
Semarang
Tasikmalaya
Serang
LamonganBandung
SukabumiBogor
Bau-BauButon
Aceh
LIN UP4BMP3EI
MINAPOLITAN, MP3KI-PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
BERBASISKAWASAN & PRODUK UNGGULAN
Ket : 20132014Tahap selanjutnya
Timika
Merauke
Tugas
Khusus
23
UJI COBA IMPLEMENTASI KONSEPSI SLIN KORIDOR 1 (SULAWESI) 2013-2014
Banggai KepulauanKeterangan Intervensi Fasilitas
Pelagis Kecil (Layang, Sardine,)
Tuna, Tongkol, Cakalang
Pabrik esABF
Gudang Dingin Kap. 50 ton
Kendaraan angkut esKendaraan berinsulasi
Kendari (PPS Kendari)Keterangan Intervensi Fasilitas
Komoditas: Pelagis Kecil (Layang, Sardine,) , Tuna, Tingkol, Cakalang
Masalah: BBM , rumpon, armada dan sarana pendingin
Pabrik esABF
Gudang Dingin kap. 300 ton
Kendaraan angkut esKendaraan berinsulasi
Surabaya-BrondongKeterangan Pengembangan
Tersedia fasilitas PPDI Brondong
Pabrik es &ABFGudang Dingin
Kapasitas 400 ton
Kendaraan berinsulasi
Jakarta (PPS Nizam Zachman)Keterangan Pengembangan
• Serapan pasar rumah tangga dan Horeka tinggi
• Fasilitas logistik perikanan relatif lengkap
Gudang Dingin Kap. 1500 ton
Kendaraan berinsulasi
24
SRD: Sistem Rantai DinginSPG: Sarana Pemasaran Bergerak*) Target
25
NO KEGIATAN2011 2012 2013 2014*
Volume Lokasi(Kab/Kota) Volume Lokasi
(Kab/Kota) Volume Lokasi(Kab/Kota) Volume Lokasi
(Kab/Kota)
1 Pabrik es 8 unit 8 25 unit 25 22 unit 22 3 unit 3
2 Cold storage 5 unit 5 11 unit 11 15 unit 15 2 unit 2
3 SRD 45 paket 22 485 paket 167 90 paket 34 111 paket 67
4 SPG Roda 3Berpendingin 53 unit 24 101 unit 45 18 unit 18 - -
5 PUMP-P2HP 85Poklahsar 30 155
Poklahsar 18 156Poklahsar 39 35
Poklahsar 18
DUKUNGAN DI LOKASI PKN
Tugas Khusus
25
26
CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS
1. Disahkannya Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional setiap tanggal 21 November
2. Ditetapkannya Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
3. Penetapan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Perikanan (LS-Pro) oleh Komite Akreditasi Nasional – Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN)
4. Panitia Teknis 65-05 berhasil meraih Herudi Technical Committee Award 2013
5. Ditandatanganinya kerjasama kemitraan dengan 13 Lembaga Kemasyarakatan dan pencapaian 4 rekor MURI.
26
Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi
(%) Keterangan
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
Target: Tersalurkannya bantuan langsung masyarakat PUMP P2HP untuk 1000 Poklahsar
TARGET B03: 1. Terselesaikannya revisi
pedoman teknis PUMP P2HP
2. Penyiapan POKJA PUMP P2HP
3. Terlaksananya sosialisasi Pedoman teknis PUMP P2HP
B0300 100%
100%
100%
1. Kep Dirjen P2HP No. 31/KEP-DJP2HP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pedoman Teknis PUMP P2HP Tahun 2014
2. Kep Dirjen P2HP No 30/KEP-DJP2HP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Kelompok Kerja PUMP P2HP
3. Sosialisasi Pedoman teknis PUMP P2HP (Tgl 10-12 Maret 2014 di Bandung)
TARGET B06: Tersalurkannya BLM untuk 300 Poklahsar
-Belum terealisasi karena mengalami penghematan anggaran sebagai tindak lanjut INPRES nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2014
TARGET B09: Tersalurkannya BLM untuk 600 Poklahsar
?
TARGET B12: Tersalurkannya BLM untuk 1000 Poklahsar
?
PN 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
28
Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi
(%) Keterangan
Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan
1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit
Pabrik Es @ >10 Ton
19 Gudang Beku @ >= 30 Ton
22 unit Prasarana lainnya
67 paket sarana SRD dan pengolahan
2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi
TARGET B03: 1. Terlaksananya sosialisasi
pembinaan dan pengembangan sarpras pengolahan
2. Usulan revisi juknis tugas pembantuan terkait pengadaan sarana dan prasarana SRD dan Pengolahan
3. Terbentuknya tim teknis Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
4. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Operator Pabrik Es dan Gudang Beku
5. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 3 lokasi.
100%
100%
100%
100%
100%
1. Terlaksananya sosialisasi
pembinaan dan pengembangan sarpras pengolahan
2. Usulan revisi juknis tugas pembantuan terkait pengadaan sarana dan prasarana SRD dan Pengolahan
3. Terbentuknya tim teknis Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
4. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Operator Pabrik Es dan Gudang Beku
5. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 3 lokasi.
PN 5 : KETAHANAN PANGAN
29
Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi (%) Keterangan
Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan
1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit Pabrik
Es @ >10 Ton 19 Gudang
Beku @ >= 30 Ton
22 unit Prasarana lainnya
67 paket sarana SRD dan pengolahan
2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi
TARGET B06: 1. Tersedianya konsultan
perencana pembangunan prasarana di 15 lokasi
2. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 10 lokasi
3. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 10 lokasi
100%
100%
100%
1. Tersedianya konsultan perencana pembangunan prasarana di 15 lokasi
2. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 10 lokasi
3. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 10 lokasi
30
Lanjutan....
Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi (%) Keterangan
Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan
1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit
Pabrik Es @ >10 Ton
19 Gudang Beku @ >= 30 Ton
22 unit Prasarana lainnya
67 paket sarana SRD dan pengolahan
2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi
TARGET B09: Tersedianya konsultan perencana pembangunan prasarana di 40 lokasi1. Tersedianya sarana SRD dan
Pengolahan di 40 lokasi2. Tersedianya konsultan pengawas
pembangunan prasarana di 40 lokasi3. Tersedianya kontraktor pelaksana
pembangunan/ pengadaan prasarana di 56 lokasi
Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 17 lokasiTARGET B12: 1. Tercapainya Pembinaan Sarana dan
Prasarana di 20 lokasi2. Tersedianya sarana SRD dan
Pengolahan di 67 lokasi3. Terlaksananya Pembangunan fisik
prasarana 100% di 56 lokasi
31
Lanjutan....
Air Bersih 3%
Balai Benih 12%
Benih 4%
Cold Storage 5%
Inka Mina 10%
Kapal 4%
Pabrik Es 7%
Pakan 5%
Pasar Ikan 6%
Pelabuhan 11%
PPTK 3%
PUMP 19%
Saluran Air 3% SPDN 3% SRD 4%
34
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI DAERAH
Permasalahan PUMP LokasiKelembagaan/Administasi 2010-2012 36SDM 6Benih 5Pemasaran 4BBM 3Pakan 3Penyakit 3Sosialisasi/Pelatihan/Pendampingan 3Belum Belanja 2Kualitas produk rendah 2Listrik 2Produksi Rendah 2Ada potongan PUMP 1Alat tangkap illegal 1Anggota PNS 1Bahan Baku Kurang 1PUMP 2012 belum menerima uang 1Berhenti produksi 1Gagal panen 1Jaring hanyut 1Kurang sarana 1Membeli kapal bekas kualitas rerndah 1Pencairan dana tidak sesuai dengan musim tanam 1Peralatan tidak sesuai 1
Kelembagaan/Admin-istasi 2010-2012 43%
SDM 7%Benih 6%
Pemasaran 5%
BBM 4%
Pakan 4%
Penyakit 4%
Sosialisasi/Pelatihan/Pen-dampingan 4%
Lain-lain 24%
35
PUMP
Permasalahan Pabrik Es LokasiBelum Operasional 16Listrik 9Kapasitas produksi kurang 3Belum ada pengelola 1Kapasitas genset kurang 1Komponen rusak 1Rugi 1
Belum Operasional 50%
Listrik 28%
Kapasitas produksi kurang 9%
Belum ada pengelola 3%Kapasitas genset kurang 3%Komponen rusak 3%Rugi 3%
36
PABRIK ES
Permasalahan Cold Storage LokasiBelum Operasional 6Listrik 8Belum ada pengelola 4Komponen rusak 1Kerjasama Pengelolaan 1
37
Belum Operasional30%
Listrik40%
Belum ada pengelola
20%
Komponen rusak
5%
Kerjasama Pengelolaan5%
COLD STORAGE
Permasalahan Pasar Ikan LokasiBelum Operasional 13Sanitasi 5Air Bersih 4Listrik 2Belum Optimal 5Kurang sesuai peruntukannya 3Bangunan rusak 2Pengelola 2
38
Belum Operasional; 36%
Sanitasi; 5
Air Bersih; 4
Listrik; 2
Belum Optimal; 5
Kurang sesuai perun-tukan-nya; 3
Bangu-nan
rusak; 2 Pengelola; 2
PASAR IKAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014
Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id)Keterangan:*) Per 19 September 2014
NO SATKERPAGU
ANGGARANREVISI (Rp)
TARGET REALISASI*Devias
iRp % Rp %
1 PUSAT 285,478,884,000 191,501,747,000 67.08 97,882,509,057 34.29 -32.79
2 UPT 40,320,533,000 35,026,083,000 86.87 15,808,206,920 39.21 -47.66
3 DEKON 54,366,989,000 30,531,207,004 56.16 30,412,539,798 55.94 -0.22
4 TP PROV 22,001,855,000 15,801,413,000 71.82 7,231,998,400 32.87 -38.95
5 TPKAB/KOTA 100,934,618,000 62,595,666,289 62.02 34,866,869,482 34.54 -27.47
TOTAL 503,102,879,000
335,456,116,293
66.68
186,202,123,657
37.01 -29.67
2010 2011 2012 2013 2014 -
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
206.55
615.95 552.57
653.74
503.10
Pagu (Rp Miliar) Realisasi (%)
94.67%
93.55%
95.79%96.99%
95% (Target)
40
REALISASI ANGGARAN DJP2HP TA 2014
BERDASARKAN BELANJA
41
JENIS BELANJA PAGU(Rp)
REALISASI*(Rp) %
51 BELANJA PEGAWAI 38,396,300,000
22,587,969,505 58.83
52 BELANJA BARANG 415,299,218,000
156,213,873,652 37.61
53 BELANJA MODAL 19,407,361,000
4,880,280,500 25.15
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 30,000,000,000 2,520,000,000 8.40
TOTAL 503,102,879,000 186,202,123,657 37.01
Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id)Keterangan: *) Per 19 September 2014
41
SERAPAN ANGGARAN TA 2014
• Serapan anggaran 2014 setiap bulan masih jauh dibawah target• Seperti halnya pada tahun lalu, anggaran dominan diserap pada
Triwulan ke-IV
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
20
40
60
80
100
120
2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
10
20
30
40
50
60
Pusat UPT DekonTP Prov TP Kab/Kota
Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id)Keterangan:*) Per 19 September 2014
% %
Bulan Bulan
Keterangan: Realisasi Okt-Des 2014 menggunakan angka target
BEBERAPA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN P2HP
44
PermasalahanKebijakan:
Sistem e-procurement yang dilakukan oleh ULP di setiap daerah menjadi kendala percepatan pelaksanaan kegiatan karena pemahaman SDM kurang & antrian panjang
Mendorong Pemda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengadaan barang dan jasa
Tindak Lanjut
Anggaran: Adanya revisi, baik revisi DIPA atau RKA-KL Dukungan anggaran operasionalisasi sarpras
terbatas
Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Sesuai dengan juknis, Pemda harus menyediakan anggaran operasionalisasi sarpras yang telah dibangun/diadakan
Kelembagaan: Kelembagaan sarpras belum tertata dengan baik
Sesuai dengan juknis, kelembagaan pengelola harus disiapkan sebelum pengadaan/pembangunan sarpras dilaksanakan
Perencanaan dan Pelaporan: Beberapa satker belum dapat menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara periodik dan tepat waktu
Secara periodik akan dilakukan rekonsiliasi data dan penyampaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan
Monev dioptimalkan, reward & punishment dijalankan
Pemanfaatan: Beberapa sarpras belum beroperasi seperti yang
diharapkan
Mendorong pemda agar mengoptimalkan pemanfaatan sarpras
Menguatkan kelembagaan pengelola 44
Perbaikan sistem Monev ke Depan
Monev hanya untuk kepentingan instansi/lembaga lain yang lebih superior
Sistem monev merupakan bagian dari sub-ordinasi
Menjadi beban lembaga Bagian dari kewajiban Tidak ada reward tapi hanya ada
pusnishment Tidak terkait antara evaluasi dan
perencanaan ke depan (tidak ada implikasi dampak evaluasi dengan perencanaan).
Sangat Mahal (biaya dan waktu)
• Monev untuk kepentingan Lembaga Sendiri
• Sistem yang baku untuk kepentingan nasional dilengkapi dengan spesifik lokal
• Menjadi kebutuhan• Bagian dari akuntabilitas
publik• Menjadi bahan masukan
perencanaan ke depan• Ada reward dan punishment
berdasarkan indikator yang jelas
KONDISI SAAT INI HARAPAN KE DEPAN
45
TINDAK LANJUT UNTUK MEMPERKUAT PERAN MONEV DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP
• Perlunya peningkatan kapasitas Provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan hasil pembangunan dengan Kab/kota serta menyampaikan kinerja hasil kepada Pemerintah Pusat.
• Melakukan pendampingan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian debottlenecking yang ada.
• Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi antar unit kerja baik di pusat maupun di daerah.
• Meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
• Meningkatkan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
• Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pelaksana monitoring dan evaluasi.
46
Kunci Keberhasilan dalam menerapkan Perencanaan, Anggaran, Monitoring & Evaluasi
Keberhasilan institusionalisasi sistem Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem berfungsi dengan baik.
Sehingga dibutuhkan Mekanisme Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi yang baku, terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan berbagai pihak dari level daerah sampai dengan Pusat.
TIGA kunci utama, yaitu :
① PEMANFAATAN informasi
② KUALITAS informasi
③ KESINAMBUNGAN
47