1831
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP
TINGKAT KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
(Studi Empiris Pada Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah)
KHAIRUL SHALEH
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatam
Abstract
This Studi aimed provide empirical evidance abaout the effect of education expenditure
budget of local government, quality teachers to the graduation rate of primary and secondary
education. There are nine Hipotheses in this research. First, education spending has positive
influence on primary school graduation level. Second, Education spending has positive
influence on Junior high school graduation level. Third, Education spending has positive
influence on senior high school graduation level.
The hypotesis test is using secondary data that directly gained from Education
Departement of Municipal/Regency, BPS and From Financial Departement of Indonesia
Republic. Performed using regression analysis. Using Control variables are uncertified
teachers. This study uses 35 sample district/cities in the province of central java. Using three
level of school namely primary education, junior high schools and senior high school
Regresion result show no effec of the education expenditure budget on graduation level
of primary school and junior high schools, but senior high school have influence of the
education expenditure budget on graduation level. Implementation of the certification program
shows that certified teachers who teach in elementary school education unit has no effect on
elementary school, junior high school and senior high school on student graduation level
Keyword : Education Expenditure Budget, School Graduation Level.
PENDAHULUAN
Penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan rumah
tangganya sendiri demi kesejahteraan masyarakat dalam wilayah otonomi diikuti oleh beberapa
kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi, yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, lapangan
pekerjaan, dan perumahan. kelima kebutuhan ini merupakan satu kesatuan yang saling
tergantung satu sama lain. Pendidikan merupakan bagian urusan wajib sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Salah satu implikasi penerapan desentralisasi terjadi pada sektor pendidikan
merupakan salah satu sektor yang termasuk pelayanan dasar yang akan mengalami perubahan
secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari
segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya.
1832
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Secara konseptual terdapat dua jenis disentralisasi pendidikan, yaitu : pertama, desentralisasi
kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Propinsi dan Distrik), dan kedua, desentralisasi
pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.
Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan
desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, Sedangkan konsep
desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar
pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan bervariasi. jika yang menjadi tujuan
adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah
daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan
yang dilakukan adalah pada pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal
atau kepada dewan sekolah. Sisi lain jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah
peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar
tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar
mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu
faktor yang paling menentukan.
Dalam kenyataanya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara
merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar
merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. desentralisasi
pendidikan akan meliputi suatu proses pembagian wewenang yang lebih luas dibidang
kebijakan pendidikan dan apek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan
pada saat bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.
Namun walaupun pemberian wewenang yang begitu luas kepada daerah dalam hal
melakukan perencanaan pendidikan tanpa diikuti oleh kemampuan anggaran yang memadai
akan sulit untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam suatu daerah tertentu maupun secara
nasional. Walaupun bukan suatu jaminan besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan akan
diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan hal ini mungkin disebabkan oleh manajemen
pendidikan yang tidak begitu baik dan penggunaan anggaran yang tidak relevan dengan
peningkatan pendidikan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Samarrai (2007) bahwa pendidikan memiliki
hubungan dengan status kesehatan yang lebih tinggi. jika pemerintah ingin meningkatkan status
kesehatan, maka pemerintah sebaiknya menaikkan kualitas pendidikan masyarakat malalui
peningkatan alokasi anggaran pendidikan sehinggga seluruh lapisan masyarakat mamiliki
kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan.
Meningkatnya anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD Merupakan wujud
perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan
berbangsa yang dituangkan dalam undang-undang minimal 20% dari APBD dan APBN.
Meskipun masih banyak daerah belum mampu untuk mengalokasikan belanja daerah sesuai
dengan yang diamanatkan undang-undang namun nampak kecedrungan peningkatan belanja
pendidikan secara nasional pada tahun 2007 sebesar 17.2 persen dari seluruh belanja nasional
(Del Granado et al 2007)
Menurut Isjoni (2006) ada tujuh aspek yang dijadikan pertimbangan dalam pembangunan
pendidikan, yakni (1) Pengadaan Guru, (2) Pengadaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana
1833
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
pendidikan, (3) Pengembangan Kurikulum, (4) Peningkatan kualitas pendidikan, (5)
Peningkatan professionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi, (6) Peningkatan
kesejahteraan guru, dan (7) Pemberdayaan masyarakat.
Saat ini belum banyak penelitian empiris dilakukan di Indonesia khususnya di Propinsi
Jawa Tengah terkait dengan pengaruh alokasi anggaran belanja bidang pendidikan, kualitas
pendidik terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar, sehingga penelitian ini menarik untuk
dilakukan untuk menguji pengaruh alokasi anggaran belanja bidang pendidikan sebagai
indikator mutu kinerja pemerintah bidang pendidikan.
Rumusan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis
pengaruh anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap tingkat kelulusan siswa
pendidikan dasar pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
1 Apakah alokasi anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif
terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar ?
Manfaat Penelitian
Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini :
1. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu bahan perbaikan kebijakan terkait dengan
alokasi anggaran bidang pendidikan;
2. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan meningkatkan kinerja dan belanja
dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut
3. Bagi dunia akademik untuk menambah referensi penelitian empiris mengenai
alokasi anggaran belanja bidang pendidikan terhadap outcome bidang pendidikan di
Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah.
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dalam satu
organisasi, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan biaya/pengeluaran dan pihak lain
menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk
periode tertentu yang umumnya satu tahun (Halim 2008)
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang berubah
menjadi Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam (Bastian 2002), definisi
anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu
tertentu.
Definisi lain mengatakan bahwa anggaran merupakan penghubung antara perencanaan
dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan
berbagai perencanaan dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan komitmen untuk
mengimplementasikan berbagai perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang secara
jelas memuat apa yang harus dikerjakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan selama satu
tahun (Jones dan Pendlebury 2000).
1834
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan
diamandemen menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur
Menurut (Mahsun 2006) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan
visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi.
(Madiasmo 2002) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang
bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
financial dan nonfinancial
Pengukuran kinerja pada sektor publik dilaksanakan untuk memenuhi tiga maksud
(Mardiasmo 2002) :
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki
kinerja pemerintah
2. Pengukuran sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan
pembuatan keputusan
Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Berdasarkan undang-undang dasar 1945 maka pemerintah wajib menyelenggarakan
pendidikan bermutu bagi warga negara untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlu perencanaan strategik dalam pembangunan pendidikan dilakukan, dimana harus
dimulai. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi perhatian yaitu (Isjoni 2006) :
1. Alokasi dana. pembangunan pendidikan dengan peningkatan mutu pendididkan
akan membutuhkan dana untuk melaksanakannya. Alokasi dana yang memadai
dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas guru, membangun
sarana dan prasarana pendidikan dan instrumen-instrumen lain yang menunjang
mutu pendidikan;
2. Tersedianya Sumber daya manusia. guru adalah orang pertama dan utama dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang berkualitas akan mentransformasikan
pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya;
3. Sarana dan Prasarana. tersedianya sarana penunjang dalam proses belajar mengajar
akan banyak mempengaruhi mutu pendidikan. Pembangunan ruang belajar yang
layak akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. pengadaan perpustakaan
yang memadai akan menunjang proses peningkatan mutu pendidikan. laboratorium
akan yang handal akan memberikan akses untuk ilmu pengetahuan;
Managerial dalam konteks ini dapat pula diidentikan dengan manajemen pendidikan
dana manajemen sekolah. Kepala sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan sekolah
memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi sekolah yang sehat dan didukung seluruh
komponen yang terlibat dalam sekolah.
1835
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 yang dimaksud dengan
Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang dimaksud
adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang
dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal
berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah
(Dimyati & Mudjiono 2002) menyebutkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh
factor internal dan eksternal.
Faktor Internal terdiri :
1. Sikap Belajar
2. Motivasi belajar
3. mengolah bahan belajar
4. penyimpan hasil perolehan hasil belajar
5. menggali hasil belajar yang tersimpan
6. kemampuan berprestasi
7. rasa percaya diri
8. intelgensi
9. kebiasaan belajar
10. cita-cita
Faktor Eksternal yang terdiri dari :
1. Guru
2. Prasarana dan sarana
3. Kebijakan Penilainan
4. Lingkungan sosial di sekolah
5. kurikulum
Penelitian (Cebula 1977) yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa
terjadi migrasi ke area metropolitan lebih tinggi menuju area metropolitan dengan rata-rata
pertumbuhan belanja pendidikan yang lebih tinggi. Migrasi terjadi disebabkan para orang tua
berasumsi bahwa anak mereka akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik apabila
bersekolah didaerah dengan belanja pendidikan yang lebih besar dibandingkan didaerah lain.
1836
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
(Ablo dan Reinikka 1998), dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan
anggaran berdampak pada pertumbuhan pendidikan. terjadi peningkatan pendaftaran/
penerimaan siswa sekolah dasar di Uganda hingga 60 % dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
disebabkan orang tua murid memiliki keinginan yang tinggi memasukkan anaknya bersekolah
setelah melihat adanya peningkatan anggaran pendidikan.
(Hanushek dan Kimko 2000) melakukan penelitian mengenai dampak sumberdaya
(Resources) pada educational outcomes untuk sekolah tingkat pertama (primary) dan tingkat
kedua (secondary) serta memperoleh hasil Current Education Spend Per Pupil (SPPP)
berhubungan negative pada level signifikansi 1 % terhadap IEA dan IAEP mathematics and
science test, juga untuk total expenditure on education as a proportion of GDP berhubungan
negative terhadap IEA dan IAEP mathematics and science test pada level signifikansi 5 %.
(Penelitian Lee dan Barro 1997) menghasilkan kesimpulan yang sama ketika meneliti
hubungan Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dengan nilai ujian siswa sekolah tingkat
pertama (primary) dan tingkat dua (secondary) dengan level signifikansi 10%. Juga ketika
Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dihubungkan dengan primary school drop-out
rates disimpulkan memperoleh koefisien negative pada level signifikasi 5%. Namun berbeda
ketika Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dihubungkan dengan Primary School
Repetition Rates, yang terdukung hubungannya pada level signifikansi 1 %.
Hasil penelitian empiris yang dilakukan (Yuliana, 2009) di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara anggaran belanja
pendidikan dan tingkat kelulusan Sekolah Dasar namun terdapat hubungan antara anggaran
belanja pendidikan dan tingkat kelulusan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan
koefisien korelasi sebesar 0,9493 atau 94,93%. Kemudian pada variabel-variabel tersebut
dikembangkan lebih lanjut dengan menguji hubungan kausal antar variabel melalui analisis
regresi. Hasilnya menunjukkan anggaran belanja pendidikan berpengaruh terhadap tingkat
kelulusan SLTP.
Penelitian yang dilakukan oleh (Kniveton 2004) terhadap 348 siswa di amerika serikat
tentang pengaruh peran orang tua dan guru terhadap prestasi dan pemilihan karir siswa. hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh terbesar dalam pemilihan karir adalah
dipengaruhi oleh pemahaman dan pendapat orang tua yang ditanamkan kepada anak-anak
mereka, diikuti guru namun ternyata motivasi mempunyai pengaruh yang paling besar.
Penelitian yang dilakukan oleh (Redding, Langdon, Meyer dan Sheley 2004) terhadap
siswa sekolah dasar di Inggris menunjukkan bahwa efek kumulatif kualitas interaksi siswa yang
lebih intensif (tinggi) dan sering antara para guru dan orang tua menaruh kepercayaan yang
lebih besar kepada pihak guru (sekolah), modal sosial ditingkatkan untuk anak-anak, dan peran
masyarakat sekolah yang lebih tinggi ternyata mendukung tercapainya sukses belajar (prestasi)
anak.
Hipotesis
Berangkat dari hasil kajian literatur dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka
hipotesis yang diberikutnya yang disusun untuk level sekolah dasar adalah
H1a :Anggaran Belanja Pendidikan Berpengaruh dengan Tingkat Kelulusan
Sekolah Dasar
1837
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Setelah menguji pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap tingkat kelulusan
sekolah dasar, kemudian dilanjutkan pengembangan hipotesis selanjutnya untuk sekolah
lanjutan tingkat pertama (SLTP) yaitu :
H2a : Anggaran Belanja Pendidikan Berpengaruh Positif dengan Tingkat
Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Model Penelitian
Berikut ini akan digambarkan model yang digunakan dalam penelitian:
METODA PENELITIAN
Sample dan Data Penelitian
Penelitian ini merupakan studi empiris bertujuan untuk menguji hubungan anggaran
belanja pemerintah bidang pendidikan, kualitas guru terhadap tingkat kelulusan pendidikan
dasar diukur dengan tingkat kelulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah tingkat
pertama (SLTP)
Populasi dari penelitian ini adalah 33 pemerintah daerah yang berada di propinsi jawa
tengah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten
dan kota di propinsi jawa tengah. Pemilihan sampel akan digunakan metoda purposive
sampling method yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sampel yang
dipilih memiliki kriteria yakni tersedianya data untuk menganalisis variabel yang ada dalam
penelitian ini.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data anggaran belanja
dinas pendidikan kota/kab di Propinsi Jawa Tengah yang telah direalisasi tahun 2004 sampai
dengan 2009 dan data yang dipublikasi oleh BPS mengenai persentase tingkat kelulusan SD
dan SLTP tahun 2004 sampai dengan 2009.
Anggaran Belanja Pendidikan (ABP) dalam penelitian ini diartikan sebagai realisasi
anggaran belanja dinas pendidikan kab/kota se-propinsi jawa tengah Kinerja merupakan
prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang dalam mencapai target yang telah
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tingkat kelulusan di kabupaten/kota sebagai tolok ukur
prestasi. Tingkat kelulusan merupakan salah satu indikator mutu pendidikan yang
dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Segmen Tingkat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tingkat kelulusan pendidikan dasar yaitu pendidikan sekolah dasar dan
sekolah Lanjutan tingkat pertama.
1.1. Model Penelitian
model regresi sederhana ditunjukkan sebagai berikut:
TKSD = α + β1.APB + e SD ...................................Persamaan (1)
dimana :
TKSD = Tingkat Kelulusan Sekolah Dasar
Tingkat Kelulusan
Pendidikan Dasar
Anggaran Belanja
Pendidikan
1838
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
ABP = Anggaran Belanja Pendidikan
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
e = Error term
TKSLTP = α + β1.ABP + e SLTP ..............................Persamaan (2)
dimana :
TKSLTP = Tingkat Kelulusan Sekolah Lanjuan Tingkat Pertama
ABP = Anggaran Belanja Pendidikan
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
e = Error term
PEMBAHASAN
Pengujian Deskriptip
Tabel 1
Statistik Deskriptif
N
Minimu
m Maximum Sum Mean
Std.
Deviation Variance
ANGGAR
AN 105
68220.5
3
518043.0
0
27571223.2
6
262583.078
7 92283.62453
8516267356.8
54
KLULUSS
D 105 2261 182604 1771502 16871.44 18030.491
325098595.08
5
KLULUSS
LTP 105 2395 22527 1028419 9794.47 4658.598 21702530.732
Valid N
(listwise) 105
( Sumber : Hasil Olah Data)
Keterangan :
1. Anggaran : Anggaran belanja pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah kota/kabupaten melalui dinas pendidikan se- propinsi jawa tengah tahun
anggaran 2006 sampai 2008 ( Data dinyatakan dalam jutaan rupiah)
2. KLULUSSD : Tingkat kelulusan sekolah dasar baik sekolah negeri maupun
swasta yang terdaftar di kabupaten/kota se-propinsi jawa tengah mulai tahun
ajaran 2005/2006 sampai 2007/2008.
1839
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
3. KLULUSLTP : Tingkat kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik
sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di kabupaten/kota se-propinsi
jawa tengah mulai tahun ajaran 2005/2006 sampai 2007/2008.
Pada tabel statistik deskriptip menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis
sebanyak 105 data yang berasal dari 35 kabupaten di propinsi jawa tengah selama tiga tahun
pengamatan (2006 – 2008). Rata-rata (mean) variabel anggaran sebesar Rp. 262.583.078.700,-
Tingkat kelulusan sekolah dasar (LULUSSD) 16.871 siswa (i) dan Kelulusan sekolah lanjutan
tingkat pertama (LULUSSLTP) 9.794 siswa (i) dengan deviasi standar masing-masing variabel
sebesar Rp. 92.283.62453; 159.003; 147,294; 18.030,491; 4.658,598. Nilai maksimum
anggaran Rp. 518.043.000.000, Tingkat kelulusan sekolah dasar (LULUSSD) 182.604 siswa
(i) dan Kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (LULUSSLTP) 22.527 siswa (i). Nilai
minimum masing-masing variabel anggaran Rp. 68.220.530.000 . Tingkat kelulusan sekolah
dasar (LULUSSD) 2.261 siswa (i) dan Kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama
(LULUSSLTP) 2.395 siswa (i).
Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of fit Test)
Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara
variabel dependen dengan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien
determinasi (adjusted R-square). Dengan menggunakan persamaan yang telah ditransformasi
hasil uji menunjukkan koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0.50 yang berarti
bahwa 50% variasi Ln kelulusan sekolah dasar yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel
independen Ln anggran. sedangkan sisanya (100%-50%=50%) dijelaskan oleh sebab-sebab
diluar model.
Tabel 2
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .714a .510 .500 .44395
a. Predictors: (Constant), LnANGGARAN@.
Sementara hasil yang telah diperoleh untuk persamaan regresi sekolah lanjutan tingkat
pertama, menunjukkan bahwa nilai (adjusted R-square) sebasar 0.506 , yang berarti bahwa
50% dari variasi kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dapat dijelaskan oleh anggaran
belanja pendidikan, sementara sisanya 50 % (100 % - 50 %) dapat dijelaskan oleh variabel lain
diluar model.
1840
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel 3
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .718a .515 .506 3275.634
a. Predictors: (Constant), : ANGGARAN
b. Dependen Variable : KELULUSAN SLTP
Pengujian Hipotesis
Pengujian Partial
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen. untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel
independen dalam persamaan regresi digunakan uji t . Hasil pengujian secara parsial disajikan
dalam tabel berikut :
Tabel 4
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -4.701 1.276 -3.685 .000
LnANGGARANPEN
D@ 1.308 .153 .816 8.526 .000
a. Dependent Variable:
LnLULUSSD@
Setelah dilakukan transformasi persamaan regresi dari kedua variabel independen yang
dimasukkan dalam model regresi variabel untuk anggaran (LNANGGARANPEND@)
signifikan pada 0.05 hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikan 0.000.
1841
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel 5
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficient
s
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -221.945 1024.549 -.217 .829
ANGGARA
N .042 .005 .837 8.847 .000
a. Dependent Variable: KLULUSSLTP
Sementara hasil uji partial (uji t) menunjukkan dari kedua variabel yang dimasukkan
dalam persamaan regresi yaitu anggaran probabilitas signifikan pada 0.000 dimana variabel
memiliki probabilitas signifikansi di bawah 0.05 yang berarti bahwa variabel independen
mempengaruhi variabel dependen atau dengan kata lain bahwa variabel anggaran
mempengaruhi tingkat kelulusan siswa sekolah lanjutan tingkat pertama.
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan model regresi data panel untuk
menganalisis pengaruh anggaran belanja pendidikan terhadap tingkat kelulusan pendidikan
dasar pada periode tahun 2006 – 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil uji untuk hipotesis pertama (H1a) menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan
kab/kota se-propinsi jawa tengah berpengaruh positif terhadap tingkat kelulusan siswa (i)
sekolah dasar.
2. Hasil pengujian hipotesis keempat (H2a) menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan
berpengaruh positif terhadap tingkat kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama di kab/kota
se-propinsi jawa tengah.
Keterbatasan :
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan
pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan studi yaitu data anggaran yang
digunakan untuk tiga periode pengamatan tidak dapat memisahkan alokasi anggaran sekolah
dasar dan alokasi anggaran untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. variabel predictor yang
digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas yaitu variabel anggaran belanja
pendidikan, sementara masih ada beberapa variabel prediktor yang dapat digunakan untuk
memprediksi tingkat kelulusan pendidikan dasar. Keterbatasan lain yang terdapat dalam
penelitian ini terkait dengan sempel yang masih terkonsentrasi di propinsi dijawa tengah
sehingga ekternalitas validitas masih rendah, sementara kebijakan alokasi anggaran pendidikan
masing-masing daerah merupakan kebijakan nasional.
1842
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
IMPLIKASI
Berdasarkan penelitian ini, akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan
daerah sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan
pengalokasian anggaran pendidikan di daerah sekaligus memonitor penggunaan yang tidak
sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran, mengakibatkan dampak tidak sesuai dengan
yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas siswa (i) pendidikan dasar.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta
Chval, Sandra Abell. Enrique Pareja et. al (2008). Sciences and Mathematics teachers
experiences, needsm and expectations regarding professional development
Cebula, Richard J. 1977, ”An Analysis of Migration Patterns and Local Government Policy
toward Public Education in the United States”, Public Choice, Winter, 113-121.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. PT
Salemba Empat. Jakarta.
Jones, Rowan, and Maurice Pendlebury, (2000), Public Sector Accounting, Fifth Edition,
Pearson Education Ltd. England.
Kniveton, B. H. (2004) The Influences and Motivation on which students base their choice of
career. Research in education, Volume 72, November 2004, 47-59
Kenneth A. Frank , Gary Sykes, et al (2008) Does NBPTS certification affect the number of
colleagues a teacher helps with instructional matters. Educational Evaluation and
Policy Analisis. Journal American Educational Research Association. Vol 30 Number
1
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta
Mahsun, Mohamad., Firma Setyowati, Heribertus A. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi
Kedua, BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat)
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.
Tentang Guru dan Dosen
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
1843
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Schacter (1999). Teacher performance –based accountability: why. what, and how, Jurnal
dalam artikel Mikken Family foundation, dari http://www.mff.org/pubs/performance
assessment.pdf
Sakaran,Uma. Research Menthods For Bussiness. 4 Ed. Edisi Terjemahan. Salemba Empat.
Jakarta
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Ketiga. Alfabeta.
Bandung
Sugiyono. (2005). Statistika untuk Penelitian. Edisi Kelima. Alfabeta. Bandung
The effects of comprehensive parent engagement on student learning outcomes. Harvard family
project research. www.gse. Harvard.edu
Yuliana. Sari Elsa. (2009) Hubungan Anggaran Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah dan
Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta