PERAN KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA
SABANG DALAM MEWUJUDKAN PERIKANAN TANGKAP
YANG BERKELANJUTAN
Baskoro Pakusadewo, S.Pi, Baskoro Pakusadewo, S.Pi,
Akhmad Solihin, S.Pi, dan Dr. Ir. Ernani Lubis, DEA
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
LATAR BELAKANG
Pemerintah (government based-management)
Masyarakat (community based-management)
Kerjasama keduanya (co-management)
Ilustration by google.com
Pengelolaan Perikanan
Berkelanjutan
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Pelaku pengelolaan perikanan (Satria 2015)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Apa itu Panglima Laot?
• Sistem pengelolaan dan
kepemimpinan yang berdiri sendiri,
• mengembangkan peraturan dan
regulasi untuk kegiatan
penangkapan ikan di Aceh,
• untuk keberlanjutan penggunaan
sumberdaya alam oleh masyarakat
lokal,
(Cinner et al. 2012; Kusumawati &
Wen Huang 2014).
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Wewenang Panglima Laot secara de jure:
• Menentukan Hak Akses area penangkapan
• Membatasi penggunaan alat tangkap
• Larangan menangkap pada hari
keagamaan
• Inisiatif pencarian nelayan hilang
• Penengah apabila terjadi perselisihan
antara nelayan
(Cinner et al. 2012)
Sistem pengelolaan yang dilakukan
Panglima Laot meliputi:
• Kawasan perlindungan laut (Kusumawati
& Wen Huang 2015)
• Pelaksanaan hukom adat laot (Sulaiman
2013)
• Mendukung perikanan tangkap yang
bertanggung jawab berbasis masyarakat
(Chaliluddin et al. 2014)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Beberapa Hasil penelitian tentang Panglima Laot: • Mendukung keberlanjutan
perikanan tangkap ketika didasarkan pada kearifan lokal (Chaliluddin et al. 2014)
• Memiliki peran kuat terhadap peningkatan partisipasi nelayan dalam co-management perikanan di Lampuuk Aceh Besar (Sugra 2014)
• Mendukung teraktualisasinya berbagai ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan berbasis kearifan lokal (Sulaiman 2011)
• Hukom adat laot mendapatkan pengakuan dari hukum positif (Nanda, 2011)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
TUJUAN PENELITIAN
Mendeskripsikan sejarah kelembagaan Panglima Laot
Menganalisis sistem pengaturan Panglima Laot yang berlaku di Lhok Iboih, Kota Sabang
Merumuskan strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok di Iboih, Kota Sabang
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
METODE PENELITIAN
Waktu Penelitian
Survei : Juli 2015, selama 3 hari Penelitian : 30 September – 3 Oktober 2015
Lokasi Penelitian
Desa Iboih Kecamatan Sukakarya, Kota sabang
Sumber : https://www.google.com/maps/place/Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sumber Data
Panglima Laot Lhok Iboih
DKP Kota Sabang
Ketua Nelayan
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
• Pendekatan Kualitatif
• Metode Triangulasi
• Pengamatan
• Wawancara
• Analisis dokumen
• Metode pengumpulan data
• Purposive sampling ■
• Snowball sampling ■
Metode Pengumpulan Data
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Analisis Data
• Analisis deskriptif ■
Analisis Sejarah Panglima Laot
• Analisis yuridis normatif ■
Analisis Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih
• Analisis SWOT ■
Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Kelembagaan Panglima Laot
Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih, Kota Sabang
Rekomendasi Strategi Penguatan Kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Masa Sultan Iskandar Muda
Pasca Kemerdekaan
Pasca Tsunami – sekarang
Sejarah Panglima Laot
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Merupakan lembaga resmi yang diatur oleh negara (kesultanan).
Mengatur hanya wilayah lhok atau teluk saja.
Tugas: Mengutip pajak perdagangan kepada para nelayan di pelabuhan dan memobilisasi peperangan.
Tujuan: Mengatur pengunaan alat tangkap dan pantangan-pantangan dalam kegiatan penangkapan ikan
Substansi: Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan, serta Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Berkoordinasi dengan Ulee-Balang
Peran Panglima Laot terus mengalami pergesran seiring dengan perkembangan zaman
Panglima Laot pada Masa Sultan
Iskandar Muda
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Panglima Laot pada Pasca
Kemerdekaan
Perhatian pemerintah terhadap Panglima Laot tampak terabaikan
Keberadaan Panglima Laot hanya sebagai pelaksana teknis perikanan laut,
Berlakunya Perda No. 2 Tahun 1990 & UU No. 44 Tahun 2000, mulai menggeser peran Panglima Laot
Tahun 1982, terbentuk Panglima Laot tingkat kabupaten/kota,
Tahun 2000, dibentuk lagi Panglima Laot tingkat Provinsi,
Tahun 2001, berdasarakn gagasan dari Panglima Laot, pemerintah mengadopsi SISMASWAS ke dalam KEPMEN KP No. 58 Tahun 2001.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Panglima Laot pada Pasca Tsunami
Pembangunan Aceh diarahkan pada konsep pembangunan berbasis masyarakat, salah satunya melalui Panglima Laot ■,
Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Qanun No. 10 Tahun 2008,
Tahun 2008, Panglima Laot diterima menjadi anggota World Fisher Forum People (WFFP),
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Analisis Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih
Batas Wilayah Pengelolaan Panglima Laot Lhok Iboih ■
Sistem Aturan Panglima Laot Lhok Iboih ■
Sistem Sanksi Panglima Laot Lhok Iboih ■
Sistem Hak Panglima Laot Lhok Iboih ■
Sistem Otoritas Panglima Laot Lhok Iboih ■
Sistem Monitoring dan Evalusi Panglima Laot Lhok Iboih ■
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Batas Wilayah
Batas di darat ■
Lhok Paya Keneukei
Lhok Pria laot
Batas di laut
Sejauh 2 mil, bersifat imajiner
Sistem Closed Area
Batas Wilayah Pengelolaan Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Peta Kawasan Lhok Iboih
Ditetepkan: 14 Januari 2010 Diperuntukkan untuk: • Kawasan konservasi • Wisata bahari • Penelitian
Tujuan dibentuknya kawasan tersebut (Kusumawati & W Huang 2015) • Memelihara keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem laut di dalam kawasan
konservasi • Membangun pusat wisata bahari di Aceh ■
Ditetapkan berdasarkan, SK Menteri Pertanian No. 982/Kpts/Um/12/1982 tentang status TWAL Pulau Weh
• Berdasarkan hasil musyawarah desa, hukom adat laot
yang berlaku di Desa Iboih berkaitan dengan:
• larangan penangkapan biota laut,
• pembatasan alat tangkap,
• larangan menggunakan metode penangkapan yang merusak,
• pembentukan zona larang tangkap,
• larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem laut dan
terumbu karang, dan
• hari pantang melaut.
Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Wilayah kelola Panglima Laot Zona Larang Tangkap Hari Pantang Melaut
Ilustration by: google.com
Cinner & Aswani (2007) menjelaskan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal, pelarangan terhadap beberapa alat tangkap disebabkan alat tersebut dinilai terlalu efektif dalam memanen ikan, merusak habitat terumbu karang, atau mengakibatkan perluasan jumlah kematian juvenil ikan.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Larangan penangkapan ikan di seluruh wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih
Pukat malam
pengebomam Pottasium Ikan Hias Speargun
Coral Muroami/Pukat Jepang
Cinner (2012) peran tradisional Panglima Laot tidak untuk mengelola sumber daya perikanan semata, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial dengan meminimalkan dan menyelesaikan konflik antara nelayan.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Larangan penangkapan ikan dan pengambilan biota laut di wilayah Taman Laut Gampong Iboih (zona larang tangkap)
≥2
Knot
Jaring Insang Speargun Menginjak karang Mancing ngintip
Berlabuh jangkar
Pukat siang Ikan hias Kecapatan
kapal
• Khanduri Laot selama 3 hari (tiga kali 24 jam)
• Hari Raya Idul Fitri selama 2 hari (dua kali 24 jam)
• Hari Raya Idul Adha selama 1 hari (satu kali 24 jam)
• Peringatan Tsunami Aceh mulai dari malam hari tanggal 25 Desember
pukul 20.30 WIB s/d sore hari tanggal 26 Desember pukul 18.00 WIB
• Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mulai dari
pagi s/d selesai upacara pukul 12.00 WIB
• Malam Jum’at mulai dari pukul 19.00 WIB s/d selesai shalat jum’at pukul
14.00 WIB
• Kemalangan (warga meninggal) seluruh kegiatan di laut dan darat harus
dihentikan dari setelah mendengar pengumuman/ informasi s/d selesai
dikebumikan
Cinner & Aswani (2007) menjelaskan pembatasan sementara pada pemanfaatan sumberdaya laut memiliki tiga tujuan umum yaitu mengurangi tekanan pemanenan ikan, melindungi kesatuan wilayah pemijahan, dan mencegah gangguan pada spesies ikan yang diunggulkan.
Hari-hari dilarang melaut (Hari Pantang Melaot)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
• Aturan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
• Peraturan hukum adat yang berlaku di setiap lhok saling berbeda didasarkan pada • karakteristik lokasi perairan, • pemahaman tentang alat-alat
tangkap, dan • kesepakatan di masing-masing
lhok (BAPPEDA Kota Sabang 2013).
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sumber: dokumentasi penelitian
Sumber: www. google.com
Sumber: dokumentasi penelitian
Khanduri Laot
Suasana pada Hari Jum’at
Q.S. Ar-Rum ayat 41-42 yang yang berbunyi:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (ayat 41).
“Katakanlah (Muhammad), ‘Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah)’” (ayat 42).
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat pada pasal 7 ayat (3), pasal 17 ayat (2), pasal 18, pasal 21 ayat (4), pasal 28 ayat (3), pasal 36 ayat (6) butir a, pasal 60 ayat (1) butir c, pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 64 butir 2.
SK Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/12/1982 tentang status Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh.
Perda No. 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat di Aceh. Disebutkan tugas penting Panglima Laot yaitu: Pemimpin wilayah kelautan, pemimpin persoalan sosial nelayan, menyelesaikan perselisihan di laut, dan memimpin kelestarian lingkungan hidup.
Hasil musyawarah Gampong Iboih tanggal 14 Januari 2010 tentang larangan penangkapan ikan dan hari pantang melaut.
■
Landasan hukum wilayah Kelola adat laot lhok iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
• Berdasarkan hasil musyawarah desa, bentuk sanksi yang
berlaku di Lhok Iboih adalah
• membayar denda berupa uang tunai atau hewan ternak,
• penyitaan alat tangkap dan kapal,
• melakukan kenduri ulang, dan
• penyerahan pelaku kepada pihak berwajib.
Sistem Sanksi Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
• Seluruh sarana penangkapan disita dan pelaku pelanggaran
(kapten dan awak boat) diserahkan kepada pihak yang berwajib.
Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan
biota laut di seluruh wilayah perairan laut Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
• Jaring ikan pisang atau sejenisnya didenda sebesar Rp 10.000.000
(sepuluh juta rupiah), dan seluruh sarana penangkapan ditahan
selama seminggu.
• Senjata tembak ikan, mancing ngintip, dan penangkapan biota laut
pada malam dan siang hari didenda sebesar Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah) dan alat tangkap disita.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan
biota laut dalam Kawasan Taman Laut Lhok Iboih (zona
larang tangkap)
• Pelanggaran dua hari raya dikenakan denda satu ekor kambing.
• Pelanggaran Khanduri Laot dikenakan sanksi harus mengadakan
kenduri ulang.
• Pelanggaran peringatan Hari Tsunami dan HUT RI dikenakan
denda satu ekor kambing.
• Pelanggaran Hari Jum’at dikenakan sanksi penahanan
boat/peralatan melaut selama satu minggu.
Menurut Chaliluddin et al. 2014 perangkat yang paling berpengaruh dalam menentukan nilai indeks keberlanjutan adalah perangkat penegak hukum atau sanksi untuk nelayan yang melanggar hukum.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Pelanggaran terhadap aturan
hari pantang melaut
Suasana sidang pelanggaran
Barang bukti pelanggaran
Sosialisasi peraturan Panglima Laot
■ Sumber: dokumentasi penelitian Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sistem Hak Panglima Laot Lhok Iboih
Hak Individual
Berlaku untuk nelayan dan para
pelaku wisata,
Selama mematuhi peraturan Panglima
Laot, yaitu:
Larangan menggunakan alat
tangkap maupun metode yang
merusak,
Kegiatan wisata bahari tidak boleh
merusak ekosistem laut,
Larangan mengambil ikan hias &
terumbu karang di seluruh
kawasan Lhok Iboih.
Hak Komunitas
Hak komunitas diatur oleh
Panglima Laot,
Hak komunitas yang berlaku di
Lhok Iboih, yaitu:
Larangan melakukan
penangkapan biota laut di
Zona Larang Tangkap,
Larangan melaut pada hari
pantang melaut.
■
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sistem Otoritas Panglima Laot Lhok Iboih
Panglima Laot Lhok Iboih
Penasihat Panglima Laot
Wakil Panglima Laot
Sekretaris
Bendahara
Petugas Keamanan Adat
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sumber: dokumentasi penelitian ■
Panglima Laot Lhok Iboih
Kantor Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Sistem Monitoring dan Evaluasi Panglima Laot
Lhok Iboih
Secara Adat Secara Formal
SATGAS POKMASWAS
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Memastikan pelaku sedang atau sesaat baru selesai melakukan pelanggaran
Petugas dapat melakukan pengejaran dan penangkapan
Petugas tidak boleh melakukan kekerasan
Pelaku langsung dibawa ke Panglima Laot untuk disidang
Bila tidak ada petugas keamanan adat, masyarakat berhak menangkap pelaku
Kemudian, sesegera mungkin pelaku pelanggaran diserahkan kepada petugas keamanan adat
SATGAS
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
Pembina
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang
Ketua
Muhammad AG
Pengarah
Kepala Bidang Kelautan
Koordinator
Camat Sukakarya
Wakil Ketua
Anwar ABD
Sekretaris
Husnun
Seksi Penangkapan Ikan
Ketua : T. Cut
Azwir
Anggota:
Saifuddin ZA
Suryadi S
Zainuddin ABD
Seksi Budidaya dan Pengolahan
Ikan
Ketua : T. Cut Zulkifli
Anggota:
Mulia Ahmad
M. Fadil
Nasruddin Yunus
Seksi Pelestarian Ekosistem Laut dan
Pengawan
Ketua : T. Bahtiar
Anggota:
M. Syarif - Herjuandi
M. Fitri - Fazrianda
Amirullah - Taufiq Hidayat
Mursafi - Nazaruddin Z
Ismunandar - Bismuliadi
Zikiraulia - Irfandi Apriadi
Darwis - Rahmat Saputra
Safrizal - M. Ikbal
Suriadi A - Fitra Rakianda
Mawardi - Nasrullah
T. Rahmat - Hendra
Zulkhairi - M. Arifin
Zulfikar - Asmiadi M
Lukman S - Fikri
Bahtiar Sumber: DKP Kota Sabang 2015
Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan
Panglima Laot Lhok Iboih
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
No. Faktor-faktor internal Bobot Skala Skor
Kekuatan (Strengths) 1 Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan
menyelesaikan permasalahan nelayan. 0,115 3,800 0,436
2 Kekuatan hukom adat laot yang mengikat dalam kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.
0,108 3,600 0,389
3 Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.
0,121 4,000 0,484
4 Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.
0,121 4,000 0,484
5 Memiliki batas wilayah dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.
0,108 3,600 0,390
6 Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspesialisasi.
0,108 3,600 0,389
7 Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.
0,102 3,400 0,347
Kelemahan (Weakness) 1 Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan
program kerja Panglima Laot. 0,108 3,600 -
0,390 2 Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS. 0,108 3,600 -
0,390 Total 1 2,138
No. Faktor-faktor eksternal Bobot Skala Skor
Peluang (Opportunities) 1 Adanya pengakuan dari Pemerintah melalui Peraturan
Perundang-Undangan. 0,113 3,600 0,408
2 Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
0,114 3,600 0,412
3 Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir.
0,115 3,000 0,344
4 Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.
0,113 3,600 0,407
5 Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang.
0,113 3,200 0,362
6 Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot.
0,107 3,400 0,364
Ancaman (Threats) 1 Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan
hukom adat laot Lhok Iboih. 0,106 3,400 -
0,360 2 Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja
melanggar aturan hukum adat di Iboih. 0,106 3,400 -
0,360 3 Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat
karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.
0,113 3,600 -0,407
Total 1 1,170
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
No. Faktor-faktor internal Bobot Skala Skor
Kekuatan (Strengths) 1 Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan
menyelesaikan permasalahan nelayan. 0,115 3,800 0,436
2 Kekuatan hukom adat laot yang mengikat dalam kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.
0,108 3,600 0,389
3 Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.
0,121 4,000 0,484
4 Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.
0,121 4,000 0,484
5 Memiliki batas wilayah dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.
0,108 3,600 0,390
6 Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspesialisasi.
0,108 3,600 0,389
7 Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.
0,102 3,400 0,347
Kelemahan (Weakness) 1 Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan
program kerja Panglima Laot. 0,108 3,600 -
0,390 2 Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS. 0,108 3,600 -
0,390 Total 1 2,138
No. Faktor-faktor eksternal Bobot Skala Skor
Peluang (Opportunities) 1 Adanya pengakuan dari Pemerintah melalui Peraturan
Perundang-Undangan. 0,113 3,600 0,408
2 Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
0,114 3,600 0,412
3 Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir.
0,115 3,000 0,344
4 Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.
0,113 3,600 0,407
5 Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang.
0,113 3,200 0,362
6 Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot.
0,107 3,400 0,364
Ancaman (Threats) 1 Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan
hukom adat laot Lhok Iboih. 0,106 3,400 -
0,360 2 Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja
melanggar aturan hukum adat di Iboih. 0,106 3,400 -
0,360 3 Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat
karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.
0,113 3,600 -0,407
Total 1 1,170
EFAS
IFAS Kekuatan (Strengths) S1. Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan
menyelesaikan permasalahan nelayan. S2. Kekuatan hukom adat laot yang mengikat dalam
kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.
S3. Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.
S4. Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.
S5. Memiliki batas wilayah kelola Panglima Laot dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.
S6. Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspe-sialisasi.
S7. Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.
Kelemahan (Weaknesses) W1. Keterbatasan anggaran dana
untuk menjalankan program kerja Panglima Laot.
W2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS.
Peluang (Opportunities) O1.Adanya pengakuan dari pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan. O2.Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi
antara pemerintah dan masyarakat nelayan. O3.Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam
mengelola wilayah pesisir. O4.Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku
wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.
O5.Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang.
O6.Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot.
SO SO1. Meningkatkan peran masyarakat dalam
mensosialisasikan aturan hukom adat laot kepada wisatawan (S1, S2, S3, S4, S7, O5, O7)
SO2. Penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS (S1, S3, S5, S6, O5)
SO3. Peningkatan kapasitas kelembagaan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM (S1, S2, S3, S4, S6, O1, O2, O3, O5)
SO4. Penyedian sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah (S1, S2, S4, S5, O1, O2)
WO WO1. Meningkatkan kerja sama
dengan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan pengawasan (W1, O1, O2, O4, O5, O6, O7)
WO2. Perlu diadakan koordinasi dengan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengawasan (W2, O1, O2, O6)
Ancaman (Threats) T1. Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan hukom
adat laot di Iboih. T2. Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja
melanggar aturan hukum adat di Iboih. T3. Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat karena
rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.
ST ST1. Meningkatkan peran masyarakat dalam
mensosialisasikan dan mengawasai aturan hukom adat laot di Iboih (S1, S2, S3, S5, S6, S7, T1, T2, T3)
WT WT1. Meningkatkan peran
masyarakat dalam mensosialisasikan aturan hukom adat laot di Iboih (W1, W2, T1, T3)
WT2. Meningkatkan pengawasan hukom adat laot melalui peran masyarakat di Iboih (W1, W2, T2)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
EFAS
IFAS Kekuatan (Strengths) S1. Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan
menyelesaikan permasalahan nelayan. S2. Kekuatan hukom adat laot yang mengikat dalam
kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis.
S3. Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan.
S4. Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah.
S5. Memiliki batas wilayah kelola Panglima Laot dan zona larang tangkap yang telah dipetakan.
S6. Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspe-sialisasi.
S7. Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang.
Kelemahan (Weaknesses) W1. Keterbatasan anggaran dana
untuk menjalankan program kerja Panglima Laot.
W2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS.
Peluang (Opportunities) O1.Adanya pengakuan dari pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan. O2.Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi
antara pemerintah dan masyarakat nelayan. O3.Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam
mengelola wilayah pesisir. O4.Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku
wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih.
O5.Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang.
O6.Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot.
SO SO1. Meningkatkan peran masyarakat dalam
mensosialisasikan aturan hukom adat laot kepada wisatawan (S1, S2, S3, S4, S7, O5, O7)
SO2. Penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS (S1, S3, S5, S6, O5)
SO3. Peningkatan kapasitas kelembagaan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM (S1, S2, S3, S4, S6, O1, O2, O3, O5)
SO4. Penyedian sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah (S1, S2, S4, S5, O1, O2)
WO WO1. Meningkatkan kerja sama
dengan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan pengawasan (W1, O1, O2, O4, O5, O6, O7)
WO2. Perlu diadakan koordinasi dengan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengawasan (W2, O1, O2, O6)
Ancaman (Threats) T1. Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan hukom
adat laot di Iboih. T2. Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja
melanggar aturan hukum adat di Iboih. T3. Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat karena
rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih.
ST ST1. Meningkatkan peran masyarakat dalam
mensosialisasikan dan mengawasai aturan hukom adat laot di Iboih (S1, S2, S3, S5, S6, S7, T1, T2, T3)
WT WT1. Meningkatkan peran
masyarakat dalam mensosialisasikan aturan hukom adat laot di Iboih (W1, W2, T1, T3)
WT2. Meningkatkan pengawasan hukom adat laot melalui peran masyarakat di Iboih (W1, W2, T2)
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
SIMPULAN
Sejarah menunjukkan bahwa Panglima Laot merupakan
kelembagaan lokal yang telah ada lebih dari 400 tahun yang lalu.
Hingga kini keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjaga
kelestarian ekosistem perairan pesisir.
Peraturan yang telah ditetapkan oleh Panglima Laot merupakan
perwujudan dari pengelolaan perikana yang berkelanjutan dengan
menerapkan sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
lokal.
Strategi penguatan kelembagaan kelembagaan Panglima Laot lebih
mengacu pada:
Peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan
dan sosialisasi hukom adat laot yang berlaku disana,
serta kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan para pelaku usaha
wisata bahari tetap harus ditingkatkan dalam penguatkan peran
SDM Kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih.
Seminar Nasional Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil 2017
REFERENSI [BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 2014. Sabang dalam
angka 2014. Sabang (ID): BAPEDDA Kota Sabang.
[BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 2013. Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Sabang 2012-2032. Siap terbit.
[PLLI] Panglima Laot Lhok Iboih. 2015. Laporan pertanggung jawaban Panglima Laot Lhok Iboih
periode 2009-2014. Sabang (ID): Panglima Laot Lhok Iboih.
Abdullah MA, Tripa S, Muttaqin T. 2006. Selama kearifan adalahkejayaan: eksistensi panglima laot
dan hukom adat laot di Aceh. Banda Aceh (ID): Panglima Laot Aceh.
Adrianto L, Amin MAA, Solihin A, Hartoto DI. 2011. Konstruksi lokal pengelolaan sumberdaya
perikanan di Indonesia. Bogor (ID): IPB Press.
Chaliluddin, Purbayanto A, Monintja DR, Imron M, Santoso J. 2014. Institution of panglima laot in
supporting sustainable capture fisheries based on local wisdom in aceh jaya district. IJSBAR.
16(2):147-163.
Cinner JE, Basurto X, Fidelman P, Kuange J, Lahari R, Mukminin A. 2012. Institutional design of
customary fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico.
Mar Policy. 36(2012): 278-285.doi:10.1016/j.marpol.2011.06.005
Kusumawati I, Huang H-W. 2014. Key Factors for Successful Management of Marine Protected
Areas: A Comparison of Stakeholders’ Perception of Two MPAs in Weh Island, Sabang, Aceh,
Indonesia. Mar Policy. 51(2015): 465-475.
Satria A. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Soekanto S, Mamudji S. 2014. Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta (ID):
Rajawali Pers.
Solihin A. 2010. Politik hukum kelautan & perikanan: isu, permasalahan, dan telaah kritis
kebijakan. Bandung (ID): Nuansa Aulia.
Sulaiman. 2010. Model alternatif pengelolaan perikanan berbasis hukom adat laot di Kabupaten
Aceh Jaya menuju keberlanjutan lingkungan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat
[tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Sulaiman. 2013. Prospek hukum adat laut dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya
Provinsi Aceh. Yustisia. (87): 15-22.
Witanto DY. 2007. Hukum adat laut sabang: kearifan-kearifan yang terlupakan. Banda Aceh (ID):
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aceh (PEMADA).
Wiryawan B, Solikhin A. 2015. Derah penangkapan ikan: dalam prespektif pengelolaan perikanan
indonesia. Bandung (ID): Nuansa Aulia.
Pengelolaan Berbasis Pemerintah
Diterapkan oleh pemerintah pada Era Orde Baru
Bersifat Open Acces
Tidak adanya pembatasan dalam mengakses sumberdaya perikanan (Solihin 2010)
Pengelolaan Berbasis Masyarakat Telah lama diterapkan oleh masyarakat di Indonesia
Mengakui dan mempertimbangkan peran masyarakat nelayan dalam melakukan pengelolaan (Satria & Matsuda 2004)
Pengelolaa berbasis masyarakat secara nyata mampu memelihara sumberdaya kelautan (Cinner & Aswani 2007)
Pengelolaan Bersama Model pengelolaan berbasis masyarakat dinilai belum mampu
memecahkan masalah perikanan (Satria 2015)
Perikanan yang bertanggung jawab dapat tercipta dengan merekonstruksi dan merevitalisasi Model CBM menjadi Model Co-management (Solihin 2010)
■
• Dalam penelitian kualitatif metode ini paling
umum digunakan,
• Informan ditentukan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.
• Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika tokoh-tokoh kunci tersebut menguasai informasi dalam suatu proses sosial yang ingin diteliti (Bungin 2007).
Purposive Sampling
Snowball Sampling
• Disebut juga metode rantai rujuk,
• Metode ini digunakan untuk menentukan informan selanjutnya yang didapat dari hasil pemberitahuan responden yang telah diwawancarai sebelumnya (Bungin 2007). ■
Analisis Deskriptif
yaitu dengan memberi ulasan dan interpretasi dari data sejarah Panglima Laot yang bersumber dari data sekunder berupa literatur yang membahas
sejarah Panglima Laot.
Analisis Yuridis Normatif
adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat
teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-
undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.
(Soerdjono dan Sri 1985)
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor kekuatan dan peluang, serta kelemahan
dan ancaman.
(Rangkuti 2015) ■
Analisis SWOT
Sumber : http://www.rri.co.id
Panglima Laot Aceh membuat beberapa program lembaga untuk membangun wilayah pesisir, antara lain: - Penguatan masyarakat nelayan, - Penguatan hukom adat laot, - Pemberdayaan ekonomi
masyarakat, - Program beasiswa untuk pelajar
dari kalangan nelayan miskin, dan
- Memelihara lingkungan dari kerusakan.
(Sulaiman 2010)