1
LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 35 /DPNP TANGGAL 10 DESEMBER 2012
PERIHAL
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA
BANK INDONESIA
PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN BANK UMUM DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU
YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA
BANK INDONESIA
2
PEDOMAN PENGISIAN
PENGUNGKAPAN PERMODALAN SERTA PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO BANK
A. Petunjuk Umum
1. Angka-angka dalam pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen
risiko Bank wajib disajikan dalam mata uang rupiah.
2. Cakupan pengungkapan yang diatur dalam pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan
penerapan manajemen risiko merupakan standar minimum informasi yang harus disampaikan Bank. Bank
dimungkinkan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam menggambarkan kecukupan permodalan
yang dimiliki, dan eksposur risiko, praktek manajemen risiko.
3. Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank terdiri
dari pengungkapan untuk Bank secara individual dan pengungkapan untuk Bank secara konsolidasi dengan
perusahaan anak.
4. Bank yang tidak memiliki perusahaan anak, hanya mencantumkan pengungkapan permodalan serta
pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank secara individual.
5. Bank yang tidak memiliki eksposur tertentu sesuai dengan persyaratan pengungkapan minimum permodalan
serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko, tidak perlu mencantumkan tabel yang
terkait dengan pengungkapan eksposur tersebut. Bank hanya perlu mencantumkan penjelasan bahwa Bank
tidak memiliki eksposur pada pengungkapan terkait.
Misalnya: Bank yang tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset hanya mencantumkan penjelasan bahwa Bank
tidak memiliki ekposur sekuritisasi aset di bagian pengungkapan sekuritisasi aset.
3
6. Pengungkapan kualitatif terkait dengan penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
7. Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank tidak
dipersyaratkan untuk diaudit oleh akuntan publik. Namun demikian, Bank harus melakukan semua upaya
yang diperlukan untuk menjamin keakuratan dari seluruh pengungkapan yang disyaratkan.
8. Pengungkapan permodalan serta pengun gkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank yang
bersifat kuantitatif wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama tahun
sebelumnya. Khusus untuk penerapan di tahun pertama, Bank tidak perlu melakukan perbandingan dengan
tahun sebelumnya.
4
B. Petunjuk Khusus
1. Pedoman Pengisian Pengungkapan Struktur Permodalan
Pengungkapan struktur permodalan diisi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan keuangan
publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank
Indonesia.
Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum
(dalam jutaan rupiah)
Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi
(1) (3) (4) (5) (6)
I KOMPONEN MODAL
A
1 Modal disetor
2 Cadangan Tambahan Modal
3 Modal Inovatif
4 Faktor Pengurang Modal Inti
5 Kepentingan Non Pengendali
B
1 Level Atas (Upper Tier 2)
2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti
3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap
C
Eksposur Sekuritisasi
D
E
II
III
IV
V
VI
A
B
VII
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL
TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL
DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]
Metode Standar
Model Internal
Posisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT
Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
Modal Inti
Modal Pelengkap
KOMPONEN MODAL
(2)
Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)
TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)
MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR
5
Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Asing
(dalam jutaan rupiah)
(1) (3) (4)
I KOMPONEN MODAL
A
1 Dana Usaha
2 Modal disetor
B
1 Cadangan umum
2 Cadangan tujuan
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
II
III
IV
V
A
B
VIRASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL
DAN RISIKO PASAR [II : (III + IV + V)]
MODAL BANK ASING (Jumlah A s.d L - M)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL
Metode Standar
Model Internal
Dana setoran modal
Cadangan
Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)
Pendapatan komprehensif lainnya: kerugian berasal dari penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia
untuk dijual (100%)
Pendapatan komprehensif lainnya: keuntungan berasal dari peningkatan penyertaan dalam kelompok
tersedia untuk dijual (45%)
Revaluasi aset tetap (45%)
Eksposur sekuritisasi
Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung
Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif
Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
Cadangan umum aset produktif (maks. 1,25% dari ATMR)
Faktor pengurang modal
KOMPONEN MODAL
(2)
Dana Usaha
Posisi Tanggal
Laporan
Posisi Tanggal
Laporan Tahun
Sebelumnya
6
2. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
a. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset dalam neraca, eksposur pada transaksi
rekening administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty credit risk).
b. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan
standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen.
Pembagian wilayah ditetapkan minimum 3 wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian dari
masing-masing pembagian wilayah.
d. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.
7
Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan
Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
No.
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih Berdasarkan WilayahKategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
(dalam jutaan rupiah)
No.
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih Berdasarkan WilayahKategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
8
3. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
a. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset dalam neraca, eksposur pada transaksi
rekening administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty credit risk).
b. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan
standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c. Pemetaan kedalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai
kontrak untuk pos neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan risiko
kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (non maturity items)
dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.
9
Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara
Individual
Tabel 2.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
< 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non-Kontraktual Total < 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non-Kontraktual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
No. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
(dalam jutaan rupiah)
< 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non-Kontraktual Total < 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non-Kontraktual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
No. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
10
4. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
a. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset dalam neraca, eksposur pada transaksi
rekening administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty credit risk).
b. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan
standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Bulanan Bank
Umum (LBU), dengan tambahan sektor Lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat
digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
11
Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor EkonomiTagihan Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti
Komersial
Kredit
Pegawai/Pensi
unan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Posisi Tanggal Laporan
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
12
Tabel 2.3.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan
Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
No. Sektor EkonomiTagihan Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas Sektor
Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan Multilateral
dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
Bank
Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti
Komersial
Kredit
Pegawai/Pensi
unan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang
Telah Jatuh
Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Posisi Tanggal Laporan
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
13
5. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
a. Tagihan adalah nilai tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebelum dikurangi
CKPN (gross).
b. Definisi penurunan nilai dan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan
mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
c. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen.
Pembagian wilayah ditetapkan minimum 3 wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian dari
masing-masing pembagian wilayah.
d. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.
e. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang telah Jatuh Tempo
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit
dengan menggunakan pendekatan standar.
f. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.
Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Tagihan
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif
5 Tagihan yang dihapus buku
No. Keterangan
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Wilayah Wilayah
14
Tabel 2.4.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi
dengan Perusahaan Anak
6. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
a. Tagihan adalah nilai tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebelum dikurangi
CKPN (gross).
b. Definisi penurunan nilai dan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan
mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
c. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Bulanan Bank
Umum (LBU), dengan tambahan sektor Lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan yang tidak dapat
digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
d. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang telah Jatuh Tempo
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit
dengan menggunakan pendekatan standar.
e. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.
(dalam jutaan rupiah)
Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 dst. Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Tagihan
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )
a. Belum jatuh tempo
b. Telah jatuh tempo
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif
5 Tagihan yang dihapus buku
No. Keterangan
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Wilayah Wilayah
15
Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara
Individual
(dalam jutaan rupiah)
Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posisi Tanggal Laporan
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Tagihan yang
dihapus buku
Tagihan yang Mengalami Penurunan NilaiNo. Sektor Ekonomi Tagihan
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) -
Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) - Kolektif
16
Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Posisi Tanggal Laporan
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan
2 Perikanan
3 Pertambangan dan Penggalian
4 Industri pengolahan
5 Listrik, Gas dan Air
6 Konstruksi
7 Perdagangan besar dan eceran
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi
10 Perantara keuangan
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
13 Jasa pendidikan
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya
19 Bukan Lapangan Usaha
20 Lainnya
Total
Tagihan yang
dihapus buku
Tagihan yang Mengalami Penurunan NilaiNo. Sektor Ekonomi Tagihan
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) -
Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai
(CKPN) - Kolektif
17
7. Pedoman Pengisian Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
a. Definisi penurunan nilai dan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan
mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
b. CKPN Individual adalah penyisihan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi
secara individual.
c. CKPN Kolektif adalah penyisihan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi
secara kolektif, yaitu aset keuangan yang penurunan nilainya tidak dievaluasi secara individual dan/atau
dievaluasi secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai.
d. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran valuta asing.
Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
CKPN Individual CKPN Kolektif CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4) (5) (6)
1 Saldo awal CKPN
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Posisi Tanggal LaporanPosisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
Saldo akhir CKPN
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan
(2)
No. Keterangan
18
Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi
dengan Perusahaan Anak
8. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
a. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset dalam neraca, eksposur pada transaksi
rekening administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty credit risk).
b. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan
standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c. Lembaga pemeringkat yang diakui dan skala peringkat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai
lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
(dalam jutaan rupiah)
CKPN Individual CKPN Kolektif CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4) (5) (6)
1 Saldo awal CKPN
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan
3
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan
Posisi Tanggal LaporanPosisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
Saldo akhir CKPN
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan
(2)
No. Keterangan
19
Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank
secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila
ada)
TOTAL
Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila
ada)
TOTAL
Posisi Tanggal Laporan
Tagihan Bersih
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih
Kategori Portofolio
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat
Kategori Portofolio
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat Total
20
Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank
secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila
ada)
TOTAL
Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila
ada)
TOTAL
Posisi Tanggal Laporan
Tagihan Bersih
Total
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih
Kategori Portofolio
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat
Kategori Portofolio
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat Total
21
9. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
a. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain timbul dari transaksi derivative over the counter (OTC)
dan transaksi repo/reverse repo, baik atas posisi Trading Book maupun Banking Book.
b. Perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai
perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif
(dalam jutaan rupiah)
< 1 Tahun> 1 Tahun -
< 5 Tahun> 5 Tahun < 1 Tahun
> 1 Tahun -
< 5 Tahun> 5 Tahun
1 Suku Bunga
2 Nilai Tukar
3 Lainnya
TOTAL
1 Suku Bunga
2 Nilai Tukar
3 Saham
4 Emas
5 Logam selain Emas
6 Lainnya
TOTAL
Tagihan
Bersih
sebelum
MRK
MRK
Tagihan
Bersih
setelah
MRK
No Variabel yang Mendasari
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Notional Amount
Tagihan
Derivatif
Kewajiban
Derivatif
Tagihan
Bersih
sebelum
MRK
MRK
Tagihan
Bersih
setelah
MRK
BANK SECARA INDIVIDUAL
BANK SECARA KONSOLIDASI
Notional Amount
Tagihan
Derivatif
Kewajiban
Derivatif
22
Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual
Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi
dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
ATMRKategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Nilai Wajar SSB
RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
Nilai Wajar SSB
Repo
Kewajiban
RepoTagihan Bersih
(dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
ATMRKategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Nilai Wajar SSB
RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
Nilai Wajar SSB
Repo
Kewajiban
RepoTagihan Bersih
23
Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual
Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
ATMR setelah
MRK
Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih
setelah MRK
ATMR setelah
MRKTagihan Bersih Nilai MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
(dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
ATMR setelah
MRK
Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih
setelah MRK
ATMR setelah
MRKTagihan Bersih Nilai MRK
Tagihan Bersih
setelah MRK
24
10. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan
Dampak Mitigasi Risiko Kredit
a. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset dalam neraca, eksposur pada transaksi
rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty credit risk).
b. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit
(MRK) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko
untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
c. Khusus untuk eksposur di unit usaha syariah, apabila tidak dapat digolongkan ke dalam kolom bobot
risiko yang tersedia maka dimasukkan ke dalam kolom Lainnya.
d. Beban modal adalah hasil perkalian ATMR dengan rasio minimum KPMM sesuai ketentuan Bank Indonesia
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
e. Contoh pengisian:
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio Tagihan kepada Korporasi sebesar Rp100
miliar. Tagihan tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100%. Sebagian dari
tagihan dimaksud (Rp30 miliar) dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) yang memiliki bobot risiko
0%. Pengisian pada baris Tagihan kepada Korporasi dilakukan sebagai berikut: Rp70 miliar dimasukkan
dalam kolom bobot risiko 100%, dan Rp30 miliar dimasukkan dalam kolom bobot risiko 0%.
25
Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak
Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Counterparty Credit Risk
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
ATMRBeban
ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditNo. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan
ATMRBeban
Modal
26
Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak
Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur TRA
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Counterparty Credit Risk
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
ATMRBeban
ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditNo. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan
ATMRBeban
Modal
27
11. Pedoman Pengisian Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
a. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang
dapat digunakan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang menurut
risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk eksposur di unit usaha syariah
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
b. Khusus untuk eksposur di unit usaha syariah, apabila tidak dapat digolongkan ke dalam kolom teknik
mitigasi risiko yang tersedia maka dimasukkan ke dalam kolom Lainnya.
c. Contoh pengisian:
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio Tagihan kepada Korporasi sebesar Rp100
miliar. Sebagian dari tagihan dimaksud (Rp30 miliar) dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) dan
sebagian tagihan (Rp50 miliar) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui sesuai ketentuan Bank
Indonesia. Maka sejumlah Rp30 miliar diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Agunan, Rp50 miliar
diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Garansi, dan Rp20 miliar diisi dalam kolom Bagian yang
Tidak Dijamin.
28
Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
Agunan GaransiAsuransi
KreditLainnya Agunan Garansi
Asuransi
KreditLainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)] (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposure Counterparty Credit Risk
Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Dijamin Dengan
Total (A+B+C)
No. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan
Bersih
Bagian Yang
Tidak Dijamin
Tagihan
Bersih
Bagian Yang Tidak
Dijamin
29
Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi
dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
Agunan GaransiAsuransi
KreditLainnya Agunan Garansi
Asuransi
KreditLainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)] (9) (10) (11) (12) (13) (14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Aset Lainnya
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Neraca
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposur Rekening Administratif
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total Eksposure Counterparty Credit Risk
Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Dijamin Dengan
Total (A+B+C)
No. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan
Bersih
Bagian Yang
Tidak Dijamin
Tagihan
Bersih
Bagian Yang Tidak
Dijamin
30
12. Pedoman Pengisian Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi
Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap eksposur sekuritisasi mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset
bagi bank umum. Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam ketentuan tersebut,
penetapan bobot risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset tertimbang
menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
Telah jatuh
tempo
Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
Belum Jatuh
Tempo(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung
a. Fasilitas penanggung risiko pertama
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
b. Fasilitas penanggung risiko kedua
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
6 Bank bertindak sebagai Pemodal
a. Senior tranche
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
b. Junior tranche
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
No. Eksposur Sekuritisasi
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan
Nilai aset yang disekuritisasi yang
mengalami penurunan nilaiNilai aset yg
disekuritisasi
Laba/Rugi dari
aktivitas
sekuritisasi
ATMRPengurang
Modal
Nilai aset yg
disekuritisasi
Nilai aset yang disekuritisasi yang
mengalami penurunan nilaiLaba/Rugi dari
aktivitas
sekuritisasi
ATMRPengurang
Modal
31
Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
13. Pedoman Pengisian Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dimana Bank Bertindak
sebagai Kreditur Asal
a. Penetapan kategori portofolio mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset
tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk eksposur
di unit usaha syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku untuk Bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(dalam jutaan rupiah)
Telah jatuh
tempo
Belum Jatuh
Tempo
Telah jatuh
tempo
Belum Jatuh
Tempo(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung
a. Fasilitas penanggung risiko pertama
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
b. Fasilitas penanggung risiko kedua
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
6 Bank bertindak sebagai Pemodal
a. Senior tranche
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
b. Junior tranche
- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)
No. Eksposur Sekuritisasi
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan
Nilai aset yang disekuritisasi yang
mengalami penurunan nilaiNilai aset yg
disekuritisasi
Laba/Rugi dari
aktivitas
sekuritisasi
ATMRPengurang
Modal
Nilai aset yg
disekuritisasi
Nilai aset yang disekuritisasi yang
mengalami penurunan nilaiLaba/Rugi dari
aktivitas
sekuritisasi
ATMRPengurang
Modal
32
b. Transaksi sekuritisasi dimana Bank bertindak sebagai kreditur asal mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank
umum. Kolom Nilai Aset yang Disekuritisasi diisi dengan nilai aset yang dialihkan sebesar nilai tercatat
aset di neraca pada tanggal pengalihan. Kolom Keuntungan (Kerugian) Penjualan diisi dengan selisih antara
nilai pengalihan dengan nilai tercatat aset di neraca.
Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur
Asal - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Aset Lainnya
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
Posisi Tanggal Laporan
Keuntungan (Kerugian)
Penjualan
Nilai Aset Yang
Disekuritisasi
Nilai Aset Yang
Disekuritisasi
Keuntungan (Kerugian)
Penjualan
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Underlying AssetNo.
33
Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur
Asal - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
14. Pedoman Pengisian Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan
Standar
Perhitungan ATMR risiko kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan aset
tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
(dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan Kepada Pemerintah
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal
6 Kredit Beragun Properti Komersial
7 Kredit Pegawai/Pensiunan
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
10 Aset Lainnya
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Total
Posisi Tanggal Laporan
Keuntungan (Kerugian)
Penjualan
Nilai Aset Yang
Disekuritisasi
Nilai Aset Yang
Disekuritisasi
Keuntungan (Kerugian)
Penjualan
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Underlying AssetNo.
34
Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual
Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening
Administratif
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kategori Portofolio
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Aset Lainnya
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kategori Portofolio
(2)
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL
35
Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)
Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen
(settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Kategori Portofolio
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
(dalam jutaan rupiah)
No Nilai EksposurFaktor Pengurang
Modal
ATMR Setelah
MRKNilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
a.
b.
c.
d.
2.
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Delivery versus payment
Beban Modal 8% (5-15 hari)
Beban Modal 50% (16-30 hari)
Beban Modal 75% (31-45 hari)
Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
Non-delivery versus payment
Jenis Transaksi
(2)
Posisi Tanggal Laporan
TOTAL
36
Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi
Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
NoFaktor Pengurang
ModalATMR
Faktor Pengurang
ModalATMR
(1) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Posisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
(2)
Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-
prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
TOTAL
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan
Posisi Tanggal Laporan
Jenis Transaksi
(dalam jutaan rupiah)
NoFaktor Pengurang
ModalATMR
Faktor Pengurang
ModalATMR
(1) (3) (4) (5) (6)
1.
Posisi Tanggal LaporanPosisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
Jenis Transaksi
(2)
Total Eksposur
(dalam jutaan rupiah)
Posisi Tanggal
Laporan
Posisi Tanggal
Laporan Tahun
Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL
37
Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening
Administratif
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kategori Portofolio
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Aset Lainnya
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kategori Portofolio
(2)
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
TOTAL
38
Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)
Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen
(settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
No Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRKTagihan Bersih
ATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Kategori Portofolio
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
(dalam jutaan rupiah)
No Nilai EksposurFaktor Pengurang
Modal
ATMR Setelah
MRKNilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
a.
b.
c.
d.
2.
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Delivery versus payment
Beban Modal 8% (5-15 hari)
Beban Modal 50% (16-30 hari)
Beban Modal 75% (31-45 hari)
Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
Non-delivery versus payment
Jenis Transaksi
(2)
Posisi Tanggal Laporan
TOTAL
39
Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi
Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan
Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)
Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
(dalam jutaan rupiah)
NoFaktor Pengurang
ModalATMR
Faktor Pengurang
ModalATMR
(1) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Posisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
(2)
Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-
prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
TOTAL
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan
Posisi Tanggal Laporan
Jenis Transaksi
(dalam jutaan rupiah)
NoFaktor Pengurang
ModalATMR
Faktor Pengurang
ModalATMR
(1) (3) (4) (5) (6)
1.
Posisi Tanggal LaporanPosisi Tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
Jenis Transaksi
(2)
Total Eksposur
(dalam jutaan rupiah)
Posisi Tanggal
Laporan
Posisi Tanggal
Laporan Tahun
Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL
40
15. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Metode Standar
Perhitungan risiko pasar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penggunaan metode standar
dalam perhitungan KPMM bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.
Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar
16. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Pasar dengan Model Internal (Value at Risk/VaR)
a. Perhitungan risiko pasar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penggunaan model internal
dalam perhitungan KPMM bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.
b. Rata-rata VaR merupakan perhitungan rata-rata VaR harian selama periode laporan.
c. Maksimum VaR merupakan angka VaR tertinggi selama periode laporan.
d. Minimum VaR merupakan angka VaR terendah selama periode laporan.
e. VaR akhir periode merupakan angka VaR pada akhir periode laporan.
(dalam jutaan rupiah)
Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Risiko Suku Bunga
a. Risiko Spesifik
b. Risiko Umum
2 Risiko Nilai Tukar
3 Risiko Ekuitas *)
4 Risiko Komoditas *)
5 Risiko Option
Total
*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Bank KonsolidasiNo. Jenis Risiko Bank
Posisi Tanggal Laporan
Konsolidasi
41
Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank
secara Individual
Tabel 7.2.b Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank
secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
(dalam jutaan rupiah)
VaR Rata-
Rata
VaR
Maksimum
VaR
Minimum
VaR Akhir
Periode
VaR Rata-
Rata
VaR
Maksimum
VaR
Minimum
VaR Akhir
Periode(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
1 Risiko Suku Bunga
2 Risiko Nilai Tukar
3 Risiko Option
Total
No. Jenis Risiko
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
(dalam jutaan rupiah)
VaR Rata-
Rata
VaR
Maksimum
VaR
Minimum
VaR Akhir
Periode
VaR Rata-
Rata
VaR
Maksimum
VaR
Minimum
VaR Akhir
Periode(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
1 Risiko Suku Bunga
2 Risiko Nilai Tukar
3 Risiko Ekuitas
4 Risiko Komoditas
5 Risiko Option
Total
No. Jenis Risiko
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
42
17. Pedoman Pengisian Pengungkapan Risiko Operasional
Perhitungan risiko operasional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan ATMR untuk
risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID).
Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual
Tabel 8.1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan
Anak
(dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pendekatan Indikator Dasar
Total
No. Pendekatan Yang Digunakan
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)Beban Modal ATMR
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)Beban Modal ATMR
(dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pendekatan Indikator Dasar
Total
No. Pendekatan Yang Digunakan
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)Beban Modal ATMR
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)Beban Modal ATMR
43
18. Pedoman Pengisian Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valas
Pengungkapan profil maturitas rupiah dan valas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai
penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank
umum.
Tabel 9.1.a. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan < 1 bulan
> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I
A Aset
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Surat Berharga
5. Kredit yang diberikan
6. Tagihan lainnya
7. Lain-lain
Total Aset
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga
2. Kewajiban pada Bank Indonesia
3. Kewajiban pada bank lain
4. Surat Berharga yang Diterbitkan
5. Pinjaman yang Diterima
6. Kewajiban lainnya
7. Lain-lain
Total Kewajiban
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Tagihan Rekening Administratif
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Kewajiban Rekening Administratif
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
Selisih Kumulatif
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Saldo
Jatuh Tempo
Posisi Tanggal Laporan
REKENING ADMINISTRATIF
NERACA
Saldo
(2)
Jatuh Tempo
No. Pos-pos
44
Tabel 9.1.b. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
Tabel 9.2.a. Pengungkapan Kuantitatif Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan < 1 bulan
> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I
A Aset
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Surat Berharga
5. Kredit yang diberikan
6. Tagihan lainnya
7. Lain-lain
Total Aset
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga
2. Kewajiban pada Bank Indonesia
3. Kewajiban pada bank lain
4. Surat Berharga yang Diterbitkan
5. Pinjaman yang Diterima
6. Kewajiban lainnya
7. Lain-lain
Total Kewajiban
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Tagihan Rekening Administratif
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Kewajiban Rekening Administratif
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
Selisih Kumulatif
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Saldo
Jatuh Tempo
Posisi Tanggal Laporan
REKENING ADMINISTRATIF
NERACA
Saldo
(2)
Jatuh Tempo
No. Pos-pos
45
Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan < 1 bulan
> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I
A Aset
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Surat Berharga
5. Kredit yang diberikan
6. Tagihan lainnya
7. Lain-lain
Total Aset
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga
2. Kewajiban pada Bank Indonesia
3. Kewajiban pada bank lain
4. Surat Berharga yang Diterbitkan
5. Pinjaman yang Diterima
6. Kewajiban lainnya
7. Lain-lain
Total Kewajiban
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Tagihan Rekening Administratif
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Kewajiban Rekening Administratif
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
Selisih Kumulatif
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Saldo
Jatuh Tempo
Posisi Tanggal Laporan
REKENING ADMINISTRATIF
NERACA
Saldo
(2)
Jatuh Tempo
No. Pos-pos
46
Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
MULYA E. SIREGAR
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan < 1 bulan
> 1 bln s.d. 3
bln
> 3 bln s.d. 6
bln
> 6 bln s.d.
12 bln> 12 bulan
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I
A Aset
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Surat Berharga
5. Kredit yang diberikan
6. Tagihan lainnya
7. Lain-lain
Total Aset
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga
2. Kewajiban pada Bank Indonesia
3. Kewajiban pada bank lain
4. Surat Berharga yang Diterbitkan
5. Pinjaman yang Diterima
6. Kewajiban lainnya
7. Lain-lain
Total Kewajiban
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Tagihan Rekening Administratif
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen
2. Kontijensi
Total Kewajiban Rekening Administratif
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
Selisih Kumulatif
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Saldo
Jatuh Tempo
Posisi Tanggal Laporan
REKENING ADMINISTRATIF
NERACA
Saldo
(2)
Jatuh Tempo
No. Pos-pos