PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KOTA JAMBI
SKRIPSI
OLEH
NAHRUL FHADILLA
NIM SIP. 152034
PEMBIMBING SKRIPSI
Dr. FUAD RAHMAN, S.Ag., M.Ag
MUSTIAH. S.Ag., M.Sy
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
ii
.
iii
iv
MOTTO
Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (munyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha
melihat” (QS.AN-NISA:58)
v
ABSTRAK
Bencana merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan korban
jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan. Salah satu bencana yang
sering terjadi adalah bencana banjir yang timbul akibat faktor alam maupun
factor manusia. Banjir merupakan bencana alam yang bisa menimpa negara
atau kota, seperti yang dialami oleh Kota Jambi. Oleh sebab itu, Kota Jambi
membutuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Jambi yang memiliki tupoksi dalam penangulangan bencana. Namun, BPBD
Provinisi Jambi masih sulit mencegah bahkan mengatasi banjir di Kota Jambi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di
Kota Jambi. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif
dengan wawancara mendalam dan menggunakan metode analisis kualitatif.
Informan kunci penelitian adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Jambi dan beberapa informan yang berasal dari BPBD Kota
Jambi dan masyaraka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kesimpulan
penelitian ialah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menanggulangi resiko bencana banjir di Kota Jambi dalam pelayanannya telah
dijalankan sesuai dengan visi dan misi BPBD. Ini terlihat dalam peranan
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menjalankan setiap penanggulangan secara tepat dan lebih baik yaitu
penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan
tuntutan keadaan. Dan juga adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas
terkait sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi di
Kota Jambi. BPBD Provinsi jambi juga telah melaksanakan program
pemetaan daerah rawan bencana, meskipun sifatnya menyeluruh mengcakup
seluruh Provinsi Jambi . Dengan adanya peta daerah rawan bencana ini, maka
masyarakat akan mengetahui titik-titik daerah yang rawan banjir dan
bagaimana melakukan pengurangan resiko bencana bila terjadi banjir.
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahrobbil‟alamin sujud syukur kusembahkan kepadamu ya Allah,
tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi
pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Serta Shalawat dan salam
selalu terlimpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga
kelak kita mendapatkan syafa‟atnya.
Untuk keluarga dan sahabat semoga perjuanganku ini menjadikan satu langkah
awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Kupersembahkan karya
sederhana ini untuk orang-orang yang saya cintai. Terima kasih saya ucapkan
untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, untuk
ayahanda tercinta Sudirman Ayani dan ibunda tercinta Catira, terima kasis atas
dedikasinya selama ini dan yang selalu mendoakan saya sehingga mengantarkan
saya sampai ketitik ini, semoga lelahmu dalam mendidik, mecari nafkah, dan
membesarkan anakmu dibalas Jannah oleh Allah SWT.
Terimakasih untuk ketiga saudara saya Milda Mustika, S.Pd.I (Kakak), Maria
Ulfa (Adik), dan Nur Alima Fauziyah (Adik) yang selalu mensuport, memberi
masukan, dan mendukung setiap apa yang saya lakukan.
Terimakasih untuk keluarga besar Alm. H. Beddu / Rammang dan keluarga besar
Alm. H.Abdulmutalib / Becenang yang selalu mendukung mensuport,
membimbing serta mengajarkan kepada hal-hal kebaikan.
Terimakasih saya ucapkan untuk Iin Sunarti dan kawan-kawan seperjuangan,
alumni SD 013, alumni SMP N 8 dan MAS Bustanul Ulum yang selalu kompak,
yang selalu membantu saat lagi susah dan saling mengingatkan satu sama lain,
Memotivasi dan setia menemani dalam pembuatan skripsi ini.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
ini yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi” yang mana dalam penyelesaian
skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga
tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah
membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya
dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat
kesalahan dan tidak sempurna dalam penyajian maupun materinya, namun berkat
kesungguhan serta bimbingan dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya
maka segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi itu dapat diatasi sehingga
penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA, Ph.D Selaku Rektor Uin Sulthan
Thaha Saifiddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari‟ah Uin Sultan
Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D Selaku Wakil Dekan IBidang
Akademik Fakultas Syari‟ah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
viii
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang
II Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakultas Syari‟ah
Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Dilingkungan Fakultas Uin Sultan Thaha
Saifuddin Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, M.Si selaku ketua jurusan, Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syari‟ah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu
Mustiah, S.Ag., M.Sy selaku Pembimbing II
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan karyawati Fakultas
Syari‟ah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyususnan Skripsi ini, baik
langsung maupun tidak langsung.
Disamping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karna itu diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi
pemikiran demi perbaikan skripsi ini. kepada Allah SWT kita memohon
ampunanannya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga amal kebajikan
kita dinilai oleh Allah SWT.
Jambi, Maret 2020
Nahrul Fhadilla
SIP. 152034
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................ iii
MOTTO ..................................................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................. v
PERSEMBAHAN ....................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 8
C. Batasan Masalah............................................................................................ 8
D. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 9
E. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 9
F. Kerangka Teori.............................................................................................. 10
G. Tinjauan Pustaka ........................................................................................... 18
BAB II METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ................................................................................... 21
x
B. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................................... 21
C. Jenis dan Sumber Data .................................................................................. 22
D. Instrument Pengumpulan Data ...................................................................... 24
E. Teknik Analisis Data ..................................................................................... 26
F. Sistimatika Penelitian .................................................................................... 27
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Letak Geogrsfis ............................................................................................. 28
B. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Program Dinas Sosial ..................................... 32
C. Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jambi ................................................... 48
D. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi............................................................. 49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kota Jambi ................................ 56
B. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menetapkan Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Jambi .............................. 68
C. Kendala Yang dihadapi Badan Penanggulangan Bnecana
Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir .......................................... 73
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................... 76
B. Saran-Saran ................................................................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
CURRICULUM VITTAE
xi
DAFTAR SINGKATAN
UU : Undang-Undang
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PERMENDAGRI : Peraturan Mentri Dalam Negri
PERDA : Peraturan Daerah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menangah
RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah
DAMKAR : Pemadam Kebakaran
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Data Korban Keruskan Akibat Bencana Banjir Bulan Januari-Desember
2018 ........................................................................................................................... 5
Tabel 2: Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jabatan .............. 49
Tabel 3: Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan\Ruang ....................................... 50
Tabel 4: Keadaan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan ............................... 52
Tabel 5: Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................... 53
Tabel 6: Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur ......................................................... 53
Tabel 7: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) .............................................................. 54
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Struktu Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Jambi ............................................................. 48
Gambar 2: Kondisi Kanal Di Telanai Pura Kota Jambi ........................................... 58
Gambar 3: Peta Rawan Bencana Banjir Di Kota Jambi ........................................... 72
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di
daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera
Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia
merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai
daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya
bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
Sadar akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan
pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penangg ulangan
Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah
membentuk Badan Nasional Penaggulangan Bencana.1
Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Sumatera, Provinsi Jambi
terletak pada 0o45‟-2
o45‟ Lintang Selatan dan 101
o10‟-104
o55‟ Bujur Timur di
bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau,
Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah
1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, tentang Badan Penanggulangan Bencana
2
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat
berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis
karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-
GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi
Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1957, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958
adalah seluas 53.435,72 km2 dengan luas daratan 50.160,05 km2 dan luas
perairan 3.274,95 Km2 yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 2 Kota.2
Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama sungai Batanghari, kedua
kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri, dan
terdapat juga beberapa sungai lainya diantaranya sungai batang merangin, sungai
batang tembesi, dan sungai tungkal. Karena itu, maka kota Jambi sangat rawan
terhadap bencana banjir jika curah hujan tinggi dan sungai meluap.
Secara khusus Indonesia telah memeliki aturan hukum yang ditujukan
dalam penanggulangan bencana yaitu UU Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19,
Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan
2 Letak wiaya Provinsi Jambi, http://web.jambiprov.go.id/skpd/site/jambiprov.go.id/profil
3
PERMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA)
Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas:
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang
sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.3
3 Dokumentasi Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
hlm.5.
4
Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Provinsi Jambi
menyelenggarakan fungsi yaitu:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan
efisien.
2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.4
Kemampuan atau daya tampung dari satu sistem pengaliran air tidak
selamanya sama. Perubahan daya tampung dapat terjadi akibat sedimentasi,
penyempitan sungai atau tersumbat sampah. Penggundulan hutan atau perubahan
fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat menyebabkan
peningkatan debit banjir karena air yang masuk kedalam sistem aliran menjadi
tinggi. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air terutama pada daerah
permukiman yang padat dengan bangunan, jika terjadi hujan dengan curah yang
tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya volume air yang masuk ke dalam
sistem sungai sehingga kapasitasnya melampaui dan mengakibatkan banjir.
Bencana Banjir yang terjadi di daerah pada bulan Januari-Desember 2018 terjadi
sebanyak 18 kali.yang meliputi 4 Kabupaten ( Kabupaten Kerinci, Sarolangun,
Batang Hari dan Kabupaten Muara Jambi ) 2 Kota ( Kota Sungai Penuh dan Kota
Jambi yang menggenangi sebanyak 2.056 unit rumah dan rumah yang terendam
549 unit rumah. Bencana banjir pada tahun 2018 ini bila dihitung di seluruh
daerah yang terjadi bencana banjir yang paling sering terjadi adalah Kota Jambi
4 Ibid
5
ini dengan jumlah rumah yang tergenang sebanyak : 816 unit dan yang tenggelam
135 unit dengan Kepala Keluarga 1263 (5646 jiwa) hal dapat dilihat pada table
berikut:5
Tabel 1.1
Data Korban Keruskan Akibat Bencana Banjir Bulan Januari-Desember
2018
Jenis Bencana
Jumlah
Kejadian
Korban Jiwa Rumah Rusak
Dan Hilang KK Jiwa Berat Ringan
Kabupaten Kerinci 3 0 81 405 0 0
Kota Sungai Penuh 2 0 900 4500 0 0
Kabupaten Sarolangum 2 0 0 0 0 0
Kabupaten Batanghari 4 0 235 940 0 0
Kabupaten Muara Jambi 1 0 0 0 0 0
Kota Jambi 6 0 1263 5646 0 0
Jumlah 18 0 2497 11,491 0 0
Sumber: Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 2018
Dilihat dari table diatas banjir yang paling sering terjadi adalah di Kota
Jambi ini dengan jumlah rumah yang tergenang sebanyak : 816 unit dan yang
tenggelam 135 unit dengan Kepala Keluarga 1263 (5646 jiwa). Menurut peneliti
drainase juga berfungsi mengurangi ancaman banjir, namun drainase yang
terdapat di Kota Jambi belum secara utuh berfungsi dengan baik dikarenakan
5 Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daaerah (BPBD) Provinsi Jambi
Tahun 2018.
6
proses pembangunannya, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai
juga memberikan dampak yang besar terjadinya banjir, karna akibat tumpukan
sampah tersebut menyebabkan aliran air tidak lancar atau terhambat, dan juga
dapat menimbulkan pendangkalan sungai atau drainase akibatnya apabila terjadi
hujan lebat debit air tersebut tidak dapat lagi tertampung oleh drainase, sehingga
dapat menimbulkan banjir terjadi disetiap daerah. Seharusnya masyarakat harus
bijak dalam pengolaan sampah, jangan membuang sampah di sungai atau saluran
air, karna berdampak sangat besar terutama saat musim hujan, karna dapat
mengakibatkan banjir.
Dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Jambi, telah
dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan banjir tersebut
dimulai dari di bangunnya system drainase. Sistem drainase ini dibangun dalam
rangka menghindari Kota Jambi dari bencana banjir. Secara umum muncul
permasalahan yang berkaitan dalam penanggulangan bencana Kota Jambi
khususnya banjir adalah pemerintah Kota Jambi tidak memiliki BPBD khusus
untuk kota Jambi, Kantor BPBD yang ada di kota Jambi adalah kantor BPBD
Provinsi jambi yang merupakan kantor pusat dari BPBD yang ada di daerah-
daerah provinsi Jambi. Sehingga tidak terkoordinasinya penanggulangan baik
antara SKPD maupun berbagai elemen masyarakat khususnya sektor terkait
penanganan banjir.
Kenyataan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan
bencana oleh sebagian masyarakat dirasakan belum merupakan satu kebutuhan
atau hal yang prioritas dan mendesak (basic needs) karena belum menyadari
7
bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa
saja. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan tanggung
jawab akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, akan
berakibat jatuhnya korban dan kerugian material apabila terjadi bencana. Dalam
paradigma baru, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang
melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan yang terpadu semacam ini
menuntut koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak, baik dari sektor
pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badan internasional, dan
sebagainya.
Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang berisiko mengakibatkan
timbulnya bencana, terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Pasca
Bencana). Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan
kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya
local, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong
semangat gotong-royong, kesetia kawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan
perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.6
Adapun tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal
dengan siklus penanganan bencana (disaster management cycle). Siklus
manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang dimulai
6 Tentang Bencana: http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html, akses 13
Oktober 2019.
8
dari sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi
(pelunakan/pengurangan dampak) dan kesiap siagaan. Pada saat terjadinya
bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah
terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari permasalahan penanggulangan banjir di atas penulis ingin membahas
mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi pada tahap situasi
terdapat potensi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Adapun judul yang penulis ambil adalah “Peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota
Jambi”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang
akan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam Penanggulangan bencana banjir selama ini?
2. Bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam menetapkan Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Jambi?
3. Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Penulis membatasi penelitian ini hanya terfokus pada penelitian,
bagaimana pelayanan Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam
Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kota Jambi, Badan Penanggulangan
9
Bencana Daerah (BPBD) dalam menetapkan Peta Rawan Bencana Banjir di Kota
Jambi, serta kendala-kendala apa saja yang ditemui BPBD dalam penanggulangan
bencana banjir di Kota Jambi.
D. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasaahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka
dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam menetapkan Peta Rawan Bencana Banjir di Kota
Jambi
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan
Bencana Banjir di Kota Jambi.
Selain itu, penelitian ini tentunya sangat berguna untuk memperkaya ilmu
pengetahuan khususnya berkenaan dengan cara menanggulangi bencana banjir,
baik bagi peneliti maupun para pembaca.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Secara subjektif, untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan,
wawasan dan kemampuan berfikir dalam pembuatan karya tulis
ilmiah.
10
2. Secara praktis, sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi
badan maupun instansi terkait.
3. Secara akademis, sebagai bahan masukan ataupun bahan
perbandingan bagi orang-orang yang belum mengetahui peran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Upaya Pencegahan
Ancaman Banjir di Kota Jambi.
F. Kerangka Teori
Dalam melengkapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka
peneliti akan menjelaskan kerangka teori (landasan teori) yang merupakan
landasan berpikir dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga
tergambarlah masalah yang disoroti oleh peneliti, di antaranya :
1. Peranan
Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang
yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu
kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas
dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula
tingkat kejelasan peranan seseorang.7
Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila
seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka
dia menjalankan perannya. Sehingga peranan dapat dipandang sebagai landasan
persepsi yang digunakan setiap orang yang beinteraksi dalam suatu kelompok atau
organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.
7 Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua.
Bandar Maju, Bandung hal.3
11
Peranan dapat pula dipandang sebagai fungsi dan wewenang yang dimiliki
oleh orang atau lembaga yang lahir karena kedudukannya. Menurut
Purwadarminta, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang
memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan fungsi dan
wewenang yang berpengaruh terhadap suatu peristiwa
2. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan “Untuk
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur
pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi
yang meliputi : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.” BPBD
sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin
BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.8
Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut
menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu: peran sebagai (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4)
Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai
kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan
kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca
8 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Hlm.19.
12
bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun
2016-2019.9
3. Penanggulangan Bencana
Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau oleh karna
ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan
hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini
terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.10
Sedangkan definsi menurut undang-undang Nomor 24 Tahun2007 pasal 1
ayat 1:” Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam
dana tau non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis”. Berdasarkan definisi bencana, bahwa dapat digeneralisasi bahwa
untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
a. Ada peristiwa
b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia.
c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-
lahan/bertahab.
d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial
ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.
9 ibid
10 Susanto, Sebuah Pendekatan Strategic Management: Disaster Management di Negri
Rawan Bencana, hlm. 18.
13
e. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya.11
Menurut kamus besar bahasa indonesia penanggulangan adalah suatu
proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU
RI NO. 24 / 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi.12
Penanggulangan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam
memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari
sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Penanggulangan
bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja,
melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antara instansi. Karena sebagai
suatu sistema kerja sama, disin dapat secara langsung bersama-sama menangani
proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana
saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi disuatu daerah.13
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana, antara lain:
a. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi
ancaman bencana.
11
Nurjanah, dkk.Manejemnt Bencana (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm 10. 12
Sembring, Himpunan peraturan perundang-undangan RI: Penanggulangan Bencana,
hlm. 10. 13
Soeladi, Manajemen Bencana Alam Tsuname, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1995), hlm. 9.
14
b. Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
c. Peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan
segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
d. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
e. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat adalah
penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan.Dalam tahap tanggap
darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan
sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang
cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.
f. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sasaran utama
dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik
hingga pada tingkat yang memadai.Dalam tahap rehabilitas ini, juga
diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan
aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.
15
g. Rekontruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat.14
Dari beberapa upaya diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan
penanggulangan becana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Faktor Penyebab Bencana
menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana jika dilihat dari faktor penyebabnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Bencana Alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaianperistiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor. (Pasal 1ayat (2)
2. Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Pasal 1 ayat (3).
3. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (Pasal 1
ayat (4)).15
14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana . 15
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16
Secara umum diketahui bahwa banjir dapat disebabkan oleh faktor alam
dan faktor non-alam, secara faktor alam banjir dapat terjadi akibat berupa curah
hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu banjir
juga dapat terjadi akibat faktor non-alam atau ulah manusia juga berperan penting
seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai,
di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke
dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.
Jika dilihat dari tempo kejadiannya, ancaman dapat terjadi secara
mendadak, berangsur atau musiman. Misalnya ancaman yang terjadi secara
mendadak adalah gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Sedangkan ancaman
yang berlangsung secara perlaha-lahan atau berangsur adalah banjir genangan,
rayapan, kekeringan dan ancaman yang terjadi pada musiman adalah banjir
(dimusim hujan), kekeringan (di musim kemarau) dan suhu dingin.
Bencana sering diklasifikasikan sesuai kecepatan peristiwa (secara tibatiba
atau perlahan-lahan) atau sesuai penyebabnya (secara alami atau karena ulah
manusia). Pada intinya peristiwa bencana dapat disebabkan oleh perbuatan
manusia dan peristiwa alam.
5. Banjir
Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti
pada lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena
debit atau volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase
melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi
persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-2, tidak
17
merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain
bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu
lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia.16
Berdasarkan sumber air yang menjadi penampung di bumi, jenis banjir
dibedakan menjadi tiga, yaitu banjir sungai, banjir danau dan banjir laut pasang.
Banjir sungai terjadi karena air sungai meluap. Banjir danau terjadi karena air
danau meluap atau bendungannya jebol. Banjir laut pasang terjadi antara lain
akibat adanya badai dan gempa bumi.
Dilihat dari jenis penyebabnya Kota Jambi merupakan wilayah yang
mempunyai kerentanan terkena bencana banjir. Hal tersebut disebabkan karena
kondisi wilayahnya yang banyak dibelah oleh aliran sungai.Banjir yang sering
terjadi di Kota Jambi adalah banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari sudah
cukup akrab terutama di masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai
Batanghari khususnya.
Penyebab banjir terutama karena meluapnya sungai akibat curah hujan
yang tinggi.Selain luapan, juga akibat genangan air yang menumpuk sulit meresap
ke tanah apalagi pada saat sungai dan gorong-gorong terpenuhi air semua pasti
terjadi banjir.Namun dibalik terjadinya banjir banyak faktor-faktor penyebab
banjir akibat ulah manusia. Jadi ada dua faktor yaitu faktor alam dan faktor
perbuatan manusia, antara lain berikut ini:
a. Curah hujan yang tingg
b. Pendangkalan sungai akibat sampah
16
Arief Rosyidie, Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna
LahanJurnal, Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 24/No.3, hlm. 242
18
c. Perusakan lahan
d. Penebangan hutan
e. Pemukiman sembarangan
Kodoatie dan Syarief, memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian
banjir diantaranaya adalah: hilangnya nyawa atau terluka, hilangnya harta benda,
kerusakan permukiman, kerusakan wilayah perdagangan, kerusakan wilayah
industri, kerusakan areal pertanian, kerusakan system drainase dan irigasi,
kerusakan jalan dan rel kereta api, kerusakan jalan raya, jembatan, dan bandara,
kerusakan system telekomunikasi, dll.17
Dalam penanggulangan banjir terdapat tahap-tahap yang perlu dilakukan
secara bertahap, yaitu pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat
banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery).
G. Tinjauan Pustaka/Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka/kajian pustaka
sebagai langkah penyusunan skripsi yang diteliti agar terhindar dari kesamaan
judul dan lain-lain dari skripsi yang sudah ada sebelumnya, serta sebagai referensi
penelitian yang berhubungan dengan bencana banjir. Setelah mengadakan tinjauan
pustaka, maka penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan
atau membahas tentang penelitian ini.
Kajian sejenis yang pernah dilakukan antara lain: pertama,Zamril,
mahasiswa dari UIN STS JAMBI, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah,
Dengan Judul Skripsi ”Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17
Arief Rosyidie, Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna
LahanJurnal, Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 24/No.3, hlm. 246
19
(BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sarolangun” pada
penelitian beliau menggunakan metode Kualitatif, pada Skripsi ini penulis Lebih
berfokus kepada bagaimana cara tepat atau memilih tujuan-tujan yang tepat atau
memilih alternatif dalam penyelesaian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten
Sarolangun oleh BPBD.18
kedua,Ersyad Tonnedy (105054102070), dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Program Studi Kesejahteraan Sosial 2010. Dengan judul „Tahapan
Penanggulangan Bencana Situ Gintung Oleh PKPU”, pada skripsi ini penelitian
menggunakan metode Kualitatif, pada penelitian ini lebih mengarah pada bencana
non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
non alam yang berupa jebolnya tanggul situ gintung. Selain itu subjek dan
penelitian yang berbeda.19
Ketiga, pada skripsi Furqon Hasani (10250074) dari Universitas Islam
Negri Sunan Kalijaga DIY, Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi, Program
Studi Kesejahtraan Sosial 2015. Dengan judul skripsi “Peran BPBD (Badan
Penangguangan Bencana Dearah) Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana
Alam”. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, Dari skripsi ini peneliti
mendapatkan bahan acuan bagaimana implemantas penanggulangan bencana yang
18
Zamril, “Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sarolangun”, Skripsi Universitas UIN Sulthan
Thaha Saiffudin Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, (2019). 19
Ersyad Tonnedy,„Tahapan Penanggulangan Bencana Situ Gintung Oleh PKPU”
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial (2010).
20
di implementasikan di dua daerah yang berbeda sehingga diharapkan dapat
menarik kesimpulan dari kedua karya ilmia ini. 20
Adapun penelitian dengan tema Peran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi, di satusisi
tema yang dikaji yaitu tentang efektifitas BPBD mengatasi banjir di Sarolangun,
penulis ini Lebih berfokus kepada bagaimana cara tepat atau memilih tujuan-tujan
yang tepat atau memilih alternatif dalam penyelesaian bencana banjir yang terjadi
di Kabupaten Sarolangun oleh BPBD Sarolangun. Penelitian yang kedua lebih
fokus pada bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang berupa jebolnya tanggul situ gintung. Selain
itu subjek dan penelitian yang berbeda. Penelitian yang ketiga meneliti tentang
bencana alam, tidak berfokus pada bencana banjir, bagaimana implementasi
BPBD dalam mitigasi bencana alam, berbeda dengan penelitian yang saya teliti
secara khusus pada objek yang akan diteliti antara lain peran BPBD dalam
pelayanannya menanggulangi bencana banjir di Kota Jambi, fakto-faktor
penyebab banjir di Kota Jambi, dan kendala apa saja yang dihadapi dalam
penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi.
20
Furqon Hasani, “Peran BPBD (Badan Penangguangan Bencana Dearah) Kabupaten
Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam”. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga DIY, Fakultas
Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahtraan Sosial (2015).
21
BAB II
METODELOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metodologi penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman
yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fonomena sosial dan
masalah manusia, Berdasarkan pada pengertian tersebut, penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan maksud tujuan karena peneliti ingin melakukan
penelitian secara mendalam. Metode penelitian kualitatif menyajikan secara
langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.21
Penelitian ini bersifat
deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan
angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain
itu, semuanya yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa
yang sudah diteliti.22
Dari pendekatan penelitian kualitatif di atas berdasarkan tujuan penelitian
yang ingin melihat bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir diterapkan di Kota Jambi.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi dan
pemukiman yang tempat tinggalnya terkena bencana banjir, waktu penelitian ini
dimulai Februari 2019 sampai dengan Februari 2020. Dengan penggunaan unit
21
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, EdisiRevisi, (PT Remaja Rosda
Karya. Bandung: February 2009) Cet-ke20, hlm 10. 22
Ibid.,hlm. 11.
22
analisis tersebut, maka subjek penelitiannya berupa informan-informan yang
berasan dari pengurus Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Jambi.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlakukan dalam penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian
atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari laporan23
, adapun
sumber data primernya adalah wawancara dan observasi.
Data Primer dari penelitian ini adalah data yang di peroleh secara langsung
dari responden dan narasumber yang diteliti dengan cara mengumpulkan secara
langsung dari pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini data primer yang
digunakan adalah sebagai berkut:
1) Hasil Wawancara langsung kepada staf atau pejabat yang berwenang pada
instansi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2) Hasil Wawancara langsung kepada beberapa masyarakat yang menjadi korban
bencana banjir di Kota Jambi.
Adapun data primernya yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, tentang Badan Penanggulangan Bencana
b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan
Bencana
23
Tim penyusun, pedomanpenulisanskripsi, (Jambi: FakultasSyariahdanSyariah press,
2012). Hlm 45
23
c) Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian
diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan
PERMENDAGRI
d) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10
Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
b. Data Skunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dari tangan
kedua, ketiga, dan seterusnya,24
atau data yang sudah tersedia sehingga peneliti
hanya mencari dan mengumpulkan penulisnya. Data skunder yang digunakan
dalam penelitian ini bersumber dari internet berupa data skripsi, jurnal, tesis,
laporan, disertasi, dan Peraturan perundang-undang yang memiliki hubungan
terhadap subjek dan dokument yang berkaitan dengan penelitian.
1) Fungsi Peta Rawan Bencana, http://nationalgeographic.co.id/forum/topic
1062.html,
2) Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas syariah dan syariah
press, 2012),
24
Ibid hlm 45
24
3) Zamril, “Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sarolangun”, Skripsi Universitas
UIN Sulthan Thaha Saiffudin Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, (2019).
4) Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan RdD, Bandung:
Alfabeta,2008.
5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan
Bencana
2. Sumber data
Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.25
Adapun
yang menjadi sumbaer data ini adalah:
1. Pegawai Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
2. Arsip-arsip dan dokumen-dokumen.
3. Masyarakat yang tempat tinggalnya terkena bencana banjir.
4. Pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam menemukan data-data yang abash secara objektif, maka dalam
penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang dapat
dilakukan dengan Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), dan
Dokumentasi.26
1. Observasi
25
Sayuti Una, PedomanPenulisanSkripsi, (Jambi: Fakultassyariahdansyariah press, 2012),
hlm. 45. 26
Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hlm. 308.
25
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengadakan penelitian dengan teliti. Serta pencatatan secara
sistematis. Menurut Kartono pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan
sistematis tentang fenomena sosial dan gejalah-gejalah sosial dan gejala-gejala
psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, Tujuan Observasia
adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi dari interelasinya element-
element tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleksdalam pola-
pola kultur tertentu.27
Pengamatan yang dilakukanharus tetap sesuai dengan judul
dan tujuan dari penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
observasi nonpartisipan, yakni penulis tidag terlibat dalam kegiatan atau
fonemena yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Maksud dari kegiatan wawancara ini seperti ditegaskan oleh
Lincoln dan Guba antaralain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,
organisasi, perasaan, motifasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.28
Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara
terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.
27
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta:P.T.Bumi
Aksara,20130) hlm.143. 28
Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif…,hlm. 186.
26
1. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpuan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengatahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh.
2. Wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam
katagori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas di
bandingkan dengan wawancara terstruktur.
3. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.29
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, ataukarya-karya monumental dari seseorang. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.30
Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam menganalisis data
mengenai hal-hal atau variabel-variabel benda tertulis (catatan) seperti buku-buku,
majalah dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan
sebagainya.31
E. Teknik Analisis Data
29
Prof.Dr.Sugiyono, Metode PenelitianPendidikan..., hlm. 322. 30
Ibid., hlm. 329 31SuharsimiArikuntono,ProsedurPenelitian(Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
Hlm.149.
27
Analisis data sebagai bagian dari isi penelitian, mendasarkan analisisnya
dari data yang disajikan.32
Menganalisis data merupakan suatu langkah yang
sangat kritis dalam penelitian.33
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan
teknik analisis data versi Miles dan Huberman sebagai berikut:34
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data atau
data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis
yang menajamkan menggolongkan, mengkategori sasikan, mengarahkan,
membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa
sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.
2. Penyajian Data
Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk
matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna
32 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum…, hlm. 156.
33 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian…, hlm. 40 34
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), hlm. 85-87.
28
menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah
dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir
penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan
verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang
disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.
F. Sistematika Penulisan
Guna mengatahui isi skripsi ini secara umum, dapatlah disimak
sistematika penulisan sebagai berikut.
BAB I. Pendahuluan: Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfat
penelitian, Kerangka Teori dan Tinjaun Pustaka. Bab ini
merupakan permasalahan yang merupakan landasan berpikir bagi
bab-bab selanjutnya.
BAB II. Metodologi Penelitian: Dalam bab ini dibahas mengenai
pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber dan
jenis data, unit analisis, instrument pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
Bab III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: membahas mengenai kondisi
obyektif penelitian, visi dan misi, tugas dan fungsi dan program
kegiatan serta struktur kepagawaian Dinas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi.
29
Bab IV. Pembahasan: berisikan tentang pembahasan mengenai bagaimana
peran dari lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Jambi.
Bab V. Penutup: Dalam bab ini berisitentang kesimpulan dan hasil
penelitian serta saran-saran terkait dengan peran dari lembaga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menanggulangi bencana banjir di Kota Jambi.
28
BAB III
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis
1. Geografis
Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang lebih dikenal
dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Betuah”.Wilayah Kota Jambi dikelilingi
oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan,
Barat,maupun Timur. Luas de facto Kota Jambi sesuai RTRW 175,53 Km2
yang terdiri dari:
a. Kecamatan Kotabaru = 26,26 Km (14,96 %)
b. Kecamatan Jambi Selatan = 7,51 Km (4,27 %)
c. Kecamatan Jelutung = 7,63 Km (4,34 %)
d. Kecamatan Pasar Jambi = 1,67 Km (0,95 %)
e. Kecamatan Telanaipura = 19,20 Km (10,93 %)
f. Kecamatan Danau Teluk = 15,20 Km (8,65 %)
g. Kecamatan Pelayangan = 12,77 Km (10,12 %)
h. Kecamatan Jambi Timur = 14,32 Km (8,15 %)
i. Kecamatan Alam Barajo = 39,87 Km (22,71 %)
j. Kecamatan Danau Sipin = 7,27 Km (4,14 %)
k. Kecamatan Paal Merah = 23,77 Km (13,54 %)
Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103o 30‟1,67‟‟
Bujur Timur sampai 103o40‟0,22‟‟ Bujur Timur. 01
o30‟2,98‟‟ Lintang
29
Selatan sampai 01o40‟1,07‟‟ Lintang Selatan. Geografi wilayah Kota Jambi
secara keseluruhan terdiri atas daratan seluas 94,81% dan perairan seluas
5,19%. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-
2%), bergelombang (2-8%), dan sedikit curam (8-15%) dengan komposisi
sebagai berikut :
a. Datar (0-2%) = 54,53 %
b. Bergelombang (2-8%) = 24,66 %
c. Curam (8 – 15%) = 15,62 %
Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari
permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan
Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10
meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura,
Danau Sipin, Jambi Selatan, Paal Merah, Jelutung, Jambi Timur, Kotabaru,
dan Alam Barajo sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 60 meter dari
permukaan laut.35
Kota Jambi beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober
sampai dengan bulan April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan
musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober (dipengaruhi
oleh Musim Barat). Suhu rata-rata terendah berkisar 26,0oC dan tertinggi
berkisar 34,9oC. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 80% dan
tertinggi berkisar 86%. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 29,1 mm dan
tertinggi berkisar 326,0 mm. Sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah
35
Dokumentasi RKPD Kota Jambi Tahun 2019
30
berkisar 16 knots dan tertinggi berkisar 28 knots. Penduduk Kota Jambi
adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2017 tercatat 609.620
jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2017 maka kepadatan per
Km2 menurut Kecamatan adalah:
a. Kecamatan Kotabaru = 2.911 Orang/Km2
b. Kecamatan Jambi Selatan = 7.410 Orang/Km2
c. Kecamatan Jelutung = 9.581 Orang/Km2
d. Kecamatan Pasar Jambi = 9.202 Orang/Km2
e. Kecamatan Telanaipura = 2.888 Orang/Km2
f. Kecamatan Danau Teluk = 839 Orang/Km2
g. Kecamatan Pelayangan = 1.061 Orang/Km2
h. Kecamatan Jambi Timur = 5.105 Orang/Km2
i. Kecamatan Alam Barajo = 2.483 Orang/Km2
j. Kecamatan Danau Sipin = 7.818 Orang/Km2
k. Kecamatan Paal Merah = 3.927 Orang/Km2
Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih
banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (sex ratio
:103,10). Jumlah penduduk36
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
1. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
provinsi Jambi.
36
Ibid
31
Sebelum dibentuknya BPBD, pemerintah telah membentuk suatu badan
yang khusus menangani masalah bencana dan pengungsi.Badan tersebut
adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
(Bakornas PBP). Meskipun badan tersebut diberi kewenangan untuk
menanggulangi bencana dan pengungsi, namun badan ini tidak diberi
kewenangan untuk menjalankanfungsi koordinasi yang sesungguhnya
sehingga tidak dapat dengan serta-merta menggerakkan departemen teknis
terkait yang punya sumber daya manusia dan dana ketika bencana terjadi. Hal
ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang memberi kekuatan hukum
guna memaksa semua unsur untuk menanggulangi bencana.
Selama ini badan penanganan bencana di tingkat nasional hingga ke
tingkat kabupaten dalam bentuk satuan pelaksana (satlak) sifatnya hanya
koordinatif dalam hal bantuan dan kerjasama dengan semua stakeholder dan
pihak luar negeri. Bakornas PB sendiri hanya sebuah sekretariat yang berada
di bawah kantor Wakil Presiden.
Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan pembentukan semacam
Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan badan setingkat
departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menggantikan
Bakornas PB yang selama ini ada.Selain di pusat, di daerah pun dibentuk unit
pelaksana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat
operasional.37
37
Sedarmayanti, 2004.Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian
kedua.BandarMaju, Bandung, hlm. 65.
32
Sejalan dengan telah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19,
Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka
diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun
2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Jambi.
2. Visi Dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Jambi
a. Visi
Pelaksanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan
tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan
seluruh dinas atau instansi terkait dalam penanggulangan bencana, dunia
usaha dan masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan
daerah dan mewujudkan Visi Gubernur : Terwujudnya Jambi Yang
Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS)
2019, maka Visi BPBD Provinsi Jambi 2016-2019 adalah:
“Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”
33
Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin
diwujukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada
akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-
2025 yaitu bagaimana negara secaara tangguh mampu memberikan
perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari
bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan
kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak
bencana.38
b. Misi
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan
melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka dalam rangka
pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2019
yaitu :
1) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan
membangun budaya pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian
yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
38
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
34
2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat,
efektif dan efisien.
3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat
pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih
baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko
bencana.
4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan
peralatan penanggulangan bencana.
5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan
dengan prinsip good governance.39
3. Tujuan, Dan Sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Jambi
a. Tujuan
Sebagai penjabaran atas Visi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode
pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:
1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap
pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi
pembangunan dan kehidupan masyarakat
2) Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat
bencana
39
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
35
3) Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik
dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar
minimal yang ditetapkan BNPB
5) Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja
penyelenggaraan penanggulangan bencana
6) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel.40
b. Sasaran
Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun
2016 – 2019 adalah :
1) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam
menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana
2) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya
dalam penanganan darurat bencana.
3) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana
4) Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada
pemangku kepentingan
40
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
36
5) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak
bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana
6) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan
7) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana
8) Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan,
pelaksanaan anggaran,penata kelolaan barang milik daerah
(BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya
manusia
9) Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.41
4. Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Jambi
a. Strategi
Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan BPBD Provinsi Jambi 2016 –
2019 dalam rangka mewujudkan keberhasilan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana
penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan kebencanaan
lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam
periode 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :
41
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
37
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan
pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan serta
meningkatkan sarana prasarana, anggaran dan koordinasi
penanggulangan bencana dengan Kabupaten/Kota dan Stake
holder.
2) Meningkatkan sosialisasi dan upaya persuasif agar masyarakat
memahami arti penting pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.
3) Meningkatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap
kemungkinan terjadinya bencana.42
b. Arah Kebijakan
Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada
tahun 2016 – 2019 adalah :
1) Peningkatan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah dan
masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta
penanganan bencana.
2) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana dengan
melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana.
3) Meningkatkan upaya penanganan kedaruratan dan logistik
secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu.
42
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
38
4) Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non
fisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
5) Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka
kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
6) Meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana antar
dinas/instansi terkait penanggulangan bencana, dunia usaha dan
masyarakat serta memberikan fasilitas bagi peningkatan
profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas lintas sarana
prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi BPBD. 43
5. Program Dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Jambi.
Perencanaan Pembangunan Penanggulangan bencana diarahkan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran
masyarakat (individu, keluarga, kelompok. Masyarakat dan organisasi non
Pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung jawab).
43
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
39
Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan
pembangunan penanggulangan bencana merupakan perpaduan perencanaan
yang:
a. Partisipatif
b. Dari atas (top-down)
c. Dari bawah (bottom-up)
Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap setiap pembangunan
penanggulangan.Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki.
Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana
penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi, sementara perencanaan
dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistic sesuai
kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus
didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,
komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.44
Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Organisasi Pelaksana Daerah
BPBD Provinsi Jambi, sebagai berikut :
44
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
40
a. Disusun Profil sebagai acuan rencana program jangka menengah,
mengacu kepada RPJMD 2016-2019
b. Menindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) dan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD)
c. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep
dan kebutuhan/kondisi actual dibidang penanggulangan bencana
d. Merumuskan penjabaran rencana program tahunan secara lebih
“Holistik Integratif”: sesuai kebutuhan, kemampuan didalam konteks
pembangunan daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan
Konservatif
e. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran
sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang,
kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan social. Hal
ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program
penanggulangan bencana jelas dan terjaga.
f. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan
bermanfaat dengan daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sector
dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi,
memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran
legislative
g. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan
sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan
keselarasan Provinsi, Kabupaten, Kota- Masyarakat optimal,
41
demikian pula dengan sosialisasi secara regular dengan jajaran
pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan
“Rolling-Plan”
h. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukkan
sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga
perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
1) Meningkatkan jangkauan sasaran program
2) Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana
Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan social maka
diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana
dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana
upaya peningkatan penanganan melalui :
a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
b. Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana terpadu
c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
e. Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana45
6. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi
Jambi
a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
1) Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009
45
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
42
BPBD Provinsi Jambi dibentuk bedasarkan Perda No. 9 Tahun
2009 mempunyai tugas pokok, yaitu :46
a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara.
b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana.
d) Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
f) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang.
g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
sumber dana lain yang syah.
h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
46
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
43
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi
menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat,
tepat, efektif dan efisien
b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.47
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5
menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi
penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana”.
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1
menyebutkan ”Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2
menyebutkan ”BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat
setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib.
47
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
44
b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang
pejabat setingkat di bawah Bupati/ Walikota atau setingkat
eselon IIa.
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1
menyebutkan ”BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah
penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan
bencana. “Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2
menyebutkan” Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana”.48
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1
menyebutkan “Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan
bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah”
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2
menyebutkan “Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a.
koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada wilayahnya.”
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan
“Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
48
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
45
ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
a. Prabencana
b. saat tanggap darurat
c. pascabencana.
BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan
penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD
mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan
Fungsi BPBD.
Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD
mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran
sebagai:49
a. pengambil kebijakan/keputusan (policy maker)
Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan
kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup
prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah
ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun
2016-2019.
b. Koordinator
49
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
46
Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai
kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam
penanggulangan bencana di Kab/Kota se- Provinsi Jambi baik
dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang
penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari
Gubernur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan
dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan
pelaksanaan pengusulan anggaran pembiayaan melalui anggaran
daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca
bencana terhadap daerah yang terkena bencana.
c. Think- thank
Sebagai Think Thank, BPBD melakukan
kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana
baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan
penanganan terhadap korban bencana.
d. Administrator.
Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen
perencanaan dibidang penanggulangan bencana, penyusunan dan
pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan
penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi
47
normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap
administrasi penyelenggaran penanggulangan.50
50
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
48
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA (EX-OFFICIO)
UNSUR PENGARAH
- INSTANSI - PROFESIONAL/AHLI
UNSUR PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
PELAKSANA
BPBD
SUB BAGIAN
UMUM
&KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
&PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIS
BIDANG PENCEGAHAN &
KESIAPSIAGAAN
BIDANG
KEDARURATAN
&LOGISTIK
BIDANG REHABILITAS
&REKONSTRUKSI
SEKSI
KESIAPSIAGAAN
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI KEDARURATAN
SEKSI REHABILITASI
SEKSI LOGISTIK
SEKSI REKONSTRUKSI
49
1. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD
Provinsi Jambi sampai dengan bulan Maret 2019 memiliki Sumber Daya
Aparatur sebanyak 67 orang yang terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan ) orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 29 (Dua Puluh Sembilan ) orang Pegawai
Non PNS yang ditempatkan dilingkungan BPBD Provinsi Jambi.51
Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada
tabel dibawah ini :
Tabel 02
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jabatan \ Eselon
51
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
No Eselon Jumlah Keterangan
1. I 1 Kepala BPBD
Ex- Offocio
2. II 1 Kepala Pelaksana
BPBD
3. III 4 1 Orang
Sekretaris dan 3
Orang Kabid
4. IV 9 3 Orang
Kasubbag dan 6
Orang Kasi
50
Tabel 03
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan\Ruang52
No Gol \ Ruang Maret 2019 Keterangan
1. IV \ e 1 Kepala Exposio
2. IV \ d -
3. IV \ c 1 Kepala Pelaksana
4. IV \ b 2
5. IV \ a 5
JUMLAH 9
52
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
5. Jabatan
Fungsional
- -
6. Jabatan Lainnya 24 Pelaksana
7. Status
Kepegawaian
Lainnya
29 Tenaga Kerja
Kontrak (Non
PNS)
JUMLAH 67 -
51
6. III \ d 12
7. III\ c 4
8. III \ b 8
9. III \ a 2
JUMLAH 26
10. II\d -
11. II\c 2
12. II\b 1
13. II\a -
JUMLAH 3
14. I\d -
15. I\c -
16. I\b -
17. I\a -
JUMLAH 38
52
Table 04
Keadaan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan53
No Pendidikan Maret 2018 Keterangan
1. SD -
2. SLTP -
3. SLTA 5
4. D1 \ D2 -
5. SARMUD \ D3 -
6. SARJANA 23
7. S – 2 10
8. S – 3 -
JUMLAH 38
53
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
53
Tabel 05
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Maret 2018 Keterangan
1. PRIA 28
2. WANITA 10
JUMLAH 38
Tabel 06
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur54
No Umur Maret 2016 Keterangan
1. < 20 Tahun -
2. 21 – 30 Tahun 29
3. 31 – 40 Tahun 6
4. 41 – 50 Tahun 16
5. > 50 Tahun 16
JUMLAH 67
54
Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
54
Dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang
kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan BPBD Propvinsi
Jambi telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memiliki
standar Sertifikasi Nasional dan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel :
Tabel 07
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)55
55 Dokumentasi BPBD Provinsi Jambi, 2019
No Jenis Diklat Yang Diikuti
Pelaksa
na
Diklat
Tahun
Diklat
Jabatan Jumlah
Peserta
Sertifikasi
1.
Peningkatan Kapasitas
Pejabat BPBD Dalam
Penanggulangan Bencana
BNPB
2018
Eselon II
1 Nasional
2.
Senior Management
Traning
BNPB
2018
Eselon II
1
Nasional
3. Pelatihan Dasar
Manajemen Tingkat Teknis
/ Analisis Bencana
BNPB
2018
Eselon III
4 Nasional
4. Pelatihan Dasar
Manajemen Tingkat Teknis
/ Analisis Bencana
BNPB
2016,
2017,
2018
Eselon IV
7 Nasional
5. Pelatihan Dasar
Manajemen Tingkat Teknis
/ Analisis Bencana
BNPB
2017
,2018
Staf
14
Nasional
6. Pelatihan Dasar
Manajemen Tingkat
Manajerial Bencana
BNPB
2012
,2016
Staf
4
Nasional
55
7. Pelatihan Koordinasi dan
Kaji Cepat Bencana
BNPB
2016,
2018
Eselon IV
4 Nasional
8. Pelatihan Kordinasi dan Kaji
Cepat Bencana
BNPB 2016,
2018
Staf
6 Nasional
9.
Diklat Management
Disaster Bulding
PMI &
BNPB
2011
Staf
2
Nasional
10.
Diklat Management
Disaster Bulding
PMI &
BNPB
2011
Staf
2
Nasional
11. Pelatihan Penyelenggaraan
Manajement Pusdalops
BNPB 2011,
Eselon &
IV Staf
4 Nasional
12. Pelatihan Penyelenggaraan
Data & Informasi Pusdalops
BNPB 2011,
Eselon &
IV Staf
4 Nasional
13. Pelatihan Pengoperasian
Mobil Satelit (Comod)
BNPB 2012,
Staf
2 Nasional
14. Pelatihan Pengoperasian
Perahu Amfibi dan Mercuri
BNPB 2012,
Staf
2 Nasional
15. Pelatihan Pengoperasian
Mesin Peralatan Pemadam
Karhutla
BNPB
&BPBD
2017,
Staf
15 Nasional
16. Pelatihan Pengoperasian
Alat Komunikasi Bencana
BNPB 2016,
Staf
2 Nasional
17. Pelatihan Pengoperasian
Alat Komunikasi Bencana
BPBD 2018,
Staf
10 Daerah
56
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kota Jambi
Bencana banjir di Kota Jambi seolah tak pernah berhenti, setiap kali hujan
lebat yang melanda Kota Jambi berpotensi menimbulkan banjir. Banjir yang
terjadi dibeberapa titik kota Jambi salah satunya di sebabkan karena drainase tidak
mampu mengalirkan air hujan secara maksimal, bahkan ada juga setelah
dibangun drainase baru justru semakin membuat banjir, padahal sebelumnya
sebelum diperbaiki tidak terjadi banjir. Sebelum mengetahui bagaimana peran
BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Jambi sebaiknya mengetahui
faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Jambi. Sebagian besar penyebab
banjir dikarnakan tidak berfungsinya dengan baik, baik drainase yang baru
dibangun dengan system tertutup maupun drainase lama.
Dari 11 Kecematan yang ada di Kota Jambi ada 8 Kecamatan yang saat ini
rawan terendam banjir. Banjir ini disebabkan karena sebagian aliran drainase yang
tersumbat. Delapan Kecematan itu adalah Kecematan Jambi Selatan, Jambi timur,
Jelutung, Kota baru, Alam Barajo, Telanaipura, Danau Teluk, dan Palayangan.
Jika dilihat dari besar dan intensitas banjir yang melanda Kota Jambi, tentu
sangat banyak kerugian materinya, antara lain:
57
a. Terganggunya masyarakat untuk beraktifitas, karna banjir yang terjadi
mengakibatkan susahnya masyarakat untuk beraktifitas seperti
sebelum terjadinya banjir.
b. Kerugian materil, seperti rusaknya perabot dan barang-barang
elektronik karena terendam banjir, dan juga mengakibatkan
masyarakat tidak bisa melakukan interaksi dagang dan bekerja seperti
biasa.
c. Maraknya penyakit-penyakit pasca banjir, misalnya flu, diare,
muntaber, dan lain sebagainya.
Selain kerugian materil, banjir yang melanda Kota Jambi juga
mengakibatkan rusaknya citra Kota Jambi, karna tidak mencerminkan dari
program pemerintah Kota Jambi yang digulirkan hingga ketingkat RT, seperti
Kampung Bantar (Bersih, Aman, Pintar). Dengan program ini masyarakat lebih
peduli dengan lingkungan sehingga lingkungan bebas dari sampah-sampah
plastik, dan kerusakan lingkungan sehingga terhindar dari bencana banjir, tetapi
pada faktanya banjir masih sering terjadi di Kota Jambi.
banjir di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah
sebagai berikut:56
a. Kurangnya kesadaran masyarakat
Salah satu penyebab utama banjir di Kota Jambi adalah kurangnya
kesadaran masyarakat, terutama dalam hal membuang sampah. Banyak
masyarakat yang masih membuang sampah kesungai. Sampah-sampah ini
56
Observasi, 14 Desember 2019
58
selanjutnya akan mengendap dan mengakibatkan pendangkalan di dasar
sungai dan menyebabkan sungai tidak lagi mampu menampung debit air
yang besar, sehingga terjadilah banjir.
b. Kanal Kota Jambi yang tidak terawat dengan baik
Gambar IV.1
Kondisi Kanal Di Telanai Pura Kota Jambi
Untuk menanggulangi banjir, pemerintah Kota Jambi membangun
sebuah kanal yang mana kanal ini berfungsi menampung dan mengalirkan
air yang datang dari parit sekunder dan parit primer. Kanal ini berjasa
besar untuk menghindarkan Kota Jambi dari banjir. Namun seiring
berjalannya waktu, kanal ini mulai tidak terurus perawatannya. Hal ini
dapat terlihat dari rimbunnya tanaman dan lalang, dan rusaknya tembok
59
dinding, dan banyaknya sampah di kanal ini. Kurangnya perawatan dan
rusaknya kanal ini di takutkan dapat mengurangi efektivitas fungsi kanal
dalam menampung air dan menyalurkannya saat musim hujan melanda.
c. Adanya pendangkalan sungai
Adanya pendangkalan sungai ini secara otomatis akan
mengakibatkan terjadi beberapa kerusakan pada penampang air, juga
penyempitan pada penampang air. Penyempitan penampang air
mengakibatkan anak-anak sungai harus mengantri untuk dapat masuk ke
penampang air. Padahal dalam kenyataannya, Penampang air ini juga
sudah banyak mengalami sedimentasi , dan akibatnya parit primer ini juga
ikut mengantri sehingga kecepatan air berkurang. Dan jika terjadi antrian
pada parit primer , maka terjadi peningkatan kotoran atau biasa disebut
sedimen. Ketika arus air melemah, maka sedimen akan lebih cepat
sehingga parit harus mengantri, itulah sebabnya bisa terjadi banjir di
beberapa tempat.
d. Banyaknya drainase yang bermasalah dan daerah resapan menjadi
bangunan.
Salah satu penyebab terjadinya banjir di kota jambi bisa begitu
muda terjadi disaat hujan lebat berlangsung adalah drainase yang
bermasalah, dan karena banyaknya daerah resapan sudah banyak menjadi
bangunan. Salah satu tempat yang menjadi rawan banjir adalah kawasan
lapas klas II Jambi dan sekitarnya juga menjadi rawan banjir, bahkan
dinding lapas sampai jebol karna tidag bisa menahan volume air hingga
60
puluhan penghuni lapas kabur saat terjadinya banjir, karna posisi lapas itu
sendiri dibangun dekat sungai. Dan banyaknya saluran air yang tidak
tertata dengan baik yang seharusnya jadi saluran air, kini justru menjadi
bangunan, banyak daerah cekungan di Kota Jambi yang semestinya
menjadi tempat limpasan, justru beralih fungsi ada yang menjadi
pemukiman, pertokoan, maupun pergudangan. Terkadang izin yang
dikeluarkan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tetentu, seharusnya
dievaluasi kembali izin yang ada, untuk drainase yang ada itu harus
dilancarakan, sementara untuk ruko, hotel, perumahan, jangan lagi
dibangun di daerah resapan air.
Dalam kesempatan observasi dan wawancara peneliti berhasil
mewawancarai dengan Bapak Syofian Hadi, S.H , Kasi Rehabilitas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang mengatakan:
Ada beberapa penyebab banjir di Kota Jambi di antaranya kapasitas
drainase utama yang sudah tidak sesuai dengan debit air, adanya
penyempitan atau pendangkalan drainase, adanya alih fugnsi lahan
didaerah hulu, adanya luapan sungai Batanghari, adanya pasang surut
sungai Batanghari, fasilitas Kota seperti kabal telepon, saluran PDAM,
pipa-pipa yang melintang di gorong-gorong yang menghambat aliran air,
dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai.57
Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ismail. SE, Kasi Kedaruratan Dan
Logistik yang mengatakan:
Untuk mengatasi bencana banjir di Kota Jambi dapat dicegah dengan
melakukan pelebaran drainase, masyarakat tidak membuang sampah
sembarangan, tidak membuang sampah pada saluran-saluran air, bangunan
57
Wawancara, Bapak Syofian Hadi, S.H (Kasi Rehabilitas BPBD Provinsi Jambi), 12
November 2019.
61
harus mematuhi dalam peraturan pembangunan, tidak membuat bangunan
diatas saluran air.58
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui penyebab-penyebab banjir di
Kota Jambi, dan untuk mengatasi bencana banjir tersebut dapat di lakukan dengan
beberapa cara diantaranya adalah masyarakat harus lebih peduli kepada
kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai atau aliran
drainase, dan mematuhi peraturan-peraturan dalam mendirikan banguna, untuk
mencegah terjadinya banjir ketika hujan lebat turun.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan
bahwa disetiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan disetiap Kabupaten/Kota di
bentuk BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayanya. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi resmi dibentuk sejak tahun 2008
melalui Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009 tentang perubahan organisasi dan
tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga teknis Daerah, dan lembaga teknis
lainnya.
Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi kemudian dibentuk untuk
menjalankan fungsi dan tugas dari BPBD Provinsi Jambi, akan tetapi saat ini Kota
Jambi sendiri tidak memiliki BPBD Kabupaten/Kota sehingga BPBD Provinsi
Jambi harus lebih maksimal menanggulangi bencana khususnya bencana banjir
yang ada di Kota Jambi, karna Kota juga merupakan bagian dari Provinsi, apalagi
di kota tidak memeliki BPBD Kabupaten/Kota jadi kebanyakan dari BPBD
58
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019.
62
Provinsi yang turun langsung menanggulangi masalah banjir. Sebagaimana hasil
wawancara penelitian dengan Bapak Ismail. SE, Kasi Kedaruratan Dan Logistik
BPBD Provinsi Jambi yang mengatakan:
sebelum ada kebijakan PEMKOT masing- masing, dan keluarnya undang-
undang mengenai otonomi daerah, Kota Jambi memiliki BPBD
Kabupaten/Kota sendiri tetapi karna dikeluarkannya undang-unadang
otonomi daerah maka BPBD Kabupaten/Kota dihapuskan namun sekarang
ada perencanaan pengembalian BPBD Kabupaten/Kota Jambi.59
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas
atau prinsip-prinsip utama antara lain. kemanusiaan, keadilan kesamaan
kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan
bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat
dan tepat, prioritas, koordinasidan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna,
transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan
non proselitasi.
Prinsip penanggulangan bencana tersebut menjadi acuan bagi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, sebagaimana
wawancara dengan Bapak Ismail, Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi
Jambi yang mengatakan:
Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka kami selaku yang
59
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi
Jambi), 12 November 2019.
63
menangani hal tersebut harus sigap dan lebih baik dalam menanggulangi
bencana yang terjadi di Provinsi Jambi.60
Dari pernyataan informan tersebut di atas dapat ditarik bahwa sesuai
dengan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelanggaraan
Penanggulangan Bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dengan
sigap dan lebih baik. Sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dalam menjalankan pelayanan penanggulangan
tersebut, maka setiap para pelaku pelayanan wajib memberikan pelayanan yang
lebih baik sebagaimana wawancara dengan Bapak Syofian Hadi, S.H , Kasi
Rehabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang
mengatakan:
Pelayanan yang diberikan sesuai dengan peran kami sebagai para
pelaksana dalam menjalankan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
untuk lebih baik. Lebih baik yang kami maknai dsini adalah menjadi
proses yang proaktif dan tanggap terhadap segala bencana yang terjadi di
Jambi. Hal ini terbukti saat terjadi bencana banjir di sekitar daerah yang
rawan bencana banjir, salah satunya yang rawan di Kota Jambi itu di
kenali asam bawah, yang kemudian terjadi kerjasama antar seluruh pihak
dalam menangani kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut bisa
mengindikasikan kepada kami bahwa setiap elemen yang ada di dalam
masyarakat terutama kami sebagai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah harus lebih baik dari masa ke masa.61
60
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019. 61
Wawancara, Bapak Syofian Hadi, S.H (Kasi Rehabilitas BPBD Provinsi Jambi), 12
November 2019.
64
Wawancara dengan Bapak Syofian Hadi, Kasi Rehabilitas BPBD Provinsi
Jambi memberikan gambaran bahwa tentang bagaimana peran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengambil sikap dengan
memberikan pelayanan, yaitu ketika terjadi kejadian maka para pelaksana
penanggulangan bencana harus proaktif dan tanggap kepada kejadian dengan ikut
serta dan melibatkan segala aspek yang ada dalam masyarakat. Keterlibatan segala
pihak dalam mengatasi dan menanggulangi bencana bukan hanya tanggung jawab
BPBD saja tetapi melainkan kepada atas kerjasama segala pihak yang ada dalam
masyarakat. Dilanjutkan oleh pemaparan salah satu staf bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan BPBD yang menyebutkan bahwa:
Dalam menjalankan tugas kami dalam bidang pencegahan dan
kesiapsiangan, maka kami tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya
dukungan masyarakat dan kerjasama pihak-pihak tertentu tentunya.
Sesuai dengan pernyataan informan tersebut, maka BPBD menjalankan
tugasnya sesuai visi dan misi dari BPBD itu sendiri. Walaupun dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab ini BPBD melakukan pelayanan secara
mandiri dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Syofian Hadi, S.H Kasi Rehabilitas
yang mengatakan:
Dalam lingkup Kota Jambi sendiri belum terjadi bencana dengan skala
yang besar, yang jelas BPBD Provinsi bersinergi dengan pemerintah
Kabupaten/Kota, yang jelas sifat BPBD Provinsi itu sifatnya membackup
Kabupaten/Kota, apa bila kami dibutuhkan akan segera membantu, dan
diminta atau tidak diminta BPBD memiliki kewajiban untuk membantu,
65
seperti tenaga, penyerahan logistik, tenda dan peralatan lainnya, tapi sifat
kami membackup atau mensuport Kabupaten/Kota.62
Dari wawancara dengan informan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa
BPBD dalam menjalankan perandan tugasnya itu sifatnya hanya memantau atau
membackup kinerja dari Kabupaten/Kota akan tetapi dia juga memliki kewajiban
untuk membantu apabila terjadi bencana tanpa di minta dari pihak manapun. Dan
segala pihak yang turut serta dalam menangani bencana dengan skala besar ini
saling bekerja sama dengan baik dalam menangani bencana banir yang terjadi di
Kota Jambi. Hal ini juga sehubungan dengan pernyataan Bapak Ismail. SE, Kasi
Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi yang mengatakan:
Hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi atau dinas terkait
selama ini baik. Selama ini kerjasama kami terjalin baik antara dinas di
Kota Jambi. Dalam mengevaluasi korban serta memberikan bantuan maka
kami dari BPBD sangat terbantu denagn adanya kerjasama yang baik ini
antara kerjasama dinas terkait yang telah membantu dalam penanganan
bencana banjir.63
Selanjutnya wawancara dengan salah satu staf BPBD Provinsi Jambi yang
mengatakan:
BPBD mengkoordinir seluruh unit yang terlibat dalam penanggulangan
bencana, khususnya evakuasi. Karena banyak yang terlibat dalam
penanggulanga bencana, bukan hanya BPBD. BPBD adalah sebagai
koordinator.
Dari pernyataan informan tersebut memberikan keterangan bahwa ketika
berada di lokasi, BPBD saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk
62
Wawancara, Bapak Syofian Hadi, S.H (Kasi Rehabilitas BPBD Provinsi Jambi), 12
November 2019
63
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019
66
membantu proses rehabilitasi dan evakuasi para korban yang terkena dampak
bencana agar mereka langsung diberikan bantuan. Selanjutnya adalah kesiagaan
BPBD dalam penanggulangan bencana. Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengantisifasi bencana melalui pengorganisasian serta
melalui langkah yang tepat. Membangun kesiagaan adalah unsur yang penting
namun tidak mudah dilakukan karna menyangkup sikap mental dan budaya serta
disiplin masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karna sangat
menetukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu
bencana, kesiagaan ini dapat dilakukan dengan cara melalui kegiatan sosialisasi
ataupun penyuluhan kepada masyarakat seperti pembinaan kesejahteraan keluarga
(PKK), instansi pemerintah tingkat kelurahan, dan lain sebagainya. Sebagaimana
hasil wawancara dengan Bapak Ismail. SE, Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD
Provinsi Jambi yang mengatakan:
Pertama kita lakukan sosialisasi melalui berbagai macam kegiatan, bisa
melalui kegiatan dikelurahan atau dinas-dinas terkait seperti dinas sosial
maupun BPBD sendiri secara insentif selalu memberikan sosialisasi
terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa-apa saja
yang harus mereka lakukan jika ada peringatan-peringatan potensi banjir,
hingga bagaimana penanganan jika sudah terdapat korban saat terjadi
banjir.64
Dari pernyataan informan tersebut dapat disimpilkan bahwa BPBD
Provinsi Jambi sudah melakukan tahapan pra bencana sesuai dengan tahapannya,
dan kerjasama antara pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
masyarakat adalah hal yang paling penting dalam membangun kesadaran
64
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019.
67
masyarakat agar mau ikut berpartisipasi untuk mencegah dan menanggulangi
bencana banjir di Kota Jambi.
Pelaksanaan tugas BPBD yang telah menjalankan tugasnya tersebut sesuai
dengan Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang
Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai
berikut :65
a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil
dan setara.
b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada
masyarakat.
d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap
saat dalam kondisi darurat bencana.
e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan
nasional dan internasional.
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggraan yang diterima dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
65
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana.
68
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD).
Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan
memang dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri,
sebagai masyarakat kita harus menanamkan kesadaran diri akan pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah semarangan, dan
harapan kepada pemerintah agar cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah
banjir yang sering terjadi salah satunya memperbaiki dranase yang sudah tidak
berfungsi dengan baik untuk menampung debit air yang semakin meluap.
2. peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam
menyusun, menetapkan, menginformasikan Peta Rawan Bencana
Selanjutnya peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam menyusun, menetapkan, menginformasikan Peta Rawan Bencana,
Pemetaan daerah rawan bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD seperti
termasuk dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 21 mengenai Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan yang bertugas untuk menyusun,
menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana adalah Badan Nasional
Penangulangan Bencana (BNPB). Penentuan kawasan rawan bencana bisa dilihat
dari berbagai aspek tergantung pada jenis ancaman. Kawasan rawan bencana gempa
dapat dilihat dari data seismisitas, struktur geologi, percepatan tanah puncak, dan lain-
lain, sementara daerah rawan bencana longsor dan banjir dapat dilihat dari kemiringan
curah hujan, lereng, jenis tanah, dan lain-lain.
69
Penetapan daerah rawan bencana merupakan bagian dari mitigasi bencana.
Mitigasi bencana ini dilakukan dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi
masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi
dilakukan dengan penataan tata ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan
infrastruktur, tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan
pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
Peta Rawan Bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau
tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti
banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. berbeda dengan peta
rupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif,
Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi
tematik.
Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi
dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana di antaranya
adalah untuk menentukanan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi
terkena dampak bencana. Selain itu peta rawan bencana akan menyediakan
berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar
bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Peta
rawan bencana dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah variabel seperti
jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan frekuensi kejadian bencana.66
66
Peta Rawan Bencana, http://bencanapedia.id/Daerah_Rawan_Bencana, diakses pada 03
januari 2020.
70
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi sudah
membuat sendiri peta rawan bencana tapi sifatnya menyeluruh menyangkut
seluruh provinsi Jambi, untuk peta rawan bencana yang mengetahui titik detail
bencana banjir Kota Jambi itu terdapat di Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyalamatan (DAMKAR) yang gunanya untuk mengantisipasi dan
mengevakuasi bila bencana datang. Peta rawan bencana diartikan sebagai suatu
informasi fundamental dalam program pengurangan resiko bencana dan dapat
juga diartikan suatu aspek penting memperkuat kesiap siagaan untuk menghadapi
keadaan darurat dalam bencana. Seperti dalam wawancara penelitian dengan
Bapak Ismail. SE, Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi yang
mengatakan:
Titik detail banjir yang terjadi di Kota Jambi itu yang lebih tau Dinas
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DAMKAR) Kota, disitu lebih
detail dimana peta rawan bencana banjir kota Jambi, kemudian daerah
mana tergenang banjir, dan cara penanganannya. Di BPBD Provinsi Jambi
hanya memiliki peta rawan bencana yang mencakup seluruh wilaya
Provinsi Jambi67
Adapun fungsi dari peta rawan bencana, meliputi:
a. Agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui dan memahami
kondisi kebencanaan di lingkungannya sehingga mereka dapat
membuat rencana kesiapsiagaan jika terjadi banjir
b. Untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah-
masalah bencana dan kesehatan yang kerap mengancam dalam
masyarakat
67
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019
71
c. Peta ini dapat pula digunakan sebagai bahan advokasi ke Pemerintah
tentang resiko bencana yang ada di daerahnya, sehingga Pemerintah
Daerah dapat turut membantu dalam kegiatan pengurangan resiko
bencana. Upaya pengurangan resiko bencana harus dilakukan secara
bersama-sama.
d. Untuk mempermudah koordinasi antara instansi dalam mengatasi
bencana di suatu daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu wadah
yang legal yang bertugas untuk mengkoordinir dan mengakomodasi
kerjasama antar instansi jika terjadi suatu bencana.68
Adapun daftar titik-titik rawan kawasan banjir yang ada di Kota Jambi
dapat dilihat di bawah ini:
1. Belakang Kantor Lurah Murni, Kecamatan Danau Sipin.
2. Bawah Diklat, Kelurahan Lebak Bandung, Jelutung.
3. Depan Hotel Aini, Kelurahan Payo Lebar, Jelutung.
4. Lapas Klas IIA Kota Jambi.
5. Jalan Kaca Piring Perum Pemda, Keluruhan Simpang IV Sipin,
Telanaipura.
6. Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo (Perum Kembar
Lestari perum bougenville, PerumKota Baru Indah, Perum Namura Indah,
Perum Permata Regency).
7. SPBU Jalan Pattimurra depan UPCA, Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Alam Barajo.
68
Fungsi Peta Rawan Bencana, http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-1062.html,
diakses pada tanggal 24 Desember 2019
72
8. Belakang Jamtos, Kelurahan Beliung, Alam Barajo.
9. Jalan Ir H Juanda, Simpang III Sipin, Kota Baru.
10. Lorong Gado-Gado Paal VII, Kota Baru.
11. RT 25 Kelurahan Thehok, Jambi Selatan.
12, RT 12 Kasang Jaya, Jambi Timur.
13. Belakang Hotel Makmur, Kelurahan Beringin, Pasar.
14. Belakang Klenteng, Kelurahan Budiman, Jambi Timur.
15. RT 29, Kelurshan Payo Selincah, Pall Merah,
16. Belakang Trona, Kelurahan Wijayapura, Jambi Selatan.
17. Jalan Yusuf Nasri, Kelurahan Wijayapura, Jambi Selatan.
18. Simpang Asrama PM, Jelutung.
19. RT 13 Pasir Putih, Jambi Selatan.
Gambar IV.I
Peta Rawan Bencana Banjir Di Kota Jambi
73
Berdasarkan penelitian ini maka BPBD Provinsi jambi telah melaksanakan
program pemetaan daerah rawan bencana, meskipun sifatnya menyeluruh
mengcakup seluruh Provinsi Jambi . Dengan adanya peta daerah rawan bencana
tersebut, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana melakukan pengurangan
resiko bencana bila terjadi. Sebagai contoh dengan adanya peta rawan bencana
Kota Jambi, maka masyarakat dapat mengetahui lingkungan-lingkungan yang
terkena banjir di setiap kelurahan dan kecamatan tersebut, sehingga masyarakat
dapat mengantisipasi bila ada gejala terjadinya banjir dan dapat mempersiapkan
atau menjaga diri masing-masing.
3. Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir.
74
Dalam menjalankan sebuah permasalahan sosial pasti ditemui kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaannya, Tergantung kendala itu besar atau kecil dan
mudah tidaknya untuk dihadapi. Akan tetapi apabila menjalankan program dengan
baik dan juga bisa menarik antusias masyarakat maka kendala yang dihadapi
tidaklah besar atau sulit. Kendala yang dihadapi BPBD dalam menjalankan
penanggulangan bencana banjir memang tidak terlalu berat, hanya saja BPBD
kekurangan sarana prasarana dan sumber daya manusia apabila bencana datang
bersamaan di beberapa wilayah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syofian
Hadi, S.H Kasi Rehabilitas yang mengatakan:
kalau kendala sebenarnya kita hamper tidak ada kendala mungkin karena
transportasi saja karena sering macet. Karena jarak antara kantor BPBD
Provinsi Jambi kan ditengah kota, dan kebanyakan yang terdampak
bencana itu di daerah yang jauh atau sulitnya akses jalan sehingga
kesulitan kita itu perjalanan yang macet sehingga menuju tempat sana itu
agak lama.69
Salah satu kendala BPBD adalah kurangnya tersosialisasi tata cara
pemberian bantuan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara
pemberian bantuan sehingga sering kali menimbulkan prasangka buruk.
Masyarakat korban banjir umumnya menginginkan bantuan di berikan secara
langsung, sedangkan dalam pemberian bantuan memiiki prosedur tertentu.
Hambatan yang lain juga berasal dari masyarakat yang memberi bantuan. Kurang
kepercayaan masyarakat yang memberi bantuan logistik tersebut kepada instansi
atau dinas yang terkait di dalamnya, akibat tidak mengertinya proses pemberian
bantuan kepda korban bencana, sedangkan dalam sistem dan prosedur nya harus
69
Wawancara, Bapak Syofian Hadi, S.H (Kasi Rehabilitas BPBD Provinsi Jambi), 12
November 2019
75
dikumpul dan dicatat terlebih dahulu sebelum di berikan kepada korban bencana.
Setelah tercatat dan terkumpul, maka bantuan tersebut sudah boleh diberikan
kepada korban bencana banjir. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail. SE,
Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi yang mengatakan:
Hambatan yang lain juga berasal dari masyarakat yang memberi bantuan.
Kurang kepercayaan masyarakat yang memberi bantuan logistik tersebut
kepada instansi atau dinas yang terkait di dalamnya, sedangkan sistem dan
prosedur tersebut harus dikumpul dan dicatat terlebih dahulu. Setelah
tercatat dan terkumpul, maka bantuan tersebut sudah boleh diberikan
kepada korban bencana banjir.70
Berdasarkan wasil wawancara tersebut dalam penanggulangan bencana
banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi tidak
mengalami kendala yang begitu serius dalam penanggulangan bencana tersebut,
dari permasalahan di atas menurut peneliti bisa di atasi dengan cara memberikan
pemahaman yang lebih kepada masyarakat melalui program-program atau
kegiatan dari BPBD atau dinas terkait, bisa melalui kegiatan di kelurahan atau
dinas terkait secara insentif dengan selalu memberikan sosialisasi terutama
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa-apa saja yang harus
mereka lakukan jika ada peringatan-peringatan potensi banjir, hingga bagaimana
penanganan jika sudah terdapat korban saat terjadi banjir, bagaimana cara
mencegah terjadinya banjir, sampai bagaimana cara atau prosedur dalam
pemberian bantuan untuk korban bencana khususnya bencana banjir.
70
Wawancara, Bapak Ismail, SE (Kasi Kedaruratan Dan Logistik BPBD Provinsi Jambi),
12 November 2019
76
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikantor BPBD Provinsi
Jambi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi
resiko bencana banjir di Kota Jambi dalam pelayanannya telah dijalankan
sesuai dengan visi dan misi BPBD. Ini terlihat dalam peranan Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan setiap
penanggulangan secara tepat dan lebih baik yaitu penanggulangan bencana
dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Dan juga
adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai salah satu
upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kota Jambi.
2. BPBD Provinsi jambi juga telah melaksanakan program pemetaan daerah
rawan bencana, meskipun sifatnya menyeluruh mengcakup seluruh Provinsi
Jambi . Dengan adanya peta daerah rawan bencana ini, maka masyarakat akan
mengetahui titik-titik daerah yang rawan banjir dan bagaimana melakukan
pengurangan resiko bencana bila terjadi banjir.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi tidak
mengalami kendala yang begitu serius dalam penanggulangan bencana banjir
di Kota Jambi, hanya saja BPBD kekurangan sarana prasarana dan sumber
daya manusia apabila bencana datang bersamaan di beberapa wilayah.
77
B. Saran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dalam
menjalankan tugasnya menangani banjir di Kota Jambi diharapkan dapat lebih
maksimal. Dalam hal ini dapat dimulai dengan di adakannya kembali BPBP Kota
Jambi, sehingga akses masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) akan lebih mudah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi juga diharapkan
dapat membangun koordinasi dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Jambi dengan
meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan unsur pengarah lainnya
sehingga mempermudah koordinasi dalam penanganan banjir, tidak ada program
kerja yang tumpang tindih dan setiap instansi menganggap keberadaan instansi
yang lainnya. Sehingga pada akhirnya upaya penanggulangan bencana banjir pun
terlaksana dengan maksimal.
78
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Ariesto Hadi Sutopo dan AdrianusArif, Terampil Mengolah Data Kualitatif
(Jakarta: Prenada Media Gru p, 2010).
Dokumentasi Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Jambi.
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik,
(Jakarta:P.T.Bumi Aksara,2013)
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (PT Remaja
Rosda Karya. Bandung: February 2009) Cet-ke20.
Nurjanah, dkk.Manejemnt Bencana (Bandung: Alfa Beta, 2012),
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian
kedua. Bandar Maju, Bandung
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas syariah dan syariah
press, 2012),
Sembring, Himpunan peraturan perundang-undangan RI: Penanggulangan
Bencana,
Soeladi, Manajemen Bencana Alam Tsuname, (Yogyakarta: Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1995),
Suharsimi Arikuntono,Prosedur Penelitian(Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
Susanto, Sebuah Pendekatan Strategic Management: Disaster Management di
Negri Rawan Bencana,
Tim penyusun, pedomanp enulisans kripsi, (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah
press, 2012).
Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan RdD, Bandung:
Alfabeta,2008.
79
B. Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, tentang Badan Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan
Bencana
C. Jurnal dan Skripsi
Arief Rosyidie, Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna
Lahan Jurnal, Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 24/No.3,
Ersyad Tonnedy,„Tahapan Penanggulangan Bencana Situ Gintung Oleh PKPU”
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial
(2010).
Furqon Hasani, “Peran BPBD (Badan Penangguangan Bencana Dearah) Kabupaten
Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam”. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
DIY, Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahtraan
Sosial (2015).
Zamril, “Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sarolangun”, Skripsi
Universitas UIN Sulthan Thaha Saiffudin Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan
Ilmu Pemerintahan, (2019).
D. Lain-Lain
Fungsi Peta Rawan Bencana, http://nationalgeographic.co.id/forum/topic-
1062.html,
Junaidi. T. Noor, Sejarah Kota Jambi. https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-
jambi/,
Letak wiaya Provinsi Jambi, http://web.jambiprov.go.id/skpd/site/jambiprov.go.
id/profil
Tentang Bencana: http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html,
Peta Rawan Bencana, http://bencanapedia.id/Daerah_Rawan_Bencana,
https://m.detik.com/news/berit/D-4285557/hujan-lebat-8-kecamatan-di-kota-jambi-
terendam -banjir