Transcript
Page 1: Pemerintah Tolak Hapus Pajak Pertamax · pakan perkembangan positif bagi in-dustri penyiaran.“Kepemilikan yang semakin terkonsentrasi membuat kompetisi semakin gampang,” kata

bisnis R A B U , 3 0 M A R E T 2 0 1 1 B2

kilas

Unilever Cetak LabaRp 3,39 Triliun

JAKARTA — PT Unilever Indone-sia (UNVR) mencatatkan kena-ikan laba sepanjang tahun lalumenjadi Rp 3,39 triliun, naik ti-pis dibanding pada 2009 sebe-sar Rp 3,04 triliun. Laba bersihper saham juga naik menjadiRp 444 dari Rp 399 per lem-bar. Penjualan bersih tercatatRp 19,6 triliun, naik dari Rp18,2 triliun tahun lalu.

● AGUS SUPRIYANTO

Laba Krakatau SteelNaik Dua Kali Lipat

JAKARTA — PT Krakatau Steel(Persero) Tbk (KRAS) mencatat-kan kenaikan laba hingga duakali lipat pada 2010 dibanding-kan dengan periode sebelum-nya. Perseroan berhasil mence-tak laba Rp 1,06 triliun. Pada2009, laba usaha Krakatau se-besar Rp 494,67 miliar.

Kenaikan laba itu ditopangoleh faktor penurunan bebanpokok pendapatan dan bebanbunga. Tercatat pendapatanbersih perseroan pada 2010justru turun dari Rp 16,9 triliunpada 2009 menjadi Rp 14,8triliun. ● EVANA DEWI

Kertas Basuki Rahmat Masih Merugi

JAKARTA — Perusahaan kertasPT Kertas Basuki Rachmat In-donesia Tbk (KBRI) mencatat-kan kerugian sebesar Rp436,25 miliar pada 2010. Initurun drastis dibanding pada2009, yang tercatat laba Rp20,15 miliar. Pendapatan usa-ha juga turun menjadi Rp76,279 miliar dari sebelumnyaRp 108,938 miliar. Tahun iniperseroan diperkirakan masihakan merugi. Kapasitas produk-si belum meningkat. ● EVANA DEWI

Materi PelatihanHari 1● Review PER-43/PJ/2010● Implikasi PER-43/PJ/2010 terhadap kewajiban perpajakan● Identifikasi metode transfer pricing yang tepat● Menentukan arm’s length price● Teknik menyiapkan TP Documentation yang benar sesuai

ketentuan PER 43/PJ/2010● Memahami resiko jika tidak membuat TP Documentation

secara benarHari 2● Transfer Pricing on Intangible Properties● Transfer Pricing on Business Restructuring● Review PER-48/PJ/2010● Review PER-69/PJ/2010● Studi Kasus Penyusunan Transfer Pricing Documentation

InstrukturKEYNOTE SPEAKERKasubdit Pemeriksaan Transaksi Khu-sus – Direktorat Jenderal Pajak )

INSTRUCTORWahyu Nuryanto, SE., Ak., MPA

Wednesday - Thursday 13 - 14 Apr, 201109:00-16:00 WIBThe Park Lane HotelJl. Casablanca Kav. 18 Jkt

COMPREHENSIVETRANSFER PRICING(Praktek Teknis Penyusunan TP Documentation)

InvestasiRp. 3.000.000,- per peserta

Informasi pendaftaranTEMPO Komunitas, Telp. 021-536-0409 Ext. 222HP. 0817-185288, Fax. 021-021-5349569Email. [email protected]

IKLAN

Pemerintah Tolak Hapus Pajak Pertamax

MNC KlaimKonsolidasiTelevisiPositif

“Tak mudah memutuskanmembatasi atau menaik-kan harga,” kata Hatta.

BOGOR — Pemerintah menolakmembebaskan pajak bahan bakarminyak jenis Pertamax sebagai so-lusi agar harganya bisa ditekan le-bih murah.Menteri Keuangan AgusMartowardojo mengatakan pajakpertambahan nilai Pertamax tidakmungkin dihapus karena hal itu te-lah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, yang mungkin di-lakukan pemerintah adalah mem-buat kebijakan pemerintah me-nanggung pajaknya. Hal itu telahdipraktekkan pada komoditas mi-nyak goreng kemasan MinyaKitayang PPN-nya ditanggung peme-rintah. Namun, Agus melanjutkan,pemerintah tak ingin menerap-kannya untuk Pertamax. “Itu ini-siatif yang pemerintah tidak inginlakukan, dan sudah merupakankomitmen bersama pemerintah,DPR, dan pemeriksa (Badan Pe-

meriksa Keuangan),” kata Agus disela rapat kerja pemerintah di Is-tana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Harga Pertamax kini telah men-capai Rp 8.700 per liter. Selisihharganya dengan minyak bersub-sidi yang terlalu tinggi dikhawa-tirkan membuat konsumen Per-tamax beralih ke Premium, yangper liternya hanya Rp 4.500. Kuotakonsumsi bahan bakar minyakbersubsidi yang dipatok 38,5 jutakiloliter diperkirakan terlampaui.

Sebelumnya, Direktur Riset Da-nareksa yang juga anggota KomiteEkonomi Nasional, Purbaya YudhiSadewa, menyarankan pemerintahagar menghapus pajak Pertamax.Cara itu diyakininya dapat menu-runkan harga eceran Pertamaxhingga 15 persen dan mencegah ma-syarakat beralih lagi ke Premium.

Kebijakan tersebut, Purbayamelanjutkan, bisa dilakukan hing-ga harga Pertamax kembali nor-mal. Pemerintah tinggal menentu-kan berapa harga toleransi Per-tamax yang dianggap paling tepat.

Jika di bawah harga toleransi, fasi-litas pajak dicabut, demikian jugasebaliknya.

Wakil Ketua Komisi KeuanganDewan Perwakilan Rakyat Achsa-nul Qosasi meminta pemerintahsegera memberi kepastian soal pe-laksanaan pembatasan BBM sub-sidi untuk menjaga stabilitas fis-kal. Selain pembatasan konsumsi,pemerintah bisa menaikkan hargaeceran Premium. Jika itu tak sege-ra dilakukan, dikhawatirkan sub-sidi minyak bisa tembus Rp 120triliun.

Menteri Koordinator Perekono-mian Hatta Rajasa menambahkan,tak mudah memutuskan menaik-kan harga Premium atau memba-tasi konsumsinya. Pemerintah, ka-ta dia, harus menjaga perekonomi-an dan daya beli masyarakat.“Se-mua faktor harus kami pertim-bangkan luar biasa. Jadi bukanpemerintah tidak tegas ketika ne-gara-negara tetangga sudah me-naikkan semua,”ucapnya.

●BUNGA MANGGIASIH | GUSTIDHA BUDIARTIE | FEBRIANA FIRDAUS

JAKARTA — Direktur Utama PT MediaNusantara Citra Tbk (MNC) Hary Ta-noesoedibjo mengklaim tren pengga-bungan stasiun televisi swasta meru-pakan perkembangan positif bagi in-dustri penyiaran. “Kepemilikan yangsemakin terkonsentrasi membuatkompetisi semakin gampang,” kataHary kepada wartawan di MNC To-wer, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penggabungan lem-baga penyiaran membuat pelaku in-dustri televisi tersegmentasi. Itu arti-nya industri menjadi semakin efisien.Perebutan kue iklan, misalnya, jugalebih sederhana.

Sepanjang tahun lalu, kata Hary, in-dustri televisi mengalami masa kejaya-an dari pendapatan iklan. Belanja ik-lan di Indonesia tumbuh hingga 23 per-sen, salah satu yang tertinggi di dunia.Tahun ini pertumbuhan belanja iklandiperkirakan masih tumbuh 15 persen.

Sebelumnya, kelompok masyarakatyang menamakan diri Koalisi Inde-penden untuk Demokratisasi Penyiar-an (KIDP) menuding pemerintah lalaikarena membiarkan frekuensi penyi-aran yang jumlahnya terbatas dikua-sai oleh segelintir orang/korporasi.

Koordinator KIDP, Eko Maryadi,meminta Kementerian Komunikasidan Informatika, Badan PengawasPasar Modal, serta Komisi PenyiaranIndonesia bersikap tegas. Korporasiyang memiliki lebih dari satu fre-kuensi penyiaran harus mengembali-kan hak siarnya kepada negara.

Seperti diketahui, MNC Group me-nguasai tiga stasiun televisi nasional,yaitu RCTI, Global TV, dan MNC TV.Tren penguasaan juga terjadi padaTrans TV dan Trans 7 serta TV Onedan ANTV. Potensi penguasaan kepe-milikan diperkirakan juga akan terja-di pada SCTV dan Indosiar, yangakan dimerger. ● ANTON WILLIAM

Presiden Direktur PTHonda Prospect Motoryang baru, TomokiUchida (kiri), bersamapejabat sebelumnya,Yukihiro Aoshima, yangmemimpin Hondasejak 2007, memain-kan angklung seusaiserah-terima jabatan diJakarta kemarin.

PemimpinBaru

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Top Related