PEMBERDAYAAN KEOMPOK TANI HUTAN

(KTH) DI DALAM KAWASAN

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Oleh : Bambang Sigit Subiyanto

Salah satu program Kementerian Kehutanan yang saat ini digenjot kegiatannya adalah mensukseskan terbentuk dan berkembangnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan pengelolaan hutan yang dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sasuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Hal ini diyakini bahwa pengelolaan hutan sampai tingkat tapak merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun social.

Berbicara tentang pengelolaan hutan secara lestari tentu saja tidak semata mata membicarakan bagaimana secara lestari produksinya saja. Akan tetapi berbicara ekosistem secara utuh termasuk salah satu unsur penting di dalamnya adalah masyarakat yang ada atau tinggal di dalam / di sekitar kawasan hutan KPH tersebut.

IUPHHK HA

IUPHHK HTI

HTR

Kawasan EkosistemEsensial

HKm

Tambang

HL

HL

ILUSTRASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI KPH

KANTOR KPH

RHL

Kemitraan

Kemitraan

HKm

HTR

HTR

RHL

DEMPLOT PENYULUHAN

RESORT I

RESORT II

BRIGADE PAMHUT

RESORT III

RESORT IV

DEMPLOT PENYULUHAN

SASARAN PENYULUHAN KEHUTANANPELAKU UTAMA (MASYARAKAT DI DALAM/SEKITAR HUTAN) DAN PELAKU USAHA

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, berkecenderungan masih miskin yang tidak punya kemampuan untuk mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar bahkan sarana prasarana seperti jalan dan penerangan (listrik) pun belum ada. Masyarakatnya masih terbelakang baik pengetahuan, maupun pendidikannnya. Budayanya masih sangat tradisional akan tetapi mempunyai komunitas social yang kental dalam kegotong-royongannya antar masyarakat.

Berdasarkan Renstra Kemenhut 2010 – 2014 kondisi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan berjumlah 31.957 desa. 1.305 desa berada di dalam kawasan hutan, 22.709 desa berada di sekitar kawasan hutan dan desa yang berada di tepi kawasan hutan berjumlah 7.943 desa. Sedangkan masyarakat miskin di Indonesia berjumlah kurang lebih 48,8 juta penduduk bermukim di wilayah hutan Negara (Brown & Sunderlin 2005). Diantaranya 10,2 juta masuk katagori masyarakat miskin. Dan kurang lebih 6 juta jiwa kehidupnya sangat bergantung pada sumber daya hutan.

Foto desa di kawasan hutan

Masyarakat yang perlu mendapatkan sentuhan pembangunan kehutanan melalui pemberdayaan tentunya di fokuskan pada penduduk yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan di dalam kawasan KPH, agar mereka dapat mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar. Dan sekaligus termasuk dalam pembangunan KPH itu sendiri, sehingga masyarakat ini dapat hidup lebih maju bisa berserikat secara berlembaga (berkelompok) menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH), hingga dapat berusaha secara mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat ini didampingi oleh

penyuluh kehutanan yang masuk dalam wilayah kerjanya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan proses atau upaya pemberdayaan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian agar masyarakat mampu dan memiliki kekuatan dalam memecahkan masalahnya sendiri.

Banyak program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutan untuk menyentuh lebih dalam masyarakat di dalam kawasan hutan KPH yaitu antara lain : Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Demplot Penyuluhan, Kemitraan, Kelompok Usaha Produktif (KUP), Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dsb.

Rehabilitasi hutan dan lahan Hutan Kemasyarakatan Hutan Desa Hutan Rakyat HutanTanaman Rakyat

PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat di kawasan KPH dengan KPH yang lain tentu sangat berbeda dalam menyentuhnya. Untuk itu identifikasi

potensi wilayah yang akan dilaksanakan pemberdayaan menjadi sangat penting selain sarana prasarana yang dibutuhkan. Karena akan menentukan program apa yang akan di terapkan disana, metode dan materi apa yang diperlukan agar sesuai dengan

karekteristik budaya dan keinginan daripada masyarakat setempat.

Penyuluhan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat betapa penting kelompok / kelembagaan yang kuat, Pada akhirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama dan jaring kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok /lembaga. Dalam upaya pengembangan kelembagaan haruslah tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, bukan kelembagaan yang terbentuk untuk kepentingan instansi pembina. Terbentuknya dan berkembangnya kelompok/ lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat dengan terbentuknya kelompok tani hutan dengan sumber daya anggota yang mantap, memiliki pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, dan mempunyai kemampuan managerial, kesepakatan dan aturan yang ditaati bersama.

Bila masyarakat yang berada di kawasan hutan KPH itu belum pernah sama sekali di sentuh oleh program-program pemberdayaan, maka perlu terlebih dahulu diadakan sosialisasi program yang akan dilaksanakan yang selanjutnya bila masyarakat

meresponnya dan kemaunnnya kuat selenggarakanlah pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Kemudian bentuklah kelompok- kelompok tani hutan yang mempunyai

tujuan atau cita-cita yang sama. Seperti misalnya kelompok tani hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan, KTH Usaha Produktif, KTH Hutan Tanaman Rakyat, dan lain sebagainya.

Foto sosialisasi program kepada masyarakat.

Bila masyarakat sudah membentuk kelembagaan atau kelompok tani hutan kita tinggal memfasilitasi penguatannya dengan mengadakan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok agar kelompok tersebut lebih maju.

Foto fasilitasi pelatihan penyemprotan hama penyakit.

Bila KTH sudah terbentuk, produksi sudah ada tapi kekurangan modal maka penyuluh kehutanan pendamping harus bisa membantu mengakses modal ke perbankkan yang ada. Bila KTH sudah ada produksi ada moda, namun menemui kesulitan dalam pemasarannya maka penyuluh kehutanan pendamping harus bisa membantu mengaskses pasar atau mengkerjasamakan dengan KTH lain atau pelaku usaha yang sudah maju untuk bermitra.

Foto penandatanganan kerjaama antara kelompok tani dengan pengusaha yang disaksikan kepala dinas kehutanan.

Pada intinya KTH yang berada di kawasan hutan KPH dapat hidup dan bersinergi semua kegiatannya dalam pembangunan kehutanan di KPH . Sehingga pemberdayaan KTH di dalam dan sekitar kawasan hutan KPH sejalan dengan pembangunan di KPH itu sendiri dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera.