PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DISAMPAIKAN PADA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT YOGYAKARTA, OKTOBER 2014
PROFIL
KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA
Potret Kota di Indonesia
• Daerah Otonom di Indonesia
34 Provinsi,
412 Kabupaten,
92 Kota (tidak termasuk DKI Jakarta)
(Sumber : Undang –Undang Republik Indonesia Otda kemendagri Nomor 20 - 24 Tahun 2012, Nomor 2-8
Tahun 2013, Nomor 12, 13, dan 16 Tahun 2013)
93 Kawasan Perkotaan Utama di Indonesia
Kota Otonom sebanyak 92 kota + DKI Jakarta, terdiri dari :
Kota Metropolitan : 11 kota;
Kota Besar : 15 kota;
Kota Sedang : 56 kota;
Kota Kecil : 11 kota.
0
500
1000
1500
2000
2500
30001.
Jak
arta
2.S
ura
bay
a
3.B
ekas
i
4.B
and
un
g
5.M
edan
6.Ta
nge
ran
g
7.D
epo
k
8.P
alem
ban
g
9.Se
mar
ang
10.T
ange
ran
g Se
lata
n
11
.Mak
assa
r
12
.Bo
gor
13.B
atam
14.B
and
ar L
amp
un
g
15.P
adan
g
16.M
alan
g
17.S
amar
ind
a
18
.Ban
jarm
asin
19
.Pek
anb
aru
20.T
asik
mal
aya
21.C
imah
i
22
.Jam
bi
23.B
alik
pap
an
24.P
on
tian
ak
25
.Yo
gyak
arta
26.S
eran
g
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
(dlm
rib
uan
) KOTA METROPOLITAN DAN BESAR
KOTA METROPOLITAN
KOTA BESAR
10.000
Sumber : BPS Masing-Masing Kota Tahun 2012/2013
Wilayah Anglomerasi di Indonesia
Source: CMEA, 2011
MEBIDANGRO
Population : 3.9 million
Area : 2,750 km2
JABODETABEK
Population : 28 million
Area : 6,683 km2
BANDUNG RAYA
Population : 7.9 million
Area : 3,383 km2
GERBANG KERTASUSILA
Population : 6.5 million
Area : 2,117 km2
SARBAGITA
Population : 1.4 million
Area : 724 km2
MAMMINASATA
Population : 2.4 million
Area : 2,462 km2
KEDUNGSEPUR
Population : 4.7 million
Area : 3,269 km2
PALEMBANG RAYA
Population : 2.4 million
Area : 1,134 km2
KARTAMANTUL
Population : 2.4 million
Area : 1,114 km2
CIAYUMAJAKUNNG
Population : 2.3 million
Area : 1,026 km2
BANJAR BAKULA
Population : 1.9 million
Area : 3,405 km2
6
PERMASALAHAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
DI INDONESIA
8
2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum.
1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif & efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
PERMASALAHAN TRANSPORTASI SAAT INI
9
KONDISI EKSISTING
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas.
10
KONDISI EKSISTING
4. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan, Terminal, Halte, Parkir.
Angkutan Umum “Ngetem” Menaikkan & Menurunkan penumpang di sembarang tempat
11
PENUMPANG BERLEBIH MENYEBERANG TIDAK PADA TEMPATNYA
MELAWAN ARUS BERKENDARA SAMBIL BERMAIN HANDPHONE
KEBIJAKAN
DALAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
FOKUS: 5 PILAR KEBIJAKAN (Push – Pull Policies)
Peningkatan Peran
Angkutan Umum
(Prioritasi)
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas (MRLL)
Penurunan Polusi Udara dan Suara
Transportation Demand
Management (TDM)
Pengembangan Non Motorized
Transport (NMT)
Pengembangan Transit System atau
TOD
Pengembangan Jaringan dan infrastruktur
Angkutan Umum Masal
Perbaikan Intermodalitas dan
Aksesibilitas Angkutan Umum
Perbaikan Sistem Kepemilikan
Angkutan Umum
Perbaikan Kapasitas Jalan
Penerapan ATCS / ITS
Manajemen Lalu Lintas
ANDALALIN
Gasifikasi
Pemanfaatan Energi Alternatif
Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan (green transport -
environmentally friendly)
ERP
Perparkiran (Parking Policy)
Dis-incentive using private car
Pengembangan Fasilitas Pejalan
Kaki
Pengembangan Jalur Sepeda
Car free day
5 Pilar kebijakan dilaksanakan secara paralel (dalam satu paket kebijakan) untuk menuju keberhasilan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
1 1 2 3 4 5
PILAR 1:
PENINGKATAN PERAN ANGKUTAN UMUM (PRIORITAS)
PENGEMBANGAN BRT di semua Ibu Kota Provinsi dan Kota Besar
PEMISAHAN LAJUR/JALAN antara kendaraan pribadi dan angkutan umum
di kota besar dan kota metropolitan (dedicated public transport
infrastructure).
INTEGRASI SIMPUL DAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
dengan simpul lainnya (Bandara, Pelabuhan dan Stasiun KA) yang didukung
dengan infrastruktur Non Motorized Transport (NMT) (sepeda dan pejalan kaki
yang memadai)
PERBAIKAN SISTEM KEPEMILIKAN ANGKUTAN UMUM
Penyelenggaraan angkutan yang berbadan hukum seperti koperasi,
perusahaan, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Kerjasama Pemda dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan
Konsorsium pengusaha angkutan umum.
TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT adalah peruntukkan lahan campuran
berupa perumahan/perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan
akses angkutan umum.
PILAR 2:
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS (MRLL)
PERBAIKAN KAPASITAS JALAN:
Penyediaan jalur/jalan khusus angkutan umum;
Penyediaan jalur khusus sepeda motor/sepeda
PENERAPAN ATCS / ITS
di semua Ibu Kota Provinsi, Kota Besar, kota-kota yang sudah menerapkan
BRT dan kota-kota yang berada pada jalur logistik nasional(
MANAJEMEN LALU LINTAS:
Larangan Parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi;
Pengendalian lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan;
Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki yang mendukung aksesibilitas
pengguna angkutan umum.
ANDALALIN
Kewajiban melaksanakan ANDALALIN pada setiap pengurusan IMB untuk
pembangunan pusat kegiatan, perumahan, permukiman dan infrastruktur
yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.
PILAR 3:
PENURUNAN POLUSI UDARA DAN SUARA
GASIFIKASI
Gasifikasi angkutan umum pada kota-kota yang memiliki jaringan
pipa gas/SPBG.
PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF
Penerapan APILL Tenaga Surya;
Penerapan penerangan jalan umum (PJU) Tenaga Surya;
Penggunaan Bio Solar untuk angkutan umum (saat ini sudah diterapkan
di Kota Bogor).
PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN (GREEN TRANSPORT -
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY)
Penelitian pemanfaatan kendaraan bermotor bertenaga listrik.
PILAR 4:
TRANSPORTATION DEMAND MANAGEMENT (TDM)
PEMBATASAN LALU LINTAS:
Pembatasan lalu lintas tanpa dan dengan pengenaan retribusi pengendalian
lalu lintas)
KEBIJAKAN PERPARKIRAN (PARKING POLICY)
Penerapan pembatasan parkir di pusat kota;
Pengenaan tarif parkir yang lebih tinggi pada kawasan pusat kota;
Pembangunan Park and Ride pada simpul-simpul angkutan massal.
PEMBATASAN KENDARAAN (DIS-INCENTIVE USING PRIVATE CAR)
Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (pembatasan penggunaan
sepeda motor, penerapan 3 in 1 dan 4 in 1).
PENERAPAN ERP
PP 32 Tahun 2011 Tentang MRLL, ANDALALIN dan Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas;
PP 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
PILAR 5:
PENGEMBANGAN NON MOTORIZED TRANSPORT (NMT)
PENGEMBANGAN FASILITAS PEJALAN KAKI
Pengembangan fasilitas pejalan kaki di perkotaan .
PENGEMBANGAN JALUR SEPEDA
Pengembangan jalur sepeda di pusat pendidikan ;
Pengembangan jalur sepeda pada kawasan-kawasan khusus di
perkotaan .
HARI BEBAS KENDARAAN CAR FREE DAY
Public transport day;
One day no car;
Car free day.
PERAN DIREKTORAT BSTP DALAM
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
PERAN
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
BIMBINGAN TEKNIS:
Asistensi langsung;
Rapat koordinasi dan fasilitasi;
Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha;
Penyelenggaraan bimbingan teknis.
BANTUAN TEKNIS:
Penyusunan rencana induk LLAJ perkotaan;
Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dan fasilitas pendukungnya;
Penerapan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;
Penerapan APILL adaptif/responsif, ATCS/ITS;
Peningkatan kinerja lalu lintas di jalan nasional perkotaan
Penyelenggaraan angkutan pemadu moda;
Penyelenggaraan angkutan sekolah, kampus dan umum perkotaan;
Penerapan fasilitas integrasi moda.
IMPLEMENTASI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN
PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN (Sistem Transit)
N0 KOTA NAMA TAHUN
1 DKI Jakarta **) TransJakarta 2004
2 Batam *) Bus Pilot Project 2005
3 Bogor *) Trans Pakuan 2006
4 Bandung Trans Metro Bandung 2006
5 Yogyakarta Trans Jogja 2007
6 Semarang Trans Semarang 2009
7 Pekanbaru Trans Metro 2009
8 Manado Trans Kawanua 2009
9 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010
10 Palembang Trans Musi 2010
11 Surakarta/Solo *) Batik Solo Trans 2010
12 Ambon Trans Amboina 2011
13 Denpasar/Sarbagita Trans Sarbagita (Aglomerasi) 2011
14 Bandar Lampung **) Trans Bandar Lampung 2011
15 Tangerang *) Trans Jabodetabek Tangerang 2012
16 Bekasi *) Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) 2012
17 Padang Trans Padang 2013
*) Bukan ibukota Propinsi; **) Non APBN
Yogya Bogor Palembang
Solo
Pekanbaru
Semarang
Gorontalo Manado
Bandung
Batam
KOTA – KOTA YG MENERAPKAN SISTEM TRANSIT DI INDONESIA
23
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
24
Pengembangan Sistem Transit (BRT) menuju Angkutan Massal berbasis jalan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi
PENYEDIAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN (2014)
1. Kawasan Perkotaan Mebidangro;
2. Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
3. Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
4. Kawasan Perkotaan Surabaya Metropolitan Area;
5. Kawasan Perkotaan Maminasata;
6. Kawasan Perkotaan Sarbagita;
ANGKUTAN PEMADU MODA
No. BANDARA KOTA/KAB. JUMLAH (UNIT)
TAHUN
1.
Bandara Sultan Hasanudin Makasar 5 2011
Bandara International Lombok Lombok 5
2.
Bandara Sam Ratulangi Manado 5
2012 Bandara Sentani Jayapura 3
Bandara Belimbingsari Banyuwangi 2
3.
Bandara International Kuala Namu Medan 5
2013
Bandara Djalaludin Gorontalo 3
Bandara Depati Amir Pangkal Pinang 2
4.
Bandara Supadio Pontianak 3
2014 Bandara Sam Ratulangi Manado 5
Bandara Depati Amir Pangkal Pinang 2
Dampak Sosial Ekonomi DA IMPLEMENTASI ATCS ATCS (Area Traffic Control System) telah diimplementasikan di 24 Kota, antara lain :
2005 : Bekasi
2006 : Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Jakarta dan Batam (Kepri)
2007 : Tegal (Jateng), Malang (Jatim)
2008 : Bukit Tinggi (Sumbar) , Manado (Sulut), Balikpapan (Kaltim) dan Pontianak (Kalbar)
2009 : Sragen (Jateng)
2010 : Surakarta (Jateng) dan Bogor (Jateng)
2011 : Jakarta (upgrade), Samarinda (Kaltim), Tangerang dan Sarbagita (Bali)
2012 : Medan (Sumut) and Yogyakarta, Bandung (lanjutan), Samarinda (lanjutan),
Sarbagita (lanjutan), Surakarta (lanjutan)
2013 : Medan (lanjutan), Padang, Bandung (lanjutan), Yogyakarta (lanjutan), Samarinda (lanjutan)
dan Sarbagita (lanjutan)
2014 : Medan, Padang, Batam, Bandar Lampung, Bandung, Yogyakarta, Pekalongan dan Sarbagita
DENPASAR SURAKARTA
RUANG PENGENDALI ATCS
BANDUNG
BOGOR TEGAL MEDAN
2010: Bukittinggi dan Sragen;
2011: Surakarta;
2012: Surakarta, Bogor, dan Palembang;
2013: Bogor dan Palembang;
2014: Bogor dan Palembang.
Fasilitas Pejalan Kaki, Jalur Khusus sepeda,
dan Fasilitas Integrasi
Before and After Bukittinggi
Before and After Bogor
Palembang
TAHUN BUS SEKOLAH (unit)
BUS KAMPUS (unit)
BUS UMUM (unit)
JUMLAH (unit)
2006 0 15 5 20
2007 40 8 2 50
2008 35 34 6 75
2009 36 30 4 70
2010 3 31 4 38
2011 30 14 6 50
2012 31 5 9 45
2013 39 7 13 60
TOTAL 408
Bus Sekolah, Kampus dan Angkutan Umum Perkotaan (Tahun 2006-2013)
UNIVERSITAS ISLAM BATIK (UNIBA) SURAKARTA
KRITERIA PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
PENERIMA BANTUAN TEKNIS
1. KOMITMEN KEPALA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
2. MEMPUNYAI RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN (DILENGKAPI DENGAN FS, DED DAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN)
3. SECARA AKTIF IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PENGHARGAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEPERTI WTN, AKUT, PENGUJI TELADAN
4. ADANYA KESIAPAN DAERAH UNTUK MENERIMA ASSET, MENGOPERASIKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKANNYA
PROSEDUR PENGAJUAN
BANTUAN TEKNIS
USULAN KAB/KOTA
DISHUB PROPINSI
DIT. BSTP Ditampung dalam Usulan Satuan 1 Satker Propinsi
Pembahasan Dit. BSTP, Propinsi Desember : N-2 tahun
Februari : N-1 tahun
Nop : N-2 tahun
Terima
Kasih