Download - Pasar Modal
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Tanpa terasa Indonesia telah memasuki tahun ke sepuluh sejak
perekonomian Indonesia mengalami serangan badai krisis yang luar biasa besar
dampak pengaruhnya pada perekonomian Indonesia. Krisis perekonomian yang
terpicu oleh kejatuhan nilai rupiah, menyusul tumbangnya era masa
kepemerintahan orde baru telah membawa implikasi yang dahsyat pada
meluasnya krisis multidimensi.1
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun
kembali perekonomiannya. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan suatu
negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam
pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri di
samping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung.
Krisis ini dimulai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah sehingga
menimbulkan inflasi yang tinggi. Inflasi ini berakibat naiknya harga barang-
barang kebutuhan pokok masyarakat dan banyaknya pegawai yang di-PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di
Indonesia. Dengan berkurangnya atau hilangnya pendapatan masyarakat maka
daya beli masyarakat juga ikut menurun.
2
1 Aditiawan Chandra, Prospek Penanaman Modal Langsung 2007,
http://businessenvironment.wordpress.com/2007/01/14/prospek-penanaman-modal-langsung2007//, diakses 11 April 2009.
2 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
Salah satu ciri negara yang sedang berkembang adalah tingkat tabungan
masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak
mencukupi.3 Untuk mengatasi kelangkaan dana itu banyak negara yang sedang
berkembang terlibat dengan pinjaman luar negeri. Bagi Indonesia pinjaman luar
negeri ini umumnya berasal dari negara-negara yang tergabung dalam IGGI
(Inter-Governmental Group on Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi
CGI (Consultative Group on Indonesia) dan negara-negara lain. Namun sumber
dari luar ini tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh
sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana
investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan
pemerintah dan penerimaan devisa.4
3 Bruce Lloyd, The Role of Capital Market in Developing Countries. (Spring: The
Moorgate and Wall Street, 1976), hal. 46. 4 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, op.cit, hal. 1.
Meskipun disadari tabungan masyarakat di negara sedang berkembang
masih rendah dibanding dengan negara-negara maju, tetapi yang lebih penting
dalam era pembangunan ini adalah mengusahakan efektivitas pengerahan
tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor yang produktif. Dalam rangka
meningkatkan pengerahan tabungan masyarakat itu, lembaga keuangan
perbankan maupun non perbankan perlu dituntut bekerja keras lagi untuk
meningkatkan penarikan dana masyarakat.
Penarikan dana masyarakat ini tidak hanya berupa tabungan masyarakat
di bidang perbankan. Penarikan dana ini juga dapat berupa pengerahan dana
masyarakat di bidang pasar modal.
Universitas Sumatera Utara
Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produtif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dar luar negeri makin lama makin dikurangi. 5
Perusahaan-perusahaan dapat menarik dana pinjaman jangka panjang dengan menerbitkan obligasi. Sedangkan untuk dana equity dengan menjual saham. Dalam kondisi yang lain karena batasan leverage, suatu perusahaan tidak memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya pasar modal, perusahaan tidak terlalu sulit mengatasinya, karena posisi yang dianggap tidak aman itu dapat diperbaiki dengan terlebih dahulu menarik dana dari masyarakat melalui pasar modal dengan menjual saham.
Perusahaan yang akan menarik dana dari luar perusahaan harus
memperhatikan jumlah dana, jenis dana dan jangka waktu memperolehnya. Jenis
dana dilihat apakah dana yang ditarik itu merupakan pinjaman atau modal
sendiri. Jadi perusahaan harus memperhatikan kondisi keuangannya. Selain itu,
perlu diperhatikan bahwa bank tidak selalu dapat memenuhi kredit bagi
perusahaan. Oleh karena itu, modal perusahaan dapat ditambah dengan cara
menambah equity (modal sendiri).
6
Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dananya. Walaupun telah ada lembaga perbankan, namun karena terbatas leverage, suatu perusahaan tidak memperoleh pinjaman dari bank. Lahirnya lembaga perbankan memang lebih dahulu dari lembaga keuangan lainnya (pasar modal). Jasa-jasa perbankan memang lebih dahulu dalam membangun perekonomian negara. Sejalan dengan eksistensi yang telah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah, dana perbankan tumbuh terus meningkat dalam setiap tahunnya. Diversifikasi dana perbankan atas giro, deposito berjangka, tabanas, serta taska menjadikan lembaga ini dapat meningkatkan terus penarikan dana dari masyarakat. Baik perbankan maupun pasar modal, keduanya adalah lembaga-lembaga yang bahu-membahu.
5 Ibid. 6 Ibid. hal. 3.
Universitas Sumatera Utara
Di negara yang telah mapan, kedua lembaga ini sangat diperlukan kehadirannya dalam menjalankan peranannya memobilisasi dana untuk pembangunan.7
Pada awal dekade abad ke-20, Irving Fisher (1930) mengembangkan prinsip dasar dalam investasi dan konsumsi ketika tersedia pasar modal yang berfungsi dengan baik. Fisher (1930) mengatakan bahwa adanya pasar modal akan meningkatkan utilitas baik bagi agen ekonomi yang surplus (penabung) maupun agen ekonomi yang oportunitas investasinya lebih besar dari pada kekayaannya (peminjam) dengan memberikan kepada kedua pihak biaya yang lebih rendah untuk mencapai tujuannya. Penabung dapat memperoleh return yang lebih tinggi dengan meminjamkan dananya ke pasar modal dibandingkan dengan jika dia harus berkeliling mencari orang yang membutuhkan hutang dan peminjam dapat memperoleh pinjaman yang murah tanpa harus mengeluarkan ongkos untuk mencari orang yang ingin investasi. Sebagai akibatnya, penabung akan meminjamkan lebih banyak, peminjam akan memperoleh lebih banyak pinjaman, sehingga total tabungan dan investasi juga ikut meningkat.
8
Pasar modal di Indonesia sendiri telah mempunyai sejarah yang panjang.
Di Indonesia pasar modal dulunya ada dua yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya. Namun pada tahun 2007 terjadi penggabungan Bursa Efek
Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan menjadi Bursa Efek Indonesia (Indonesia
Stock Exchange).
9
Efek, biasa juga disebut surat berharga atau sekuritas, memiliki pengertian
yang sangat luas yang mencakup surat pengakuan hutang, surat berharga
komersial (commercial paper), saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti
hutang, right issue, waran, opsi atau setiap turunan (derivative) dari efek atau
setiap instrumen lain yang ditetapkan sebagai efek oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam), yang bisa diperjualbelikan perusahaan-perusahaan yang
Dalam bursa efek inilah kegiatan jual-beli efek dilakukan.
7 Ibid. hal. 2. 8 Zaenal Arifin, Teori Keuangan & Pasar Modal, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal.2. 9 Dikutip dari www.idx.co.id, diakses pada tanggal 13 April 2009.
Universitas Sumatera Utara
melakukan penawaran umum, yang dikenal dengan istilah go public,
mencatatkan dirinya.10
Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal di Indonesia
diatur oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
Pasar Modal. Undang-undang Pasar Modal mengatur dengan jelas aturan-aturan
main sebelum dan sesudah perusahaan melakukan penawaran umum. Akan tetapi
dalam Undang-undang Pasar Modal tidak diatur lebih lanjut apabila suatu
perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum itu, ingin keluar dari
industri pasar modal atau disebut juga dengan istilah go private. Acuan yang
dipakai sekarang berupa kebijakan Ketua Bapepam kepada perusahaan yang akan
melakukan proses go private.
Untuk dapat menjual efek di bursa efek, suatu perusahaan efek harus
melakukan penawaran umum (public offering) yang didahului dengan
mencatatkan dirinya di bursa efek yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal
70 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa ”Yang dapat
melakukan penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek
kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif”. Pencatatan
perusahaan pada suatu bursa efek dikenal dengan istilah listing.
11
Prosedur yang dilakukan oleh emiten atau Perusahaan Publik dalam
rangka go private adalah dengan melakukan tender offer atas kepemilikan saham
10 Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat memulai Investasi Saham Panduan bagi Pemula, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 1.
11 Mukhti, Perlindungan Hukum bagi Investor Publik dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hal.5.
Universitas Sumatera Utara
publik dengan harga di atas harga pasar tetapi masih di antara harga wajar saham
yang ditetapkan oleh penilai independen atau bahkan di atasnya.12
Sebelum melakukan penawaran tender, didahului dengan penyampaian
informasi yang tertuang dalam surat edaran kepada pemegang saham, di mana
Bapepam melakukan penelaahan atas kecukupan keterbukaan informasi surat
edaran ditinjau dari aspek keterbukaan, aspek akuntansi dan aspek hukum.
13
Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang
telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip Keterbukaan (disclosure
principles) merupakan suatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola
bursa, Bapepam, dan pemodal atau investor. Informasi yang harus di-disclose
adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek
keuangan, hukum manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada
masyarakat.
14 Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi
saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan
investasinya.15
Menurut Bismar Nasution, setidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan
dalam Pasar Modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara
kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan terhadap pasar
membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip
keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil
keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa
12 Ibid. 13 Ibid., hal.6 14 Ibid. 15 Hj. Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hal.70.
Universitas Sumatera Utara
membentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi, sehingga investor
dapat secara optimal menentukan pilihan terhadap portfolio mereka. 16
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa saham Indonesia pada
tahun 2005 sampai dengan 2007 ini, menunjukkan kenaikan yang amat
signifikan. Kenaikan ini terjadi karena didasari oleh perbaikan keadaan
fundamental perekonomian Indonesia, dan ekspektasi investor asing maupun
domestik bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik di masa yang akan
datang. Namun, fenomena penghapusan pencatatan saham (delisting) yang masih
terjadi di bursa saham Indonesia telah menimbulkan sedikit kecemasan tentang
prospek pasar saham kita di masa yang akan datang.
17
Kinerja pasar modal Indonesia dalam dua tahun terakhir ini cukup luar
biasa. IHSG mengalami kenaikan yang signifikan dan berkelanjutan (sustainable)
sejak akhir tahun 2005. Dan pada bulan January 2006 IHSG mencapai 1232,3,
naik sebesar 17,9, persen dibandingkan dengan level pada bulan Januari tahun
2005 yang berada pada 1045,4. Seiring dengan berkembangnya sentiment positif
terhadap prospek perekonomian Indonesia, IHSG terus mengalami kenaikan
sepanjang tahun 2005. IHSG mencapai level sekitar 1757,3 pada bulan Januari
tahun 2007, atau mengalami kenaikan sebesar sekitar 68 persen dibandingkan
dengan level pada bulan January 2006. Dengan kinerja yang demikian, pasar
modal Indonesia merupakan salah satu pasar modal yang menunjukkan kinerja
16 Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2001), hal.9.
17 Dikutip dari www.detikfinance.com, diakses tanggal 10 April 2009.
Universitas Sumatera Utara
tertinggi (dilihat dari kenaikan indeks harga saham gabungan) di dunia pada
tahun 2006.18
Tabel 1.1: Index Harga Saham Gabungan (IHSG) harian bulan Januari sampai Desember 2008 di Bursa Efek Indonesia.
Sumber: Statistik Bursa Efek Indonesia, 2008.
18 Dikutip dari http://danareksaresearch.wordpress.com/2007/02/12/voluntarily-delisting-di-pasar-modal-indonesia/, diakses pada tanggal 14 April 2009.
Universitas Sumatera Utara
Grafik 1 IHSG dan Volume Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2008.
Sumber : Statistik Bursa Efek Indonesia, 2008
Grafik 2 IHSG Tahun 2001 sampai Desember 2008
Sumber : Statistik Bursa Efek Indonesia, 2008.
Universitas Sumatera Utara
Hi : harga tertinggi Low : harga terendah Close : ditutup pada harga
Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada masalah atau potensi
masalah di bursa saham Indonesia. Isu delisting merupakan salah satu masalah
yang sedang dihadapi pasar modal Indonesia sekarang. Akhir-akhir ini persoalan
delisting (penghapusan pencatatan efek perusahaan di bursa efek) kembali marak
dibicarakan oleh berbagai pelaku dan pemerhati pasar modal di Indonesia.
Beberapa perusahaan potensial yang sudah lama mencatatkan diri di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) tiba-tiba mengumumkan rencananya kepada pihak otoritas bursa
untuk melakukan go private secara sukarela.19
Berbagai alasan dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan yang
memutuskan untuk keluar dari bursa saham. Salah satu alasan yang sering disebut
oleh perusahaan multinasional adalah adanya program konsolidasi regional yang
dilakukan oleh perusahaan induk. Alasan lain yang sering diutarakan oleh
perusahaan multinasional adalah konsolidasi finansial yang dilakukan oleh
perusahaan induk. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang masih perlu dikaji
kebenarannya lebih lanjut melalui suatu analisa dan survei yang lebih mendalam,
misalnya kurangnya insentif-insentif khusus yang diberikan pemerintah, seperti
perpajakan atau kemudahan perijinan bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat
di bursa. Sementara itu, otoritas pasar modal juga dipandang melakukan
19 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
pengawasan yang terlalu kaku sehingga mempersulit perusahaan terbuka dalam
proses pengambilan kebijakan.20
Tentu saja alasan-alasan yang disebutkan oleh perusahan-perusahaan di
atas belum sepenuhnya benar. Walaupun demikian, satu hal yang perlu disadari
adalah fenomena delisting saat ini masih terjadi di bursa saham Indonesia. Hal
ini, apabila berlanjut terus, tentunya pada akhirnya akan berdampak tidak terlalu
baik bagi bursa saham Indonesia.
21
20 Ibid. 21 Ibid.
Dalam fenomena delisting yang semakin marak terjadi, maka harus
diperhatikan bagaimana perusahaan yang melakukan delisting ini menerapkan
prinsip keterbukaan yang merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya
suatu pasar modal. Hal ini sesuai dengan fungsi prinsip keterbukaan untuk
memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.
B. Perumusan Masalah
Bila diperhatikan dari judul skripsi ini, akan segera terlihat bahwa yang
menjadi sasaran utama pembahasan adalah penerapan Prinsip Keterbukaan.
Kemudian penerapan Prinsip Keterbukaan ini akan dikhususkan pada emiten
yang akan melakukan delisting.
Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis antara
lain:
Universitas Sumatera Utara
1. Bagaimana prinsip keterbukaan di pasar modal?
2. Bagaimana gambaran umum tentang pelaksanaan delisting di pasar modal?
3. Bagaimana penerapan Prinsip Keterbukaan bagi emiten yang akan melakukan
delisting?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
persyaratan akademik sebagai mata kuliah pembulat studi guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun, di
samping tujuan di atas terdapat tujuan-tujuan lainnya, yaitu sebagai berikut :
1. Untuk memberikan pengertian tentang Prinsip Keterbukaan di pasar modal.
2. Untuk mengetahui gambaran umum tentang delisting di pasar modal.
3. Untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan bagi emiten yang akan
melakukan delisting.
Manfaat dari penulisan ini adalah:
1. Secara Teoritis
Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tulisan ini akan
memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pemberlakuan
Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal terutama oleh Penanggung jawab pasar
modal yaitu Bapepam dan emiten sebagi pihak yang menarik dana dari
masyarakat, mengingat bahwa buku dan literatur yang membahas masalah
yang berkenaan dengan tema tulisan ini khususnya penerapan Prinsip
Keterbukaan dalam melakukan delisting masih minim, maka pemaparan
Universitas Sumatera Utara
pembahasan tulisan ini didukung pendapat sarjana yang asli di bidang hukum
yang memberikan sumbangsih pemikirannya berkenaan dengan judul skripsi
ini, maka diharapkan agar tulisan ini dapat menambah khasanah pemikiran
terhadap masalah keterbukaan emiten dalm melakukan delisting di pasar
modal, khususnya pasar modal Indonesia.
2. Secara Praktis
Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para
pembaca, baik kalangan akademisi maupun investor yang berniat melakukan
investasi di pasar modal, mengingat Prinsip Keterbukaan merupakan hal yang
utama dalam kegiatan di pasar modal sehingga akan mempengaruhi investor,
baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi dan citra pasar modal
tersebut di mata dunia internasional.
D. Keaslian Penulisan
Skripsi yang berjudul ”Keterbukaan Emiten dalam Melakukan Delisting
di Pasar Modal” ini adalah merupakan hasil karya tulis penulis sendiri, yang
mana belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah asli dari hasil
tulisan penulis.
Penulis menyusun skripsi ini melalui referensi buku-buku dan informasi
dari media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan
Universitas Sumatera Utara
skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, terutama secara ilmiah atau secara
akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan
Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam skripsi ini adalah Prinsip
Keterbukaan sebagai salah satu prinsip yang berlaku di pasar modal. Prinsip
Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan
Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk
menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi
Materiil mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap
keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. 22
Keterbukaan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan
penawaran umum (go public). Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek
yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan
tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
23
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka
menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha
perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada
masyarakat luas melalui pasar modal.
24 Secara yuridis, Emiten adalah Pihak yang
melakukan Penawaran Umum.25
22 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 23 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 24 M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:
Prenada Media, 2004), hal. 151. 25 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Universitas Sumatera Utara
Pihak yang melakukan penawaran umum ini akan mencatatkan dirinya
sebagai anggota dari suatu bursa saham. Pencatatan di suatu bursa saham dikenal
dengan istilah listing. Secara yuridis, Pencatatan (Listing) adalah pencantuman
suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat
diperdagangkan di Bursa.26
Setelah dinyatakan resmi melakukan penawaran umum, suatu perusahaan
atau perseroan akan disebut sebagai perusahaan terbuka atau perseroan terbuka.
Secara yuridis, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang
melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
27
Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah
pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
28
Kemudian dikenal juga istilah Perusahaan Tercatat. Perusahaan Tercatat
adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu Bursa Efek.
Umumnya Perusahaan Publik yang telah menawarkan sahamnya kepada
masyarakat luas (go public) selanjutnya mencatakan sahamnya di Bursa Efek.
29
Istilah go private merupakan hal yang lazim di pasar modal dan sering
diartikan sebagai lawan dari istilah go public. Sehingga go private dikatakan
sebagai keluarnya emiten atau perusahaan publik dari industri pasar modal,
26 Ketentuan I.12 Peraturan Nomor I-N tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.
27 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 28 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 29 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan
Tanya Jawab, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 72.
Universitas Sumatera Utara
biasanya dengan melakukan pembelian atas saham perusahaan yang dimiliki oleh
investor publik atau dengan penghapusan pencatatan (delisting).30
1. Henry Campbell Black mengartikan going private yaitu:
Sebagai hasilnya saham perusahaan berhenti diperdagangkan atau dengan
kata lain tidak dapat lagi diperjualbelikan melalui bursa efek di mana saham
tersebut dicatatkan, tetapi saham yang dimiliki oleh pemegang saham masih
dapat diperjualbelikan di antara para pihak sebagaimana diatur dalam anggaran
dasar.
Definisi go private antara lain:
“The process of changing a public corporation into a close corporation
by terminating the corporation’s status with the secure as a publicly held
corporation and by having its outstanding publicly held shares acquired by a
single shareholder or a small group”.31
2. “Going private: The repurchasing of all of a company’s outstanding stock by employees or a private investor. As a result of such an initiative, the company stops being publicly traded. Sometimes, the company might have to take on significant debt to finance the change in ownership structure. Companies might want to go private in order to restructure their business (when they feel that the process might affect their stock prices poorly in the short run). They might also want to go private to avoid the expense and regulations associated with remaining listed on a stock exchange”.
32
Yang dimaksud dengan delisting adalah penghapusan pencatatan dari
daftar saham di bursa.
33
30 Mukhti, op.cit., hal. 34. 31 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary-Seventh Edition, (West Law Group, 1999),
hal 192.
32 Dikutip dari www.investorwords.com, diakses tanggal 1 April 2009. 33 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal.107.
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya, Pasar Modal (capital market) merupakan pasar untuk
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik
dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen
lainnya.34
Secara yuridis, yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan
Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan Efek.
35
Menurut Marzuki Usman, Pasar Modal adalah pelengkap di sektor
keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.
36
34 Ibid., hal.1. 35 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 36 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op.cit. , hal. 5.
F. Metode Penulisan
Dalam rangka menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka harus
didukung dengan fakta atau data yang akurat. Dalam penulisan skripsi ini,
penelitian yang dilakukan pada prinsipnya bertendensi pada penelitian
kepustakaan (library research) meskipun ada penelitian lapangan (field research)
dalam arti sempit yaitu melalui media massa dan media internet. Penelitian
kepustakaan (library research) adalah penelitian yang berkenaan dengan bacaan
yang berisi reference books, textbooks, peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan judul skripsi guna menjadi landasan berpikir serta
memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penulisan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka metode yang dipakai
adalah metode normatif. Metode normatif adalah salah satu metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian
hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jadi, dalam skripsi ini terlihat jelas
bahwa metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode penelitian
kepustakaan. Metode ini diterapkan oleh penulis dengan melakukan inventarisir
data yang ada, baik data primer maupun data sekunder yang memiliki keterkaitan
dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini.
Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan di bidang hukum yang bersifat mengikat yaitu Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor Kep-316/BEJ/06-2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B
tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa, Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor
I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali
(Relisting) Saham di Bursa dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor
: Kep-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi.
Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah bahan yang
memberikan penjelasan bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum
berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, sedangkan
yang menjadi bahan hukum tersier atau bahan penunjang mencakup kamus
Universitas Sumatera Utara
bahasa untuk pembenahan bahasa dan juga sebagai alat bantu pengalihbahasaan
beberapa literatur asing, media massa dan media internet.
G. Sistematika Penulisan
Pada dasarnya sistematika penulisan adalah gambaran-gambaran umum
dari keseluruhan isi penulisan skripsi ini sehingga mudah untuk mencari
hubungan antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain.
Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yaitu rangkaian beberapa komponen
yang satu sama lain saling berkaitan atau berhubungan untuk menunjang
terjadinya suatu hal.
Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab terdiri dari
beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan
pembahasan bab yang dimaksudkan.
Berikut ini baris besar/sistematika dari penulisan skripsi ini, yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam
sebuah karya ilmiah, yaitu latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,
keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan
dan sistematika penulisan.
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL
Dalam bab ini diuraikan prinsip keterbukaan di pasar
modal, yaitu pengertian Prinsip Keterbukaan, pengaturan
Prinsip Keterbukaan, prosedur go public dan penerapan
prinsip keterbukaan pada proses go public.
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DELISTING
Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang delisting,
yaitu pengertian listing dan delisting, faktor-faktor
penyebab dilakukannya delisting, prosedur delisting dan
akibat hukum delisting bagi emiten dan bagi investor.
BAB IV : KETERBUKAAN EMITEN DALAM MELAKUKAN
DELISTING
Dalam bab ini diuraikan tentang penerapan prinsip
keterbukaan oleh emiten yang melakukan delisting, akibat
perubahan status emiten pasca delisting, tanggung jawab
emiten pasca delisting dan perlindungan hukum bagi
investor pasca delisting.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal
yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis
Universitas Sumatera Utara
juga mencoba memberikan saran-saran yang berguna
untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan
Prinsip Keterbukaan ketika akan melakukan delisting.
Universitas Sumatera Utara