PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (1): MENCERMATI PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENDIKBUD DAN PAREKRAF
PAPER BRIEF
KOA L I S I S E N I I N D O N ES I A
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 01
PENDAHULUAN
Sektor kebudayaan sebagai kesatuan kerangka pembangunan
nasional hingga sampai saat ini belum mendapatkan perhatian
serius dari pemerintah dalam hal kebijakan dan infrastruktur.
Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh masyarakat yang
berbentuk organisasi maupun komunitas adat masih menyisakan
masalah di lapangan seperti kesulitan mengakses fasilitas,
regulasidan perlindungan hukum,1) serta siasat keberlangsungan
organisasi melalui swasembada pribadi. Permasalahan tersebut
menggambarkan bahwa lingkungan infrastruktur di bidang seni
budaya belum optimal dan belum mewadahi besar potensi
keseniannya.
Seni budaya tidak lepas dari sistem regulasi negara, yakni
kementerian. Tugas kementerian secara umum adalah membidani
bidang-bidang tertentu dengan mencanangkan visi dan misi demi
tercapainya pembangunan bidang yang merata. Di bidang seni
budaya, kementerian yang mengemban tugas tersebut jatuh kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf). Secara garis
besar, kedua kementerian tersebut berlaku sebagai lembaga induk
pengelola dan pembuat kebijakan kebudayaan di Indonesia.
1) Hambatan penyelenggaraan kesenian dalam “Kajian Kerangka Hukum Untuk KegiatanKesenian dan Kebudayaan” oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009, hal. 33-35
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 02
Salah satu instrumen penting untuk melihat strategi
dan arah pengembangan seni budaya Kemendikbud
dan Parekraf adalah pembacaan anggaran di
kedua kementerian. Menurut Glenn A Welsch
(2000), anggaran berkaitan dengan fungsi-fungsi
dasar manajemen yang meliputi perencanaan,
pengkoordinasian, dan pengawasan suatu unit
organisasi. Anggaran dipakai sebagai sumber daya
dalam pelaksanaan aktivitas dan rencana kerja yang
telah ditetapkan selama periode setahun. Dengan kata
lain, anggaran suatu kementerian berlaku sebagai
proyeksi tata pemerintahan atas pelayanannya kepada
masyarakat luas. Pengkajian anggaran Kemendikbud
dan Parekraf pun dapat menggambarkan kerangka,
peruntukkan, falsafah manajemen, dan landasan
operasional program-program kerja tahunan yang
berhubungan dengan tujuan strategis di kedua
kementerian tersebut.
PENDAHULUAN
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 03
PENDAHULUAN
Penelitian ini mengambil studi kasus APBN
Kementerian/Lembaga antara tahun 2012-2013 dari
Kemendikbud dan Parekraf. Pemilihan periode dua
tahun terakhir tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya
perubahan struktur kementerian atas hasil reshuffle
Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono 18 Oktober 2011, yang berujung pada
pembentukan strategi dan arah kebijakan di bidang
seni budaya hingga sekarang. Kementerian Pendidikan
Nasional berubah nama menjadi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Budaya
dan Pariwisata berubah nama menjadi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui perubahan
tersebut, terjadi perpindahan mendasar atas fungsi,
tugas, dan kebijakan induk pada masing-masing
kementerian, tak terkecuali alokasi anggaran.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 04
PENDAHULUAN
Secara khusus, penelitian ini akan memaparkan dua hal. Pertama, menggambarkan daya kapital (budget estimates) Kemendikbud dan Parekraf untuk pengembangan seni budaya dan kedua, mencermati kinerja Kemendikbud dan Parekraf melalui instrumen anggaran dalam dua tahun terakhir.
Data yang dipakai berasal dari DIPA K/L (Daftar Isian
Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan
Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di tahun yang
bersangkutan.
Paper “Pembangunan Kebudayaan: Pengelolaan
Anggaran Kemendikbud dan Parekraf” merupakan
wacana pembuka dari rangkaian penelitian Koalisi
Seni Indonesia mengenai kajian anggaran dengan
tujuan melihat orientasi kebijakan kebudayaan nasional.
Diharapkan paper ini dapat digunakan sebagai
alat pemantau kinerja pemerintah dan mendorong
perbaikan pengelolaan anggaran dan kebijakan di
sektor seni budaya.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 05
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Nomenklatur Kemendikbud dan Parekraf
dicatat dalam PerPres No. 92/2011 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara. Perubahan dalam struktur Kemendikbud
terletak pada kehadiran dua wakil menteri, yakni Wakil
Menteri Pendidikan dan Wakil Menteri Kebudayaan
(Pasal 433A), serta pembentukan Direktorat Jenderal
Kebudayaan di tataran Eselon I (Pasal 436). Sementara
Parekraf menambah dua pejabat Eselon I setingkat
Direktorat Jendral, yakni Ditjen Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni dan Budaya yang menggantikan Ditjen
Nilai Budaya, Seni, dan Film, serta Ditjen Ekonomi
Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi yang menggantikan Ditjen Sejarah dan
Purbakala (Pasal 500).
Setelah peresmian nomenklatur pada 21 Desember
2011, APBN K/L 2012 Kemendikbud dan Parekraf
yang diatur dalam UU No. 22/2011 turut mengalami
penyesuaian. Hal tersebut jatuh pada alokasi anggaran
yang akan diberlakukan setelah pembentukan struktur
organisasi baru dan konsolidasi laporan keuangan
antar dua kementerian.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 06
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Perubahan tataran Eselon I dengan satu Ditjen
baru di Kemendikbud dan dua Ditjen baru di
Parekraf menimbulkan permasalahan administrasi
dan pembagian birokrasi. Pengembangan sektor
kebudayaan yang dahulu dikelola oleh Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata—kini diganti menjadi
Parekraf—berpindah ke Kemendikbud. Salah satu
contohnya adalah pengelolaan cagar budaya, museum,
dan warisan budaya lain—yang merupakan aset tetap
negara—berpindah menjadi di bawah kewenangan
Kemendikbud. Ditjen Sejarah dan Purbakala di
Parekraf kemudian dihilangkan dan diganti dengan
pembentukan direktorat-direktorat bersifat sejenis di
Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, antara lain Direktorat
Sejarah dan Nilai Budaya dan Direktorat Pelestarian
Cagar Budaya dan Permuseuman.
SETDITJENUPT(BPCB, BPNB, MUSEUM
NASIONAL DAN MUSEUM KHUSUS)
DITJEN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN THDP TUHAN
YME DAN TRADISI
DIREKTORAT PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN
DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
Bagan - Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 07
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Masa transisi ini memakan waktu yang tidak sedikit dan
menimbulkan permasalahan mendasar.
Berdasarkan LK BPK 2012 terdapat kelemahan sistem pengendalian internal, seperti tidak tertibnya pencatatan dan pelaporan aset, serta terbengkalainya inventarisasi fisik (stock opname) sejumlah satker di direktorat lama hingga akhir tahun.
Hal ini kemudian berdampak pada alokasi anggaran
untuk masing-masing direktorat baru yang bertumpu
pada pencairan APBN-P (APBN-Perubahan) 2012.
Selama masa inventarisasi tersebut, terjadi kebijakan
konsolidasi laporan keuangan antar Kemendikbud
dan Parekraf. Konsolidasi tersebut jatuh pada satker
Ditjen Kebudayaan yang pada APBN K/L 2012 berada
di laporan keuangan Parekraf dan pada APBN-P 2012
berada di laporan keuangan Kemendikbud.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 08
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Pemindahan satker Ditjen Kebudayaan yang dilaporkan dalam
neraca sistem akuntansi Parekraf ke neraca sistem akuntansi
Kemendikbud diharapkan dilakukan pada tahun 2013. Dengan
kata lain, pelaksanaan satker Ditjen Kebudayaan dengan sejumlah
direktoratnya hingga kuartal terakhir 2012 masih memakai “kertas
kerja” DIPA Parekraf, yang kemudian baru mulai berjalan mandiri di
bawah kewenangan Kemendikbud setelah realisasi APBN-P.
Secara garis besar, sepanjang 2012 penyelenggaraan sektor kebudayaan terarah ke dalam DIPA Parekraf yang diwakili oleh Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film (43 satker), Ditjen Sejarah dan Purbakala (33 satker), dan Ditjen Pemasaran (34 satker).
Penjumlahan satker tersebut berkapasitas anggaran 845 M dengan
perbandingan program Kesejarahan, Purbakala, dan Permuseuman
(48%), Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman (37%), Ditjen
Pemasaran khusus ajang promosi budaya (6%), serta Penelitian dan
Pengembangan Arkeologi dan Kebudayaan (8%).
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 09
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
55,21 % 228 M
12,11% 50 M
1,34% 5.5 M
1,33% 5.4 M
1,55% 6.4 M
2,47% 11.3 M
17.24% 71 M
8,47% 35 M
Diagram 1 - Alokasi Anggaran untuk Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman
55,21% 228M Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala17.24% 71M Pengembangan Pengelolaan Permuseuman12,11% 50 M Dukungan Management dan Dukungan Teknis Lainnya8,47% 35M Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional2,47% 11.3 M Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan1,55% 6.4 M Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air1,34% 5.5 M Pengembangan Geografi Sejarah1,33% 5.4 M Pengembangan Nilai Sejarah
TOTAL: 413M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 10
Diagram 2 - Alokasi Anggaran untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
25.82% 82 M Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya20,70% 65 M Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional19,65% 62 M Pelestarian dan Pengembangan Kesenian10,56% 33 M Pengembangan Perfilman Nasional6,81% 21 M Peningkatan Sensor Film5,48% 17 M Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi4,77% 15 M Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa3,65% 65 M Pengembangan Galeri Nasional2,56% 8 M Pengembangan Masyarakat Adat
25.82% 82 M
6,81% 21 M
3,65% 65 M
5,48% 17 M
10,56% 33 M 4,77% 15 M
2,56% 8 M
20,70% 65 M
19,65% 62 M
TOTAL: 317M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 11
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Periode penyelenggaraan sektor seni budaya di
DIPA Kemendikbud baru kemudian berubah setelah
APBN-P direalisasikan pada bulan Oktober 2013.
Jumlah suntikan dana yang diterima Kemendikbud
adalah Rp 12,828 T. Hal ini menandai Ditjen
Kebudayaan akan mendapatkan alokasi anggaran
atas perumusan DIPA APBN-P mereka senilai Rp
1,127,100,000,000. Namun kenyataannya, realisasi
APBN-P untuk Ditjen Kebudayaan kembali terjerat
dengan permasalahan administrasi. BPK mencatat
keterlambatan Kemendikbud dalam melakukan DIPA
APBN-P yang baru diterbitkan satu bulan sebelum
akhir tahun anggaran sehingga berdampak pada
pelaksanaan satker di berbagai unit Eselon I-nya.
Dengan singkatnya waktu yang tersedia, beberapa
satker gagal dilaksanakan. Di sisi lain, satker yang
berhasil dilaksanakan harus “bekerja keras” mengejar
jangka waktu kontrak yang terbatas, yakni 20 s.d 35
hari kalender, sehingga menyebabkan “realisasi yang
memaksa”. Kasus ini sebagian besar terjadi pada
satker PTN di Direktorat Perguruan Tinggi yang harus
menuntaskan 92 kontrak hingga akhir periode 31
Desember 2012.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 12
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Persentase penyerapan Ditjen Kebudayaan dalam tahun anggaran 2012 berjumlah 57,04% dari besar anggaran Rp 1,127 T dan menyisakan saldo Rp 488 M. Hal ini membuat Ditjen Kebudayaan menjadi unit Eselon I dengan penyerapan anggaran terendah,
diikuti oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (64%,34%
bersaldo Rp 91 M) dan Inspektoriat Jenderal (72,86%; bersaldo Rp 50 M).
Kasus yang sama juga terjadi di Parekraf. Unit organisasi yang mengurus
kebudayaan menempati penyerapan dua terendah, yakni yang pertama
Ditjen Sejarah dan Purbakala dengan daya serap 74,22% atau senilai
realisasi Rp 304 M dan kedua, Ditjen Pengembangan Nilai Budaya,
Seni, dan Film (85,04%; realisasi Rp 235 M). Meskipun terjadi keputusan
tentang Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (EKSB) dan
Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Informasi (EKMDI)
yang baru aktif tahun 2013, dua ditjen baru tersebut telah mendapatkan
suntikan anggaran lewat APBN-P 2012. Ditjen EKSB mendapat alokasi
Rp 189.547.619.000 dari DIPA yang terbit November 2012 dan menyerap
47,2% anggaran, sedangkan Ditjen EKMDI mendapat alokasi Rp
119.650.000.000 dan menyerap 43,62% anggaran. Masing-masing
direktorat merealisasikan satu satker.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 13
Fase Transisi dan Manajemen Birokrasi
Temuan-temuan di atas menggambarkan konsekuensi
dari nomenklatur Kemendikbud dan Parekraf yang jatuh
pada permasalahan manajemen birokrasi. Inventarisasi
atau pemindahan aset memakan waktu hingga akhir
tahun, dan pembagian fungsi atas direktorat lama-
baru dengan laporan keuangan konsolidasi turut
memunculkan kesangsian terhadap akuntabilitas
anggaran selama periode 2012.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 14
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
Setelah setahun periode terkuras untuk menata manajemen
internal,anggaran 2013 sudah mencerminkan pembagian
yang jelas pada tiap unit organisasinya. Hal ini terlihat pada
terbitan DIPA K/L Kemendikbud dan Parekraf yang sudah mempunyai
alokasi anggaran tiap Direktorat Jenderal baru dan sejumlah satker di
dalamnya.
Pada belanja pemerintah pusat untuk APBN K/L 2013, terjadi kenaikan
8,5% dari tahun 2012, yakni dari Rp 547 T menjadi Rp 594 T 2) . Dari
total keseluruhan belanja K/L, Kemendikbud mendapatkan alokasi
12,2% anggaran (Rp 73 T) dan Parekraf hanya mendapat 0,34%
anggaran (Rp 2,053 T), turun -24,6% dari tahun sebelumnya.
2) “Data Pokok APBN 2007-2013”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 15
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp 1.254.624.997.000, yang berarti
naik sebesar 10,1% dari tahun 2013. Alokasi tersebut
hanyalah bernilai 1,64% jika disejajarkan dengan unit
Eselon I Kemendikbud lain, berada di tingkat ketujuh
dari sepuluh unit eselon yang mayoritas anggarannya
didahulukan untuk sektor pendidikan.
Ditjen Kebudayaan terbagi atas lima direktorat:
1) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman, 2) Direktorat Pembinaan Kesenian dan
Perfilman, 3) Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya,
4) Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, dan 5) Direktorat
Internalisasi dan Nilai Budaya. Masing-masing
direktorat mengemban sembilan program bertajuk
Pelestarian Budaya.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 16
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
75M
111M
72M
225,7M
195M
295M
70,5M
85M
125,4MPembinaan
Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan
Tradisi 6%
Pembinaan Kesenian dan
Per fi lman 18%
Pelestar ian Cagar
budaya dan Permuseuman
15%
Pelestar ian dan Pengelolaan Peninggalan
Purbakala 23%
Pengelolaan Permuseuman
10%
Pelestar ian Sejarah
dan Nilai Tradisional
7%
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Dit jen Kebudayaan
6%
Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya
9%
Internalisasi Nilai dan Diplomasi
Budaya 6%
TOTAL : 1,25 T
Diagram 3 - Program Pelestarian Budaya oleh Ditjen Kebudayaan
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 17
Sementara itu, Ditjen EKSB Parekraf mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp 321.048.400.000, naik
69,37% dari APBN-P 2012 dan memakan 16,25%
dari total APBN K/L Parekraf 2013. Sedangkan Ditjen
EKMDI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp
149.203.731.000, naik 24,7% dari APBN-P 2012 dan
memakan 7,2% dari total APBN K/L Parekraf 2013.
Kedudukan antar kedua kementerian tersebut jika
dibentangkan secara seksama akan memperlihatkan
dua jalur pengembangan seni budaya, yakni
pembinaan nilai di Kemendikbud dan pembangunan
industri kreatif di Parekraf. Sebagai suatu keutuhan,
Kemendikbud selaku “hulu” berperan menciptakan
suatu sistem yang kondusif untuk menunjang dinamika
kreasi mulai dari materi pendidikan, regulasi, hingga
perlindungan hukum, sedangkan Parekraf selaku “hilir”
membangun lingkungan infrastruktur untuk ajang
promosi dan apresiasi karya.
Posisi Ditjen Kebudayaan yang berada di bawah
payung Kemendikbud memungkinkannya masuk ke
dalam arena institusi pendidikan, sebuah ruang yang
strategis untuk pembinaan nilai-nilai kebudayaan.
Namun jika melihat diagram program Pelestarian
Budaya di atas, lingkup penanganan ditjen ini begitu
luas.
Kewenangannya atas aset budaya seperti cagar budaya, museum, dan benda purbakala lain telah menyita komposisi 48% program kerja, belum termasuk tugasnya yang lain seperti internalisasi nilai budaya, sejarah, dan Ketuhanan (22%), serta pengakomodir kesenian dan perfilman (18%).
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 18
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 19
Sebagai ilustrasi, kewenangan atas warisan budaya yang dapat
disebut sebagai “proker utama” Kemendikbud membutuhkan tindak
penanganan yang bersifat pemeliharaan, inventarisasi, dan dokumentasi
terpadu. Menariknya, pos belanja untuk program warisan budaya justru
terkuras ke dalam layanan perkantoran (143,75 M) yang bersaing ketat
dengan pemeliharaan rutin (143,045 M). Agenda penyuluhan dalam
rangka memperkenalkan warisan budaya hanya ditargetkan 6 kegiatan
dalam satu tahun, jumlah yang tidak sebanding untuk mencetak
hasil (outcome) yang simetris dari pengeluaran yang telah diusahakan.
Mayoritas keluaran (output) agenda internalisasi nilai budaya, sejarah,
dan Ketuhanan juga masih berbentuk kegiatan penyuluhan/seminar
(65,1 M) dan kegiatan pergelaran (99,08 M), maupun kegiatan khusus
untuk pencatatan warisan budaya yang bekerja sama dengan UNESCO
(20,3 M). Agenda publikasi sebagai medium distribusi ilmu pengetahuan
terhadap bidang ini mempunyai alokasi 5,8%, dengan anggaran
publikasi (19,9 M untuk 176 dokumen dan buku) dan naskah kajian
(11,2 M untuk 129 naskah) yang dipertanyakan transparasi terbitan,
distribusi, dan jalur aksesnya.
Sementara itu, Parekraf yang mengemban pengembangan infrastruktur
ekonomi kreatif masih berjalan tertatih-tatih. Beberapa hal yang
menghambat adalah pemetaan entitas produk kreatif sejumlah 15 buah
yang membutuhkan kemapanan infratruktur per entitas
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 20
(arsitektur, desain, film-video-fotografi, mode, musik, kerajinan,
kuliner, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif,
riset dan pengembangan, seni dan pertunjukan, seni rupa, teknologi
informasi, dan televisi dan radio), serta sulitnya untuk tidak direduksi
menjadi agenda pariwisata belaka, jika dilihat dari alokasi anggaran
sektor pariwisata yang berjumlah dua kali lipat (970 M).
Pos belanja di Parekraf mayoritas mempunyai indikator pengembangan berbentuk individual/organization grants melalui realisasievent (pagelaran, pameran, lomba, festival, dan penganugrahan) dan kompetensi SDM (workhop dan seminar).
Pada Ditjen EKSB, target pencapaian grants tersebut mencapai
8800 orang dan pada Ditjen EKMDI 4452 orang. Sebagai
perannya untuk industri kreatif, belum tercatat agenda semacam
pembangunan fisik untuk sebuah ruang kerja kreatif, namun program
aktivasi Taman Budaya—yang sudah ada sejak tahun`70an dan
tidak terurus—setidaknya memunculkan suatu potensi tersendiri.
Program pendukung lainnya adalah perumusan kebijakan NSPK
(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pijakan awal
penyelenggaraan kesenian ke depan.
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 21
Direktorat Desain dan Arsitektur dan Direktorat Pengembangan
Kerjasama dan Fasilitasi Ditjen EKMDI dalam praktiknya memiliki
banyak program kerja yang serupa di lingkup kesenian di kedua
kementerian. Baik Direktorat Kesenian dan Perfilman di Ditjen
Kebudayaan Kemendikbud maupun Ditjen EKSB dan EKMDI Parekraf
mempunyai agenda pengembangan berbentuk project grants (Rp
57,9 M) dan Rp 84,4 M) dan revitalisasi Taman Budaya (Rp 20 M dan
Rp 27,1 M).
Dilihat dari struktur organisasi tiap direktorat, koordinasi antar
keduanya untuk tiap pengembangan ragam seni juga dicurigai
tumpang tindih, yang kemudian berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan dan kekuatan hukum untuk naskah kebijakan yang
dirumuskan kedua belah pihak. Direktorat Kesenian dan Perfilman
(Eselon II) - Ditjen Kebudayaan Kemendikbud mempunyai unit turunan
(Eselon III) yang terdiri atas Subdirektorat Program dan Evaluasi,
Subdirektorat Seni Pertunjukkan, Subdirektorat Literasi dan Apresiasi
Film, dan Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi. Sedangkan
di Ditjen EKSB dan EKMD Parekraf, ragam seni telah mempunyai
institusi masing-masing di tingkat Eselon II yakni Direktorat
Pengembangan Industri Perfilman, Direktorat Pengembangan Seni
Pertunjukkan dan Seni Musik, Direktorat Pengembangan Seni Rupa,
Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Direktorat
Desain dan Arsitektur, dan Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi.
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 22
Pos Belanja Untuk Pembinaan Nilai dan Pembangunan Industri Kreatif
Paper penelitian ini berhenti pada DIPA Kemendikbud dan Parekraf
2013 karena belum terbitnya dokumen audit BPK K/L 2013 untuk
membantu analisa akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Kinerja kedua
kementrian yang memiliki bidang kerja beririsan ini tampak belum
kompak dan berkesinambungan. Irisan antar keduanya berada di
lingkup kesenian, namun cakupan tugas Kemendikbud yang begitu
luas berpengaruh kepada Parekraf yang seyogyanya mendapatkan
peralihan guna dari apa yang dijalankan Kemendikbud. Persoalan lain
adalah
Status kedudukan unit pengelolaan seni budaya bagaikan “anak tiri” dari payung besar sektor pendidikan dan sektor pariwisata: Ditjen Kebudayaan mendapatkan alokasi 1,64% anggaran (Rp 1,25 T) dan Ditjen EKSB - EKMD sebesar 23,45% anggaran, namun dengan daya kapital yang tidak banyak (Rp 470,2 M).
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 23
Data budget estimates Kemendikbud dan Parekraf yang terdiri
dari rencana program dan alokasi anggaran tiap direktorat
dapat diperiksa dalam lampiran di bawah. Inilah agenda
pemerintah dalam pengembangan sektor seni budaya kita melalui
pembacaan instrumen anggaran. Sudah idealkah?
LAMPIRAN
Direktorat Pengembangan Film dan Kesenian
DITJEN KEBUDAYAAN
67,9 M
34 M
23,59 M
66 M
Fasilitas Kesenian
di Sekolah 30.12%
Fasilitas Produksi
Karya Film Pendek dan Dokumenter
15.06%
Fasilitas Kesenian dan
Perfiman 10.59%
Event Kesenian
dan Perfilman 29.24%
Total: 225,72 M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 24
LAMPIRAN
Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
balai PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
66 M
31,5 M
3,4 M
Event Sejarah dan
Pemberdayaan Nilai Budaya
59.46%
Layanan Perkantoran
43.49%
Peserta Internalisasi Nilai Budaya
25.42%
Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya
13.18%
Peserta Apresiasi
Sejarah dan Nilai Budaya
28.83%
Buku Sejarah dan Nilai Budaya 3.06%
Total: 111 M
Total : 85 M
36,96 M
11,25 M
21,6 M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 25
LAMPIRAN
Direktorat Nilai dan Diplomasi Budaya
Event Diplomasi Budaya 32.38%
Event pemberdayaan Kepercayaandan Tradisi
12.22%
Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan
Tradisi 14.86%
Fasilitas Kantong Budaya
54%
PencatatanKekayaan
Budaya 13.33%
Peserta Internalisasi Nilai Budaya
16%
Pengelolaan Warisan Budaya
Nasionaldan Dunia
11.47%
10 M
24,28 M8,6 M
12 M
Total: 75 M
Total: 72 M
Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
38,6 M
8,8 M 10,7 M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 26
LAMPIRAN
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Total: 195 M
Total: 295 M
Alokasi Anggaran untuk Pelestarian Cagar budaya dan Permuseuman
Pengelolaan Permuseuman
Alokasi Anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Revitalisasi Cagar Budaya
20.26%
Event Cagar Budaya dan
Museum 7.13%
Pembangunan Museum
58%
39,5 M
113,1 M
13,9 M
Layanan Perkantoran
47%
Peserta internalisasi
Cagar Budaya 5%
Pelestarian Cagar Budaya
30%
Masyarakat yang
MengapresiasiMuseum
36%
LayananPerkantoran
40.41%
RevitalisasiMuseum
5.86%
138 M 113,1 M
113,1 M
44,73 M
7,35 M
50,67 M
bAlai PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 27
LAMPIRAN
PAREKRAF
Commercial Grants20,32%
Project Grants14,52%
pengembangan sistem industri
budaya2%
AktivasiTaman Budaya
26,86%
Networking & Travel Grants
20,5 M
27,1 M
14,65 M
779 jt
23,5 M
PAPER BRIEFPembangunan Kebudayaan (1):
Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf 28
1. ARAH PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN BERSIFAT KONSERVASI DENGAN BERBAGAI AGENDA PELESTARIAN.
4. KURANGNYA PENDEKATAN OUTCOME YANG DAPAT MENJABARKAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ANGGARAN TERHADAP EVENT-EVENT YANG DISELENGGARAKAN
2. KETERSEDIAAN GRANT (PROJECT, COMMERCIAL, DAN NETWORKING & TRAVEL) UNTUK PELAKU SENI YANG MENCAPAI 16% TOTAL ANGGARAN ATAU +/- RP 268,22 M
3. PENGGANDENGAN RUANG PUBLIK SELAIN KEBERADAAN LEMBAGA SENI SWASTA MELALUI AKTIVASI TAMAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN MUSEUM
SIMPULAN