PENGUATAN FUNGSI KELITBANGAN DI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh:
Dr. NURDIN, S.Sos, MSi
Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian danSistem dan Prosedur serta Kinerja ASN , Sekretariat BPP Kementerian Dalam Negeri
Hp/WA. 085210420329
Email: [email protected]
Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan
PerUUan.
TUGAS DAN FUNGSI BADAN LITBANG
TUGAS
1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran litbang;
2. Pelaksanan penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan litbang;
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan litbang pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
7 JENIS KELITBANGAN UTAMA
NO JENIS KELUARAN
1 Penelitian Rekomendasi
2 Pengkajian
Rekomendasia. Strategis
b. Aktual
c. Kompetitif
3 PengembanganNaskah Akademis dan Ranc. Regulasi
Pemodelan Kebijakan/Program
4 PerekayasaanPedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
Model Kebijakan/Program
5 PenerapanUji coba Model Kebijakan/Program pada daerahpercontohan
6 PengoperasianPenerapan Model Kebijakan/Program secaralebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7 Evaluasi Kebijakan RekomendasiLanjut dengan perbaikan
Dicabut/Diberhentikan
UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah:
▪ Balitbangda sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang litbang (Pasal 219).
agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.
▪ Balitbangda sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah
dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya
saing daerah Bab XXI (Pasal 386 – 390)
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Balitbangda berperan menyediakan naskah akademis berbasis ilmiah sebagai
bahan baku Perda dan Perkada guna efektifitas dan meminimalisir kebijakan
daerah yang bermasalah.
PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan Badan
Litbang berdasarkan tipologi daerah.
PP 12/2017 tentang Binwas Pemda, Penelitian dan Pengembangan merupakan
salah satu bentuk pembinaan umum dan teknis oleh Pemerintah Pusat dan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah
PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk peningkatan
kinerja pemerintah daerah berbasis inovasi.
DUKUNGAN REGULASI
KEBIJAKAN PENGUATANBADAN LITBANG
Mendorong:• kebijakan dan
perencanaan
daerah berbasis
Riset
• Inovasi Daerah
PENGUATAN KELITBANGAN DAERAH
PENGUATAN PROGRAM
PENGUATAN SDM
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Sinergi kelitbangan Pusat-Daerah
PEMANTAPAN SISDUR
KEGIATAN PENDUKUNG
Dibuat oleh Dr. Nurdin, S.Sos, M.SiBalitbang - KemendagriDAERAH
MENCARI POSISI KELITBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DOKUEMN PENG-ANGGARAN
RKARINCIAN APBD
MASYARAKAT BERDAULAT
DOKUMEN PERENCANAAN
RPP PUPK
1. RPJPD2. RPJMD3. RKPD
PELAYANAN URUSAN
PEMERINTAH-AN
KONKUREN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
4. RAPBD5. APBD
1. KELITBANGAN2. REPLIKASI INOVASI
Dibuat oleh Dr. Nurdin, S.Sos, M.SiBalitbang - KemendagriDAERAH
DASHBOARD LABORATORIUM INOVASI DAERAH
(1)
E-Kelembagaan
E-Journal
E-Research
E-Layanan(2)
Inovasi Daerah(Modeling)
E-Funding
PORTAL-SIKPDN
• Chatting
• Social Media
• Transfer Data
• Data by Name by
• Institusi
• Data Angka Kredit Peneliti
• Informasi Diklat Peneliti(Pertama & Lanjutan)
• Jabatan/ Pangkat peneliti
• Peningkatan KompetensiPeneliti
• Jumlah Iinovasi Daerah
• Indeks Inovasi Daerah
•Replikasi Inovasi Daerah
• Smart City
•City Branding
• E-Research
• Tahapan Kelitbangan Sesuai dg Permendagri 17/2016
• Quick Survey
• Jaringan Resource Kelitbangan
Menu Kelitbangan
InovasiDaerah
JaringankomunikasiKelitbangan
SistemInformasi
Peneliti BPP dan BPPD
E-Kelembagaan/E-Kepegawaian(Integrasi kedalam Dashboard)
Urusan Pemerintahan
UU23
Kewenangan UU23
Indikator Beban Kerja
UrusanTipologi OPD Struktur OPD ASN Pemda
Fasilitas Sistem Informasi Peneliti dan ASN yang bekerja pada BPP dan BPPD/Unit Kerja Penelitian
(Integrasi Data yang sudah ada)
Jenis SDM:1. JFT: Peneliti, Perekayasa, Analisis Kebijakan2. JPT, JA (Administrator, Pengawas, Pelaksna)3. Fasilitator Inovasi Daerah
Data by Name by• Institusi• Kepakaran• CV peneliti• Karya Tulis• Data Angka Kredit Peneliti• Tanggal angka kredit• Informasi Diklat Peneliti (Pertama & Lanjutan)• Jabatan/ Pangkat peneliti• Peningkatan Kompetensi Peneliti dan tenaga
kelitabngan lainnya
Penyiapan Fasilitator Inovasi
Daerah
• Penyiapan Standar
Kompetensi dan Kualifikasi
• Penyiapam mekanisme
rekrutmen
• Sertifikasi
• Peltihan
• Penetapan
• Sistem Kerja
• Salary
alamat: www//otda.go.id
Username: bpd.daerah contoh: bpd.bandung.barat
Pasword: qwerty
Fasilitas Menu E-Research
• Tahapan Kelitbangan– ICP– TOR– RDIS– Kunjungan Lapangan– Draf Laporan Penelitian– Laporan Akhir Penelitian– Executive Summary– Nodin Menteri
• Quick Survey– Dynamic Question– Combo box– Grafik Statistik
• Kerjasama Kelitbangan– Form Kejasama Kelitbangan– Nama, Instansi, dan Nominal Kerjasama kelitbangan, Thema Riset, Judul Riset, pemanfaatan,
penilaian hasil riset , penghargaan riset– Fasilitasi Proses Research Pusat dan Daerah secara elektronik
Tampilan E-Research
E-Journal (Integrasi kedalamDashboard)
Jurnal Terakreditasi
Nasional
Jurnal Terakreditasi Internasional
FASILITAS JARINGAN KOMUNIKASI KELITBANGAN
• Home
• Profile
• Group
• Send Email
• Pesan Pribadi
• Tema Kelitbangan yang dibahas
• Jaringan Peneliti Pusat dan Seluruh BPPD RI
• E-funding
E-Funding
Penyebaran Informasi
Hibah Penelitian
Pendaftaran Proposal
Hibah
Seleksi Penerima
Hibah
Pengumuman Penerima
Hibah
Monitoring dan Evaluasi
Hibah
FASILITASI INOVASI DAERAH
• Penyusunan Indikator Inovasi Daerah (seluruhkementerian KL Teknis)
• Innovation Hub (bisa lebih detail?)
• Database Inovasi Daerah
• Replikasi Inovasi
• Indeks Inovasi Daerah• evaluasi dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat.
• Peraturan tentang inovasi daerah