PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS)RPJMN 2015-2019Jakarta, 25 November 2014
OUTLINE PAPARAN
I. PENGANTAR
II. RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
Slide - 2
II. RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
III. TINDAK LANJUT
PENGANTAR
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGANTAR
Slide - 3
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN
1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024
3. PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”
1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024
3. PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”
Slide - 4
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Feb-Apr 2014
Okt - Nov 2014Januari 2015
Konsep RancanganTeknokratik Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penyusunan Rancangan AwalRPJMN (M2 Nov)
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat dan pakar
Penetapan Presiden Terpilih (Okt)
Sidang Kabinet (12 Jan)Sidang Kabinet (24 Nov)
Rakorbangpus (25 Nov)
Desember 2014
Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des)
Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat dan pakar
6
Agustus 2014
Penyampaian RancanganTeknokratik kepada K/LPra dan Musrenbangnas (M1-M3 Des)
Rakorbangpus (25 Nov)
Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L
B. VISI & MISIPEMBANGUNAN 2015-2019 (NAWA CITA)
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DANBERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI:1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan NegaraHukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
MISI:1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan NegaraHukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Slide - 7
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN(NAWA CITA)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasaaman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasaaman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Slide - 8
DASAR-DASARSTRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
• Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah• Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuranrakyat• Membangun dari pinggir dan dari desa
Slide - 9
• Membangun dari pinggir dan dari desa• Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yangmemasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi,kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat• Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi daripembangunan daerah yang berkualitas
MENUJU INDONESIAYANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat
dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat
dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 10
Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 20191. EKONOMI
Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi 5,5%* 6-8 % PDB per Kapita USD3.499,9(2013) MenujuUSD 7000 Inflasi 5,3%* 3,5% Penurunan Kemiskinan 11,25% ** 5-6% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 5-5,5%
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)
Penurunan Kemiskinan 5-6% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 5-5,5%Katahanan Pangan Produksi Padi 70,6 juta ton 82,0 juta ton Produksi Jagung 19,13 juta ton 24,1 juta ton Produksi Kedelai 0,92 juta ton 1,92 juta tonKetahanan Energi Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 700 ribu SBM per hari Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1295 ribu SBM per hari Produksi Batubara 397 Juta Ton 400 Juta Ton Penggunaan Gas Bumi Dalam negeri 53% 64% Penggunaan Batu Bara Dalam negeri 24% 60%
*Angka APBNP 2014 **Maret 2014Slide - 11
Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det Pembangunan Waduk 21 waduk 30 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk 11% 20%Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Akses Air Minum Layak 70 % 100%
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (2)
Akses Air Minum Layak 70 % 100% Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100% Kondisi mantap jalan nasional 94 % 100 % Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol 260 km 1.194,9 km Pengembangan panjang jalur kereta api 4.682 km 7.471 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Pengembangan bandara 237 252 On-time Performance Penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100%
Slide - 12
Sasaran Pokok Baseline2014
Sasaran2019
2. LINGKUNGAN
Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26% Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5
3. POLITIK
Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80% Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75
4. PENEGAKAN HUKUM
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (3)
4. PENEGAKAN HUKUM
Indeks Penegakan Hukum n.a. 75% Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 65 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4
5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kualitas Pelayanan Publik- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48
6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Persentase pemenuhan MEF 30% 60% Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadapMEF 10% 20%
*2012 Slide - 13
Sasaran Pokok Baseline2014
Sasaran2019
7. KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83* meningkat Indeks Gini 0,41 menurunKependudukan dan Keluarga Berencana
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun(2000-2010) 1,19%/tahun(2010-2020) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (4)
Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%) Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7%* 84,2% Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5%* 81,0% Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5%* 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0%Kesehatan Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346** 306 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32*** 24*2013 **2009 *** 2012 Slide - 14
Sasaran Pokok Baseline2014
Sasaran2019
8. PEMBANGUNAN KELAUTAN Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil kePBB - Selesai tahun 2017 Termanfaatkannya sumber daya kelautan untukpembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanantangkap dan budidaya (juta ton ) 22,4** 40-50 Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangkameningkatkan konektivitas laut (lihat sasaraninfrastruktur)
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (5)
Termanfaatkannya sumber daya kelautan untukpembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanantangkap dan budidaya (juta ton ) Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangkameningkatkan konektivitas laut (lihat sasaraninfrastruktur) Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dansumber daya hayati laut, a.l. melalui:- Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha*** 20 juta ha- Peningkatan cakupan pengawasan sumber dayaperikanan dan kelautan n.a. 53,4 %
9. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDRB 41 45-47% Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 133* 39 Kabupaten
*Posisi s/d 2014**angka target RKP 2014*** 2013 Slide - 15
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJAPENGEMBANGAN WILAYAH
No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%)Tahun 2013
Peran PDRB Wilayah (%)Tahun 2019
1 Sumatera 23,8 24.6
2 Jawa 58,0 55,12 Jawa 58,0 55,1
3 Bali Nustra 2,5 2,6
4 Kalimantan 8,7 9,6
5 Sulawesi 4,8 5,2
6 Maluku Papua 2,2 2,9
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.
Slide - 16
STRATEGI PEMBANGUNAN PUSAT-PUSATPERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilaitambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industripangan, industri maritim, dan pariwisata.
• Membangun 10 Kawasan Industri Baru di Luar Jawa.• Pembangunan 100 Sentra Industri Maritim dan Perikanan
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;• Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yg lama• Membangun 10 pelabuhan baru, merenovasi yg lama, dan Terminal logistik tol laut• Pengadaan 10 armada ferry baru untuk penyeberangan• Pendirian Bank Infrastruktur dan Bank Tanahmempercepat penyediaan lahan
3. Pengembangan SDM dan Iptek;• Membangun BLK-BLK, SMK-SMK, Politeknik• Membangun Science dan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat di
kabupaten/kota dan 34 provinsi.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): memperkuat kinerja pemerintah lokal untukmembangun dan memelihara persepsi positif investor Target proses perijinan maks 15hari
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilaitambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industripangan, industri maritim, dan pariwisata.
• Membangun 10 Kawasan Industri Baru di Luar Jawa.• Pembangunan 100 Sentra Industri Maritim dan Perikanan
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;• Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yg lama• Membangun 10 pelabuhan baru, merenovasi yg lama, dan Terminal logistik tol laut• Pengadaan 10 armada ferry baru untuk penyeberangan• Pendirian Bank Infrastruktur dan Bank Tanahmempercepat penyediaan lahan
3. Pengembangan SDM dan Iptek;• Membangun BLK-BLK, SMK-SMK, Politeknik• Membangun Science dan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat di
kabupaten/kota dan 34 provinsi.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): memperkuat kinerja pemerintah lokal untukmembangun dan memelihara persepsi positif investor Target proses perijinan maks 15hari
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.Slide - 17
SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITASWILAYAH LUAR JAWA
Kawasan IndustriTeluk Bintuni
Industri Migas dan Pupuk
Kawasan IndustriTeluk Bitung
Industri Agro dan Logistik
Kawasan Industri Palu
Industri Rotan, Karet,Kakao (agro) dan Smelter
Kawasan Industri Buli
Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Batu Licin
Industri Besi Baja
Kawasan Industri Landak
Industri Karet, CPO
Kawasan Industri Ketapang
Industri Alumina
Kawasan Industri KualaTanjung
Industri Aluminium , CPO
Kawasan IndustriMorowali
Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Konawe
Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Bantaeng
Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Tanggamus
Industri Maritim danLogistik
Kawasan Industri SeiMangkei
Industri Pengolahan CPO
Slide - 18
Membangun untuk manusia danmasyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi,pembangunan sosial danpembangunan ekologi yangberkelanjutan
TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA
STRATEGI ALOKASI PADA PRIORITAS
Memulihkan dan menjaga keseimbanganantarsektor, antarwilayah danantarkelompok sosial dalampembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif,berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,dan keunggulan sumber daya manusia
FOKUS 1 : PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANFOKUS 1 : PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANKedaulatan PanganKedaulatan PanganEnergi KetenagalistrikanEnergi KetenagalistrikanKemaritimanKemaritimanPariwisataPariwisata
FOKUS 2 : PEMBANGUNANKEBUTUHAN DASARFOKUS 2 : PEMBANGUNANKEBUTUHAN DASARPendidikanPendidikanKesehatanKesehatanPerumahanPerumahan
FOKUS 3 : PENGURANGANKESENJANGANFOKUS 3 : PENGURANGANKESENJANGAN3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS
ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Memulihkan dan menjaga keseimbanganantarsektor, antarwilayah danantarkelompok sosial dalampembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif,berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,dan keunggulan sumber daya manusia
AntarkelompokPendapatanAntarwilayah
CONTOH:KEBIJAKAN, PROGRAM, QUICK WINS
KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
CONTOH:KEBIJAKAN, PROGRAM, QUICK WINS
KETAHANAN PANGAN
Slide - 20
INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 KementerianTerkait
Kedaulatan Pangan
- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0 Kementan
- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4 Kementan
- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02 Kementan
- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4 Kementan
- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9 Kementan
Terbangun dan meningkatnyalayanan jaringan irigasi
- 600 ribu ha Kemen PU
Rehabilitasi jaringan irigasi - 1,75 jt ha Kemen PU
Kedaulatan Pangan
PROGRAM PRESIDEN:1. Kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui
pemberantasan terhadap ‘mafia’ impor;2. Penanggulangan kemiskinan Pertanian dan dukungan
regenerasi petani melalui:a. Pencanangan 1000 desa berdaulat pangan hingga 2019;b. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola
hubungan dengan pemerintah terutama pelibatan aktifpekerja perempuan
c. Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan pasarserta kelembagaan pasar secara merata
d. Peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomiperdesaan yang ditandai dengan peningkatan investasidalam negeri sebesar 15 persen per tahun;
3. Komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui:a. Akses dan asset reform pendistribusian asset terhadap
petani melalui distribusi hak atas tanah dan petanimelalui land reform dan program kepemilikan lahan bagipetani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 jutaha,
b. Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikanlahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha perKK tani.
4. Pemb. agribisnis kerakyatan melalui pemb. Bank Khususuntuk Pertanian, UKM dan Koperasi.
Rehabilitasi jaringan irigasi - 1,75 jt ha Kemen PU
Beroperasi dan terpeliharanyajaringan irigasi
- 2,95 jt ha Kemen PU
Slide - 21
ARAH KEBIJAKAN:• Meningkatkan ketersediaan pangan melalui
penguatan kapasitas produksi dalam negeri• Meningkatkan kualitas distribusi pangan dan
aksesibilitas masyarakat terhadap pangan• Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan
dan gizi masyarakat• Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan• Meningkatkan layanan jaringan irigasi• Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan
PROGRAM PRESIDEN:1. Kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui
pemberantasan terhadap ‘mafia’ impor;2. Penanggulangan kemiskinan Pertanian dan dukungan
regenerasi petani melalui:a. Pencanangan 1000 desa berdaulat pangan hingga 2019;b. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola
hubungan dengan pemerintah terutama pelibatan aktifpekerja perempuan
c. Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan pasarserta kelembagaan pasar secara merata
d. Peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomiperdesaan yang ditandai dengan peningkatan investasidalam negeri sebesar 15 persen per tahun;
3. Komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui:a. Akses dan asset reform pendistribusian asset terhadap
petani melalui distribusi hak atas tanah dan petanimelalui land reform dan program kepemilikan lahan bagipetani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 jutaha,
b. Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikanlahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha perKK tani.
4. Pemb. agribisnis kerakyatan melalui pemb. Bank Khususuntuk Pertanian, UKM dan Koperasi.
Quick Wins Pangan dan PertanianNo. Program Kementerian
Terkait
1. Peningkatan Produksi: Beras, Jagung, Kedelai, Garam, Umbi-umbian dan bahanpangan pokok lainnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan;
Kementan
2. Pembentukan Badan Otorita Pangan yang menyatukan Bulog dan DewanKedaulatan Pangan;
3. Pencanangan Pembangunan 100 Techno Park berbasis pertanian dan/atauperikanan rakyat di tingkat Kabupaten/Kota, dan Pembangunan Science Park di34 Provinsi;
Kementan, KKP,Kem Ristek danDikti, LIPI, BATAN,BPPT
Pencanangan Pembangunan 100 Techno Park berbasis pertanian dan/atauperikanan rakyat di tingkat Kabupaten/Kota, dan Pembangunan Science Park di34 Provinsi;
Kementan, KKP,Kem Ristek danDikti, LIPI, BATAN,BPPT
4. Mengubah PP No. 72/2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan desasebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan hutan, danmemfokuskan core business Perum Perhutani ke pengolahan hasil hutan, SDAdan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan tugas pengelolaan hutan kepadaKesatuan Pemangku Hutan (KPH);
Kemen LH &Kehutanan
5. Perancangan Sistem Penyediaan Benih dan Pupuk Tepat Waktu Kementan
6. Persiapan Program 1000 Desa Mandiri Benih Kementan, KemDesa PDT trans.
7. Revitalisasi Tahap Awal Sekolah-sekolah Lapang Kedaulatan Pangan dari Target1000 Desa Mandiri Benih dan Teknologi
Kementan
Slide - 22
No. Program KementerianTerkait
Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Ekonomi
1. Inpres percepatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutanagar kepala daerah dan K/L menetapkan lokasinya.
Kementan
2. Perbaikan Irigasi pada Daerah Lumbung Padi (Contoh: Cianjur, Pare-Pare), revitalisasi bendungan, dan pembuatan bendungan baru
Kemtan, KemenPU & Pera
Quick Wins Pangan dan Pertanian
Perbaikan Irigasi pada Daerah Lumbung Padi (Contoh: Cianjur, Pare-Pare), revitalisasi bendungan, dan pembuatan bendungan baru
3. Inventarisasi Lahan Terlantar Ex. Pertambangan. Kemhut danLH, Kemtan4. Pemantapan Sistem Penanganan Pasca Panen untuk Tanaman Pangan Kementan
5. Pembuatan atau Pembelian 2 Unit kapal khusus pengangkut daging danternak
Kementan,Kemhub
6. Inpres Pencanangan Kawasan Terpadu pembangunan sentra produksiserta Pasar Tradisional Pertanian untuk mendukung Tol Laut.
Kementan
Slide - 23
TINDAK LANJUT
1. Sesuai amanat peraturan perundangan, Bapak Presidenmenginstruksikan kepada seluruh Menteri agar menggunakanRancangan Awal RPJMN hasil sidang kabinet tanggal 24November 2014 sebagai acuan dalam menyusun RancanganRENSTRA K/L.
2. Bappenas akan melaksanakan Rapat Koordinasi PembangunanPusat (Rakorbangpus) RPJMN untuk memaparkan RancanganAwal RPJMN kepada seluruh K/L.
3. Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Rencana Strategis(Renstra K/L) dengan mengacu kepada Rancangan Awal RPJMN
1. Sesuai amanat peraturan perundangan, Bapak Presidenmenginstruksikan kepada seluruh Menteri agar menggunakanRancangan Awal RPJMN hasil sidang kabinet tanggal 24November 2014 sebagai acuan dalam menyusun RancanganRENSTRA K/L.
2. Bappenas akan melaksanakan Rapat Koordinasi PembangunanPusat (Rakorbangpus) RPJMN untuk memaparkan RancanganAwal RPJMN kepada seluruh K/L.
3. Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Rencana Strategis(Renstra K/L) dengan mengacu kepada Rancangan Awal RPJMN
Slide - 24
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 25