Download - PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN …
1
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN PROPINSI DKI JAKARTA (STUDI: TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
BANTARGEBANG)
Gita Ayu Brahmanti dan Mohammad Riduansyah
Program Sarjana Ekstensi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Email : [email protected]
Abstrak
Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST Bantargebang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.
Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Pengelolaan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
Abstract
Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta’s residents. This study’s purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study’s approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility.
Keyword: Management, Waste Management, Integrated Waste Management Facility, Bantargebang
Pendahuluan
Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi
pemerintahan di daerah, baik di kabupaten maupun kota, dapat mengelola dan
menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat
daerahnya. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan
masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan
berbagai layanan. Salah satu layanan yang cukup mendapat perhatian adalah layanan dalam
pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
2
Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa
sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau
semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai
yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berbagai macam bentuk
atau wujud sampah jika tidak di kelola dengan baik akan menyebabkan dampak negatif pada
lingkungan dan kehidupan masyarakat. Sampah-sampah padat yang bertumpuk tidak akan
terurai dalam waktu cepat dan ini berdampak pada pencemaran tanah. Tidak hanya
pencemaran tanah, namun berdampak juga untuk kesehatan, lingkungan dan sosial-ekonomi
daerahnya. Sampah-sampah yang tidak di kelola dengan baik dan lokasinya pun tidak jelas
atau tidak ada merupakan tempat yang cocok bagi binatang seperti lalat dan anjing yang
dapat menularkan penyakit. Potensi terkena penyakit seperti diare, penyakit kulit dan
semacamnya sangatlah kuat.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 mengenai
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan
yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai Tempat Pengelolaan
Sampah Terpadu (selanjutnya disingkat TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan
akhir.
Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah
TPST Bantargebang yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta.Dalam menyelenggarakan
pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota
Bekasi untuk pembelian lahan di Bantargebang sebagai Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu. Tempat pengolahan sampah ini sengaja dipilih di luar DKI Jakarta dikarenakan
lokasi di DKI Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun TPST sebesar
Bantargebang (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2016).
Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan
teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-
masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak
digunakan lagi oleh masyarakat yang mengakibatkan timbulnya sampah
(www.kompasiana.com). Sebagaimana diketahui jumlah penduduk DKI Jakarta terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dikarenakan pertumbuhan alami maupun
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
3
karena faktor imigrasi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari Hasil Sensus Penduduk
2010, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar 9,97 juta jiwa. Tahun 2014
penduduk DKI Jakarta meningkat menjadi 10,08 juta (meningkat hampir 105 ribu jiwa
setahun) atau dapat dikatakan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta setiap jamnya
bertambah 12 orang (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta). Padatnya penduduk DKI
Jakarta menyebabkan meningkatnya juga volume sampah di DKI Jakarta setiap
tahunnya.Berdasarkan hasil kajian WJEMP DKI 3-11 tahun 2005 komposisi sampah rata-rata
Jakarta terdiri dari 55.37% sampah organik dan 44.63% sampah nonorganik (Dinas
Kebersihan DKI Jakarta).
Gambar 1
Data Statistik Volume Sampah DKI Jakarta
Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta
Volume sampah di DKI Jakarta sangat tinggi, mengingat DKI Jakarta merupakan
ibukota dari Negara Indonesia.Daerah Khusus Istimewa Jakarta menghasilkan 7.000 ton
sampah per harinya dan jumlah ini bertambah setiap tahunnya. Volume sampah di Jakarta ini
merupakan salah satu yang terbesar dari kota-kota besar Eropa yang hanya menghasilkan
1.500-2.000 ton sampah per harinya (http://www.beritasatu.com). Bertambahnya volume
sampah tersebut juga tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Sistem
pengelolaan sampah yang dianut oleh Pemerintah DKI juga masih menggunakan sistem lama
yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Ujung dari sistem ini melalui
pembuangan ke TPST atau tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi.
Dalam pengelolaan sampah ini, DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta yaitu
PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dalam
mengolah sampah-sampah yang di TPST Bantargebang. Namun dalam berlangsungnya
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
4
kerjasama tersebut banyak ditemukan masalah-masalah dan pada akhirnya tahun 2016
pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan kontraknya dengan PT Godang Tua Jaya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama beralasan bahwa perusahaan tersebut tidak
dapat diandalkan lagi dalam pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Pada akhirnya,
pemerintah DKI Jakarta mengambil alih semua yang di kerjakan PT Godang Tua Jaya dan
memutus kontrak kerjasama mereka. (www.print-kompas.com)
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah bukan hanya sebatas konflik antara
pemerintah DKI Jakarta dengan pihak pengelola terdahulu dan protes dari warga serta LSM
saja, namun juga dalam penanganannya sendiri pemerintah masih mengalami kesulitan. Hal
ini disebabkan manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan
baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum dapat ditekan sehingga sampah
berserakan di ruang-ruang publik. Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI
Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia
801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai.Sebelumnya, 67 persen
pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak
kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan. Sejak itu, pengangkutan
sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding
dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain.
(www.megapolitan.kompas.com)
Pada intinya, persoalan dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta ini adalah
penanganan sampah yang terlalu bergantung pada keberadaan TPST Bantargebang. Apabila
fasilitas ini gagal untuk beroperasi, dapat dipastikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta gagal
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selama ini sistem yang dilakukan oleh pemerintah
yaitu dengan open dumping. Sistem inilah yang dinilai tidak efektif dan efisien karena
daripada memakai sistem open dumping, lebih baik menggunakan sanitary landfill yaitu
salah satu teknologi pengelolaan sampah dengan kemampuan mengontrol limbah cair dan
limbah gas. (Rahman, 2015: 7). Pengadaan swakelola sampah yang dilakukan oleh
pemerintah DKI Jakarta juga dinilai tidak terlalu efektif karena masih banyak masalah yang
belum terselesaikan.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis jabarkan, rumusan
masalah yang diteliti adalah “Bagaimana pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengelohan Sampah Terpadu Bantargebang?”
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
5
Tinjauan Teoritis
1. Manajemen
Manajemen secara pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Follet,
1997 (dalam Sule dan Saefullah, 2005:5) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui
orang lain. Segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.
Tujuan tersebut sangat beragam, tergantung dari jenis sebuah organisasi (Sule & Saefullah,
2005:5). Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2009:22), manajemen merupakan
pengkordinasian dan pengawasan aktivitas kinerja semua pekerja sehingga pekerjaannya
selesai secara efisien dan efektif. Proses tersebut harus dengan cara bersama atau melalui
orang lain. Oleh karena penyelesaian suatu pekerjaan bukanlah hal yang mudah, maka
dibutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari planning,
organizing, leading dan controlling (Robbins dan Coulter, 2009:24). Sedangkan, menurut
Syafiie, tahapan dari fungsi manajemen ada ada enam yaitu planning, actuating, controlling,
coordinating, leading dan motivation (2006:74-90).
Planning atau biasanya disebut dengan perencanaan adalah pendefinisian tentang
tujuan dari organisasi yang terdiri dari rencana-rencana untuk mendapatkan suatu pencapaian.
Di dalam perencanaan seorang manajer membuat tujuan organisasi, menyusun strategi untuk
mencapai sasaran, dan membangun rencana tersebut untuk menyatukan dan
menyeimbangkan pekerjaan (Robbins, 2009:24). Menurut Hitt, Black dan Porter (2012: 113)
perencanaan mempunyai tiga tipe yaitu strategic plans, tactical plans, dan operational plans
Adapun pengertian pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan
orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa
sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh
dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1996:
82). Pengorganisasian juga dijelaskan Kinicki dan Williams (2008:13) bahwa
pengorganisasian adalah defined as arranging tasks, people and other resources to
accomplish work (Menjelaskan tentang menyusun tugas-tugas, pekerja dan sumber daya
lainnya untuk mencapai tujuan organisasi).
Kepimpinan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting agar pekerjaan dapat
terlaksana dengan lancer. Dalam kaitan ini Daft (2010: 377) menjelaskan bahwa terdapat tiga
dasar leadership skill yaitu mendiagnosa masalah atau menambah pemahaman pada situasi
yang manajer berusaha untuk mempengaruhi, mengadaptasi perilaku individu dan sumber
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
6
daya untuk memenuhi standar dari suatu situasi, serta berkomunikasi dengan cara yang baik
sehingga individu yang lain dapat memahaminya. Selain itu menurut Hitt, Black, dan Porter
(2012: 205) leading adalah sebuah proses mempengaruhi pekerja untuk mencapai tujuan
organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan.
Sementara controlling yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh
rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa
berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam
lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Sule dan Saefullah, 2005: 8). Schermerhorn dan
Bachrach (2015:175) membagi pengawasan menjadi beberapa tipe yaitu feedforward
controls, concurrent controls, dan feedback control.
2. Manajemen Perkotaan
Nurmandi (2005: 125) menjelaskan mengenai manajemen perkotaan (urban
management) yaitu suatu pendekatan kontemporer untuk menganalisis permasalahan
perkotaan. Namun terdapat pandangan berbeda mengenai manajemen perkotaan. Menurut
Pontoh dan Kustiwan (2009: 293), manajemen perkotaan adalah aktivitas yang lebih
menyangkut aspek operasi layanan publik dengan berbagai jenis intervensi pemerintah yang
akan mempengaruhi kondisi perkotaan secara luas. Selain itu Davey (1993) dalam Nurmandi
(2006: 18) berpendapat bahwa the policies, plans, programs, and practices and seek to
ensure that population growth are matched by access to basic infrastructure, shelter, and
employment. While such access will depend as much, if not more, on private initiatives and
enterprises. These are critically affected by public sector policies and function that only
government can perform.
Berdasarkan Davey tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen perkotaan
dilakukan oleh banyak aktor. Namun yang menjadi sentral dalam manajemen perkotaan
adalah Pemerintah terutama Pemerintahan Kota. Kebijakan, perencanaan, program, dan
praktik dalam pengelolaan suatu daerah bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan
penduduk pada akses-akses fasilitas yaitu infrastruktur dasar, perumahan, dan lapangan kerja.
Akses-akses tersebut lebih bergantung pada keberadaan sektor swasta. Hal ini sangat
terpengaruh pada kebijakan dan fungsi sektor publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
3. Sampah
Hadiwiyoto (1983: 12) mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang
mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
7
pengolahan, atau karena sudah ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak
ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencamaran atau gangguan
kelestarian. Selain itu, Christensen (2011: 3) menjelaskan secara sederhana bahwa sampah
adalah sisa dari produk berlebihan atau bahan yang tidak ada nilai marjinalnya sehingga
pemilik ingin membuangnya.
4. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah di negara-negara berkembang sepertinya tidak terlalu dianggap
penting karena kebanyakan terfokus pada masalah kelaparan, air bersih, kesehatan,
pengangguran dan perang saudara (Chandrappa dan Das, 2012: 5). Terkait pengertian
pengelolaan sampah Hadiwiyoto (1993: 29) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai
perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang
berkaitan dengan lingkungan dalam hubungannya dengan sampah dan diperhatikan beberapa
tahapannya yaitu pengumpulan, pemisahan, pembakaran dan pembuangan sampah
5. Sistem Pengelolaan Sampah
Tchobanoglous (2002: 4) menjelaskan mengenai sistem pengelolaan sampah
berdasarkan elemen-elemen fungsi yaitu (1) waste generation; (2) waste handling and
separation, storage, and processing at the source; (3) collection; (4) transfer and transport;
(5) separation, processing, and transformation of solid waste; (6) disposal.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan menganalisis
pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dengan melakukan observasi dan wawancara
mendalam ke instansi terkait dan juga ke warga sekitar Bantar Gebang terhadap pengelolaan
sampah di daerahnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti akan lebih
memahami penelitian ini karena peneliti menanyakan langsung kepada objek terkait,
sehingga peneliti dapat menganalisi pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.
Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif. Sedangkan tujuaannya adalah untuk
memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo &
Jannah, 2008:38). Dengan demikian, akan memudahkan melakukan analisis terhadap
pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang dilakukan.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
8
Berdasarkan manfaat penelitian ini termasuk penelitian murni karena penelitian
dilakukan dalam kerangka akademis dan tidak mempunyai implikasi langsung terhadap
penyelesaian masalah. Penelitian ini juga tidak terkait dengan pihak manapun, juga tidak
terkait dengan adanya sponsor.
Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini termasuk cross sectional karena penelitian
ini hanya dilakukan waktu tertentu dan tidak akan dilakukan di waktu yang berbeda untuk
diperbandingkan. Adapun metode cross sectional adalah metode yang mengambil subjek dari
segala umur dan karakterisitik lain dalam waktu yang bersamaan untuk memperoleh data
yang lengkap dan juga cepat. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini
menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Hasil Penelitan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang
masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas
pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.
Pembahasan
1) Pengelolaan Sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
Analisis dimulai dari pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi di Tempat
TPST Bantargebang. Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai satu-satunya tempat
pengolahan sampah terpadu yang berada di Bantargebang, Bekasi. Pada awal pengoperasian
pengelolaan sampah TPST Bantargebang menuai protes dari warga sekitar Bantargebang.
Protes tersebut dikarenakan letak dari TPST Bantargebang yang berdekatan dengan
pemukiman warga. Wilayah Bantargebang sendiri dipilih karena minimnya lahan di Jakarta
yang sudah padat penduduknya. Bantargebang yang memiliki lahan cukup luas dianggap
ideal oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai tempat untuk pembuangan sampah akhir.
Untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta sendiri berdasarkan wawancara dengan
Fahmi Hermawan bahwa TPST Bantargebang dikelola dengan dua cara yaitu swakelola dan
bermitra dengan badan usaha lain atau pihak ketiga. Bekerja sama dengan pihak ketiga dipilih
sebagai jalan untuk mendapatkan satu pengelolaan sampah terpadu yang berjalan efektif dan
efisien.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
9
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pengelolaan TPST
Bantargebang berganti-ganti. Pergantian pengelolaan tersebut disebabkan adanya masalah
yang terjadi di TPST Bantargebang. Baru-baru ini permasalahan terjadi masalah dalam
pengelolaan TPST Bantargebang yang dikelola oleh PT Godang Tua Jaya joint operation PT
Navigate Organic Energy Indonesia meskipun sebelumnya antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk menanggulangi
sampah yang ada di TPST Bantargebang. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian
kontrak kerjasama dengan nomor 5028/1.799.21 pada tanggal 5 desember 2008.
Dalam kontrak kerjasama disebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut harus mampu
mereduksi atau mendaur ulang sampah hingga volume sampah TPST Bantargebang mencapai
2000 ton per tahunnya. Namun isi dari perjanjian tersebut tidak dijalankan sehingga timbul
kecurigaan bahwa ada penyelewangan dalam penyelenggaraan dana tipping fee tersebut.
Terkait hal ini pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat peringatan yang sudah
dilakukan hingga pada tahap SP-3 sampai diputuskannya perjanjian kerjasama pengelolaan
sampah TPST Bantargebang dengan kedua perusahaan tersebut. Pemutusan kontrak
kerjasama ini tidak semerta-merta dan didukung bukti yang jelas. Temuan dari Badan
Pemeriksan Keuangan (BPK) DKI Jakarta menjelaskan bahwa terdapat penyimpangan di
dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta di TPST Bantargebang. Berdasarkan hal tersebut
pemerintah DKI Jakarta mengambil keputusan untuk swakelola TPST Bantargebang.
2) Manajemen Pengelolaan sampah TPST Bantargebang oleh PT Godang Tua Jaya
dan PT Navigate Organic Energy Indonesia
Menurut Daft (2010: 160), di dalam konsep planning atau perencanaan, terdapat dua
macam yaitu goal dan plan. Daft menjelaskan bahwa konsep planning menggabungkan
kedua ide tersebut, sehingga menentukan tujuan sebuah organisasi dan menentukan
bagaimana cara mencapainya.
Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dibuat perencanaan agar operasionalisasi
TPST berjalan maksimal. Pada saat pengelolaan di kelola oleh PT Godang Tua Jaya dan PT
Navigate Organic Energy Indonesia, kedua perusahaan tersebut menyusun berbagai macam
perencanaan. Perencaanaan tersebut tertuang dalam pengajuan kebersediaan perusahaan
untuk bekerja sama dengan pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola TPST Bantargebang.
Pada fungsi manajemen ini, pengorganisasian disusun dalam pengelolaan sampah di
TPST Bantargebang. Pengelola TPST Bantargebang dikelola oleh PT Godang Tua Jaya yang
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
10
bekerja sama dengan PT Navigate Organic Energy Indonesia. Kedua perusahaan itu
bergabung untuk menjalankan suatu pengelolaan berjalan maksimal. Dalam penerapannya PT
Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia juga dibantu oleh pihak
pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali. Tugas
tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengendali yang tergabung dari pemprov DKI Jakarta dan
pemkot Bekasi.
Dalam kasus ini, pengorganisasian dari pengelolaan sampah TPST Bantargebang
sesuai dengan elemen proses struktur organisasi yaitu formalization. Struktur organisasi
pengelolaan sampah TPST Bantargebang yang dikelola oleh PT GTJ dan PT NOEI sudah
jelas pengaturannya. Kedua perusahaan tersebut yang mengelola TPST Bantargebang,
sementara pemerintah provinsi DKI Jakarta menunjukkan dan menugaskan Dinas Kebersihan
menjalankan peranannya sebagai pengawas dan pengendali dari TPST Bantargebang.
Namun, integration menjadi elemen penting dan dapat terlihat melalui pembagian tugas
masing-masing yang berintegritas satu dengan yang lain. Pengoperasian TPST Bantargebang
tidak akan berjalan sempurna jika salah satu bagian dari pekerjaan yang tidak dijalankan
dengan baik.
3) Manajemen Swakelola TPST Bantargebang
Pengelolaan secara swakelola yaitu semua tanggung jawab pengelolaan diambil alih
oleh pemerintah dan tidak dibantu oleh pihak swasta. Cara swakelola ini dipilih sebagai
langkah untuk menanggulangi permasalahan di TPST Bantargebang. Seperti yang telah
diketahui bahwa pemutusan kontrak kerjasama PT GTJ dan PT NOEI dengan pemprov DKI
Jakarta dikarenakan adanya kasus wanprestasi. Semenjak pemutusan kontrak, praktis seluruh
aset yang dimiliki oleh PT GTJ dan PT NOEI ditarik oleh kedua perusahaan tersebut
sehingga operasional TPST Bantargebang sempat terganggu.
Planning atau perencanaan yang disusun oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta setelah
swakelola pengelolaan sampah terbagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek dan
jangka panjang. Intermediate Treatment Facility (ITF) merupakan fasilitas pengelolaan
sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebesar-besarnya sebelum masuk
ke dalam Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Fasilitas ITF ini sudah diterapkan di beberapa
negara dan Indonesia menjadi salah satu yang akan menerapkan fasilitas ini untuk
pengurangan jumlah volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
11
Perencanaan untuk mengadakan ITF mempunyai tujuan yang baik. Diketahui bahwa
jumlah volume sampah di Bantargebang sudah memprihatinkan dan perlu adanya inovasi
baru untuk mereduksi sampah-sampah warga DKI Jakarta. Dinas Kebersihan DKI Jakarta
merekomendasikan untuk pembuatan alat ini karena dianggap yang paling efektif. Namun,
WALHI menganggap bahwa perencanaan pengadaan ITF sudah sangat terlambat.
Keterlambatan dalam pembuatan fasilitas ITF ini dipengaruhi oleh masih dikelolanya TPST
Bantargebang oleh pihak ketiga. Banyaknya oknum yang memanfaatkan lemahnya
pengawasan di kala itu juga menjadi hambatan perencanaan pengadaan fasilitas ini.
Selama menunggu pembuatan ITF tersebut, penyusunan rencana jangka pendek Dinas
Kebersihan DKI Jakarta juga meliputi perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang
ada di Bantargebang. Saat penelitian lapangan yang lalu, banyak fasilitas yang belum berjalan
maksimal. Fasilitas tersebut termasuk dengan pengangkutan sampah ke tempat penimbunan
sampahnya. Oleh karena itulah Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga merencanakan
pengelolaan TPST Bantargebang secara teknis dan anggaran.
Pengorganisasian dalam TPST Bantargebang sepenuhnya di kelola oleh pemerintah
provinsi DKI Jakarta, dan menunjuk Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang ditugaskan sebagai
pihak yang mengurus TPST Bantargebang. Badan Pengawasan Lingkungan Hidup (BPLHD)
DKI Jakarta menyampaikan bahwa peleburan organisasi sudah direncanakan sehingga yang
mengawasi jalannya pengelolaan sampah tidak terpisah. Selain itu dalam
pengorganisasiannya Dinas Kebersihan DKI Jakarta merekrut para mantan pekerja PT
Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia untuk membantu operasional
TPST Bantargebang. Namun dalam pengorganisasian pekerja TPST Bantargebang dianggap
kurang adil oleh para pekerja lepasnya. Pengaturan organisasi dari Dinas Kebersihan DKI
Jakarta dalam mengelola para pekerjanya masih dibutuhkan banyak perbaikan. Kesejahteraan
para pekerjanya juga harus diperhatikan agar semangat untuk bekerja juga meningkat. Untuk
tata cara pengorganisasian pengelolaan sampah TPST Bantargebang seperti adanya operator
dari titik penimbangan hingga titik buang, tidak hanya operator saja namun pengawas dari
Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan ada disana.
Pengorganisasian dari swakelola pengelolaan sampah sesuai dengan standar yang ada.
Seperti dalam teori manajemen yang menjelaskan bahwa di dalam organizing terdapat
beberapa elemen yang salah satunya adalah integration (Hitt, 2012: 136). Dalam elemen
tersebut dijelaskan mengenai perlunya kerjasama dan interaksi antar bagian-bagian dari
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
12
organisasi sehingga koordinasi antar pekerjanya terselenggara dengan baik agar mencapai
tujuan dari organisasi tersebut. Integritas tersebut dibutuhkan suatu role, goals, dan values.
Hal tersebut sudah ada di dalam manajemen swakelola ini.
Dalam pelaksanaan pengelolaan sejauh ini yang terlihat hanya perawatan sarana dan
prasarana. Kondisi ini terjadi karena masih dalam masa transisi dari pengelolaan oleh pihak
ketiga menjadi swakelola. Penambahan alat berat juga dilaksanakan sebagai bagian
penunjang jalannya sanitary landfill agar pengelolaan berjalan secara efektif dan efisien.
Untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana sendiri meliputi jalanan-jalanan
yang rusak akibat lalu lalang truk dan alat berat, pembersihan drainase sekitar TPST
Bantargebang, pengefektifan IPAS sehingga air-air lindi tidak mencemari lingkungan warga,
dan juga pengoperasian penimbangan volume truk sampah yang masuk maupun keluar TPST
Bantargebang. Actuating mempunyai cara untuk mencapai suatu pelaksanaan yang efektif.
Cara-cara tersebut meliputi orientasi, perintah dan delegasi wewenang. Dalam kasus ini,
manajemen swakelola sampah masih belum terlihat dan memenuhi persyaratan tersebut.
Namun, beberapa pekerjaan sudah memenuhi kriteria seperti adanya perekrutan mantan
pekerja PT GTJ dan PT NOEI untuk jadikan pekerja di TPST Bantargebang. Perbedaan
budaya kerja sudah pasti ditemukan sehingga diperlukan adanya orientasi untuk pegawainya
agar pelaksanaan tugasnya berjalan efektif.
Pada saat swakelola sekarang, pengawasan tidak dilakukan lagi oleh badan
pengendali akan tetapi langsung diawasi oleh pemprov DKI Jakarta. Namun, untuk tim-tim
pengawas independen masih ditugaskan karena tim tersebut bersifat operasional. Tak hanya
tim independen tersebut, tetapi juga dibantu dengan pengawas dari pihak Dinas Kebersihan
DKI Jakarta. Tim-tim pengawas tersebut terdiri dari beberapa divisi seperti IPAS, Sanitary
Landfill, dan lain sebagainya.
4) Sistem Pengelolaan Sampah
Luas dari TPST Bantargebang sendiri mencapai 110.3 hektar. Terbagi menjadi lima
zona dan masing-masing zona tersebut mempunyai ketinggian yang bermacam-macam, rata-
rata sudah mencapai ketinggian 21 meter.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
13
Tabel 1
Luas dan jumlah zona penimbunan sampah TPST Bantargebang
Zona Luas (Ha)
Zona I 18,3
Zona II 17,7
Zona III 25,41
Zona IV 11,0
Zona V 9,5
Luas Zona 81,91
Sumber: Hasil olahan data peneliti
Dalam menjalankan fungsinya, TPST Bantargebang mempunyai sistem pengelolaan
sampahnya yang diadaptasi dari waste management. Sistem pengelolaan sampah di TPST
Bantargebang menggunakan sanitary landfill yang artinya yaitu membuang sampah ke
wilayah yang luas lalu dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah sehingga tidak ada polusi
udara yang disebabkan pembuangan sampah. Operasional dari sanitary landfill sendiri
terdapat empat macam yaitu penimbangan, titik buang, cover soil dan operasional IPAS.
5) Dampak-Dampak Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang
Adanya sampah yang tidak tertata dengan baik mengakibatkan banyak masalah
lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup tersebut seperti pencemaran udara,
pencemaran lingkungan, sarang penyakit, dan lingkungan menjadi tidak nyaman untuk
ditinggali. Jakarta sebagai ibukota dari Negara Republik Indonesia menjadi serbuan bagi para
pendatang dari luar kota, sehingga pertumbuhan penduduk di Jakarta semakin lama semakin
bertambah. Naiknya volume penduduk menyebabkan terjadinya kenaikan volume sampah
yang dihasilkan oleh Jakarta.
Berikut dampak-dampak dari pengelolaan sampah TPST Bantargebang:
- Pencemaran air dan udara, dapat terlihat bahwa sampah-sampah di TPST
Bantargebang sudah makin meningkat volumenya yang menyebabkan meningkat
juga air lindinya. Pencemaran udara dari bau yang dihasilkan sampah sehingga
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
14
disana benar-benar membuat tidak nyaman. Pembongkaran sampah dengan
volume yang besar di TPST Bantargebang juga berpotensi menimbulkan bau.
- Pencemaran tanah, lahan yang terisi oleh sampah secara terbuka menimbulkan
kesan yang buruk sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitar. Di TPST
Bantargebang terjadi ceceran sampah berasal dari unloading sampah yang
dilakukan oleh truk-truk sampah.
- Pemukiman yang kumuh, adanya tempat pengelolaan sampah yang berada di
sekitar pemukiman Bantargebang membuat kawasan sekitarnya terlihat kumuh.
- Kemacetan, potensi kemacetan biasanya terjadi pada saat pengangkutan sampah
dari tempat-tempat tertentu seperti pasar, atau bahkan tempat penampungan
sampah sementara yang berdekatan dengan lokasi para warganya beraktifitas.
Arus kendaraan yang keluar-masuk TPST Bantargebang juga menyebabkan
terjadinya kemacetan bejam-jam.
- Dampak sosial, dampak yang paling dirasa oleh warga sekitar yaitu dampak
sosial. Dimana warga yang tidak tinggal di kawasan TPST Bantargebang ataupun
tidak familiar dengan situasi di TPST Bantargebang akan menganggap bahwa
kawasan tersebut tidak layak untuk dikunjungi. Secara estetika, sampah juga tidak
nyaman untuk dipandang ataupun dinikmati sehingga potensi kepariwisataan pasti
akan menurun.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan sampah di TPST Bantargebang masih belum dikelola dengan baik, yang dapat
dilihat dari mekanisme pengelolaan, sistem pengelolaan sampah dan dampak lingkungan
serta sosial serta berbagai penyimpangan ketika dikelola oleh pihak ketiga.
Sedangkan pada manajemen swakelola, pengelolaan sampah telah disusun dalam
pembuatan intermediate treatment facility (ITF) terutama penyediaan fasilitas pengelolaan
sampah agar volume sampah warga DKI Jakarta dapat tereduksi langsung dan tidak perlu
ditampung di TPST Bantargebang. Pada pengawasan, TPST Bantargebang diawasi langsung
oleh pemprov DKI Jakarta.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
15
Saran
Swakelola merupakan hal yang bagus, dimana pemerintah dapat leluasa melakukan tugasnya
di TPST Bantargebang tanpa ada intervensi dengan pihak swasta. Kematangan dari Dinas
Kebersihan DKI Jakarta sebagai pengelolanya sangat dibutuhkan. Penyusunan program untuk
membangun fasilitas yang mumpuni di TPST Bantargebang dibutuhkan suatu perencanaan
yang baik. Tidak hanya membuat fasilitas yang baru, namun fasilitas yang lama pun harus
tetap dijalankan seperti pengomposan, power plant dan IPAS. Teknologi seperti ini harus
dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah karena dengan begitu persoalan sampah di Jakarta
dapat tertangani. Selain itu solusi untuk mengurangi dampak dari pengelolaan sampah di
Bantargebang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sampah.
Daftar Referensi
Buku
Chandrappa, R dan D.B Das. 2012. Solid Waste Management: Principles and Practice. Berlin: Springer.
Christensen, Thomas H. 2011. Solid Waste Technology & Management. United Kingdom:
Wiley.
Daft, Richard L. 2010. Management (Ninth Edition). United States Of America: South-
Western Cengage Learning.
Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta:
YayasanIdayu
Hitt, Michael A, J. Stewart Black dan Lyman W. Porter. 2012. Management. New Jersey:
Pearson Education Inc.
Kinicki, Angelo dan Brian K. Williams. 2008. Managementi: A Practical Introduction 3rd
Edition. New York: McGraw-Hill Higher Education.
Nurmandi, Achmad. 2006. ManajemenPerkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah
Perkotaandan Metropolitan di Indonesia. Yogyakarta: Sinergi Publishing
Pontoh, Nia Kurniasih, danIwan Kustiwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan.
Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
16
Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori
dan Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Robbins, Stephen dan Mary Coulter. 2009. Management. New Jersey: Pearson Education,Inc.
Siagian, Sondang P. 1996. Fungsi-fungsiManajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta:
Kencana.
_________________________________. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada
Media Group
Sutopo, H.B. 2006.Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam
Penelitian (Edisi Kedua). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Tchobanoglous, George dan Frank Kreith. 2002. Handbook of Solid Waste Of Management.
United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Jurnal
Rahman, Zaqui. 2015. Mengenai“Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan Antara
Pengaturan dan Implementasi”. Pusat Perancangan Undang-Undang – Badan
Keahlian DPR RI.
Perundang-undangan
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Nomor 18, Tahun 2008, Tentang Pengelolaan
Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,Nomor69.Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 69
Peraturan Pemerintah, Nomor 81, Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2012,Nomor188.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor
5347
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016
17
Artikel/Internet
Bona, Maria Fatima. (10 September 2016). Jakarta Hasilkan 7.000 Ton Sampah Per Hari.
http://www.beritasatu.com/megapolitan/338886-jakarta-hasilkan-7000-ton-sampah-
per-hari.html
Budisantoso, Iwan. (28 Oktober 2016).Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Pemerintah
dalam Penanggulangan Kasus Sampah DKI Jakarta.
http://www.kompasiana.com/2608/pengelolaan-sampah-dan-kebijakan-pemerintah-
dalam-penanggulangan-kasus-sampah-dki-jakarta_550094c5a333118d73511153
Harian Kompas. (2 September 2016). DKI Harusnya Bangun Sendiri Fasilitas Pengelolaan
Sampah: Pemprov DKI Siapkan Diri Ambil Alih TPST Bantargebang
http://print.kompas.com/baca/2015/11/05/DKI-Harusnya-Bangun-Sendiri-Fasilitas-
Pengelolaan
Liauw, Hindra. (28 Oktober 2016). Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah.
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengel
ola.Sampah
Pengelolaan sampah ..., Gita Ayu Brahmanti, FISIP UI, 2016