LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
1
apaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah berhasil melakukan
transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan
BK DPR RI). Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin
dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun
budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR.
Sebagai sistem pendukung DPR RI sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Setjen dan BK DPR RI melalui
Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran sertanya mendukung terwujudnya
parlemen modern yang merupakan tujuan DPR RI periode 2015 – 2019. DPR yang modern
sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 merupakan parlemen yang
menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR yang membawa
aspirasi publik, DPR yang membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, DPR yang
mudah diakses, terbuka, dan transparan, dan DPR yang mampu memanfaatkan teknologi informasi
digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan.
C
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
2
Gambar 1.1
DPR Modern
Road map reformasi birokrasi Setjen dan BK DPR RI tahun 2015-2019 disusun untuk
mendukung terwujudnya DPR Modern. Sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris jenderal DPR RI Nomor 550/SEKJEN/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam road map tersebut, telah disusun kegiatan
berdasarkan area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Adapun kegiatan reformasi birokrasi sebagai yang tertuang dalam road map Sekjen dan BK
DPR RI Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro
di Setjen dan BK DPR RI
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
a. Manajemen Perubahan a. Pengembangan nilai-nilai religious, akuntabel, professional, dan integritas atau RAPI yang dianut oleh seluruh pegawai; dan
b. Pembentukan agen perubahanyang dapat mendorong terjadinyaperubahan pola 2urve.
b. Penguatan Pengawasan
a. Pembangunan unit kerja untukmemperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
b. Pelaksanaan pengendalianGratifikasi;
c. Implementasi whistleblowingsystem;
d. Penerapan penanganan benturan kepentingan;
e. Pembangunan SPIP di lingkunganunit kerja;
f. Pengelolaan Pelaporan LHKSAN;
g. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui IACM menuju Level 3 pada
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
3
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
tahun 2019; dan
h. Survey Maturity Level SPIP.
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
b. Pembangunan SAKIP untuk mencapai sasaran penilaian LAKIP “A” pada tahun 2019.
d. Penguatan Kelembagaan
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda
e. Penguatan Tatalaksana a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan lepada DPR;
b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemberian dukungan kepada DPR;
c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
d. Penerapan sistem kearsipan yang handal.
f. Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
a. Perbaikan berkelanjutan system perencanaan kebutuhan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Setjen dan BK DPR RI;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di Setjen dan BK DPR RI;
d. kebijakan pemanfaatan assessment center;
e. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Setjen dan BK DPR RI;
f. Perumusan dan penetapan kebijakan reward andpunishment berbasis kinerja di Setjen dan BK DPR RI;
g. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Setjen dan BK DPR RI;
h. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI;
i. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Setjen dan BK DPR RI;
j. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di Setjen dan BK DPR RI;
k. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
l. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Setjen dan BK DPR RI;
m. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
n. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
4
AREA PERUBAHAN KEGIATAN
g. Penguatan Peraturan
Perundang-undangan
a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, 4urvey4 tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengembangan Maklumat Pelayanan; dan
b. Meningkatkan standar pelayanan.
i. Quick Wins a. Percepatan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft RUU sesuai Prioritas Prolegnas
b. Pengembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG)
Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah untuk melakukan perubahan sikap dan mental aparatur
negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara akuntabel, profesional, dan transparan.
Sedangkan road map adalah instrumen yang digunakan untuk mewujudkan sikap akuntabel, profesional, dan
transparan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu perubahan yang diharapkan maka dalam setiap
prosesnya perlu dievaluasi dan dilaporkan perkembangannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
maka perlu disampaikan laporan pelaksanaan RB yang telah dilakukan pada tahun 2016.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam pelaksanaan
RB sesuai dengan road map yang ditetapkan. Selain itu, juga untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh setiap area perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang telah dilakukan. Laporan RB ini
selanjutnya akan menjadi tolak ukur terciptanya good governance di Setjen dan BK DPR RI dan dapat
menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan serta terukur sesuai
dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam road map. Selain itu, laporan pelaksanaan RB ini juga
merupakan dokumen untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang
akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2017. Hasil PMPRB ini nantinya akan dievaluasi KemPAN RB yang
hasilnya akan menentukan nilai kinerja organisasi Setjen dan BK DPR RI.
Laporan RB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Rencana Aksi
Bab III Capaian Reformasi Birokrasi
Bab IV Penutup
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
5
alam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015-
2019 senantiasa mendasarkan kepada arahan pemerintah secara umum sebagaimana
terdapat Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2015-2019. Selain itu, dalam menyusun Agenda Reformasi juga
memperhatikan kegiatan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR
RI 2015-2019.
A. Rencana Aksi Tahun 2015-2019
Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 550/SEKJEN/2016 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Setjen dan BK DPR RI menyusun rencana aksi
program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019.
1. Manajemen Perubahan
Hal utama yang mendapatkan perhatian pada progam manajemen perubahan
adalah bagaimana menjaga komitmen pimpinan dan perluasan media sosialisasi
reformasi birokrasi. Secara khusus terkait dengan perubahan pola 5urve dan budaya
kinerja (mental aparatur) adalah melakukan konseptualisasi atas pola 5urve organisasi,
mengoptimalkan peran agen perubahan dalam dalam meningkatkan kinerja organisasi
dan pemantapan nilai-nilai budaya unggul RAPI agar terinternalisasi secara baik ke
seluruh pegawai. Begitu juga harus diketahui pengetahuan, pemahaman dan
D
BAB II RENCANA AKSI
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
6
pelaksanaan refromasi birokrasi di antara seluruh pegawai termasuk semangat
reformasi birokrasi ke depan.
Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah mengetahui sejauh mana
pemangku utama (DPR RI) merasakan puas terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI.
Untuk itu perlu adanya 6urvey kepuasan DPR RI terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI
yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini sejalan dengan penetapan sasaran kinerja
yang ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019.
Selanjutnya, Rencana Aksi area manajemen perubahan yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Rencana Aksi Area Manajemen Perubahan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Tim Reformasi. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim RB
X X X X
Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
Keputusan tentang Rencana Kerja TIM RB
X X X X
Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut.
Laporan monitoring X X X X
2. Penyusunan Road Map
Penyusunan dan Penetapan Road Map yang memuat 8 area perubahan dan quick win.
Keputusan Sekjen tentang Penetapan Road Map RB Setjen dan BK DPR RI 2015-2019
X
Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
Laporan Kegiatan Penyusunan Road Map
X
Sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada seluruh anggota organisasi.
Laporan Kegiatan Sosialisasi Kepada Pegawai
X
3. Pemantauan dan Evaluasi.
Pengorganisasian PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X X X X
Sosialisasi PMPRB. Laporan Kegiatan Sosialisasi PMPRB
X X X X
Pelatihan Assessor. Laporan Kegiatan Diklat Assessor RB
X X X X
PembentukanTim PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X X X X
Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB (termasuk pengaturan tentang riviu kertas kerja).
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB
X X X X
Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Laporan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
X X X X
4. Perubahan Pola Penyelenggaraan pertemuan Laporan Kegiatan Rapat X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
7
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Pikir dan Budaya Kinerja.
yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi.
(Melanjutkan kegiatan Raboan)
Raboan
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat struktural.
(Melanjutkan program diklat Leadership and Management)
Laporan Kegiatan Diklat Leadership and Management
X X X X
Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
(Dilaksanakan secara periodik minimal enam bulan sekali)
Laporan Kegiatan Sosialisasi
X X X X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
(Melaksanakan updating setiap ada informasi baru)
Media Komunikasi Cetak
X X X X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website @portal.dpr.go.id.
(Melaksanakan updating setiap adai nformasi baru)
Media IT X X X X
Pembentukan Agen Perubahan
(Sudah dilakukan melalui Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI)
Pelaksanaan Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
(Laporan Pembentukan Agen Perubahan)
X X X X
Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan, ceramah implementasi RAPI, pemberian consulting, coaching and training, serta knowledge sharing.
Kegiatan Diklat X X X X
Penetapan RAPI sebagai budaya unggul.
Revisi Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
8
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
SEN/202 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI).
Pencanangan budaya kerja positif.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Budaya Kerja Positif.
X
Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Revisi Persekjen tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
X
Pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku
X X X X
Penanganan konflik kepentingan.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI
X X X X
Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN
X X X X
Pelaksanaan sistem whistleblowing
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang whistleblower system)
X X X X
Penanganan gratifikasi dan transparansi
Tersusunnya Pedoman Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X
Laporan Kegiatan Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X X X X
Survei internal RAPI kepada seluruh pegawai yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja
Laporan Survei RAPI X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
9
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Survei Kepuasan X X X X
2. Penguatan Sistem Pengawasan
Dalam Area Penguatan Pengawasan tersebut terdapat 2 (dua) rencana aksi
yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
a. Peningkatan Penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
b. Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
Dalam kerangka penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, selain
melihat terselenggaranya SPIP itu sendiri juga menekankan beberapa indikator lainnya
diantaranya penerapan whistleblowing system, penerapan gratifikasi, pembangunan
wilayah zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen
dan BK DPR RI, dan penanganan benturan kepentingan. Sedangkan dalam kerangka
peningkatan kapabilitas APIP kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kualitas dan
kuantitas auditor serta pembangunan infrastruktur pengawasan.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Sistem Pengawasan yang akan
dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 3
Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Pengawasan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penguatan Sistem Pengawasan
Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
Kegiatan Sosialisasi X X X X
Membentuk Satgas SPIP Terbentuknya Satgas SPIP
X
Membuat MOU dengan BPKP MOU dengan BPKP X
Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen X
Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
X X
Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit
Terbentuknya sistem informasi dan
X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
10
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
kerja atas pelaksanaan SPIP komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
2. penerapan WBS
Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
X
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
X
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
X
Penyusunan aplikasi WBS X
Sosialisasi dan implementasi aplikasi WBS
X
Pemantauan penggunaan aplikasi WBS
X
Evaluasi penggunaan aplikasi WBS
X
3. Penerapan Gratifikasi
Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi
X
Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG)
X
Sosialisasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
X
Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
X
4. Pembangunan wilayah zona integritas
pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
X
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM
X
Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
11
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB
X
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
5. Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
X
Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan pemantauan dan Evaluasi
X
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan Pemantauan X
Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Hasil Revisi X
7. Peningkatan kapabitas APIP
Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan
Kegiatan Diklat X X X X
Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal
kuantitas JFA dari internal dan eksternal
X
Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
12
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
PKM/PKS PKM/PKS X X X X
Pendampingan oleh BPKP Kegiatan pendampingan
X X X X
Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1
Kegiatan Bimtek X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
X
8. Pembangunan Infrastruktur pengawasan
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan
Hasil Revisi X
Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan
Kegiatan Sosialisasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
13
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Evaluasi X
Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Hasil Revisi X
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Sosialisasi X
Pemantauan implementasi Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan X
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Hasil Revisi X
Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP
SOP X
Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan
SOP X
Evaluasi SOP kegiatan Hasil Evaluasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
14
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
pengawasan
Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Revisi X
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR RI perlu
dilakukan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Setjen
dan BK DPR RI. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP,
penyelenggaraan SAKIP sebagaimana tergambarkan dalam Gambar berikut.
Penyelenggaraan SAKIP
Dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja tersebut
terdapat 5 (lima) rencana aksi yang akan dilaksanakan
oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019
yaitu:
a. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
b. Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja
c. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
d. Penguatan Sistem Evaluasi Internal
e. Penguatan Sistem Pembangunan/
Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang akan
dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 4
Rencana Aksi Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
1. Penyempurnaan Renstra Renstra X
2. Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RKT X X X X
3. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA X X X X
RENCANA
STRATEGIS
PERJANJIAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PELAPORAN
KINERJA
REVIU DAN EVALUASI
KINERJA
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
15
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
4. Penetapan Rencana Aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan
Laporan kinerja dan keuangan per bulan
X X X X
5. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK)
PK X X X X
2. Pengukuran Kinerja
1. Sistem Penilaian Kinerja secara berjenjang
Penilaian kinerja X X X X
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
Monev X X X X
3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
1. Peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja
Laporan Kinerja X
2. Peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan
X X X X
4. Evaluasi Internal
1. Penyusunan pedoman evaluasi laporan kinerja
Evaluasi Kinerja X
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi
X X X X
5. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
1. Penyusunan rencana pembangunan informasi manajemen kinerja
Aplikasi X
2. Pembangunan sistem database kinerja
X
3. Pembangunan sistem monev kinerja
X
4. Penguatan Kelembagaan
Seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MD3, salah satu perubahan yang membawa dampak signifikan adalah
perubahan bentuk hukum lembaga pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) yang semula ditetapkan dalam Peraturan DPR RI menjadi dalam
Peraturan Presiden. Dan pada tanggal 2 Maret 2015 telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden tersebut maka perlu
disusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja. Setelah
melewati serangkaian proses pembahasan dengan pihak Kemenpan dan RB dengan
melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara maka diterbitkan
surat persetujuan penataan organisasi dengan Nomor B/3153/M.PAN-RB/09/2015
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
16
pada tanggal 28 September 2015. Dengan keluarnya surat persetujuan tersebut, maka
ditetapkanlah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada
tanggal 1 Oktober 2015.
Organisasi merupakan sesuatu yang dinamis. Dengan mempertimbangkan faktor
internal maupun faktor eksternal, organisasi senantiasa menuntut untuk dilakukan
evaluasi.
Terkait dengan capaian reformasi birokrasi pada area perubahan penguatan
kelembagaan, Setjen dan BK DPR RI dihadapkan pada beberapa kondisi yang
diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:
a. ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari peraturan tentang
organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan di lapangan;
b. duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi; dan
c. kesesuaian struktur dengan peraturan yang diamanatkan dan adaptif dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Harapan dari pemangku kepentingan sebagaimana tuntutan area perubahan
penguatan kelembagaan yaitu:
a. meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan di
antara Setjen dan BK DPR RI;
b. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja di lingkungan Setjen
dan BK DPR RI;
c. meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Setjen dan BK DPR RI;
dan
d. meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Untuk mendapatkan hasil terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat
fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antara Setjen dan BK DPR RI sehingga
mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka pada area 4
penguatan kelembagaan terdapat 2 (dua) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh
Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
1. Evaluasi kelembagaan
2. Penataan kelembagaan yang meliputi penyusunan kebijakan penataan organisasi
Agenda prioritas pada penguatan kelembagaan di Setjen dan BK DPR RI adalah
penataan dan pendampingan dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan
fungsi organisasi, yang pada tahun pertama ini difokuskan pada evaluasi unit kerja
yang baru dibentuk dan belum dilengkapi dengan pembentukan organ dan alat-alat
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
17
kerja seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut. Setiap tahun kegiatan
pendampingan akan dilaksanakan, namun dengan penentuan target objek evaluasi unit
kerja yang berbeda.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Kelembagaan yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 5
Rencana Aksi Area Penguatan Kelembagaan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Evaluasi Organisasi
Penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi
Laporan Evaluasi
X X X X
Penyusunan instrument evaluasi organisasi
X X X X
Pengumpulan data evaluasi organisasi
X X X X
Pengolahan dan analisis data evaluasi organisasi
X X X X
Laporan evaluasi organisasi X X X X
Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi
Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Pedoman X
Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi
Aplikasi Sistem Penataan Organisasi
X X
5. Penguatan Tata Laksana
Dalam Area Penguatan Tata Laksana tersebut terdapat 4 (empat) rencana aksi yang
akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu :
a. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen dan BK DPR RI;
b. Penyusunan SOP ;
c. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi; dan
d. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Tata Laksana yang akan dilakukan
Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Rencana Aksi Area Penguatan Tata Laksana 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR
Pembentukan Tim
Peta Proses Bisnis
X
Penyusunan Rencana Kerja X
Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis
X X X X
Penetapan hasil penyusunan peta X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
18
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
proses bisnis
2. Penyusunan SOP
Penyusunan Rencana Kerja
SOP
X
Pelaksanaan penyusunan SOP X X X X
Penetapan hasil penyusunan SOP X X X X
3. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
Pembentukan Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Ti m Pengembangan Aplikasi
X X X X
Penyusunan Rencana Kerja X X X X
Implementasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Aplikasi X X X X
1. Pembangunan Aplikasi Arsip dan Museum
X X X
2. Pembangunan website Badan Keahlian
X
3. Penerapan dan Evaluasi Aplikasi SILEG
X
4. Pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System
X
5. Pengembangan Aplikasi Arsip dan Museum
X X
6. Pembangunan Website TV dan Radio Parlemen
X
7. Pembangunan aplikasi e-Paper X
8. Pengembangan website Perpustakaan diintegrasikan dengan SLIMS
X
9. Pembangunan website Biro KSAP
X
10. Integrasi Aplikasi Arsip dan Museum dengan PPID
X
11. Pembangunan aplikasi e-Repository Institusi
X
Penyerahan Aplikasi X X X X
Penyusunan SK penggunaan aplikasi untuk unit kerja lain yang terkait
SK Sekjen X X X X
4. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
Meng-alihmediakan dokumen legislasi kedalam bentuk digital
Arsip Digital X
Meng-alihmediakan dokumen anggaran kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan dokumen pengawasan kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan personal files kedalam bentuk digital
X
Memasukkan dokumen yang telah berbentuk digital ke dalam aplikasi
X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
19
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Menambah jenis konten arsip, antara lain: foto, video, audio
X
Launching aplikasi Arsip dan Museum (ARMUS) untuk publik
X
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Rencana aksi Penguatan Sistem Manajemen SDM diarahkan untuk mewujudkan
pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang memiliki kompetensi
tinggi dibidang tugasnya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kompetensi yang
dimiliki para pegawai melalui pemetaan kompetensi. Dalam area perubahan Penguatan
Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat 15 (lima belas) rencana aksi yang akan
dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:
a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara
transparan dan berbasis kompetensi;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif,
berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
e. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi
jabatan;
f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database
profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN ;
g. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN;
h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat;
i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
kinerja;
j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
k. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
l. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN;
m. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor;
n. Penataan Jabatan; dan
o. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR.
Selanjutnya, Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Managemen SDM Aparatur yang
akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
20
Tabel 7
Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 2016-2019
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Menyusun rencana kebutuhan pegawai
Rencana Kebutuhan Pegawai
X
Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN
Laporan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Pegawai
X X X X
Monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Perecanaan Kebutuhan Pegawai ASN
X X X X
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Melaksanakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan Berbasis Kompetensi
X X X X
Monitoring dan evaluasi system rekrutmen dan seleksi
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi
X X X X
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Mengganti Persetjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi
Peraturan Setjen DPR RI tentang Sistem Promosi
X
Melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Promosi Secara Terbuka Berbasis Kompetensi
X X X X
Monitoring dan evaluasi system promosi
Laporan monitoring dan evaluasi system promosi
X X X X
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan assessment center
Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Assessment Center
X
Melaksanakan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Assessment Center
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan assessment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
21
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
center di dalam manajemen pegawai ASN
Assessment Center
5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Mengukur gap competency pegawai ASN
Laporan Hasil Pengukuran Gap Competency pegawai ASN
X X X X
Menerapkan hasil rekomendasi tindaklanjut atas hasil pengukuran gap competency
Laporan Tindaklanjut Pengukuran Gap Competency
X X X X
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Mengevaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi
Laporan Evaluasi X X X X
Merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
Melaksanakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X X X X
7. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN
Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X X X X
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat
X X X X
Menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Keputusan Setjen tentang Pengendalian Kualitas Diklat
X
X
X
X
9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Laporan Pelaksanaan Sistem Diklat
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
X X X X
10. Perumusan dan penetapan
Melaksanakan penilaian kinerja pegawai
Laporan Pelaksanaan Kinerja Pegawai
X X X X
Monitoring dan evaluasi Laporan Monitoring dan X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
22
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
kebijakan penilaian kinerja pegawai
pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Mengganti Persertjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi PNS
X
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Laporan Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reward and punishment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X X X X
12. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN
Melaksanakan system informasi pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi pegawai ASN
X X X X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pegawai ASN
X X X X
13. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Laporan Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
X
Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Laporan Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X X
Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Peraturan Setjen DPR RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
X X X
14. Penataan Jabatan
Pelaksanaan Analisis Jabatan Laporan Pelaksanaan Analisis jabatan
X X X X
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Laporan Evaluasi Jabatan
X X X X
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Laporan Pelaksanaan Analisa beban Kerja
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
23
URAIAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
15. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Penyusunan NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X X X
Penyusunan Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
X X X
Penetapan Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam area perubahan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terdapat 4
(empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun
2016-2019 yaitu:
a. Program Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK
DPR RI; dan
d. PenataanAdministrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan.
Selanjutnya, Rencana Aksi area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Rencana Aksi Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penyusunan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI
Membentuk tim inter unit kerja X
Identifikasi kebutuhan peraturan X
Menyusun program prioritas pembentukan peraturan
Keputusan Sekjen tentang Penetapan prolegset untuk 5 tahun dan prioritas tahunan
X X X X
Menyusun program pembentukan peraturan jangka panjang
X X
Penyebarluasan program X X X
Evaluasi program X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
24
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPRI
Membentuk tim inter unit kerja Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Menyusun konsep Pedoman Evaluasi
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Evaluasi
X
Uji konsep Pedoman X
Penyebarluasan PEDOMAN EVALUASI
X X
3. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen DPR RI yang ada
Melanjutkan Identifikasi peraturan sekjen yang mengatur/ kebijakan di masing-masing unit kerja
Hasil Inventarisasi X
Melakukan maping X
Mengevaluasi peraturan Sekjen yang sudah ada
X X X X
4. Penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
Pembentukan tim inter unit Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Pembuatan aplikasi database
Database peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
X
Entry data X X X
Sosialisasi X
Evaluasi X
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat 4 (empat) rencana
aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015-2019 yaitu:
a. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi;
b. Penguatan kualitas Pelayanan Publik;
c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
di masing-masing kementerian/lembaga; dan
d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
Selanjutnya, Rencana Aksi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang
akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
25
Tabel 9
Rencana Aksi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2016-2019
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
1. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi
Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
Review SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penyusunan Regulas Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SK Sekjen tentang penetapan SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
Layanan satu atap
Aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR
Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat
X X
2. Penguatan kualitas Pelayanan Publik.
Evaluasi standar pelayanan Hasil evaluasi layanan yg ada di tiap unit:
1. Penyediaan Risalah
2. Penyediaan Bahan Rapat
3. Konsep Daftar Pertanyaan Rapat
4. Penyusunan naskah pidato
5. Pendampingan Delegasi
6. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri
7. Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial.
8. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
26
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
Parlementaria
9. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
10. Konsep naskah akademik & draft RUU
11. Pemantauan pelaksanaan UU
12. Konsep keterangan tertulis DPR
13. Analisis surat pengaduan masyarakat
14. Penelitian atau pengkajian
15. Pengelolaan jaringan internet
16. Pengelolaan website DPR RI
17. Layanan perpustakaan
18. Layanan kearsipan
19. Analisis audit BPK
20. Analisis APBN
21. Layanan administrasi keuangan
22. Layanan kesehatan
23. Sistem pengamanan
Survey kepuasan layanan informasi publik
Hasil Survey X X X X
Penyusunan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan X X X X
3. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi
b. Sistem penyiaran digital TV Radio Parlemen
c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancar luasan siaran melalui satelit.
d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial
e. Terbentuknya
X X X X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
27
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT WAKTU PELAKSANAAN
2016 2017 2018 2019
publishing house dan pengelola e-journal dan e-book
4. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Penyusunan Standar Pelayanan
SOP tentang layanan di tiap unit
X
Penyusunan Maklumat Pelayanan
Maklumat Layanan Publik X
Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
SK Sekjen tentang Standar layanan di tiap unit
X
Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Laporan pertanggung jawaban layanan publik
X X X X
Survey Kepuasan Publik Survey Kepuasan Publik tentang layanan public bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani
X
Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Revisi SOP tentang layanan di tiap unit
X
B. Indikator Keberhasilan.
Semua rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan oleh Setjen dan
BK DPR RI pada tahun 2016-2019 akan diukur keberhasilannya melalui indikator
keberhasilan sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 10
Indikator Keberhasilan
NO AREA PERUBAHAN INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Manajemen Perubahan a. perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI).
b. pembentukan dan optimalisasi peran agen perubahan.
2. Penguatan Pengawasan a. peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
b. peningkatan peran dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Penguatan Akuntabilitas kinerja Peningkatan penilaian kinerja Setjen dan BK DPR RI mencapai nilai “ A” pada tahun 2019.
4. Penguatan Kelembagaan Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang tepat ukuran dan fungsi
5. Penguatan Tata Laksana a. Pengembangan e-Government yang terintegrasi;
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
28
NO AREA PERUBAHAN INDIKATOR KEBERHASILAN
b. Tersusunnya Peta Proses Bisnis; dan
c. Manajemen Kearsipan berbasis TIK.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a. meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan dukungan keahlian dan persidangan;
b. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai derngan persyaratan kompetensinya;
c. Terjadi peningkatan integritas pegawai;
d. terlaksananya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan;
e. Terlaksananya pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi;
f. peningkatan kesempatan pengembangan potensi pada semua pegawai; dan
g. peningkatan dukungan prima kepada DPR dengan Quality and Innovation Driven.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstandarisasi;
b. menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. tugas unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih terarah, teratur dan terencana; dan
d. efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di Setjen dan BK DPR RI.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Peningkatan Kualitas pelayanan publik;
b. Terbentuknya standar layanan di semua unit yang melakukan pelayanan publik ; dan
c. Meningkatnya Citra Positif pelayanan publik di DPR RI.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
29
A. CAPAIAN AREA PERUBAHAN
Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI pada periode 2015-2019 fokus kepada 8
area perubahan yang dilaksanakan berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK
DPR RI 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
1. Manajemen Perubahan Hal utama yang mendapatkan perhatian pada program manajemen perubahan adalah
bagaimana menjaga komitmen pimpinan dan perluasan media sosialisasi reformasi birokrasi.
Hal ini ditandai dengan keterlibatan Pimpinan Tinggi Madya dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Reformasi Birokrasi. Dengan perhatian dan komitmen tersebut maka program
manajemen perubahan khususnya perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur)
secara relatif sudah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi.
Kegiatan yang terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental
aparatur) adalah mengoptimalkan peran role model. Kegiatan utama sepanjang tahun 2016
adalah melakukan sosialisasi RAPI dan internalisasi melalui penerapan di lingkungan kerja.
Kebiasaan yang mulai terbangun adalah kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan-
kegiatan di lingkungan kerja masing-masing.
Perubahan pola pikir dan budaya kinerja juga mengoptimalkan peran dari agen
perubahan. Agen perubahan yang terbentuk sudah melakukan perannya melalui penyusunan
dan pelaksanaan rencana tindak pada lingkungan kerjanya masing-masing.
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
30
Selanjutnya langkah-langkah atau rencana aksi yang telah dilakukan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sampai dengan 22 Februari 2017 disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 11
Capaian Area Manajemen Perubahan Tahun 2016-2017
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Keputusan Sekjen No.291/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Perumusan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
2. Penetapan rencana kerja. Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
3. Monitoring, evaluasi, dan tindaklanjuti. Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut dilakukan sepanjang tahun.
Penyusunan Road Map.
1. Road Map disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
Penyusunan dan Penetapan Road Map yang memuat 8 area perubahan dan quick win (Keputusan Sekjen DPR RI No.550/SEKJEN/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrsai Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019 dan Keputusan Sekjen DPR RI No.551/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Quick Wins Reformasi Birokrsai Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019).
2. Pelibatkan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.
(Keputusan Sekjen No.291/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Perumusan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI).
3. Seluruh anggota organisasi mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map.
Sosialisasi melalui website dan pencetakan buku Road Map.
Pemantauan dan Evaluasi.
1. Pembentukan dan pengorganisasian PMPRB.
Keputusan Sekjen No.535/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2016.
2. Sosialisasi PMPRB. Sosialisasi PMPRB telah dilaksanakan melalui kegiatan reboan, website dan banner.
3. Pelatihan Asessor PMPRB . Pelatihan dilakukan melalui diskusi dengan Narasumber dari Kemenpan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2016, dan terakhir pada awal Februari 2017.
4. Pembentukan Tim PMPRB. Pembentukan Tim PMPRB (2016 dan 2017).
5. Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB.
Dalam proses penyempurnaan Rancangan Persekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB.
6. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
1. Penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi/ pendelegasian.
Kegiatan reboan.
2. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat
Sudah dilaksanakan melalui Diklatpim dan Tansformasional
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
31
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan
struktural Leadership (16-17 Desember 2016).
3. Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
Sosialisasi melalui website dpr, portal dan acrylic.
4. Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
Sudah dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, banner acrylic dan pembagian sticker.
5. Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website dpr.go.id dan @portal.dpr.go.id.
Sudah dilaksanakan melalui website dpr dan portal.
6. Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan.
Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.
7. Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan.
Pelaksanaan workshop pada tanggal 20 April 2016 dan Pelatihan Revolusi Mental pada tanggal 26-27 Agustus 2016.
8. Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Penegakan kode etik dan kode perilaku melalui penerapan disiplin pegawai. Dari pemantauan terhadap pelaksanaan jam kerja sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 402 orang yang melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun yang telah diproses dan dijatuhkan hukuman disiplin baru 201 orang atau 50 persen.
9. Penanganan konflik kepentingan. Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2016.
10. Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Pegawai yang sudah mengisi LHKASN sudah mencapai 75,018%.
11. Pelaksanaan sistem whistleblowing. Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
12. Penanganan gratifikasi dan transparansi.
Persiapan Pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) yang diawali dengan konsultasi kepada KPK pada tanggal 12 April 2016.
13. Survei internal RAPI yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja.
Survei internal RAPI sudah dilaksanakan pada 17 Februari 2017, dengan hasil survei menunjukan bahwa 76 persen mengetahui RAPI, 47 persen memahami RAPI dan 80,6 persen mengamalkan RAPI.
14. Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah dilaksanakan pada Minggu ke-2 Oktober s/d Minggu ke-2 Januari. Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Dukungan Setjen sebesar 3,5 dan Indeks Kepuasan Dukungan BK sebesar 3,59 serta total 3,55 untuk Indeks Kepuasan Dukungan Setjen dan BK DPR RI.
Daam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilaksanakan melalui
kegiatan pengembangan kepemimpinan melalui diklat kepemimpinan dan diklat pendukung
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
32
lainnya. Dalam tabel berikut merupakan diklat kepemimpinan yang dilaksanakan pada tahun
2016.
Tabel 12
Peserta Diklat Kepemimpinan Tahun 2016
NO NAMA DIKLAT NAMA PESERTA JABATAN JUDUL PROYEK PERUBAHAN
1 Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXIII Tahun 2016 LAN RI
Dra. Damayanti, M.si.
Deputi Persidangan
“Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Guna Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.”
2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLII Kelas C Tahun 2016
Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.
Inspektur I “Pola Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan E-Learning Sebagai Model Peningkatan Kapabilitas Auditor di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.”
Juliasih, SH., MH. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
“Strategi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI.”
3 Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Widiharto, S.H., M.H.
Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi
“Optimalisasi Penyiapan Bahan Rapat Melalui Media Online di Badan Legislasi DPR RI.”
Sarilan Putri Kh., S.Sos.
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X
“Aplikasi Kunjungan Kerja dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI.”
4 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan X Tahun 2016 LAN RI
Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M
Kepala Subbagian Rapat, Bag. Set. KSB
“Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI”
Saeful Anwar, S.IP., M.E
Kepala Subbagian Teknik Televisi, Bag. Televisi dan Radio Parlemen
“Peningkatan Pelayanan Administrasi Kunjungan Individual Anggota DPR RI pada Sub Bagian Penyiapan Administrasi Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota”
Tingkat IV Angkatan X Tahun 2016 Kementerian Sekretariat Negara RI
Intan Pujakesuma, S.E.
Kepala Subbagian TU Sekretaris Jenderal, Bag. TU Pimpinan Setjen
“Pembangunan Aplikasi Administrasi Persuratan di Sekretariat Jenderal DPR RI”
Dalam tabel berikut merupakan gambaran diklat yang mendukung area perubahan
mental aparatur.
Tabel 13
Diklat terkait Area Perubahan Mental Aparatur
NO NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
PELAKSANAAN KETERANGAN
1 Diklat Transformational Leadership
23 16-17 Desember 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon I dan II
2 Diklat Berbasis Kompetensi 19 7-9 November 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon III
3 Diklat Revolusi Mental Eselon III dan IV
40 28-29 Oktober 2016
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
33
NO NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
PELAKSANAAN KETERANGAN
4 Diklat Peningkatan Motivasi Kerja (Achievement Motivation)
21 4-6 September 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon IV
5 Diklat Revolusi Mental Agen Perubahan
24 26-27 Agustus 2016 Peserta Diklat ini adalah Pejabat Eselon III dan IV
6 Workshop Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan
13 20 April 2016
Perubahan pola pikir dan budaya kerja terlihat dari penerapan budaya organisasi
Setjen dan BK DPR RI. Budaya kerja merupakan roh dari kehidupan suatu organisasi, jika
budaya kerja bagus maka organisasinya juga akan bagus, tapi berlaku sebaliknya. Budaya
kerja yang diharapkan dalam reformasi birokrasi adalah menjadi birokrasi yang efesien,
efektif, produktif, dan profesional. Budaya kerja ini juga diharapkan bisa merubah pola pikir
yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Untuk mewujudkan budaya kerja yang diharapkan
dalam reformasi birokrasi tersebut, Setjen dan BK DPR RI telah menetapkan nilai-nilai dasar
bagi pegawai negeri sipil sebagai budaya organisasi yang legalitasnya termuat di dalam
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI. Nilai-nilai dasar tersebut adalah Religius, Akuntabilitas,
Profesional, dan Integritas yang disingkat menjadi RAPI. RAPI tersebut sangat diharapkan
bisa dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Pada
tanggal 17 Januari telah dilaksanakan survey budaya organisasi Setjen dan BK DPR RI
dengan melibatkan responden dari berbagai jenis jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana) dan
berbagai tingkat pendidikan. Dari survey tersebut didapatkan hasil bahwa pegawai negeri sipil
Setjen dan BK DPR RI mayoritas sudah mengetahui dan memahami terhadap nilai-nilai dasar
PNS sebagai budaya organisasi. Angka 76% tersebut merupakan langkah yang baik bagi
organisasi Setjen dan BK DPR RI untuk bisa mewujudkan reformasi birokasi secara
menyeluruh.
Nilai-nilai budaya organisasi bukan hanya untuk dibuat dan menjadi slogan dalam
organisasi, tapi nilai tersebut harus dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan organisasi.
Komitmen seluruh pegawai khususnya para pimpinan sebagai pemangku kebijakan sangat
diperlukan untuk bisa melaksanakan budaya tersebut. Dalam hal ini Setjen dan BK DPR RI
telah membentuk Majelis Kode Etik dan membuat Sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagai
upaya mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan RAPI sebagai budaya
organisasi. Pelaksanaan budaya tersebut perlu selalu di evaluasi setiap tahunnya. Evaluasi
tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pegawai bisa melaksanakannya.
Sedangkan dari survey yang sama, diperoleh hasil bahwa penerapan budaya organisasi pada
religius, akuntabilitas, dan integritas mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga), maka pelaksanaan
religius, akuntabilitas, dan integritas sudah mencapai kriteria baik, sedangkan professional
mendapat nilai 2,97, maka professional hanya mencapai kriteria cukup baik. Jika nilai dilihat
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
34
dari rata-rata keseluruhan pelaksanaan budaya organisasi, diperoleh nilai sebesar 3,23, maka
penerapan budaya organisasi sudah baik.
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh masukan bagi pemangku kebijakan
agar sosialisasi RAPI sebagai budaya kerja organisasi lebih ditingkatkan lagi. Selain ada
sanksi bagi yang melanggar kode Etik, pegawai mengharapkan ada penghargaan bagi
pegawai yang telah menerapkan budaya organisasi dengan tentunya alat ukur yang jelas.
Selain survey budaya organisasi, pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan survey
pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor
420/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Hasil Survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2016. Dari hasil survey tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
a) Hasil survey penilaian kepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM Setjen
yang dilakukan kepada 162 orang Anggota DPR Rl, secara keseluruhan menunjukkan
skor kepuasan 3,71 skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil
sebesar 73,36 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota
DPR Rl terhadap layanan yang diberikan oleh Setjen DPR Rl sudah sangat baik, lebih
dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei
terhadap penilaiankepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM Setjen DPR Rl
menunjukkan skor tertinggi ada pada Layanan Kesehatan, diikuti Profesionalitas SDM
dan Layanan Administrasi Perjalanan Dinas. Skor kepuasan terendah ada pada layanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana.
b) Hasil survei terhadap Kepuasan Pengguna Layanan BK DPR Rl menunjukkan skor
kepuasan 3,64 skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil
sebesar 72,65 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota
DPR Rl terhadap layanan yang diberikan oleh BK DPR Rl sudah sangat baik, lebih dari
target yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei terhadap
peniiaian Kepuasan Pengguna Layanan BK DPR Rl, skor tertinggi ada pada Kesesuaian
Layanan dengan Kebutuhan, diikuti Kualitas Produk, Kemudahan Mendapatkan Produk,
dan Kualitas SDM. Skor kepuasan terendah ada pada Kemudahan Mendapatkan
Layanan Dukungan Keahlian dan Kesesuaian Produk dengan Kebutuhan Dewan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
35
2. Penguatan Sistem Pengawasan
Pesan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan bahwa reformasi birokrasi pada area
pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN. Untuk mewujudkan tujuan yang terdapat dalam Grand Design tersebut,
Sekretariat Jenderal DPR RI telah memperkuat unit pengawasan dimana sebelumnya fungsi
pengawasan dijalankan pada Eselon III, sejak bulan September tahun 2015 fungsi pengawasan
berada pada tingkat Eselon I.
Fungsi pengawasan pada Sekretariat Jenderal DPR RI melekat pada Inspektorat Utama
sebagaiama tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagaiaman diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Jenderal. Diharapkan dengan perubahan pelaksanaan fungsi pengawasan intern di Inspektorat
Utama maka upaya penguatan pengawasan intern dapat diwujudkan.
Peningkatan area penguatan pengawasan telah dilaksanakan melalui kegiatan antara
lain:
a. Kebijakan Penanganan Gratifikasi telah dilakukan public campign secara berkala (melalui
himbauan menjelang hari raya). Namun sampai saat ini belum dibentuk unit penanganan
Gratifikasi. Beberapa kali telah diadakan workshop dengan nara sumber dari Komisi
Pemerantasan Korupsi (KPK) dan Bappenas. Pada intinya untuk membentuk unit
penanganan gratifikasi memerlukan tahapan yang cukup panjang dan waktu yang lama,
maka disarankan untuk sementara agar menerbitkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI
tentang pemberian tugas kepada Inspektur Utama untuk menerima hasil gratifikasi yang
selanjutnya akan diteruskan kepada KPK.
b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), belum seluruh organisasi
melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, belum mengidentifikasi
resiko, Sistim Pengendalian Intern belum dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
Disarankan seluruh komponen organisasi dalam hal ini masing-masing individu dalam
pelaksanaan tugasnya menerapkan SPI dan seluruh kegiatannya terdokumentasi, serta
perlu dibentuk Satgas SPIP di tingkat Eselon II.
Contoh praktek penerapan SPIP, antara lain:
1) Pakta Integritas ditandatangani pada saat pelantikan atau mutasi pejabat dan
pegawai.
2) Pendelegasian wewenang yang jelas, yaitu pada saat seorang pejabat tidak dapat
melaksanakan tugasnya karena suatu hal (cuti, dinas luar, diklat, sakit) maka
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
36
dibuatkan surat penugasan “Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh)” yang
tercantum secara jelas mengenai penugasan dari siapa kepada siapa, jabatan yang
ditugaskan, dan jangka waktu penugasan. Pada akhir masa penugasan maka si
pelaksana tugas/pelaksana harian membuat laporan mengenai hal-hal apa saja yang
telah dilakukan selama penugasan. Hal ini dikarenakan “history” kegiatan selama
penugasan penting untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan.
3) Survey internal dilakukan dengan tujuan untuk menilai integritas dan etika para
pegawai. Selain itu, juga untuk menilai kepemimpinan bagi para pejabat. Dampak dari
survey internal diharapkan menghasilkan hal yang positif, yaitu misalnya ditunjukkan
dengan trend menurunnya indisipliner pegawai.
a) Peran APIP yang efektif.
(1) APIP dievaluasi mengenai hasil kerjanya,
(2) Sosialisasi peningkatan kapabilitas APIP, dan
(3) Sosialisasi oleh pemangku kepentingan mengenai pentingnya peningkatan
kapabilitas APIP.
b) Hubungan kerja yang harmonis.
Hubungan antara APIP selaku pengawas dan manajemen atau auditi dibangun
atas dasar persamaan pemikiran, bahwa baik pengawas maupun auditi dalam
menjalankan peran dan tugasnya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan
organisasi.
Contoh: Penyampaian laporan hasil pengawasan (per semester) yang dibuat
oleh Inspektur Utama; Penentuan indikator kinerja yang dirumuskan dan
ditetapkan bersama dalam kegiatan audit kinerja.
c) Identifikasi dan penilaian resiko.
Identifikasi resiko dibuat per satuan kerja atau biro. Hasil identifikasi resiko
dibahas bersama dalam rapat koordinasi dan dievaluasi bersama. Hasil yang
ingin dicapai adalah pembenahan sistem, salah satunya melalui penyusunan
SOP pelaksanaan kegiatan.
d) Kegiatan pengendalian.
Beberapa contoh kegiatan pengendalian adalah
(1) Reviu kinerja (LAKIP dan Laporan per kegiatan),
(2) Pembinaan SDM (contoh: jum’at tidak boleh dinas dan setelah diklat
diwajibkan sharing knowledge melalui Program Pelatihan Mandiri/PPM),
(3) pengendalian pengelolaan sistem informasi, dan
(4) pengamanan atas aset fisik.
e) Informasi dan komunikasi.
Diantaranya melalui pembangunan aplikasi dan website, majalah terbitan, SMS
center, dan laporan per periodik dari setiap biro.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
37
f) Pemantauan dan pengendalian.
Telah dilakukan pemantauan upacara bendera, pemantauan penggunaan
area parkir di gedung Nusantara I dan bentuk pengendaliannya telah
memanfaatkan alat komunikasi yang terhubung ke unit-unit kerja.
c. Pembentukan Whistle Blowing System (WBS); telah terdapat kebijakan tentang Whistle
Blowing System, telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Setjen DPR RI dan telah disosialisasikan kepada
Pejabat Eselon I dan Eselon II pada acara Rakor Sekjen DPR RI tanggal 13 April 2016
namun sampai saat ini belum ada yang menyampaikan keluhan melalui WBS.
d. Penanganan Benturan Kepentingan; telah ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan
telah disosialisasikan kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II Sekjen DPR RI pada tanggal
13 April 2016.
e. Pembangunan Zona Integritas; telah dilakukan pencanangan zona integritas pada bulan
Nopember 2015, dan telah ditetapkan dan disampaikan unit yang akan dikembangkan
menjadi unit WBK/WBBM yaitu Biro Persidangan yang disampaikan pada acara
Pencanangan. Saat ini telah dilaksanakan rapat-rapat kordinasi dan sosialisasi oleh
KemenPAN dan RB, tetapi belum dapat dilakukan evaluasi karena unit yang ditunjuk
belum melakukan kegiatan yang dipersyaratkan untuk WBK/WBBM. Apabila unit
WBK/WBBM akan diubah harus ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR RI.
f. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); beberapa rekomendasi APIP yang
memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dan kegiatan APIP saat ini telah
didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk peningkatan kapabilitas APIP menuju Level
3 (teridentifikasi) melalui Internal Audit Capability Model (IACM), kegiatan yang sedang
dilaksanakan diantaranya peningkatan kapabilitas Auditor (SDM) melalui diklat, baik
tekhnis maupun substansi, seminar, conferensi, Program Pelatihan Mandiri (PPM) baik
tatap muka maupun melalui e-learning, benchmarking, serta penyusunan regulasi dibidang
pengawasan.
Dalam rangka pencapaian hasil yang diharapkan tersebut, ada beberapa target yang
ingin dicapai melalui program penguatan pengawasan, yaitu: Pertama, peningkatan kepatuhan
terhadap pengelolaan keuangan negara, yang tingkat keberhasilannya dapat diukur dari
tersusun dan terlaksananya kegiatan SPIP pada Tahun 2019 Level 3 (terdefinisi) dan.
Kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2019 Level 3
(teridentifikasi), Kedua, program peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan negara di
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tingkat
keberhasilannya diukur dari tersedianya laporan evaluasi atas kemanfaatan dari produk
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
38
layanan dan kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketiga,
peningkatan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan DPR RI
dengan tingkat keberhasilan berupa tersedianya Peraturan Sekjen DPR RI tentang Tindak
Lanjut Temuan hasil Pemeriksaan BPK. Keempat, penurunan tingkat penyalahgunaan
wewenang yang tingkat keberhasilannya diukur dari adanya unit-unit kerja Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI. Manfaat dari keempat target tersebut adalah adanya perbaikan dan
peningkatan kualitas kepatuhan unit kerja dan pegawai terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Setjen dan BK DPR RI memiliki 5 kegiatan
yang masuk ke dalam road map reformasi birokrasi, yaitu:
a. Penguatan sistem perencanaan kinerja
b. Penguatan sistem pengukuran kinerja
c. Penguatan sistem pelaporan kinerja
d. Evaluasi internal
e. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
Capaian area penguatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Penguatan sistem perencanaan kinerja
Sebagai awal penguatan sistem perencanaan kinerja, Setjen dan BK DPR RI telah
melaksanakan perubahan rencana strategis disesuaikan dengan perubahan struktur
organisasi Setjen dan BK DPR RI. Pada saat ini perjanjian kinerja disusun sampai dengan
eselon II, sedangkan untuk turunan ke kinerja eselon III diperjanjikan dalam sasaran kerja
pegawai masing-masing eselon III. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Setjen dan BK DPR RI telah dilengkapi dengan reviu oleh APIP namun tidak semua
unit kerja melengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR),
dan pricelist. Sedangkan untuk sinkronisasi perencanaan kinerja dalam penyusunan RKT
dan PK sudah mengacu kepada Renstra. Penyesuaian dilakukan pada target yang
ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan sistem
perencanaan kinerja yang sudah ada. Dari sisi aturan sudah memenuhi norma yang ada,
akan tetapi perlu dilakukan peningkatan kualitas untuk mendukung akuntabilitas kinerja.
b. Penguatan sistem pengukuran kinerja
Dalam hal pengukuran kinerja, sistem penilaian kinerja seharusnya dilakukan
secara berjenjang dan juga oleh dua rekan sejawat, akan tetapi pada saat ini penilaian
kinerja masih dilakukan oleh atasan. Sedangkan untuk monitoring pencapaian kinerja telah
dilaksanakan dengan pencapaian pada tahun 2016 untuk realisasi kinerja mencapai 100%
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
39
sedangkan realisasi anggaran mencapai 80%. Secara sistem, sudah tersedia sistem
pengukuran kinerja berupa e-monev (Bappenas), SMART (Kemenkeu), dan TEPRA
(LKPP) akan tetapi perlu dioptimalkan penggunaannya.
c. Penguatan sistem pelaporan kinerja
Dalam rangka penguatan sistem pelaporan kinerja, maka Setjen dan BK DPR RI
telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan laporan kinerja
untuk eselon I dan eselon II pada tahun 2016. Sejalan dengan siklus penyusunan laporan
kinerja, Setjen dan BK DPR RI telah mengeluarkan surat
NoSJ/19708/SETJENDPRRI/KP.03/11/2016 tanggal 15 November 2016 perihal
pemberitahuan penyusunan laporan kinerja eselon I dan eselon II di lingkungan Setjen dan
BK DPR RI. Dalam surat dimaksud telah ditetapkan tenggat waktu penyampaian laporan
kinerja yaitu 23 Januari 2017 untuk laporan kinerja eselon II dan 3 Februari 2017 untuk
laporan kinerja eselon I. Sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sejumlah 7
Eselon II dari 20 eselon II dan 1 Eselon I dari 4 eselon I yang menyerahkan laporan
kinerja tepat waktu. Sementara untuk laporan kinerja unit eselon I dan eselon II di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI sampai saat ini belum dipergunakan untuk melakukan
perbaikan manajemen kinerja. Di sisi lain, target laporan kinerja Setjen yaitu B belum
dapat diketahui karena Kemenpan dan RB belum menyerahkan hasil evaluasi atas laporan
kinerja Setjen dan BK DPR RI.
d. Evaluasi internal
Terkait evaluasi internal, telah terdapat pedoman evaluasi kinerja dengan mengacu
kepada Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 07/SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi pedoman yang bersangkutan perlu untuk
dilakukan revisi seiring perubahan peraturan yang menaunginya yaitu Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan
evaluasi atas Renstra-RKT_PK dan laporan kinerja dengan bekerjasama dengan
Kemenpan dan RB. Akan tetapi pada saat ini belum ditentukan unit kerja eselon I dan
eselon II yang dijadikan sampel dalam penilaian laporan kinerja.
e. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
Penggunaan teknologi informais dalam manajemen kinerja telah diawali dengan
pembuatan aplikasi PORTAL pegawai yang didalamnya terdapat aplikasi penilaian
prestasi kerja pegawai yang menunjukkan kinerja yang diperjanjikan dan dihasilkan oleh
pegawai. Untuk pembaharuan data atas manajemen kinerja utamanya dalam aplikasi
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
40
penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan
jabatan. Sedangkan untuk monev kinerja melalui aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai
belum dapat dilaksanakan karena belum terintegrasi dengan aplikasi catatan harian.
Selain itu monev kinerja yang dilaksanakan juga belum komprehensif terutama terkait
dengan anggaran.
4. Penguatan Kelembagaan Capaian reformasi birokrasi area perubahan penguatan kelembagaan secara garis
besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Evaluasi organisasi
Sejalan dengan dinamika organisasi dan mempertimbangkan permasalahan
yang ditemukan di lapangan, Setjen dan BK DPR RI melakukan evaluasi organisasi
dengan melakukan penguatan beberapa tugas dan fungsi unit kerja. Kegiatan evaluasi
organisasi yang dilaksanakan Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016 meliputi:
a. Perubahan struktur organisasi
Beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya permasalahan di bidang
analisis kebijakan dan perumusan produk hukum, di bidang penataan pelaksanaan
kegiatan analisa surat pengaduan masyarakat, di bidang pengelolaan
anggaran/keuangan, pengelolaan pegawai tidak tetap (tenaga ahli, staf administrasi,
dan pegawai non pegawai negeri lainnya), serta permasalahan dukungan terhadap
musyawarah pimpinan DPR RI. Sehingga disusunlah naskah akademik perubahan
struktur organisasi yang pada akhirnya mendapat persetujuan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Persetujuan Nomor B/467/M.PAN-RB/01/2016 perihal Penataan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Dengan memperhatikan surat Kemenpan dan RB tersebut,
Sekretariat Jenderal menetapkan perubahan struktur organisasi Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara garis besar
perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal di atas adalah sebagai berikut:
1) Penataan kembali pelaksanaan tugas analisa surat pengaduan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat. Semula tugas
melaksanakan analisis surat pengaduan masyarakat terpusat dalam satu
subbagian menjadi terbagi dalam dua subbagian yaitu Subbagian Analisis
Pengaduan Masyarakat I dan Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II,
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
41
dengan melekatkan tugas tata usaha Bagian pada Subbagian Analisis
Pengaduan Masyarakat II.
2) Penataan kembali dukungan pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap
(tenaga ahli, staf administrasi, dan pegawai non pegawai negeri lainnya), yang
semula dilaksanakan oleh Subbagian Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di
Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Biro Kepegawaian
dan Organisasi, menjadi dilaksanakan khusus oleh Bagian Tata Usaha Tenaga
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR yang ditempatkan di Biro
Kesekretariatan Pimpinan. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf
Administrasi Anggota DPR terdiri atas Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan
Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR.
Dampak penataan ini unit kerja Bagian Keanggotaan dan Pengelolaan
Pegawai Tidak Tetap berubah nomenklatur menjadi Bagian Keanggotaan dan
Kesekretariatan Fraksi dengan organisasi terdiri atas Subbagian Administrasi
Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi.
3) Penataan kembali tugas dan fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Dua bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu Bagian Perencanaan
yang terdiri atas 3 subbagian yaitu Subbagian Penyusunan Program dan
Anggaran DPR, Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian, dan Subbagian Pelaksanaan Anggaran, serta
Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri atas 3 subbgaian yaitu Subbagian
Kas dan Pembukuan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, dan
Subbagian Penggajian dilakukan penataan menjadi 3 bagian dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
a) Bagian Perencanaan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; dan
(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian.
b) Bagian Administrasi Keuangan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Kas dan Pembukuan; dan
(2) Subbagian Penggajian.
c) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang terdiri atas:
(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
(2) Subbagian Pelaporan.
4) Penataan kembali dukungan musyawarah Pimpinan DPR RI, yang semula
dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Badan Musyawarah, dilakukan
pemisahan fungsi, sehingga berdampak penambahan 1 unit kerja eselon 3
yaitu Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan yang mempunyai tugas
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
42
melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan DPR
RI, pertemuan koordinasi, dan konsultasi. Bagian Sekretariat Musyawarah
Pimpinan terdiri atas Subbagian Rapat dan Subbagian Tata Usaha.
b. Pendampingan terhadap unit kerja yang baru terbentuk
Selain melaksanakan perubahan struktur sebagaimana dijelaskan di atas,
Setjen dan BK DPR RI juga melakukan pendampingan sebagaimana agenda
prioritas pada penguatan kelembagaan di Setjen dan BK DPR RI. Kegiatan
penataan dan pendampingan dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan
fungsi organisasi, pada tahun pertama ini, evaluasi difokuskan kepada unit kerja
yang baru dibentuk dan belum lengkap pembentukan organ dan alat-alat kerja
seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut diantaranya adalah Bagian Hubungan
Masyarakat dan Bagian Televisi dan Radio Parlemen. Walaupun fungsi pelayanan
informasi publik dan pengelolaan televisi parlemen bukan merupakan fungsi baru di
Setjen dan BK DPR RI, akan tetapi dengan perubahan struktur perlu dilakukan
penilaian atas ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari
peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.
c. Penyiapan kegiatan evaluasi organisasi
Mencermati dinamika DPR RI yang begitu cepat, yang menuntut adanya
perceptan perubahan menuju DPR modern, serta adanya usulan dari unit kerja
untuk menyesuaikan tugas dan fungsi maka dilakukan evaluasi organisasi pada
akhir tahun 2016. Dari hasil evaluasi tersebut, Setjen dan BK DPR RI mengajukan
perubahan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan Peraturan Presiden
tentang Setjen dan BK DPR RI. Secara garis besar perubahan yang dilaksanakan
pada Peraturan Presiden dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Penambahan Staf Khusus Pimpinan DPR, khususnya Staf Khusus Ketua DPR
yang semula 3 orang menjadi 5 orang.
2) Penataan kembali rumusan fungsi Deputi Bidang Persidangan dan Deputi
Bidang Administrasi.
3) Pada Badan Keahlian, yaitu ditambahkan 1 eselon II dengan nomenklatur
Sekretariat Badan Keahlian dan peningkatan fungsi TU pada masing-masing
pusat yang sebelumnya ditangani oleh eselon IV menjadi eselon III.
4) Pada Deputi Bidang Persidangan, dilaksanakan penambahan fungsi protokol
yang merupakan pindahan dari Deputi Bidang Administrasi. Dampaknya dalam
batasan organisasi dilakukan penambahan jumlah eselon II, yang semula
berjumlah 5 Biro menjadi 6 Biro.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
43
5) Pada Deputi Bidang Administrasi, dilaksanakan penambahan fungsi
pengelolaan administrasi keanggotaan dan pengelolaan pegawai non pegawai
negeri serta pemisahan fungi perencanaan dengan keuangan.
6) Pada Inspektorat Utama, yaitu penguatan fungsi TU pada masing-masing
inspektorat yang sebelumnya ditangani oleh eselon III yang melaksanakan
dukungan adminisrasi kepada keseluruhan inspektorat utama menjadi eselon
III yang langsung berada di bawah masing-masing inspektorat.
7) Perubahan tersebut di atas juga berimplikasi kepada beberapa unit kerja
eselon III dan IV sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dalam proses penataan organisasi yang berdampak pada peraturan presiden
maka proses pembentukan Peraturan Presiden berada dalam koordinasi dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat
penataan organisasi yang akan dilaksanakan berdampak pada perubahan peraturan
presiden maka kegiatan ini dapat memakan waktu yang lebih lama. Sehingga
kegiatan ini akan menjadi prioritas dalam kegiatan penataan organisasi di tahun
2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan persiapan penyusunan Peraturan
Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI.
2. Penyusunan kebijakan penataan organisasi
Kegiatan penyusunan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan Setjen dan BK
DPR RI pada tahun 2016 meliputi:
a. Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan organisasi dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta menjaga kualitas penataan organisasi,
Setjen dan BK DPR RI telah menyusun kebijakan penataan organisasi, yang diatur
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman penataan organisasi di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI disusun dengan tujuan:
1) Untuk memberikan panduan bagi tiap-tiap unit kerja di lingkungan Setjen dan BK
DPR dalam menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan penataan organisasi
sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
dan
2) Untuk memberikan panduan kepada unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR
dalam melakukan penataan organisasi dengan mengutamakan kepentingan
organisasi secara keseluruhan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
44
Secara garis besar pedoman ini berisi tentang pertimbangan penataan
organisasi, pengorganisasian, prinsip penataan organisasi, analisis organisasi,
perumusan nomeklatur dan titelatur organisasi, perumusan tugas dan funsgi
organisasi, rentang kendali, perumusan struktur organsiasi dan peta jabatan, beban
kerja organisasi, eselon, menkanisme dan prosedur penataan organisasi, format
naskah akademik dan rancangan peraturan sekretaris jenderal tentang organisasi dan
tata kerja, serta monitoing dan evaluasi organisasi.
b. Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi
Agar pelaksanaan penataan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan
efisien secara perlahan Setjen dan BK DPR RI berencana untuk memanfaatkan
teknologi informasi dalam proses penataan organisasi. Kegiatan ini direncanakan
akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dan ditargetkan akan selesai pada tahun
2018. Dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem informasi penataan organisasi,
setelah dilaksanakan pembangunan sistem informasi penataan organisasi, untuk
tahun selanjutnya Setjen dan BK DPR RI melaksanakan kegiatan pengembangan
sistem informasi penataan organisasi.
Dalam kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi area
perubahan penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui rapat dalam kelompok kerja area
perubahan penguatan kelembagaan (yaitu Penanggung Jawab Area Perubahan Penguatan
Kelembagaan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana) dan dilaporkan dalam rapat
koordinasi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI (reboan).
5. Penguatan Tata Laksana Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-
2019 telah menetapkan rencana aksi dari tahun 2016 sampai dengan 2019, untuk 8 area
perubahan. Dalam area Penguatan Tatalaksana terdapat 4 rencana aksi yang akan
dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu :
a. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen dan BK DPR RI;
b. Penyusunan SOP;
c. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi; dan
d. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK.
Unit kerja sebagai pelaksana dari keempat rencana aksi tersebut adalah Bagian Ortala,
Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Bidang Arsip dan Museum.
Untuk melihat perkembangan pelaksanaan rencana aksi sampai dengan Desember
2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
45
a. Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis atau metode bisnis adalah kumpulan aktivitas atau proses yang
terstruktur dan saling berhubungan di dalam organisasi untuk mengelola sumber daya
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Proses bisnis organisasi digambarkan secara
visual dalam bentuk peta prosses bisnis. Peta proses bisnis ditampilkan dalam bentuk
diagram alir yang menggambarkan secara jelas rangkaian aktivitas dalam melaksanakan
sebuah proses. Peta proses bisnis memperlihatkan aliran aktivitas lintas fungsi.
Sejalan dengan rencana aksi penyusunan peta proses bisnis tahun 2016, telah
dibentuk Tim Peta Proses Bisnis dengan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor
632/SEKJEN/2016. Tim melaksanakan rapat sebanyak enam (6) kali yang meliputi rapat-
rapat internal Bagian Ortala dan FGD dengan narasumber, menghasilkan konsep Peta
Proses Bisnis Level 0.
Selanjutnya Tim dimaksud telah menyelesaikan pembuatan Peta Proses Bisnis
Level 0 di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor; 1528/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Level 0 Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Target selanjutnya dari penetapan Peta Proses Bisnis Level 0 ini adalah
penyelesaian Peta Proses Bisnis Level 1 dan Peta Proses Bisnis Level 2 pada tahun
2017.
b. SOP
Sesuai dengan rencana aksi penyusunan SOP, telah dilakukan rapat-rapat dalam
rangka penyusunan SOP, baik untuk unit kerja baru maupun perbaikan SOP bagi unit
kerja yang sudah ada. Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015
digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan review SOP pada tahun 2016.
SOP yang diselesaikan pada tahun 2016 berasal dari 8 (delapan) Biro/Pusat,
yaitu Biro Protokol , Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Persidangan II, Pusat Data
dan Informasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Penelitian, Pusat Perancangan
Undang-Undang, dan Biro Kerja Sama Antar Parlemen.
Target yang ditetapkan di awal tahun 2016 untuk penyusunan SOP adalah
sebanyak 60 dokumen dan pada akhir tahun 2016 terealisasi mencapai 114 dokumen
atau 190%.
Jumlah SOP secara keseluruhan pada tahun 2016 sebanyak 114 SOP telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor : 1603/Sekjen/2016 Tentang Penetapan Standar
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
46
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Selanjutnya untuk tahun 2017, akan dilakukan revisi SOP yang terdapat di Biro
Persidangan I, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Kepegawaian dan
Organisasi. Selain itu, juga direncanakan untuk pembuatan SOP pada unit kerja baru
seperti Inspektorat Utama, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
c. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Sesuai dengan rencana aksi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi, telah
dilakukan rapat-rapat pembahasan aplikasi dengan unit kerja pemohon aplikasi. Sampai
dengan Desember 2016, perkembangan rencana aksi aplikasi dapat diuraikan sebagai
berikut :
1) Telah diselesaikan pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System.
2) Website Badan Keahlian DPR RI masih dalam proses penyelesaian (70%).
3) Pembangunan aplikasi Kearsipan masih dalam proses, dengan prioritas pada data
dokumen legislasi.
4) Konsep SK penggunaan aplikasi masih dalam proses.
5) Pembangunan aplikasi sistem informasi Legislasi (SILEG) sudah selesai, namun
seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi perlu dilakukan lagi
sosialisasi tentang manajemen pengelolaan aplikasi SILEG.
d. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
Sesuai dengan rencana aksi Manajemen Kearsipan Berbasis TIK, telah
dilaksanakan proses alihmedia dokumen legislasi/anggaran/ pengawasan personal files
kedalam bentuk digital. Untuk selanjutnya, rapat-rapat antara Bidang Arsip dan BDTI
dilakukan untuk penyelesaian aplikasi kearsipan beserta isi dari aplikasi tersebut.
Diperkirakan aplikasi tersebut akan selesai pada tahun 2018.
Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa rencana aksi area Penguatan
Tatalaksana untuk tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai rencana. Hasil dari pelaksanaan
rencana aksi tersebut adalah :
a. Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Level 0.
b. Pencapaian pembentukan SOP unit kerja melebihi target.
c. Website ITTAMA dan Whistleblowing System.
d. Website Badan Keahlian DPR RI (70%)
e. Aplikasi Kearsipan (dalam proses, target selesai tahun 2018)
f. Konsep SK penggunaan aplikasi (dalam proses)
g. Pembangunan aplikasi sistem informasi Legislasi (SILEG) sudah selesai, namun seiring
dengan adanya perubahan struktur organisasi perlu dilakukan lagi sosialisasi tentang
manajemen pengelolaan aplikasi SILEG.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
47
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN Dalam rangka perbaikan dan peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia
aparatur sipil Negara (SDM ASN) melalui area perubahan penguatan sistem manajemen SDM
ASN, terdapat 15 kegiatan yang dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI yaitu:
a. Perbaikan berkelanjutan System Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
b. Perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan
dan berbasis kompetensi
c. Perumusan dan penetapan kebijakan system promosi secara terbuka, kompetitif,
berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
e. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.
g. Menyusun dan menetapkan pola karier termasuk pengkaderan pegawai ASN
h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukug kinerja.
j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
k. Perumusan dan Penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
l. Pembangunan/pengembangan Sistem informasi Administrasi Pegawai (SIAP) ASN
m. Pembentukan jabatan fungsional transkriptor.
n. Penataan jabatan.
o. Pembentukan manajemen pegawai non PNS.
Kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai
berikut:
a. Perbaikan berkelanjutan System Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
Dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN, Setjen dan BK
DPR RI telah menyusun rencana kebutuhan pegawai. Pada tahun 2016 Setjen dan BK
DPR RI melalui Bagian Kepegawaian telah mengirimkan peta kebutuhan pegawai ASN
tahun anggaran 2016 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) melalui
Surat Nomor SJ/01880/SETJENDPR RI/KP.01/01/2017, tanggal 31 Januari 2017 Perihal
Peta Kebutuhan Pegawai ASN TA 2017.
Selain itu Setjen dan BK DPR RI juga telah menerapkan rencana kebutuhan
pegawai didalam sistem manajemen ASN. Hal ini sejalan dengan penerapan e-Formasi
di MenPan dan RB, yang setelah dilakukan analisa terhadap jabatan yang ada di Setjen
dan BK DPR RI jika diselaraskan dengan Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi
Pemerintah maka terdapat 77 jabatan pelaksana di Sekretariat Jenderal DPR RI yang
tidak ada dalam Permenpan dimaksud, yaitu:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
48
1) 36 Jabatan yang memiliki kemiripan nama, memiliki kemiripan dalam kualifikasi
pendidikan dan memiliki kemiripan dalam tugas jabatan (dengan kata lain terdapat
sandingan)
2) 41 Jabatan yang tidak memiliki sandingan dalam Permenpan dan RB Nomor 25
Tahun 2016
Sebagai tindaklajut atas temuan tersebut, maka Setjen dan BK DPR RI melalui
Bagian Kepegawaian telah menyampaikan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI yang belum terakomodir dalam Peraturan Menpan dan RB N0. 25
Tahun 2016 kepada Menteri PAN dan RB u.p Deputi Bidang SDM Aparatur melalui surat
kepada No. SJ/0241/SETJEN DPR RI/KP.01/02/2017, tanggal 7 Februari 2017.
Untuk selanjutnya terhadap rencana kebutuhan pegawai khususnya untuk tahun
2017, Setjen dan BK DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan
kebutuhan pegawai sambal menunggu proses penyelesaian dari Menpan dan RB serta
BKN. Langkah tindak lanjut dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana
kebutuhan pegawai, Setjen dan BK DPR RI melaksanakan proses input data pegawai
berdasarkan struktur organisasi Setjen dan BK DPR RI yg baru ke dalam aplikasi SAPK
dari BKN.
b. Perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan
dan berbasis kompetensi
Untuk melaksanakan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan
dan berbasis kompetensi secara bertahap dan berkesinambungan telah dilaksanakan
oleh Setjen dan BK DPR RI. Pada tahun 2016 dikarenakan kebijakan moratorium
penerimaan PNS yang dikeluarkan oleh Negara, maka Setjen dan BK DPR RI tidak
menyelenggarakan Rekrutmen/Penerimaan Pegawai Baru/CPNS.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pegawai maka Setjen dan BK DPR
RI menerima pegawai, yang terdiri atas:
1) Pegawai pindah instansi sebanyak 3 orang
2) Pegawai dipekerjakan sebanyak 18 orang
3) Pegawai alih jabatan kedalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 11 orang
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai fungsional Auditor dan Analis APBN,
Setjen DPR RI telah membuka formasi untuk pindah instansi ke Setjen DPR RI dengan
menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal BPK RI, BPKP RI, Kepala Badan
Kebijakan Fiskal Sekjen Kementerian PPN (Bappenas) dan Sekjen Kementerian
Perhubungan, yang hasilnya :
1) Tahun 2016 ada 25 pelamar namun yang diproses lebih lanjut ke BKN hanya 2
orang penempatan TMT 1 Maret 2017
2) Tahun 2017 ada 7 pelamar sedang dalam pemrosesan surat menyurat.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
49
Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pegawai Setjen dan BK DPR RI, telah
dikirimkan permohonan alokasi penerimaan CPNS tahun 2017 kepada Kemenpan dan
RB berdasarkan peta kebutuhan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI tahun2017.
Namun apabila tidak memungkinkan dapat dipenuhi alokasi penambahan pegawai ASN
untuk jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional sejumlah 160 orang.
Sementara untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen dan seleksi
tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya moratorium penerimaan CPNS.
c. Perumusan dan penetapan kebijakan system promosi secara terbuka, kompetitif,
berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif, dan berbasis kompetensi, maka pada tahun 2016 Setjen dan BK DPR RI
melakukan penggantian terhadap Persekjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan
Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat
Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi.
Pada saat ini pembahasan rancangan peraturan Sekjen DPR RI tentang tata cara
pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan dan sudah dalam bentuk Draft Final.
Sebagai tindak lanjut atas persekjen tersebut, maka Setjen dan BK DPR RI mulai
mempersiapkan untuk penyusunan draft Pedoman Penilaian Calon Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Pratama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Pada tahun 2016, sejalan dengan perubahan struktur Setjen dan BK DPR RI
maka terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI telah
melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi.
Beberapa kegiatan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang telah dilaksanakan selama
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Pengisian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu jabatan Kepala
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Kepala Pusat Data dan Informasi. Pada saat
ini telah dilakukan pelantikan terhadap pejabat terpilih.
2) Pengisian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu jabatan Kepala
Biro Persidangan II. Proses pengisian jabatan ini diawali dengan pembentukan
Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Sekjen No. 1665/SEKJEN/2016. Pada
saat ini telah dilakukan pelantikan terhadap pejabat terpilih.
3) Pengisian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yaitu jabatan Sekretaris
Jenderal DPR RI. Proses pengisian jabatan ini diawali dengan pembentukan
Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Sekjen No. 361/SEKJEN/2017. Pada saat
ini belum dilakukan pelantikan terhadap pejabat terpilih.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
50
Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan sistem
promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi maka dilakukan
penyusunan laporan monitoring dan evaluasi sistem promosi yaitu:
1) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama kepada Ketua KASN serta MenPAN
dan RB melalui Surat Plt Sekjen DPR RI No. SJ/01923/SETJEN DPR
RI/.01/01/2017, tanggal 30 Januari 2017.
2) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT Madya Formasi Sekjen DPR RI Kepada Ketua
KASN serta Mentri PAN dan RB melalui Surat Plt Sekjen DPR RI No.
SJ/03098/SETJEN DPR RI/KP.01/02/2017, tanggal 16 Februari 2017.
d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Walaupun belum terbentuk assessment center di Setjen dan BK DPR RI, akan
tetapi Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan kegiatan dalam manajemen pegawai
ASN. Kegiatan asesmen yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, adalah sebagai
berikut:
1) Asesmen pengisian JPT (eselon IIa) sebanyak 5 orang yang dilaksanakan pada
tanggal 14 dan 15 Januari 2016.
2) Asesmen pegawai pindah instansi sebanyak 7 orang yang dilaksanakan pada
tanggal 7 April 2016.
3) Asesmen penyesuaian Ijasah sebanyak 7 orang yang dilaksanakan pada tanggal 8
dan 9 Juni 2016.
4) Asesmen Ujian Dinas sebanyak 16 orang yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9
Agustus 2016.
5) Asesmen calon penerima tugas belajar /beasiswa sebanyak 14 orang yang
dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.
6) Asesmen Pengisian JPT Pratama dan Madya Setjen dan BKD DPR RI.
7) Asesmen Pejabat Fungsional Auditor, Calon Pranata Humas, Pranata Komputer
sebanyak 18 orang yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Februari 2017.
Kegiatan asesmen ini masih dan akan terus dilakukan secara bertahap, dan hasil
asesmen tersebut akan dipergunakan untuk:
1) Mempersiapkan calon pejabat struktural yang akan dipromosikan sehingga dapat
mengetahui profil masing-masing calon pejabat.
2) Memetakan profil kompetensi setiap pegawai melalui asesmen yang disesuaikan
dengan kebutuhan.
Sementara itu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
asesmen dalam manajemen pegawai ASN, telah dilaksanakan penjajakan kebutuhan
Assessement Center di Setjen dan BK DPR RI dengan Bagian Kepegawaian, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana, Pusat Diklat, dan Peneliti di Pusat Penelitian. Sebagai
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
51
bentuk persiapan penjajan kebutuhan Assessement Center ini telah dilakukan beberapa
kegiatan yaitu:
1) Penyusunan kamus kompetensi
2) Penetapan standar kompetensi tiap jabatan struktural dan fungsional
3) Studi banding ke Instansi Pemerintah yang sudah menggunakan AC (BKN, BPKP,
BPK, Kemenkeu, Kemenkehut )
4) Kajian sistem operasional dan kebutuhan AC (SDM, fasilitas, metode, biaya,
kelembagaan, dll)
e. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Pada tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor
1043/SEKJEN/2012 tentang Standarisasi Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal DPR
RI. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi serta penataan jabatan di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI maka pelu dilakukan revisi atas Keputusan/Peraturan dimaksud.
Dalam mempersiapkan revisi atas peraturan tentang standar kompetensi jabatan, Setjen
dan BK DPR RI pada tahun 2016 terlebih dahulu melakukan pemisahan aturan tentang
kompetensi yaitu penyusunan kamus kompetensi dan penyusunan standar kompetensi
jabatan itu sendiri. Melalui Keputusan Sekjen No 353/SEKJEN/2016, tanggal 10 Maret
2016 tentang pembentukan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka dimulailah kegiatan penyusunan
kamus kompetensi. Sedangkan hasil penyusunan kamus kompetensi sendiri telah
selesai dikerjakan dan ditetapkan dengan Peraturan Sekjen No 20 Tahun 2016 tentang
Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam
Road Map kegiatan pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat
kompetensi jabatan akan dilaksanakan dari tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2017,
Setjen dan BK DPR RI akan mulai menyusun standar kompetensi jabatan untuk seluruh
jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Selanjutnya setelah dilakukan penyusunan
standar kompetensi jabatan dimulailah kegiatan pengukuran gap competency anatara
pemangku jabatan dengan syarat jabatanya. Dari hasil pengukuran gap competency,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan dapat menggunakan hasilnya untuk kegiatan
pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.
Terkait database pegawai, Setjen dan BK DPR RI mengevaluasi peraturan
mengenai database pegawai yang didalamnya terdapat profil kompetensi pegawai yang
bersangkutan. Pada tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI masih terus mengembangkan
aplikasi database pegawai yang telah dibentuk pada tahun 2013 melalui Keputusan
Sekjen Nomor 1275/SEKJEN/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Penggunaan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
52
Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) di Lingkungan Setjen DPR RI.
Dari database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN yang ada dalam SIAP
dapat diakses oleh Pusat Pendidikan dan Latihan untuk pengembangan kompetensi
pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Selain pembangunan sistem database profil kompetensi, Setjen dan BK DPR RI
juga merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Pada tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI
memulai pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan Sekjen DPR RI tentang
Pemanfaatan Aplikasi Assesemen dalam SIAP sebagai Data Base Profil Kompetensi dan
Pola Karir Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Pada saat ini rancangan
peraturan dimaksud belum selesai dilakukan pembahasan.
Dari sisi pelaksanaan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi
calon dan pejabat tinggi ASN, maka Setjen dan BK DPR RI senentiasa melakukan
pembaharuan/update database profil kompetensi dilakukan secara bertahap mengikuti
hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Sebagai tindak lanjutnya maka dilakukan
pembangunan dan penyempurnaan aplikasi Assesemen dalam SIAP sebagai Data Base
Profil Kompetensi dan Pola Karir Pegawai Setjen dan BK DPR RI.
g. Menyusun dan menetapkan pola karier termasuk pengkaderan pegawai ASN
Pada saat ini belum terdapat pola karir dan pengkaderan yang jelas bagi pegawai
ASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Maka pada tahun 2016, Setjen dan BK DPR
RI melakukan penyusunan rancangan peraturan Sekjen DPR RI Tentang Pola Karir
Pegawai Negeri Sipil di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini diawali dengan
pelaksanaan bimtek dengan Menpan tentang penyusunan manajemen pola karir di
Setjen DPR RI yang diikuti Pejabat/pegawai di Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi
dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan, dan Pranata Komputer di BDTI.
Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan
pegawai ASN, nantinya akan dilaksanakan setelah penyusunan peraturan tentang pola
karir di Setjen dan BK DPR RI. Untuk dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pola karir ini dilakukan pembangunan aplikasi pola karir pegawai di Setjen
DPR RI yang terintegrasi dengan aplikasi asessment di SIAP, Sidiklat, dan aplikasi di
Ortala
h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
Dalam merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat, Setjen dan BK DPR
RI dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah mengawali dengan pembentukan
Tim Penyusun pedoman evaluasi diklat berdasarkan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor
388/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Evaluasi Pendidikan
dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2016. Sebagai hasil pelaksanaan tim tersebut telah ditetapkan pedoman
evaluasi diklat dalam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
53
Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pedoman tersebut. Bersamaan dengan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat, Setjen dan BK DPR RI menyelenggarakan
diskusi/FGD mengenai Analisis Kebutuhan Diklat/Training Need Analysis (TNA) Tahun
2017 Tanggal 28 Februari 2017.
Untuk menjaga kualitas pelaksanaan diklat, maka Setjen dan BK DPR RI telah
menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat yaitu
Persekjen No. 7 Tahun 2016 Tentang Tugas Belajar
Persekjen No. 8 Tahun 2016 Tentang Izin Belajar
Sebagai tindak lanjut atas peraturan tentang tugas belajar, pada tahun 2016,
Setjen dan BK DPR RI telah menghentikan 1 orang pegawai tugas belajar yang dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat
i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan yaitu:
1) Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dengan pemisahan jenis diklat menjadi Diklat Kepemimpinan dan diklat
Fungsional yang meliputi diklat Pim I, II, III, dan IV. Berdasarkan data pelaksanaan
diklat tahun 2016, pelaksanaan diklat adalah sebagai berikut:
a) Diklat Kepemimpinan : Diklat Pim Tk 1 : 1 orang
Diklat Pim Tk II : 2 orang
Diklat Pim Tk III : 2 orang
Diklat Pim Tk IV : 3 orang
b) Diklat Fungsional : Calon Pustakawan Tk Ahli : 1 orang
Analis Kepegawaian Keahlian : 1 orang
Calon Analis Keijakan : 1 orang
Auditor : 8 orang
Parana Humas Tk Keahlian : 5 orang
c) Diklat Teknis : 54 Diklat yang diikuti oleh + 1.168 orang pegawai
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat.
Dengan penyempurnaan sistem diklat melalui evalui evaluasi diklat yang
telah dilaksanakan meliputi diklat calon pustakawan tingkat ahli, diklat analisis
kepegawaian keahlian, diklat analis kebiajakan, diklat auditor, dan diklat pranata
humas. Sementara untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
54
diklat maka dilakukan penyempurnaan sistem diklat (sisdiklat) tanggal 11 Februari
2016 dan 5 September 2016
j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pereminta Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, maka pada tahun mulai tahun 2011 Setjen
dan BK DPR RI mulai membentuk sistem untuk penilaian kerja pegawai. Pada tahun
2014 Setjen dan BK PR RI telah mengintegrasikan aplikasi penilaian prestasi kerja
pegawai dengan aplikasi PORTAL. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan
penilaian kinerja pegawai melalui penggunaan teknologi informasi.
Untuk mempermudah pelaksanaan pengisian sasaran kerja pegawai dan
memonitor pelaksanaan pengisiannya maka dibentuk tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 179/SEKJEN/2016, tanggal 5 Februari 2016 tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
sebagaimana di ubah dengan Keputusan Sekjen Nomor 541/SEKJEN/2016, tanggal 5
April 2016.
Sebagai upaya agar pegawai segera menyelesaikan pengisian SKP dan PPKP
pada tahun 2016, telah di sampaikan 10 surat edaran dan pemberitahuan tentang
penyelesaian SKP dan PPKP tahun 2016. Dampaknya berdasarkan data yang telah
diperbaharui per tanggal 1 Meret 2016 dari 1315 orang pegawai yang telah
menyerahkan PPKP tahun 2016 sejumlah 1089 orang.
Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai, Setjen dan BK DPR RI melakukan review dan revisi terhadap SK Sekjen DPR
RI No. 242/SEKJEN/2015, tanggal 03 Maret 2015 tentang Sistem Manajemen Kinerja
Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setjen DPR RI, dan meyelaraskan dengan
kinerja organisasi.
Dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi PPKP Tahun 2016, maka telah
disampaikan laporan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:
Laporan dan rekapitulasi penyelesaian SKP tahun 2016 sampai dengan bulan 31
Oktober 2016 kepada Sekjen DPR RI.
Surat Karo Kepegawaian dan Organisasi Kepada Sekjen DPR RI No.
DA/18839/SETJEN DPR RI/KP.01/11/2016, tanggal 1 November 2016 Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2016 di Setjen
DPR RI.
Surat Setjen DPR RI Kepada Kepala BKN No. SJ/20269/SETJEN DPR
RI/KP.01/11/2016, tanggal 25 November 2016 perihal laporan Penilaian Prestasi
Kerja PNS Tahun 2015.
laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2016 kepada BKN akan disampaikan
pada 31 Maret 2017.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
55
Sebagai tindak lanjut maka Setjen dan BK DPR RI akan melaksanakan
penyusunan Pedoman Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Berdasarkan
Perka BKN No. 3 Tahun 2016 dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam
PP No. 46 Tahun 2011 Tentang penilian Prestasi kerja PNS
k. Perumusan dan Penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
Terkait kebijakan tentang reward and punishment berbasis kinerja, kegiatan di
Setjen dan BK diawali dengan penataan pengaturan tentang pemberian tunjangan
kinerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Pada tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI
mengganti Peraturan Sekjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Sekjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru
tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS yaitu
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 23 Tahun 2016, tanggal 25 November 2016
tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya
Setjen dan BK DPR RI juga akan melaksanakan revisi atas Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR R I Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan
Tambahan Bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang pada saat ini sedang
menunggu proses penetapan.
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan presiden No. 92 Tahun 2016 Tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI telah
diterbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi No SJ/20732/SETJEN DPR
RI/KP.01/12/2016, tanggal 2 Desember 2016 Tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai di lingkungan Setjen dan Badan keahlian DPR RI.
Dalam melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja, selain
pembenahan aturaan tetang tunjanga kinerja, Setjen dan BK DPR RI juga
melaksanakan pembenahan aturan tentang disiplin. Pada tahun 2016, Setjen dan BK
DPR RI telah menyusun rancangan Juknis PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk mendukung penyusunan juknis tersebut,
Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan FGD dengan BKN dalam rangka
penyusunan Juknis dan Pedoman Disilin PNS Setjen DPR RI pada tanggal 22 Agustus
2016. Selain penyusunan juknis, untuk mempemudah pelaksanaan displin, Setjen dan
BK DPR RI telah membangun aplikasi disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekjen DPR RI No. 1527/SEKJEN/2016, Tanggal 1 November 2016 tentang
Penetapan Penggunaan Aplikasi e-Disiplin PNS di Lingkungan Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI. Agar pelaksanaan pembenahan disiplin pegawai dapat berjalan
efektif, maka Setjen dan BK DPR RI melaksanakan sosialisasi terkait tantangan-
tantangan dalam pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan solusinya,
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
56
serta pengenalan aplikasi e-Disiplin kepada para pejabat eselon IV s.d eselon II pada
tangga 6 s.d 9 Desember 2016.
Dari sisi pengelolaan penghargaan yang diberikan pada pegawai, telah
dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI No.
1114/SEKJEN/2016, Tanggal 2 September 2016 tentang Pembentukan Tim Penelitian
Atas Usulan Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa/Satyalancana Karya Satya Di
Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Tim ini bekerja dalam menyusun rancangan
Peraturan Sekjen DPR RI Tentang Tata Cara Pemberian Tanda Jasa /Kehormatan
kepada pejabat/pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.
Pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
Penganugrahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun
kepada188 Pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Keputusan
Presiden No 46/TK/Tahun 2016, tanggal 11 Juli 2016.
Pemberian penghargaan :
a. Bendaharawan Setjen DPR RI yang telah berkinerja baik : 2 orang dari Bagian
Administrasi Keuangan
b. Pegawai Berprestasi baik dalam penyelematan aset negara/barang milik
negara : 2 orang dari Pamdal
Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan reward
and punishment, maka Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan koordinasi terhadap
mekanisme penganugrahan tanda kehormatan Satyalancana Karya satya Tahun 2017
dengan Sesjen MPR dan Sesjen DPD RI. Sehingga rencananya pada tahun 2017,
penganugrahan tanda kehormatan Satyalancana Karya satya Tahun 2017 diberikan
secara bertahap 3 kali dalam 1 tahun.
Sementara itu, untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
reward and punishment di sisi disiplin, telah dibentuk tim dengan Keputusan Sekjen
DPR RI Nomor1115/SEKJEN/2016, tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan
Tim Evaluasi Disiplin PNS di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Terkait pelaksanaan
aplikasi e-Disiplin, pada tahun 2016 telah mendata pegawai dengan pelanggaran
disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Sebagai
laporan kepada Sekretaris Kementerian Pan dan RB telah dikirimkan surat dengan
Nomor SJ/18038/SETJEN-DPRRI/KP.01/ 10/2016, tanggal 19 Oktober 2016, yang
isinya berupa informasi tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI tahun 2011 sampai dengan 31 September 2016
dimana total pelanggaran disiplin dari tingkat ringan sampai tingkat berat yaitu 33
orang. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terdapat 402
Pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
57
Sampai dengan tanggal 24 Februari 2017, baru 205 orang yang mendapatkan
penjatuhan hukuman disiplin.
l. Pembangunan/pengembangan Sistem informasi Administrasi Pegawai ASN
Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP)
Aparatur Sipi Negara (ASN), maka Setjen dan BK DPR RI tahun 2016 melakukan
penyempurnaan SIAP dan pembaharuan data pegawai dengan mengeluarkan Surat
Edaran Sekjen No. SJ/17916/SETJEN DPR RI/KP.01/10/2016, tanggal 18 Oktober
2016 Tentang Pemutahiran Data pegawai Setjen DPR RI Dalam SIAP Tahap 1 serta
Surat Edaran Sekjen No. SJ/20152/SETJEN DPR RI/KP.01/11/2016, tanggal 24
November 2016 Tentang Pemutahiran Data pegawai Setjen DPR RI Dalam SIAP
Tahap 2. Kedua surat edaran dimaksud dikeluarkan untuk melaksanakan
pembaharuan data tentang:
1. Daftar Urut kepangkatan (DUK)
2. Tata Naskah Pegawai
3. Daftar Riwayat Hirup (DRH)
4. Riwayat Izin Perkawinan/Perceraian
5. Kartu Hukuman Disiplin dan pemotongan Karena Hukuman Disiplin
6. Cuti dan Formulir
7. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
8. Pegawai Pensiun dan Ucapan
9. Administrasi Pansel
Sejalan dengan pemutakhiran data, Setjen dan BK DPR RI juga melaksanakan
pembenahan administrasi pegawai diantaranya:
Mengeluarkan Surat Edaran Sekjen No SJ/17441/SETJEN DPR RI/KP.01/10/2016,
tanggal 13 Oktober 2016 tentang Karis/Karsu. Dan hasilnya telah dilakukan
pembenahan administrasi karis/karsu bagi 157 pegawai.
Mengeluarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi No. DA/21473/SETJEN
DPR RI/PK.02/12/2016, tanggal 16 Desember 2016 perihal Pengisian KP4. Dan
hasilnya terdapat 800 pegawai yang menyerahkan dan diantaranya Mutasi
keluarga sebanyak 100 orang.
Penyelesaian SK Gaji Berkala sejumlah 236 orang.
Pelepasan pegawai pensiun tahun 2016 sejumlah 29 orang
Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN,
maka dilakukan pemutahiran Data pegawai Setjen DPR RI salam SIAP Tahap 1 dan
Tahap 2. Dan dihasilkan 46 laporan pemutahiran data. Agar pemutahiran data lebih
optimal maka :
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
58
Tahun 2017 akan dilakukan pemutahiran data melalui pemanfaatan aplikasi Daftar
Riwayat Hidup dalam aplikasi SIAP yang ada pada masing-masing pegawai.
Tahun 2018 akan diperkenalkan aplikasi dokumen/tata naskah pegawai yang
dapat dipergunakan oleh setiap pegawai untuk mengunduh dokumen masing-
masing, dimana saat ini sedang dalam proses up load data pegawai dalam aplikasi
dokumen/tata nasakah pegawai.
m. Pembentukan jabatan fungsional transkriptor.
Proses pembentukan jabatan fungsional transkriptor merupakan proses yang
telah dimulai pada tahun 2009. Sejalan dengan dinamika yang terjadi di Setjen dan BK
DPR RI dan Kemenpan dan RB, serta perubahan penataan jabatan fungsional secara
nasional sehingga proses pembentukan jabatan fungsional transkriptor ini belum dapat
diselesaikan sampai saat ini.
Pada tanggal 14 Maret 2016, Setjen dan BK DPR RI memenuhi undangan
Kementerian Menpan dan RB melalui surat undangan No. Und/325/D.IIII.PAN-
RB/3/2016, Tanggal 10 Maret 2010, perihal pembahasan Jabatan Fungsional
Transkriptor yang bertujuan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan JF Transkriptor
yang diajukan oleh Sekjen DPR RI melalui surat No. SJ/17375/SETJEN DPR
RI/PR.03/11/2015, tanggal 16 November 2015. Setelah dilakukan pembahasan
terdapat perubahan terhadap usulan jabatan transkiptor menjadi jabatan fungsional
perisalah dan asisten perisalah.
Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Sekjen DPR RI telah mengirimkan
surat No. SJ/14196/SETJEN DPR RI/KP.03/08/2016 kepada MenPAN dan RB
mengenai penyampaian naskah akademis dan draft butir kegiatan jabatan fungsional
Transkriptor, dengan harapan agar segera dilakukan pembahasan bersama.
Pelaksanaan tugas pembentukan jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016
menghasilkan output berupa Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional
Perisalah dan Nasakah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah,
beserta draft uraian kegiatan masing-masing.
Usulan tersebut mendapatkan tanggapan Deputi Bid. SDM Aparatur yang
disampaikan melalui Surat Nomor : B/3909/D.III.PAN-RB/11/2016, tanggal 28
November 2016, hal : usul pembentukan jabatan fungsional Perisalah, disebutkan
bahwa Kemenpan dan RB merekomendasikan untuk membentuk jabatan fungsional
dengan 2 (dua) kategori, yaitu : (1) jabatan fungsional Transkriptor yang merupakan
kategori keterampilan, dan (2) jabatan fungsional Perisalah yang merupakan kategori
keahlian.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
59
n. Penataan jabatan.
Perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan
melaksanakan penataan jabatan melalui kegiatan analisa jabatan terhadap
keseluruhan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional
umum di dalam struktur yang baru. Kegiatan analisis jabatan dimaksud telah selesai
dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor 1283/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pada tahun 2016, Sekretariat Jenderal kembali melakukan evaluasi terhadap
organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan perubahan struktur organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016. Dengan dikeluarkannya Peraturan Sekretaris
Jenderal dimaksud, Bagian Organisasi dan Tata Laksana kembali melakukan analisa
jabatan terhadap jabatan yang merupakan dampak adanya perubahan struktur
tersebut.Hasil kegiatan analisis jabatan ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 517/SEKJEN/2016 tentang Perubahan
atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1283/SEKJEN/2015 tentang Penetapan
Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana menemukan beberapa jabatan yang harus dilakukan
penataan informasi jabatan kembali. Informasi jabatan yang telah dilakukan penataan
kembaliini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor 634/SEKJEN/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris
Jenderal Nomor 1283/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Analisis Jabatan di
Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI selama ini
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan. Pada tahun 2016, Sekretariat Jenderal melakukan
internalisasi peraturan tentang pelaksanaan analisis jabatan. Hal ini dilakukan untuk
mempermudah pemahaman dalam melaksanakan analisis jabatan di lingkungan Setjen
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
60
dan BK DPR RI. Pedoman ini diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara garis besar
pedoman ini berisi tentang pelaksanaan analisis jabatan yang meliputi tahapan
persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi data, dan penetapan hasil
analisis jabatan serta menjelaskan tentang gambaran hasil analisis jabatan.
Setelah dilaksanakan kegiatan analisis jabatan yang ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1283/SEKJEN/2015, selanjutnya Bagian
Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan evaluasi jabatan untuk mendapatkan nilai
dan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan ini telah selesai dilaksanakan pada awal
tahun 2016 dengan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
137/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Sejalan dengan perubahan struktur organisasi sebagaimana Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 dan penetapan hasil analisis jabatan
sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 517/SEKJEN/2016 maka
dilakukan kegiatan evaluasi jabatan yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) melalui Surat
Persetujuan Nomor B/1618/M.PANRB/4/2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan memperhatikan surat Kemenpan
tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan hasil evaluasi jabatan dalam Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan
di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja dan penetapan
hasil analisis jabatan sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
634/SEKJEN/2016 maka dilakukan kegiatan evaluasi jabatan yang telah disetujui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
dan RB) melalui Surat Persetujuan Nomor B/3930/M.PANRB/11/2016 perihal
Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.Dengan
memperhatikan surat Kemenpan tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan hasil
evaluasi jabatan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
61
Tahun 2016 Bagian Organisasi dan Tata Laksana memfokuskan kegiatan
analisa beban kerja terhadap 5 unit kerja eselon II yang baru terbentuk akibat
perubahan struktur organisasi, yaitu Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro
Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Hasil analisa beban kerja
ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1008/SEKJEN/2016
tentang Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari hasil analisa
beban kerja ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah pegawai yang akan mengisi
jabatan di lingkungan 5 biro di atas. Salah sau tindak lanjut yang telah dilaksanakan
adalah kegiatan pengisian jabatan analis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang dan jabatan analis anggaran pendapatan dan belanja negara di Pusat
Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
o. Pembentukan manajemen pegawai non PNS.
Mengingat banyaknya jumlah pegawai non PNS di lingkungan Setjen dan BK
DPR RI maka Setjen dan BK DPR RI merasa perlu untuk melakukan penyusunan
manajemen pegawai non PNS. Pada saat ini telah ada peraturan tentang pengelolaan
pegawai non PNS khususnya tenaga ahli dan asisten anggota DPR RI yang
memberikan dukungan langsung kepada Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan
Fraksi. Untuk memfasilitasi pengelolaan pegawai Non PNS maka perlu membentuk
peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS. Pada tahun 2016 telah
dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan DPR tentang
Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR yang telah melalui proses pembahasan
dengan unit kerja terkait di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Selain peraturan DPR, Setjen dan BK DPR RI juga menyusun konsep Peraturan
Sekjen tentang Manajemen Pegawai Non PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Pada tanggal 16 September 2016 telah ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 16
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non PNS Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI
khususnya pada Area Perubahan Penguatan Peraturan Perundangan (Area 7) terdapat 4
(empat) rencana aksi yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada
tahun 2016-2019 yaitu:
a. Program Pembuatan Produk Hukum;
b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan di lingkungan Setjen
dan BK DPR RI;
c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI; dan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
62
d. Penataan Administrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundangan.
Untuk pencapaian area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan pada
tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Program Pembuatan Produk Hukum
Dalam rangka melaksanakan penyusunan program pembentukan Produk Hukum
di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Di Lingkungan Setjen DPR RI dan juga merupakan bagian dari
kelanjutan pelaksanaan Program PERTAMA Reformasi Birokrasi pada Area 7
(Penguatan Peraturan Perundang-undangan), Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Menetapkan Program Pembentukan Persekjen Tahun 2016-2020 (long list)
sebanyak 85 Peraturan, dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
823/SEKJEN/2016;
2) Melakukan perubahan Program Pembentukan Persekjen Tahun 2016-2020 (long
list) yang semula 85 Peraturan menjadi 89 Peraturan. Perubahan Program
Pembentukan Persekjen tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peraturan
guna mendukung dinamika perkembangan kinerja dari unit kerja di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI yang memerlukan landasan hukum. Perubahan Program
Pembentukan tersebut dilakukan dengan mengubah Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR RI Nomor 270/SEKJEN/2016 tentang Program Pembentukan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2016 – 2020, Perubahan dimaksud telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu
dengan Keputusan Nomor 823/SEKJEN/2016 dan Keputusan Nomor
102/SEKJEN/2017.
3) Menetapkan Program Pembentukan Persekjen Prioritas Tahun 2016 sebanyak 20
Peraturan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
1533/SEKJEN/2016, dan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2016
Program tersebut telah selesai dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi
Persekjen sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Persekjen Nomor 5
Tahun 2014.
4) Menetapkan Program Pembentukan Persekjen Prioritas Tahun 2017 sebanyak 15
Peraturan, yang ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
142/SEKJEN/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekjen DPR RI
Prioritas 2017. Dalam menetapkan program Prioritas tersebut, Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat berkoordinasi dengan Unit Pengusul draft Persekjen.
5) Pelaksanaan pembahasan Draft Persekjen Prioritas 2017 sampai dengan awal
bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
63
a) Pembahasan draft Persekjen tentang Pelaksanaan Pemberian Tunkin telah
selesai dan ditetapkan menjadi Persekjen Nomor 8 Tahun 2017 pada tanggal
1 Maret 2017 dan efektif berlaku pada tanggal 1 April 2017.
b) Pembahasan draft Persekjen tentang Repositori dilaksanakan sebagai
berikut:
(1) Pada awal bulan Februari telah dilakukan rapat pembahasan dengan
unit pengusul dan unit terkait draft Persekjen tentang Repositori, yang
menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:
Terkait dengan asas-asas dalam Repositori di DPR RI didasarkan
pada asas akuntabilitas; transparansi, keamanan, aksesibilitas ,efektif
dan efisien serta partisipasi.
(2) Pada pertengahan bulan Februari 2017 pembahasan Rapersekjen
tentang Repositori dilanjutkan dengan beberapa kesepakatan antara
lain:
Mempertegas bahwa pengelola Repositori tidak melakukan analisa
namun mengklasifikasikan konten Repositori.
Konten repositori di DPR RI berupa Karya Ilmiah, yang terdiri dari :
Karya Ilmiah yang diterbitkan antara lain berbentuk : artikel jurnal,
artikel majalah ilmiah, prosiding seminar/simposium/lokakarya,
dan buku.
Karya Ilmiah yang tidak diterbitkan antara lain berbentuk :
makalah seminar/simposium/lokakarya, skripsi, tesis, disertasi,
hasil penelitian tentang DPR, laporan
penelitian/kegiatan/pengumpulan data, hasil analisa/kajian,
laporan kinerja, dan makalah kebijakan.
c) Pembahasan draft Persekjen dari unit pengusul Biro Pengelolaan BMN yaitu
Persekjen tentang Pendelegasian dan Tanggungjawab Tertentu atas
Pengelolaan BMN dan persekjen tentang Amortisasi BMN berupa Aset Tak
Berwujud dilakukan secara paralel pada bulan Januari- Februari 2017,
mengingat substansi dari dua Persekjen dimaksud saling terkait.
d) Pembahasan draft Persekjen tentang Pendelegasian dan Tanggungjawab
Tertentu atas Pengelolaan BMN telah selesai dan ditetapkan menjadi
Persekjen Nomor 1 Tahun 2017 pada tanggal 9 Januari 2017.
e) Pembahasan draft Persekjen tentang Amortisasi telah selesai dilakukan dan
saat ini masih dalam proses paraf koordinasi antara unit pengusul dan Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani dan ditetapkan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
64
f) Pembahasan draft Persekjen tentang RDK masih dilakukan sejak bulan
Februari- Maret 2017 dengan unit pengusul dan unit terkait yang
menghasilkan beberapa substansi yang telah disepakati antara lain:
Ruang lingkup Persekjen tentang RDK meliputi syarat pelaksanaan RDK,
mekanisme RDK, dan pelaksanaan pembayaran RDK;
Peserta RDK, dapat terdiri dari:
a. Pejabat Eselon I atau Eselon II;
b. Pejabat/pegawai unit kerja Eselon I lainnya atau Eselon II lainnya atau
Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ Instansi Pemerintah;
c. Pejabat Eselon III dan IV;
d. Pegawai Negeri Sipil/ CPNS;
e. PPNPNS; dan
f. masyarakat tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan
substansi RDK
Persyaratan RDK;
Mekanisme pembayaran uang saku RDK disepakati dilakukan pada awal
bulan berikutnya setelah rekapitulasi kehadiran.
6) Untuk Persekjen Prioritas Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 telah
ditetapkan 3 (tiga) Persekjen DPR RI yaitu:
a) Persekjen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
b) Persekjen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
c) Persekjen Nomor 8 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7) Terhadap seluruh 20 Persekjen Prioritas Tahun 2016 dan 3 Persekjen Prioritas
Tahun 2017 harus dilakukan sosialisasi oleh unit pengusul sesuai dengan
ketentuan Pasal 30 Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Setjen DPR RI.
8) Diharapkan kepada unit pengusul yang telah mengajukan usulan persekjen
Prioritas 2017 yaitu Biro Kepegawaian dan Organisasi, , Biro Perencanaan dan
Keuangan dan Pusdiklat untuk dapat segera menyampaikan draft Persekjen
sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Persekjen Nomor 5 Tahun 2014.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
65
b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan
Bahwa sasaran program area Penguatan Peraturan Perundangan adalah
mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi Produk Hukum yang diterbitkan di
Lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta meningkatnya efektifitas pengelolaan
Peraturan Perundangan/ Produk Hukum yang diterbitkan.
Salah satu kegiatan agar tercapainya sasaran program bidang area Penguatan
Peraturan Perundangan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap Peraturan
Perundangan/Produk Hukum. Untuk melakukan evaluasi tersebut perlu terlebih dahulu
dibuat suatu pedoman evaluasi terhadap Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK
DPR RI.
Dalam rangka penyusunan pedoman evaluasi terhadap Peraturan Produk
Hukum di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1) Pada awal bulan Maret 2016 diadakan Rapat Koordinasi internal membahas
penyusunan pedoman evaluasi terhadap Produk Hukum di Lingkungan Sekjen
dan BK DPR RI dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI, yang menghasilkan
kesepakatan diantaranya sebagai berikut:
a. Menyepakati bahwa produk hukum di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang
akan dievaluasi adalah Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran Sekjen DPR RI;
b. Membuat point-point penting yang akan dimasukkan kedalam rancangan
Persekjen tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan
BK DPR RI;
c. Mencari referensi pada lembaga atau instansi lain yang telah memiliki peraturan
memgenai pedoman Evaluasi Produk Hukum.
d. Merencanakan untuk mengundang Pakar Hukum agar dapat memberikan
masukan terkait penyusunan Persekjen tentang Pedoman Evaluasi Produk
Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI; dan
e. Membuat susunan jadwal pembahasan Persekjen tentang Pedoman Evaluasi
Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
2) Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi internal, telah dilakukan diskusi dengan
beberapa Pakar Hukum yang memberi masukan terhadap penyusunan Persekjen
tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Beberapa point-point yang dapat menjadi masukan diantaranya sebagai berikut:
Mengenai kewenangan pembuat produk hukum, materi/ruang lingkup produk
hukum, hubungan produk hukum dan efektifitas pelaksanaannya;
Produk Hukum apa saja yang dapat dievaluasi;dan
Bagaimana cara dan kapan evaluasi tersebut dapat dilakukan.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
66
Membuat format evaluasi (dalam Lampiran) agar memudahkan dalam melakukan
evaluasi.
Pemahaman mengenai pengertian Produk Hukum;
Dasar hukum Pembentukan Persekjen dimaksud apakah ada amanah dari
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
Teknik penyusunan Persekjen dimaksud mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Persekjen tentang Pedoman Evaluasi
Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang pada tanggal 7 April, 12
April dan 26 April 2016.
4) Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi maka ditetapkanlah Persekjen Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK
DPR RI.
c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR
RI
Bahwa untuk mewujudkan Produk Hukum yang bermanfaat dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi di lingkungan Setjen dan
BK DPR RI, perlu dilakukan penataan Produk Hukum melalui kegiatan Evaluasi Produk
Hukum.
Evaluasi Produk Hukum merupakan proses penelaahan dan penilaian terhadap
Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan secara berkala.
Evaluasi Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip hierarki, kegunaan,
harmonis dan koordinatif. Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum dilakukan dengan cara
menganalisa efektivitas pelaksanaan, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan,
penyelesaian permasalahan dan harmonisasi substansi materi dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Bahwa berdasarkan Persekjen tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di
Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Evaluasi Produk Hukum dilakukan terhadap
Peraturan Sekjen DPR RI, Keputusan Sekjen DPR RI, dan Surat Edaran Sekjen DPR
RI.
Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan
BK DPR RI sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (1) Persekjen tentang Pedoman
Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat telah melakukan kegiatan Evaluasi Persekjen terhadap 6
(enam) Persekjen DPR RI yaitu:
1) Persekjen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi
PNS Setjen dan BK DPR RI.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
67
Terhadap evaluasi tersebut telah dilakukan penggantian Persekjen Nomor 7
Tahun 2016 pada tanggal 1 Juni 2016.
2) Persekjen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar
bagi PNS Setjen dan BK DPR RI.
Terhadap evaluasi tersebut telah dilakukan penggantian Persekjen Nomor 6
Tahun 2016 pada tanggal 1 Juni 2016.
3) Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Setjen DPR RI.
Evaluasi akan dilakukan dengan mengubah atau mengganti Persekjen Nomor 5
Tahun 2014, penggantian atau perubahan Persekjen dimaksud masuk kedalam
daftar long list Program Pembentukan Persekjen Tahun 2016-2020.
4) Persekjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS.
Evaluasi akan dilakukan dengan mengganti Keputusan Sekjen Nomor
448/SEKJEN/2013, Penggantian Keputusan Sekjen dimaksud masuk dalam
Prioritas Tahun 2017.
5) Persekjen 01/PER-SEKJEN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Evaluasi terhadap Persekjen ini telah dilakukan dengan rekomendasi agar
substansi persekjen dimaksud dilakukan sinkronisasi sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan.
6) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle
Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Evaluasi akan dilakukan dengan mengubah beberapa substansi Persekjen
dimaksud dan dijadikan prioritas pembahasan produk hukum pada tahun 2017.
Evaluasi Produk Hukum pada tahun 2017 akan tetap dilakukan terhadap beberapa
4 (empat) Persekjen DPR RI, yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi,
analisis dan pemetaan terhadap peraturan-peraturan yang akan dievaluasi.
d. Penataan Administrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
1) Penataan Dokumentasi dan Informasi Perundang-Undangan telah dilakukan
dengan menyusun data base Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat yang
berisi seluruh rumusan UU (dalam bentuk PDF), status keberlakuan UU, abstraksi
UU, peraturan pelaksanaannya, dan status UU apakah pernah diuji materiil atau
formil di Makhamah Konstitusi dan dipublikasi melalui Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui website dpr.go.id dan telah
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
68
ditetapkan aplikasi penggunaannya oleh Sekjen DPR RI dengan Keputusan
Sekjen Nomor 783/SEKJEN/2016 pada tanggal 17 Juni 2016;
2) Terhadap Peraturan Sekjen karena berlaku mengikat internal Sekjen dan BKD
DPR RI dilakukan sosialisasi dengan publikasi melalui Portal DPR RI sejak bulan
Maret 2016 hingga bulan Maret 2017, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
tetap melakukan sosialisasi dengan publikasi melalui Portal DPR RI.
3) Untuk penataan administrasi produk-produk hukum di lingkungan Setjen dan BKD
DPR RI masih dicari bentuk sistem yang dapat diterapkan khususnya dalam hal
penomoran Peraturan/Keputusan berbasis aplikasi. Namun untuk mewujudkan
sistem penataan administrasi produk-produk hukum tersebut diperlukan dukungan
dan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI sebagai unit pengusul.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebijakan mikro reformasi birokrasi area perubahan pelayanan publik di
Sekretariat Jenderal DPR Rl pada tahun 2016 meliputi:
a. Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/lembaga;
b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik;
c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
dan
d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
Untuk itu rencana aksi yang ditetapkan Setjen DPR Rl atas kebijakan mikro pelayanan
publik yaitu:
a. Penerapan pelayanan satu atap, yaitu:
1) Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
2) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Satu Atap (Regulasi)
3) Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
4) Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik, yaitu penguatan
penerapan standar pelayanan
c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik,
yaitu penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM), terdiri dari:
1) Penetapan Unit Kerja sebagai Pilot Project Zona Integritas
2) Penyusunan Standar Pelayanan
3) Penyusunan Maklumat Pelayanan
4) Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
69
5) Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
6) Survey Kepuasan Publik
7) Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Keseluruhan kebijakan mikro pelayanan publik berikut penerapan di Sekretariat
Jenderal DPR Rl, dilaksanakan secara sistematis setiap tahunnya dari tahun 2015-2019.
Pada tahun 2016 berbagai kegiatan yang telah dilakukan yaitu:
a. Penerapan pelayanan publik satu atap, yaitu:
1) Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
Telah diresmikan pelayanan publik satu atap yang terdiri dari layanan
pengaduan masyarakat, layanan PPID dan layanan penerimaan delegasi
masyarakat yang berada di dalam satu ruangan pelayanan. Namun pada
pelaksanaannya, pelayanan satu atap ini belum dapat berjalan maksimal dan
berdasarkan hasil evaluasi diketahui:
a) Perlu dilakukan review terlebih dahulu terhadap SOP Layanan Informasi Pubik
(PPID), SOP Pengaduan Masyarakat, dan SOP Penyaluran Delegasi
Masyarakat, agar bisa ditemukan irisan pelaksanaan tugas pelayanan publik
satu atap.
b) Pelayanan publik untuk bidang masalah PPID, pengaduan masyarakat, dan
penyaluran delegasi masyarakat masih bertumpu pada masing-masing tupoksi
unit kerja yaitu bagian humas dan bagian pengaduan masyarakat.
c) Pada perkembangannya, masalah penyaluran delegasi masyarakat
dipindahkan menjadi tupoksi biro protokol yang perlu disesuaikan SOP nya.
d) Perlu di review SOP Pengamanan Dalam agar bisa beririsan dengan SOP lain
dalam rangka pelayanan publik satu atap.
Untuk itu pada tahun 2016 kegiatan strategis yang telah dilakukan yaitu:
a) Telah dibentuk tim kerja perubahan Pedoman Pengaduan Masyarakat menjadi
Peraturan DPR tentang Pengaduan Masyarakat.
b) Tim kerja telah melakukan pengumpulan data dan menyusun draft awal
Peraturan DPR tentang Pengaduan Masyarakat yang masih disempurnakan
pada tahun 2017.
2) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Satu Atap (Regulasi)
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Satu Atap (Regulasi) berupa
penyempumaan SOP Pengaduan Masyarakat, SOP PPID, SOP Penyaluran
Delegasi Masyarakat, dan SOP Pengamanan Dalam yang bisa beririsan dan
menjadi pelayanan terpadu satu atap disusun pada tahun 2017. Selain itu juga
disusun Peraturan DPR tentang Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya peraturan
yang telah di susun perlu di tetapkan dalam Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu
Atap dan diterapkan menjadi kebijakan pelayanan satu atap pada tahun 2018.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
70
b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik, yaitu
penguatan penerapan standar pelayanan
Pada tahun 2016 telah dilakukan identifikasi layanan yang harus dilakukan
penyusunan standar pelayanan diantaranya yaitu:
1) Penyediaan Risalah
2) Penyediaan Bahan Rapat
3) Konsep Daftar Pertanyaan Rapat
4) Penyusunan naskah pidato
5) Pendampingan Delegasi
6) Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri
7) Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial.
8) Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin Parlementaria
9) Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
10) Konsep naskah akademik & draft RUU
11) Pemantauan pelaksanaan UU
12) Konsep keterangan tertulis DPR
13) Analisis surat pengaduan masyarakat
14) Peneiitian atau pengkajian
15) Pengelolaan jaringan internet
16) Pengelolaan website DPR Rl
17) Layanan perpustakaan
18) Layanan kearsipan
19) Analisis audit BPK
20) AnalisisAPBN
21) Layanan administrasi keuangan
22) Layanan kesehatan
23) Sistem pengamanan
Dari 23 layanan tersebut, terdapat 4 layanan yang telah disusun standar
pelayanan yaitu analisis surat pengaduan masyarakat, layanan perpustakaan, layanan
kearsipan, dan layanan kesehatan. Pada tahun 2016 telah dilakukan reviu atas standar
pelayanan untuk layanan kesehatan.
c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik,
yaitu penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
Beberapa aplikasi yang telah ada, digunakan untuk memberikan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik telah dibangun dan disempurnakan, diantaranya
yaitu
1) Aplikasi layanan informasi publik elektronik
2) Website baru DPR Rl
3) Aplikasi Kliping
4) Aplikasi Perpustakaan DPR
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
71
5) Apikasi Pengaduan Masyarakat.
6) SMS Aspirasi DPR Rl
7) Aplikasi LPSE
8) Aplikasi Sitanang
9) Aplikasi Sigota
10) Aplikasi Kepegawaian
11) Aplikasi Diklat
12) Aplikasi Gaji Anggota
13) Aplikasi Arsip
14) Aplikasi Tata Persuratan
15) Aplikasi Pelayanan Kesehatan
16) Aplikasi SMS Gateway
Penggunaan IT juga dimaksudkan untuk menambahkan pilihan penggunaan
media bagi publik dalam mendapatkan informasi yang dimiliki oleh DPR diantaranya:
1) Sistem penyiaran digital TVR Parlemen dan penggunaan streaming.
2) Sistem arsip digital untuk pemberitaan cetak di website dan media sosial
3) Repositori koleksi perpustakaan DPR
4) Pembangunan aplikasi e-journal
5) Merencanakan membangun link dengan jaringan pengelola pengaduan masyarakat
milik instansi pusat atau daerah dalam rangka penguatan analisis pengaduan
masyarakat
d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
Langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu:
1) Telah ditetapkan Biro Persidangan II sebagai zona wilayah bebas korupsi (WBK)
dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
2) Telah dibentuk tim kerja dan pengumpulan data pembanding ke pemda dan instansi
lain dalam rangka membangun zoba WBK dan WBBM
3) Telah dilakukan survei kepuasan publik (anggota DPR) terkait dengan dukungan
keahlian, administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Setjen DPR Rl dan Badan
Keahlian DPR yang hasilnya telah ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI
Nomor 420/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Hasil Survei Indeks Kepuasan
Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016.
Dari hasil survey tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
c) Hasil survey penilaian kepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM
Sekretariat Jenderal yang dilakukan kepada 162 orang Anggota DPR Rl,
secara keseluruhan menunjukkan skor kepuasan 3,71 skala Likert. Apabila
dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 73,36 persen. Hasil
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
72
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPR Rl terhadap
layanan yang diberikan oleh Setjen DPR Rl sudah sangat baik, lebih dari target
yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei
terhadap penilaian
kepuasan pengguna terhadap Kualitas Dukungan SDM Setjen DPR Rl
menunjukkan skor tertinggi ada pada Layanan Kesehatan, diikuti
Profesionalitas SDM dan Layanan Administrasi Perjalanan Dinas. Skor
kepuasan terendah ada pada layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana.
d) Hasil survei terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Badan Keahlian DPR Rl
menunjukkan skor kepuasan 3,64 skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang
kriteria diperoleh hasil sebesar 72,65 persen. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa tingkat kepuasan Anggota DPR Rl terhadap layanan yang diberikan
oleh BK DPR Rl sudah sangat baik, lebih dari target yang telah ditetapkan
dalam Renstra Setjen dan BK DPR Rl. Hasil survei terhadap peniiaian
Kepuasan Pengguna Layanan BK DPR Rl, skor tertinggi ada pada Kesesuaian
Layanan dengan Kebutuhan, diikuti Kualitas Produk, Kemudahan Mendapatkan
Produk, dan Kualitas SDM. Skor kepuasan terendah ada pada Kemudahan
Mendapatkan Layanan Dukungan Keahlian dan Kesesuaian Produk dengan
Kebutuhan Dewan.
Hal-hal lain yang menjadi syarat dari pembangunan WBK dan WBBM diteruskan di
tahun 2017 dan 2018. Sedangkan survei kepuasan publik tetap dilakukan secara periodik
setiap tahunnya. Langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2017 yaitu:
1) Penyempurnaan SOP di lingkungan Biro Persidangan II
2) Menyusun dan menetapkan standar dan maklumat pelayanan
3) Menerapkan standar dan maklumat pelayanan di seluruh unit kerja pada Biro
Persidangan II
B. QUICK WINS Quick Wins Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 551/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Quick Wins
Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia , adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Sistem Informasi Legislasi (SILEG).
Laporan pelaksanaan Quick Wins selama tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian
DPR RI merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
73
Keahlian DPR RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan Quick Wins adalah perbaikan sistem dan
mekanisme kerja atau produk utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
yang sesuai dengan peran, tupoksi, dan karakteristiknya.
Penentuan Quick Wins dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins. Setelah melalui keseluruhan langkah
dalam penentuan Quick Wins, maka Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan bahwa
Quick Wins tahun 2016 adalah Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang.
Penyusunan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) yang
dilaksanakan di Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) merupakan salah
satu tugas pokok dan fungsi Badan Keahlian DPR RI, sebagai struktur baru dalam
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI. Penyusunan NA merupakan bagian
penting dalam proses penyusunan RUU. Dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
disebutkan bahwa setiap “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” Produk NA dan Draft RUU
menjadi indicator kinerja utama Badan Keahlian DPR RI.
Saat ini penyusunan NA belum dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi
DPR RI secara maksimal karena belum memiliki batasan waktu dan standar
pelaksanaan yang tepat. Substansi NA yang telah diselesaikan belum mencapai hasil
yang optimal karena belum memuat berbagai aspek penting seperti perspektif
perbandingan (ROCCIPI, RIA, dan regulatory cost and benefit analysis); waktu yang
belum terstandar; dan belum ada keseragaman format antara bidang di lingkungan
Pusat PUU.
Terkait penyusunan RUU, kebutuhan akan RUU yang sesuai standar menjadi
penting karena dapat menunjang salah satu tugas dan kewenangan DPR RI dalam
fungsi legislasi. Penyusunan RUU harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik
dalam tahapan maupun teknik perancangannya. Sebuah RUU idealnya mencerminkan
konsep dalam NA (adanya kesesuaian antara NA dan RUU).
Proses penyusunan NA dan draf RUU dinilai masih dapat ditingkatkan lebih dari
50% (estimasi perbaikannya). Kedua keluaran utama tersebut juga masih dalam
kendali reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tingkat
kesulitan melakukan perbaikan kinerja dimaksud dapat dilakukan kurang dari 12 bulan.
Berdasarkan identifikasi tersebut maka penyusunan NA dan RUU dalam mendukung
fungsi legislasi DPR RI dapat dijadikan 2 (dua) program Quick Wins Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
74
Secara umum kriteria keberhasilan Quick Wins pada Pusat Perancangan
Undang-Undangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan keahlian di
bidang legislasi, yaitu:
a. Prolegnas yang menggambarkan prioritas kebutuhan pembangunan dan telah
memiliki kajian awal.
b. NA yang sesuai dengan standar yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sesuai
dengan lampiran 1 UU No. 12 Tahun 2011.
c. RUU yang sesuai atau memenuhi standar penyusunan RUU dalam lampiran 2 UU
No. 12 Tahun 2011.
d. Kesesuaian RUU dan Naskah Akademik.
e. Ketepatan waktu penyelesaian NA DAN RUU.
f. Kualitas kajian dan rumusan dalam pendampingan pembahasan RUU.
g. Mengurangi jumlah kesalahan drafting RUU yang telah mendapat persetujuan
bersama sebelum dikirim ke Presiden.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Quick Wins ini dibagi ke dalam 3
kegiatan besar, yaitu:
a. Pembenahan sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Kegiatan
ini dilaksanakan dengan melakukan:
1) Evaluasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kedua
Program Quick Wins,
2) Penyusunan manual standar format dan isi NA RUU,
3) Sosialisasi hasil revisi SOP dan standar format dan isi NA dan draf RUU.
4) Pelaksanaan aktivitas sesuai dengan rencana dan jadwal kerja.
5) Penyelesaian Quick Wins sesuai target dalam jadwal kerja,
6) Pelaksanaan uji coba penyusunan NA dan RUU sesuai dengan pedoman dan
SOP. dan
7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Quick Wins, akan
dilaksanakan pada bulan November 2016.
b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain pemberian
beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pemangku kepentingan yang
terlibat dalam kegiatan Quick Wins.
c. Penguatan Pendukung
Kegiatan yang dilakukan berupa pengadaan Personal Computer (PC),
Laptop, tape recorder, Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) pengadaan jaringan
atau Local Area Network (LAN), pembuatan website Pusat PUU .
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
75
Capaian Quick Wins Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Evaluasi dan penyusunan SOP dilaksanakan pada bulan Maret sampai
dengan Agustus 2016. Evaluasi dilakukan terhadap SOP tentang Penyusunan NA
dan RUU Usul DPR RI di tahun 2010 oleh Deputi Perundang-undangan yang
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
911/SEKJEN/2010. SOP ini masih mengacu kepada struktur organisasi yang lama
di bawah Deputi Perundang-undangan dengan 2 (dua) biro PUU, yaitu SOP
tentang penyusunan NA RUU bidang Polhukhamkesra dan Ekkuindag.
Berdasarkan evaluasi terhadap SOP tahun 2010 tersebut telah
disempurnakan SOP dan disusun SOP yang belum ada sehingga menjadi 9
(sembilan)SOP yaitu:
1) SOP Pembentukan Tim atas Permintaan NA dan RUU
2) SOP Penyusunan NA dan RUU
3) SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU
4) SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU
5) SOP Uji Konsep NA dan RUU
6) SOP dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU usul
inisiatif DPR RI di Badan Legislasi
7) SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di AKD
8) SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam Pembahasan RUU
dengan Pemerintah
9) SOP Pendokumentasian Hasil Kerja
SOP-SOP ini mengatur lebih rinci mengenai alur penyusunan NA dan RUU.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan pembentukan tim, dilanjutkan dengan,
pengumpulan data lapangan, penyusunan NA dan RUU, diskusi dengan
pakar/narasumber, uji konsep hasil penyusunan NA dan RUU tersebut, hingga
pendampingan di alat kelengkapan dewan (AKD) dalam perumusan/penyusunan
NA dan RUU di AKD, harmonisasi, dan pembahasan RUU dengan Pemerintah.
SOP ini telah memberi standar tenggat waktu sehingga akan terwujud
konsistensi pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga diharapkan
dengan adanya SOP ini pelaksanaan penyusunan NA dan draf RUU tidak lagi
diselesaikan dalam jangka waktu yang berbeda-beda di masing-masing RUU dan
tidak lagi berdasarkan permintaan dari Pimpinan alat kelengkapan Dewan yang
terkadang sangat singkat, dengan demikian hasil NA dan draf RUU akan
memenuhi standar dan berkualitas.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
76
Kesembilan SOP tersebut telah diserahkan kepada bagian Ortala pada
tanggal 23 Agustus 2016 untuk dilakukan penyempurnaan. Dari 9 SOP, sebanyak
5 (lima) SOP telah di-review dan dibahas oleh bagian Ortala bersama tim kerja
Pusat PUU pada tanggal 24 Agustus 2016. Review SOP yang dilakukan Ortala
meliputi:
a. penyederhanaan alur mekanisme kerja;
b. perbaikan mekanisme kerja;
c. keterkaitan antar SOP;
d. penyempurnaan bahasa;
Bagian Ortala merekomendasikan untuk membuat SOP terpisah antara
output kerja Perancang Undang-Undang dan Pertanggungjawaban Tata Usaha
(Administrasi) yaitu SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengumpulan
Data dan Uji Konsep Penyusunan NA dan RUU. Review akan dilanjutkan dengan
agenda pembahasan 4 SOP tersisa ditambah 1 (satu) SOP Laporan
Pertanggungjawaban Tata Usaha (adminstrasi) pada tanggal 14 September 2016.
b. Penyusunan Pedoman Penyusunan NA
Pedoman/manual standar format penyusunan NA dan RUU yang disusun
merupakan penyesuaian dari pedoman format penyusunan NA dan RUU yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi pedoman format
penyusunan NA dan RUU yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 serta penyempurnaan dari mekanisme yang telah dilaksanakan.
Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman
mengenai sistematika dan susbstansi Naskah Akademik RUU dan menjamin
penympurnaan atau peningkatan kualitas NA. Pedoman penyusunan NA
menguraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu NA
RUU.
Pada saat ini, pedoman penyusunan NA sampai pada tahap pengeditan
dan penghalusan kalimat. Langkah selanjutnya adalah penerbitan dalam bentuk
buku dan sosialisasi.
Walaupun pedoman ini belum selesai, namun praktek penyusunan NA
sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru, sehingga secara tidak langsung
telah dilakukan sosialisasi secara langsung dalam praktek penyusunan NA dan
RUU.
Beberapa substansi penting dalam pedoman ini adalah disamping
menjelaskan lebih rinci dan sederhana mengenai isi NA, juga dilengkapi dengan
lampiran yaitu instrument-instrumen pendukung seperti uraian singkat mengenai
metode penelitian hukum, instrument Regulatory Impact Assesment, Regulatory
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
77
Cost and Benefit Analysis, dan metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity
Communication,Interest, Process, Ideology)
c. Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-Undang
Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi perancang undang-undang. Pendidikan dan
pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Pusat PUU
dengan telah diikutkan dalam berbagai diklat. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan
pada bulan Januari sampai dengan September 2016 yaitu:
Tabel 14
Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi
di Pusat Perancangan Undang-Undang
NO NAMA DIKLAT/SEMINAR/
WORKSHOP TEMPAT DAN TANGGAL PENYELENGGARA
1. Seminar Comparative Legislative Drafting Process – The UK and Indonesian System
Hotel Sultan pada tanggal 24 Februari 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
2. Workshop Penelitian Hukum dan Roccipi
Hotel Santika BSD pada tanggal 11-12 Maret 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
3. Workshop Penelitian Hukum dan Roccipi
Hotel Grand Zuri BSD pada tanggal 18-19 Maret 2016
Westminster Foundation dan Pusat PUU BKD
4. Seminar Nasional Penguatan BKD dalam Rangka Percepatan Reformasi DPR RI BKD I
Ruang KK II DPR RI pada tanggal 28 April 2016
BKD DPR RI
5. Seminar Nasional Peningkatan Kapasitas Perancang
Hotel Royal Kuningan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2016
Pusat PUU BKD DPR RI dan Ditjen PP Kemenkumham
6. Workshop 71 Tahun DPR RI dan Kinerjanya
Ruang Rapat MKD pada tanggal 25 Agustus 2016
Pusat Penelitian BKD DPR RI
9. Diklat Bahasa Indonesia
Park Hotel Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
10. International Symposium Perbandingan Pembentukan Undang-Undang di Beberapa Negara di Dunia
Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016
Ditjen PP Kemenkumham
11. Diklat Presentasi yang Efektif Ruang Belajar Pusdiklat Nusantara I pada tanggal 22 – 25 Agustus 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
12. Seminar Nasional tentang Terorisme (Pansus Terorisme)
Ruang rapat KK II
DPR RI
Pansus Terorisme DPR RI
13. Seminar Sosialisai Layanan Perpustakaan
Ruang Rapat Badan Anggaran Nusantara II
Perpustakaan DPR RI
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
78
NO NAMA DIKLAT/SEMINAR/
WORKSHOP TEMPAT DAN TANGGAL PENYELENGGARA
pada tanggal 31 Maret 2016
14. Seminar Evaluasi Sistem Ketenagajerjaan Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Menghadapi Persaingan Global Ekonomi Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
Aula Serba Guna Pustaka Loka Gedung Nusantara IV pada tanggal 24 Maret 2016
Komisi IX DPR RI
15. Seminar Nasional Evaluasi dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
Nusantara IV pada tanggal 23 – 24 Agustus 2016
Komisi III DPR RI
16. Seminar Kesehatan Kerja
Ruang Pansus B DPR RI pada tanggal 4 Maret 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
17. Seminar Penanggulangan Stres
Ruang Pansus B DPR RI pada bulan Maret 2016
Pusdiklat Setjen DPR RI
18. Workshop on Development Effectiveness to Implement The SDGs
Operational Room DPR RI pada tanggal 30-31 Agustus 2016
DPR RI
d. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Sesuai hasil rapat website tertanggal 27 Juli 2016, saat ini sedang dalam
penyusunan website PUU yang menjadi satu kesatuan dengan Website Badan
Keahlian DPR RI. Namun kegiatan ini masih dalam proses untuk disesuaikan
dengan pembentukan website Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan sarana
prasarana pendukung seperti computer belum dilaksanakan selama kegiatan
quick wins ini.
Kegiatan yang masih akan dilanjutkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Penyelesaian Pedoman Penyusunan Naskah Akademik.
b. Penyelesaian SOP Penyusunan NA dan RUU.
c. Penerapan Pedoman dan SOP
1) RUU tentang Kehutanan.
2) RUU tentang Perikanan.
3) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4) RUU tentang Persandian.
d. Pembuatan Website PUU
e. Evaluasi dan Monitoring.
f. Penyempurnaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
79
2. Sistem Informasi Legislasi Sistem informasi legislasi (Sileg) merupakan gambaran rekam jejak program
legislasi nasional rancangan undang-undang. Aplikasi Sileg atau sistem informasi
legislasi merupakan aplikasi yang telah dirintis Setjen DPR RI sejak tahun 2015.
Dengan adanya sileg maka dapat memberikan informasi tentang proses legislasi di
DPR RI dan masyarakat dapat mengakses proses penyusunan dan pembahasan RUU
di DPR. Keberadaan sileg saat ini telah melalui tahapan implementasi, sosialiasi,
evaluasi, dan perbaikan.
Pada tahap implementasi, sileg telah dapat diakses secara online mengenai
proses pembahasan rancangan undang-undang DPR RI. Selanjutnya dilakukan
sosialiasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Setelah berjalan terdapat evaluasi
yaitu untuk memberikan informasi tentang proses awal pembentukan undang-undang,
maka dilakukan penambahan menu penyusunan yang didalamnya terdapat informasi
konsep naskah akademik dan draft RUU yang telah disiapkan oleh Badan Keahlian,
selanjutnya dilakukan presentasi di hadapan Alat Kelengkapan, apabila telah disetujui
akan diupload ke sileg. Selain itu juga dilakukan penambahan menu harmonisasi yang
didalamnya terdapat informasi tentang konsep yang telah dilakukan harmonisasi di
Badan Legislasi.
Selain itu setelah melalui evaluasi, sileg yang baru juga memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk memberikan feedback terkait penyusunan undang-undang yang
ditujukan kepada email masing-masing alat kelengkapan. Terkait pengisian/upload data
sileg, perlu disusun pedoman. Hal ini untuk menjaga kelengkapan informasi yang ada
dalam sileg.
Gambaran perubahan sebelum dan sesudah evaluasi sileg sebagaimana
terdapat dalam tabel berikut:
Tabel 15
Gambaran Sileg sebelum dan sesudah evaluasi
Lama Baru
1. Proses pembahasan RUU tidak tampak dan masih berdiri sendiri
1. Proses pembahasan setiap RUU terlihat jelas dan telah terintegrasi pada tautan setiap Nama RUU
2. Tidak ada proses pembahasan penyiapan RUU
2. Untuk mengetahui proses pembahasan setiap RUU dapat ditelusuri pada menu rekam jejak
3. Menu Prolegnas, Harmonisasi, berdiri sendiri berada pada menu Badan Legislasi
3. Menu Prolegnas, Harmonisasi sudah terintegrasi pada setiap tautan Nama RUU, terdapat 2 kategori Prolegnas yaitu Prolegnas 2015-2019 (long list) dan Prolegnas Prioritas yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun
4. Menu RUU berdiri sendiri, dalam menu RUU berisi tentang:
4. Pada menu Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas secara umum memuat informasi tentang:
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
80
Lama Baru
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi/Pansus yang membahas
c. Email komisi/pansus yang membahas
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi dan Fraksi Pengusul RUU
c. Masyarakat Pengusul
d. Pasangan Kerja Komisi/Pansus pembahas RUU
e. Komisi/Pansus yang membahas
f. Status RUU
g. Tanggal Pengusulan
h. Posisi RUU
i. Menu RUU yang berisi tentang deskripsi konsepsi (DPR/Pemerintah/DPD), rekam jejak, dan email komisi/pansus yang membahas
Aplikasi Sileg secara keseluruhan telah selesai dibangun dan sudah bisa
digunakan secara baik.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
81
Aplikasi sileg dibagi dalam dua bagian yaitu :
a. Aplikasi Sileg dalam Website www.dpr.go.id
Tampilan dalam website www.dpr.go.id yang disajikan untuk umum, dalam
tampilan ini masyarakat bisa melihat hasil pemhahasan baik dalam menu-menu.
Cara akses informasi dalam sileg adalah dengan membuka website
www.dpr.go.id , masuk ke menu diatas : menu Legislasi. dari menu legislasi dapat
diaskes dua menu didalamnya yaitu :
Prolegnas 2015-2019
Prolegnas Prioritas
Dari kedua menu tersebut yaitu Prolegnas 2015-2019 dan prolegnas
Prioritas didalamnya terdapat informasi nama-nama RUU. Dalam masing-masing
nama RUU tersebut, terdapat informasi antara lain:
a. Nama RUU yang diusulkan
b. Komisi dan Fraksi Pengusul RUU
c. Masyarakat Pengusul
d. Pasangan Kerja Komisi/Pansus pembahas RUU
e. Komisi/Pansus yang membahas
f. Status RUU
g. Tanggal Pengusulan
h. Posisi RUU
i. Menu RUU yang berisi tentang deskripsi konsepsi (DPR/Pemerintah/DPD), rekam jejak, dan email komisi/pansus yang membahas
b. Aplikasi Sileg dalam Portal Setjen
Aplikasi Sileg dalam Portal digunakan untuk halaman belakang, dimana
dalam halaman ini digunakan oleh administrator aplikasi (user) untuk memasukan
materi materi yang akan ditampilkan dalam aplikasi Sileg yang ada dalam tampilan
halaman website www.dpr.go.id
Administrator user adalah staff atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala
bagian Panitia Khusus atau Komisi yang membahas yang membahas rancangan
undang undang.
Pengguna Aplikasi Sileg adalah Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti
Komisi, Panitia Khusus dan Badan, serta Bdan Keahlian.
Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti Komisi, Panitia Khusus
berperan dalam pengisian website sileg yang ada dalam menu website
www.dpr.go.id, sesuai dengan Pansus RUU yang ditanganinya. Sekretariat Alat
kelengkapan Dewan seperti Komisi, Panitia Khusus mengusulkan kepada
Sekretariat Baleg untuk dibuatkan “rumat” Rancangan undang undang yang akan
dibahas, dan mengusulkan nama pejabat / staff yang akan menjadi administrator
user.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
82
Sekretariat Badan Keahlian berperan dalam pengisian website Ssileg yang
ada dalam menu website www.dpr.go.id, sesuai dengan rancangan undang
undang yang akan diusulkan ( yang akan menjadi usul DPR). Sekretariat Badan
Keahlian mengusulkan kepada Sekretariat Baleg untuk dibuatkan “rumat”
Rancangan undang undang yang akan dibahas, dan mengusulkan nama pejabat /
staff yang akan menjadi administrator user.
Sekretariat Badan Legislasi, berperan sebagai pembuat “rumah” bagi
rancangan undang undang yang akan dibahas, dimana “rumah” tersebut akan
diisi dengan menu-menu, serta menyampaikan surat ke BDTI untuk dibuatkan
administrator user aplikasi dari Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti
Komisi, Panitia Khusus.
Bidang Data dan Teknologi Informasi, melakukan pembangunan ,
pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, jaringan dan server, serta memberikan
akses administrator user kepada Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti
Komisi, Panitia Khusus yang meminta (baik melalui surat dari baleg maupun
langsung ke BDTI) .
Pembangunan Apliaksi Sileg sudah bersifat final, dan sudah dapat
dipergunakan oleh Sekretariat Alat kelengkapan Dewan seperti Komisi, Panitia
Khusus serta Secretariat Badan Keahlian. Peran masing-masing unit kerja perlu
dioptimalkan dalam pengisian aplikasi Sileg.
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
83
aporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016
merupakan gambaran secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan RB dan Quick
Wins di lingkungan Setjen dan BK DPR RI tahun 2016. Diharapkan laporan ini dapat
memberikan informasi kepada publik tentang apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Setjen dan
BK DPR RI untuk mewujudkan DPR Modern dalam kerangka reformasi birokrasi. Laporan ini juga
memberikan informasi kepada pelaksana RB khususnya Pimpinan di lingkungan Setjen dan BK DPR
RI untuk memperhatikan dan mencermati rencana-rencana kegiatan RB yang telah disepakati dalam
Road Map Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI, apakah dapat dilaksanakan, apakah ada
kendala atau hambatan, apakah perlu adanya penyesuaian target atau rencana.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015 – 2019, maka untuk tahun 2017
rencana aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana terdapat dalam tabel 16.
Tabel 16
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Tim Reformasi. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim RB
X
Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.
Keputusan tentang Rencana Kerja TIM RB
X
Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut.
Laporan monitoring X
2. Pemantauan dan Evaluasi.
Pengorganisasian PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X
L
BAB IV PENUTUP
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
84
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Sosialisasi PMPRB. Laporan Kegiatan Sosialisasi PMPRB
X
Pelatihan Assessor. Laporan Kegiatan Diklat Assessor RB
X
PembentukanTim PMPRB. Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB
X
Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB (termasuk pengaturan tentang riviu kertas kerja).
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB
X
Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.
Laporan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
X
3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
Penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi.
(Melanjutkan kegiatan Raboan)
Laporan Kegiatan Rapat Raboan
X
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat struktural.
(Melanjutkan program diklat Leadership and Management)
Laporan Kegiatan Diklat Leadership and Management
X
Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
(Dilaksanakan secara periodik minimal enam bulan sekali)
Laporan Kegiatan Sosialisasi X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku.
(Melaksanakan updating setiap ada informasi baru)
Media Komunikasi Cetak
X
Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website @portal.dpr.go.id.
(Melaksanakan updating setiap adai nformasi baru)
Media IT X
Pembentukan Agen Perubahan
(Sudah dilakukan melalui Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI)
Pelaksanaan Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
(Laporan Pembentukan Agen Perubahan)
X
Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan
Kegiatan Diklat X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
85
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
agen perubahan, ceramah implementasi RAPI, pemberian consulting, coaching and training, serta knowledge sharing.
Penetapan RAPI sebagai budaya unggul.
Revisi Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI).
X
Pencanangan budaya kerja positif.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Budaya Kerja Positif.
X
Penegakan kode etik dan kode perilaku.
Revisi Persekjen tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
X
Pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku
X
Penanganan konflik kepentingan.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI
X
Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.
Laporan Kegiatan Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN
X
Pelaksanaan sistem whistleblowing
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang whistleblower system)
X
Penanganan gratifikasi dan transparansi
Tersusunnya Pedoman Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Laporan Kegiatan Penanganan Gratifikasi dan Transparansi
X
Survei internal RAPI kepada seluruh pegawai yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja
Laporan Survei RAPI
Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Survei Kepuasan X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
86
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
1. Penguatan Sistem Pengawasan
Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP
Kegiatan Sosialisasi X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Membentuk Satgas SPIP Terbentuknya Satgas SPIP
Membuat MOU dengan BPKP MOU dengan BPKP X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen
Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal
X
Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit
X
Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
Terbentuknya sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP
X
2. penerapan WBS
Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Kegiatan sosialisasi X
Sebagian kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi Peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Penyusunan aplikasi WBS Telah diselesaikan pada tahun 2016
Sosialisasi dan implementasi aplikasi WBS
X
Pemantauan penggunaan aplikasi WBS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Evaluasi penggunaan aplikasi WBS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
3. Penerapan Gratifikasi
Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
87
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG)
Sosialisasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
4. Pembangunan wilayah zona integritas
Pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
Telah diselesaikan pada tahun 2016
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
X
Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
X
Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
X
Pengusulan reviu kepada MenPAN RB
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
5. Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
X Kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2016
Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan sosialisasi X
Implementasi Peraturan Sekjen Kegiatan implementasi Target akan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
88
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
dilaksanakan pada tahun 2018
Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI
Kegiatan pemantauan dan Evaluasi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan sosialisasi Telah dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan implementasi X
Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
7. Peningkatan kapabitas APIP
Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan
Kegiatan Diklat X
Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal
kuantitas JFA dari internal dan eksternal
Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru X
PKM/PKS PKM/PKS X
Pendampingan oleh BPKP Kegiatan pendampingan X
Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1
Kegiatan Bimtek
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2
X
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 3
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 4
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
8. Pembangunan Infrastruktur pengawasan
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat
Kegiatan Implementasi X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
89
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Janderal DPR RI
Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Implementasi X
Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Evaluasi Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Sosialisasi Telah
dilaksanakan pada tahun 2016
Pemantauan implementasi Kegiatan Pemantauan X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
90
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Kegiatan Pemantauan Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP
SOP X Kegiatan yang
belum terealisasi pada tahun 2016
Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan
SOP X
Evaluasi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Evaluasi Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan
Hasil Revisi Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
1. Penyempurnaan Renstra Renstra
2. Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
RKT X
3. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA X
4. Penetapan Rencana Aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan
Laporan kinerja dan keuangan per bulan
X
5. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK)
PK X
2. Pengukuran Kinerja
1. Sistem Penilaian Kinerja secara berjenjang
Penilaian kinerja X
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
Monev X
3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
1. Peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja
Laporan Kinerja
2. Peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan
X
4. Evaluasi Internal
1. Penyusunan pedoman evaluasi laporan kinerja
Evaluasi Kinerja
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi
X
5. Pembangunan/Pe 1. Penyusunan rencana Aplikasi Target akan
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
91
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
ngembangan TI dalam Manajemen Kinerja
pembangunan informasi manajemen kinerja
dilaksanakan pada tahun 2018
2. Pembangunan sistem database kinerja
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
3. Pembangunan sistem monev kinerja
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Evaluasi Organisasi
Penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi
Laporan Evaluasi
X
Penyusunan instrument evaluasi organisasi
X
Pengumpulan data evaluasi organisasi
X
Pengolahan dan analisis data evaluasi organisasi
X
Laporan evaluasi organisasi X
Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi
Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi
Pedoman
Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi
Aplikasi Sistem Penataan Organisasi
X
PENGUATAN TATA LAKSANA
1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR
Pembentukan Tim
Peta Proses Bisnis
X
Penyusunan Rencana Kerja X
Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis
X
Penetapan hasil penyusunan peta proses bisnis
X
2. Penyusunan SOP
Penyusunan Rencana Kerja
SOP
Pelaksanaan penyusunan SOP X
Penetapan hasil penyusunan SOP
X
3. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
Pembentukan Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Tim Pengembangan Aplikasi X
Penyusunan Rencana Kerja X
Implementasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi
Aplikasi X
1. Pembangunan Aplikasi Arsip dan Museum
X
2. Pembangunan website Badan Keahlian
3. Penerapan dan Evaluasi Aplikasi SILEG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
92
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
4. Pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System
5. Pengembangan Aplikasi Arsip dan Museum
X
6. Pembangunan Website TV dan Radio Parlemen
X
7. Pembangunan aplikasi e-Paper
X
8. Pengembangan website Perpustakaan diintegrasikan dengan SLIMS
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
9. Pembangunan website Biro KSAP
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
10. Integrasi Aplikasi Arsip dan Museum dengan PPID
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
11. Pembangunan aplikasi e-Repository Institusi
Target akan dilaksanakan pada tahun 2019
Penyerahan Aplikasi X
Penyusunan SK penggunaan aplikasi untuk unit kerja lain yang terkait
SK Sekjen X
4. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
Meng-alihmediakan dokumen legislasi kedalam bentuk digital
Arsip Digital
Meng-alihmediakan dokumen anggaran kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan dokumen pengawasan kedalam bentuk digital
X
Meng-alihmediakan personal files kedalam bentuk digital
X
Memasukkan dokumen yang telah berbentuk digital ke dalam aplikasi
X
Menambah jenis konten arsip, antara lain: foto, video, audio
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
Launching aplikasi Arsip dan Museum (ARMUS) untuk publik
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
1. Perbaikan berkelanjutan
Menyusun rencana kebutuhan pegawai
Rencana Kebutuhan Pegawai
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
93
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN
Laporan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Pegawai
X
Monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Perecanaan Kebutuhan Pegawai ASN
X
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Melaksanakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan Berbasis Kompetensi
X
Monitoring dan evaluasi system rekrutmen dan seleksi
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi
X
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
Mengganti Persetjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PER-SEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi
Peraturan Setjen DPR RI tentang Sistem Promosi
Melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi
Laporan Pelaksanaan Sistem Promosi Secara Terbuka Berbasis Kompetensi
X
Monitoring dan evaluasi system promosi
Laporan monitoring dan evaluasi system promosi
X
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan assessment center
Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Assessment Center
X
Melaksanakan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Assessment Center
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Assessment Center
X
5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
Mengukur gap competency pegawai ASN
Laporan Hasil Pengukuran Gap Competency pegawai ASN
X
Menerapkan hasil rekomendasi tindaklanjut atas hasil pengukuran gap competency
Laporan Tindaklanjut Pengukuran Gap Competency
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
94
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Mengevaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi
Laporan Evaluasi X
Merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
Melaksanakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi
X
7. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN
Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN
X
8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat
X
Menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Keputusan Setjen tentang Pengendalian Kualitas Diklat
X
9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Laporan Pelaksanaan Sistem Diklat
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat
X
10. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
Melaksanakan penilaian kinerja pegawai
Laporan Pelaksanaan Kinerja Pegawai
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
X
11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Mengganti Persertjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi PNS
Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Laporan Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reward and punishment
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja
X
12. Pembangunan Melaksanakan system informasi Laporan Pelaksanaan Sistem X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
95
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
/pengembangan sistem informasi pegawai ASN
pegawai ASN Informasi pegawai ASN
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pegawai ASN
X
13. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Laporan Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor
Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Laporan Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
Peraturan Setjen DPR RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenpan
X
Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
Peraturan Setjen DPR RI tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor
X
14. Penataan Jabatan
Pelaksanaan Analisis Jabatan Laporan Pelaksanaan Analisis jabatan
X
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Laporan Evaluasi Jabatan X
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Laporan Pelaksanaan Analisa beban Kerja
X
15. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Penyusunan NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
X
Penyusunan Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
X
Penetapan Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Penyusunan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI
Membentuk tim inter unit kerja X
Identifikasi kebutuhan peraturan X
Menyusun program prioritas pembentukan peraturan
Keputusan Sekjen tentang Penetapan prolegset untuk 5 tahun dan prioritas tahunan
X
Menyusun program pembentukan peraturan jangka panjang
X
Penyebarluasan program X
Evaluasi program X
2. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan
Membentuk tim inter unit kerja Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
Menyusun konsep Pedoman Evaluasi
Keputusan Sekjen tentang Pedoman Evaluasi
Uji konsep Pedoman
Penyebarluasan PEDOMAN X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
96
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
Sekretariat Jenderal DPRI
EVALUASI
3. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Setjen DPR RI yang ada
Melanjutkan Identifikasi peraturan sekjen yang mengatur/ kebijakan di masing-masing unit kerja
Hasil Inventarisasi
Melakukan maping
Mengevaluasi peraturan Sekjen yang sudah ada
X
4. Penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
Pembentukan tim inter unit Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim
X
Pembuatan aplikasi database
Database peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan
X
Entry data X
Sosialisasi X
Evaluasi
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi
Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap
Review SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
Penyusunan Regulas Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
SK Sekjen tentang penetapan SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat
X
Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap
Layanan satu atap
Aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR
Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat
Target akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019
6. Penguatan kualitas Pelayanan Publik.
Evaluasi standar pelayanan
Hasil evaluasi layanan yg ada di tiap unit:
1. Penyediaan Risalah
2. Penyediaan Bahan Rapat
3. Konsep Daftar Pertanyaan Rapat
4. Penyusunan naskah pidato
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
97
URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 2017 KETERANGAN
5. Pendampingan Delegasi
6. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri
7. Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial.
8. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin Parlementaria
9. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
10. Konsep naskah akademik & draft RUU
11. Pemantauan pelaksanaan UU
12. Konsep keterangan tertulis DPR
13. Analisis surat pengaduan masyarakat
14. Penelitian atau pengkajian
15. Pengelolaan jaringan internet
16. Pengelolaan website DPR RI
17. Layanan perpustakaan
18. Layanan kearsipan
19. Analisis audit BPK
20. Analisis APBN
21. Layanan administrasi keuangan
22. Layanan kesehatan
23. Sistem pengamanan
Survey kepuasan layanan informasi publik
Hasil Survey X
Penyusunan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan X
7. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi
a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi
b. Sistem penyiaran digital TV Radio Parlemen
c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancar luasan siaran melalui satelit.
d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial
e. Terbentuknya publishing house dan pengelola e-
X
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016
98