Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 74
Urusan pemerintahan adalah fungsi -fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rang ka melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan ditetapkan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan
pemerintahan.
Pemberian Otonomi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman d aerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian oto nomi yang seluas-
seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada k edaulatan pada daerah. Oleh karena itu,
seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah
Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu
kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang
dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan
nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan,
potensi, inovasi, daya saing , dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan
nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung
pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan
mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan mas yarakatnya
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan
umum. Dalam rangka memberika n ruang yang lebih luas kepada d aerah untuk
BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 75
mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam
membentuk kebijakan harus mem perhatikan kearifan lokal dan sebaliknya
daerah ketika membentuk kebi jakan daerah baik dalam bentuk p erda maupun
kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.
Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yan g
sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah
Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan
pemerintahan yaitu semua urusan pemerint ahan di luar urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan
bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksud URUSAN WAJIB
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah
daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan URUSAN PILIHAN
adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 34 urusan yang
didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang te rdiri dari 26
Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Khusus untuk urusan pilihan, tiap daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 76
dapat menetapkan sesuai potensi yang ada dan berkembang di daerah masing -
masing.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barru,
didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2014 yang
berisikan prioritas pembangunan Kabupaten Barru tahun 2014 dengan diselaraskan
pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dan berpedoman pula kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelenggaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai
urusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat yang pada umumnya berada di perdesaan dengan
lapangan kerja utama di sektor pertanian, hal tersebut sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2
ayat 3, pertama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan petani; kedua dapat meningkatkan pelayanan umum yakni
ketersediaan pangan untuk publik; dan ketiga dapat meningkatkan daya saing daerah
melalui berbagai produk unggulan daerah yang kompetitif dan kreatif.
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat pada
pasal 3 ayat (2), urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :
1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Lingkungan hidup
4) Pekerjaaan Umum
5) Penataan Ruang
6) Perencanaan Pembangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 77
7) Perumahan
8) Kepemudaan dan Olah raga
9) Penanaman Modal,
10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11) Kependudukan dan Catatan Sipil
12) Ketenagakerjaan
13) Ketahanan Pangan
14) Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
15) Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
16) Perhubungan
17) Komunikasi dan Informatika
18) Pertanahan
19) Kesatuan Bangsa
20) Pemberdayaan Masyarakat
21) Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
22) Sosial
23) Kebudayaan
24) Statistik
25) Kearsipan.
Prioritas urusan wajib di atas diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Barru berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing antara lain :
A.1 Urusan Pendidikan
Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan berbangsa dan
bernegara hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan
merupakan prioritas nasional, dengan demikian secara otomatis juga merupakan
prioritas pembangunan di daerah sehingga pendidikan merupakan hak dasar setiap
penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan
merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 78
masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan factor penentu
bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin erat dan
kompleks.
Kebijakan nasional pembangunan difokuskan pada penguatan pelayanan
pendidikan, dengan maksud mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan
berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (education for all). Seiring dengan hal
tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Barru selain difokuskan
pada penguatan pelayanan pendidikan, juga difokuskan pada peningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang produktif dan berdaya saing.
Guna mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang
dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi
yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang
berdomisili di wilayah tersebut.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Pendidikan
dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan
pelaksanaan urusan pendidikan yang menjadi tupoksi Dinas Pendidikan pada tahun
anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 53,762,460,830.00,- dengan realisasi sebesar
Rp. 49,466,302,259.00,- atau 92,01 persen Adapun rincian alokasi untuk Dinas
Pendidikan sebesar Rp. 50.051.891.430 dengan realisasi sebesar Rp. 46.138.292.700
atau 92,18 persen, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan anggaran
Rp. 798.656.950 dengan realisasi Rp. 795.943.950 atau 99,66 persen dan Sekolah
(SMP/SMA/SMK) dengan anggaran Rp. 2.911.912.450 dengan realisasi
Rp. 2.532.065.609 atau 86,96 persen.
A.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini dilakukan untuk meningkatkan akses anak usia dini terhadap
lembaga pendidikan dengan indikator meningkatnya kelompok bermain dengan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 79
kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Publikasi Dan
Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 3.180.964.303 dengan realisasi Rp. 2.899.753.313 atau 91.16 persen.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini terdiri dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung
program tuntas Wajib Belajar 9 tahun dengan indikator meningkatnya persentase
ruang Kelas SD dan SMP yang layak pakai. Bentuk kegiatannya antara lain
Pembangunan Gedung Sekolah; Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
Pembangunan Perpusatakaan Sekolah; Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga
Siswa; Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah; Penyediaan Buku Pelajaran
Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa;
Penyelenggaraan UAS dan UAN; Pengadaan Bea Siswa bagi Keluarga Kurang
Mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs; Pemberian Insentif Guru Bantu Sementara dan
Tenaga Honorer; Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penyelenggaraan
Pendidikan Gratis.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 28.704.430.852 dengan realisasi Rp. 27.049.589.623 atau 94.23 persen.
3. Program Pendidikan Menengah
Program ini merupakan program peningkatan mutu dalam hal pelayanan
pendidikan pada jenjang SMA dan SMK dan sekolah yang sederajat. Indikator
programnya adalah meningkatnya jumlah warga belajar, meningkatnya nilai rata-
rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK dan meningkatnya pembinaan dan fasilitasi
siswa berprestasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pembangunan Gedung
Sekolah; Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Sekolah; Rehabilitasi Berat/Sedang Asrama Siswa; Pengadaan Alat
Praktek dan Peraga Siswa; Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat
SMA/SMK/M;, Pengadaan Beasiswa Bagi Biswa SMA Unggulan dan Mahasiswa
Gappembar; Penyelenggaraan Paket C setara SMU; Peningkatan Proses Belajar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 80
Mengajar; Penyelenggaraan UAS dan UAN dan Pengembangan Uji Kompetensi
Siswa.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 15.235.545.607 dengan realisasi Rp. 13.704.402.616 atau 89.95 persen.
4. Program Pendidikan Non Formal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase pembinaan
PKBM/Kursus, diharapkan akan menurun jumlah penduduk yang buta aksara,
dengan kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 533.295.100 dengan realisasi Rp. 533.293.100 atau 100,00 persen.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1, dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan
Sertifikasi Pendidik; Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan
Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 295.652.300 dengan realisasi Rp. 183.457.300 atau 62,05 persen.
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan jumlah
perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca yang terbentuk dengan kegiatan
Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar; Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 798.656.950 dengan realisasi Rp. 795.943.950 atau 99,66 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 81
A.1.2 Beberapa capaian sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusanpendidikan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:
Meningkatnya angka melek huruf dari 89,59 persen tahun 2014 menjadi 89,63
persen tahun 2015;
Meningkatnya angka partisipasi PAUD pada tahun 2015 dari target 73 persen
terealisasi 70,77 persen atau capainnya 96,95 persen;
Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,91 tahun pada tahun 2014
menjadi 7,63 tahun pada tahun 2015;
Angka partisipasi kasar untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 106,73 pada
tahun 2014 menjadi 107,04 pada tahun 2015; untuk SMP/MTs mengalami
peningkatan dari 105,09 pada tahun 2014 menjadi 105,98 pada tahun 2015;
untuk SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 83,78 pada tahun 2014
menjadi 85,30 pada tahun 2015;
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 95,56
persen pada tahun 2014 menjadi 96,05 pada tahun 2015; untuk SMP/MTs
mengalami peningkatan dari 80,74 persen pada tahun 2014 menjadi 87,19
persen pada tahun 2015; untuk SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari
58,36 pada tahun 2014 menjadi 60,73 pada tahun 2015;
Angka putus sekolah untuk SD/MI menurun dari 0,13 persen pada tahun 2014
menjadi 0,12 persen pada tahun 2015; untuk SMP/MTs mengalami penurunan
dari 0,43 persen pada tahun 2014 menjadi 0,41 persen pada tahun 2015;
untuk SMA/SMK/MA mengalami penurunan yaitu 0,28 persen pada tahun 2014
menjadi 0,25 persen pada tahun 2015;
Angka kelulusan untuk SD/MI dipertahankan pada angka 100 persen pada
tahun 2014 dan 2015, untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 97,38
persen pada tahun 2014 menjadi 100 persen pada tahun 2015, untuk tingkat
SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 98,07 persen pada tahun 2014
menjadi 100 persen pada tahun 2015;
Angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs. dari 98,55 persen pada
tahun 2014 menjadi 98,06 persen pada tahun 2015; dan angka melanjutkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 82
sekolah ke jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 86,54 pada
tahun 2014 menjadi 93,15 persen pada tahun 2015;
Meningkatnya rasio siswa sekolah menengah umum dengan siswa sekolah
kejuruan dari 62,68 : 37,62 persen pada tahun 2014 menjadi 62:38 persen
pada tahun 2015;
Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi pada tahun 2015 dari target 100
persen terealisasi 77,02 persen;
Persentase SD/MI yang memiliki Perpustakaan dari target 98 persen terealisasi
84,44 persen atau capaiannya 85,99 persen;
Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Perpustakaan dari target 87 persen
terealisasi 89,29 persen atau capaiannya 102,63 persen;
Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium dari target 70 persen
terealisasi 89,29 persen atau capaiannya 127,55 persen;
Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium dari target 37,66 persen
terealisasi 45,31 persen atau capaiannya 120,32 persen;
Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan dari 89,93
persen pada tahun 2014 menjadi 91,69 persen pada tahun 2015;
Setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan;
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan meningkat dari 55.570 judul pada
tahun 2014 menjadi 56.032 judul pada tahun 2015 atau meningkat sebesar
0,831 persen;
Koleksi buku meningkat dari 139.287 buku pada tahun 2014 menjadi 142.975
buku pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 2,65 persen;
Jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 194.298 orang pada tahun 2014
menurun menjadi 180.171 pengunjung pada tahun 2015 atau turun sebanyak
7,27 persen;
Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2015
antara lain berupa Juara II Lomba Baca Puisi Tingkat Nasional pada Festival Lomba
Seni Siswa Nasional (FLS2N) Dari Kementerian Pendidikan; Tuntas 1 Desa 1 PAUD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 83
Tahun 2015 dari Gubernur Sulawesi Selatan; dan Juara 3 tingkat Propinsi Lomba
Perpustakaan Desa/Kelurahan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan:
Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan;
Belum efektif dan efisiennya pemanfaaan anggaran pendidikan di tingkat
satuan pendidikan;
Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
pendidikan tidak tepat waktu;
Beberapa kegiatan fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas atau
gedung perpustakaan dilakukan secara swakelola, sedangkan tenaga yang ada
dari sisi kompetensi masih relatif rendah;
Belum meratanya profesionalisme aparat dinas Pendidikan dalam pelaksanaan
kegiatan.;
Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Belum tersedianya tenaga administrasi dan tenaga ketatausahaan pada tingkat
Sekolah Dasar;
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan
desa/kelurahan dan taman baca ;
Masih kurangnya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
Kurangnya jumlah tenaga pustakawan;
Masih kurangnya jumlah koleksi buku;
Masih kurangnya sarana penunjang perpustakaan di perpustakaan
desa/kelurahan dan di Taman Baca;
Upaya/strategi yang dilakukan untuk memecahkan, antara lain:
Pelibatan secara aktif stakeholder pendidikan dalam setiap kegiatan
pendidikan;
Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 84
Mendorong, mengoptimalkan dan mempercepat implementasi manajemen
berbasis sekolah (MBS) di seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan;
Penguatan kapasitas panitia pembangunan sekolah (P2S) dan mengoptimalkan
peningkatan peran serta Komite Sekolah dan masyarakat dalam proses
pembangunan;
Peningkatan kualitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan;
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan
dan pelatihan;
Mengupayakan penempatan tenaga administrasi dan ketatausahaanpada
Sekolah Dasar;
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan program kerja
dan anggaran;
Pelatihan bagi pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca
Pelatihan kepustakaan bagi PNS
Penambahan tenaga pustakawan.
Penambahan jumlah koleksi buku.
Penambahan sarana penunjang perpustakaan desa/kelurahan dan di Taman
Baca.
A.2 Urusan Kesehatan
Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya manusia
yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap
kesehatan masih relatif rendah terutama bagi masyarakat miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap anggota masyarakat
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Selain itu diharapkan pula
dapat terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan yang
menjadi salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015.
Urusan Kesehatan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan/Puskesmas dan Rumah Sakit Umum. Anggaran yang dialokasikan untuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 85
urusan Kesehatan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang
terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp. 95.592.729.559.00,-dengan realisasi sebesar Rp. 87,931,200,553.00,-
atau 91,99 persen, yang terdiri dari Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 25,585,109,477.00 dan realisasi sebesar Rp. 21,090,817,258.00 atau
82,43 persen dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 69,441,678,282.00 dan realisasi sebesar Rp. 66,298,819,579.00 atau 95,47
persen.
A.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dengan kegiatan Pengadaan Obat Untuk
Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Alat
Medis dan Penunjang Medis).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 6.443.306.000 dengan realisasi Rp. 5.974.045.428 atau 92,72 persen.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini terdiri dari berbagai kegiatan dengan indikator persentase
Puskesmas yg menerapkan Standar mutu pelayanan ISO. Bentuk kegiatannya
antara lain Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan, Revitalisasi Sitem Kesehatan,
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan,
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan. Pengembangan Sistem Administrasi
dan Manajemen Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan
Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 5.551.369.500 dengan realisasi Rp. 5.036.284.414 atau 90,72 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 86
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan sarana produksi dan
distribusi obat dan makanan/minuman yang memenuhi syarat dengan kegiatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan,
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, Peningkatan
Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan dan Peningkatan
Penyidikan dan penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 42.310.500 dengan realisasi Rp. 39.260.500 atau 92,79 persen.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan
dengan indikator Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat,
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin dan Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pengembangan Media Promosi
Dan Informasi Sadar Hidup Sehat; Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;
Pengembangan Kerjasama Dalam Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat;
Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); Promosi
pelayanan kesehatan pada sektor informal.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 7.947.289.718 dengan realisasi Rp.896.259.271 atau 11,28 persen.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi balita dengan
indikator Cakupan Balita yg naik berat badannya, Cakupan pemberian MPASI pada
anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dan Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi; Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin, Penanggulangan
Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, Pemberdayaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 87
Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi dan Peningkatan Upaya
Kewaspadaan Pangan Dan Gizi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 124.859.200 dengan realisasi Rp. 110.122.808 atau 88,20 persen.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit menular serta penemuan dini penyakit menular dan
penanganannya dengan kegiatan antara lain Pelayanan Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit Menular, Peningkatan Imunisasi, Peningkatan
Surveillance Epideminologi Dan Penaggulangan Wabah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp.583.682.232 dengan realisasi Rp. 519.652.144 atau 89,03 persen.
7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk
miskin dan penanggulangan Gizi Buruk bagi masyarakat miskin dengan kegiatan
Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp.73.660.000 dengan realisasi Rp. 69.750.000 atau 94,69 persen.
8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program ini bertujuan meningkatkan cakupan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dengan kegiatan Pembangunan
Puskesmas; Pembangunan Puskesmas Pembantu; Pengadaan Puskesmas
Keliling; Pembangunan Posyandu; Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Lanjutan).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.041.547.812 dengan realisasi Rp. 2.597.755.525 atau 64,28 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 88
9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kunjungan Ibu Hamil K4
dan cakupan pelayanan anak balita dengan kegiatan Peningkatan dan
Pemeliharaan Kesehatan Keluarga; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 335.639.500 dengan realisasi Rp. 274.329.500 atau 81,73 persen.
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana Rumah Sakit dengan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pengadaan
Alat-alat Rumah Sakit, Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit, Pengadaan
Mebeleur Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-
bahan Logistik Rumah Sakit.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 32.058.480.232 dengan realisasi Rp. 29.940.318.839 atau 93,39 persen.
A.2.2. Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagaiberikut:
Persentase cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat kesehatan dari
target 56 persen realisasi 48 persen atau capaiannya 86 persen;
Persentase Cakupan Desa Kategori Sehat dari target 46,30 persen
realisasinya 24 persen atau capaiannya 60 persen;
Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Prima dari target 50
persen realisasinya 50 persen atau capaiannya 100 persen;
Menurunnya Prevalensi Status Gizi Kurang dari target 5,12 persen
realisasinya 7,1 persen aau capaiannya 61 persen;
Menurunnya Prevalensi Balita Pendek dari targe 26 persen realisasinya
10,4 persen atau capaiannya 160 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 89
Menurunnya Prevalensi Balita Kurus dari target 5 persen realisasinya 2,9
persen aau capaiannya 143 persen;
Menurunnya Angka Kematian Bayi dari target 5 persen realisasinya 1,7
persen atau capaiannya 166 persen;
Angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan dari 99,72 persen
pada tahun 2014 menjadi 99,80 persen pada tahun 2015;
Persentase balita gizi buruk menurun dari 0,08 persen pada tahun 2-014
menadi 006 persen pada tahun 2015;
Cakupan desa siaga aktif yang mencapai 100 persen pada tahun 2014 dan
2015 yakni 55 desa/kelurahan;
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin mencapai 100 persen
pada tahun 2014 dan 2015;
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen
pada tahun 2014dan 2015 yakni sebanyak 8 orang pada tahun 2015;
Cakupan ibu hamil K4 dari target 3.570 ibu hamil terealisasi 3.298 atau 92,4
persen pada tahun 2015;
Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 76,9 persen pada tahun 2014
menjadi 78,6 persen pada tahun 2015 ( dari target 31.123 peserta
terealisasi 24.469 peserta);
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian kinerja
mencapai 63 persen pada tahun 2015;
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dengan
capaian kinerja sebesar 100,00 persen, sama dengan tahun 2014 yang
mencapai 100,00 persen;
Meningkatnya jumlah tempat tidur dari 147 pada tahun 2014 menjadi 119
pada tahun 2015.
Meningkatnya jumlah pasien yang dilayani Rumah Sakit Umum Daerah dari
24.561 pasien pada tahun 2014 menjadi 35.923 pasien pada tahun 2015.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 90
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015,
Dinas Kesehatan memperoleh penghargaan berupa Penghargaan Kabupaten Sehat
(Swasti Saba) Tingkat Padapa Tahun 2015 dari Kementerian Kesehatan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun2015, antara lain:
Belum stabilnya prilaku masyarakat dalam ber PHBS, sehingga masih kadang
dilakukan dan kadang tidak dilakukan terutama terkait indikator rendahnya
cakupan ASI eksklusif, kebiasaan masyarakat yang merokok dalam rumah,
rendahnya cakupan jamban keluarga yang sehat , rendahnya cakupan
masyarakat yang melakukan ctps (cuci tangan sabun), Penimbangan balita;
partisipasi masyarakat dalam penimbangan masih kurang,masih banyaknya
sampah yang berserakan , sarana air bersih yang kurang memenuhi syarat,
tidak adanya pos ukk di sekitar tempat pekerja informal, masih kurangnya
kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban keluarga;
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman ibu balita dalam permasalahan
gizi yakni dalam memilih makanan yang baik dan bergizi;
Rendahnya capaian asi eksklusif;
Ketersediaan bahan makanan di tingkat RT yang masih rendah;
Masih adanya sebagian ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya
sedini mungkin, kasus kematian tersebut dampak dari Terlambat mengambil
keputusan, terlambat mendapat pelayanan pada level rujukan (terlambat
transportasi/dirujuk, terlambat mendapat pelayanan difasilitas rujukan);
Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi, untuk penyakit
TB dan kusta karena masih tingginya penularan kontak serumah, kasus diare
masih tinggi karena perilaku dari masyarakat (CTPS masih rendah yakni,
pemanfaatan jamban keluarga, dan SPAL), potensi penularan penyakit ISPA
lebih besar (Iklim, pembakaran jerami disawah bisa mempengaruhi
meningkatnya kasus ISPA, komitmen pengelola program masih kurang karena
menganggap ISPA bukan masalah prioritas) ,Masyarakat belum banyak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 91
dilibatkan dalam program dan untuk penyakit HIV/AIDS penderita berasal dari
luar daerah.
Upaya/solusi yang dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan, antara lain:
Peningkatan penyuluhan tentang manfaat asi eksklusif, penyediaan ruang
menyusui di tempat-tempat umum, penyusunan kebijakan, sosialisasi dan
penerapan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), penyediaan dan
pemanfaatan jamban yang sehat, serta penyuluhan tentang pentingnya CTPS
dan peningkatan jumlah balita yang ditimbang;
Perlu adanya kegiatan kegiatan inovatif sebagai penarik agar masyarakat mau
dan mampu dating diposyandu, kegiatan kerja bakti oleh masyarakat di TTU,
Sosialisasi tentang bahaya buang air besar sembarangan bagi diri dan orang
lain, Pemicuan di desa-desa tentang BABS, Penyuluhan kepada masyarakat
tentang sanitasi tempat sarana penampungan air bersih yang harus memenuhi
syarat, perlu dilakukan pemeriksaan air bersih di rumah warga yang dianggap
bermasalah, Pembentukan POS UKK di tempat kerja;
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada keluarga yang
memiliki balita;
Melakukan pendampingan kepada kelompok rawan;
Pengadaan MP-ASI dan multivitamin perlu ditingkatkan;
sosialisasi pada masyarakat, pengenalan tanda/bahaya resiko bumil, bulin,
bufas pd keluarga dan masyarakat, pelatihan petugas dlm menangani kasus
fisiologis/patologis emergency;
Program Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Program
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, kegiatan Peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kinerja bidan, dukungan dari
pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor, pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan;
Menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB Penjaringan suspek,
pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans),Pengobatan penderita,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 92
penyuluhan, Monitoring evaluasi, supervise, bimtek, Pemanfaatan Jamban
keluarga, SPAL, Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak
pembakaran jerami)
Manajemen program P2ML perlu ditingkatkan, masyarakat dilibatkan secara
aktif, kemitraan para stakeholder.
A.3 Urusan Pekerjaan Umum
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam
mempercepat proses pembangunan, antara lain sebagai roda penggerak pertumbuhan
ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan
masyarakat melalui pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas
perekonomian dan dalam upaya memacu kesejahteraan rakyat dan meningkatkan
daya saing menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang harus ditangani.
Salah satu sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah
sarana jalan. Berkaitan dengan hal tersebut di bidang kebinamargaan, telah dilakukan
pembangunan dan pemeliharaan beberapa ruas jalan yang memberikan dampak yang
luas terutama bagi kelancaran pergerakan barang dan jasa maupun dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru secara keseluruhan, yang
tentunya akan terus dibangun dan dipelihara beberapa ruas jalan lainnya, agar tercipta
aksesibilitas yang baik dari dan ke wilayah Kabupaten Barru serta dalam rangka
mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang.
Prasarana yang lain adalah di bidang pengairan, dimana salah satu
sasarannya adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringa irigasi
sesuai dengan kewenangan.
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarananya yang bertujuan untuk
menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, telah
berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi, melalui perbaikan saluran irigasi,
bangunan air dan pintu air. Keberhasilan dalam membangun sarana dan prasarana
irigasi, diikuti pula dengan upaya pemberdayaaan masyarakat petani melalui
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) agar masyarakat petani ikut berpartisipasi
dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara langsung.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 93
Partisipasi tersebut dilaksanakan dalam naungan program pola kemitraan dan
pelatihan pemberdayaan GP3A, berupa pelatihan desain konstruksi dan operasional
serta pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga masyarakat petani dan pemakai air dapat
secara langsung berpartisipasi dalam program ketahanan pangan.
Di bidang Ciptakarya diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air
minum dalam rangka pencapaian target MDG’s guna meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat. Selain itu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan
permukiman, serta kemudahan akses masyarakat untuk beraktifitas. Selain itu
peningkatan penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan terus ditingkatkan untuk
memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat perkotaan maupun masyarakat
perdesaan, sebagai upaya pemenuhan target dalam MDG’s.
Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Pekerjaan Umum dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang
terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2014 adalah
sebesar Rp. 246,580,100,487.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 188,370,717,112.00-
atau 76,39 persen.
A.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk meningkatnya akses jalan kendaraan ke daerah
terpencil dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 158.386.379.200 dengan realisasi Rp. 129.433.358.876 atau 81,72 persen.
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan
agar tetap terjaga dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 94
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 2.046.904.100 dengan realisasi Rp. 1.363.903.100 atau 66,63 persen.
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya
Program ini bertujuan untuk memperluas jaringan irigasi dalam rangka
mendukung ketahanan pangan daerah dengan kegiatan Pembangunan/
Peningkatan Saluran dan Bendung; Pelaksanaan Normalisasi Sungai;
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi yang Telah Dibangun.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 57.098.415.798 dengan realisasi Rp. 40.783.194.259 atau 71,43 persen.
4. Program Pengendalian Banjir
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanggul pengaman
sungai dan dinding penahan sungai dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul Sungai; Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir, Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.321.918.600 dengan realisasi Rp. 524.310.000 atau 39,66 persen.
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat
perdesaan terutama air bersih dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pedesaan; Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air bersih Perdesaan.
Pencapaian standar pelayanan diukur berdasarkan indikator sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2010-2015 dan Rensta Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010-2015.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.433.655.885 dengan realisasi Rp. 2.730.456.000 atau 61,58 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 95
A.3.2 Capaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 62,18 persen (415,43 km) pada
tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 51,46 persen
( 343,88 km);
Luas jaringan irigasi sekunder yang terbangun mencapai 60.246 meter pada
tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 53.522 meter;
Jaringan irigasi teknis yang terbangun pada tahun 2015 dari target 5.181 m
terealisasi 5.256 m atau capaiannya 101,44 persen;
Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani pada tahun 2015 dari target
28,800 Ha terealisasi 20,231 Ha atau capaianya 70,25 persen;
Persentase dusun/lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan yang
baik pada tahun 2015 dari target 3,56 persen (35,26 km) terealisasi 7,09
persen (71,55 km) atau capaiannya 199 persen;
Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani
air bersih pada tahun 2015 dari target 1 desa terealisasi 16 desa.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum,antara lain:
Laju tingkat kerusakan jalan cukup tinggi disebabkan karena pembebanan
lalu lintas yang melebihi kapasitas pembebanan; kondisi geografis pada
beberapa wilayah memiliki stabilitas dan daya dukung tanah yang rendah;
Kondisi topografi yang sebagian besar berada di daerah pegunungan
memiliki potensi rawan bencana, erosi, dan longsor;
Kapasitas sistem drainase jalan yang belum memadai;
Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
Kurang tersedianya data sebagai dasar perencanaan;
Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang berbasis RTRW ;
Masih tingginya potensi wilayah banjir dan kekeringan;
Masih terbatasnya ketersedian infrastruktur pelayanan umum;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 96
Masih kurangnya aparat yang memiliki pendidikan teknis dan masih
rendahnya pemahaman aparat tentang uraian tugas pokok dan fungsi
masing-masing jabatan;
Masih kurangnya peralatan dan kendaraan operasional yang dimiliki, dan
banyaknya peralatan/ kendaraan yang rusak/ tua;
Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan:
Penanganan kerusakan jalan melalui program peningkatan jalan,
pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharan rutin.
Perencanaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai
dengan tingkat kerusakan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan
pelengkapnya.
Inventarisasi/penyusunan data base secara menyeluruh.
Pemetaan dan penyusunan masterplan drainase, pemetaan daerah rawan
banjir dan kekeringan serta sosialisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Penyediaan infrastruktur pelayanan umum secara bertahap.
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi lanjut.
Pengadaan peralatan dan kendaraan operasional secara bertahap.
Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan
anggaran.
A.4 Urusan Perumahan
Pembangunan perumahan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan
dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan
ekonomi dan wilayah. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembina keluarga dalam rangka mendukung kehidupan dan berfungsi sebagai
pusat pendidikan keluarga, penyiapan generasi muda. Perumahan merupakan salah
satu hak dasar manusia. Namun demikian hak dasar tersebut masih belum
sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pemenuhan
kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena
masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelompok Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 97
Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Berkaitan
dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Barru melaksanakan berbagai kegiatan
untuk penataan lingkungan pemukiman.
Urusan Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor
Lingkungan Hidup dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Perumahan dalam rangka
membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan
pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 5.422.365.300,- dengan
realisasi sebesar Rp 5.079.834.660,- atau 93,68 persen.
A.4.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Perumahan
Program ini bertujuan untuk memenuhi Kebutuhan perumahan yang
layak huni dan sarana dasar bagi masyarakat miskin dengan kegiatan Fasilitasi dan
Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 201.787.700 dengan realisasi Rp. 201.087.700 atau 99,65 persen.
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar pada
masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Terutama Bagi Masyarakat Miskin; Penataan Lingkungan Pemukiman Kawasan
Perkotaan dan Perdesaan; Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran
Lingkungan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 5.220.570.600 dengan realisasi Rp. 4.878.746.960 atau 93,45 persen.
A.4.2 Adapun capaian kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut:
Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 72,95 persen pada tahun 2015
(37.799 rumah tangga dari total 51.585 rumah tangga);
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 98
Rumah tangga bersanitasi baik mencapai 65,00 persen pada tahun 2015
(33.678 rumah tangga bersanitasi baik dari total 51.815 rumah tangga).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan antaralain:
Adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (Backlog) yang masih
relatif besar.
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah dan
lingkungan sehat.
Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan secara komprehensif.
Tidak tersedianya data-data tentang kondisi perumahan dan wilayah-wilayah
kumuh.
Kualitas aparat yang menangani masalah perumahan belum memadai.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:
Pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya dan pemberian bantuan
fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Sosialisasisecara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman tentang
pentingnya rumah dan lingkungan sehat bagi keluarga.
Mengusulkan kegiatan untuk penyusunan dokumen perencanaan tentang
perumahan.
Melaksanakan kegiatan pendataan baik terhadap perumahan maupun
terhadap wilayah-wilayah kumuh.
Mengikutsertakan aparat dalam berbagai pelatihan.
A.5. Urusan Penataan Ruang
Penataan ruang merupakan salah satu mata rantai dari pembangunan secara
holistik. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang secara
optimal menjadi salah satu tujuan khusus pembangunan, dimana sasaran yang ingin
dicapai adalah: terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
penggunaan seluruh ruang yang berada di wilayah Kabupaten Barru.
Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Barru. Anggaran yang dialokasikan untuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 99
belanja langsung urusan Tata Ruang dalam rangka membiayai berbagai program
dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pada tahun 2015 sebesar Rp. 868.633.300 dengan realisasi sebesar
Rp. 414.507.500 atau 47,72 persen.
A.5.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 369.739.500 dengan realisasi Rp. 365.887.000 atau 98,96 persen.
2. Program Perencanaan Tata Ruang
Program ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen tata ruang dan
derivasinya dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RTRW; Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; Studi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis; Penyusunan perda Tata Ruang Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 498.893.800 dengan realisasi Rp. 48.620.500 atau 9,75 persen.
A.5.2 Capaian kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :
1) Tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2015 dari
target 1 paket terealisasi 1 paket atau capaiannya 100 persen.
2) Persentase Tersusunnya Rencana Pemanfaatan Ruang dari target 2,68 perzen
terealisasi 2,68 persen atau capaiannya 100 persen.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang, antaralain:
Belum sinkronnya perencanaan tata ruang dengan program pembangunan;
Masih adanya dokumen rencana detail dan rencana teknis tata ruang yang
merupakan penjabaran dari dokumen RTRW Kabupaten yang belum tersusun;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 100
Kurangnya tenaga teknis terkait perizinan;
Disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap ketataruangan masih relatif rendah.
Upaya/strategi yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antaralain:
Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan program pembangunan, melalui
koordinasi antara instansi yang terkait;
Penyusunan dokumen rencana detail dan rencana teknis tata ruang sebagai
penjabran RTRW Kabupaten;
Pelatihan bagi aparatur berkaitan dengan perizinan;
Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek tata ruang dalam
pembangunan.
A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam
pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya perencanaan karena untuk
mensinkronkan tujuan yang ingin dicapai dengan sumberdaya yang tersedia.
Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka perencanaan
pembangunan daerah memegang peran yang penting dan sangat strategis dalam
menentukan kebijakan dan keberhasilan pembangunan menuju masyarakat daerah
yang lebih sejahtera. Pembangunan daerah, merupakan proses yang dilakukan
oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya
yang ada untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik.
Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Barru diselenggarakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk
belanja langsung urusan Perencanaan dalam rangka membiayai berbagai
program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan
pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 2.098.041.320,- dengan realisasi
sebesar Rp 1.639.719.126,- atau 78,15 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 101
A.6.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima
tahun dan satu tahun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik; Penyusunan Rancangan
RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Kordinasi
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 381.120.830 dengan realisasi Rp. 346.423.197 atau 90,90 persen.
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi kegiatan
penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan Penyusunan Masterplan
Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 71.000.000 dengan realisasi Rp. 42.561.900 atau 59,95 persen.
3. Program Pengembangan Data/informasi
Program ini bertujuan untuk menyediakan database pembangunan yang
berkualitas dengan kegiatan Pengumpulan, Penyusunan Laporan Pencapaian
MDG’s; Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan; Indikator Sosial Ekonomi dan Budaya; Penyusunan dan
Pemutakhiran Data Perencanaan (Data SIPD); Penyusunan dan Pemutakhiran
Data Perencanaan (Citra Satelit/Peta Tematik); Penyusunan Data Base Mikro dan
Makro Kab. Barru.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 295.762.900 dengan realisasi Rp. 222.951.300 atau 75,38 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 102
4. Program Kerjasama Pembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan
penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama
Dengan Dunia Usaha/Lembaga;
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 621.109.150 dengan realisasi Rp. 408.073.950 atau 65,70 persen.
A.6.2 Capaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapatdigambarkan sebagai berikut:
Tersedianya data dan informasi investasi pada tahun 2015 dari target I paket
terealisasi 1 paket.
Terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan.
Terlaksananya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi sebanyak 6
paket kerjasama (kerjasama dengan OXFAM, WASH, WISMP, USDRP, JICA,
USAID).
Tersedianya data-data pendukung perencanaan pembangunan (Barru Dalam
Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator
Sosial Ekonomi, PDRB)
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perencanaanantara lain:
Belum optimalnya evaluasi terhadap dokumen perencanaan.
Kualitas data perencanaan masih kurang memadai.
Kurang lengkapnya data primer dari SKPD.
Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antaralain:
Meningkatkan evaluasi secara terjadwal terhadap dokumen-dokumen
perencanaan yang telah disusun.
Koordinasi tentang updating data secara rutin dengan BPS.
Perbaikan data yang berasal dari SKPD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 103
A. 7. Urusan Perhubungan
Arah pengembangan perhubungan secara nasional bertumpu pada
transportasi laut dan udara, sedangkan peran pokok transportasi darat adalah sebagai
pengumpan sedangkan dalam lingkup regional pengembangan perhubungan bertujuan
untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi untuk menghubungan seluruh
wilayah. Bidang perhubungan memiliki peranan penting dan strategis dalam
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional,
mempererat hubungan antar wilayah serta penghubung antar wilayah sehingga dapat
menunjang dan mendorong pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban lalulintas pemerintah
Kabupaten Barru telah melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas
perlengkapan jalan, pembuatan marka jalan dan melaksanakan manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, serta
melaksanakan berbagai operasi pengamanan wilayah dalam upaya meningkatkan
disiplin para pemakai jalan, melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan dan ketertiban
berlalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, serta
melaksanakan operasi dan pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan
pengguna dan pemilik angkutan barang dan angkutan umum.
Urusan Perhubungan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja
langsung urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar
Rp 3,439,009,498.00,- dengan realisasi sebesar Rp 2,625,321,674.00,- atau 76,34
persen.
A.7.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan
pemeliharaan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan
Garongkong dengan kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 104
Prosedur Bidang Perhubungan Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 139.025.000 dengan realisasi Rp. 9.583.000 atau 6,89 persen.
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah supir/awak kendaraan
angkutan umum yang memahami peraturan lalulintas angkutan jalan dan jumlah
pemilik Kapal GT 1-7 yang memiliki sertifikasi kelaikan kapal dengan kegiatan
Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan
Angkutan Umum Teladan; Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 598.760.050 dengan realisasi Rp. 400.312.500 atau 66,86 persen.
3. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendukung transportasi
angkutan darat, dengan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 444.445.000 dengan realisasi Rp. 422.403.000 atau 95,04 persen.
4. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini bertujuan untuk menurunkan Jumlah Angka kecelakaan
Lalulintas dengan kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas; Pengadaan
Marka Jalan; Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.438.979.798 dengan realisasi Rp. 1.229.367.000 atau 85,43 persen.
A.7.2 Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkansebagai berikut:
Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu pada tahun 2015 dari target
sebesar 36,33 km/218 unit terealisasi sebesar 36,33 km/218 unit atau
capaiannya 100 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 105
Marka jalan yang terbangun pada tahun 2015 dari target sebesar 4.800 meter
terealisasi sebesar 4.795 meter atau capaiannya 99,90 persen;
Pagar pengaman jalan yang terbangun Tahun 2015 dari target sebesar 488
meter terealisasi sebesar 488 meter atau capainnya 100 persen;
Meningkatnya fasilitas pendukung angkutan darat pada tahun 2015 dari target 1
paket/5 unit terealisasi 1 paket/5 uni aau capainnya 100 persen;
Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan pada tahun 2015
dari target 2.455 kendaraan terealisasi 1.971 kendaraan atau capaiannya 80,23
persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015,
Dinas Perhubungan mendapatkan penghargaan berupa Sertifikasi Wahana Tata
Nugraha Kategori Kota Kecil (Kementerian Pehubungan) Dan Procurement Award
Dari LKPP.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perhubungan antaralain:
Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam
pelaksanaan kewenangan.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-
undangan perhubungan.
Terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan darat dan perhubungan
laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan
Pelabuhan;
Belum memadainya sarana prasarana perlengkapan jalan dan pengujian
kendaraan bermotor;
Semakin meningkatnya keberadaan kendaraan Non Umum (pelat gantung) yang
beroperasi; Keberadaan “Ojek Motor” yang beroperasi di Kabupaten Barru, yang
mengurangi penghasilan para supir angkutan sehingga merasa berat secara
finansial untuk melakukan pengujian;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 106
Belum optimalnya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional
dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Pelabuhan Laut;
Ketidakpatuhan/kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan yang
kendaraannya wajib uji untuk melakukan pengujian;
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar daerah/instansi melalui rapat
koordinasi;
Penyediaan secara bertahap fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan
operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Pelabuhan
Laut;
Pembinaan kepada para pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian
kendaraan angkutan umum;
Pelatihan sumber daya manusia bidang Perhubungan darat;
Pelatihan sumber daya manusia bidang Perhubungan laut yang memiliki
keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan Pelabuhan;
Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan;
Penyediaan biaya operasional yang memadai dalam pengelolaan sarana dan
prasarana perhubungan;
Peningkatan jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis bidang perhubungan.
A.8. Urusan Lingkungan Hidup
Berdasarkan prioritas nasional, urusan lingkungan hidup diarahkan pada
konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah
dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku
usaha atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya berpotensi mengganggu
lingkungan hidup, disamping pengawasan yang secara intensif. Dalam pengelolaan
kebersihan lingkungan persampahan dititikberatkan pada pengelolaan sampah mandiri
berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara komprehensif
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 107
dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat.
Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh
Kantor Lingkungan Hidup. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Lingkungan Hidup dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang
terkait dengan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2015
adalah sebesar Rp. 6.444.928.850,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.623.048.822,00
atau 87,25 persen, terdiri dari Kantor Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar
Rp. 2.310.627.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.166.522,00 atau 95,22
persen dan Dinas Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 4.134.301.300,00
dengan realisasi Rp. 3.422.882.300,00 atau 82,79 persen.
A.8.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini dilaksanakan untuk mempertahankan tingkat pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Koordinasi
Penilaian Kota Sehat/adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian
Lahan dan atau Tanah Akibat Biomassa; Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup; Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat
Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan; Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian
Pencemaran Air, Pelatihan Dai Lingkungan Hidup; Pembinaan Adiwiyata;
Pengendalain Dampak Resiko Pencemaran; Pengendalian Pencemaran Udara;
Pengendalian Pencemaran Air.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.469.294.600 dengan realisasi Rp. 1.408.055.700 atau 95,83 persen.
2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam DanLingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akses informasi
lingkungan hidup dengan kegiatan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 108
Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau; Penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan; Penguatan Jejaring dan Informasi Lingkungan Hidup Pusat
dan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 42.737.000 dengan realisasi Rp. 42.544.000 atau 99,55 persen.
3. Program Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program ini bertujuan untuk meningkatkan luas areal terumbu karang,
mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi dengan kegiatan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun,
Estuaria dan Teluk.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 76.000.000 dengan realisasi Rp. 75.882.500 atau 99,85 persen.
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan wilayah
pemukiman perkotaan yang hijau, bersih dan indah dengan kegiatan Pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengawasan Dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau
(RTH).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 276.400.000 dengan realisasi Rp. 251.669.500 atau 91,05 persen.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.134.301.300 dengan realisasi Rp.3.422.882.300 atau 82,79 persen.
A.8.2 Capaian kinerja urusan lingkungan hidup antara lain:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 109
Jumlah sampah yang dapat ditangani pada tahun 2015 sebanyak 108.501 m3
dari total produksi sampah atau mencapai 17,03 persen. Hal ini mengalami
peningkatan dibanding tahun 2014 yang mencapai 16,58 persen;.
Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan pada tahun 2015 dari
target 2,38 persen terealisasi 3,82 persen atau capaiannya 160,50 persen;
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan pencapaian
kinerja sebesar 15,97 ( Jumlah daya tampung TPS (m3) sebanyak 495,08 m3
dibagi jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 32.551 orang;
Jumlah lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau
dilakukan pengawasan pada tahun 2015 dari target 10 lokasi terealisasi 8 lokasi
atau capaiannya 80 persen;
Penegakan hukum lingkungan pada tahun 2015 yang mencapai 100 persen
(jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan sebanyak 1 dari total 1 kasus yang
terjadi);
Meningkatnya luasan lahan terumbu karang, Mangrove, Padang Lamun dan
Estuaria yang terehabilitasi pada tahun 2015 dari target 21 Ha terealisasi 24 Ha
atau capainnya 114.29 persen;
Meningkatnya jenis pengendalian pencemaran lingkungan pada tahun 2015 dari
target 4 jenis terealisasi 4 jenis.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup,antara lain:
Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan;
Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah sejak dari sumbernya (3R: reuse, reduce and recycle);
Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya;
Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak
sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari;
Masih kurangnya tenaga pengawas AMDAL (Penyidik Pengawas Lingkungan
Hidup);
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 110
Masih tingginya kerusakan lingkungan dan masih terjadi kerusakan ekosistem
pesisir dan laut.
Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan;
Pembinaan dan pelatihan tentag pemanfaatan dan pengelolaan sampah;
Pelatihan aparat untuk menjadi Penyidik Pengawas Lingkungan Hidup;
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan.
A.9. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah, dalam implementasinya diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan
tanah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah mempunyai
peranan yang tak kalah penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Urusan Pertanahan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Bagian
Pertanahan Sekretariat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja
langsung urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2015 sebesar
Rp. 3.330.637.875,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 709.591.041,00,- atau 21,30
persen.
A.9.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah
Program ini bertujuan untuk menyediakan lokasi untuk pembangunan
sarana dan fasilitas umum dengan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Pemerintah dan Sertifikasi Tanah Asset Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 3.243.928.700 dengan realisasi Rp. 623.364.761 atau 19,22 persen.
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 111
Program ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa maupun konflik
pertanahan yang terjadi dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 26.833.900 dengan realisasi Rp. 26.772.000 atau 99,77 persen.
A.9.2 Capaian kinerja urusan Pertanahan antara lain:
Penyelesian Ijin Lokasi dari target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau
capaiannya 100 persen.
Jumlah kasus tanah yang diselesaikan sebanyak 1 kasus dari 1 kasus yang
masuk.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanahan antaralain:
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan kelengkaan
dokumen tanah;
Belum maksimalnya kegiatan dalam bidang pertanahan.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen pertanahan;
Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan.
A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah menjadi salah
satu bentuk kinerja pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dimaksud terus
ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta catatan sipil.
Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barru
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anggaran yang
dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada
tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.059.815.400,- dengan realisasi sebesar
Rp. 973.372.891,- atau 91,84 persen.
A.10.1 Program dan Kegiatan Prioritas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 112
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang
difasilitasi dengan kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan; Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan;
Pengembangan Data Base Kependudukan; Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan & Catatan Sipil; Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; Pelayanan
KTP, KK dan Akte Kelahiran Gratis bagi Keluarga Miskin.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 701.755.200 dengan realisasi Rp. 660.019.900 atau 94,05 persen.
A.10.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Meningkatnya persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk pada tahun
2015 dari target 1,69 persen (14.744 orang) terealisasi 1,24 persen (10.827
orang) atau capaiannya 73,37 persen;
Meningkatnya persentase penduduk ber Akte kelahiran persatuan penduduk
pada tahun 2015 dari target 1,85 persen (8.923 orang) terealisasi 1,06 persen
(5.096 orang) atau capaiannya 50,30 persen;
Meningkatnya persentase penduduk berAkte Nikah persatuan penduduk pada
tahun 2015 dari target 13,99 persen terealisasi 13,99 persen atau capaiannya 100
persen;
Sementara pada tahun 2015 untuk KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP
dari target 727 orang terealisasi 625 orang ( 85,96 persen); yang mendapatkan
pelayanan KK dari target 396 orang terealisasi 385 orang ( 97,22 persen); yang
mendapatkan pelayanan akte kelahiran dari target 3.126 orang terealisasi 3.287
orang (105,15 persen).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kependudukan danCatatan Sipil
Kesadaran masyarakat tentang dokumen kependudukan masih relatif rendah;
Belum maksimalnya pendataan kependudukan karena kesadaran masyarakat
untuk melapor masih rendah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 113
Jumlah SDM yang ada belum memadai dengan jumlah masyarakat yang harus
dilayani.
Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan, antara lain:
Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan dan masalah
kependudukan;
Pendataan dan update data kependudukan setiap bulan;
Penambahan tenaga operator.
A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dengan mengacu MDG’s bahwa salah satu prioritas Pembangunan
Nasional adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru telah berupaya mewujudkan
amanat MDG’s melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),
yang dilaksanakan melalui program/kegiatan SKPD untuk menjamin bahwa seluruh
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan
program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan
aspek gender; karena tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit dan bahkan
meniadakan kesenjangan gender, selain itu tercermin pula dari komitmen kebijakan
anggaran yang responsif gender.
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kabupaten Barru diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka membiayai
berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan
pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 296.713.950,-
dengan realisasi sebesar Rp. 294.013.950,- atau 99,09 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 114
A.11.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dan
perempuan dengan kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Nasional.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 53.772.300 dengan realisasi Rp. 43.482.300 atau 80,86 persen.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
Program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan PUG dengan
kegiatan Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan; Fasilitasi
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 73.464.000 dengan realisasi Rp. 60.820.000 atau 82,79 persen.
3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender DalamPembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi kaum
perempuan dalam pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan; Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan
Kesetaraan Jender; Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 281.773.300 dengan realisasi Rp. 235.850.300 atau 83,70
persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 115
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus pelanggaran
ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja perempuan dengan kegiatan
Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 18.977.200 dengan realisasi Rp. 18.197.200 atau 95,89 persen.
A.11.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif pada tahun 2015
dari target 4 UPPKS terealisasi 4 UPPKS atau capaiannya 100 persen;
Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan yang
ditandai dengan kesempatan bagi perempuan baik di bidang eksekutif maupun
legislative;
Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun
2015 dari target 3 kasus terealisasi 5 kasus atau capaiannya 30 persen.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak antara lain:
Masih kurangnya pemahaman tentang potensi diri dan lingkungan sekitar serta
terbatasnya akses untuk meningkatkan taraf hidup;
Belum optimalnya pendekatan dan advokasi terhadap korban KDRT;
Belum memadainya kualitas perencanaan program dan kegiatan yang
berkaitan dengan pemberdayaan perempuan;
Belum optimalnya kinerja Pokja PUG dan masih rendahnya kompetensi
anggota Pokja PUG;
Belum optimal koordinasi antara stakeholder;
Belum tersedianya database yang berkaitan dengan pemberdayaan
perempuan.
Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:
Pembinaan, pelatihan, dan motivasi untuk mengembangkan potensi diri dan
lingkungan sekitar secara berkelanjutan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 116
Optimalisasi advokasi terhadap korban KDRT;
Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan segala
faktor/sumber daya yang ada;
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Optimalisasi kinerja kelompok kerja PUG dan pelatihan bagi Pokja PUG;
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan;
Penyediaan database kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
A. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penanggulangan
kemiskinan melalui Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sangat
berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di
Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp 3.045.421.042,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.749.726.027,- atau
90,29 persen. SKPD yang terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera adalah Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran
Rp. 2.807.849.642 dengan realisasi Rp. 2.598.905.877 atau 92,56 persen; Bagian
Perekonomian dengan anggaran Rp. 80.871.400 dengan realisasi Rp. 68.845.550
atau 85,13 persen; Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran
Rp. 45.000.000 dengan realisasi Rp.0,00; Bagian Pertanahan dengan anggaran
Rp. 111.700.000 dengan realisasi Rp. 81.974.600 atau 73,39 persen.
A.12.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Keluarga Berencana
Program ini bertujuan untuk mempertahankan peserta KB aktif dan
menurunnya unmet need ber KB dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB
Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin; Pelayanan KIE ; Pembinaan
Keluarga Berencana, Pengadaan Insentif operasional pembantu pembina KB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 117
Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan
Pelaporan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 2.533.296.492 dengan realisasi Rp. 2.465.543.727 atau 97,33
persen.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat miskin, meringankan beban masyaakat miskin dengan kegiatan
Pilot Proyek Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET); Fasilitasi
permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Pedesaan; Pelayanan
Sertifikasi Tanah Gratis bagi Masyarakat Miskin; Pemberian Bantuan Beras
Bersubsidi; Optimalisasi BAZ.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 439.017.000 dengan realisasi Rp. 211.454.750 atau 48,17 persen.
3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konselor
dengan kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di
Kecamatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 51.685.400 dengan realisasi Rp. 51.505.400 atau 99,65 persen.
A.12.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Prevalensi peserta KB aktif mencapai 71,55 persen (Jumlah PUS 31.140;
Jumlah peserta KB Aktif 22.281)
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada
tahun 2015 dari target 55,04 persen terealisasi 55,97 persen atau capaiannya
100,05 persen;
Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi
(unmet need) pada tahun 2015 dari target 25,5 persen terealisasi 21,87 persen
atau capaiannya 85,76 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 118
Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap
Desa/Kelurahan pada tahun 2015 dari target 1: 1 terealisasi 1: 1 atau capainnya
100 persen;
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat pada tahun 2015 dari target 19.070 peserta KB aktif terealisasi
20.214 peserta atau capaiannya 106 persen;
Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB baru pada tahun 2015
dari target 9.307 peserta KB Baru terealisasi 9.307 atau capainnya 100 persen;
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB pada tahun 2015 dari target
65 persen terealisasi 65,08 persen atau capaiannya 100,12 persen;
Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis pada
tahun 2015 dari target 60,01 persen terealisasi 60,3 persen atau capaiannya
100,48 persen.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera antara lain:
Belum optimalnya sinergitas kegiatan instansi yang terkait dengan pelayanan
KB dan keluarga sejahtera;
Masih tingginya pernikahan usia muda dan masih kurangnya pemahaman
masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR);
Masih lemahnya kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga;
Belum terintegrasinya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan antar
SKPD;
Belum efektifnya pembinaan terhadap penduduk miskin yang difasilitasi;
Belum memadainya dukungan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Koordinasi pembahasan program dan kegiatan antar instansi;
Peningkatan kegiatan KIE dan pendewasaan usia perkawinan serta kesehatan
reproduksi remaja bersama stakeholder;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 119
Peningkatan pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui UPPKS,
sekaligus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait;
Pengintegrasian kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan;
Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penduduk miskin yang telah
difasilitasi;
Peningkatan dukungan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan.
A. 13. Urusan Sosial
Konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat yang dikenal
dengan sebutan Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
masyarakat miskin menjadi sasaran dalam pelayanan sosial.
Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Sosial dalam
rangka membiayai berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015
sebesar Rp. 1.844.312.450,00.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.691.332.280,00.-
atau 91,71 persen. Adapun rinciannya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan anggaran Rp. 1.330.807.800 dengan realisasi 1.267.427.913
atau 95,24 persen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran
Rp. 513.504.650 dengan realisasi Rp. 423.904.368 dengan atau 82,55 persen.
A.13.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fakir miskin yang
mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung usaha dengan kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin; Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 344.368.800 dengan realisasi Rp. 340.695.100 atau 98,93 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 120
2. Program Pembinaan Anak Terlantar
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar dengan
kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak
Terlantar.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 57.386.600 dengan realisasi Rp. 57.386.600 atau 100,00 persen.
3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana,PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan
kemampuan berusaha bagi penyandang penyakit sosial dengan kegiatan
Pembinaan Tuna Susila.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 183.633.800 dengan realisasi Rp. 183.445.800 atau 99,90 persen.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Program ini bertujuan untuk meningkatnya jumlah PACA yang
mendapat keterampilan dan paket sarana usaha produktif dengan kegiatan
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 124.054.000 dengan realisasi Rp. 124.054.000 atau 100,00
persen.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan jumlah PSM
& Karang Taruna yang memahami tekhnis Pendampingan PMKS dengan
kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
Pembangunan/Rehabilitasi dan pembinaan TMP, Tugu dan Monumen
bersejarah; Pembinaan Dan Pemberdayaan Janda Pahlawan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 184.300.100 dengan realisasi Rp. 183.973.100 atau 99,82
persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 121
A.13.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah PMKS yang diberi bantuan pada tahun 2015 sebanyak 986 orang;
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tahun 2015
sebanyak 7,32 persen ( 986 orang dari total PMKS 13.479 orang);
Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung usaha dari target 200 orang terealisasi 209
orang atau capaian kinerjanya 100,75 persen.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Sosial antara lain:
Belum akuratnya data tentang penyandang masalah sosial;
Terbatasnya jumlah PMKS yang ditangani;
Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS;
Masih kurangnya peran masyarakat dalam penanganan PMKS ;
Tidak optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan;
Belum adanya tindaklanjut bimbingan pelatihan kepada masyarakat
Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:
Pendataan secara berkala terhadap PMKS;
Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan khususnya yang berkaitan
dengan PMKS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi;
Penyediaan sarana dan prasarana penanganan PMKS secara bertahap;
Meningkatkan peran masyarakat dan seluruh stakeholder terkait serta
pengintegrasian program/kegiatan SKPD dalam penanganan PMKS;
Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang
telah dilaksanakan.
A.14. Urusan Ketenagakerjaan
Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah berkenaan dengan urusan
ketenagakerjaan adalah adanya ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari
kerja yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan, sehingga bekerja di luar negeri
masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 122
Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga kerja dan Transmigrasi. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Ketenagakerjaan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan,
baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015
adalah sebesar Rp 81.122.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 81.122.000.- atau
100,00 persen.
A.14.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja
dengan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 60.525.000 dengan realisasi Rp. 60.525.000 atau 100,00 persen.
2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Stakeholders
memahami peraturan ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja; Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 20.597.000 dengan realisasi Rp. 20.597.000 atau 100,00 persen.
A. 14.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor non Pertanian pada
tahun 2015 dari target 27 orang terealisasi 30 orang atau capaiannya 111
persen.
Permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan antara lain:
Belum sepenuhnya pekerja memahami hukum ketenagakerjaan;
Masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja;
Belum optimalnya pendataan tentang ketenagakerjaan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 123
Masih rendahnya pemahaman pengusaha tentang peraturan
ketenagakerjaan;
Masih terbatasnya peralatan untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)
dibanding kebutuhan yang diperlukan;
Belum adanya tenaga instruktur yang tetap di BLK, masih menggunakan
tenaga instruktur dari luar.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:
Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan secara optimal;
Pendataan tentang tenaga kerja secara terpadu;
Mengadakan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kualitas dan
kemampuan angkatan kerja
Pengadaan peralatan untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar
pelatihan dilaksanakan dengan baik.
Pengadaan Tenaga Instruktur yang tetap di Balai Latihan Kerja (BLK) melalui
pendidikan dan pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sulawesi Selatan.
A.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peranan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dipandang sebagai
katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional
sejak krisis moneter, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun
penyerapan tenaga kerja. Disamping itu memiliki kontribusi besar dalam
pembangunan ekonomi karena kegiatan usahanya lebih banyak berhubungan
langsung dengan ekonomi kerakyatan.
Pembinaan Koperasi dan UKM merupakan langkah strategis yang perlu
terus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan, guna mengatasi berbagai
permasalahan seperti pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi.
Pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten
Barru diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan
Perdagangan serta Bagian Perekonomian. Anggaran yang dialokasikan pada tahun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 124
anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 815.812.400,- dengan realisasi sebesar
Rp. 728.580.938,- atau 89,31 persen yang terdiri dari Dinas Koperasi UMKM dan
Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 738.526.900,00 dan
realisasi sebesar Rp. 655.108.438,00 atau 88,70 persen serta Bagian
Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 77.285.500,00 dan realisasi sebesar
Rp. 73.472.500,00 atau 95,07 persen.
A.15.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah unit usaha UMKM
yang produktif dengan kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 59.041.100 dengan realisasi Rp. 58.691.100 atau 99,41 persen
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha MikroKecil Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha UMKM dengan
kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan; dan
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 64.640.800 dengan realisasi Rp. 64.640.800 atau 100,00 persen.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah koperasi yang aktif
dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program
Pembangunan Koperasi; Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi; Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha
Koperasi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 226.826.700 dengan realisasi Rp. 192.749.500 atau 84,98 persen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 125
A.15.2 Capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapatdigambarkan sebagai berikut:
Meningkatnya jumlah koperasi dari 117 unit pada tahun 2014 menjadi 118 unit
pada tahun 2015 atau bertumbuh sebesar 0,85 persen;
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dari 95 unit pada tahun 2014 menjadi 96
unit pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 1,05 persen;
Jumlah koperasi sehat sebanyak 36 unit pada tahun 2015 atau sebesar 37,5
persen dari koperasi yang aktif;
Meningkatnya jumlah Usaha mikro dan kecil dari 17.929 unit pada tahun 2014
menjadi 18.638 unit pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 3,95 persen;
Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor
industri dan UMKM pada tahun 2015 dari target 986 unit terealisasi 1.451 unit.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ada tahun 2015 Dinas
Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan mendapat penghargaan berupa
Penghargaan Percepatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Kementerian Koperasi
dan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi (KPRI Relevan) dari Gubernur.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecildan Menengah antara lain:
Masih banyaknya pelaku UKM yang belum mampu mengembangkan usahanya;
Masih terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi
teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya;
Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha
baru;
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen,
organisasi, teknologi, dan pemasaran;
Kurangnya kemitraan dan jaringan usaha;
Masih terbatasnya informasi dan jaringan pendukung usaha;
Masih rendahnya daya saing produk koperasi;
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi koperasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 126
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:
Pendampingan kepada pelaku UKM secara berkelanjutan;
Pelatihan UKM sesuai dengan potensi yang ada, melalui Klinik Koperasi Usaha
Kecil Menengah (KUKM) sebagai sarana pendampingan dan konsultasi bisnis bagi
KUKM;
Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pemberian informasi tentang
jaringan kemitraan dan pendukung usaha;
Peningkatan kemampuan pengelola koperasi melalui pelatihan;
Penguatan modal dengan memfasilitasi UMKM untuk mengakses lembaga
keuangan/perbankan;
Peningkatan kualitas produk koperasi;
Pengembangan terhadap produk-produk yang lebih inovatif;
Sosialisasi peran dan fungsi koperasi;
Pengembangan jaringan klaster dan penguatan melalui sentra UMKM;
Sosialisasi peran dan fungsi koperasi.
A.16. Urusan Penanaman Modal
Akselerasi urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi,
dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam
negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya.
Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Bappeda. Anggaran yang
dialokasikan untuk belanja langsung urusan Penanaman Modal dalam rangka
membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan
urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar
Rp 2.738.105.255,- dengan realisasi sebesar Rp 2.543.491.032,- atau 92,89 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 127
A.16.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah Investor yang
mengenal potensi daerah dan minat investasi dengan kegiatan
Penyelenggaraan pameran Investasi; Koordinasi Perencanaan Dan
Pengembangan Penanaman Modal.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 777.573.800 dengan realisasi Rp. 747.108.945 atau 96,08 persen.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai/jumlah investasi dengan
kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal; Kajian Kebijakan
Penanaman Modal; Sosialisasi Perizinan; Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
Kajian Kebijakan Penanaman Modal (Kerjasama - Kinerja); Kajian Kebijakan
Penanaman Modal (Penyusunan Regulasi Investasi).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 1.375.026.555 dengan realisasi Rp. 1.241.186.487 atau 90,27
persen.
A.16.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Realisasi investasi pada tahun 2015 mencapai Rp. 841.535.650.684 dibanding
tahun 2014 yang mencapai Rp. 1.501.698.416.254;
Legalitas usaha dari 85,9 persen pada tahun 2014 menjadi 87,75 persen pada
tahun 2015;
Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2015 dengan nilai A (81,66)
dibanding tahun 2014 juga dengan nilai A (83,11);
Jumlah perizinan yang diterbitkan meningkat dari 2.866 izin pada tahun 2014
menjadi 7.403 izin pada tahun 2015;
Tersedianya data dan informasi investasi pada tahun 2015 dari target 1
dokumen terealisasi 1 dokumen atau capaiannya 100 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 128
Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan
internasional pada tahun 2015 dari target 3 kali terealisasi 4 kali atau
capaiannya 133 persen.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modalantara lain:
Masih kurangnya kuantitas informasi dalam media permanen di wilayah
kabupaten Barru;
Media promosi investasi yang masih terbatas;
Dukungan aparatur yang cakap dalam melakukan promosi terkait investasi;
Belum maksimalnya hasil pameran yang dilakukan selama ini karena belum
ada data valid mengenai investor yang berhasil melakukan kerjasama minimal
berminat melakukan investasi;
Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur yang dapat memberikan pelayanan
prima dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:
Penyebaran informasi Masiga Center melalui media elektronik secar periodik
dalam acara kareba Masiga;
Memasukkan beberapa potensi investasi dan kemudahan perizinan dalam
media promosi yang diterbitkan oleh pihak propinsi yang memiliki kecukupan
anggaran dan networking customer yang lebih luas;
Memberikan / mengikutsertakan beberapa aparatur dalam setiap kesempatan
pelatihan promosi investasi.
Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memaksimalkan kemampuan
dalam mengemban tugas dan fungsi yang melebihi jumlah SDM;
Melakukan evaluasi dan validasi calon investor yang telah disetujui untuk
segera melakukan aktivitas.
Memaksimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara ramah,
pasti dan gampang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 129
A. 17. Urusan Kebudayaan
Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya dan kearifan
lokal yang difokuskan untuk memantapkan budaya lokal asli daerah, meningkatkan
pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dan meningkatkan kecintaan
masyarakat terhadap budaya daerah.
Pelaksanaan urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja
langsung urusan Kebudayaan dalam rangka membiayai berbagai program dan
kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada
tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.306.340.000,00,- dengan realisasi
sebesar Rp 1.273.527.471,00,- atau 97,49 persen.
A.17.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini bertujuan untuk pelestarian budaya lokal dan terpeliharanya
situs-situs bersejarah dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah
Air; Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 929.797.500 dengan realisasi Rp. 922.565.300 atau 99,22 persen.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini bertujuan untuk menyediakan wadah pengembangan
kebudayaan daerah dengan kegiatan Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 60.000.000 dengan realisasi Rp. 59.960.000 atau 99,93 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 130
A.17.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah bidang seni yang meraih prestasi pada tahun 2015 dari target 2 bidang
terealisasi 1 bidang;
Terpeliharanya budaya lokal asli pada tahun 2015 dari target 1 jenis terealisasi
1 jenis atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen;
Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional pada tahun 2015
sebanyak 1 kali dari target 1 kali;
Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal pada tahun 2015 dari target 3
terealisasi 3 atau capaiannya 100 persen;
Terselenggaranya Festival seni dan budaya tahun 2015 dari targrt 6 kali
terealisasi 5 kali.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Kebudayaan antara lain:
Masih kurangnya rasa memiliki akan budaya lokal dan seni
tradisional;
Rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian lokal;
Aparat yang memahami budaya lokal relatif terbatas;
Pemahaman masyarakat tentang budaya lokal yang penuh kearifan semakin
luntur;
Belum teraktualisasikannya secara utuh nilai-nilai, norma-norma dan budaya
lokal asli dalam kehidupan sehari-hari;
Semakin kuatnya pengaruh media informasi yang membawa budaya yang tidak
sesuai dengan budaya local;
Pembinaan kepada sanggar-sanggar seni yang ada belum secara
berkesinambungan;
Terbatasnya aparat yang memilki kompetensi di bidang promosi dan
pembinaan sanggar seni;
Banyaknya situs yang sudah menyatu dengan makam – makan warga sekitar;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 131
Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi yang terkait dengan
pengelolaan kekayaan budaya ini, baik dengan tokoh masyarakat/pemangku
adat, maupun instansi tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi;
Kurangnya pengetahuan aparat yang memiliki kompetensi untuk pengelolaan
situs – situs bersejarah.
Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:
Pembinaan dan pengenalan budaya lokal dan seni tradisional kepada generasi
muda;
Pembinaan dan pelatihan serta pengenalan terhadap budaya lokal dan
memberikan motivasi salah satunya melalui ajang perlombaanM
Meningkatkan kemampuan aparat dalam memahami budaya lokal melalui
pelatihan.
Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya budaya lokal dalam
membendung pengaruh budaya luar yang sifatnya destruktif.
Sosialisasi dan penggalian nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal dan
mengimplementasikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Peningkatan promosi yang berkaitan dengan kebudayaan baik kuantitas mupun
kualitas.
Pembinaan kepada sanggar – sanggar seni perlu dilakukan secara
berkelanjutan
Mengikutsertakan aparat pariwisata dan budaya dalam bebagai pelatihan ,
petemuan , seminar tentang pengelolaan dan manajemen .
Perlunya batas yang jelas antara makam /situs dengan makam warga sekitar.
Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelestarian situs budaya
sehingga ada kebersamaan dalam pengelolaannya.
Perlunya mengikutkan aparat dalam pelatihan dibidang pengelolaan dan
manajemen situs – situs budaya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 132
A.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Peran pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan, sehingga
dalam dunia yang dinamis dan selalu berubah, pemuda sangat dibutuhkan dan
diharapkan mempunyai semangat serta memiliki kualitas dan keterampilan.
Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barru
diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan
Kantor Kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar
Rp.934.373.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 912.990.800,- atau 97,71 persen,
terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan anggaran
sebesar Rp. 813.387.000 dengan realisasi sebesar Rp. 792.214.300 atau 97,40
persen dan Kecamatan-kecamatan dengan anggaran Rp. 120.986.500,00 dan
realisasi sebesar Rp. 120.776.500,00 atau 99,83 persen.
A.18.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah organisasi
kepemudaan yang dibina dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 803.201.000 dengan realisasi Rp. 785.793.300 atau 97,83 persen.
2. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Program ini bertujuan untuk menyediakan atlet yang tangguh dan handal
dengan kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat;
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 107.922.500 dengan realisasi Rp. 106.222.500 atau 98,42 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 133
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana / prasarana olahraga
yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi dengan kegiatan
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 23.250.000 dengan realisasi Rp. 20.975.000 atau 90,22 persen.
A.18.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi nasional pada tahun 2015
dari target 1 bidang terealisasi 1 bidang atau capaian kinerjanya 100 persen;
Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi pada tahun 2015 dari target 7
cabang terealisasi 5 cabang atau capaian kinerjanya mencapai 71,42 persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan dan
Olahraga antara lain dari Kejurda Pelajar yang diikuti, berhasil mendapatkan
medali emas dari cabang atletik nomor Lompat Jauh 1 buah, medali perak 3 buah
dari lari 100 m dan 200 m, perunggu 5 buah dari Karate nomor Kumite 48 Kg 1 buah
Taekwondo 2 buah dan Atletik 2 buah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan danOlahraga antara lain:
Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur dalam
memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga;
Organisasi-organisasi kepemudaan belum sepenuhnya menunjukkan
kemandirian;
Terbatasnya pembinaan dan sarana/prasarana kegiatan kepemudaan dan
keolahragaan;
Masih lemahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
rendahnya pencapaian kinerja SKPD;
Masih belum optimalnya peran serta pemuda dalam meningkatkan semangat
kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 134
Belum meratanya pembinaan kepada sekolah-sekolah;
Masih terbatasnya aparat yang memiliki kompetensi dalam pembinaan dan
pelatihan kepemimpinan.
Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:
Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparat melalui berbagai
pelatihan dan pendidikan;
Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan untuk mencapai
kemandirian;
Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga secara bertahap
terutama olahraga prestasi;
Meningkatkan koordinasi antar SKPD;
Meningkatkan peran pemuda melalui pelatihan.
A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Satuan Polisi PP, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan RSUD. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Kesatuan Bangsa dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan,
baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa pada tahun anggaran
2015 adalah sebesar Rp. 11.099.192.799,- dengan realisasi sebesar
Rp. 5.094.562.778,- atau 45,90 persen, yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Linmas sebesar Rp. 1.524.688.050,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1.376.830.500,- atau 90,30 persen, Kantor Satpol PP sebesar
Rp. 3.988.393.450.- dengan realisasi sebesar Rp. 3.480.901.625,- atau 87,28
persen; BPBD dengan anggaran Rp. 5.586.111.299 dan realisasi sebesar
Rp. 236.830.653,- atau 4,24 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 135
A.19.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan informasi
yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam melalui kegiatan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Penguatan
Jaringan KOMINDA; Fasilitasi Forum Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
Pemantauan Orang Asing dan Lembaga/LSM Asing.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 992.596.450 dengan realisasi Rp. 992.596.450 atau 100,00 persen.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini dengan tujuan memelihara persatuan bangsa melalui
kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 33.950.000 dengan realisasi Rp. 33.950.000 atau 100,00 persen.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini dengan tujuan meningkat jumlah stakeholder yang
mengetahui tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Seminar, Talk
Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 41.095.400 dengan realisasi Rp. 41.095.400 atau 100,00 persen.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban danKeamanan
Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah anggota masyarakat
yang dilibatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui kegiatan
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 18.095.500 dengan realisasi Rp. 18.095.500 atau 100,00 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 136
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
Program ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
tentang bahaya narkoba dan miras dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Pengunaan Minuman Keras Dan Narkoba.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 24.713.900 dengan realisasi Rp. 24.713.900 atau 100,00 persen.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini dengan tujuan tersalurkannya pemberian bantuan kepada
parpol, meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang
Undang-Undang Politik dengan kegiatan Pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan
Organisasi Profesi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 108.683.500 dengan realisasi Rp. 86.763.500 atau 79,83 persen
7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur
dan asyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 16.775.000 dengan realisasi Rp. 1.080.000 atau 6,44 persen.
8. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program ini bertujuan untuk memantau secara rutin jumlah lokasi
bencana dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana Alam; Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk Di Tempat
Penampungan Sementara; Penyiapan Dana Siap Pakai/Dana On Call dan
Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 5.586.111.299 dengan realisasi Rp. 236.830.653 atau 4,24 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 137
A.19.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Menurunnya penyakit masyarakat (pekat) pada tahun 2015 dari target 61
kasus realisasi menjadi 40 kasus atau capaiannya 134 persen;
Terfasilitasinya dialog forum wawasan kebangsaan pada tahun 2015 dari target
1 terealisasi 2;
Terlaksananya pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan organisasi profesi;
Terlaksananya penegakan PERDA dan tertanganinya kegiatan aksi di
masyarakat;
Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien.
Dari target 100 persen terealisasi 47 persen;
Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat pada tahun 2015 dari target 6 kali
terealisasi 4 kali;
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan progam dan kegiatan pada tahun 2015
mendapatkan penghargaan berupa Juara II Tingkat Nasional Kategori Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah.
Permasalahan yang dihadapi:
Sebagian besar jenis bencana yang terjadi berupa ANGIN KENCANG sebesar
71 kejadian yang membutuhkan penanganan berupa pemenuhan kebutuhan
bahan dasar perumahan, tetapi pada sisi lain jenis bantuan ini belum tersedia
di DPA BPBD Kabupaten Barru;
Belum terpenuhinya jumlah sumber daya manusia BPBD khususnya Kepala
Seksi Logistik beserta staf;
Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan
aktif dalam menjaga keamanan lingkungan;
Terbatasnya sarana penunjang kegiatan pemantauan dan pembinaan
keamanan dan ketertiban masyarakat;
Masih adanya beberapa LSM, Yayasan dan Ormas yang tidak mematuhi
aturan tentang pendaftaran/pemberitahuan keberadaannya;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 138
Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlidungan Masyarakat;
Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Peraturan
Daerah;
Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
Belum terbangunnya sistem informasi dan antisipasi pemadam kebakaran;
Belum adanya PPNS yang menangani dan menindak pengaduan/pelanggaran
Perda di masyarakat.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Kendala ini telah ditindak lanjuti berupa Surat Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Barru Nomor 800/09/BPBD Tanggal 4 Februari 2014 dan Nomor
800/26/BPBD Tanggal 1 Maret 2014 tentang permintaan kepala seksi logistik
setingkat Eseleon IV beserta pengisian staf sesuai dengan Peraturan Bupati
Barru Nomor 28 Tahun 2013 tentang TUPOKSI BPBD Kabupaten Barru, yang
sampai akhir tahun anggaran 2015 belum terpenuhi;
Lebih mengintensifkan koordinasi dengan SKPD terkait dan penggalian
informasi awal dampak bencana dengan pihak pemerintah desa dan
kecamatan khususnya kajian kebutuhan dasar bagi pemulihan awal pasca
terjadinya bencana;
Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2015 pada
tanggal 24 Juli 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Barru Tahun 2016, sebagai solusi terhadap pemenuhan kebutuhan
dasar bagi korban bencana khususnya kebutuhan sektor perumahan (papan);
Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan
bencana melalui pengembangan pembangunan dengan kesiagaan
penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, dan
kerjasama atara SKPD terkait;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 139
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui
penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan
partisipatif;
Meningkatkan kualitas Relawan Penanggulangan Bencana terhadap
penguasaan keahlian dasar penanganan pengungsi dan evakuasi korban
terdampak;
Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian
dan evaluasi kegiatan SKPD terkait penanggulangan bencana berbasis
pengurangan resiko bencana (PRB);
Sosialisasi tentang siskamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan
secara intensif ke semua wilayah;
Pengadaan sarana penunjang secara bertahap;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada LSM dan Ormas;
Peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan
yang dilaksanakan oleh instansi terkait;
Pembinaan secara periodik bagi parpol;
Meningkatkan operasi penegakan perda;
Sosialisasi tentang peran Peraturan Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait;
Pembinaan dan sosoialisasi antisipasi dini pemadam kebakaran;
Perlunya Standard Operation Procedure (SOP) mengenai PEDOMAN
PENGERAHAN RELAWAN penanggulangan bencana daerah Kabupaten
Barru yang disusun dengan metode partisipatif dan menjadi kesepakatan
semua pihak yang terlibat agar peran relawan dapat lebih dioptimalkan;
Penyediaan PPNS yang menangani dan menindak pengaduan/pelanggaran
Perda di masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 140
A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pemerintahan umum merupakan suatu sistem yang dikembangkan dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui
asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan pada
umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan
masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban
pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan
sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat,
pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan
kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan nasional
serta mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk pelaksanaan urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp 63.163.198.575 dengan realisasi sebesar
Rp. 51.925.575.206 atau 82,21 persen.
A. 20.1. Sub Urusan Pemerintahan Umum
Sub Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Barru diselenggarakan
oleh Bagian Umum; Bagian Pemerintahan Umum; Bagian Hukum; Bagian
Organisasi; Bagian Humas dan Protokol; Bagian Administrasi Pembangunan;
Bagian Administrasi Perekonomian; Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan
dan Desa; Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk Sub Urusan Pemerintahan Umum pada
tahun 2015 sebesar Rp. 46.759.287.088,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 38.886.512.060,00 atau mencapai 83,16 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 141
A.20.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi melalui kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat-Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 11.762.291.426 dengan realisasi Rp. 9.856.083.571 atau 83,79 persen.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana
sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik, melalui
kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Emeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 11.563.684.412 dengan realisasi Rp. 7.983.679.768 atau 69,04 persen.
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama melalui
kegiatan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 51.153.300 dengan realisasi Rp. 49.876.900 atau 97,50 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 142
4. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah
melalui kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda);
Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 245.649.400 dengan realisasi Rp. 242.025.600 atau 98,52 persen.
5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah stakeholder yang
mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Pembinaan
Hukum dan Kamtibmas.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 232.896.600 dengan realisasi Rp. 219.674.600 atau 94,32 persen.
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil KepalaDaerah
Program ini bertujuan untuk melaksanakan tugas kepemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan kegiatan Dialog/ Audiensi Dengan
Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat;
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah
Non Departemen/ Luar Negeri; Rapat Koordinasi Unsur Muspida; Rapat Koordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah; Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah; Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Lainnya.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.097.000.600 dengan realisasi Rp. 3.957.682.958 atau 96,60 persen.
7. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang
hubungan antar umat beragama melalui kegiatan Pembinaan Kehidupan Umat
Beragama, Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar
dan Majelis Taklim; Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan; Pembinaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 143
Dan Fasilitasi Kehidupan Beragama Aparatur; Penyusunan Kerangka Regulasi
Keagamaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 5.984.850.400 dengan realisasi Rp. 5.953.924.750 atau 99,48 persen.
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian pemasalahan dan
pengawasan kebijakan daerah serta mewujudkan pemeriksaan komprehensif dan
khusus melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak
Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah, Inventarisasi Temuan Pengawasan, Koordinasi Pengawasan
Yang Lebih Komprehensif, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
Penegakan Perda; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 2.069.522.150 dengan realisasi Rp. 1.628.356.900 atau 78,68 persen.
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produk hukum daerah
melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Publikasi Peraturan Perundang-
undangan, Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-undangan Yang Baru ,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan
Perundang-undangan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 597.622.300 dengan realisasi Rp. 592.469.050 atau 99,14 persen.
10. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya
hukum dan HAM melalui kegiatan Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 144
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 28.976.650 dengan realisasi Rp. 22.873.700 atau 78,94 persen.
11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap dokumen
analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkanketentuan perundang-
undangan melalui kegiatan Pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN).
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 456.544.600 dengan realisasi Rp. 453.656.536 atau 99,37 persen.
12. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD
melalui kegiatan Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah
Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama; Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan; Rapat-rapat Paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan
Anggota DPRD Dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota
DPRD dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 6.788.065.000 dengan realisasi Rp. 5.522.098.000 atau 81,35 persen.
13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan AparaturPengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah staf yang memiliki
kompetensi dalam melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Pelatihan Teknis
Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 356.984.000 dengan realisasi Rp. 257.390.651 atau 72,10 persen.
14. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan
masyarakat yang ditangani dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 145
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 55.063.500 dengan realisasi Rp. 53.963.500 atau 98,00 persen.
15. Program Pengembangan Otonomi Daerah
Program ini bertujuan untuk mempertahankan kinerja pelaksanaan tugas-
tugas perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dengan
kegiatan Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan
penggabungan Desa/Kelurahan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 680.686.100 dengan realisasi Rp. 624.067.800 atau 91,68 persen.
A.20.1.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti dari target 4,2 persen
terealisasi 4,2 persen atau capaian kinerjanya 100 persen;
Persentase kebutuhan produk hukum daerah yang diundangkan dari target 14
Perda terealisasi 7 Perda atau capaian kinerjanya 50 persen;
Meningkatnya persentase jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki
kesadaran hukum dan HAM dari target 26 persen terealisasi 26 persen atau
capaiannya 100 persen;
Ditetapkannya peraturan daerah terkait perijinan dari 1 Perda tahun 2014
menjadi 2 perda tahun 2015, jumlah Perda yang terkait lalulintas barang dan
jasa sebanyak 1 Perda Tahun 2015 dan Perda yang terkait ketenagakerjaan
sebanyak 1 Perda;
Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan dalam bentuk LKPJ, LPPD, EKPPD;
Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun
2015 dari target 12,28 persen terealisasi 11,13 persen atau capaian kinerjanya
90,64 persen;
Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari target
5,00 persen terealisasi 1,65 persen atau capaian kinerjanya 33 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 146
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda dalam bentuk Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus dari target 8 kasus pada tahun 2015 terealisasi
15 kasus atau capaiannya 188 persen;
Tindak Lanjut Temuan Pengawasan: Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut
dari target 3 kali terealisasi 1 kali atau capaiannya 33 persen;
Evaluasi LAKIP SKPD dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari target
24 LHE terealisasi 7 LHE atau capaiannya 29,17 persen;
Regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama yang ditetapkan sebanyak 3
regulasi.
Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2015
berupa Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dari
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub urusanPemerintahan antara lain:
Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih
tingginya jumlah temuan dalam setiap pemeriksaan, adapun yang
mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan
dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat;
Kualitas Auditor/Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Barru yang
rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan baru menuju ke level 2
(Infrastructure) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Barru
sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5
(Optimized), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor
dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan serta masih minimnya upaya
sebagian aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Barru untuk memacu dirinya
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 147
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart
Pemeriksaan, hal ini disebabkan kurangnya dilaksanakannya Bintek Penulisan
LHP yang Efektif;
Pelaksanaan tindak lanjut Hasil pemeriksaan yang belum optimal;
Masih banyaknya SKPD yang kurang memahami pentingnya penyusunan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari
pelaksanaan good governance;
Kerjasama antar daerah belum berjalan optimal;
Masih rendahnya disiplin dan profesionalisme aparat;
Masih rendahnya pemahaman terhadap Tupoksi.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Peningkatan kapabilitas Auditor/Aparat Pengawas Pemerintah Daerah;
Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;
Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner dan Quality Insurance;
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
Meningkatkan pembinaan dan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan
fungsi;
Diadakan sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD mengenai tata cara
penyusunan Laporan;
Peningkatan kerjasama antar daerah;
Pengadaan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi;
Peningkatan disiplin dan profesionalisme aparat;
Sosialisasi terhadap Peraturan Bupati tentang uraian Tupoksi;
Pemberian pemahaman bahwa pada prinsipnya pemeriksaan lebih ditekankan
pada aspek pembinaan;
Penyediaan sarana dan prasarana secara bertahap;
Koordinasi lintas sektor lebih dioptimalkan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 148
A.20.2 Sub Urusan Administrasi Keuangan Daerah
Sub Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas
Pengelola Keuangan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung sub urusan
Keuangan Daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015
adalah sebesar Rp. 13.650.880.737,- dengan realisasi sebesar
Rp. 11.380.924.146,- atau 83,37 persen.
A.20.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan
keuangan daerah melalui kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja,
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan
Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Intensifikasi Dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah, Optimalisasi Sistem
Komputerisasi Perpajakan dan Retribusi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 10.325.906.750 dengan realisasi Rp. 8.833.695.675 atau 85,55 persen.
2. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data asset yang di
kelola oleh seluruh SKPD melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data
Asset, Pengelolaan dan Analisis Data; Asistensi Pengelolaan Asset.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 149
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.014.553.100 dengan realisasi Rp. 708.505.450 atau 69,83 persen.
A.20.2.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi dari target 6
lembaga terealisasi 5 lembaga pada tahun 2015. Kerjasama dengan BPK dalam
Hal E-Auditing Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. TASPEN dalam Hal
Penggajian PNS, PT. Askes dalam Hal Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIAKUDA);
Jumlah kecamatan yang memiliki pasar yang layak dari target 7 unit pada tahun
terealisasi 7 unit pada tahun 2015;
Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis
kinerja dari target 100 persen terealisasi 100 persen atau capaian kinerjanya 100
persen;
Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu;
Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya dari
target 95 persen terealisasi 95 persen atau capaian kinerjanyan mencapai 100
persen.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatanantara lain:
Belum optimalnya koordinasi antar dalam penyusunan anggaran dan pelaporan
keuangan;
Belum optimalnya inventarisasi asset daerah;
Masih rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan
strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat;
Belum optimalnya kinerja operasional aparatur baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan;
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Optimalisasi koordinasi antar SKPD dalam perencanaan maupun penyusunan
anggaran dan pelaporan keuangan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 150
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem akuntansi
dan perencanaan keuangan secara matang;
Meningkatkan kualitas aparatur melalui berbagai pelatihan;
Pendistribusian tugas secara proporsional;
Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam hal perencaanaan anggaran,
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
A. 20.3 Sub Urusan Kepegawaian
Sub urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung sub urusan kepegawaian
dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan
operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait
dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp 2.723.936.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.640.049.300,- atau
60,21 persen.
A.20.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepegawaian secara
akurat dan terbaharui melalui kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, Penempatan
PNS, Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS, Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS, Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, Pemberian
Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 292.075.600 dengan realisasi Rp. 143.392.750 atau 49,09 persen.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dengan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Bagi Calon PNS Daerah; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 151
Daerah; Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah; Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.550.220.800 dengan realisasi Rp. 972.704.400 atau 62,75 persen.
3. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi aparat yang yang akan pindahtugas
dan pensiun melalui kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dan Pemindahan
Tugas PNS.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 277.821.850 dengan realisasi Rp. 156.556.350 atau 56,35 persen.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah kasus pelanggaran disiplin
yang ditangani dengan kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 13.941.500 dengan realisasi Rp. 1.222.000 atau 8,77 persen.
A.20.3.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Terimplementasikannya pola pengembangan karir yang jelas pada tahun 2015
dari target 6,0 persen realisasi 6,03 persen atau capaiannya 100,5 persen;
Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment pada tahun
2015 dari target 3,75 persen terealisasi 4,94 persen atau capaiannya 131,73
persen;
Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam pemberian penghargaan Satya
Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun pada tahun 2015 sebanyak 356
orang dari target yang ditetapkan yakni 300 orang.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub urusankepegawaian antara lain:
Penurunan capaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan oleh tidak
dilaksanakannya seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 akibat dari adanya
kebijakan moratorium PNS;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 152
Belum tercapainya realisasi kinerja persentase aparatur yang kompeten sesuai
jabatannya disebabkan oleh : 1) Dikeluarkannya kebijakan moratorium
penerimaan CPNS, sehingga tidak dilaksanakannya penerimaan CPNS pada
tahun 2015; 2)Jumlah PNS yang ditempatkan dalam SKPD belum mencapai
target sebagai dampak dari belum tercapainya target jumlah yang lulus seleksi
penerimaan CPNS;
Terbatasnya pelaksanaan diklat teknis dan fungsional yang dapat diikuti oleh
aparatur Pemerintah Kabupaten Barru. Pada umumnya informasi
penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional dari lembaga penyelenggara
diterima menjelang dan atau setelah batas akhir pendaftaran keikutsertaan.
Selain itu jenis diklat teknis dan fungsional yang ditawarkan dari lembaga
penyelenggara pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan diklat yang
direncanakan oleh SKPD;
Tidak dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi pada
Tahun 2015, yang meliputi Workshop penilaian prestasi kerja, Workshop
analisis kebutuhan diklat dan Diklat teknis penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual, karena menunggu pengesahan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
tentang Pengembangan karier PNS dan RPP tentang Penilaian kinerja;
Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lembaga pelaksana
kediklatan tentang jadwal rencana pelaksanaan kediklatan dan jenis kediklatan
yang dibutuhkan;
Belum maksimalnya penerapan aturan disiplin PNS.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih
baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis,
tugas dan fungsi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 153
Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam
renstra;
Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi;
Pemantapan analisis/kajian kebutuhan diklat teknis, tugas dan fungsi yang
sangat dibutuhkan, dan analisis peserta yang lebih berkompeten untuk
diikutkan dalam pelatihan;
Rekrutmen aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS secara tegas, transparan, dan tidak diskriminatif;
Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih
baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
A.21. Urusan Ketahanan Pangan
Sebagai daerah agraris dan bahari yang cukup luas dengan keragaman
hayati yang sangat tinggi, menjadi modal dasar yang sangat penting dalam
mewujudkan ketahanan pangan. Namun keberhasilan pembangunan ketahanan
pangan tidak hanya ditentukan oleh potensi Sumber Daya pertanian, perikanan dan
kehutanan tetapi sangat ditentukan juga oleh peran masyarakat dan kualitas Sumber
Daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan baik ditingkat on farm maupun
off farm.
Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus
didorong untuk dapat meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan
pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya
jumlah penduduk. Sedang pada tingkat off farm sistem distribusi pangan perlu
penataan kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh
pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola
konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti Pola Pangan Harapan
(PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 154
dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu seperti
beras.
Guna lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan
petani serta untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang
saat ini dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, kemiskinan dan
pembangunan berkelanjutan, diperlukan Sumber Daya manusia yang handal
sehingga penyuluhan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses
pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku
usaha agar mereka dapat mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi
pasar, teknologi, permodalan, efisiensi usaha, daya saing, pendapatan dan
kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Barru diselenggarakan Badan
Ketahanan Pangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Ketahanan Pangan dalam rangka membiayai berbagai program dan
kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun
kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun
anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.549.510.294.000,00- dengan realisasi sebesar
Rp. 922.501.306,00,- atau 59,54 persen.
A.21.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ perkebunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan jumlah kelompok yang
menerapkan pola agribisnis dan meningkatkan kualitas data dan informasi pola
Konsumsi Masyarakat yang tersedia dengan kegiatan Analisis Dan Penyusunan
Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan; Kajian Rantai Pasokan Dan Pemasaran
Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;
Pengembangan Desa Mandiri Pangan,
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 883.172.000 dengan realisasi Rp. 637.032.750 atau 72,13 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 155
A.21.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita dari 96.44 persen pada tahun
2014 menjadi 96.94 persen pada tahun 2015;
Penguatan Cadangan Pangan dari 93,30 persen pada tahun 2014 menjadi
91,17 persen pada tahun 2015;
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah pada
kisaran 152,78 persen pada tahun 2014 dan 2015;
Meningkatnya skor pola pangan harapan dari 85,41 pada tahun 2014 menjadi
89.75 pada tahun 2015;
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari 66,67 persen pada
tahun 2014 menjadi 100,00 persen pada tahun 2015.
Sebagai apresiasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Badan
Ketahan Pangan Daerah mendapatkan penghargaan berupa Juara Harapan 3
Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan oleh BKPD Provinsi
Sulawesi Selatan.
Permasalahan yang dihadapi Ketahanan Pangan antara lain:
Belum tersedianya alat penguji pestisida untuk pangan segar;
Belum optimalnya penanganan terhadap distribusi, ketersediaan dan
keamanan pangan;
Masih kurangnya pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil
olahan;
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masih berorientasi fisik
yaitu pendekatan KRPL;
Belum optimalnya diversifikasi pangan;
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang
beragam, berimbang dan bergizi;
Belum adanya peta kerawanan pangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 156
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka strategi/upaya yangdilaksanakan antara lain:
Pengadaan alat uji pestisida untuk pangan segar;
Optimalisasi pendistribusian, penyediaan dan jaminan terhadap keamanan
pangan;
Fasilitasi pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan;
Percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan difokuskan pada pola
B2SA ( Beragam, bergizi, seimbang dan aman);
Sosialisasi dan demo tentang keanekaragaman pangan;
Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan
bergizi.
A. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Wilayah Kabupaten Barru yang sebagian besar adalah wilayah perdesaan,
maka kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memacu
pembangunan di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan
kelembagaan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru
diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan
Umum, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, KP4K, Bagian Perekonomian
dan Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan urusan Pemberdayaan
Masyarakat pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 5.835.344.600,-
dengan realisasi sebesar Rp 4.817.660.149,- atau 82,56 persen dengan uraian
BPMD dari target anggaran Rp. 3.752.987.300,- terealisasi sebesar
Rp. 3.515.242.849 atau 93,67 persen; KP4K dari target anggaran Rp. 68.972.000,-
terealisasi sebesar Rp 54.732.000,- atau 79,35 persen; Bagian Perekonomian dari
target anggaran Rp. 173.290.500,- terealisasi sebesar Rp 25.927.900,- atau 14,96
persen; Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dari target
anggaran Rp. 1.840.094.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.221.757.400,- atau 66,40
persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 157
A.22.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota Lembaga
Kemasyarakatan dan BPD yang terlatih melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 709.964.400 dengan realisasi Rp. 672.071.100 atau 94,66 persen.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini dengan tujuan terfasilitasinya lembaga ekonomi pedesaan
melalui kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 93.844.000 dengan realisasi Rp. 67.537.000 atau 71,97 persen.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program ini dengan tujuan meningkatnya jumlah Desa yang memiliki
dokumen perencanaan tahunan melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa; Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 191.054.500 dengan realisasi Rp. 182.429.000 atau 95,49 persen.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah aparatur pemerintah desa
yang terlatih melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan; Perlombaan Desa/Kelurahan; Pelatihan
aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen; Pemilihan Kepala Desa;
Penyusunan kerangka regulasi Pemdes dan LKD/LKK. Anggaran yang dialokasikan
untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.486.176.350 dengan realisasi
Rp. 1.850.851.700 atau 74,45 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 158
5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah perempuan yang
mendapatkan pembinaan dengan kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Pelaksanaan
HKG dan Rakerda PKK; Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Kelompok Dasa Wisma.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 378.095.900 dengan realisasi Rp. 355.919.600 atau 94,13 persen.
6. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan
Program ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui
kegiatan Pendampingan dan Administrasi PNPM-MP yang terintegrasi; Pembinaan
dan penguatan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa; Pengembangan Infrastruktur
pedesaan terintegrasi (Lanjutan). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini
pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.443.930.300 dengan realisasi Rp. 1.368.472.258
atau 94,77 persen.
7. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan TeknologiBaru
Program ini dengan tujuan untuk penyediaan teknologi tepat guna dengan
kegiatan Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Perdesaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 48.735.100 dengan realisasi Rp. 48.171.500 atau 98,84 persen.
8. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan
Program ini dengan tujuan meningkatkan kegiatan perekonomian yang
berbasis sumberdaya lokal dengan kegiatan Pengembangan Komoditi Unggulan
Perdesaan .
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 68.972.000 dengan realisasi Rp. 54.732.000 atau 79,35 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 159
9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini dengan tujuan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi di
tingat desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui kegiatan Fasilitasi
Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Perdesaan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 173.290.500 dengan realisasi Rp. 25.927.900 atau 14,96 persen.
A.22.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah Desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi
dari 54 Pokmas/54 desa terealisasi 59 Pokmas/55 desa/kelurahan atau
capaiannya 109 persen;
Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada pelaksanaan kegiatan
pembangunan dari target 80 persen terealisasi 80 persen atau capaian
kinerjanya mencapai 100 persen;
Persentase Desa/Dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat dari target 90
persen terealisasi 90 persen atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen;
Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan anggota badan
permusyawaratan desa (BPD) yang terlatih dari target 12 orang/desa terealisasi
12 orang/desa atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen;
Persentase aparat pemerintah desa/kelurahan yang memahami perencanaan
partisipatif dari target 75 persen terealisasi 75 persen atau capaiannya 100
persen;
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki BUMdes/Lembaga ekonomi masyarakat
dari target 40 desa/kelurahan persen terealisasi 40 desa/kelurahan atau capaian
kinerjanya mencapai 100 persen;
Jumlah Desa/Kel. yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi
Tepat Guna (TTG) dari target 40 desa/kel terealisasi 36 desa/kelurahan atau
capaian kinerjanya mencapai 90 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 160
Jumlah desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengembangan komoditi
unggulan dari target 18 desa/kelurahan terealisasi 18 desa/kelurahan atau
capaian kinerjanya 100 persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015
Badan Pemberdayaan Masyarakat mendapat penghargaan berupa Juara 3
BUMDES tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Gubernur dan Juara Harapan 3
Lomba Desa/Kelurahan (Kelurahan Kiru-kiru) dari Gubernur.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan PemberdayaanMasyarakat antara lain:
Belum semua kader utamanya pada tingkat keompok PKK dan Dasawisma
memahami sepenuhnya perihal administrasi PKK;
Adanya anggapan bahwa gerakan PKK adalah suatu kegiatan yang tidak
produktif utamanya dari segi ekonomis;
Belum dipahaminya tujuan dari gerakan PKK oleh generasi muda sehingga
kesulitan untuk mencari kader;
Kegiatan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kelurahan sering terlambat
sehingga berpengaruh pada keterlambatan di tingkat Kecamatan dan Kota;
Saat ini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif hanya
dilakukan dan di fasilitasi pada level atau tingkat desa dan kelurahan saja belum
menyentuh pada level yang paling bawah yaitu level atau tingkat
dusun/lingkungan;
Tidak adanya inovasi dan kreativitas desa dan kelurahan untuk lebih
menumbuhkembangkan kearifan-kearifan lokal yang ada di masing-masing desa
dan kelurahan. Dimana kearifan lokal ini menjadi salah satu penunjang penilaian
pada perlombaan desa dan kelurahan;
Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan
pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan,
disamping masalah dana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan
pengumpulan data;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 161
Belum maksimalnya fungsi dan peran LKD, BPD dalam mengawal proses
pembangunan di masing-masing desa/kelurahan;
Tidak adanya metode baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pelatihan;
Kurangnya pemberian kesempatan bagi aparat desa/kelurahan selaku alumni
Kader KPM untuk mengaktualisasikan hasil pelatihan;
BUMDES belum bisa berfungsi dengan baik disebabkan karena SDM
kepengurusan di tingkat desa yang belum maksimal dan terbatasnya kreativitas
bagi pengurus;
Terbatasnya teknologi Tepat Guna yang dapat diperkenalkan di tengah-tengah
masyarakat;
Keterbatasan instruktur dan SDM dalam bidang TTG.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Mengadakan pembinaan secara tehnis tentang pengerjaan buku administrasi
kepada Sekretaris TP PKK;
Mengadakan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur masyarakat termasuk
generasi muda untuk menunjukkan bahwa gerakan PKK adalah suatu gerakan
yang memang perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai keluarga
yang berdaya dan sejahtera, melalui kegiatan yang memupuk semangat gotong
royong dan kerjasama dalam interaksi sosial yang tinggi;
Dengan dipahaminya tujuan gerakan PKK diharapkan generasi muda bersedia
dan mampu menjadi kader PP yang tangguh dan terampil;
Proses pendampingan dan fasilitasi yang di mulai pada level atau tingkat yang
paling bawah yaitu tingkat dusun/lingkungan, sehingga proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan sistem perencanaan dari
bawah (Bottom-Up Planning) yang dilakukan oleh masyarakat dapat tercapai;
Desa dan kelurahan lebih berinovasi dan berkreativitas sehingga kearifan-
kearifan lokal tersebut dapat muncul;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 162
Melaksanakan pembinaan yang lebih intensif dan fokus terhadap pengisian
buku-buku administrasi Desa/Kelurahan dan profil Desa/Kelurahan disamping
peningkatan anggaran untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan;
Berperan aktif LKD, BPD di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
terhadap hasil-hasil pembangunan di Desa/Kelurahan;
Perlu adanya metode baku yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pelatihan, sehingga proses pelatihan dapat lebih berkesinambungan;
Perlunya diberikan ruang bagi para alumni Kader KPM untuk lebih
mengaktualisasikan diri dalam proses perencanaan partisipatif;
Sistem evaluasi dan pembinaan kepada Bumdes yang ada, agar target
berfungsinya BUMDES sebanyak 60 % (24 Bumdes) pada tahun 2015 dapat
tercapai;
Melakukan identifikasi Teknologi Tepat Guna yang diperkenalkan ke masyarakat
sesuai dengan potensi yang ada di desa/kelurahan;
Akan diadakan proses percepatan dan peningkatan intensitas pelatihan agar
capaian kinerja terpenuhi.
A.23. Urusan Statistik
Ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu
terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran pengguna terhadap
pentingnya data dan informasi statistik. Data statistik yang berkualitas merupakan
rujukan dalam rangka perumusan kebijakan yang diawali dari proses penyusunan
perencanaan pembangunan hingga pada proses pemantauan/monitoring, serta
pada proses evaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan efektif.
Pelaksanaan urusan Statistik di Kabupaten Barru masih
diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah yaitu Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barru yang diatur berdasarkan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik. Badan ini merupakan perwakilan dari Badan Pusat
Statistik Nasional dengan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja diatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 163
dengan Keputusan Presiden RI. Sementara itu, SKPD yang melaksanakan
kegiatan berkaitan dengan kestatistikan antara lain Bappeda, Dinas Peternakan.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Kestatistikan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran
2015 adalah sebesar Rp. 498.989.800,00,- dengan realisasi sebesar
Rp. 351.041.500,00,- atau 70,35 persen.
A.23.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat
sebagai acuan dalam menyusun perencanaan di daerah dengan kegiatan
Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah; Penyusunan dan
Pengumpulan Data PDRB, Survey Harga Bangunan, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM); Kajian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kab. Barru terhadap Pemenuhan
Dasar Masyarakat; Kajian Belanja Publik Kabupaten Barru.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 135.681.300 dengan realisasi Rp. 114.943.800 atau 84,72 persen.
2. Program peningkatan dan pengembangan statistik
Program bertujuan untuk menyediakan data dalam penyusunan perencanaan
dengan kegiatan Penyusunan Database Peternakan; Penyusunan Profil Kesehatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 363.308.500 dengan realisasi Rp. 236.097.700 atau 64,99 persen.
A.23.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Tersedianya data dan informasi kinerja pembangunan daerah;
Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan
keputusan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 164
Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date pada tahun 2015
dari target 5,21 persen terealisasi 4,51 persen atau capaian kinerjanya mencapai
86,56 persen;
Diterbitkannya buku Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam ANgka, Indeks
Pembangunan Manusia, Survey Harga Bangunan, PDRB Kabupaten, PDRB
Kecamatan, Indikator Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Kestatistikan antara lain:
Belum lengkapnya data-data yang dipublikasikan;
Keterlambatan publikasi data-data;
Akurasi data masih relative kurang;
Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami
pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan,
mengolah, menganalisa serta menginterprestasikan data untuk disajikan secara
lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.
Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:
Memberikan masukan tentang data-data yang seharusnya dilengkapi dalam
setiap publikasi;
Memberi masukan tentang waktu penerbitan dan publikasi data-data;
Pemberian informasi tentang data-data dari SKPD agar lebih akurat;
Pelatihan kepada aparatur.
A.24. Urusan Kearsipan
Kearsipan sebagai naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan
unit kerja dalam berbagai bentuk baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok
merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk
menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi yang memerlukan.
Mengingat arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi
pimpinan, maka perlu dilakukan pengendalian, penyusunan pola klasifikasi dengan
memperhatikan keamanan dan kerahasiaan arsip.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 165
Pelaksanaan urusan Kearsipan di Kabupaten Barru masih
diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kearsipan
dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan
operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait
dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp. 417.400.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.384.928,- atau 93,53
persen.
A.24.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase dokumen arsip yang
tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan dengan kegiatan
Pengklasifikasian Data.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 81.851.650 dengan realisasi Rp. 76.545.900 atau 93,52 persen.
2. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
Program ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan memelihara Dokumen/
arsip yang telah disampaiakan kepada Kantor perpustkaan, Arsip dan Dokumentasi
melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 8.486.000 dengan realisasi Rp. 8.486.000 atau 100,00 persen.
A.24.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun
2015 sebanyak 15 SKPD dari total 39 SKPD yang ada (38,46 persen);
Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan
rapih dan aman pada tahun 2015 dari target 8,00 persen trealisasi 2,07 persen
atau capainnya 25,87 persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mendapatkan penghargaan dari Gubernur
berupa Juara 1 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lomba Kearsipan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 166
dan Juara Harapan 1 Tingkat Nasional Lomba Kearsipan Daerah dari Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Kearsipan:
Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pengelolaan
kearsipan;
Belum tertatanya arsip daerah sesuai dengan aturan yang ada;
Tidak tersedianya tenaga arsiparis;
Masih minimnya fasilitas pemeliharaan arsip;
Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Kearsipan.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang fungsi dan peran arsip
Peningkatan sarana prasarana dan peningkatan Sumber Daya manusia dalam
hal kearsipan;
Penambahan tenaga arsiparis.
Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya
pemeliharaan arsip terutama arsip vital.
Meningkatkan sarana prasarana pemeliharaan arsip.
Sebagai apresiasi atas pelaksanaan urusan Kearsipan pada tahun 2015 mendapat
penghargaan berupa Juara Harapan I Tingkat Nasional Pengelolaan Kearsipan.
A. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah menjadikannya
menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga informasi yang
akurat, cepat, tepat dan terpercaya menjadi tuntutan masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, merupakan bagian penting dari
aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti dengan semakin luasnya
penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor antara lain e-Government dan e-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 167
Procurenment sehingga pemanfaatan teknologi yang efisien mempunyai peranan
yang strategis dan penting.
Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Barru
diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Bagian
Humas dan Protokol serta Bagian Umum.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Komunikasi
dan informatika dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik
kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan
yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015
adalah sebesar Rp. 2.533.525.900 dengan realisasi sebesar Rp. 1.969.655.800,00
atau 77,74 persen. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan
anggaran Rp. 740.286.500 dan realisasi Rp. 447.805.100 atau 60.49 persen;
Bagian Umum dengan anggaran Rp. 62.426.500 dan realisasi Rp. 59.306.850 atau
95 persen; Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran Rp. 1.730.812.900 dan
realisasi Rp. 1.462.543.850 atau 84,50 persen.
A.26.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan
yang terlayani komunikasi dan informasi dengan kegiatan Pembinaan Dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi; Pengembangan Peralatan
Sandi dan Telekomunikasi; Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi Dan Informasi; Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan; Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penyebarluasan Informasi
Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 946.802.300 dengan realisasi Rp. 651.139.500 atau 68.77 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 168
2. Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi Dan HubunganAntar Lembaga
Program ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan media
massa dalam penyebaran informasi dengan kegiatan Pengembangan operasional
kehumasan daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 378.784.100 dengan realisasi Rp. 348.223.216 atau 91,93 persen.
3. Program kerjasama informasi dengan Media Massa
Program ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi kepada
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
kepemerintahan dengan kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah; Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.207.939.500 dengan realisasi Rp. 970.293.084 atau 80,33 persen.
A.25.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa dari
pada tahun 2015 target 130 jenis terealisasi 287 jenis atau capaiannya 220,77
persen;
Tersebarnya informasi pembangunan dan terjalinnya hubungan kemitraan
dengan media massa;
Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani
telekomunikasi pada tahun 2015 dari target 5,25 persen terealisasi 8,45 persen
atau capaiannya 160,95 persen;
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat Melalui Kegiatan Safari Ramadhan oleh Tim Bakohumas.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi danInformatika antara lain:
Minimnya informasi yang diterima dari SKPD untuk dipublikasikan di Website
Kabupaten Barru;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 169
Kualitas informasi masih sangat rendah untuk dipublikasikan;
Belum tersedianya database sebagai dasar untuk melaksanakan program;
Kualitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan belum memadai;
Koordinasi antar instansi belum optimal.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:
Mendorong SKPD untuk menyampaikan data/informasi yang akan
dipublikasikan;
Pelatihan kepada aparatur yang menangani data/informasi pada tingkat SKPD.
Penyusunan data base;
Pelatihan kepada aparatur yang menangani kegiatan/program;
Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait.
B. Urusan Pilihan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan urusan pilihan yaitu
urusan yang secara nyata ada dan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahtraan masyarakat.
Adapun penyelenggaraannya disesuaikan dengan penataan Organisasi
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan sumber daya mineral
4) Pariwisata;
5) Kelautan dan Perikanan
6) Perdagangan;
7) Industri;
B.1. Urusan Pertanian
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam
perekonomian, hal tersebut dapat diukur dari kontribusi sektor pertanian dalam
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan lapangan kerja,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 170
sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, pengentasan kemiskinan,
mempertahankan ketahanan pangan. Selain itu sektor pertanian juga mempunyai
peran sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri
pengolahan hasil pertanian.
Pembangunan pertanian dalam jangka panjang juga akan menghadapi
tantangan antara lain: bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan keseimbangan
gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta
perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk
pertanian. Selain itu pembangunan sub sektor peternakan juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan pembangunan pertanian. Peran strategis yang
subsektor peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber
protein hewani, disamping itu juga mempunyai peran dalam meningkatkan nilai
tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan; Dinas Peternakan, Kantor
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Badan
Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan DPKD.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Pertanian
pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 27.680.636.258,- dengan realisasi
sebesar Rp 21.494.936.734,- atau 77,65 persen, masing-masing untuk Dinas
Pertanian dan Perkebunan dari target anggaran sebesar Rp. 22.813.679.333,-
terealisasi sebesar Rp.17.344.940.432,- atau sebesar 76,03 persen, Dinas
Peternakan dari target anggaran Rp. 2.822.076.100,- terealisasi sebesar
Rp. 2.730.892.219,- atau 96,77 persen dan Kantor Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari target anggaran sebesar Rp.
1.283.584.525,- terealisasi sebesar Rp. 971.669.583,- atau 75,70 persen; Dinas
Kehutanan dari target anggaran Rp. 69.620.000 dengan realisasi Rp. 69.620.000
atau 100 persen; DPKD dari target anggaran sebesar Rp. 761.296.300,- terealisasi
sebesar Rp. 447.434.500,- atau 58,77 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 171
B.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1.Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ perkebunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah petani dan lembaga
yang difasilitasi teknik perlindungan tanaman dengan kegiatan Pengembangan
Perbenihan/perbibitan; Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian; dan Peningkatan PerlindunganTanaman, Perluasan
Areal Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Pengembangan Lumbung Pangan Desa
(DAK); Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif; Peningkatan Kewaspadaan pangan
dan gizi; Pemantapan struktur Ekonomi Pangan dan agribisnis.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 20.842.856.389 dengan realisasi Rp. 15.922.281.441 atau 76,39 persen.
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah bibit unggul yang
tersedia dengan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan,
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan
Ternak; Pengembangan Kawasan Agropolitan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 325.605.000 dengan realisasi Rp. 244.935.000 atau 75,22 persen.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan jumlah
masyarakat miskin yang difasilitasi dengan kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Bidang Pertanian dan Perkebunan dan Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Kehutanan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 196.655.000 dengan realisasi Rp. 192.975.000 atau 98,13 persen.
4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program ini bertujuan untuk menurunkan kasus penyakit ternak dengan
kegiatan Pendataan Masalah Peternakan; Pemeliharaan Kesehatan dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 172
Pencegahan Penyakit Menular Ternak; Pemusnahan Ternak yang Terjangkit
Penyakit Endemik.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 652.264.100 dengan realisasi Rp. 647.167.700 atau 99,22 persen.
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak
dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak;
Pembibitan dan Perawatan Ternak, Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak,
Pengembangan Agribisnis Pertenakan, Pengelolaan Lahan dan Air.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 900.932.000 dengan realisasi Rp. 897.897.000 atau 99,66 persen.
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan prosentase permintaan
peternakan masyarakat dengan kegiatan Pembangunan Pusat-pusat
Etalase/eksebisi/promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Promosi atas Hasil
Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 697.020.000 dengan realisasi Rp. 635.835.000 atau 91,22 persen.
7. Program Pembinaan dan Produksi Pertanian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelembagaan peternak
unggas yang bermitra dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Depo Obat
Hewan, Bahan Asal Ternak dan Hasil Olahannya; Pemberdayaan Kelembagaan
Peternak.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 327.213.800 dengan realisasi Rp. 312.631.300 atau 95,54 persen.
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok tani yang
mampu menerapkan pola agribisnis dengan kegiatan Pelatihan Petani Dan
Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; Pengembangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 173
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); Penguatan
Masyarakat Rawan Pangan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 337.831.375 dengan realisasi Rp. 192.638.875 atau 57,02 persen.
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penyuluh yang
memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok
tani-nelayan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/perkebunan; Penyuluhan dan Pendampingan Bagi
Pertanian/perkebunan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 771.125.900 dengan realisasi Rp. 636.154.882 atau 82,50 persen.
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasar yang berfungsi
secara layak dan memadai melalui kegiatan Pemeliharan Rutin/berkala Sarana
Dan Prasarana Pasar Kecamatan/pedesaan Produksi Hasil
Pertanian/perkebunan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 761.296.300 dengan realisasi Rp. 447.434.500 atau 58,77 persen.
B.1.2 Capaian kinerja sebagai program dan kegiatan antara lain:
Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan pada
tahun 2015 dari target 32.5 persen terealisasi 52.5 persen atau capaiannya
161.54 persen;
Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya
pada tahun 2015 dari target 18,00 persen terealisasi 14,30 persen atau
capaiannya 79,44 persen;
Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis
pada tahun 2015 dari target 5 persen terealisasi 5 persen atau capaiannya
100,00 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 174
Terbangunnya embung sebanyak 16 unit pada tahun 2015;
Jalan tani yang dibangun mencapai 3.033 meter pada tahun 2015;
Jumlah traktor yang dibagikan sebanyak 18 unit pada tahun 2015;
Pompa air yang dibagikan sebanyak 28 unit pada tahun 2015;
Tersedianya benih sebar bermutu dan bersertifikat sebanyak 33.825 kg pada
tahun 2015.
Tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan sebanyak 32.000 pohon
(cengkeh 3.000 pohon; Pala 1.000 pohon; kopi 1.000 pohon; tembakau 24.000
pohon; rambutan 1.000 pohon; durian 1.000 pohon; manga 1.000 pohon);
Jumlah desa/kel. yang mendapat fasilitasi program pengembangan komoditi
unggulan sebanyak 18 desa/kelurahan.
Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil peternakan pada tahun 2015
sebanyak 1 unit ( fasilitasi pakan ternak unggas kepada kelompok Sinar Pagi,
Kel. Lalolang Kecamatan Tanete Rilau).
Meningkatnya usaha tani ternak terpadu pada tahun 2015 dari target 14 unit
terealisasi 12 unit atau capaiannya 85,71 persen.
Meningkatnya populasi ternak pada tahun 2015 untuk tenak sapi dari target
63.904 ekor terealisasi 68.805 ekor atau capaiannya 107,67 persen; ungags
dari target 445.588 ekor terealisasi 529.521 ekor atau capaiannya 118,84
persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015
mendapatkan penghargaan Juara III Nasional Penghargaan Kelompok Budidaya
Sapi Potong Berbasis Pemberdayaan oleh Dirjen Kesehatan Hewan.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Pertanian antara lain:
Lemahnya jaringan kemitraan dan kelembagaan yang dimiliki petani;
Belum memadainya ketersediaan database tentang produksi, produktivitas,
komoditas unggulan;
Terbatasnya jumlah areal persawahan yang dialiri jaringan irigasi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 175
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat petani untuk melakukan
pemeliharaan jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi usaha tani;
Belum optimalnya penggunaan lahan;
Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan
agroindustri;
Terbatasnya penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan
terutama pada kegiatan budidaya;
Masih lemahnya kelembagaan petani;
Tingkat kerusakan pasca panen masih cukup besar;
Belum berkembangnya sentra industri dan kawasan strategis sesuai dengan
potensi wilayah yang telah ditetapkan;
Jumlah tenaga inseminator belum mampu memenuhi untuk seluruh wilayah
kabupaten;
Masih kurangnya sosialisasi kegiatan IB;
Sebagian besar masyarakat belum mengetahui mekanisme
pelaksanaan/pelaporan IB, terutama tanda-tanda birahi dan ciri-ciri reproduksi
lainnya;
Kualitas semen tidak semuanya baik;
Sistem pemeliharaan ternak sapi yang bersifat ekstensif sehingga deteksi
birahi sulit dilakukan;
Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak belum optimal;
Masih kurangnya pejantan unggul;
Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM peternakan;
Masih kurangnya kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun
metode penyuluhan;
Belum efisiennya manajemen penyuluhan;
Kurangnya penggunaan metode penyuluhan yang efektif dan efisien;
Belum optimalnya partisipasi petani, sebagai pelaku utama usahatani;
Masih lemahnya manajemen organisasi petani.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 176
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Peningkatan jaringan kemitraan dan kelembagaan yang di miliki petani;
Penyediaan database produksi, produktivitas, komoditas unggulan;
Peningkatan jumlah areal persawahan yang dialiri melalui penggunaan pompa;
Pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri;
Introduksi teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama pada
kegiatan budidaya;
Penguatan kelembagaan petani melalui revitalisasi kelembagaan;
Pengembangan sentra industri dan kawasan strategis sesuai dengan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan;
Meningkatkan sosialisasi sistem kelembagaan kelompok;
Optimalisasi kawin alam/IB;
Meningkatkan pengawasan lalulintas ternak;
Penyuluhan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak;
Meningkatkan kemampuan petugas IB;
Pelatihan kepada petani berkaitan dengan inseminasi buatan;
Pengadaan pejantan unggul;
Vaksinasi brucellosis;
Pengadaan/pelatihan tenaga teknis kesehatan hewan;
Peningkatan kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode
penyuluhan;
Penyuluhan secara terintegrasi;
Penataan struktur dan kelembagaan penyuluhan di tingkat lapang.
B.2. Urusan Kehutanan
Sumber daya hutan memiliki nilai strategis yang diperlukan bagi proses
pembangunan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya supaya benar dan
bijak sehingga fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia
sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat dapat berkelanjutan dari generasi ke
generasi berikutnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 177
Pelaksanaan urusan Kehutanan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh
Dinas Kehutanan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan
Kehutanan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan
operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait
dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp 2.448.861.800,00,- dengan realisasi sebesar Rp 2.240.948.842,00,-
atau 91,51 persen.
B.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase sumber daya
hutan yang teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan potensinya dengan kegiatan
Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu, Pemantapan Kawasan Hutan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 191.004.600 dengan realisasi Rp. 45.600.000 atau 23,87 persen.
2. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase kawasan hutan
yang direhabilitasi dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi
Dan Penghijauan Hutan; Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan,
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015
sebesar Rp. 1.920.915.000 dengan realisasi Rp. 1.905.397.300 atau 99,19
persen.
B.2.2. Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Persentase masyarakat miskin disekitar hutan yang mampu mengelola hasil
hutan non kayu secara produktif pada tahun 2015 dari target 9,4 persen (10
orang/10Ha) terealisasi target 9,4 persen (10 orang/10Ha) atau capaiannya
100 persen;
Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya pada
tahun 2015 dari target 155 Ha terealisasi 155 Ha atau capaiannya 100 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 178
Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi pada tahun 2015 dari target 140 Ha
terealisasi 140 Ha atau capaiannya 100 persen;
Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi pada tahun 2015 dari target 270
km terealisasi 270 km atau capaiannya 100 persen;
Kasus illegal logging dari target 0 kasus terealisasi 0 kasus .
Permasalahan yang dihadapi Urusan Kehutanan antara lain:
Sebagian masyarakat belum memahami arti penting keberadaan hutan;
Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang akan diterima jika melakukan
perambahan hutan;
Masih adanya klaim status kepemilikan lahan masyarakat dalam kawasan dan
luar kawasan hutan;
Usulan perubahan status kepemilikan lahan (enclave) belum disetujui
Kementerian Kehutanan;
Koordinasi dan sinkronisasi tata ruang belum berjalan secara optimal;
Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
hutan;
Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan
dalam kesatuan pengelolaan hutan;
Jumlah personil tidak berimbang dengan jumlah hutan yang harus diawasi.
Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Sosialisasi tentang arti pentingnya hutan dalam kehidupan;
Sosialisasi perturan perundang-undangan terkait perambahan hutan dan
kegiatan illegal lainnya di dalam kawasan hutan;
Mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan
sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian
hutan;
Peningkatan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait;
Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan;
Peningkatan frekuensi pengawasan melalui intensifikasi pengawasan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 179
Optimalisasi kelembagaan pengelolaan hutan;
Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan konversi lahan hutan;
Penambahan jumlah personil.
B.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembangunan di bidang energi dan sumber daya merupakan upaya untuk
mendayagunakan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal.
Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Barru
diselenggarakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar
Rp 5.793.830.655,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.553.182.940,00,- atau 95,85
persen.
B.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan volume produksi
pertambangan dengan kegiatan Koordinasi Dan Pendataan Tentang Hasil
Produksi Dibidang Pertambangan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 93.059.000 dengan realisasi Rp. 82.064.000 atau 88,18 persen.
2. Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha PertambanganSumberdaya Mineral dan Batu Bara
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertambangan
yang melaksanakan eksplorasi sesuai standar dengan kegiatan Penelitian dan
pengembangan bahan galian aneka tambang.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 128.640.000 dengan realisasi Rp. 128.640.000 atau 100,00 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 180
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan informasi sumberdaya air bawah
tanah yang akurat dan terukur dengan kegiatan Penelitian dan pengembangan air
bawah tanah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 231.445.500 dengan realisasi Rp. 225.835.500 atau 97,58 persen.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KK yang mendapatkan
fasilitasi tenaga listrik dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Potensi
Kelistrikan; Pemasangan Listrik Desa / Genset.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.582.893.505 dengan realisasi Rp. 4.403.413.350 atau 96,08 persen.
5. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta TeknologiBaru
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi
sumberdaya pertambangan dan energi dalam Sistem Informasi geografis (SIG)
melalui kegiatan Pengadaan Sarana Laboratorium Pertambangan dan Energi.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.885.000 atau 99,77 persen.
B.3.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Pengembangan ketenagalistrikan pada tahun 2015 dari target 1 wilayah
terealisasi 1 wilayah;
Pembangunan jaringan penerangan umum PLTS sebanyak 306 unit,
penerangan jalan dari PLTS 45 unit dan biogas 67 unit;
Ketersediaan data dasar potensi Air Bawah Tanah dari target 1 wilayah
terealisasi 100 persen di wilayah Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete
Riaja). Sementara untuk pengembangan Air Bawah Tanah pada Tahun 2015
adalah 1 titik (Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi) dari 1 titik yang
ditargetkan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 181
Penambang yang memiliki surat izin pertambangan yang masih berlaku sampai
dengan Tahun 2015 sebanyak 61 termasuk Izin Pertambangan dari target 60
izin, dengan rincian sebagai berikut :
1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang berlaku sampai dengan Tahun 2015
sebanyak 18 izin.
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang berlaku sampai dengan
Tahun 2015 sebanyak 8 izin.
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang berlaku sampai
dengan Tahun 2015 sebanyak 25 izin.
Persentase ketersediaan data dasar dan data pengembangan potensi bahan
galian aneka tambang pada Tahun 2015 sebanyak 2 jenis bahan galian
penelitian (Trast di Kecamatan Malluseasi dan Galena di Kelurahan Coppo);
Penambangan liar yang ditertibkan seluas 10 Ha dibandingkan dengan total
penambangan liar seluas 15 Ha atau 67 persen.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Pertambangan dan Energi antara lain:
Belum optimalnya pengelolaan usaha pertambangan dalam upaya peningkatan
nilai tambah/produksi bahan galian;
Belum optimalnya pengolahan dan pemurnian produksi bahan baku menjadi
bahan jadi;
Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik
penambangan yang benar;
Masih banyaknya penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;
Masih kurangnya data potensi rawan bahaya geologi.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antaralain:
Pembinaan dan Pengawasan;
Melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan sesuai peraturan yang
berlaku;
Sosialisasi tentang aturan dan teknik penambangan yang benar;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 182
Pendataan potensi Sumberdaya mineral, energi dan air tanah;
Pengadaan data potensi rawan bahaya geologi.
B.4. Urusan Pariwisata
Pariwisata memiliki peran yang penting dan memiliki dampak besar
terhadap pendapatan daerah, maka potensi pariwisata yang dimiliki harus
ditingkatkan agar mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Dengan
keindahan alam yang ada di Kabupaten Barru menjadi asset wisata potensial yang
dapat digali dan dikembangkan.
Pelaksanaan urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja
langsung urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar
Rp 655.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 633.202.600,00 - atau 96,53
persen.
B.4.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah potensi wisata budaya
yang dipromosikan dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di
Dalam Dan Di Luar Negeri.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 593.000.000 dengan realisasi Rp. 576.727.600 atau 97,26 persen.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan destinasi pariwisata
yang memiliki keunggulan daya saing Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 62.975.000 dengan realisasi Rp. 56.475.000 atau 89,68 persen.
B.4.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan pada tahun 2015 dari target 1
destinasi terealisasi 1 destinasi atau capaiannya 100 persen;
Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten pada tahun 2015 dari
target 28.000 orang terealisasi 24.900 orang atau 88,93 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 183
Permasalahan yang dihadapi Urusan Pariwisata antara lain:
Masih kurangnya destinasi yang bisa dikembangkan karena minimnya fasilitas
pendukung dan aksesibilitas terhadap objek-objek wisata potensial;
Kurangnya promosi ke lokasi wisata yang siap dikunjungi karena belum
representatifnya objek-objek wisata dan belum optimalnya pengelolaan dan
promosi wisata;
Lemahnya koordinasi, singkronisasi dan integrasi antara stakholder pengelola
kepariwisataan;
Masyarakat sekitar obyek wisata masih belum berperan secara optimal dalam
ikut serta dalam pengembangan obyek wisata;
Kompetensi sumber daya manusia belum memadai dalam bidang
kepariwisataan.
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antaralain:
Penyediaan sarana pendukung objek wisata secara bertahap;
Promosi lokasi wisata yang siap dikunjungi melalui media cetak mapun
elektronik;
Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam pengembangan wisata;
Peningkatan kompetensi melalui pembinaan, kursus, workshop, seminar dan
pelatihan di bidang pariwisata;
Peningkatan peran masyarakat melalui Kelompok Penggerak Pariwisata;
Kerjasama dengan pihak ketiga/ investor untuk menanamkan modalnya
dibidang kepariwisataan
B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barru memiliki panjang pantai 78 km dengan 5 kecamatan yang
memiliki wilayah pantai dan potensi perikanan budidaya yan besar. Wilayah laut
merupakan potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk dimanfaatkan, dimana
pengelolaannya lebih ke arah optimalisasi penggunaan sarana
dan prasarana tangkap.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 184
Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Kelautan dan Perikanan dalam rangka membiayai berbagai program dan
kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun
kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran
2015 adalah sebesar Rp 7.460.521.500,00,- dengan realisasi sebesar Rp
6.593.632.730,00,- atau 88,38 persen.
B.5.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang
mendapat fasilitas penguatan modal dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Kelautan dan Perikanan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 43.914.500 dengan realisasi Rp. 41.863.000 atau 95,33 persen.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi udang, ikan Bandeng,
Rumput laut dan ikan air tawar dengan kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul,
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; Rehabilitasi saluran irigasi tambak.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 1.000.680.500 dengan realisasi Rp. 1.000.256.500 atau 99,96 persen.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan PengendalianSumberdaya Kelautan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok masyarakat
pengawas yang aktif dengan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Sumber Daya
Kelautan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 746.401.500 dengan realisasi Rp. 735.035.500 atau 98,48 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 185
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatnya produksi hasil
tangkapan ikan nelayan dengan kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap; Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan;
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan dan
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistim Informasi Dan Statistik Perikanan
Tangkap.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 4.036.805.400 dengan realisasi Rp. 3.536.397.000 atau 87,60 persen.
5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
nelayan, petani dan pengolah ikan dengan kegiatan Pembinaan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 215.696.600 dengan realisasi Rp. 182.332.600 atau 84,53 persen.
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil olahan ikan dengan
kegiatan Pengadaan Alat dan Sarana Pengolahan / Pemasaran Ikan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 661.802.000 dengan realisasi Rp. 661.109.000 atau 99,90 persen.
7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Program ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat terhadap hasil kajian yang
dilakukan dengan kegiatan Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 303.405.000 dengan realisasi Rp. 40.010.000 atau 13,19 persen.
B.5.2. Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 18.039 ton pada tahun 2014
menjadi 18.244 ton pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,14 persen;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 186
Produksi perikanan budidaya dari 5.052 ton pada tahun 2014 menjadi 5033.1
ton pada tahun 2015;
Jumlah masyarakat miskin yang mendapat fasilitasi pada tahun 2015 dari
target 33 KK terelaisasi 27 KK atau capaiannya 81,82 persen;
Meningkatnya produksi udang vannamei dari 2.541 ton pada tahun 2014
menjadi 3.389 ton pada tahun 2015 atau 33,37 persen; Cakalang dari 2034,3
ton pada tahun 2014 menjadi 2043,6 ton pada tahun 2015 atau 0,5 persen;
ikan Lele dari 30 ton pada tahun 2014 menjadi 212 ton pada tahun 2015 atau
606,7 persen; ikan Nila dari 15 ton pada tahun 2014 menjadi 35 ton pada tahun
2015 atau 133,3 persen; ikan teri dari 1948,4 ton pada tahun 2014 menjadi
1956,7 ton pada tahun 2015 atau 0,4 persen; Kakap Merah dari 181,4 ton pada
tahun 2014 menjadi 303,7 ton pada tahun 2015 atau 67,42 persen.
Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2014 antara
lain berupa Juara III Nasional Kelompok Budidaya Ikan Oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:
Semakin menjauhnya posisi fishing ground;
Kualitas sumberdaya manusia masih terbatas terutama dalam hal pengetahuan
teknis fungsional;
Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait;
Kesadaran hukum masyarakat kelautan dan perikanan usaha masih rendah;
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian sumberdaya
kelautan dan perikanan;
Degradasi / pengrusakan lingkungan;
Pembinaan kelompok dan kelembagaannya masih belum optimal;
Tingkat produktivitas masih rendah;
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan belum optimal;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 187
Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Penyediaan sarana penangkapan berupa perahu bermotor dengan kapasitas
lebih besar yang memiliki jangkauan penangkapan lebih jauh;
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan;
Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor;
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi;
Peningkatan pengawasan / patroli melalui pembentukan Posmaswas;
Meningkatkan intensitas pembinaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya
ikan termasuk yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran;
Peningkatan produksi melalui introduksi teknologi baru.
B. 6. Urusan Perdagangan
Pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak dari
pertumbuhan perekonomian akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap
pembangunan, mengingat perannya yang penting dan strategis dalam
pertumbuhan perekonomian.
Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindag. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Perdagangan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan
pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 12.066.980.390,- dengan realisasi
sebesar Rp. 7.987.387.790 - atau 66,19 persen.
B.6.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase keamanan barang
yang diperdagangkan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-
permasalahan Pengaduan Konsumen; Peningkatan Pengawasan Peredaran
Barang Dan Jasa; Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrologian
Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 78.137.700 dengan realisasi Rp. 52.387.700 atau 67,05 persen.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 188
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi
barang/produk dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /
Produk; Pendataan, Sosialisasi dan Pelatihan Komoditi Ekspor.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 11.988.842.690 dengan realisasi Rp. 7.935.000.090 atau 66,19 persen.
B.6.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Ekspor bersih perdagangan meningkat dari Rp. 95.737.000 pada tahun 2014
menjadi Rp. 95.767.000 pada tahun 2015;
Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak pada tahun 2015 dari target 4 desa
terealisasi 1 desa. Meningkatnya jumlah pasar desa dengan kondisi yang layak
memacu berkembangnya aktifitas perekonomian dalam wilayah tersebut;
Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggu. Ketersediaan
data tersebut akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan perdagangan;
Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi dari target 14 pengaduan
terealisasi 14 pengaduan atau capaiannya 100 persen.
Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindag mendapat penghargaan berupa
Daerah Tertib Ukur Tahun 2015 dari Kementerian Perdagangan.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Perdagangan antara lain:
Belum mantapnya jaringan pemasaran terhadap komoditi yang dihasilkan;
Masih belum efektifnya pengawasan barang yang beredar dan jasa tertib ukur,
takar, timbangan dan perlengkapannya;
Masih ada pelaku usaha/ pedagang pemilik alat ukur takar timbangan dan
perlengkapannya yang tidak menera ulangkan alat ukur timbangannya;
Terbatasnya jumlah pengusaha yang melakukan perdagangan antar pulau
maupun ekspor.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 189
Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Pengembangan jaringan pemasaran;
Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan barang
dan jasa serta pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.
Pembinaan terhadap pengusaha melalui pelatihan tentang tata cara
perdagangan antar pulau maupun ekspor.
B.7. Urusan Industri
Peran industri khususnya industri industri kecil sangat besar dalam
penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, karena memiliki
kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai situasi perubahan ekonomi yang
sulit. Oleh karena itu pengembangan sektor industri tetap menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten.
Pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah bertujuan
memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam
meningkatkan perekonomian daerah. karena sektor industri memiliki beberapa
keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor
industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan
mampu menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas yang dihasilkan.
Pelaksanaan urusan Industri diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindag. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
urusan Industri pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 461.953.700,- dengan
realisasi sebesar Rp. 371.997.700,- atau 80,53 persen.
B.7.1 Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas industri kecil dan
menengah dengan kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap
pemanfaatan Sumber Daya; Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri; Survey, Pendataan, Sosialisasi dan
Penyuluhan; dan Pelatihan Teknologi Produksi, Kewirausahaan, GKM dan AMT.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 190
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar
Rp. 461.953.700 dengan realisasi Rp. 371.997.700 atau 80,53 persen.
B.7.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:
Berkembangnya jumlah industri rumah tangga, kecil dan menengah pada
tahun 2015 dari target 60 unit terealisasi 100 unit atau capainnya 166 persen;
Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2015 dari
target 60 orang terealisasi 60 orang atau capaiannya 100 persen.
Permasalahan yang dihadapi Urusan Industri antara lain:
Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga;
Akses pasar yang terbatas;
Terbatasnya pembiayaan untuk modal kerja bagi para pelaku Iindustri kecil;
Kualitas produk yang tidak sesuai standar dan mutu;
Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja IKM;
Masih kurangnya promosi produk IKM;
Akses dan informasi sumber teknologi masih kurang dan tidak merata;
Belum tersedianya roadmap pengembangan industry;
Peranan instansi pemerintahan, non pemerintahan dan perguruan tinggi
dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan dan melakukan
pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi
industri kecil masih kurang intensif;
Keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan
industry;
Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:
Fasilitasi/pembinaan bagi industry rumahtangga berkaitan dengan
kualifikasi/standar produk;
Memfasilitasi pemasaran produk IKM;
Memfasilitasi akses permodalan bagi IKM;
Pelatihan SDM IKM berkaitan dengan standar dan mutu produk;
Mempromosikan produk-produk IKM melalui pameran;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 191
Penyusunan database dan profil industri secara lengkap;
Penyusunan dokumen pengembangan industri khususnya untuk industri
rumah tangga dan kecil;
Mengintensifkan pembinaan khususnya dalam mengidentifikasi, menemukan,
menyebarluaskan dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru
atau teknologi tepat guna.