PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA
MENGATASI TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS
PASCA TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015
(PERIODE 2015-2017)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Yuana Khamsiani
11141130000074
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018
i
PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA
MENGATASI TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA
TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015
(PERIODE 2015-2017)
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi ini berjudul:
PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI
TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI
SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015
(PERIODE 2015-2017)
1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 23 September 2018
Yuana Khamsiani
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Yuana Khamsiani
NIM : 11141130000074
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:
”PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI
FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN
PARIS 13 NOVEMBER 2015 (PERIODE 2015-2017)”
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 23 September 2018
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
A. Alfajri, M.A. Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS.
iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI
FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN PARIS
13 NOVEMBER 2015
(PERIODE 2015-2017)
oleh
Yuana Khamsiani
11141130000074
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018. Skripsi
ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada Pogram
Studi Ilmu Hubungan Internasional.
Ketua,
Penguji I, Penguji II,
A. Alfajri M.A. Febri Dirgantara Hasibuan, M.M.
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal
Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi,
A. Alfajri M.A. Eva Mushoffa, MHSPS.
v
ABSTRAK
Skripsi ini memaparkan tentang peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam
upaya mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca tragedi serangan Paris 13
November 2015. Skripsi ini menyajikan pembahasan mulai dari kedatangan Islam di
Perancis, perkembangan Islam dan kemunculan islamophobia. Kemudian skripsi ini
menjabarkan profil OKI serta perannya sebagai ‘suara muslim’ di seluruh penjuru dunia,
untuk mengatasi berbagai problema dalam masyarakat muslim, terutama fenomena
islamophobia yang semakin merajalela.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
sebagai upaya untuk menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu
permasalahan. Alasan penulis memilih metode ini ialah untuk mendapatkan pemahaman
secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Kemudian tipe penelitian yang penulis
gunakan adalah deskriptif-analisis guna memaparkan temuan baru terkait dengan topik yang
diangkat.Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi/kajian pustaka
(Library Research) yang dilakukan dengan menelusuri fakta secara tertulis. penelitian ini
juga menggunakan jenis data teoritis dengan memanfaatkan data-data sekunder dari buku,
jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, danwebsite yang telah diolah menjadi data
sehingga bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Adapun perihal kerangka
pemikiran, ada dua teori yang digunakan penulis dalam skripsi ini, yaitu HAM dan organisasi
internasional. Kedua teori tersebut diharapkan penulis menjadi alur logika yang sejalan
dengan peran OKI dalam mengatasi islamophobia di Perancis.
Peningkatan islamophobia membutuhkan solusi. Islamophobia telah mencederai hak
asasi dan kebebasan beragama bagi minoritas muslim. Maka sebagai upaya mengatasi
fenomena islamophobia yang kian menjamur, OKI memaksimalkan perannya demi
menegakkan nilai-nilai kebebasan beragama dan HAM bagi seluruh muslim di penjuru dunia.
Peran tersebut meliputi deklarasi ‘memerangi terorisme’, mengadakan interfaith dialogue,
menjalin kerjasmaa dengan PBB dan Uni Eropa, serta menggandeng media sebagai upaya
mengembalikan citra Islam yang tercemar.
Keyword: Perancis, Tragedi Serangan Paris, muslim, Islamophobia, Hak Asasi Manusia,
Organisasi Kerjasama Islam.
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, walhamdulillah.Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat
Allah SWTkarena berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
dengan tepat waktu, serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama penulisan
skripsi ini berlangsung. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi penulis di FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta program
studi Ilmu Hubungan Internasional, serta demi mendapatkan gelar sarjana. Proses penulisan
skripsi ini ternyata telah memberikan banyak manfaat dan pengalaman yang sangat
bergunabagi masa depan penulis yang tidak pernah penulis temukan saat berada di bangku
perkuliahan.
Masa-masa penulisan skripsi adalah masa dimana penulis mendapatkan banyak sekali
bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan
hati, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Zulkifli, MA. Selaku Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Bapak Ahmad Alfajri, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional FISIP UIN Jakarta, beserta seluruh jajaran civika akademika FISIP
UIN yang telah berjasa dalam perjalanan studi penulis.
3. Ibu Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS. yang merupakan dosen pembimbing
skripsi penulis yang telah banyak membantu untuk menjadikan karya ilmiah ini
menjadi lebih terarah.
4. Bapak Yohansyah Hamdi Sailillah dan Ibu Siti Halimah Yuliani, selaku orang tua
tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara penuh baik moril dan
materiil, serta selalu memberikan motivasi dan dorongan tanpa henti.
5. Para Saudara sedarah penulis, yaitu Yudy Handrianto, Yan Hasbi Khairil, Yusmia
Hanni Listyorwi, dan Yasyfi Handi Ramadhan, serta dua kakak ipar, Sri
Maysarah dan Rina Nurul Fithri, yang penulis percaya selalu memberikan doa
tulus dimanapun mereka berada.
6. Ulya Nailatul Izzah, Rafif Adisi Zaidan, Sayyidah Aslamiyah, Akhdiyat Izzan
Arsakha, dan Rifat Khairaka Dzahin, yang merupakan keponakan tersayang bagi
vii
penulis. Mengingat mereka selalu menghilangkan jenuh dan letih selama proses
penulisan skripsi berlangsung.
7. Qothrunnada QQA, Yusti Windu Ningsih, dan Diah Andam Suri yang merupakan
sahabat penulis sejak baru mengenal teori HI, hingga kini, dan nanti. Dengan
mereka selalu ada tawa, canda, tangis, hiburan, pelukan, pertengkaran, serta lelah
dan letih yang ditanggung bersama.
8. Kawan-kawan seperjuangan di jurusan HI angkatan 2014, khususnya kelas C
yang di dalamnya penuh dengan keriuhan, perdebatan, persaingan, namun tetap
terisi dengan kegembiraan dan dukungan yang diberikan satu sama lain.
9. Sahabat penulis sejak duduk di bangku SMA, Hawa dan Muna Nafisah, yang
mengetahui segala kekurangan penulis namun tetap mau bertahan bersama
penulis, mendukung, menasehati, menyemangati, serta menjadikan rumah mereka
layaknya rumah kedua bagi penulis. Dan tak lupa, Agung Mashudi, partner
POSPENAS 2013 yang masih bersahabat dengan penulis hingga saat ini. Semoga
selalu dalam lindungan Allah dan segera mendapat gelar sarjana.
10. Sahabat masa kecil penulis, mba Iing, kak Wiwid, dek Hikmah, Wulan, Liya, dan
Puput, yang secara tersirat memaksa penulis untuk segera menyelesaikan
penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana untuk kemudian segera pulang ke
kampung halaman.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa tulus, dan membantu dalam
penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis
sangat berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca khususnya bagi
mahasiswa/i yang akan menghadapi masa-masa penulisan skripsi dikemudian hari.
Jakarta, September 2018
Penulis,
Yuana Khamsiani
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL . ....................................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................................. iv
ABSTRAK . ....................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vi
DAFTAR ISI . ....................................................................................................... viii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................. x
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL ............................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................................. 10
D. Tinjauan Pustaka .................................................................................................... 11
E. Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 16
F. Metodologi Penelitian ............................................................................................ 26
G. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 29
BAB II ORGANISASI KERJASAMA ISLAM
A. Profil Organisasi Kerjasama Islam ................................................................... 32
B. Struktur OKI ..................................................................................................... 37
1. Badan –Badan dalam OKI ................................................................... 37
2. Anggota OKI ....................................................................................... 40
C. OKI dalam Ranah Global ................................................................................. 41
D. OKI dan HAM ................................................................................................. 45
ix
BAB III PERKEMBANGAN ISLAM DI PERANCIS DAN FENOMENA
ISLAMOPHOBIA
A. Islam di Perancis ............................................................................................... 52
1. Sejarah Kemunculan Islam di Perancis ............................................... 53
2. Perkembangan Islam di Perancis ........................................................ 56
B. Tragedi Serangan Paris 13 November 2015 .................................................... 59
1. Ikhtisar ................................................................................................. 60
2. Respon Pemerintah .............................................................................. 65
3. Kemunculan Hate Crime terhadap Muslim ......................................... 67
C. Tindakan Islamophobia di Perancis ................................................................. 69
1. Pengertian Islamophobia ..................................................................... 69
2. Tindakan Islamophobia Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November . 73
BAB IV PERAN OKI DALAM UPAYA MENGATASI TINDAKAN
ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN 13
NOVEMBER PERIODE 2015 – 2017
A. Perang Melawan Terorisme ............................................................................. 86
B. Mengadakan Interfaith Dialogue ...................................................................... 90
C. Menjalin Kerjasama dengan PBB .................................................................... 94
D. Menjalin Kerjasama dengan Uni Eropa ............................................................ 99
E. Menjalin Kerjasama dengan Media ................................................................. 104
F. Analisa Tantangan dan Peluang ....................................................................... 108
BAB V PENUTUP ................................................................................................... 119
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... xiii
LAMPIRAN . ....................................................................................................... xxi
x
DAFTAR SINGKATAN
IAEA International Atomic Energy Agency’s
ICJ International Court of Justice
WHO World Health Organization
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UN United Nations
NAM Non-Aligned Movement
LAS League of Arab States
AU African Union
ECO Economic Cooperation Organization
PLO Palestine Liberation Organization
MNLF Moro National Liberation Front
TYPOA Ten Year Program of Action
ICHAD Islamic Cooperation Humanitarian Affairs Department
UIOF Union of Islamic Organizations of France
EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
NGO Non Governmental Organization
HALDE Haut Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité
IPHRC Independent Permanent Human Right Commission
OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
UE Uni Eropa
EEAS European External Action Service
ECHO European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
ACP Caribean, and Pacific Group
CAPRI Center for Action and Prevention Against Radicalization of Individuals
xi
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL
Diagram I.A.1. Kasus Serangan Islamophobia di Perancis pada 2016 ................................ 4
Tabel IV.F.1. Berbagai Tindakan dan Ancaman ....................................................................... 115
xii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Daftar Negara-Negara Anggota OKI ..................................... xxiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Skripsi ini menganalisis peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam
upaya mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca teror November 2015.
OKI ialah sebuah organisasi non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada 25
September 1969. Organisasi ini berdiri diawali dengan adanya kejadian
pembakaran masjid Al-Aqsha oleh tentara Israel sehingga menimbulkan
kemarahan dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Kemudian
diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atas prakarsa Raja Faisal dari Arab
Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko untuk membahas dan menghimpun
kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional dan juga untuk mempertahankan
hak-hak umat muslim yang semakin terkikis.1
OKI merupakan organisasi internasional beranggotakan negara-negara
Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim.2 Agenda-agenda dalam badan
ini didasari oleh Piagam OKI dengan tujuan utamanya yang meliputi:
meningkatkan dan mengkonsolidasi ikatan persaudaraan dan solidaritas
antarnegara anggota; perlindungan kepentingan umum umat; memastikan
1 Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in
the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 86. 2 Teuku May Rudy. Administrasi dan Organisasi Internasional. 2009. Bandung: PT Refika
Aditama. Hlm. 121.
2
partisipasi aktif negara anggota dalam proses pembuatan kebijakan sosial,
ekonomi, dan politik global; mempertajam kerjasama perdagangan dan ekonomi
Islam demi mencapai integrasi ekonomi yang menuju pendirian sebuah pasar
Islam di dunia; dan melindungi serta membela image sesungguhnya mengenai
Islam. Mengenai image Islam di ranah global, tidak dapat dipungkiri, bahwa kini
pencitraan negatif terhadap Islam menciptakan diskriminasi-diskriminasi yang
terus mempersempit ruang gerak muslim. Maka OKI sebagai organisasi terbesar
kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merasa berkepentingan untuk
meredam, meminimalisir, serta mengatasi isu semacam ini demi tercapainya hak
dan kebebasan muslim dalam beribadah dan bersosialisasi tanpa diskriminasi,
ancaman, tekanan, maupun ketakutan.3
Pencitraan negatif mengenai Islam utamanya dipicu oleh tindakan anarkis
dan radikal yang mengatasnamakan Islam atau yang biasa dikenal dengan aksi
terorisme. Peristiwa 9/11 telah memberikan dampak buruk terhadap citra Islam di
dunia Barat, dan semakin diperburuk dengan terjadinya tragedi Paris pada
November 2015. Terorisme yang kini selalu disangkutpautkan dengan muslim
menyebabkan peningkatan tindakan islamophobia di barat, termasuk di Perancis.
Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa muslim memiliki ajaran radikal yang
menghalalkan kekerasan.
Meskipun Perancis diakui sebagai salah satu negara penggagas demokrasi
yang mengedepankan kebebasan, termasuk dalam kebebasan beragama, namun
3 Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in
the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 86.
3
nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) justru kian pudar dengan berbagai tindak
intoleransi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai insiden anti-Muslim
yang dilaporkan oleh The National Observatory of Islamophobia, bahwa
seminggu setelah tragedi Paris, telah terjadi 32 insiden. Sebagian di antaranya
berupa serangan terhadap perempuan berjilbab, coretan-coretan penuh kebencian
atas Islam, pembunuhan dan penembakan terhadap muslim, serta razia masjid
yang berakhir dengan pengrusakan. Berbagai tindak diskriminatif yang terjadi
tentu memberikan dampak negatif terhadap kebebasan beragama bagi umat
muslim di Perancis.4
Dalam sebuah wawancara, Abdel Aziz Chaambi, Presiden Coordination
Against Racism and Islamophobia (CRI), menyatakan bahwa mereka mencatat
peningkatan sebesar 130% serangan terhadap muslim, sementara proporsi
perempuan yang diserang meningkat dari 80% menjadi 90%. Adapun statistik
islamophobia pada 2016 dari CRI mencatat telah terjadi 576 serangan yang
digambarkan dengan diagram berikut:
4 Insiden Anti-Muslim Meningkat di Perancis. Diakses dari
https://www.voaindonesia.com/a/insiden-anti-muslim-meningkat-di-perancis/3069652.html pada
20 Oktober 2017.
4
62% 16%
15% 7%
Kasus Serangan Islamophobia pada 2016
Terkait keadaan darurat
Terkait layanan publik danadministrasi
Terkait pasar tenaga kerja danpelatihan
Terkait serangan verbal dan fisikdi depan publik
Diagram I.A.1. Kasus Serangan Islamophobia di Perancis pada 2016
Sumber: Yasser Louati. 2017.
Fenomena tindakan islamophobia di Perancis merupakan hal yang nyata,
selaras dengan kemunculan dan perkembangan Islam yang massive di negara
tersebut. Kemunculan Islam dibuktikan dengan berdirinya sebuah masjid megah
bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Perancis, Paris pada 1922. Kini, lebih
dari 1000 masjid berdiri di negara demokratis tersebut. Jika menelusuri awal
kemunculan Islam di negara ini, maka para imigran dari negeri maghribi, seperti
Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, juga Turki, berperan besar di dalamnya.5
Kedatangan para imigran ke Perancis dilatarbelakangi oleh krisis yang terjadi di
negara asal mereka. Perancis dikenal sebagai salah satu negara yang cukup
terbuka dalam menerima para pendatang yang berupaya mendapat suaka hukum
karena ketidakamanan di negara asal mereka. Perancis sebagai negara penggagas
Trias Politica yang menjunjung demokrasi, menawarkan kemerdekaan dan
5 France‟s Disaffected Muslims Businessman. BBC News. (2005). Diakses melalui
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm pada 19 Oktober 2017.
5
keadilan bagi semua orang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama para
imigran memilih Perancis sebagai tujuan perpindahan mereka.6
Kemudahan yang diberikan pemerintah Perancis kepada imigran membuat
negara tersebut mengalami peningkatan imigran yang kebanyakan dari mereka
merupakan buruh Arab yang beragama Islam. Fenomena ini menjadikan ajaran
Islam tersebar di berbagai penjuru negeri. Hingga kini, muslim di Perancis
berjumlah lebih dari lima juta manusia. Angka muslim terbesar bagi sebuah
negara di kawasan Eropa yang menjadikan Perancis sebagai negara dengan
mayoritas muslim terbanyak di benua tersebut. Namun, pengaruh Islam yang
menyebar kian pesat telah membuat pihak pemerintah merasa khawatir. Larangan
bagi buruh migran, khususnya muslim, untuk menyebarkan agama pun terjadi.
Pemerintah Perancis khawatir bahwa penyebaran ajaran Islam akan membuat
pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok etnik, yang
ditakutkan dapat menjadikan sebuah disintegrasi dan memecah-belah
masyarakat.7
Kekhawatiran yang telah terjadi sejak lama kini berubah menjadi
ketakutan. Islam di Perancis dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan
negara. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi terorisme yang terjadi telah
menyita perhatian dunia. Citra Islam yang awalnya dikenal penuh dengan
6 Airin Miranda (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm 8.
7 Bustaman Ismail. Menelususri Islam di Perancis. 2012. Diakses melalui
http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370 pada tanggal 30
Oktober 2017.
6
kedamaian kemudian tercemar dengan adanya tindak teror oleh oknum kelompok
radikal yang mengatasnamakan Islam.
Gelombang baru serangan terorisme terhadap Perancis muncul pada Jumat,
13 Nopember 2015, setelah lewat pukul 21.00. Serangan yang diklaim sebagai
aksi terorganisir kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State
(ISIS/IS), dilancarkan secara simultan terhadap tempat-tempat publik, seperti
stadion sepak bola, restoran atau cafe, dan tempat konser musik. Serangan
tersebut dilakukan pada saat orang tengah menikmati makanan, ramai berkumpul,
dan menonton pertunjukan serta pertandingan olahraga, pada Jumat malam, yang
padat dengan penduduk Kota Paris. Paris dapat dikatakan sebagai kota yang
hingar-bingar di dalamnya tidak pernah padam. Itulah sebabnya, serangan teroris
dalam tragedi November 2015 dikatakan telah menargetkan “penduduk Kota Paris
yang sangat mencintai kehidupan.”8
Adapun rangkaian serangan terorisme atas Paris dilakukan dengan serangan
bersenjata, juga lewat penyanderaan, dan setidaknya terjadi 5 aksi bom bunuh diri,
atau aksi kombinasi ketiganya. Korban yang ditemukan di setiap tempat bervariasi
jumlahnya, termasuk para pelaku bom bunuh diri dan teroris yang berhasil
ditembak mati oleh pasukan anti-teroris dan polisi Perancis. Di kafe Bonne Biere
terdapat 5 orang tewas. Sedangkan di restoran Le Petit Cambodge dan Le
Carillon, puluhan orang tertembak mati setelah teroris melepaskan tembakan dari
sebuah mobil. Di Bataclan Concert Hall, pelaku sempat menyandera 1.000 orang
8 Andrew Higgins. Attack in Paris. New York Times. November 2015. Diakses dari
https://www.nytimes.com.news-event pada tanggal 31 Oktober 2017.
7
sebelum kemudian menembaki mereka, dengan korban 89 orang terbunuh di
tempat. Total korban berdasarkan data berjumlah 130 orang tewas, 352 orang
terluka, dan 99 orang dalam kondisi kritis, dengan identitas lebih dari 10 asal
negara.9
Sikap simpati dan empati, serta solidaritas, terhadap pemerintah dan rakyat
Perancis yang menjadi korban diperlihatkan oleh para pemimpin barat, terutama
PM Inggris David Cameron, Presiden Barack Obama, dan Kanselir Angela
Merkel. Bagi mereka, serangan Paris merupakan serangan bagi seluruh umat
manusia dan nilai-nilai universal. Mereka mengungkapkan berada dalam satu
barisan dengan pemerintah dan rakyat Perancis dalam menghadapi aksi-aksi
terorisme ISIS/IS yang semakin brutal. Mereka juga menyatakan siap membantu
dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas untuk menghancurkannya.
Serangan Paris ini, seperti halnya Tragedi 9/11, telah membangunkan para
pemimpin Barat dalam menghadapi ancaman terorisme dari respons yang baik
kepada respon yang tegas atas meningkatnya ancaman yang nyata bagi keamanan
mereka. Reaksi Barat terutama Eropa, segera berdampak pada kebijakan mereka
dalam menangani kasus pengungsi, yang semula telah menjadi ramah menjadi
ketat kembali, termasuk dengan penutupan kembali pintu-pintu perbatasan. 10
9 Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme
Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Sekretariat
Jenderal DPR RI. 10
Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme
Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Sekretariat
Jenderal DPR RI.
8
Reaksi berupa kebijakan para elit pemerintah barat yang salah satunya
dengan menutup kembali pintu-pintu perbatasan, merupakan suatu contoh akar
dari tumbuhnya xenophobia. Xenophobia sendiri merupakan permusuhan atas
aspek-aspek tertentu terhadap orang-orang asing. Fenomena tersebut kemudian
berlanjut kepada islamophobia. Maka islamophobia adalah permusuhan atas
aspek-aspek yang berhubungan dengan Islam, baik dari ajarannya maupun
penganutnya. Situasi ini bukan dianggap sebagai permusuhan terhadap Islam
sebagai agama, melainkan terhadap umat muslim sebagai kelompok masyarakat
berbudaya yang dianggap sebagai sebuah ancaman yang besar. Dalam skripsi ini,
fenomena islamophobia ditekankan pada tindakan-tindakan yang cenderung rasial
dan diskriminatif.11
Fenomena tindakan islamophobia yang ditandai dengan menipisnya hakikat
toleransi, dan meningkatnya diskriminasi telah membangunkan berbagai pihak
untuk ikut berperan dalam mengatasinya, tak terkecuali OKI. Tekanan demi suatu
perubahan telah berkembang beberapa kali dalam OKI. Dalam hal ini, „Program
Aksi 10 Tahun OKI‟ muncul pada 19 Juni 2006. Hal itu menjanjikan bahwa
organisasi ini akan menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pemerintahan; melindungi hak wanita, anak, dan kaum minoritas; menangani
berbagai isu seperti membangun nilai-nilai toleransi; membasmi ekstrimisme,
kekerasan dan terorisme; serta menentang segala bentuk islamophobia.
11
Marc Helbling. Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or A New Name of
Xenophobia. Department of Political Science University of Zurich. Paper prepared for Annual
Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA) Chicago, 3 - 6 April 2008. Hlm.
4.
9
Upaya lebih lanjut dalam mengatasi fenomena tindakan islamophobia,
selain dalam Program Aksi 10 Tahun OKI, telah terkonsolidasi dalam berbagai
Konferensi yang menjadikan fenomena anti-Islam tersebut sebagai agenda utama.
Seperti pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Pertemuan ke-37 Dewan
Menteri Luar Negeri OKI di Dushanbe, Tajikistan tahun 2010, yang salah satu
agendanya ialah upaya menangani isu islamophobia. Selain itu telah dilaksanakan
pula Konferensi tingkat Tinggi (KTT) OKI ke-12 tahun 2013 yang menghasilkan
“Cairo Final Communique” yang beberapa pembahasannya meliputi isu
komunitas dan minoritas muslim di negara non-OKI, HAM, terorisme, serta isu
islamophobia.12
Untuk menindaklanjuti dan menentang segala kegiatan yang berbentuk
diskriminasi agama dan rasial dalam bentuk penjajahan, dengan melihat situasi
umat muslim yang berada di Perancis, maka OKI terus mengupayakan beberapa
hal untuk mengatasi tindakan-tindakan diskriminasi tersebut. Oleh karenanya,
penelitian yang berjudul “Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam
Upaya Mengatasi Tindakan Islamophobia di Perancis Pasca Tragedi
Serangan Paris 13 November 2015 (Periode 2015-2017)” ini dipandang
menarik oleh penulis untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana OKI
berperan dalam upaya mengatasi tindakan islamophobia yang kian merebak di
Perancis.
12
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses
dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/pages/organisasi-kerja-sama-
islam.aspx
10
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka skripsi yang
berjudul “Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Upaya Mengatasi
Tindakan Islamophobia di Perancis Pasca Tragedi Serangan Paris 13
November 2015 (Periode 2015-2017)” ini disajikan untuk menjawab sebuah
pertanyaan: “Bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam upaya
mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca Tragedi Serangan Paris 13
November 2015 (periode 2015-2017)?”
C. TUJUAN DAN MANFAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) dalam mengatasi tindakan islamophobia di Paris pasca Serangan
Paris 13 November 2015.
b. Untuk mengetahui mekanisme peluang dan kendala yang dihadapi
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengatasi tindakan
islamophobia di Paris pasca tragedi Serangan Paris 13 November 2015.
11
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan
menjadi bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di
masa mendatang, khususnya bagi pemerhati masalah konflik internasional
dan yang tertarik untuk menganalisis bagaimana islamophobia di Paris
serta kaitannya dengan peran sebuah organisasi internasional dalam
mengatasi hal tersebut.
b. Sebagai referensi tambahan bagi pustaka bagi penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan kasus islamophobia.
D. TINJAUAN PUSTAKA
Sebelum melakukan penelitian, penulis mencantumkan beberapa studi
pustaka untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peran OKI sebagai
organisasi internasional yang bertujuan mencapai perdamaian dunia, dalam upaya
menganalisis rumusan masalah yang tercantum pada skripsi ini. Dengan adanya
studi pustaka, diharapkan beberapa rujukan tersebut akan memberikan kontribusi
baru sebagai referensi bagi penulis.
Pertama, skripsi yang berjudul “Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Mengurangi Fenomena Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11” yang
ditulis oleh Septian Tri Cahyo pada tahun 2016, Septian menyimpulkan bahwa
12
perkembangan Islam di Eropa berasal dari pekerja imigran.13
Populasi Islam di
Eropa mulai berkembang pada tahun 1950 di saat kebanyakan imigran berasal
dari berbagai negara mediteran seperti Turki, Maroko, Algeria, dan Tunisia.
Peningkatan angka imigran muslim di negara-negara Barat khususnya di
Eropa, awalnya disambut baik oleh pemerintah negara-negara Eropa karna mereka
termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan para imigran
mulai memunculkan jati diri mereka dan identitas keislamannya, di antaranya
ialah dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman, dan secara aktif
menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Maka pada saat
itulah pemerintah mulai merasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah
serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas sehingga semakin banyak
masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam yang selanjutnya menimbulkan
kekhawatiran pemerintah Eropa. Apalagi dengan merebaknya peristiwa 11
September 2001 yang menembakkan kesalahannya pada umat Islam. Septian Tri
Cahyo menganggap peristiwa tersebut sebagai titik tolak perubahan pola interaksi
dalam hubungan internasional, dengan upaya negara-negara untuk menegakkan
„perang melawan terorisme‟ yang pada akhirnya memunculkan islamophobia.
Antara karya Septian Tri Cahyo dengan skripsi ini memiliki kesamaan pola
dan variabel walaupun dengan objek yang berbeda. Secara umum peran OKI
dalam menghadapi fenomena islamophobia di Belanda memiliki keberadaan yang
sama dengan yang terjadi di Perancis. Namun perbedaan terletak pada objek
13
Septian Tri Cahyo. Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena
Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11. 2015. FISIP UMY. http://repository.umy.ac.id
diakses pada 14 April 2017.
13
cakupan penelitian dimana penulis akan menekankan pada islamophobia yang
terjadi setelah aksi teror pada November 2015 di Perancis yang kondisi geografi
serta demografinya tentu berbeda dengan Belanda. Adapun titik kesamaannya
terletak pada upaya OKI dalam meredam tindakan islamophobia di negara
manapun demi tercapainya perdamaian internasional.
Kedua, penulis juga mengambil telaah pustaka lain sebagai pembanding
antarvariabel, pola, maupun objek penelitian, yaitu sebuah thesis dari Monalisa
Saflembolo yang berjudul “Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam
mengatasi konflik etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar
(2011-2014),” yang diterbitkan pada tahun 2015.14
Dalam thesis tersebut,
Monalisa menuliskan bahwa konflik suku Rohingya dan Rakhine muncul sejak
pertengahan abad ke-20.
Status kewarganegaraan Rohingya tidak dipertegas dengan hukum imigran
yang jelas. Terjadi penolakan dan pertentangan kewarganegaraan terhadap suku
Rohingya. Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak mendapat tempat yang
layak di Myanmar karena secara eksplisit Rohingya merupakan kaum pendatang
yang tidak memiliki kedaulatan sendiri. Monalisa juga menuliskan bahwa
Myanmar menutup akses bagi keabsahan hukum legal imigran bagi warga
Rohingya di bawah pemerintahan Junta militer.
14
Monalisa Saflembolo. Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik etnis
antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014). 2015. Yogyakarta: UPN
Veteran. http://eprints.upnyk.ac.id diakses pada 15 April 2017.
14
Konflik etnis yang terjadi antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine
bahkan sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dan sampai saat ini belum
mencapai penyelesaian. Hak muslim Rohingya yang terabaikan dan tidak
mendapat apresiasi dari pemerintah Myanmar menyebabkan OKI mengambil
posisi dalam peran sebagai mediator dari konflik tersebut yang bertujuan untuk
melindungi aspirasi umat yang ada di dunia.
Dalam tinjauan pustaka di atas, terlihat jelas adanya kesamaan pola dengan
menggunakan objek serta variabel yang berbeda. Misi utama OKI mengambil
peran baik dalam konflik etnis maupun fenomena Islamophobia adalah sama,
yaitu melindungi aspirasi muslim di penjuru dunia serta menegakkan HAM bagi
seluruh umat. Perbedaan terlihat dari bagaimana Monalisa menekankan pada
konflik antaretnis di suatu negara, sedangkan penulis fokus pada sikap „menolak
Islam‟ sebagai akibat dari maraknya terorisme.
Sebagai telaah pustaka yang terakhir, penulis mengulas sebuah jurnal karya
Hanan Rananta Arbi yang berjudul “Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di
Perancis pada tahun 2011-2015.”15
Dalam karyanya, Hanan Rananta menulis
bahwa islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam,
orang-orang yang memeluk ajaran Islam, maupun budaya Islam. Di Eropa sendiri,
islamophobia bukanlah fenomena baru. Sekitar sejak abad ke-8 masehi gejala
kebencian terhadap Islam telah muncul di Eropa, dan hingga saat ini telah
berkembang dalam berbagai bentuk. Namun fenomena tersebut kian menjadi lebih
15
Hanan Rananta Arbi. Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun 2011-
2015. http://hi.fisip.uns.ac.id diakses pada 15 April 2017.
15
kompleks sejak tragedi 9/11 yang terjadi di AS, bom bunuh diri di London Inggris
pada tahun 2005, bom bunuh diri di Spanyol, dan lain sebagainya. Akibat tragedi-
tragedi tersebut, masyarakat Eropa mulai terprovokasi untuk memandang Islam
dengan penuh ketakutan dan kecurigaan.
Bagi Hanan Rananta Arbi, merujuk pada berbagai tindak sentimental
terhadap agama Islam di Perancis yang memang lebih terlihat memburuk daripada
negara-negara Eropa lainnya, Uni Eropa sebagai organisasi kawasan induk di
Eropa sudah seharusnya memiliki porsi dan perannya dalam merespon munculnya
fenomena anti-Islam tersebut. Maka sebagai sebuah organisasi kawasan yang
telah berhasil mengintegrasikan banyak negara dengan latar belakang sosial,
politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda-beda, Uni Eropa harus mampu
membuat formulasi kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh negara
anggotanya demi kepentingan bersama.
Jika dua pustaka sebelumnya memiliki fokus utama yang sama dengan yang
dipakai oleh penulis, yaitu meneliti tentang upaya atau peran OKI, namun pustaka
terakhir ini justru fokus pada reaksi Uni Eropa sebagai organisasi kawasan.
Walaupun keduanya menggunakan Perancis sebagai objek penelitian, namun
hipotesa yang akan dicapai pastilah berbeda karena dasar kebijakan serta visi
maupun misi dari Uni Eropa dan OKI sangat berbeda. OKI yang berbasis Islam,
dianggap penulis akan lebih berperan signifikan terhadap pencapaian hak-hak dan
ruang gerak bagi muslim di seluruh penjuru Eropa, khususnya di Perancis.
Berbeda dengan reaksi Uni Eropa sebagaimana yang ditulis oleh Hanan Rananta
16
Arbi, dalam skripsi ini akan ditemukan bagaimana peran OKI yang sejatinya
memihak pada warga muslim yang menjadi korban atas maraknya fenomena
tindakan islamophobia pada masa kini.
E. KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka pemikiran digunakan penulis sebagai tolak ukur yang
menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Fungsi
dari kerangka pemikiran adalah agar penelitian mampu dirumuskan dengan
menggunakan teori dalam proses penyusunannya. Dalam skripsi ini, kerangka
pemikiran menjadi alur logika bagi peran OKI atas fenomena islamophobia
berdasarkan berbagai visi-misinya, yang disesuaikan dengan teori HAM dan teori
organisasi Internasional.
1. Hak Asasi Manusia
Liberalisme dipahami sebagai sebuah ideologi yang mana menjunjung
tinggi kebebasan individu. Jackson Sorensen menyatakan bahwa liberalisme
adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia.
Liberalisme juga dikenal sebagai sebuah paham optimisme. Liberalisme
umumnya memandang baik sifat dan karakter dasar manusia. Sekiranya terdapat
tiga asumsi dasar liberalisme. Pertama, pandangan positif tentang sifat manusia.
Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif
daripada konfliktual. Dan ketiga, keyakinan terhadap kemajuan. Kemajuan bagi
17
kaum liberal selalu merupakan kemajuan bagi individu. Perhatian dasar
liberalisme adalah kebahagiaan dan kesenangan individu. John Locke berpendapat
bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian
mengijinkan mereka menghidupi kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya
tanpa campur tangan yang tak semestinya dari orang lain.16
Penganut liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia
dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-
masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang
dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri
sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa
individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat
terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun
internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia,
bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, menempatkan kebebasan individu
di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karateristik manusia, serta yakin
terhadap kemajuan.
Liberalisme dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam
menjaga perdamaian dan kestabilan internasional adalah dengan penggunaan
collective security, yang menjamin perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak.
Maka untuk mendukung cita-cita menjaga perdamaian dan kebebasan bagi semua
pihak melalui collective security, liberalisme memperkenalkan ideologi demokrasi
16
Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 142.
18
yang merupakan sebuah ideologi yang membawa dan mengutamakan perdamaian
serta penegakan HAM bagi tiap individu di muka bumi.17
Liberalisme menjunjung tinggi nilai demokrasi. Salah satu prinsip utama
dalam demokrasi ialah kebebasan. Dalam penelitian ini, terkait dengan kasus yang
ditelaah, penulis akan fokus pada prinsip kebebasan dalam beragama. Dengan
adanya prinsip kebebasan, manusia tidak akan merasa tertekan untuk menyalurkan
aspirasinya dan bebas menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Orang yang
beragama dan berdemokrasi akan menjadikan agama sebagai sumber dan dasar-
dasar inspirasi, spiritual, dan moral dalam setiap tarikan nafas dan perilakunya.
Karena itu, dalam berdemokrasi dan beragama, manusia dituntut untuk
mendewasakan sikap mental dengan mengutamakan toleransi, menebarkan cinta
kasih, mengokohan persaudaraan, menumbuhkan kedamaian dan berkerjasama
dalam membangun masyarakat sebagai manifestasi substansi agama. 18
Demokrasi merupakan sistem yang mengembalikan semua hak kepada
rakyatnya, dari pemilihan pemimpinnya, pemerintahannya, sampai kepada
keyakinan yang dianutnya. Dengan adanya keberagaman agama dalam kehidupan
manusia, maka sistem demokrasi ini mempunyai peran yang penting untuk
menuju kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama
merupakan hal penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Perbedaan
yang terjadi dalam masyarakat bukan penghalang untuk hidup rukun dan damai.
Maka perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak
17
Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 142. 18
Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 205
19
memecah belah dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat yang
berbeda dengannya.
Menurut John Locke, manusia dalam keadaan alamiah adalah bebas
merdeka mengatur tindakan mereka, mempergunakan barang miliknya tanpa perlu
izin dan tidak tergantung pada kehendak siapapun. Manusia memiliki derajat yang
sama, semua kekuasaan bersifat timbal balik, tidak ada orang yang lebih berkuasa
daripada orang lain. Meskipun manusia leluasa menggunakan diri dan barang
miliknya, manusia tidak mempunyai kebebasan menghancurkan dirinya sendiri
ataupun orang lain. Keadaan alamiah menurut Locke merujuk pada keadaan
dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, penuh kebebasan dan penuh
kesetaraan.19
Maraknya konflik sosial yang terjadi di penjuru dunia, terutama yang
berbasis isu agama kian tak terbendung. Kekerasan berbasis isu agama begitu
cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Oleh karenanya ketentraman
hidup masyarakat terganggu dengan adanya kerentanan yang luar biasa oleh
kondisi keberagaman tersebut. Kini, agama sering kali dijadikan titik singgung
paling sensitif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Maka dari itu sangat
perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat
beragama, salah satu caranya yaitu mengembangkan sikap toleransi.
Di berbagai belahan dunia, kita sedang menyaksikan gerakan-gerakan
keagamaan untuk memperkokoh pembentukan sistem sosial dan politik yang lebih
demokratis. Agama menjadi media yang baik untuk memberi pemahaman tentang
19
Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 205
20
demokrasi. Namun di belahan dunia lain, keduanya saling berbenturan. Agama
tidak jarang dijadikan sebagai alat provokasi pemecah belah persatuan. Padahal
keberagaman beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya persatuan
dalam perbedaan. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Maka toleransi
antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi
dengan baik.
Demokrasi sering kali diartikan sebagai penghargaan terhadap hak asasi
manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di
hadapan hukum. Dari sini kemudian hakikat demokrasi sering dikaitkan dengan
idiom-idiom seperti egalite (persaman), equality (keadilan), liberty (kebebasan),
serta human right (hak asasi manusia). 20
Dalam kasus tindakan islamophobia di Perancis, Sebagai kaum minoritas
yang semakin hari kian termarjinalkan, muslim semakin gencar melakukan upaya
serta perjuangan demi mendapatkan HAM secara hakiki. Menurut Teaching
Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak
Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia dan tanpa hak tersebut,
eksistensinya sebagai manusia akan hilang. John Locke juga mengungkapkan
pandangannya mengenai HAM. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang kodrati.
Maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.
20
Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education):
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN Syarif
Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group. Hlm 148.
21
Karena HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia di muka bumi sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.21
HAM didasari oleh kebebasan individu. Ia adalah hak yang melekat pada
seluruh manusia, apa pun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal
kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya yang
mereka miliki. Manusia dimanapun ia berada sama-sama berhak memiliki hak
asasi tanpa merasa dibeda-bedakan. Salah satu upaya dalam penegakan HAM
adalah dengan menghapus segala tindak diskriminasi, termasuk diskriminasi
agama. Diskriminasi agama merupakan situasi ketika seseorang diperlakukan
tidak adil dibandingkan orang lain dalam situasi yang sama karena perbedaan
agama yang dianut.
Isu HAM memang tak luput dalam pengamatan OKI. Hal ini semakin
jelas dengan adanya konseptualisasi HAM sebagaimana yang tercantum dalam
Cairo Declaration Of Human Right in Islam (CDHRI) yang terbentuk pada tahun
1990.22
Pengamatan secara intens oleh OKI terhadap isu HAM tentu
menjadikannya tidak tinggal diam dalam menanggapi fenomena tindakan
islamophobia. Berbagai tindakan diskriminatif yang merugikan umat Islam telah
menarik kehadiran OKI untuk menjalankan perannya sebagai organisasi
pengayom umat.
21
Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education):
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN Syarif
Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group. Hlm 148. 22
Katharina Hausler, dkk. Human Rights, Democracy, and Rule of Law: Different Organizations,
Different Conceptions. Frame. Large-Scale FP7 Collaborative Project GA No. 320000. April 2016.
Hlm. 147.
22
Maka berdasarkan penjabaran di atas, peran OKI akan dilihat sebagai upaya
mencapai kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijelaskan dalam teori
Liberal, demi menghilangkan tindakan islamophobia yang diskriminatif sehingga
tercapailah nilai-nilai demokratis yang dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM
secara merata bagi seluruh umat di penjuru dunia.
2. Organisasi Internasional
Definisi organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi
batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang
diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam
usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati
bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama
kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.
Pendapat lain menyebutkan bahwa organisasi internasional didefinisikan
sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu
kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua
atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama
para anggotanya.23
Manurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua
kategori, yaitu:
23
Clive Archer. International Organization. 1883. London: Allen & Unwin. Ltd.
23
a) Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan negara-negara
anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik
luar negerinya.
b) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu
bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas
masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional
digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam
negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan
untuk mendapatkan perhatian internasional.
c) Sebagai aktor. Organisasi internasional bertindak sebagai pelaku atau
aktor internasional yang memiliki wewenang untuk membentuk
kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.
Adapun fungsi organisasi internasional menurut A Le Roy Bennet adalah:
a) Menyediakan hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang
dilakukan antar negara dimana kerja sama tersebut
menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
d) Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah
sehingga ide-ide dap at bersatu ketika masalah muncul ke
permukaan.24
e) Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi
organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan
24
Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
24
oleh Organisasi Internasional baik itu di tingkat internasional, negara,
maupun individu.25
Pada tingkat internasional, Organisasi
Internasional berperan dalam:
1. Memberikan konstribusi untuk terciptanya suasana kerja sama di antara
negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat
bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang
dianjurkan oleh kaum fungsionalist. Fungsi ini dapat kita temui dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran
tentang Collective Goods, di mana organisasi internasional menyediakan
informasi, hasil-hasil survei dan juga pengawasan. Contohnya World Trade
Organization (WTO), International Atomic Energy Agency‟s (IAEA).
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya: World Trade
Organization (WTO) dan International Court of Justice (ICJ).
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
Misalkan World Health Organization (WHO) dalam penanganan penyebaran
penyakit SARS dan United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
dalam menganani pengungsi.
5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan
suatu masalah. Misalkan European Council of Ministers dan beberapa forum
bersama tingkat menteri lainnya.
25
Karen Mingst, Essentials of International Relations, 1999, WW Norton & Company, New York,
hal. 241-245
25
6. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internsaional,
rezim moneter Eropa, dan lain-lain.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan salah satu organisasi
internasional yang mengklaim dirinya sebagai aktor yang beraksi demi
kepentingan ummah transnasional (mu‟minun). Bagaimanapun, organisasi ini
secara efektif dibuat oleh kesucian negara berdaulat. Prinsip tersebut telah
diabadikan dalam piagam OKI dan telah membuktikan organisasi ini dalam
sebuah bingkai kerja operasional yang bertekad untuk mencapai cita-cita kesatuan
dan kepentingan muslim. Organisasi ini telah menjadikan 57 negara muslim
berjuang bersama seperti Indonesia dan Maroko, dan beberapa negara dengan
minoritas muslim yang signifikan seperti Rusia dan India. Tujuan persatuan bagi
organisasi ini adalah untuk melindungi Islam, dengan asumsi bahwa ikatan
kepercayaan menyebabkan tercapainya kepentingan bersama. Sejarah OKI
membuktikan fakta untuk mewakili kepentingan muslim di kancah
internasional.26
Fenomena islamophobia yang merupakan dampak dari terorisme, memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika Hubungan Internasional.
Fenomena tersebut telah menarik perhatian global. Kini hampir setiap negara
mendeklarasikan gerakan „perang melawan teroris‟, namun sayangnya gerakan
tersebut justru berdampak negatif bagi sebagian besar muslim. Dengan adanya
tindak diskriminatif kepada warga muslim, tentu telah mendesak negara-negara
26
Shahram Akbarzadeh and Kylie Connor. The Organization of the Islamic Conference: Sharing
an Illusion. Middle East Policy, Vol. XII, No.2, Summer 2005. Hlm 79.
26
lain terutama negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Islam,
mengecam hal tersebut. Aktor non-negara pun berperan di dalamnya. OKI adalah
salah satu organisasi internasional yang berperan untuk mengatasi tindak
islamophobia. OKI berupaya agar nilai demokrasi dapat terus ditegakkan bagi
seluruh muslim di penjuru dunia. Sebagai pihak ketiga, OKI telah mengasumsikan
4 tipe utama dalam peran membangun perdamaian, yaitu; penyedia bantuan
kemanusiaan kepada rakyat dalam keadaan darurat, fungsi rehabilitasi, fungsi
pencegahan melalui peringatan dini, dan tindakan resolusi konflik. 27
F. METODE PENELITIAN
Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah
yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik
praktis maupun teoritis. 28
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah upaya
untuk menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu
permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat
deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses
makna. Adapun metode penelitian kualitatif, menurut Creswell, ialah suatu
pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu
27
Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in
the Arab Spring. Turkish Jornal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 87-91. 28
J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.
Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 5.
27
gejala sentral.29
Alasan penulis memilih metode ini ialah untuk mendapatkan
pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.
Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analisis guna
memaparkan temuan baru terkait dengan topik yang diangkat. Deskriptif
adalah suatu penelitian yang mampu memecahkan masalah yang sedang
dihadapi pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan
data, membuat klasifikasi data, membuat kesimpulan dari data dengan tujuan
utama memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam
deskripsi situasi.30
Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, maupun
kelompok tertentu. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan peran
OKI yang berdasarkan atas visi misinya dalam mengatasi isu tindakan
islamophobia yang marak terjadi pasca serangan di Paris. Dengan pola
induktif, penelitian ini terlebih dahulu menjabarkan permasalahan secara
umum mengenai tindakan islamophobia di Perancis untuk kemudian ditarik
kesimpulan secara khusus tentang bagaimana peran OKI dalam mengatasi
fenomena tersebut yang disertai data dan analisis penulis terkait dengan
permasalahan yang sedang diteliti.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi/kajian
pustaka (Library Research) yang dilakukan dengan menelusuri fakta secara
29
J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.
Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 6. 30
L.J. Moelong (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
2006, hlm. 3
28
tertulis, kemudian mengumpulkan dokumen, baik berupa tulisan sezaman
maupun manuskrip-manuskrip yang berhubungan dengan peristiwa yang
ditelaah. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan jenis data teoritis dengan
memanfaatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, media cetak, media
elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data sehingga bisa dijadikan
bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, untuk menambah
informasi, penulis juga menggunakan sumber data yang akan diperoleh penulis
secara langsung dari para ahli yang dalam penelitian ini didapatkan melalui
wawancara kepada narasumber.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber
yang sekiranya mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan
penelitian ini. Pembicaraan intensif antara penulis dengan para ahli akan
memperkaya wawasan penulis untuk melanjutkan penelitian dengan
bersumberkan data yang valid. Maka dalam penelitian mengenai peran OKI
dalam mengatasi islamophobia pasca teror Perancis ini, penulis melakukan
wawancara kepada kepada seorang ahli di bidang yang berkaitan dengan
penelitian skripsi ini.
Pertama, penulis melakukan wawancara kepada Mr. Abdula Manafi
Mutualo yang menjabat sebagai Secretary of the Islamophobia Observatory
and Culture and Social Affairs‟ Officer OIC General Secretariat. Penulis
meyakini bahwa hasil wawancara kepada Mr. Mutualo akan membantu penulis
29
menganalisa bagaimana eksistensi OKI dan kemampuannya dalam upaya
mengatasi islamophobia di Perancis.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis
analisis data kualitatif. Teknik analisis data sendiri memiliki kaitan erat dengan
pengumpulan dan interpretasi. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif
sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau
masalah manusia.31
Pada tahap analisis, dilakukan pengklasifikasian atas data-
data tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan dalam tahap pembuktian
hipotesis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.
Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang
perilaku manusia yang dapat diamati.32
Alasan penulis memilih teknik analisis
ini adalah karena penulis ingin menganalisis peran Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) sebagai sebuah organisasi internasional dalam memerangi
islamophobia yang terjadi pasca teror di Perancis.
G. Sistematika Penulisan
Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab. Bab I berisikan enam
subbab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi
penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan dari penulisan bab I ialah agar
31
John W. Creswell. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (California:
Sage Publication, 1994). Hlm. 1 32
F. Sitorus, Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 1998,
p.27.
30
pembaca mampu memahami permasalahan secara singkat sebelum melangkah
lebih jauh kepada bab-bab setelahnya.
Bab II merupakan pembahasan terkait OKI sebagai organisasi internasional,
yang terdiri atas profil OKI; struktur OKI yang meliputi badan-badan dalam OKI,
serta keanggotaan dalam OKI; peran OKI dalam ranah global; dan diakhiri dengan
pembahasan mengenai keterikatan OKI dengan HAM. Penulisan bab ini
dimaksudkan penulis sebagai brainstorming kepada para pembaca sebelum
membahas bagaimana OKI berperan dalam fenomena islamophobia. Keselarasan
antara kemunculan, tujuan, prinsip, dan keanggotaan berbagai negara dalam OKI,
serta eksistensi dan peranannya secara global, diyakini penulis mampu
memberikan pemahaman signifikan kepada pembaca bahwa OKI adalah suatu
badan yang concern terhadap perbaikan citra Islam di dunia.
Dalam bab III akan dibahas mengenai perkembangan Islam di Perancis dan
fenomena tindakan islamophobia. Bab ini akan dimulai dengan pembahasan
tentang kemunculan Islam ke Perancis dan perkembangannya, lalu dilanjutkan
dengan tragedi Paris 13 November 2015 yang dimulai dengan sebuah ikhtisar,
kemudian membahas mengenai respon pemerintah, dan kemunculan hate crime
terhadap muslim. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang fenomena tindakan
islamophobia di Perancis yang akan menceritakan bagaimana fenomena
berkembang pasca terjadinya Tragedi Paris November 2015. Dalam bab ini,
penulis bermaksud untuk memberi pemahaman kepada pembaca bahwa Islam
bukanlah suatu hal yang tiba-tiba ada di Perancis. Eksistensinya mengalami
31
proses yang panjang dengan segala penerimaan dan penolakan dari berbagai
pihak.
Pada bab IV, pembahasan akan fokus untuk menjelaskan dan menjawab
pokok permasalahan mengenai upaya-upaya OKI dalam meredam fenomena
islamophobia di Perancis, yang meliputi; memerangi terorisme, mengadakan
interfaith dialogue guna mempromosikan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya,
melakukan kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
merupakan organisasi internasional terbesar di dunia, melakukan kerjasama
dengan Uni Eropa untuk bersama-sama melawan Islamophobia di negara-negara
Eropa, dan melakukan kerjasama dengan media. Bab ini akan ditulis dengan
berdasar pada penelitian yang dilakukan penulis dengan pengumpulan data berupa
studi/kajian pustaka (Library Research), serta wawancara kepada seorang ahli
yang kompeten di bidang ini. Kemudian bab ini diakhiri dengan analisis penulis
mengenai peluang dan tantangan OKI dalam mengupayakan perannya untuk
meredam islamophobia di Perancis.
Bab terakhir yang merupakan penutup akan berisi kesimpulan yang akan
menyimpulkan pembahasan dari bab II, bab III, serta bab IV.
32
BAB II
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM
A. Profil Organisasi Kerjasama Islam
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) disebut sebagai organisasi yang unik
dengan tujuan utama untuk mempromosikan “solidaritas Islam” di antara negara-
negara anggota. OKI didirikan pada September 1969, diawali dengan sebuah
seruan dari mantan Mufti Yerussalem ke semua negara Islam untuk bergabung
dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama yang diadakan di
Rabat, Maroko. KTT tersebut diadakan sebagai respon atas tragedi serangan
pembakaran Masjidil Aqsa di Yerussalem. Pertemuan bersejarah ini sangat
berperan dalam pembentukan OKI, dan solidaritas Islam menjadi batu loncatan
untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran antarnegara-negara Islam. Pada
1971, Konferensi Menteri Luar Negeri antarnegara Islam secara resmi
menetapkan OKI dengan menyetujui sebuah Piagam yang mayoritas negara-
negara anggota telah meratifikasinya pada 1973.33
Berdasarkan Piagam tersebut, tujuan OKI adalah:
1) Memperkuat solidaritas Islam di antara negara-negara anggota;
33
Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.
Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota . hlm. 259.
33
2) Mengonsolidasikan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
juga sains; untuk melindungi martabat, kemerdekaan, dan hak-hak
nasional masyarakat muslim;
3) Menjamin keamanan terhadap tempat-tempat suci dan mendukung
perjuangan rakyat Palestina;
4) Menghilangkan diskriminasi rasial dan segala bentuk kolonialisme;
5) Mempromosikan kerjasama dan pemahaman antara negara anggota dan
pihak lainnya.34
Piagam OKI juga menegaskan bahwa misinya adalah untuk
mempromosikan nilai-nilai Islam, memperkuat solidaritas di antara negara-negara
muslim, terus memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, membela
kedaulatan negara anggota, membantu komunitas muslim yang berada di luar
yurisdiksi negara-negara anggota, mempresentasikan aspirasi muslim di kancah
internasional demi tercapainya kepentingan bersama, mempertahankan citra
Islam, dan untuk memerangi penghinaan terhadap Islam. piagam OKI juga
menekankan aspek perdamaian, kasih sayang, toleransi, kesetaraan, keadilan, dan
martabat manusia. Piagam OKI juga bertekad untuk melawan terorisme.35
Seiring dengan penerapan poin-poin dalam piagam, OKI telah diberi
mandat untuk menangani berbagai masalah; perdamaian dan resolusi konflik, isu-
34
Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.
Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 260 35
Deborah Weiss. The Organization of Islamic Cooperation‟s Jihad on Free Speech. Civilization
Jihad Reader Series. Vol 3. 2015. United States: Center for Security Policy Press. Hlm. 15.
34
isu minoritas Muslim, hak-hak perempuan dan anak-anak, bantuan kemanusiaan,
memerangi islamophobia, promosi perdagangan dan investasi intra-OKI, serta
pertukaran budaya dan pendidikan. Piagam tersebut juga menyebutkan prinsip-
prinsip yang mengatur program OKI agar berjalan atas dasar: kesetaraan penuh di
antara negara-negara anggota; mendukung hak penentuan nasib sendiri dan tidak
adanya campur tangan dalam urusan internal negara anggota; dukungan untuk
kedaulatan, independensi dan integritas teritorial masing-masing negara anggota;
dan penyelesaian sengketa dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi,
konsiliasi dan arbitrase.36
Kantor pusat OKI sendiri terletak di Jeddah, Arab Saudi. Sekretaris
Jenderal OKI saat ini adalah seorang berkebangsaan Arab Saudi, Yusuf bin
Ahmad Al-Utsaimin yang mulai menjabat sejak 17 November 2016,
menggantikan Iyad bin Amin Madani. OKI hingga kini telah memiliki 57 negara
anggota.37
Berdasarkan laporan penelitian statistik, ekonomi, dan sosial dari
sebuah organisasi di bawah naungan OKI yang berlokasi di Ankara, Turki, data
sensus 2010 memperkirakan jumlah populasi di negara-negara anggota OKI
berkisar 1,563 miliar jiwa, atau sebanding dengan 22,7% dari populasi dunia.38
Sedangkan organisasi internasional seperti Liga Negara-negara Arab, Perserikatan
36
M Ihsan Qadir and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and
Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of Political
Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 369-370. Diunduh dari http://pu.edu.pk
pada 13 Februari 2018. 37
Elizabeth H. Prodromou. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for
European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org >doclib
pada 26 Februari 2018. Hlm. 1. 38
Elizabeth H. Prodromou. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for
European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org >doclib
pada 26 Februari 2018. Hlm. 1.
35
Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Uni Afrika juga memainkan statusnya
sebagai pengamat di OKI.39
Nama “Organisasi Kerjasama Islam” adalah suatu perubahan yang
dicanangkan dalam pertemuan tingkat Menteri ke-38 di Astana, Kazakhstan pada
Juli 2011, setelah sebelumnya organisasi ini berdiri dengan nama “Organisasi
Konferensi Islam.” Perubahan ini diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi yang
mempertemukan kepala negara dan pemerintahan muslim dari berbagai penjuru
dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabat, Maroko.40
Perubahan ini
bukan semata perubahan nama, namun perubahan ini juga mencerminkan niat
OKI untuk terlibat lebih serius dengan meningkatnya jumlah actor dalam
masyarakat global yang semakin saling bergantung. OKI diharapkan mampu
berkontribusi secara efektif pada pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian
konflik di dunia.41
Institusi seperti OKI tidak terbentuk hanya untuk mengatasi masalah
politik namun juga terbentuk karena adanya perasaan yang sama seakan telah
dimusuhi, diabaikan, tidak aman, dan dirampas hak-haknya. Perasaan ini muncul
akibat proses yang cepat dalam tahapan modernisasi dan politik internasional.
Maka jaringan atau wadah persatuan yang muncul seperti OKI dianggap sebagai
39
M Ihsan Qadir and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and
Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of Political
Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 368. Diunduh dari http://pu.edu.pk pada
13 Februari 2018. 40
Elizabeth H. Prodromou. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for
European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org >doclib
pada 26 Februari 2018. Hlm. 1. 41
Arhama Siddiqa. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World an issue brief
of Institute of Strategic Studies. 2016. Hlm. 2. Diunduh dari www.issi.org.pk pada 20 Februari
2018.
36
suara potensial bagi dunia muslim. Suara yang diperlukan untuk mengeluarkan
ide dan pemikiran umat Islam demi mencapai perdamaian, keadilan, serta
persamaan.42
Organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim atau negara
berpenduduk mayoritas muslim ini kemudian memposisikan dirinya sebagai suara
kolektif bagi muslim di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki dimensi
keagamaan yang kuat yang membedakannya dari organisasi intergovernmental
yang lain. Agenda-agenda yang menjadi prioritas utamanya antara lain meliputi
penanganan fenomena islamophobia; mempromosikan kepentingan muslim di
penjuru dunia; dan konsolidasi, koordinasi, serta kolaborasi antarnegara Islam
dalam forum internasional.43
Dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembentukannya, organisasi ini
telah mengembangkan hubungan dengan banyak actor lain selain negara anggota.
Hubungan tersebut telah terjalin sejak OKI dipimpin oleh Ekmeleddin Ihsanoglu
yang menjabat selama sembilan tahun sejak 2005 sampai 2014. Sebagai contoh
ialah OKI telah memiliki peran di PBB. Organisasi ini memiliki kantor di Jenewa
dan New York dan mengadakan rapat koordinasi tahunan untuk para menteri luar
negeri dalam kaitannya dengan Majelis Umum PBB, yang membahas, antara lain,
sikap negara anggota terhadap berbagai inisiatif Hak Asasi Manusia (HAM).
42
Ibrahim Kalin. OIC: A Voice for the Muslim World? in Islam, Society & the State. ISIM review
17. Spring 2006. Department of religious studies at the college of the holy cross, worchester. Hlm.
1. Diunduh dari https://openaccess.leidenuniv.nl>handle pada 6 Maret 2018 43
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. Hlm 3.
37
Secara umum, keterlibatan negara anggota OKI dalam PBB berpusat pada isu-isu
seperti hak keluarga dan penghinaan terhadap agenda agama, selain terlibat dalam
perjuangan palestina.44
Selain itu, OKI juga telah melakukan hubungan yang lebih
erat dengan Uni Eropa, hal ini diperkuat dengan berdirinya kantor penghubung di
Brussels untuk mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa. Misi
tetap OKI ke Uni Eropa telah diresmikan di hadapan Sekretaris Jenderal
Ihsanoglu pada 25 Juni 2013. Duta Besar Ajerbaijan untuk Uni Eropa, Arif
Mammadov, ditunjuk sebagai observer permanen OKI, dan Mehmet Bilir, seorang
diplomat Turki, ditunjuk sebagai wakilnya.45
B. Struktur OKI
1. Badan-Badan dalam OKI46
1) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam merupakan otoritas tertinggi
dalam organisasi. Sebuah konferensi yang diadakan setiap tiga tahun
sekali dan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintah dari negara
anggota. Konferensi ini diadakan untuk merumuskan, mengambil
44
Marie Juul Petersen. Islamic or Universal Human Rights? The OIC‟s Independent permanent
Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
Report 2012:03. Hlm. 18 45
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. Hlm 4. 46
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. Hlm 5.
38
keputusan kebijakan, dan setelah itu memberikan bimbingan mengenai
semua isu yang berkaitan dengan realisasi tujuan serta mempertimbangkan
isu-isu lain yang menjadi perhatian negara-negara anggota.
2) Dewan Menteri Luar Negeri. merupakan pertemuan para menteri luar
negeri dari seluruh negara anggota. Dewan melakukan pertemuan setahun
sekali, Dewan ini mempertimbangkan untuk menerapkan kebijkaan umum
OKI. Dewan juga meninjau tahapan dalam penerapan keputusan dan
resolusi yang diadopsi oleh konferensi ini dan KTT Islam.
3) Komite Eksekutif memegang kekuatan pengambilan keputusan antara
pertemuan para menteri. Komite ini dibentuk pada 2005 untuk
meningkatkan kemampuan OKI agar bertindak lebih cepat dan efektif bagi
negara-negara anggotanya mengenai hal-hal yang menjadi perhatian
internasional.
4) Komite Perwakilan Tetap yang terdiri dari duta besar negara anggota yang
terakreditasi untuk OKI.
5) Sekretariat Jenderal yang merupakan badan eksekutif yang menerapkan
keputusan dalam pembuatan keputusan politik. Dipimpin oleh seorang
sekretaris Jenderal dan berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.
Sekretaris Jenderal OKI bertanggung jawab atas hal-hal berikut:47
47
The organization of the Islamic Cooperation, charter of the Organization of The Islamic
Conference 1972, Article 17. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 11 Februari 2018.
39
a. Memberikan perhatian pada badan organisasi;
b. Menindaklanjuti keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT Islam,
Dewan Menteri Luar Negeri, dan pertemuan menteri lainnya;
c. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan organ yang relevan dari
organisasi;
d. Menyiapkan program dan anggaran kesekretariatan OKI;
e. Mengembangkan komunikasi antarnegara anggota dan memfasilitasi
konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi yang bisa
menjadi sangat penting bagi negara-negara anggota;
f. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan menteri Luar Negeri; dan
g. Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan oleh KTT atau Dewan
Menteri Luar Negeri.
Sejumlah organ dan institusi sekunder telah dikembangkan untuk
mencapai tujuan OKI di berbagai bidang yang meliputi budaya, sains, ekonomi,
legislasi, keuangan, olahraga, teknologi, pendidikan dan media, serta topik
kejuruan, sosial, serta kemanusiaan.48
48
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. Hlm 5.
40
2. Anggota OKI
a) Member State
OKI hingga kini telah memiliki 57 negara anggota. Negara-negara tersebut
dapat dikatakan perwakilan dari empat benua, yaitu Asia (28 negara). Afrika (26
negara), Amerika Selatan (2), dan Eropa (1). (Adapun daftar negara-negara
anggota OKI tercantum dalam lampiran.)49
b) Observers
Selain negara anggota, OKI juga memiliki Observers (para pengamat) yang
meliputi negara-negara, yaitu Bosnia and Herzegovina (1994), Central African
Republic (1996), Kingdom of Thailand (1998), The Russian Federation (2005),
Turkish Cypriot State (1979); komunitas muslim berupa Moro National
Liberation Front (1977); institusi Islam berupa Parliamentary Union of the OIC
Member States (PUOICM) (2000); selain itu berbagai organsasi internasional juga
berperan sebagai pengamat OKI, meliputi United Nations (UN) (1976), Non-
Aligned Movement (NAM) (1977), League of Arab States (LAS) (1975), African
Union (AU) (1977), Economic Cooperation Organization (ECO) (1995). 50
49
Member States. Organization of Islamic Cooperation. www.oic-oci.org pada 11 Februari 2018. 50
Observers. Organization of Islamic Cooperation. www.oic.oci.org pada 11 Februari 2018.
41
C. OKI dalam Ranah Global
Ketika membicarakan bagaimana pencapaian OKI di ranah global,
sepatutnya membicarakan bagaimana keberhasilan dan kegalalan OKI dalam
menangani berbagai konflik. Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dilihat
dalam konteks dua dimensi yang saling terkait: (1) mempromosikan keamanan
dan kesejahteraan negara anggota dan masyarakat; dan (2) menyelesaikan
sengketa atau konflik politik.51
Kehadiran OKI dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Pembentukan
OKI yang berdasarkan atas konsep identitas ummah, mencerminkan keinginan
antarumat muslim untuk bersatu, terlepas dari perbedaan politik, ekonomi,
budaya, maupun ras. Namun komitmen negara anggota atas kedaulatan nasional
kerap kali menghambat kerjasama antar-anggota. Hal ini dikarenakan beberapa
dari mereka menganggap bahwa kerjasama akan menghambat kepentingan
nasional mereka. Maka dapat dilihat bahwa pencapaian dan kelemahan OKI
tampaknya menunjukkan bagaimana “nasionalisme” telah memainkan peran lebih
besar daripada rasa “persaudaraan Islam” dalam keputusan negara-negara
anggota. Perbedaan kepentingan nasional negara-negara anggota lah yang
kemudian menjadi hambatan OKI dalam upaya mencari solusi untuk berbagai
perkara.52
51
Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.
Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 275. 52
Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.
Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 276.
42
Dalam penyelesaian damai atas perselisihan antarnegara, Piagam OKI
menggambarkan bagaimana organisasi ini berperan untuk menyelesaikan konflik
yang mungkin timbul, dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi,
serta arbitrase. Mengenai hal ini, OKI telah melakukan intervensi dalam berbagai
perselisihan, di antaranya: Perselisihan Pakistan-Bangladesh pada 1971-1974;
konflik Iran-Irak pada 1980-1988; Perselisihan Senegali-Mauritania pada 1989;
konflik Iraq-Kuwait para 1990-1991; serta perang sipil di Afghanistan sejak
1989.53
Pada hakikatnya, OKI selalu berusaha menyelesaikan konflik
antaranggotanya dengan cara damai. Pada tahun-tahun awal terbentuk, OKI tampil
baik dalam hal resolusi konflik, terutama saat bertindak sebagai perantara antara
Palestine Liberation Organization (PLO) dan Yordania, serta antara bangladesh
dan Pakistan. Namun pada awal 1980an, organisasi ini gagal membujuk Iran dan
Irak untuk mematuhi usulan Komite Perdamaian Islam agar menyelesaikan
konflik secara damai. Kegagalan selanjutnya juga terlihat dari peran OKI yang
memfasilitasi upaya perdamaian di wilayah selatan Mindanao antara Republik
Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) yang sayangnya tidak
mengarah kepada pelaksanaan perjanjian perdamaian.
OKI mungkin tidak mampu memaksakan posisinya pada pihak-pihak yang
saling bertentangan melalui kekerasan, namun pengaruh moralitasnya telah dinilai
53
Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.
Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 278.
43
efektif, misalnya dalam kasus Deklarasi Mekkah pada 2006 antara pemimpin
Sunni dan Syiah di Irak. OKI juga mampu berperan sebagai mitra yang berguna
bagi PBB dan organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, Uni Afrika, Liga
Arab, dan mampu memainkan peran pelengkap, terutama dengan menjadi
mediator antara negara anggotanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik
di dalam negara anggota.54
Tantangan nyata bagi OKI adalah untuk menjadi mediator yang
berkelanjutan dan lebih sistematis. Untuk dapat menjalankan tantangan itu, OKI
perlu mengenali tanggung jawabnya. OKI harus mengakui tugasnya kepada
negara anggotanya dengan memberikan kontribusi terhadap solusi atas konflik
yang terjadi. OKI harus menyadari bahwa berperan sebagai mediator tidak
semata-mata mendamaikan negara-negara yang berkonflik tapi juga berusaha
untuk mencapai kepentingan jangka panjang. Maka dengan begitu, OKI dapat
membuktikan fungsinya sebagai forum yang pantas bagi negara anggota untuk
bertemu dan bekerja sama serta menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.55
OKI menjadi penting bagi hukum internasional dan kebebasan agama
dalam lingkup global dikarenakan Piagam OKI dianggap kategoris dalam misi inti
organisasi internasional untuk mempersatukan umat dan mengedepankan
kepentingan ummat. Piagam OKI telah memperlihatkan bahwa negara-negara
54
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. 55
Arhama Siddiqa. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World. an issue brief
of Institute of Strategic Studies. 2016. Hlm. 5. Diunduh dari www.issi.org.pk pada 20 Februari
2018.
44
anggota OKI telah berkomitmen untuk sepakat dan patuh pada tujuan dan prinsip
Piagam PBB.56
OKI terus mengupayakan komitmennya secara konsisten. Contohnya pada
KTT ke-10 OKI yang diadakan di Putrajaya, Malaysia, pada 11-17 Oktober 2003,
OKI berkomitmen untuk menjadi sebuah badan yang siap dalam menjawab
tantangan di abad ke-21, terutama dalam aspek-aspek perampingan struktur,
metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, serta sumber daya manusia.
Menindaklanjuti KTT tersebut, maka pada KTT Luar Biasa OKI yang ke-3 di
Mekkah, Arab Saudi, disepakatilah Macca Declaration dan OIC Ten Year
Program of Action (TYPOA) yang meliputi restrukturasi dan reformasi OKI,
termasuk perumusan Piagam OKI yang baru.57
Instrumen Program aksi sepuluh
tahun yang diadopsi oleh kepala kepala negara dan pemerintahan OKI pada 2005
menjadi sebuah reformasi institusional. Piagam tersebut dikembangkan dengan
kesadaran akan potensi bagi dunia muslim untuk menuju suatu kebangkitan, dan
untuk mengambil langkah-langkah menuju konsolidasi koneksi persatuan Islam,
mencapai kesatuan tingkat, dan memproyeksikan citra positif dan nilai-nilai luhur
Islam.58
Kemudian pada KTT ke-11 OKI di Senegal pada Maret 2008 yang
bertemakan “The Islamic Ummah in the 21st Century” diputuskanlah Piagam
56
Elizabeth H. Prodromou. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for
European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org >doclib
pada 26 Februari 2018. Hlm. 2. 57
Marie Juul Petersen. Islamic or Universal Human Rights? The OIC‟s Independent permanent
Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
Report 2012:03 58
Bozorgmehri Majid. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress. Journal
of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 74.
45
baru OKI dengan harapan mampu mencapai suatu kesepakatan politik serta
mampu menjadi suatu organisasi internasional yang dapat mengutamakan
kepentingan umat Islam dan dapat memperjuangkannya di ranah global.59
D. OKI dan HAM
Secara historis, OKI belum mengenal perannya dalam perlindungan dan
promosi HAM dengan keterlibatannya di PBB. OKI telah terlibat diskusi tentang
HAM, namun belum menjadi topik yang didalami oleh organisasi tersebut. Pada
dasarnya, tidak ada yang menentang kombinasi HAM dengan Islam. Namun,
konsepsi mengenai HAM dan Islam yang telah dideklarasikan dalam Deklarasi
Kairo dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip penting Deklarasi PBB
mengenai hak asasi itu sendiri. Dalam deklarasi Kairo, tidak mencantumkan hak
manusia secara universal, namun deklarasi justru secara tegas didasarkan pada
nilai-nilai Islam, sebagaimana dinyatakan: “semua hak dan kebebasan yang
ditetapkan dalam deklarasi tunduk pada syariah Islam.” pernyataan ini dinilai
telah merampas nilai HAM itu sendiri.60
Bagi para cendekiawan, pendekatan mengenai HAM dapat dilihat dari dua
sisi berbeda, yaitu dari sisi universalis dan sisi relativis. Universalis melihat HAM
sebagai seperangkat hak hukum yang tidak dapat dicabut, atau hak-hak dimana
59
Informasi singkat tentang organisasi kerjasama Islam dan konferensi tingkat tinggi OKI tentang
peran perempuan dalam pembangunan. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 11 Februari
2018. 60
Marie Juul Petersen. Islamic or Universal Human Rights? The OIC‟s Independent permanent
Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
Report 2012:03. Hlm. 14
46
masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkannya. Dalam
sistem internasional saat ini, setiap orang berhak atas haknya karena mereka telah
menyetujui standar HAM PBB, menerima instrumen PBB, dan seringkali
memasukkan nilai HAM tersebut ke dalam sistem hukum domestik. Di sisi lain,
relativis melihat HAM sebagai perpanjangan nilai-nilai moral yang berakar pada
budaya masyarakat atau agama. Relativis berpendapat bahwa HAM harus
mencerminkan masyarakat, dengan mempertimbangkan ciri khas nasional,
sejarah, budaya, dan agama. Maka OKI, sebagai suara muslim dunia, kerap
mengalami dilemma antara universalis dan relativis. Skema HAM dalam OKI
telah mencoba memasukkan kedua sisi tersebut, namun sayangnya justru kerap
mengalami inconsistent.61
Piagam OKI menyatakan tekad negara-negara anggota OKI untuk
mengkonsolidasikan persahabatan serta persaudaraan di antara warga negara, dan
melindungi kebebasan dan warisan mereka yang didirikan atas dasar prinsip
keadilan, toleransi, dan nondiskriminasi. Dalam pembukaan piagam, negara
anggota berjanji untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan,
dan kebebasan, yang mana hal itu mereka lakukan untuk menyatukan usaha
mereka demi mengamankan perdamaian, keamanan, dan kebebasan universal bagi
61
Turan Kayaoglu. The OIC‟s Independent Pemanent Uman Rights Commission: An Early
Assessment. 2015. Danish Institute for Human Rights. Hlm. 12.
47
rakyat mereka. Hal ini dikarenakan semua orang menyadari pentingnya
penegakan martabat serta HAM.62
Tekad OKI dalam memperjuangkan HAM kemudian terlihat dari
terbentuknya Cairo Declaration on Human Right in Islam (CDHRI) yang
merupakan deklarasi negara-negara anggota OKI yang diadopsi di Kairo pada
1990. Deklarasi tersebut memberikan gambaran tentang perspektif Islam
mengenai HAM dan menegaskan syariah sebagai sumber utamanya. CDHRI
memperlihatkan fungsinya sebagai pedoman umum bagi negara-negara angota di
bidang HAM. Banyak anggota OKI yang mengkritik Deklarasi Universal HAM
atas kegagalannya untuk memperhitungkan konteks budaya dan agama pada
negara-negara non-Barat.63
Aksi penegakan HAM oleh OKI selanjutnya juga terlihat dalam suatu
deklarasi bernama Macca Declaration dan OIC Ten Year Program of Action
(TYPOA) yang terbentuk pada 2005. Deklarasi tersebut mengenalkan konsentrasi
yang jelas mengenai HAM secara universal dan pentingnya mengutamakan HAM
ke dalam semua program. Maka untuk menegakkan nilai-nilai HAM, OKI
diharapkan mampu memperbaharui penekanan pada demokrasi, masyarakat sipil,
partisipasi politik, serta penghormatan terhadap hak-hak manusia untuk
menghadapi tantangan marjinalisasi ummat lanjutan, juga menawarkan stabilitas
62
Abdullah al Ahsan. Law, Religion, and Human Dignity in the Muslim World Today: an
Examination of OIC‟s Cairo Declaration of Human Rights. Law, Religion, and human dignity.
Journal of law and religion. Vol 26. 2009. Hlm. 572. 63
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013.
48
yang didasari dengan pengembangan dan kemajuan. Program aksi sepuluh tahun
ini menuntut OKI untuk mempertimbangkan pendirian sebuah badan independen
permanen untuk mendukung nilai-nilai HAM.64
Setelah itu, berbagai macam organisasi kemanusiaan telah meningkat
pesat, dan tugas kemanusiaan telah dilembagakan dalam Islamic Cooperation
Humanitarian Affairs Department (ICHAD) yang didirikan pada 2008. Baik
ICHAD dan program aksi sepuluh tahun OKI, keduanya memprioritaskan rencana
organisasi untuk memperkuat keterlibatannya dalam isu kemanusiaan.65
OKI juga membentuk komisi HAM sebagai langkah penting dalam
mengimplementasikan deklarasi mengenai HAM tersebut. Sesi pertama dari
Komisi HAM permanen diadakan di Jakarta pada Februari 2012. Piagam tersebut
menyatakan bahwa Komisi akan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental di negara-negara anggota serta hak-hak fundamental minoritas
muslim dan masyarakat di negara-negara non-anggota sesuai dengan norma dan
standar HAM yang diakui secara universal dan dengan tambahan nilai prinsip-
prinsip keadilan dan kesetaraan berdasarkan syariah.66
Sebagai langkah lanjutan dalam upaya penegakan HAM, OKI telah
menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri di kantor OKI yang terletak di
64
Bozorgmehri Majid. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress. Journal
of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 75. 65
Bozorgmehri Majid. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress. Journal
of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 75. 66
Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better
and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External
Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign
Affairs. 2013. Hlm 6.
49
Istana Yildiz, Istanbul pada 15 Juli 2011. Pertemuan ini ditujukan untuk
membahas masalah pelaksanaan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB tentang
"Memerangi ketidaktoleranan, negatif stereotip dan stigmatisasi, dan diskriminasi,
hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan
agama atau kepercayaan ". Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen
para peserta terhadap pelaksanaan langkah-langkah yang efektif yang ditetapkan
dalam Resolusi 16/18 PBB. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Menteri
Luar Negeri dan pejabat tinggi di 28 negara dari negara-negara anggota OKI dan
negara-negara barat, termasuk organisasi internasional serta Perwakilan Tinggi
Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Catherin Ashton, diundang untuk
berpartisipasi.
Dalam pernyataannya, Clinton mengatakan bahwa pertemuan dan
komitmen bersama yang diwakilinya, sangat penting. dia menyatakan bahwa
pertemuan tersebut ialah salah satu peristiwa yang memiliki konsekuensi besar.
Dia memuji OKI karena telah membantu memberikan Resolusi 16/18 di Dewan
Hak Asasi Manusia.
"Bersama-sama kita telah mulai mengatasi perpecahan palsu yang
menimbulkan kepekaan religius terhadap kebebasan berekspresi, dan kita sedang
mengejar sebuah pendekatan baru berdasarkan langkah konkret untuk melawan
intoleransi dimanapun terjadi. Dengan resolusi ini, masyarakat internasional
mengambil sikap yang kuat untuk kebebasan berekspresi dan beribadah, dan
50
melawan diskriminasi juga kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan," kata
Clinton. 67
Selanjutnya, Duta Besar Eileen Chamberlain Donahoe, Perwakilan AS
untuk Dewan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan
sinyal penting bahwa masyarakat internasional dapat menemukan dasar yang
sama untuk menangani sebuah isu yang tampaknya tidak dapat diatasi selama
lebih dari satu dekade dan menemukan cara untuk mendukung kebebasan
beragama dan kebebasan berekspresi, pada saat bersamaan menjalin persatuan
dalam memerangi intoleransi agama.68
Pertemuan tersebut telah menggambarkan bagaimana HAM bukanlah
suatu hal yang hanya diperjuangkan oleh satu badan atau satu organisasi. Semakin
banyak pihak yang terlibat demi mewujudkan nilai-nilai HAM yang berlaku bagi
setiap manusia. Hak asasi terus diperjuangkan agar nilai demokrasi dapat tercapai
dan kebebasan yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan
dan beragama, serta kebebasan lainnya, dapat diraih setiap manusia, tak terkecuali
muslim.
Kebebasan beragama bagi para muslim kemudian menjadi tantangan baru
bagi OKI. Dapat dikatakan bahwa muslim yang menjadi kaum mayoritas di suatu
negara, atau muslim yang tinggal di negara Islam, memiliki nasib yang terjamin
67
New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC journal,
issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August 2018. Jeddah, Saudi
Arabia 68
New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC journal,
issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August 2018. Jeddah, Saudi
Arabia
51
dalam berkeyakinan. Namun beda halnya dengan muslim yang tinggal di negara
nonmuslim dan menjadi kaum minoritas. Dengan banyaknya tragedi serangan
teror yang mengatasnamakan Islam, HAM dan kebebasan untuk menjalankan
ajaran agamanya kemudian menjadi hal yang sukar digapai oleh mereka. Pada
hakikatnya OKI terbentuk untuk menegakkan nilai HAM bagi seluruh muslim di
penjuru dunia, tanpa pengecualian. Inilah tantangan bagi OKI yang mengaku
sebagai suara muslim dunia, untuk memperlihatkan dan membuktikan eksistensi
serta kapabilitasnya dalam mengupayakan penegakan HAM umat Islam, bahkan
di negara minoritas muslim sekalipun.
52
BAB III
PERKEMBANGAN ISLAM DI PERANCIS DAN FENOMENA
ISLAMOPHOBIA
A. ISLAM DI PERANCIS
Kedatangan sebagian besar muslim ke negara-negara Uni Eropa terjadi
bersamaan dengan ledakan ekonomi tahun 1960an, yang awalnya datang sebagai
pekerja migran. Kemudian lahirlah generasi berikutnya selama periode 1970an
dan 1980an, dan selanjutnya bertambah banyak dengan kedatangan kelompok
lain, seperti pencari suaka di tahun 1990an. Bekas ikatan kolonial juga
memainkan peranan penting di sini. Di Belanda, umat Islam datang dari negara-
negara bekas koloni. Di Inggris, migran muslim yang datang terutama berasal dari
Pakistan dan Bangladesh. Di Perancis, sebagian besar imigran berasal dari bekas
koloni dan protektorat Maghreb, terutama Aljazair, Maroko, dan Tunisia.69
Mayoritas imigran awalnya menetap di ibu kota dan kawasan industri
besar. Di Jerman, Muslim menetap di sekitar Berlin, Cologne, Frankfurt, Stuttgart,
Dortmund, Essen, Munich dan Hamburg; di Belanda, muslim menetap di
Amsterdam, Rotterdam dan Utrecht; Di Inggris, komunitas Muslim besar
ditemukan di London, West Midlands, West Yorkshire, Greater Manchester,
69
Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia. 2006. . Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-manifestation_EN
pada 3 April 2018. Hlm. 22.
53
Lancashire, dan pantai barat Skotlandia; di Prancis, mereka berada di Ile-de-
France, Provence-Alpes, Cote d'Azur, Rhone Alpes, dan Nord-Pasde-Calais.70
Salah satu alasan dari kedatangan para imigran ke tanah Eropa adalah demi
mendapatkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Kebutuhan Eropa akan tenaga kerja
yang murah membuatnya menerima para imigran dengan tangan terbuka.
1. Sejarah Kemunculan Islam di Perancis
Peradaban Yahudi-Kristen dan peradaban Islam selalu berkaitan erat.
Hubungan mereka sangat ambigu, karena oposisi mereka berdiri atas dasar
'persaingan, permusuhan, dan pinjaman' seperti yang dijelaskan Fernand Braudel.
Perancis, karena secara geografis terletak di cekungan Mediterania, secara
langsung bersentuhan dengan Islam. Banyak Muslim datang pada abad ke-7 dan
hubungan antara Perancis dan Islam berlanjut tanpa gangguan dalam jangka
waktu yang lama. Ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1798, diikuti pada
tahun 1830 oleh kolonisasi Aljazair, menandai dimulainya era baru, yaitu
dominasi Eropa atas dunia Islam. Selama abad ke-19, Perancis segera menjadi
Kekaisaran kolonial kedua dan bertanggung jawab atas banyak populasi Muslim
dari berbagai daerah di Timur Tengah dan Afrika.71
70
Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-manifestation_EN pada
3 April 2018. Hlm. 31-32. 71
Adele Bigot. Islamic Radicalization in France. International Institute for Counter-Terrorism.
IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-
Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 5.
54
Sementara Perancis telah melakukan kontak dengan Islam selama berabad-
abad, penetrasi Islam yang nyata dalam masyarakat Prancis terjadi dengan
gelombang imigrasi penduduk dari negara-negara Muslim. Memang, Islam
hampir tidak ada di antara penduduk Perancis sebelum itu. Imigrasi penduduk
muslim dimulai dengan kolonisasi banyak negara muslim oleh Perancis. Sebelum
Perang Dunia Pertama, kehadiran Muslim di daratan Perancis cukup terbatas,
yang sebagian besar bekerja di tambang-tambang di Perancis Utara, sejak tahun
1880-an.72
Gelombang besar pertama imigrasi terjadi selama Perang Dunia Pertama.
Faktanya, pekerja asing dari koloni Perancis diharuskan untuk datang ke Perancis
untuk mendukung negara tersebut. Saat itu Prancis membutuhkan dukungan
tentara asing untuk memperkuat pasukannya. Maka dari itu, lebih dari 300.000
orang Afrika Utara dikerahkan untuk berkontribusi. Sekitar 172.000 pria dari
Aljazair, berusia antara 20 dan 40 tahun, terdaftar. Selain itu, 160.000 orang
Afrika Hitam juga direkrut. Mereka kebanyakan dari negara-negara Afrika Utara:
Maroko, Aljazair dan Tunisia, yang mana sejumlah besar dari mereka adalah
muslim. Kontribusi penting ini menghasilkan tanda-tanda pengakuan pertama
oleh pemerintah kepada komunitas Muslim. Hal ini ditandai oleh sebuah
pemakaman Muslim dan Rumah Sakit Muslim-Perancis yang dibangun di
Bobigny, di Utara-Timur Paris, masing-masing pada 1934 dan 1935. Penciptaan
Grande Mosquée de Paris pada tahun 1926 juga merupakan bagian dari
72
Adele Bigot. Islamic Radicalization in France. International Institute for Counter-Terrorism.
IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-
Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 5.
55
pengakuan terhadap muslim sebagai penghormatan kepada 80.000 pasukan
Muslim yang meninggal selama Perang Dunia.73
Selama Perang Dunia II, pemerintah Perancis meminta imigran muslim
lagi untuk mendukung pasukan. 178.000 orang Afrika dan Madagaskar serta
320.000 orang Afrika Utara dimanfaatkan pada awal perang. Sekitar 5.000 orang
Afrika juga bergabung dengan Pasukan Perancis Interior dan berpartisipasi dalam
upaya perlawanan.74
Perang Dunia II tersebut telah memakan banyak korban dari
masyarakat Perancis, terutama populasi pria muda. Ketika industri dan ekonomi
berangsur membaik dan akhirnya pulih secara utuh, negara kekurangan tenaga
kerja untuk mengisi posisi pabrik. Selama era kemakmuran ekonomi atau yang
dikenal sebagai Trente Glorieuses (zaman emas) yang oleh Jean Fourastyé (2004)
digambarkan langgeng dari tahun 1946 hingga 1975, Perancis melihat kepada
bekas koloninya –terutama di Maghreb, bagian dari Afrika Utara yang terdiri dari
Aljazair, Maroko, dan Tunisia, dapat memberikan para pekerja sementara.75
73
Adele Bigot. Islamic Radicalization in France. International Institute for Counter-Terrorism.
IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-
Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 7. 74
Adele Bigot. Islamic Radicalization in France. International Institute for Counter-Terrorism.
IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-
Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 7. 75
Jennifer Fredette. Constructing Muslims in France: Discourse, Public Identity, and the Politics
of Citizenship. Philadelphia: Temple University Press. 2014. Hlm, 49.
56
2. Perkembangan Islam di Perancis
Pada awal 1980an, imigran mulai menunjukkan jati diri mereka dengan
membangun masjid, membuka toko daging halal, dan mengklaim tanah untuk
kuburan muslim. Hal inilah yang kemudian membuat kekhawatiran bagi
masyarakat Perancis. Padahal sebenarnya muslim tidak bertekad untuk mengubah
tatanan maupun nilai-nilai budaya masyarakat Perancis. Setelah memutuskan
untuk menetap permanen di Perancis, mereka mengubah sikap mereka untuk
partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat Perancis. Memang, migrasi mereka
sebelumnya dianggap sementara oleh otoritas politik Prancis dan Afrika Utara,
serta para migran itu sendiri. Mereka, para migran, hanya ingin menghemat uang
untuk berinvestasi saat pulang ke rumah. Mereka tidak pernah tertarik menjadi
warga negara yang telah menjajah negara mereka. Namun setelah awal tahun
1980-an, mereka menganggap bahwa pulang ke rumah tidaklah mungkin. 76
Apalagi situasi ketika para imigran mempunyai keluarga dan anak yang harus
mereka sekolahkan, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat
Perancis. Maka seiring berjalannya waktu, Islam menjadi kian terlihat di depan
publik, muslim mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat
Perancis, memperlihatkan lebih banyak hubungan dengan negara Perancis.
Populasi muslim pun semakin hari menjadi lebih beragam secara etnik.77
76
Jocelyne Cesari. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad
Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford University Press.
Hlm. 2. 77
Sonia Tebbakh. Muslims in the EU - Cities Report: France. 2007. Open Society Institute. EU
Monitoring and Advocacy Program. Hlm. 20-21.
57
Umat Islam di Perancis selanjutnya dituntut untuk membiasakan diri
dengan kultur negara tersebut. Mereka harus menyusun cara untuk bertahan hidup
di Perancis dengan masyarakat yang sekuler. Mereka harus bertahan dengan
menjalankan ibadah, bekerja, serta menikah di lingkungan non-muslim. Mereka
juga harus mencoba dan menyesuaikan perkataan dan perlakuan mereka pada
norma dan pemahaman yang berlaku di Perancis mengenai agama dan kehidupan
sosial. Para pendatang ini juga harus mengembangkan nilai dan orientasi yang
sama dengan turut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga publik.78
Seiring berjalannya waktu, kegiatan-kegiatan islami mulai muncul dan
berkembang. Para intelek yang kebanyakan dari Tunisia sudah berani mendirikan
sebuah organisasi berbasis Islam, yaitu Union of Islamic Organizations of France
(UIOF) pada 1983. Sejak “perkara jilbab” pertama kali muncul pada 1989, mereka
mulai melakukan serangkaian upaya untuk mengorganisir minoritas muslim di
Perancis. Upaya yang kemudian menggabungkan profesor, mahasiswa,
pengusaha, serta para pemimpin gerakan yang merupakan bagian dari elit muslim
Perancis. Mereka mempromosikan ketaatan terhadap Islam, serta keterbukaan
terhadap sektor budaya dan agama lain dalam masyarakat Perancis. Hingga kini,
organisasi ini telah beberapa kali berganti pemimpin dan mengklaim telah
memiliki 200 organisasi lokal dengan status berbeda.79
78
John R. Bowen. Can Islam Be French? 2009. Princeton University Press and Copyrighted. Hlm.
7. 79
Jocelyne Cesari. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad
Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford University Press.
Hlm. 10.
58
Berdasarkan data tahun 2016, Sekitar 9% warga Perancis beragama Islam.
sedangkan 65% beragama Kristen yang menjadikan agama ini sebagai agama
mayoritas dan Katolik mendominasi masyarakat Perancis. Pemeluk Agnostik dan
Atheis mencapai 25%, dan sisanya merupakan pemeluk dari kepercayaan lain
yang meliputi Buddha, Hindu, serta Etnorologi. Meskipun pluralisme agama dan
etnis selalu menjadi ciri di Perancis, namun Perancis tetap khawatir dengan
keberagaman yang kian meluas, terutama atas pertumbuhan populasi minoritas
muslim.80
Jauh sebelum serangan 2001 di WTC dan Pentagon, politik Islam adalah
sumber ketakutan bagi orang barat. Banyak dari mereka yang melihat Islam
sebagai musuh domestik. Sebuah survey tahun 1994 menunjukkan bahwa
sebanyak 61% responden menganggap kebangkitan Islam sebagai ancaman.
Dalam survey tahun 1991 di Eropa, 51% responden Perancis mengatakan bahwa
bahaya terbesar di Perancis berasal dari muslim. Selain itu, mereka menganggap
Irak, Iran, Libya, dan Aljazair sebagai empat negara yang paling ditakuti. Akar
dari ketakutan ini adalah persepsi barat tentang Islam dan memandang Islam
sebagai “hal yang asing.”81
80
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2016. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. Hlm. 2. 81
Jocelyne Cesari. Islam in the West: From Immigration to Global Islam. Harvard Middle Eastern
and Islamic review 8 (2009). Hlm. 160-161.
59
B. TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015
Perancis telah mengalami hampir semua jenis manifestasi modern dari
terorisme: terorisme anti-kolonialis pada 1950-an; terorisme sayap kanan pada
1960-an; terorisme sayap kiri pada tahun 1970-an dan 1980-an, serta terorisme
separatis di wilayah-wilayah Corsica dan Basque; dan akhirnya terorisme Islam
sejak 1990-an hingga sekarang.82
Pada 7 Januari 2015, orang-orang bersenjata bertopeng menyerang kantor-
kantor Paris dari publikasi satir Perancis, Charlie Hebdo, yang menewaskan 12
orang, termasuk di antaranya empat kartunis, editor majalah, dan seorang polisi.
Para penembak adalah warga Perancis keturunan Aljazair yang mewakili cabang
Al-Qaeda di Yaman. Serangan ini menargetkan majalah humor sekuler yang
dianggap telah memberikan ejekan terhadap Islam, terutama komik
kontroversialnya yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW. Masih di
hari yang sama, seorang pria bersenjata menewaskan empat orang dan menahan
16 sandera di sebuah toko kelontong di luar Paris. Rangkaian serangan yang rumit
ini menciptakan diskusi penting mengenai kebebasan berbicara, politik minoritas,
sejarah kolonial, anti-semitisme, serta kekuasaan. 83
Masih di tahun yang sama, penembakan Charlie Hebdo kemudian diikuti
oleh serangan teroris di Paris yang cakupannya lebih besar. Pada hari Jumat 13
82
The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A Special
Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya. Diunduh dari
https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks pada 2 Mei 2018. 83
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2015. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018.
60
November 2015, pembunuhan massal oleh Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)
terjadi di sekitar kota, antara jam 9:30 dan 12:30 p.m. Pada hari-hari setelah
serangan, polisi melakukan ratusan penggerebekan di seluruh Perancis dan di
Brussels, Belgia, untuk mencari tersangka. Tersangka pemimpin, Abdelhamid
Abaaoud, tewas dalam serangan.84
Serangan ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi Perancis jika
dilihat dari jumlah korbannya dan fakta bahwa serangan ini terjadi hanya sepuluh
bulan setelah peristiwa Charlie Hebdo. Meskipun masyarakat Perancis saling
mendukung dan menyatakan “Kami tidak takut!,” Ketegangan dan ketakutan yang
timbul dari serangan-serangan ini tidak dapat diabaikan. Tragedi tersebut
menciptakan ruang bagi Perancis untuk berbicara tentang isu radikalisasi Islam
yang dinilai sangat nyata dan bagaimana menstimulasi dialog yang produktif
antara Prancis dan komunitas Muslim. 85
1. Ikhtisar
Pada malam 13 November 2015, ISIS melakukan serangan teror
terkoordinasi di enam lokasi kota Paris. Tiga regu melakukan serangan, yang
melibatkan delapan teroris. Atas tragedi tersebut, setidaknya ada 132 orang yang
84
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2015. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. 85
Lilian waters. French or Muslim? “Rooted” French Perseptions of the Muslim Community in
France. Undergraduate Honors Theses. 1199. University of Colorado at Boulder. 2016. Diunduh
dari https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199 pada 2 Mei 2018. hlm. 8.
61
terbunuh dan 352 orang terluka.86
Di antara mereka, sekiranya ada 89 orang yang
sedang menghadiri konser di aula musik Bataclan, menjadi korban ketika tempat
itu dikepung oleh orang-orang bersenjata ISIS. Di tempat lain di Paris, pembom
bunuh diri meledakkan rompi mereka di luar stadion sepak bola, dan membom
serta menembak para pengunjung restoran di beberapa lokasi. Para korban
kebanyakan warga negara Perancis, dan termasuk orang-orang dari berbagai latar
belakang agama.87
Serangan teroris ini adalah peristiwa terburuk di tanah Perancis
sejak Perang Dunia kedua. Serangan ini adalah salah satu peristiwa mengerikan
bagi Perancis. Peristiwa itu juga merupakan serangan terbesar yang dilakukan
ISIS di Barat.88
Setidaknya tiga dari teroris adalah warga Perancis. Beberapa dari mereka
telah berada di Suriah dan bertempur dalam jajaran ISIS. Rupanya mereka telah
dikirim dari Suriah ke Perancis untuk tujuan khusus melakukan serangan.
Serangan itu telah direncanakan, diarahkan, dan didukung secara sangat baik.
Menurut sumber intelijen Irak, serangan tersebut direncanakan di Al-Raqqah,
“ibukota” ISIS di Suriah.
Menurut informasi yang dikeluarkan hingga saat ini, para teroris memiliki
cadangan logistik di Belgia dan dukungan dari jaringan tambahan di Perancis.
Pasukan keamanan Perancis telah bekerja untuk mengekspos jaringan. Menurut
86
ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit
Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-
info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm. 1-2. 87
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2016. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. 88
ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit
Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-
info.org.il/en/20910/ pada 10 April 2018. Hlm. 1-2.
62
menteri dalam negeri Perancis, pada malam 15 November 2015, Perancis
melakukan gelombang penahanan, menangkap 23 orang yang dicurigai
melakukan terorisme dan menempatkan 104 tahanan rumah. 89
ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meluncurkan
kampanye di media yang mengancam Perancis dan negara-negara barat lainnya
bahwa ia akan melakukan lebih banyak serangan. Serangan Paris rupanya telah
terencana dengan baik, dan disutradarai oleh operator ISIS di Suriah. Untuk
melakukan serangan besar tersebut memerlukan perencanaan dan persiapan
operasional, logistik, dan intelijen yang dirancang secara matang.90
ISIS menganggap serangan di Paris sebagai serangan yang sukses besar.
Para operatis, anggota, serta pendukungnya telah merayakan suka cita di berbagai
lokasi, termasuk di luar Suriah dan Irak. Setelah serangan, ISIS meluncurkan
kampanye media secara luas, sebagian besar melalui akun Twitter dan situs
internet yang berafiliasi dengan organisasi. Tujuan dari kampanye ini adalah
untuk menyebarkan rasa takut, cemas, khawatir dan menghalangi Perancis serta
negara-negara barat lainnya untuk mengambil tindakan terhadap ISIS. Kampanye
89
ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit
Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-
info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm. 4. 90
J Britton. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research Online.
2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/ pada
2 Mei 2018. hlm. 5.
63
tersebut juga diproklamirkan sebagai sebuah tanda keberhasilan serangan di
Perancis dengan menyebutnya “kemenangan besar atas Tentara Salib.” 91
Tragedi paris 2015 menandai satu dekade sejak kerusuhan yang terjadi
pada 2005. Tragedi mengerikan yang menargetkan kota Paris sebagai sasaran
serangan telah menyebabkan pemerintah Perancis menempatkan negara tersebut
dalam keadaan darurat. Efek yang lebih bahaya selanjutnya adalah bahwa aksi
teror tersebut telah meningkatkan permusuhan kepada minoritas muslim di
Perancis, yang sebenarnya hampir keseluruhan dari mereka tidak ikut andil dalam
aksi kekerasan dan terorisme.92
Salah satu konsekuensi terbesar dari serangan Paris adalah peningkatan
kembali anggapan-anggapan bahwa muslim adalah warga yang tidak setia dan
berbahaya, menentang hukum dan nilai nasional, serta mengancam keamanan dan
perdamaian. Hal ini dikatakan karena umat Islam dinilai akan menghadapi
„hegemonic bloc of hostility‟ yang berasal dari berbagai sumber, termasuk negara
dan media. Sumber-sumber tersebut saling beroperasi untuk mempertahankan
tatanan simbolis yang menempatkan umat Islam sebagai sebuah kelompok oposisi
yang dikatakan melanggar nilai kebebasan dan nilai-nilai masyarakat Eropa. 93
91
ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit
Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-
info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm.11. 92
Joseph Dawning. Paris Attack: Why France must Avoid Viewing its Muslim Population as A
Security Threat. A Journal of EUROPP. LSE‟s European Institute. 2015. Hlm. 1. 93
J Britton. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research Online.
2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/ pada
1 Juni 2018. hlm. 4.
64
Setidaknya ada dua alasan mengapa terjadi peningkatan terorisme di
Perancis;
1) Intervensi Militer
Perancis memainkan perannya sebagai negara Eropa yang paling aktif
dalam hal aksi militer melawan ISIS. Di bawah kepemimpinan Presiden yang
berasal dari sayap kiri dan kanan sejak 2011, kebijakan luar negeri Perancis secara
umum memprioritaskan kekuatan militer dalam perang melawan terorisme.
Perancis telah memimpin aksi di Libya, Mali, Republik Afrika Tengah, Irak, serta
Suriah, dan telah menjadi suara Eropa yang paling keras dalam upaya melawan
rezim Assad dan ISIS.
2) Link-link Kolonial
Perancis memiliki hubungan kolonial di banyak negara di Timur Tengah
dan Afrika Utara, dan sejak dekolonisasi pada 1960an, Perancis telah menerima
sejumlah besar migran dari wilayah tersebut. Perancis bahkan dianggap sebagai
rumah bagi minoritas muslim terbesar di Eropa, yang saat ini berjumlah sekitar
lima sampai enam juta jiwa. 94
94
Rob Murphy. France‟s War on Terror: a Domestic or Foreign Threat? Politics Review. Vol.
25. No. 4. 2016. Philip Allan Publisher. Diunduh dari www.hoddereducation.co.uk/politicsreview
pada pada 2 Mei 2018.
65
2. Respon pemerintah
Tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme –dalam kasus ini berupa
kelompok militan ISIS, hampir selalu memiliki kelebihan. Secara teoritis, aksi
tersebut dapat menyerang apa saja, dimana saja, dan kapan saja. Sedangkan
pemerintah tidak dapat serta-merta melindungi semuanya sepanjang waktu.
Sekitar 80% dari semua serangan teroris dilakukan di lokasi yang luput dari
sistem keamanan dan respon secara langsung dari aparat kepolisian bersenjata. 95
Menanggapi tragedi serangan Paris, otoritas pemerintah Perancis segera
mengambil tindakan tegas. Salah satu respon yang ditunjukkan adalah
membangun kembali pos-pos pemeriksa identitas di wilayah perbatasan mereka.
Rencana Red Alpha pun diaktifkan yang menjadikan Perancis memutuskan untuk
menutup perbatasan, universitas, dan beberapa transportasi umum, serta kantor
pemerintah. Sejalan dengan hal ini, Anna Hidalgo, Walikota Paris, juga meminta
warganya untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka sampai ada pemberitahuan
lebih lanjut.
Pemerintah Perancis juga memberlakukan keadaan darurat, yang
memperkuat kuasa badan administratif di berbagai bidang; seperti:
a) Memanggil ribuan tentara untuk mengamankan Paris serta infrastruktur
penting di dalamnya.
b) Kewenangan prefektur untuk menetapkan jam malam.
95
Brian Michael Jenkins. The Implications of the Paris Terrorist Attack for American Strategy in
Syria and Homeland Security. 2015. Testimonies - RAND Office of External Affairs. Diunduh
dari www.rand.org pada 2 Mei 2018. hlm. 3.
66
c) Larangan untuk aksi demonstrasi di paris dan sekitarnya. 96
Pasca serangan teroris, Perancis secara brutal mengkampanyekan anti-
terorisme, di samping reaksi dari publik dan liputan media yang histeris. Keadaan
darurat yang diumumkan pada malam 14 November, dimulai dengan serangkaian
penggerebekan brutal oleh polisi, penyitaan rumah, dan penggerebekan rumah
pribadi, serta rumah ibadah, terutama masjid. Sepanjang tahun, banyak tempat
ibadah muslim yang diserang. Setelah merampok masjid secara brutal, pemerintah
secara paksa menutup paksa masjid-masjid dengan dalih mencegah ajaran radikal
tanpa pernah memberikan bukti nyata atas tuduhan tersebut.97
Fakta bahwa terorisme dalam menyebabkan gejala dan gangguan stres
pasca trauma semakin diakui oleh Perancis selama 10 tahun terakhir.
Meningkatnya kesadaran akan konsekuensi patologis dari tindakan terorisme di
Perancis sejak 1995 telah memobilisasi sistem politik dan sosial-medis untuk
mengembangkan layanan khusus bagi para korban tindakan tersebut. Maka
selama periode itu, literatur ilmiah yang berkembang telah muncul. Model unik
dari CUMP (emergency medico-psychological units) yang dikembangkan di
Perancis tampaknya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Tujuan dari
layanan khusus itu adalah untuk memvalidasi secara ilmiah kegunaan pendekatan
96
The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A Special
Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya. Diunduh dari
https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks pada 2 Mei 2018. hlm. 5-6. 97
Yasser Laoati. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia
Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial Research. Hlm.
188.
67
tersebut, yang semakin dicari setelah terjadinya situasi yang berpotensi traumatis.
98
3. Kemunculan Hate Crime terhadap Muslim
Selama ini, Perancis terutama Kota Paris menduduki posisi nomor satu
sebagai “tempat paling banyak dikunjungi wisatawan di dunia” dan “tujuan wisata
yang paling disukai.” Atas tragedi mengerikan yang telah terjadi, negara tersebut
khawatir posisinya akan tergantikan oleh negara lain. Sebuah data statistik pada
2014 menyatakan bahwa dalam setahun Perancis bisa menerima 84,7 juta
wisatawan dan jumlah ini telah menurun secara eksponensial pasca tragedi Paris.
Bahkan, banyak dari turis yang mengubah destinasi perjalanan mereka, terutama
dalam event libur Natal dan tahun baru, ke negara-negara Eropa lain. Masyarakat
Eropa pun menjadi enggan mengunjungi Paris di akhir pekan.
Meskipun serangan Paris dapat dikategorikan sebagai serangan yang
dahsyat, tidak dapat dipungkiri bahwa serangan tersebut telah menyatukan
solidaritas antarmasyarakat Perancis bahkan antara Perancis dan komunitas
internasional. Hanya beberapa jam setelah serangan terjadi, jutaan manusia di
seluruh penjuru dunia menciptakan gelombang besar di media sosial baik Twitter,
Instagram, dan Facebook dengan mencantumkan hashtag #PrayForParis.
Hashtag ini menjangkau lebih dari 6.734.056 kiriman di Instagram, belum lagi di
media sosial lain, dan menjadi trending topic bahkan dalam waktu yang cukup
98
Louis Jehel and Alain Brunet. The Long Term Effects of Terrorism in France. Journal of
Aggression, Maltreatment, & Trauma. 2008. Diunduh dari
http://dx.doi.org/10.1300/j146v09n01_23 pada 1 Juni 2018. hlm. 200.
68
lama. Kesatuan internasional yang tercipta sebagai konsekuensi dari serangan-
serangan ini membuat Perancis setidaknya merasa mendapat dukungan moral
walau berada di tengah kekacauan dan kebingungan. 99
Persatuan yang muncul pasca serangan sebagai bentuk dukungan dengan
sama-sama menyerukan "liberté, égalité, et fraternité," tampaknya memojokkan
pihak minoritas, khususnya muslim. Solidaritas tersebut telah mempersatukan
orang-orang yang kontra terhadap muslim. Hal ini dikarenakan bagaimanapun,
masyarakat butuh menyalahkan seseorang atau sekelompok orang atas kejadian
mengerikan itu. Dan dalam kasus ini, muslim dijadikan sebagai tersangka
utama.100
Hate Crime (kejahatan kebencian) adalah salah satu indikator tentang
bagaimana kekerasan fisik dan ancamannya dinilai sebagai pusat dari bentuk
rasisme. Hal ini dianggap sebagai tindak pidana dengan motif permusuhan atau
prasangka terhadap orang lain berdasarkan karakteristik pribadi. Politik
metropolitan melaporkan peningkatan fenomena islamophobia dalam bentuk
pembunuhan, serta peningkatan 45% dalam kejahatan kebencian agama.101
Hingga saat ini, banyak kejahatan kebencian yang dilakukan terhadap
muslim. Sebagai contoh ialah munculnya tulisan provokasi “death to Muslims”
yang ditulis di sebuah masjid, dan berbagai kejahatan lain yang tidak dapat
99
Carlotta Caltagirone. The Aftermath of the Paris Attack. The Eye. Issue 7. 2015. International
School of Monaco. Diunduh dari https://www.ismonaco.org pada 1 Juni 2018. Hlm. 4-5. 100
Carlotta Caltagirone. The Atermath of the Paris Attack. The Eye. Issue 7. 2015. International
School of Monaco. Diunduh dari https://www.ismonaco.org pada 1 Juni 2018. Hlm. 4-5. 101
J Britton. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research Online.
2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/ pada
1 Juni 2018. hlm. 5.
69
dibendung. Atas berbagai kejahatan yang terjadi, terdapat upaya besar untuk
mendukung dan melindungi umat muslim. Seranggkaian event dijadwalkan di
Paris sepanjang November pasca tragedi serangan, termasuk pawai yang disebut
“Rally with Muslims of France for Peace and National Unity." Kemudian empat
hari setelah serangan Paris, Katedral Episcopal dari Tritunggal Mahakudus
menjadi tuan rumah para teolog Muslim di World Union of Experts of Islam for
Peace and Against Violence, dan mengundang para pemimpin Katolik Roma dan
Protestan untuk hadir.102
C. FENOMENA TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS
1. Pengertian Islamophobia
Islamophobia adalah sebuah istilah yang kerap kali digunakan walaupun
sebenarnya kurang dipahami. Meskipun saat ini tidak ada istilah islamophobia
yang disepakati secara hukum, atau ilmu sosial yang mengembangkan definisi
umum, kebijakan untuk membahasnya diselaraskan dengan konsep rasisme dan
diskriminasi rasial yang luas yang diterima secara universal oleh para pemerintah
dan organisasi-organisasi internasional. Maka dari itu, European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) mendasarkan pendekatan untuk
102
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2016. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018.
70
mengidentifikasikan fenomena islamophobia berdasarkan standar mengenai
rasisme yang disetujui secara global dan dari Dewan Eropa serta PBB. 103
Pada 1997, sebuah Non Governmental Organization (NGO) yang berbasis
di Inggris, Runnymede Trust „Islamophobia: A Challenge for Us All‟, menandai
islamophobia dengan poin-poin berikut: 104
a) Islam dilihat sebagai blok monolitik, statis, dan tidak responsif terhadap
perubahan.
b) Islam dipandang terpisah dan “lain/asing.” Islam dianggap tidak memiliki
nilai yang sama dengan budaya lain, juga tidak mempengaruhi budaya lain
dan tidak terpengaruh olehnya.
c) Islam dipandang sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, agresif,
ancaman, mendukung terorisme, dan terlibat dalam benturan peradaban.
d) Islam dipandnag lebih rendah daripada barat. Islam dilihat sebagai agama
yang biadab, tidak rasional, primitif, dan seksis.
e) Islam dipandang sebagai ideologi politik.
f) Permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan praktik
diskriminatif terhadap muslim dan menjadikan umat Islam sebagai
masyarakat yang termarjinalkan.
g) permusuhan terhadap Islam dianggap sebagai hal yang normal dan wajar.
103
Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-
manifestation_EN pada 11 Februari 2018. Hlm. 60 104
Linda Edvardsson. Islamophobia: Features of Islamophobia and Strategies Againts It. Thesis
of Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER 91-120). 2008. Malmo
University.
71
Perlu dicatat bahwa kemunculan istilah islamophobia tahun 1997 ini
merupakan kelanjutan dalam diskusi yang membahas tentang topik diskriminasi
dan sikap anti muslim. Sejak saat itu, penggunaan istilah ini menyebar ke seluruh
penjuru Eropa, lalu meningkat pasca tragedi 9/11, pemboman Madrid pada 2005,
serta pemboman London pada Juli 2006, dan tetap digunakan hingga kini.105
Sejak 2001 hingga 2004, tercatat banyak serangan berupa tindakan
islamophobia yang terjadi di tempat-tempat ibadah muslim, seperti munculnya
berbagai grafiti yang mengandung unsur rasis (contohnya „Down with the
Muslims!‟ atau „muslim go home!‟), pelemparan bom molotov yang disertai
pembakaran terhadap tempat ibadah muslim. Di beberapa wilayah Perancis,
khususnya di Alsace (sebelah perbatasan Jerman), serangan bahkan menyebar ke
bisnis swasta. Kemudian meningkatnya ratusan situs website yang rasis dan anti-
Islam sebagai dukungan terhadap warga Perancis.106
Media Perancis memang
memiliki andil penting atas peningkatan tindak islamophobia selama beberapa
dekade. Media Perancis semakin gencar menyebarkan doktrin bahwa muslim
adalah entitas asing dan bukan bagian dari Perancis.107
Sejalan dengan serangan terhadap tempat ibadah umat Islam, serangan
fisik terhadap masyarakat muslim pun meningkat, terutama pada wanita-wanita
105
Jocelyne Cesari. Islam in the West: From Immigration to Global Islam. Harvard Middle
Eastern and Islamic review 8 (2009). Diunduh dari https://pdfs.semanticscholar.org pada 1 Juni
2018. Hlm. 152. 106
Vincent Gessier. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture: Journal
of The Sociology of Self-Knowlwdge. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to Understanding.
Article 6. Boston: Okcir Press. Hlm. 43. 107
Yasser Laoati. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia
Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial Research. Hlm.
195.
72
muslim yang mengenakan jilbab di tempat umum, seperti di jalan, bank, kantor
pos, supermarket, dan lain sebagainya. Islamohobia di Perancis seakan berjalan
beriringan sengan „hijabophobia‟ (penolakan terhadap penutup kepala dalam
ajaran islam). Banyak dari warga Perancis yang memproklamirkan nilai-nilai
sekularisme dan kesetaraan antara pria dan wanita untuk mengekspresikan
penolakan terhadap pemakaian hijab di tempat-tempat umum. Hijab dianggap
sebagai fundamentalisme Islam yang membahayakan nilai-nilai dasar sekuler dan
republikan.108
Berdasarkan berbagai sikap anti Islam yang telah terjadi, maka pada tahun
2005, sebuah publikasi Dewan Eropa menyatakan bahwa islamophobia adalah
ketakutan, prasangka, dan pandangan buruk terhadap Islam, muslim, dan hal-hal
lain yang berkaitan dengan mereka. Entah berbentuk rasisme, diskriminasi,
maupun bentuk lain yang lebih keras, islamophobia dianggap sebagai sebuah
pelanggaran HAM dan ancaman terhadap kohesi sosial.109
Maka tindakan
islamophobia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar ketidaksukaan,
prasangka, dan pandangan buruk terhadap Islam sebagai ajaran maupun muslim
sebagai penganut ajaran.
108
Vincent Gessier. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture: Journal
of The Sociology of Self-Knowlwdge. 2010. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to Understanding.
Article 6. Boston: Okcir Press. Hlm 43-44. 109
Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-
manifestation_EN pada 11 Februari 2018. Hlm. 61.
73
2. Tindakan Islamophobia Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November
Ketakutan terhadap Islam serta elemen ekstremisnya bukanlah fenomena
baru di Perancis. Pemboman 1995 yang terjadi di Paris Métro telah
membangkitkan kekhawatiran masyarakat Perancis akan ancaman radikalisme
Islam.110
Fenomena ini diperparah dengan tragedi sepanjang tahun 2015, terutama
serangan 13 November di Paris yang diklaim dilakukan oleh Islamic State (IS)
dan sengaja dimaksudkan untuk melukai dan membunuh warga sipil sebanyak
mungkin. Dari perspektif politik domestik, tanggapan Presiden Perancis,
Hollande, yang menjabat kala itu, spontan mendukung tindakan tegas, represif,
serta mengupayakan pendekatan yang ketat atas masalah pengungsi. Elit
pemerintah lain juga menuntut tanggapan yang lebih kuat, dan menyerukan lebih
banyak tindakan pencegahan. 111
Menanggapi masalah pengungsi, para pemimpin sayap kanan bertekad
untuk menuntut diakhirinya gelombang pengungsi yang masuk ke negara tersebut,
khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pemimpin Front Nasional,
Marine Le Pen menuntut agar Perancis mengambil kembali kendali atas
perbatasan nasionalnya dari Uni Eropa secara permanen, serta memusnahkan
fundamentalisme Islam. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan sebuah stasiun
televisi, ia mengatakan Perancis harus melarang organisasi-organisasi Islamis
110
Anouar Boukhars. Islam, Jihadism, and Depoliticization in France and Germany. International
Political Science Review. Vol. 3. No. 3. 2009. International Political Science Association.
Diunduh dari https://www.jstor.org.stable pada 16 Juni 2018. Hlm. 299. 111
Mark Singleton. Et al. Paris: 11/13/15 – Analysis and Policy Options. 2015. Clingendael &
ICCT Policy Brief. Diunduh dari https://www.clingendael.org/publication/paris-111315-analysis-
and-policy-options pada 16 Juni 2018. Hlm. 1-2.
74
beroperasi, menutup masjid-masjid radikal, mencegah para pengkhotbah yang
menyebarkan kebencian, serta mengusir imigran gelap. Setelah serangan di Paris
yang merenggut ratusan korban, Marine Le Pen semakin gencar menunjukkan
pengaruhnya dan terus menyampaikan pesan-pesan seperti . “France and the
French are no longer safe,” yang dia lontarkan dalam pidatonya sehari setelah
serangan, menuntut tindakan keras terhadap kelompok Islam radikal di negara
tersebut. 112
Dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah Perancis
cenderung memusuhi dan mendiskriminasi Islam, membuat jarak di antara non-
muslim dan muslim, serta menyudutkan para imigran. Memang, telah menjadi hal
umum di Eropa, khususnya setelah berbagai aksi teror yang terjadi, bahwa orang-
orang kemudian menyalahkan muslim secara keseluruhan, menuduh Islam
sebagai agama yang mengajarkan kekerasan yang menyebabkan semua
malapetaka yang ditimbulkan oleh para teroris. Banyak dari mereka yang
mengekspresikan kecaman mereka lewat Twitter, dan pada saat yang sama
menyatakan dukungan mereka untuk „menghapus Islam dari masyarakat mereka‟.
Hal ini terbukti dari tagar „#stopIslam‟ yang menyebar di Twitter segera setelah
serangan di Paris, sebagai kutukan bagi Islam dan muslim. Masyarakat umumnya
menuding semua muslim atas aksi teror dengan melupakan fakta bahwa banyak
112
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 40.
75
muslim yang juga terbunuh dalam serangan tersebut dan mengabaikan fakta
bahwa Islam sebagai agama mengutuk tindakan teror semacam itu.113
Tragedi serangan paris merupakan duka mendalam bagi pemerintah
Perancis. Tragedi tersebut juga telah menciptakan pandangan tidak suka terhadap
muslim bahkan tindakan islamophobia berujung kekerasan yang meningkat drastis
jika dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya serangan Paris. Inilah salah
satu alasan penulis concern dengan isu islamophobia di Perancis. Walaupun
sebenarnya fenomena tindak islamophobia bukan hal yang baru dan bukan hal
yang mencengangkan di Eropa. Telah banyak tindakan anti-Islam yang terjadi,
bahkan sebelum serangan teroris melanda Perancis. Sebut saja pelarangan adzan
di Hungaria, pengrusakan masjid di Jerman, serta larangan penggunaan jilbab di
Austria dan Belanda. Namun, Serangan Paris tetaplah sebuah tragedi besar yang
memiliki dampak mengerikan bagi kaum minoritas. Tragedi yang semakin
meningkatkan permusuhan terhadap Islam di Eropa, sebagaimana yang dilaporkan
kepada Parlemen Eropa pada 26 Mei 2015 oleh inisiatif muslim Eropa bidang
Kohesi Sosial. Menurut laporan tersebut, kekhawatiran akan aksi teror telah
meningkatkan eskalasi sikap anti-imigran di seluruh Eropa, yang kemudian
menjadikan Islam dinilai sebagai ancaman keamanan utama bagi masyarakat
Eropa. Sebagian besar juga berpendapat bahwa para imigran akan meningkatkan
kemungkinan terorisme yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.114
113
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 28. 114
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 28.
76
Mayoritas masyarakat dari beberapa negara Eropa, seperti Perancis,
Belgia, Jerman, Inggris, dan Belanda merasa prihatin dengan pertumbuhan
komunitas muslim di negara mereka. Mereka kemudian menuntut untuk
membatasi jumlah imigran yang masuk ke wilayah mereka.115
Keprihatinan
tersebut sesuai dengan laporan kelompok kerja Pemerintah tentang kebencian
terhadap muslim yang menunjukkan lonjakan fenomena islamophobia yang
mencapai lebih dari 300% dalam seminggu setelah tragedi serangan 13 November
2015 di Perancis. Laporan itu menyebutkan bahwa sebagian besar korban
kebencian adalah gadis-gadis muslim dan wanita berusia dari 14 tahun hingga 45
tahun yang mengenakan pakaian Islam; sementara sejumlah besar serangan yang
dilaporkan berada di tempat umum, termasuk bus dan kereta api. Berbagai
penelitian juga berfokus dengan fakta bahwa tumbuhnya tindak slamophobia tidak
hanya terjadi di kalangan orang dewasa namun juga terhadap anak-anak.116
Keputusan pengadilan Perancis pada 2015 yang meremehkan dan
menghinakan pembatasan makanan siswa muslim di sekolah umum adalah sebuah
tanda dari berkembangnya islamophobia, bahkan terhadap anak-anak. Tindak
diskriminasi juga terlihat dari sikap seorang walikota di Perancis yang
mengumumkan bahwa kafetaria di sekolah distriknya tidak akan lagi memberikan
alternatif non-babi bagi siswa muslim sementara ada peraturan yang melarang
siswa membawa bekal makan siang. Pada tahun 2015, Mahkamah Eropa untuk
HAM, sebuah pengadilan internasional yang semestinya bertanggung jawab untuk
115
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 29. 116
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 30.
77
menegakkan nilai HAM, justru membela dan membenarkan keputusan rumah
sakit umum untuk tidak memberbaharui kontrak kerja karyawan mereka yang
menolak untuk melepaskan hijabnya.117
Masih di tahun yang sama, pejabat sebuah
sekolah di pinggir Timur Paris mengusir seorang remaja berusia 16 tahun dari
kelas karena menggunakan rok panjang. Kebijakan pihak sekolah tersebut
disebabkan oleh anggapan bahwa penggunaan rok panjang merupakan simbol
agama yang mencolok dan tanda ketaatan yang berlebihan, yang jika digunakan
oleh siswi non-muslim akan dianggap sebagai „mode‟. 118
Hukum dan kebijakan yang tidak adil bukanlah hal yang baru bagi muslim
Perancis. Kelompok agama minoritas terus bergulat dengan peningkatan
prasangka, diskriminasi, intoleransi, yang dilakukan oleh individu, kelompok,
maupun institusi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, di jalan,
bahkan di sekolah. 119
Padahal dalam Ebrahimian v. France, pengadilan mengungkapkan dengan
yakin bahwa kebebasan beragama telah dilindungi dalam Pasal 9 Konvensi. Pasal
tersebut di antaranya menjelaskan tentang:
1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama;
hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau keyakinan
117
Engy Abdelkader. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany,
Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari http://ssm.com/abstract=2844224 pada 19 Juli
2018. hlm. 17-18. 118
Engy Abdelkader. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany,
Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari http://ssm.com/abstract=2844224 pada 19 Juli
2018. hlm. 20. 119
Engy Abdelkader. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany,
Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari http://ssm.com/abstract=2844224 pada 19 Juli
2018. hlm. 1.
78
dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan
di depan umum maupun pribadi, untuk menegakkan ajaran agama atau
keyakinannya, dalam ibadah, pengajaran, praktik, maupun ketaatan.
2) Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang
hanya akan tunduk pada batasan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum
dan diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan
keselamatan publik. Untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan,
moral, dan untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain. 120
Menanggapi berbagai permintaan untuk menindaklanjuti masalah
pelanggaran HAM dari fenomena tindakan islamophobia, langkah lebih jauh
dalam permasalahan tindak rasis telah disepakati. Berdasarkan undang-undang 30
Desember 2004, dibentuklah sebuah badan independen, the Haut Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l‟Égalité (HALDE), sebuah otoritas tertinggi
yang mencegah diskriminasi dan memperjuangkan persamaan, yang bertujuan
untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus-kasus diskriminasi (rasial atau
lain sebagainya yang dilaporkan oleh individu).121
Desakan demi terwujudnya HAM bagi seluruh masyarakat tanpa
memandang suku, ras, agama, mendorong berbagai organisasi internasional untuk
120
Engy Abdelkader. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany,
Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari http://ssm.com/abstract=2844224 pada 19 Juli
2018. hlm. 19. 121
Jean-Yves Camus. Racist Violence in France. 2012. Brussels: European Network Againts
Racism (ENAR) & Open Society Foundations. Diunduh dari
https://cms.horus.be>files>MediaArchive>Racist-Violence-in-France pada 19 Juli 2018. Hlm. 3
79
menunjukkan kepeduliannya, salah satunya ialah Organisasi Kerjasama Islam
(OKI). OKI merupakan sebuah badan yang mendeklarasikan dirinya untuk
penegakan hak asasi bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada.
Tindakan islamphobia yang kian meningkat telah mendorong OKI untuk ikut
terlibat dalam upaya mengatasinya. Dalam menjalankan perannya tersebut, OKI
memaksimalkan berbagai cara termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang
dianggap mampu memberikan konribusi secara nyata.
80
BAB IV
PERAN OKI DALAM UPAYA MENGATASI FENOMENA
ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN 13
NOVEMBER
PERIODE 2015 – 2017
Fenomena oknum penyebar narasi kebencian dari masyarakat barat yang
cenderung menyebarkan citra negatif mengenai Islam dan muslim semakin marak
terjadi. Fenomena ini juga menciptakan gambaran palsu tentang muslim yang
dianggap tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat barat. Padahal sebagian
besar komunitas muslim telah secara aktif dan produktif berkontribusi pada
kemajuan ekonomi dan sosial di negara yang mereka huni. Hal ini justru telah
menambah keragaman budaya yang merupakan inti dari nilai mutikulturalisme.
Ada beberapa faktor internal pada masyarakat Eropa yang menyebabkan
penyebaran kebencian terhadap Islam dan muslim. Faktor pertama ialah mereka
telah mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini disebabkan oleh perbedaan
budaya antara masyarakat barat dan masyarakat muslim. Krisis identitas ini telah
menyebabkan mereka menyalahkan para imigran secara umum, dan muslim yang
dinilai memiliki budaya yang paling berbeda dengan mereka, yang paling
menanggung beban tersebut. Pertumbuhan penduduk muslim di barat –entah
sebagai hasil pertumbuhan alami maupun imigrasi, bersamaan dengan penurunan
81
tingkat kesuburan di antara masyarakat Eropa, telah menambah kekhawatiran
mereka. Selain krisis identitas, faktor internal lain ialah tingkat ekonomi dan
tingkat pertumbuhan populasi yang menurun sedangkan tingkat pengangguran
bertambah tinggi. 122
Kaum ekstremis menyebarkan kekhawatiran mereka dan memberi
peringatan tentang populasi muslim yang dianggap sebagai bom waktu, sebuah
ancaman yang nyata bagi identitas Eropa. Hal tersebut yang menjadikan
islamophobia bukan lagi menjadi sebuah ekspresi dari sikap permusuhan terhadap
Islam sebagai agama, namun sikap permusuhan terhadap muslim atas
pengaruhnya yang nyata. Inilah yang membuat islamophobia menjadi manifestasi
rasisme paling berbahaya di Eropa yang menandakan terkikisnya nilai-nilai Hak
Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan, khususnya kebebasan beragama, bagi
muslim sebagai kaum minoritas.123
Berbicara mengenai HAM, OKI melakukan berbagai upaya demi tegaknya
nilai-nilai hak asasi bagi seluruh muslim di dunia. Salah satu upaya tersebut
adalah dengan mendirikan sebuah badan yang dinamakan Independent Permanent
Human Right Commission (IPHRC). IPHRC adalah sebuah badan ahli yang
merupakan salah satu organ utama yang dimiliki OKI yang bekerja secara
independen dalam bidang HAM. IPHRC dibentuk pada bulan Maret 2008 sesuai
122
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 54. Diunduh dari www.oic-oci.org
pada 11 Februari 2018. 123
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55. Diunduh dari www.oic-oci.org
pada 11 Februari 2018.
82
dengan isi Piagam OKI yang terbentuk pada KTT ke-11 di Dakar, Senegal. Pada
awal terbentuknya IPHRC, komisi memprioritaskan berbagai isu-isu, seperti isu
Palestina, isu mengenai hak perempuan dan anak, hak atas pendidikan, hak untuk
berkembang, dan isu tindak islamophobia serta minoritas muslim.
IPHRC secara konstan dan stabil mengupayakan tercapainya nilai-nilai
HAM di tingkat regional dan internasional dengan melakukan kerjasama kepada
berbagai pihak. IPHRC menerima secara terbuka segala ide maupun saran yang
bertujuan untuk kepentingan Islam, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan
penegakan HAM.124
Dikarenakan tingkat kasus islamophobia yang terus memuncak, OKI
mencari kerangka kerja baru dan mengupayakan untuk dapat mengumpulkan
dukungan dari komunitas internasional untuk melawan fenomena tindak
islamophobia. Sebuah forum dari Aliansi Peradaban yang diselenggarakan di Rio
De Janeiro, Brasil pada Mei 2010, menjadi forum internasional pertama bagi OKI
untuk mendiskusikan islamophobia. OKI kembali mengangkat isu perlawanan
pada tindakan islamophobia pada sebuah konferensi tentang toleransi beragama,
yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada 2010. Kemudian, masih di tahun 2010
di Jenewa, Swiss, tepatnya dalam Sesi ke-15 Dewan Hak Asasi Manusia,
Sekretaris Jenderal OKI saat itu mempresentasikan delapan visi tentang
pendekatan konsensus untuk mempromosikan budaya toleransi dan saling
pengertian dan penolakan hasutan untuk kebencian, diskriminasi, dan kekerasan
atas dasar agama atau keyakinan.
124
About iphrc. Diunduh dari https://www.oic-iphrc.org/en/about pada 11 Februari 2018.
83
Tren positif yang dilengkapi dengan upaya diplomatik yang kuat dari
negara-negara anggota OKI serta blok barat –yang dipimpin oleh AS dan Inggris,
telah membuka jalan bagi terbentuknya Resolusi 16/18. Selanjutnya, resolusi ini
disebut sebagai „kemenangan multilateralisme‟. Resolusi tersebut secara umum
berisi tentang pencegahan segala bentuk intoleransi, kebencian, dan diskriminasi
agama. Dapat dikatakan resolusi 16/18 adalah salah satu resolusi paling penting
dalam upaya perang melawan intoleransi dan diskriminasi agama. OKI menilai
bahwa resolusi tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa dalam upaya
internasional memerangi segala bentuk dan manifestasi tindak diskriminasi atas
dasar keyakinan demi tercapainya perdamaian global.
Tidak berhenti sampai di resolusi 16/18, pada Juni 2011, OKI kemudian
menciptakan Proses Istanbul yang bekerja sama dengan AS, Uni Eropa, dan
beberapa negara lain. Sejak itu, telah diadakan setidaknya lima pertemuan di
bawah naungan Proses Istanbul, yang diadakan di negara-negara berikut:
Washington (Desember 2011), London (Desember 2012), Jenewa (Juni 2013),
Doha (Maret 2014) dan Jeddah (Juni 2015).125
Kemudian berbagai upaya lain dilakukan OKI untuk membendung tingkat
fenomena tindak islamophobia yang kian meninggi. Upaya-upaya tersebut
meliputi:
125
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 58-59. Diunduh dari www.oic-
oci.com pada 11 Februari 2018.
84
1. Meningkatkan kampanye guna menciptakan dan mengembangkan
kesadaran akan bahaya islamophobia serta mempromosikan citra positif
Islam, khususnya di tempat-tempat dan negara-negara yang dianggap
sebagai pusat islamophobia.
2. Melakukan kunjungan rutin ke berbagai negara barat dan bertemu dengan
komunitas Muslim setempat dengan tujuan untuk mendengarkan
keprihatinan atau masalah mereka.126
3. Menyebarluaskan laporan perihal Islamophobia, informasi berkala, dan
jurnal-jurnal terkait kepada khalayak umum.
4. Memaksimalkan peran Kantor OKI di luar negeri dengan mempercayakan
tugas untuk menangani isu-isu yang terkait dengan Islamophobia serta
dengan memberi lebih banyak ruang untuk bekerja secara informal dengan
komunitas Muslim lokal.
5. Memberikan lebih banyak dukungan, secara politis dan finansial, kepada
lembaga-lembaga OKI yang relevan yang turut andil berupaya melawan
Islamophobia.127
6. Mengambil semua langkah yang tepat termasuk undang-undang yang
diperlukan untuk melawan tindakan-tindakan yang mengarah pada hasutan
126
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018. 127
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018.
85
untuk kebencian, diskriminasi dan kekerasan yang didasari oleh perbedaan
agama.128
Mengupayakan perannya secara maksimal, OKI kemudian mengeluarkan
sebuah resolusi, yaitu Resolusi No. 32/44-POL mengenai Pemberantasan
Islamophobia dan Penghapusan Kebencian dan Prasangka terhadap Islam dalam
Sidang Dewan Menteri Luar Negeri yang ke-44, yang diadakan di Abidjan,
Republic of Côte d'Ivoire pada Juli 2017. Dalam sidang tersebut, OKI
menegaskan kembali kontribusi Islam terhadap peradaban manusia, khususnya
tekad untuk melawan segala bentuk ekstrimisme termasuk tindakan islamophobia
dengan meningkatkan promosi dialog yang saling perhatian, saling menghormati,
penuh dengan toleransi, serta wacana-wacana yang berdasarkan alasan dan logika.
Selain itu, OKI juga konsisten mengingatkan instrumen internasional yang
relevan tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, serta semua resolusi
yang relevan yang diadopsi oleh UNHRC Majelis Umum PBB yang menyatakan
keprihatinan mendalam pada tindakan yang mengacu pada stereotip agama yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok politik di kalangan masyarakat.129
Untuk memaksimalkan perannya dalam upaya mengatasi fenomena tindakan
islamophobia, OKI melakukan beberapa hal berikut:
128
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018.
129
Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign
Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ). Abidjan, Côte
D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 81-85. https://www.oic-oci.org>docdown pada 11 Februari
2018.
86
A. Perang Melawan Terorisme
OKI bertekad untuk terus mengutuk semua tindakan terorisme terlepas
dari mana pun tindakan tersebut terjadi dan siapapun yang melakukannya.130
Hal
ini sesuai dengan sebuah resolusi yang dikeluarkan OKI Mengenai „Perang‟
Melawan Terorisme dan Ekstrimisme, yaitu55 Resolusi No. 41/44-POL yang
merupakan Sidang Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang ke-44 (Sesi Pemuda,
Perdamaian, serta Pembangunan dalam Solidaritas Dunia), yang di diadakan di
Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire pada Juli 2017. Resolusi ini mengingatkan
kembali pada Kode Etik mengenai perang melawan terorisme internasional yang
diadopsi oleh OKI pada 1994, serta mengingatkan Konvensi OKI tentang
Memerangi Terorisme yang terbentuk pada Sidang ke-26 Konferensi Islam para
Menteri Luar Negeri (Sidang Perdamaian dan Kemitraan untuk Pembangunan)
diadakan di Ouagadougou, Burkina Faso, Juli 1999.
Berdasarkan Program Aksi Sepuluh Tahun OKI yang tegas mengecam
segala bentuk dan manifestasi terorisme dan tegas menolak pembenaran atau
alasan apapun untuk terorisme, sesuai dengan hasil akhir dari Rapat Umum
Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di tingkat menteri yang diadakan di
Jeddah pada 15 Februari 2015; mengingat prinsip dan tujuan piagam PBB yang
ditujukan demi mempertahankan nilai perdamaian dan keamanan serta mengambil
langkah-langkah kolektif dan efektif demi tujuan tersebut; menegaskan kembali
kebutuhan untuk mengatasi masalah ekstremisme, dalam hal ini, lahirlah Resolusi
130
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018.
87
Majelis Umum 53/243 yang berisi Deklarasi dan Rencana aksi untuk
mempromosikan Budaya damai, selaras dengan lahirnya berbagai konsensus ,
antara lain;131
1) Mengutuk tindakan teroris di seluruh dunia dan menegaskan kembali
Prinsip OKI yang mengecam terorisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya. Kemudian menyatakan bahwa terorisme tidak memiliki
agama, kebangsaan, atau ras; dan bahwa para pelaku dan mereka yang
berada di balik tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap
kemanusiaan dan semua nilai moral dan manusia.
2) Mengakui bahwa terorisme tidak dapat diatasi hanya dengan cara
keamanan atau militer sendiri, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk
mempromosikan inisiatif yang bertujuan mencapai perdamaian melalui
rekonsiliasi nasional dengan kelompok-kelompok dan individu-individu
yang menghindari kekerasan dan ide-ide ekstrimis.
3) Mengundang Sekretaris Jenderal, bekerja sama dengan negara-negara
Anggota, untuk mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi akar
penyebab fenomena global terorisme, kekerasan dan ekstremisme, dan
sarana untuk mengatasinya di politik, tingkat ekonomi, sosial dan
intelektual, dan memperhatikan kompleksitas Fenomena, khususnya
131
Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign
Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ). Abidjan, Côte
D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 99. Diunduh dari https://www.oic-oci.org>docdown pada 11
Februari 2018.
88
keterkaitan erat antara organisasi teroris dalam hal pertukaran senjata,
petarung, pembiayaan dan keahlian lapangan, juga sebagai kerangka kerja
intelektual dan ideologis yang mereka bagi.
4) Meminta Sekretaris Jenderal untuk berkontribusi pada perdebatan yang
sedang berlangsung melawan terorisme, kejahatan lintas batas, dan
modalitas untuk mengatasi ekstremis dan wacana sektarian dengan
mengadakan konferensi, simposium dan lokakarya serta kerjasama dengan
Negara-negara Anggota OKI dan berbagai lembaga dan mitranya, dengan
partisipasi para pemimpin politik, agama dan tradisional, psikolog dan
sosiolog, dll.132
Aksi terorisme beruntun pada tahun 2015 di Paris merupakan duka besar,
bukan hanya bagi Perancis, namun bagi seluruh dunia. OKI terus mengutuk
berbagai tindakan terorisme yang terjadi. Sebagaimana OKI melalui Sekretaris
jenderal yang menjabat saat itu, Iyad Ameen Madani menyuarakan kecamannya
atas serangan teroris yang dilakukan di Ibukota Prancis, Paris, pada Jumat malam
13 November 2015, yang menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan luka bagi
banyak orang yang tidak bersalah. Madani menyampaikan belasungkawa tulusnya
kepada keluarga para korban serta kepada Pemerintah dan rakyat Perancis dan
mengaharapkan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Dia juga menegaskan
kembali solidaritas dan dukungan yang tak tergoyahkan dari OKI kepada Prancis
dalam situasi yang kritis tersebut. Madani menyatakan penolakan tegasnya
132
Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign
Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity). Abidjan, Côte
D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 100-102. Diunduh dari . https://www.oic-oci.org>docdown pada
11 Februari 2018.
89
terhadap setiap tindakan teroris yang melanggar hak untuk hidup yang mencoba
untuk merusak nilai-nilai universal manusia termasuk nilai-nilai kebebasan dan
kesetaraan yang dipromosikan oleh Perancis secara konsisten.133
Dukungan OKI bagi Perancis terus konsisten dilancarkan. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai isu-isu pada tahun 2017, OKI telah mengutuk berbagai
serangan teroris yang terjadi. seperti serangan yang dilakukan terhadap patroli
keamanan di pintu masuk Museum Louvre di Ibukota Prancis, Paris. Sekretaris
Jenderal OKI, Dr. Yousef Bin Ahmed Al Othaimeen, mengungkapkan
kekhawatirannya dan ketidaksetujuan penuh atas kejahatan tersebut, yang
menurut investigasi pemerintah Perancis, adalah jejak dari sebuah aksi teroris.134
OKI melalui pernyataan Sekretaris Jenderalnya juga mengecam keras
serangan yang menimpa Polisi Prancis di Avenue Champs Elysée di Paris pada
Kamis, 20 April 2017. OKI menegaskan kembali bahwa para pelaku bukan hanya
musuh bagi umat manusia, namun juga musuh bagi seluruh nilai moral serta
prinsip-prinsip agama.135
Kemudian OKI juga mengecam keras serangan mobil
yang ditujukan pada sekelompok tentara di pinggiran kota Paris pada Rabu, 9
Agustus 2017. Sekretaris Jenderal Dr. Yousef A. Al-Othaimeen menyatakan
133
OIC Secretary General Strongly Condemns the terrorist attacks in Paris (14/11/2015).
Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 134
OIC Condemns Terrorist Attack at the Louvre Museum (04/02/2017). Diunduh dari
https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 135
OIC Condemns Attack on French Police on Avenue Champs Elysée in Paris (21/04/2017)
diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
90
solidaritas OKI akan selalu mengalir untuk pemerintah Perancis dan rakyatnya
dalam menghadapi aksi teroris yang menargetkan keamanan negara.136
B. Mengadakan Interfaith Dialogue
Mengapa dialog antaragama atau dialog antarbudaya dikatakan penting?
hal ini dikarenakan dialog tersebut adalah esensi dari memperjuangkan nilai-nilai
pluraslisme budaya, dengan memprioritaskan rasa saling peduli, dan saling
menghormati antar satu sama lain. Dialog menjadi peran utama OKI dalam
mewujudkan visi-misinya sebagai upaya melawan diskriminasi dan ekstermisme
demi terciptanya toleransi dan perdamaian. Agar suatu dialog mampu mencapai
tujuan tersebut, maka dialog tersebut harus terorganisir untuk mampu berpengaruh
sampai ke akar masyarakat.137
Tidak dapat dipungkiri, bahwa rentetan serangan yang terjadi di Perancis
dalam kurun waktu satu tahun merupakan duka besar bagi negara. Setelah
serangan Charlie Hebdo pada Januari 2015, kemudian dilanjut dengan tragedi 13
November, muslim menjadi objek utama masyarakat untuk dijadikan tersangka.
Hal ini menimbulkan tindakan-tindakan rasisme yang tidak jarang berujung
kekerasan. Akhirnya fenomena tindak islamophobia menjadi hal yang tidak
136
OIC Strongly Condemns Car Attack on Soldiers in Paris (11/08/2017). Diunduh dari
https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 137
EPP Group Annual Dinner with Ambassadors of OIC Countries 26 April 2017, European
Parliament, Brussels. EPP Annual Working Dinner in the Framework of Intercultural and
Interreligious Dialogue. Diunduh dari www.eppgroup.eu>document pada 1 Juni 2018.
91
terelakkan. Maka dari itu, OKI bertekad untuk menunjukkan upayanya dalam
mengatasi tindakan islamophobia tersebut. Hal ini sesuai dengan seruan dari
Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen untuk
meningkatkan kesadaran global akan bahaya manifestasi yang semakin meningkat
dari Islamophobia dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip perdamaian,
harmoni dan keamanan di antara semua masyarakat. Baginya hal ini dapat
terwujud dengan pembentukan budaya dialog, saling menghormati, dan saling
pengertian. Hal ini sesuai dengan sebuah pernyataan yang disampaikan di Forum
Dunia Keempat tentang Dialog Antarbudaya, yang diadakan di Baku, ibu kota
Azerbaijan pada 5 Mei 2017. 138
Forum ini adalah inisiatif dari Presiden Yang Mulia Ilham Aliyev,
Republik Azerbaijan, dan diadakan dalam kemitraan dengan UNESCO, Aliansi
Peradaban PBB, WTO, FAO, ISESCO dan Dewan Eropa. Sekretaris Jenderal
menggarisbawahi komitmen OKI untuk terus mendukung ide-ide inovatif yang
bertujuan untuk mengkonsolidasikan nilai-nilai toleransi antaragama, budaya dan
peradaban, sebagai komitmen yang tercantum dalam Program Aksi 10 Tahun OKI
2025. Al-Othaimeen menambahkan bahwa OKI selalu mendorong dialog sebagai
cara untuk membawa pandangan yang lebih dekat dalam kerangka menghormati
perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, adalah tanggung jawab global untuk
menyebarkan budaya toleransi, koeksistensi damai dan saling pengertian, dan
138
The Secretary General Calls for Raising Global Awareness of the Dangers of the Growing
Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
92
terus mengembangkan pendekatan baru menuju dialog antar budaya melalui
penerimaan dan penghormatan bersama.139
OKI mengakui pentingnya dialog antaragama dan dialog antarbudaya
sebagai mekanisme efektif untuk mempromosikan nilai toleransi dan memerangi
ekstremisme, serta hasutan kebencian yang didasari agama. Hal ini dikarenakan
OKI percaya bahwa pencemaran nama baik Islam dapat menimbulkan
ketidakharmonisan sosial yang akan memicu pelanggaran terhadap HAM. Peran
OKI ini sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi yang dicanangkan oleh
UNESCO pada 16 November 1995, yang tercatat pada Resolusi Majelis Umum
PBB 66/3, 66/154, 66/167 dan 66/208, yang menegaskan pentingnya
mempertahankan keragaman budaya dan upaya memerangi intoleransi, stereotif
negatif, stigmatisasi, dan diskriminasi, serta mengingat resolusi 21-PFR / 8 pada
22 Januari 2013 yang menekankan pada perang melawan intoleransi, tindakan
islamophobia dan xenophobia. 140
Dalam laporan observatori ke-10 mengenai islamophobia, OKI
menekankan pentingnya dialog antaragama, sebagaimana yang tercantum dalam
poin-poin berikut dimana OKI bertekad untuk konsisten:
139
The Secretary General Calls for Raising Global Awareness of the Dangers of the Growing
Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 140
Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign
Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity). Abidjan, Côte
D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 81-85. Diunduh dari . https://www.oic-oci.org>docdown pada 10
Juli 2018.
93
1) Terlibat dalam dialog yang konstruktif dan bermakna dengan Non-Muslim
sebagai alat pengembangan mekanisme untuk melawan semua jenis
diskriminasi terhadap Muslim.
2) Menyusun strategi dan meningkatkan dialog (antaragama, antarbudaya,
dan antarperadaban).
3) Meningkatkan peran pemimpin agama dan masyarakat untuk mengekang
kecenderungan ekstremisme dengan mempromosikan cita-cita toleransi,
moderasi, saling menghormati dan koeksistensi damai.
4) Mendorong dialog antaragama dalam Negara Anggota OKI dan untuk
meningkatkan kesadaran tentang interpretasi dan keyakinan agama, dan
ruang terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang Islam dan iman.
5) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang peduli, khususnya
di benua Eropa dengan pandangan untuk mengubah hati dan pikiran orang
barat-nonmuslim bahwa para imigran tidak selalu merupakan ancaman
terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat Eropa.141
OKI menunjukkan komitmennya mendukung upaya internasional untuk
mencapai perdamaian dunia. Salah satu dukungan tersebut ialah melalui kehadiran
pihak OKI dalam sebuah Konferensi Perdamaian Internasional yang diadakan di
Paris, Perancis pada 14-15 Januari 2017.142
Sebulan setelah Konferensi
Perdamaian Internasional, OKI kembali menunjukkan komitmennya, yang mana
141
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 10 Juli 2018. 142
OIC Secretary General Leaves for France to Participate in the International Peace
Conference. Januari 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
94
pada suatu event bertajuk World Interfaith Harmony Week, OKI menggandeng
PBB untuk bekerja sama mengadakan sebuah dialog antaragama pada 9 Februari
2017 di Palais des Nations, Jenewa. Mitra penyelenggara lainnya adalah Misi
Permanen Jordan untuk PBB di Jenewa, Misi Pengamat Permanen Takhta Suci,
Pengamat Tetap Malta kepada PBB di Jenewa, dan Asosiasi Kristen PBB.
Pelaksanaan dialog ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB A / RES / 65/5
yang diadopsi pada 23 November 2010. Hal semacam ini ditujukan untuk
mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta persatuan antarbangsa
yang beragam.143
C. Menjalin Kerjasama dengan PBB
Sejak tahun 1946, Komisi HAM dalam PBB telah menjadikan isu
diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, budaya, agama, bahasa, sebagai agenda
utama. Pada 1950, Komisi membentuk subkomisi mengenai Diskriminasi dan
Perlindungan Minoritas yang difungsikan untuk mengatasi pelangggaran berbasis
rasial maupun agama. Pada 1960, sub-komite melakukan penelitian mengenai
diskriminasi agama, termasuk rekomendasi untuk diadopsi dalam bentuk
Deklarasi Internasional. Perdebatan mengenai hal ini terus berlanjut selama
bertahun-tahun. Kemudian pada 1962, Majelis Umum mengadopsi dua resolusi.
Pertama ialah mempersiapkan draft deklarasi dan rancangan perjanjian mengenai
pemberantasan segala bentuk diskriminasi rasial, dan yang kedua ialah
143
OIC Contributes to the Celebration of the World Interfaith Harmony Week. Februari 2017.
Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
95
mempersiapkan rancangan deklarasi dan rancangan konvensi terhadap segala
bentuk intoleransi agama. 144
Pada 1965, PBB menerbitkan Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, namun ia gagal mengeluarkan
konvensi yang sama terhadap tindak diskriminasi atas dasar agama, yang
disebabkan oleh perdebatan dan perpecahan tajam antara negara anggota. Merasa
tidak puas dengan keputusan tersebut, sejumlah negara muslim terus mengangkat
masalah ini. Akhirnya Komite menyerukan resolusi untuk mengeluarkan deklarasi
dan konvensi terhadap segala tindak intoleransi dan diskriminasi agama. 145
Terdapat dua peran yang dijalankan PBB dalam memberantas terorisme,
yang pertama ialah peran normatif melalui penerapan resolusi demi pencegahan,
serta hukum atas tindak terorisme. Yang kedua ialah peran koersif, sebuah peran
yang lebih tegas dengan adanya sanksi terhadap individu maupun kelompok
teroris. Serangan Paris telah menggemparkan dunia, seluruh negara memberikan
dukungan terhadap Perancis untuk bangkit dari efek serangan yang merugikan.146
144
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55-56. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 145
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55-56. Diunduh dari
https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 146
The Fight Againts Terrorism. Permanent Mission of France to the UN in New York.
(08/02/2018). Diunduh dari https://onu.delegfrance.org/The-Fight-against-Terrorism#header
96
Pasca tragedi serangan Paris, Selaku sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-
Moon turut mengutuk serangan teroris yang telah terjadi.147
Selain Ban Ki-Moon,
kecaman lain juga datang dari Karima Bennoune yang merupakan pelapor khusus
PBB dalam bidang hak budaya. Ia menyatakan bahwa serangan 13 November
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dengan sengaja telah
menargetkan situs seni dan tempat rekreasi dimana banyak masyarakat yang
berkunjung. Bennoune juga menekankan ajakan kepada masyarakat untuk bersatu
dalam mengungkap dan mencegah penyebaran ideoloi radikal yang berpotensi
menimbulkan tindak kekerasan dan kekejaman.148
Dua kecaman di atas menandakan bahwa PBB semakin gencar
melancarkan aksinya untuk melawan pelaku teror, yaitu ISIS, salah satunya
dengan mengeluarkan resolusi untuk meningkatkan aksi melawan kelompok
militan bersenjata tersebut. Sebuah keputusan yang kemudian dinamakan resolusi
2249 mendesak seluruh negara anggota PBB untuk ikut serta terlibat dan
melaksanakan seluruh langkah pasti dalam perlawanan terhadap aksi terorisme.149
Menanggapi hal tersebut, Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, setuju dan
mengatakan bahwa resolusi 2249 akan membantu menggerakkan negara-negara
lain untuk turut memerangi segala bentuk tindak terorisme yang dalam kasus
147
ISIS Klaim Serangan Teror di Paris, Bersumpah Lakukan Lebih Banyak Serangan.
(14/11/2015) VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html pada 10 Juli
2018. 148
Paris attacks: “Crime against humanity, crime against culture” – UN expert on cultural rights.
United Nations Human Right: Office of The High Commissioner. November 2015. Diunduh dari
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16762 pada 1 Agustus
2018. 149
Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Lawan ISIS. BBC Indonesia. November 2015.
Diunduh dari
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi&hl=en-ID pada 1
Agustus 2018.
97
serangan Paris ini diklaim telah dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS. Adapun
Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius menyarankan kepada seluruh
negara untuk mencari solusi dalam pemberantasan terorisme di dunia, salah
satunya yaitu dengan melakukan tekanan melalui serangan militer, maupun
dengan pencarian solusi politik.150
Peran yang diperlihatkan PBB dalam memerangi terorisme juga ditujukan
untuk menegaskan bahwa salah satu tujuan dasar PBB yang tercantum dalam
Piagam adalah untuk menekankan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM serta
kebebasan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan dengan dasar ras,
keyakinan, bahasa, maupun gender. Selain itu, PBB juga bertekad untuk meraih
perwujudan segala prinsip dalam Piagam, Deklarasi Universal HAM, Konvensi
Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta
Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Keyakinan. PBB juga meyakini bahwa terlaksananya nilai-nilai
HAM bagi setiap manusia, akan menciptakan stabilitas sosial politik negara. Atas
dasar berbagai hal inilah, OKI meyakini bahwa PBB dapat dijadikan partner untuk
mengambil peran penting atas terciptanya perdamaian bagi seluruh elemen
masyarakat.151
150
Unggul Tri Ratomo. Teror Paris - PBB setujui segala cara untuk lawan ISIS. Sabtu, 21
November 2015. Diunduh dari https://m.antaranews.com/berita/530702/ pada 1 Agustus 2018. 151
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992. United
Nations Human Right Offuce of The High Commissioner. Diunduh dari
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx pada1 Agustus 2018.
98
Hubungan antara OKI dan PBB terjalin dengan erat, mengingat semakin
besar dan banyak tantangan global yang menjadikan kerjasama di antara keduanya
tak terelakkan. Dalam suatu pertemuan antara pihak OKI dan PBB pada 17
November 2016, delegasi OKI yang diwakilkan oleh Asisten Sekjen OKI untuk
urusan politik, Hameed Opeleyeru, mengungkapkan bahwa tujuan dasar OKI dan
PBB secara umum memiliki kesamaan. Kedua organisasi tersebut sama-sama
ditujukan untuk perdamaian dunia, keamanan, serta pembangunan internasional.
PBB adalah mitra potensial bagi OKI dalam melawan terorisme dan ekstremisme.
Untuk memaksimalkan kerjasama antara OKI dan PBB dalam mengatasi
ekstremisme dan intoleransi, OKI melakukan hal-hal berikut:
1. Menjaga masalah Islamophobia sebagai perhatian internasional dan
dengan demikian tetap menjadi agenda Dewan Hak Asasi Manusia
PBB dan Majelis Umum
2. Memanfaatkan deklarasi Hak Asasi Manusia Jenewa dan PBB sebagai
dasar dan kerangka inti untuk mengatasi masalah Islamophobia.
3. Menggunakan perjanjian PBB yang ada seperti kebebasan beragama,
kebebasan berekspresi, larangan diskriminasi rasial, dll, Sebagai alat
untuk memerangi Islamophobia.
4. Memastikan kemajuan pada konsensus internasional yang ada dalam
bentuk Rencana Aksi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB.152
152
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the
44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. https://www.oic-
oci.org>islamophobia pada 10 April 2018.
99
PBB kini dikepalai oleh pemimpin baru, seorang sosialis Portugis,
Antonio Guterres, yang secara pribadi menggelorakan kampanye anti-
islamophobia. Sebelum ia menjabat sebagai sekretaris Jenderal pada Januari 2017,
Guterres berkunjung ke Saudi Arabia. Dalam suatu pertemuan dengan bangsawan
Saudi, ia menyatakan bahwa islamophobia lah alasan dari meningkatnya terorisme
di berbagai belahan dunia. Guterres menganggap bahwa maraknya fenomena
islamophobia di berbagai penjuru dunia justru telah dijadikan alat oleh kelompok
militan seperti ISIS untuk merekrut anggota baru.153
Pandangan positif Guterres
terhadap Islam tentu merupakan tren positif bagi OKI dalam kemitraannya dengan
PBB demi memperjuangkan perdamaian dunia.
D. Menjalin Kerjasama dengan Uni Eropa
Jauh sebelum tragedi serangan Paris, pada 25 Juni 2013, OKI telah
memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan mendirikan Misi Pengamat
Permanen dengan Uni Eropa (UE), yang berlokasi di Brussels, Belgia.154
Pembentukan Misi Pengamat ini bukanlah tanpa suatu alasan. Dengan angka
tindakan islamophobia yang tinggi di daratan Eropa, OKI berupaya untuk
menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, terutama yang menyangkut masalah
HAM. Maka untuk mengupayakan hal tersebut, OKI aktif terlibat dalam diskusi
153
Leo Lohhmann. U.N. Leader Blames 'Islamophobia' for Rising Global Terror. 'It's your fault
that they're killing you' (18/02/2017) diunduh dari https://mobile.wnd.com/2017/02/u-n-leader-
blames-islamophobia-for-rising-global-terror/ pada 10 Agustus 2018 154
Soeren Kern. OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe. 26 Juni 2013.
Gagestone Institrute: international policy council. Diunduh dari
https:/www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia pada 10 Agustus 2018
100
dengan lembaga-lembaga UE, seperti Dewan Eropa, Organization for Security
and Cooperation in Europe (OSCE), untuk membicarakan dan mengusahakan
agar segala aspek mengenai tindakan islamophobia dijadikan sebagai pelanggaran
standar HAM internasional. Maka terbentuknya Misi Pengamat Permanen ke UE
diharapkan menjadi jembatan bagi OKI untuk menelaah perihal HAM di Eropa.
Penilaian akan keberhasilan misi OKI ke UE dapat diukur secara jangka panjang.
Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan penurunan angka tindakan
islamophobia di Eropa. Misi permanen ini dianggap sebagai peluang OKI untuk
masuk dan memberi pengaruh hukum dan praktik HAM agar diaplikasikan sesuai
dengan standar internasional, tanpa merugikan pihak manapun, khususnya pihak
minoritas.155
OKI menjadikan UE sebagai alat diplomasi demi mencapai
kepentingannya, menciptakan perdamaian melalui penerapan nilai-nilai HAM
bagi seluruh manusia. Sebagai organisasi internasional yang menjalankan
perannya dengan mendirikan misi permanen di UE, OKI berharap dapat menerima
laporan-laporan mengenai fenomena tindak islamophobia yang terjadi di Eropa
secara konstan, untuk kemudian dijadikan bahan acuan bagi OKI dalam
menciptakan strategi untuk meredam atau meminimalisir islamophobia.156
155
Elizabeth H. Prodromou. OIC Opens Permanent Observer Mission to The EU: Assessment And
Implications For OIC Agenda on Human Rights. September 2013. Center for European Studies at
Harvard University. Diunduh dari https://www.globalgovernancewatch.org pada 10 April 2018. 156
Leslie S Lebl. The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic Cooperation.
American Center for Democracy and Principal of Lebl Associates. Hlm. 117. Diunduh dari
https://www.sciencedirect.com>pii pada 10 Agustus 2018
101
Setidaknya sejak 2014, OKI dan UE menjalin hubungan yang lebih serius.
Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi
OIC-EU pertama yang berlangsung di Brussels pada 8 sampai 9 September 2014
di gedung Uni Eropa. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan landasan
bersama demi kemitraan di berbagai bidang yang melibatkan kedua organisasi.
Agenda-agenda pertemuan meliputi: membangun dialog antara dunia Muslim dan
UE, melindungi minoritas Muslim, kontra-terorisme, keamanan, media,
radikalisme, Islamophobia, imigrasi, dan tantangan lain yang mungkin dihadapi
kedua organisasi di masa depan. Delegasi OKI, yang terdiri dari perwakilan
berbagai departemen serta Kepala Misi Permanen OKI ke UE, Amb. Arif
Mammadov, bertemu dengan pejabat tinggi UE dari European External Action
Service (EEAS) dan departemen European Civil Protection and Humanitarian
Aid Operations (ECHO). Telah digarisbawahi bahwa hubungan OKI-UE tidak
boleh dibatasi hanya pada kerjasama politik dan ekonomi, tetapi juga harus
mencakup dialog antar-budaya dan antar-agama.157
Hingga tahun 2017, OKI semakin mempererat hubungannya dengan UE.
Hal ini dibuktikan dengan kelanjutan pembicaraan antara OKI dan UE mengenai
penguatan kolaborasi atas kepentingan bersama antara kedua belah pihak.
Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef Al-Othaimeen melakukan kunjungan ke
kantor UE di Brussels dengan menemui Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar
Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini, Wakil Perdana Menteri
dan Menteri Urusan Luar Negeri dan Politisi Belgia, Didier Reynders, dan
157
OIC and EU agree to settle a common ground for partnership in different areas. (16/09/2014)
diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
102
Sekretaris Jenderal African, Caribean, and Pacific Group (ACP), Patrick I Gomes.
Kunjungan selama dua hari ini dimaksudkan untuk mengeratkan kerjasama baik
pada tingkat bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin
antara OKI-UE, menegaskan peran OKI dalam mempromosikan toleransi,
koeksistensi damai, menghormati minoritas dan keragaman, melibatkan
Komunitas Muslim di Eropa dalam menghadapi ancaman radikalisme dan
ekstremisme.158
Masih di tahun yang sama, sebuah pertemuan kembali digelar. Pertemuan
yang diadakan pada 1 Juni 2017 ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal OKI, Dr.
Yousef A. Al-Othaimeen, sedangkan dari pihak UE diwakili oleh H.E. Amb
Michele Cervone. Kedua belah pihak meninjau hasil pertemuan yang telah
diadakan di Brussels dan kedua pihak menyetujui perlunya mengembangkan
modalitas untuk bergerak maju ke tindakan nyata pada kesepakatan yang telah
disetujui.159
Fenomena tindakan islamophobia yang meningkat drastis pasca serangan
Paris, telah membuat OKI mengambil tindakan dengan memulai pertemuan
reguler Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dengan
tajuk "Freedom of expression Versus Hate Speech."160
Kerjasama antara OKI dan
UE juga ditandai dengan diadakannya pertemuan Perwakilan Tinggi UE, Federica
158
OIC Secretary General Visits European Union, Meets High Officials (15/02/2017) diunduh dari
https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 159
OIC Secretary General Receives the Representative of the European Union to OIC
(01/06/2017). Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 160
Mahmoud Barakat. After Paris, Islamophobia reaching 'alarming' levels: OIC. (25 nov 2015).
Diunduh dari https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/ pada 10 Juli 2018.
103
Mogherini, dengan Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen.
Pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya pelaksanaan dialog untuk
mengatasi berbagai masalah bersama. Mereka juga menyampaikan tekad untuk
merangkul komunitas muslim di Eropa untuk meningkatkan partisipasi pemuda
muslim dalam sistem sosial politik di Eropa dan untuk mengajak para pemuda
tersebut agar turut mencegah peningkatan radikalisme dan terorisme.161
Peningkatan tindakan diskriminasi dan kekerasan yang banyak
menargetkan populasi muslim di Eropa, membuat perwakilan OKI bersama UE,
Kanada, dan AS, kembali berkumpul dalam suatu forum tingkat tinggi mengenai
pemberantasan diskriminasi terhadap muslim. Forum tersebut diadakan pada 17
Januari di markas besar PBB di New York. Tujuan utama dilaksanakannya forum
ini adalah untuk mempromosikan keberagaman dan perbedaan sebagai kekayaan,
bukan ancaman. Selain itu, forum ini menegaskan perlawanan terhadap segala
bentuk diskriminasi. Kesepakatan yang tercipta dari forum ialah mendorong
lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk bersama berperan
mencegah segala bentuk kekerasan dan kebencian berdasarkan keyakinan.162
161
EU-OIC toward a closer partnership. European union external action. Diunduh dari
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/20607/ pada 10 Juli 2018. 162
High Level Forum on Anti-Muslim Discrimination and Hatred. European union external
action. Januari 2017. Diunduh dari https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/organisation-
islamic-cooperation-oic/18773/high-level-forum-anti-muslim-discrimination-and-hatred_en pada
10 Juli 2018.
104
E. Menjalin Kerjasama dengan Media
Media, baik itu media elektronik maupun media cetak, berperan secara
langsung atas viralnya berbagai isu yang terjadi di seluruh penjuru dunia.
Menoleh kepada serangan-serangan di Paris, tagar #PrayForParis atau
#stopTerrorism menjadi trending topic dalam jangka waktu yang lama. Tidak
dapat dipungkiri bahwa tagar tersebut telah menyatukan solidaritas dan
kepedulian manusia dari seluruh dunia yang bahkan tidak saling mengenal satu
sama lain, untuk mendoakan Paris dan mengutuk terorisme. Melihat media
dengan kelihaiannya yang mampu membentuk, memantapkan, maupun merubah
perspektif, ide, dan gagasan masyarakat akan berbagai isu yang terjadi, maka
diperlukan kesadaran para pengguna media untuk bersikap secara bijak dan tepat.
Penggunaan media secara tidak bijak akan menciptakan dampak yang
besar. Opini yang dituangkan dalam media secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi mindset para pembaca. Jika media menjabarkan
berita-berita yang positif, pembaca pun akan merespon secara baik. Namun jika
yang dijabarkan dalam media adalah berita negatif dan provokatif, maka para
pembaca akan hanyut terbawa emosi dalam narasi berita.
Eksistensi media pasca tragedi serangan Paris begitu massive. Namun
sayangnya banyak dari dukungan melalui media oleh berbagai pihak kepada
Perancis justru menciptakan tuduhan kepada kelompok lain, dalam hal ini ialah
minoritas muslim yang dijadikan tersangka utama atas tragedi yang terjadi.
Tuduhan tersebut kemudian menimbulkan gelombang rasisme yang tidak dapat
105
dihindari. Media dijadikan alat untuk menyebarluaskan narasi-narasi diskriminatif
yang pada akhirnya membuat citra Islam semakin tercemar. Islam dan muslim
semakin dibenci, sehingga tindakan islamophobia menjadi sebuah fenomena yang
tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, tindakan islamophobia kini dianggap
sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan perdamaian dunia.
Tindak kejahatan Islamophobia sering kali terjadi dikarenakan dari
ketidaktahuan mengenai Islam dan muslim. Maka semakin tinggi desakan kepada
komunitas internasional untuk berupaya memberantas kampanye-kampanye yang
berisikan fitnah mengenai Islam, kemudian mengambil tindakan konkrit untuk
memerangi tindak islamophobia. Atas dasar keresahan ini, OKI muncul sebagai
organisasi internasional yang bertekad untuk melawan tindak islamophobia dalam
segala aspeknya. Dan sebagai badan yang memprioritaskan hak muslim di
seluruh dunia, OKI turut memainkan perannya dalam imbauan penggunaan media
secara tepat.
Dalam suatu Sidang Umum PBB dan juga dalam pertemuan antara para
pemimpin negara-negara anggota OKI dengan negara barat, OKI menegaskan
bahaya dari tindakan islamophobia. Kemudian OKI mengimbau kepada
pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyebarluaskan pesan toleransi bahkan
sampai ke akar-akar masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan umat manusia
106
mampu menciptakan persatuan yang memungkinkan generasi masa depan hidup
dengan saling rangkul antarsesama.163
Upaya OKI mengenai penggunaan media semakin dibuktikan dengan
berbagai pertemuan yang OKI adakan. Pada 24 Oktober 2016, OKI mengadakan
pertemuan di markas besar Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah yang membahas
strategi media OKI dan cara-cara untuk melawan tindakan islamophobia
mengingat maraknya terjadi pidato-pidato kebencian pasca aksi teror di Perancis.
Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan mekanisme yang jelas dan praktis
untuk kampanye media anti-islamophobia. Selain itu, pertemuan ini juga
bertujuan untuk menghentikan kampanye pencemaran nama baik Islam.164
Pertemuan lain yang diadakan ialah persiapan Konferensi Para Menteri
Informasi Islam ke 11 di Negara-negara Anggota OKI yang diselenggarakan oleh
Kerajaan Arab Saudi pada Desember 2016. perwakilan dari Sekretaris Jenderal
OKI, M. Aqeel, mengatakan bahwa sesi ini membahas 11 rancangan resolusi
penting dalam melawan tindakan Islamophobia dan sarana untuk meningkatkan
kehadiran media OKI.165
Kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis pada Mei 2017
dianggap sebagai kemenangan semangat persaudaraan republikan. Muslim
Perancis memiliki harapan tinggi untuk dihapuskannya segala bentuk pidato
163
Sarah. Challenges of Countering Islamophobia. OIC Initiative. Extract from “The Journal”
Issued by the Organization of the Islamic Conference (OIC) diunduh dari
http://www.iqrasense.com/islamic-outreach/challenges-of-countering-islamophobia-the-oic-
initiative.html pada 10 Juli 2018. 164
OIC Holds a Meeting on Mechanisms to Counter Islamophobia through Media (22/10/2016) 165
The Preparatory Meetings of the 11th Islamic Conference of Information Ministers kick off in
Jeddah (19/12/2016). Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.
107
kebencian. Kemenangan Macron juga menguatkan tekad kelompok mahasiswa
muslim untuk melawan radikalisasi. Aktivisme media dianggap sebagai sebuah
upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Anggota organisasi mahasiswa
Etudiants Musulmans de France yakin bahwa kehadiran media yang
menyampaikan pesan persatuan dan solidaritas, akan mampu menandingi pesan-
pesan provokatif yang berisi fitnah terhadap Islam dan muslim. Para aktivis
berusaha untuk melawan pengaruh ekstremis dengan memanfaatkan kecanggihan
media sosial dengan harapan mengambil empati anak muda. Video pendidikan
yang berisikan pendekatan mengenai citra Islam semakin gencar dibagikan dalam
channel-channel YouTube dan berbagai media sosial lainnya .166
Setidaknya ada dua cara bagaimana seharusnya masyarakat menggunakan
media agar tidak terhasut dengan provokasi yang sering kali berupa fitnah.
Pertama ialah dengan membaca segala narasi berita secara kritis, bukan hanya
menerima berita begitu saja. Memilah milah apakah berita yang disajikan berupa
fakta atau bukan, serta meneliti apakah sumber berita dapat dipercaya atau tidak.
Mengenai sumber berita, OKI dalam menjalankan fungsi organisasi internasional,
telah menyediakan berbagai informasi yang semuanya tercantum dalam website
resmi OKI, serta website resmi badan-badan di bawah naungan OKI. Dalam
website tersebut, OKI menjabarkan informasi-informasi, hasil-hasil survey, yang
dapat digunakan pembaca sebagai pembanding dengan berita-berita lain. Kedua,
Seluruh muslim diharapkan ikut serta menyebarkan kontra berita-berita
166
Andrea Bila. Reversing the Trend: Countering Islamophobic Narratives in France. Counter
islamophobia kit. Diunduh dari https://cik.leeds.ac.uk/2018/04/10/reversing-the-trend-countering-
islamophobic-narratives-in-france/ pada 10 Agustus 2018
108
provokatif. Umat muslim diimbau untuk menyebarluaskan citra positif mengenai
Islam melalui semua aplikasi media sosial yang banyak digunakan kalangan anak-
anak, remaja, sampai orang dewasa.167
F. Analisa Tantangan dan Peluang
Berbicara perihal tantangan dan peluang dalam upaya mengatasi fenomena
islamophobia di suatu negara, tentu tidak akan lepas dari pembahasan tentang
kebijakan pemerintah yang memimpin. Dalam skripsi ini, penulis mengambil
periode dari tahun 2015 sampai 2017, yang berarti ada dua pemimpin yang
menjabat dalam kurun waktu tersebut. Kebijakan keduanya tentu akan
berpengaruh dalam upaya OKI, apakah akan menjadi sebuah peluang atau justru
menjadi sebuah tantangan.
Tragedi pada awal dan akhir tahun 2015 itu terjadi saat Perancis di bawah
kepemimpinan Francois Hollande. Hollande sejak saat itu mulai gencar
memerangi terorisme, salah satunya dengan cara meniadakan imam-imam yang
dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan Islam radikal. Selain itu, Hollande
juga menyerukan pembentukan “Islam Perancis,” sebuah ajaran mengenai
sekularisme yang sesuai dengan nilai-nilai di Perancis.
Tekad Francois Hollande untuk mencegah penyebaran ekstremisme di
Perancis juga terlihat dari anggapannya bahwa Islam radikal telah menjadi sebuah
167
Afia Ahmed Chaudry. How Do the Media fuel Islamophobia? (14 mei 2016). Diunduh dari
http://www.waccglobal.org/articles/how-do-the-media-fuel-islamophobia pada 10 Agustus 2018
109
negara palsu yang dipimpin oleh para pembunuh yang menyebarkan kebencian.
Anggapan Hollande tersebut berlandaskan kekhawatiran atas data yang
dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri perancis bahwa lebih dari 2.100 warga
Perancis terlibat dalam jihad radikal, dengan lebih dari 200 warganya telah pulang
dan tersebar di berbagai penjuru Perancis.168
Ketidakberpihakan Hollande terhadap Islam ditandai dengan
pernyataannya bahwa Perancis memiliki “masalah dengan Islam” terutama
dengan meningkatnya angka imigran gelap yang menetap di Perancis. Bahkan ia
memprediksi bahwa wanita-wanita berjilbab akan menjadi Marianne di masa
depan. Marianne sendiri adalah simbol republik Perancis yang melambangkan
kebebasan yang berbentuk patung wanita. Menurut Hollande, wanita berjilbab
pada awalnya memang menjadikan penutup kepalanya sebagai perlindungan diri,
namun lambat laun jilbab tersebut wanita jadikan sebagai simbol agama kemudian
memaksakan pengakuan dan eksistensinya di tengah masyarakat. Pernyataan
Hollande mengenai masalah dengan Islam didasari oleh anggapannya bahwa
Islam adalah agama yang menuntut pengakuan.169
Peningkatan tindakan islamophobia yang terjadi pasca tragedi serangan
Paris, membuat pemerintah ikut serta menangani tindakan yang dianggap telah
melakukan kejahatan kebencian yang merugikan, khususnya bagi muslim.
Larangan penggunaan burkini oleh beberapa walikota di Perancis dinilai telah
168
Tim Hume and Lauren Said-Moorhouse. Hollande: Republic must create 'Islam of France' to
respond to terror threat. CNN. Desember 2016. Diunduh dari https://www.edition.cnn.com pada
10 Agustus 2018. 169
Kim Willsher. François Hollande: France has 'a problem with Islam'. The Guardian. Paris.
Oktober 2016. Diunduh dari www.guardian.com pada 10 Agustus 2018.
110
merampas kekebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang
diyakininya. Maka pada tanggal 26 Agustus 2015, pengadilan administratif
tertinggi di Perancis secara resmi menolak larangan penggunaan burkini. Dalam
putusan pengadilan dijelaskan bahwa tidak ada bukti perihal penggunaan burkini
yang memicu resiko pelanggaran terhadap perdamaian dan ketertiban umum.
Beberapa Walikota, termasuk Walikota Nice, dengan tegas menolak keputusan
tersebut dan bertekad untuk menegakkan pelarangan penggunaan burkini di
pantai-pantai.170
Pelarangan penggunaan burkini juga didukung oleh mantan Presiden
Nicolas Sarkozy yang saat itu berniat untuk kembali ke istana kepresidenan, yang
mencoba mengambil simpati masyarakat dengan menjanjikan larangan nasional
terhadap penggunaan burkini.171
Janji yang dilontarkan oleh Nicolas Sarkozy
untuk melarang penggunaan burkni justru memperlihatkan sisi pro Hollande
kepada Islam. Hollande menentang janji Sarkozy tersebut. Hollande menganggap
Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai sekularisme Perancis. Maka dengan
semangat toleransi, ia membela minoritas muslim atas isu pelarangan burkini bagi
wanita muslim.172
170
France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International
Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor. Hlm. 10. Diunduh dari https://www.state.gov>organization pada 10
Agustus 2018. 171
Elizabeth Pineau, et al. France's Hollande sees a 'problem with Islam', according to new book.
Desember 2015. Reuters. Diunduh dari www.reuters.com pada 10 Agustus 2018. 172
Afp and Simon Holmes. Deeply unpopular Hollande calls for France to 'embrace' Islam and
rejects calls for a nationwide burkini ban. september 2016. www.dailymail.co.uk pada 10 Agustus
2018.
111
Pada masa pemerintahan Hollande, telah dibentuk suatu badan bernama
The Bordeaux-based Center for Action and Prevention Against Radicalization of
Individuals (CAPRI). CAPRI mulai dioperasikan pada akhir 2015 dengan tujuan
melakukan pendekatan kepada para pemuda untuk menghindarkan mereka dari
ajaran radikal dan mengajak mereka untuk mencegah penyebaran narasi ekstremis
serta teori konspirasi. CAPRI sendiri mendapat suntikan dana dari pemerintah
pusat dan lokal. CAPRI juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi
Islam lokal seperti the Muslim Federation of the Gironde, and the Regional
Councils of the Muslim Religion of Aquitaine and Poitou-Charentes.
Selain membentuk lembaga yang bertujuan mencegah ajaran-ajaran
radikal masuk dan berkembang dalam pemikiran para pemuda, pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan juga terus menggalakkan ajaran perihal toleransi
antarsesama manusia. Kementerian Pendidikan berkerja sama dengan sebuah
NGO, International League Against Anti-Semitism and Racism, mendidik guru
serta siswa dengan memasukkan lebih banyak isu-isu rasisme dan diskriminasi,
serta intoleransi ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menggalakkan isu-isu
tersebut ditujukan untuk mengajarkan siswa sejak dini akan bahaya dari tindakan
intoleransi yang dapat mengancam eksistensi perdamaian dunia. Sejak September
2015, kurikulum nasional memberi mandat kepada seluruh sekolah untuk
menambah 300 jam bagi setiap murid, sejak SD sampai SMA, untuk membentuk
watak yang berdasarkan “pendidikan moral dan kewarganegaraan,” termasuk
112
mendidik siswa untuk memerangi terorisme, rasisme, anti-semitisme, prasangka
buruk, dan diskriminasi.173
Selain menggandeng kementerian pendidikan, pada 8 Desember 2016,
pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri meluncurkan Yayasan Islam di
Perancis. Fokus dari yayasan tersebut ialah mengadakan pelatihan kepada para
imam, memberikan dukungan untuk pusat kebudayaan Islam, promosi acara dan
konferensi yang berkaitan dengan islam, serta menerapkan studi tentang islam
sebagai disiplin ilmu di universitas-universitas di Perancis.174
Adapun peran pemerintah melalui kementerian luar negeri terlihat dari
terselenggaranya KTT pada 13 September 2016 yang didukung oleh beberapa
NGO Coexister and Human Rights First. KTT tersebut diadakan untuk
menciptakan persatuan melawan pidato kebencian, khususnya yang tersebar di
media sosial. Tindakan lebih tegas ditunjukkan oleh pemerintah yang
mengeluarkan putusan deportasi kepada lebih dari 80 penyebar khutbah
kebencian. Bahkan pemerintah secara tegas akan menegeluarkan perintah
deportasi tambahan, jika diperlukan.175
173
France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International
Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor. Hlm. 11. Diunduh dari https://www.state.gov>organization pada 10
Agustus 2018. 174
France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International
Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor. Hlm. 15. Diunduh dari https://www.state.gov>organization pada 10
Agustus 2018. 175
France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International
Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor. Hlm. 15. Diunduh dari https://www.state.gov>organization pada 10
Agustus 2018.
113
Sebagai upaya untuk mencegah perkembangan rasisme dan intoleransi
pasca tragedi serangan Paris, Pemerintah Perancis semakin memperketat UU
tentang kejahatan kebencian serta melakukan tindakan tegas atas segala bentuk
tindakan rasisme. Pemerintah juga secara tegas meningkatkan hukuman bagi
kejahatan yang dipicu oleh aksi rasisme. Bahkan perkataan yang memicu
kebencian telah dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pemerintah bahkan rela
menghabiskan € 100 juta (Rp. 1,73 triliun) yang dipergunakan selama tiga tahun,
untuk memerangi rasisme, baik yang terjadi secara langsung, maupun secara
online via media sosial.176
Kemenangan Emmanuel Macron sebagai pemimpin baru bagi Perancis,
nampaknya menjadi angin segar bagi muslim di Perancis di tengah perkembangan
partai sayap kanan yang membuat para muslim merasa was-was. Kampanye-
kampanye Macron sebelum ia terpilih dinilai jauh dari hal-hal berbau rasis dan
diskriminatif. Dukungan penuh atas Macron pun diperlihatkan oleh OKI yang
mana saat Macron terpilih pada Mei 2017, Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef
Al-Othaimeen mengirim ucapan selamat atas amanah baru yang diemban oleh
Macron. AL-Othaimeen merasa yakin bahwa Perancis di bawah kepemimpinan
Macron akan menjadi model bagi tegaknya demokrasi. Ia juga yakin bahwa
176
Angelique chrisafis. France launches major anti-racism and hate speech campaign. 17 april
2015. The guardian. Diunduh dari https://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-
launches-major-anti-racism-and-hate-speech-campaign pada 10 Agustus 2018.
114
Macron mampu mengayomi rakyatnya yang terdiri dari beragam suku, etnis, dan
agama, dengan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.177
Sebelum terpilih menjadi Presiden, Emmanuel Macron mengklaim bahwa
warga Perancis telah membuat kesalahan ketika mendiskriminasi muslim secara
tidak adil, yang menunjukkan Perancis kurang konsisten sebagai penganut liberal
yang mengutamakan kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Macron
berpendapat bahwa seluruh warga negara harus bersikap netral dan wajib
membiarkan semua orang mempraktekkan ajaran agama sesuai yang mereka
yakini.178
Pasca tragedi serangan Paris, Macron tidak menyalahkan Islam, namun ia
menyalahkan oknum muslim yang menyalahgunakan ajaran keyakinan untuk
kemudian menghalalkan kekerasan dan pembunuhan.179
Emmanuel Macron dalam
suatu pidatonya mengenai sejarah, agama, dan negara, kembali mengenang kisah
peperangan abad ke-16. Saat itu, perang Protestan-Katolik yang terjadi selama
lebih dari delapan putaran pertempuran denominasi telah menghancurkan
Perancis. Dalam pidatonya, Macron mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin
Perancis kembali mengalami pertumpahan darah yang disebabkan oleh
perpecahan agama. Pidatonya menegaskan bahwa toleransi merupakan hal mutlak
dalam keberlangsungan negara. Pernyataannya bertujuan agar tidak terulang
177
OIC Secretary General Sends Congratulatory Message to French President-elect Emmanuel
Macron. Mei 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 April 2018. 178
Michel Rose. Macron outlines vision of French Islam, drops more ambition hints. October
2016. Diunduh dari www.reuters.com pada 10 Agustus 2018. 179
Tarek Fatah. In France, Macron is the radical, not Le Pen. April 2017. www.torontosun.com
pada 10 Agustus 2018.
115
kesalahan masa lalu pada negara yang sekarang ia pimpin. Macron menerima
Islam sebagai agama yang unik yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat
Perancis. Ia bersikeras bahwa sekularisme di Perancis bertujuan untuk mendukung
kebebasan agama.180
Peluang OKI dalam memaksimalkan perannya juga terlihat dari
bagaimana pemimpinnya mengatur strategi. Sama halnya dengan kepemimpinan
di Perancis, dalam dua tahun periode yang dipilih oleh penulis, yaitu 2015 sampai
2017, OKI juga memiliki dua pemimpin yang berbeda. Saat tragedi serangan Paris
terjadi, OKI dikepalai oleh Iyad bin Amin Madani. Di bawah kepemimpinan
beliau, OKI menunjukkan perannya dalam mengatasi tindakan islamophobia
pasca tragedi serangan Paris. Salah satu contohnya ialah Madani mengadakan
Rapat Umum Terbuka Luar Biasa tingkat Menteri pada akhir tahun 2015.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk mengecam terorisme dan mengatasi fenomena
tindakan islamophobia yang tercipta setelah itu.
Terpilihnya Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen menggantikan Madani pada
17 November 2016, nampaknya membawa angin segar bagi OKI. Al-Othaimeen
menunjukkan semangat juangnya dalam mengatur strategi dalam badan OKI yang
ditujukan untuk mengatasi tindakan islamophobia di Perancis yang semakin tak
terelakkan. Beberapa kebijakan dan pertemuan yang tercipta pada masa
kepemimpinan Al-Othaimeen meliputi; melontarkan kutukan dan kecaman secara
tegas atas aksi terorisme untuk menunjukkan ketidakberpihakan OKI kepada
180
Emmanuel Macron has a history buff‟s view of Islam and religious strife. Mei 2017. Erasmus:
France, Sekularism, and Religion. Diunduh dari www.economist.com pada 10 Agustus 2018.
116
kelompok militan yang melakukan aksi teror; Sidang Menteri Luar Negeri ke-44
yang melahirkan Resolusi No. 32/44-Pol, yang berisikan strategi untuk menangani
tindak islamophobia; mengadakan dialog antaragama untuk memupuk kesadaran
global akan pentingnya membudayakan hidup dengan nilai toleransi; ikut serta
dengan PBB dalam konferensi perdamaian internasional; melakukan pertemuan
dengan PBB yang ditujukan untuk menggelorakan perdamaian dunia; melakukan
pertemuan di markas besar OKI untuk membahas perihal penggunaan media
secara tepat guna meminimalisir dampak dari narasi-narasi berita yang provokatif;
serta mengadakan Konferensi Para Menteri Informasi Islam untuk membahas
perkembangan tindakan islamophobia di berbagai penjuru dunia.
Bagaimana perkembangan tindakan islamophobia setelah ada keterlibatan
berbagai pihak yang berupaya untuk mengatasinya? Sebuah sumber statistik
menjelaskan bahwa ada penurunan tindakan islamophobia di Perancis. Pada 2016,
terdapat penurunan sebesar 45% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang justru
mengalami kenaikan sebesar 22 persen jika dibandingkan dengan data tahun
2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan itu memang terjadi pasca rangkaian
serangan di Paris sepanjang tahun 2015. Penolakan atas penggunaan jilbab bagi
wanita muslim juga mengalami penurunan 22 persen di tahun 2016 jika
dibandingkan dengan tahun 2015. Penolakan terhadap makanan halal pun
mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa 79
117
persen warga Perancis percaya bahwa umat Islam memiliki hak kebebasan untuk
dapat mempraktekkan ajaran agamanya. 181
Penurunan tingkat islamophobia juga diperlihatkan oleh sumber lain, salah
satunya ialah:
Tabel IV.F.1. Berbagai tindakan dan ancaman, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh
French Law Enforcement Authorities. 2014-2017.
2014 2015 2016 2017
Tindakan dan ancaman
yang didasari oleh rasisme
dan xenophobia
678 797 608 519
Tindakan dan ancaman
yang didasari oleh
islamophobia (anti-muslim)
133 429 185 121
Sumber: European Union. 2018182
Penurunan yang tergambar dari data statistik di atas tentu bukanlah
diperoleh hanya dari usaha satu pihak, namun berbagai pihak yang terlibat,
termasuk desakan OKI yang menyuarakan kegelisahan warga muslim. Akumulasi
dari kebijakan pemerintah, dan pengaruh dari organisasi lokal, organisasi
internasional, termasuk OKI, telah menciptakan sebuah tren positif berupa
penurunan tingkat tindakan islamophobia. Namun hal ini tentu belum dapat
181
Oliver gee. French people are less xenophobic but still wary of Islam. 13 maret 2017. Diunduh
dari https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-number-of-racist-acts-drop
pada 10 Agustus 2018. 182
Hate crime recording and data collection practice across the European Union. 2018.
118
dikatakan sebagai sebuah keberhasilan mengingat tindakan islamophobia didasari
oleh suatu mindset yang tertanam dalam pikiran manusia. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Sekretaris OKI bidang observatori Islamophobia dan Urusan Sosial-
Budaya, Abdula Manafi Mutualo, bahwa islamophobia adalah suatu fenomena
sosial yang sulit untuk diukur. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, termasuk
proses pemilihan umum di negara tersebut.183
Meskipun demikian, penurunan
angka tindakan islamophobia sebagaimana yang penulis jabarkan di atas tentu
telah menjadi suatu peluang, khususnya bagi OKI untuk terus berkomitmen
dengan segala upaya demi tercapainya kebebasan beragama dan beribadah
sebagaimana dijelaskan dalam teori Liberal, demi menghilangkan tindakan
islamophobia yang diskriminatif sehingga tercapailah nilai-nilai demokratis yang
dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM secara merata bagi seluruh umat di
penjuru dunia.
183
Hasil wawancara dengan Abdula Manafi Mutualo, Sekretaris OKI bidang observatori
Islamophobia dan Urusan Sosial-Budaya di Istanbul Turki. Via media sosial (email) pada 9 Mei
2018.
119
BAB V
PENUTUP
Para imigran dari negeri maghribi, seperti Aljazair, Libya, Maroko,
Tunisia, juga Turki, berperan besar pada awal kemunculan Islam di Perancis.
Kedatangan para imigran dilatarbelakangi oleh krisis yang terjadi di negara asal
mereka. Perancis dikenal sebagai salah satu negara yang cukup terbuka dalam
menerima para pendatang yang berupaya mendapat suaka hukum. Perancis
sebagai negara penggagas Trias Politica yang menjunjung demokrasi,
menawarkan kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang.
Kemudahan yang diberikan pemerintah Perancis kepada imigran membuat
negara tersebut mengalami peningkatan imigran yang kebanyakan dari mereka
merupakan buruh Arab yang beragama Islam. Fenomena ini menjadikan ajaran
Islam tersebar di berbagai penjuru negeri. Perancis menjadi negara dengan
mayoritas muslim terbanyak di benua Eropa. Namun, pengaruh Islam yang
menyebar kian pesat telah membuat pihak pemerintah merasa khawatir. Larangan
bagi buruh migran, khususnya muslim, untuk menyebarkan agama pun terjadi.
Pemerintah Perancis khawatir bahwa penyebaran ajaran Islam akan membuat
pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok etnik, yang
ditakutkan dapat menjadikan sebuah disintegrasi dan memecah-belah masyarakat.
120
Kekhawatiran yang telah terjadi sejak lama kini berubah menjadi
ketakutan. Islam di Perancis dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan
negara. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi terorisme yang terjadi telah
menyita perhatian dunia. Citra Islam yang awalnya dikenal penuh dengan
kedamaian kemudian tercemar dengan adanya tindak teror oleh oknum kelompok
radikal yang mengatasnamakan Islam.
Tragedi paris 2015 menandai satu dekade sejak kerusuhan yang terjadi
pada 2005. Tragedi mengerikan yang menargetkan kota Paris sebagai sasaran
serangan telah menyebabkan pemerintah Perancis menempatkan negara tersebut
dalam keadaan darurat. Efek yang lebih bahaya selanjutnya adalah bahwa aksi
teror tersebut telah meningkatkan permusuhan kepada minoritas muslim di
Perancis, yang sebenarnya hampir keseluruhan dari muslim tidak ikut andil dalam
aksi kekerasan dan terorisme. Konsekuensi lain dari serangan Paris adalah
peningkatan kembali anggapan-anggapan bahwa muslim adalah warga yang tidak
setia dan berbahaya, menentang hukum dan nilai nasional, serta mengancam
keamanan dan perdamaian.
Reaksi berupa kebijakan para elit pemerintah barat yang salah satunya
dengan menutup kembali pintu-pintu perbatasan, merupakan suatu contoh akar
dari tumbuhnya xenophobia. Xenophobia sendiri merupakan permusuhan atas
aspek-aspek tertentu terhadap orang-orang asing. Fenomena tersebut kemudian
berlanjut kepada islamophobia. Maka islamophobia adalah permusuhan atas
aspek-aspek yang berhubungan dengan Islam, baik dari ajarannya maupun
121
penganutnya. Dan tindakan islamophobia adalah tindakan yang didasari oleh
prasangka, atau permusuhan atas aspek yang berhubungan dengan Islam. Situasi
ini bukan dianggap sebagai permusuhan terhadap Islam sebagai agama, melainkan
terhadap umat muslim sebagai kelompok masyarakat berbudaya yang dianggap
sebagai sebuah ancaman yang besar.
Hukum dan kebijakan yang tidak adil bukanlah hal yang baru bagi muslim
Perancis. Kelompok agama minoritas terus bergulat dengan peningkatan
prasangka, diskriminasi, intoleransi, yang dilakukan oleh individu, kelompok,
maupun institusi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, di jalan,
bahkan di sekolah. Meskipun Perancis diakui sebagai salah satu negara penggagas
demokrasi yang mengedepankan kebebasan, termasuk dalam kebebasan
beragama, namun nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) justru kian pudar dengan
berbagai tindak intoleransi yang terjadi.
Desakan demi terwujudnya HAM bagi seluruh masyarakat tanpa
memandang suku, ras, agama, mendorong berbagai organisasi internasional untuk
menunjukkan kepeduliannya, salah satunya ialah Organisasi Kerjasama Islam
(OKI). OKI merupakan sebuah badan yang mendeklarasikan dirinya untuk
penegakan hak asasi bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. OKI
disebut sebagai organisasi yang unik dengan tujuan utama untuk mempromosikan
“solidaritas Islam” di antara negara-negara anggota. Awal dibentuknya OKI
diawali dengan sebuah seruan dari mantan Mufti Yerussalem ke semua negara
Islam untuk bergabung dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam
122
pertama yang diadakan di Rabat, Maroko. KTT tersebut diadakan sebagai respon
atas tragedi serangan pembakaran Masjidil Aqsa di Yerussalem.
Organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim atau negara
berpenduduk mayoritas muslim ini kemudian memposisikan dirinya sebagai suara
kolektif bagi muslim di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki dimensi
keagamaan yang kuat yang membedakannya dari organisasi intergovernmental
yang lain. Agenda-agenda yang menjadi prioritas utamanya antara lain meliputi
penanganan fenomena tindakan islamophobia; mempromosikan kepentingan
muslim di penjuru dunia; dan konsolidasi, koordinasi, serta kolaborasi antarnegara
Islam dalam forum internasional.
Kebebasan beragama bagi para muslim kemudian menjadi tantangan baru
bagi OKI. Dapat dikatakan bahwa muslim yang menjadi kaum mayoritas di suatu
negara, atau muslim yang tinggal di negara Islam, memiliki nasib yang terjamin
dalam berkeyakinan. Namun beda halnya dengan muslim yang tinggal di negara
nonmuslim dan menjadi kaum minoritas. Dengan banyaknya tragedi serangan
teror yang mengatasnamakan Islam, HAM dan kebebasan untuk menjalankan
ajaran agama bagi muslim kemudian menjadi hal yang sukar digapai. Pada
hakikatnya OKI terbentuk untuk menegakkan nilai HAM bagi seluruh muslim di
penjuru dunia, tanpa pengecualian. Inilah tantangan bagi OKI yang mengaku
sebagai suara muslim dunia, untuk memperlihatkan dan membuktikan
kapabilitasnya dalam mengupayakan penegakan HAM bagi umat Islam, bahkan di
negara minoritas muslim sekalipun.
123
Berbagai upaya dilakukan OKI untuk mengatasi fenomena tindak
islamophobia yang kian menyebar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
mendirikan sebuah badan yang dinamakan Independent Permanent Human Right
Commission (IPHRC). IPHRC adalah sebuah badan ahli yang merupakan salah
satu organ utama yang dimiliki OKI yang bekerja secara independen dalam
bidang HAM. Kemudian OKI bertekad untuk terus mengutuk semua tindakan
terorisme terlepas dari mana pun tindakan tersebut terjadi dan siapapun yang
melakukannya. Selain itu, dialog antaragama menjadi peran signifikan OKI dalam
mewujudkan visi-misinya dalam upaya melawan diskriminasi dan ekstermisme
demi terciptanya toleransi dan perdamaian.
Peran OKI lainnya juga terlihat dari kerjasama yang dijalin dengan
organisasi internasional lain, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni
Eropa (UE). PBB adalah sebuah badan yang bertekad untuk meraih perwujudan
segala prinsip dalam Piagam, Deklarasi Universal HAM, Konvensi Internasional
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta Deklarasi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan
Keyakinan.
Adapun kerjasama OKI dengan UE terlihat dari keputusan OKI untuk
menjalin kemitraan dengan mendirikan Misi Pengamat Permanen dengan Uni
Eropa, yang berlokasi di Brussels, Belgia. Pembentukan Misi Pengamat ini
bukanlah tanpa suatu alasan. Dengan angka islamophobia yang tinggi di daratan
124
Eropa, OKI berupaya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, terutama
yang menyangkut masalah HAM.
Tindak kejahatan Islamophobia sering kali terjadi dikarenakan dari
ketidaktahuan mengenai Islam dan muslim. Maka semakin tinggi desakan kepada
komunitas internasional untuk berupaya memberantas kampanye-kampanye yang
berisikan fitnah mengenai Islam, untuk kemudian mengambil tindakan konkrit
demi memerangi islamophobia. Atas dasar keresahan ini, OKI muncul sebagai
organisasi internasional yang bertekad untuk melawan islamophobia dalam segala
aspeknya. Dan sebagai badan yang memprioritaskan hak muslim di seluruh
dunia, OKI turut memainkan perannya dalam imbauan penggunaan media secara
tepat.
Berdasarkan teori organisasi internasional, OKI telah melakukan peranan
secara efektif. Peran tersebut di antaranya meliputi fungsi arena yang merupakan
tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masal ah yang sedang
dihadapi; dan fungsi kontribusi untuk menciptakan suasana kerjasama di antara
negara maupun aktor lainnya. Penurunan yang tergambar dari data statistik yang
penulis cantumkan pada bab sebelumnya, tentu bukanlah diperoleh hanya dari
usaha satu pihak, namun berbagai pihak yang terlibat, termasuk desakan OKI
yang menyuarakan kegelisahan warga muslim. Penurunan tersebut tentu belum
dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan mengingat tindakan islamophobia
didasari oleh suatu mindset yang tertanam dalam pikiran manusia. Tindakan
islamophobia bukanlah suatu fenomena yang dapat begitu saja musnah dari
125
masyarakat. Namun setidaknya akumulasi dari kebijakan pemerintah, dan
pengaruh dari organisasi lokal, serta organisasi internasional, termasuk OKI, telah
menciptakan sebuah tren positif berupa penurunan tingkat tindakan islamophobia
di Perancis.
xiii
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Archer, Clive. International Organization. 1883. London: Allen & Unwin. Ltd.
Bowen, John R. Can Islam Be French? 2009. Princeton University Press and Copyrighted.
Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (California:
Sage Publication, 1994).
Fredette, Jennifer. Constructing Muslims in France: Discourse, Public Identity, and the
Politics of Citizenship. Philadelphia: Temple University Press. 2014.
Jackson, Robert dan George Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Kayaoglu, Turan. The OIC’s Independent Pemanent Uman Rights Commission: An Early
Assessment. 2015. Danish Institute for Human Rights.
Mingst, Karen. Essentials of International Relations, 1999.WW Norton & Company, New
York.
Miranda, Airin. (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm
8.
Moelong, L. J. (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
2006.
Moelong, L. J. (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
2006.
Perwira, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Raco, J. R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.
Jakarta: PT Grasindo.
Rudy, Teuku May. Administrasi dan Organisasi Internasional. 2009. Bandung: PT Refika
Aditama.
Sitorus, F. Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 1998
Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
xiv
Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education):
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN
Syarif Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group.
Weiss, Deborah. The Organization of Islamic Cooperation’s Jihad on Free Speech.
Civilization Jihad Reader Series. Vol 3. 2015. United States: Center for Security Policy
Press.
Artikel dan Jurnal:
Cesari, Jocelyne. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad
Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford
University Press.
Dawning, Joseph. Paris Attack: Why France must Avoid Viewing its Muslim Population as A
Security Threat. A Journal of EUROPP. LSE’s European Institute. 2015.
Gessier, Vincent. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture:
Journal of The Sociology of Self-Knowlwdge. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to
Understanding. Article 6. Boston: Okcir Press.
Hansen, Devon A and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives:
geographical Essays. Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota.
Helbling, Marc. Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or A New Name of
Xenophobia. Department of Political Science University of Zurich. Paper prepared for
Annual Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA) Chicago, 3 -
6 April 2008.
Ismail, Bustaman. Menelususri Islam di Perancis. 2012. Diakses melalui
http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370 pada
tanggal 30 Oktober 2017.
ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit
Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-
info.org.il/en/20910/
Jehel, Louis and Alain Brunet. The Long Term Effects of Terrorism in France. Journal of
Aggression, Maltreatment, & Trauma. 2008. Diunduh dari
http://dx.doi.org/10.1300/j146v09n01_23
Jenkins, Brian Michael. The Implications of the Paris Terrorist Attack for American Strategy
in Syria and Homeland Security. 2015. Testimonies - RAND Office of External Affairs.
Diunduh dari www.rand.org
Kalin, Ibrahim. OIC: A Voice for the Muslim World? in Islam, Society & the State. ISIM
review 17. Spring 2006. Department of religious studies at the college of the holy cross,
xv
worchester. Hlm. 1. Diunduh dari https://openaccess.leidenuniv.nl>handle pada 6
Maret 2018
Kern, Soeren. OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe. 26 Juni
2013. Gagestone Institrute: international policy council. Diunduh dari
https:/www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia
Laoati, Yasser. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia
Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial
Research.
Lebl, Leslie S. The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic
Cooperation. American Center for Democracy and Principal of Lebl Associates. Hlm.
117. Diunduh dari https://www.sciencedirect.com>pii
Majid, Bozorgmehri. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress.
Journal of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and
Education.
Miranda, Airin. (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Murphy, Rob.
France’s War on Terror: a Domestic or Foreign Threat? Politics Review. Vol. 25. No.
4. 2016. Philip Allan Publisher. Diunduh dari
www.hoddereducation.co.uk/politicsreview
New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC
journal, issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August
2018. Jeddah, Saudi Arabia.
Petersen, Marie Juhl. Islamic or Universal Human Rights? The OIC’s Independent
permanent Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for
International Studies (DIIS) Report 2012:03.
Prodromou, Elizabeth H. OIC Opens Permanent Observer Mission to The EU: Assessment
And Implications For OIC Agenda on Human Rights. September 2013. Center for
European Studies at Harvard University. Diunduh dari
https://www.globalgovernancewatch.org
Prodromou, Elizabeth H. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for
European Studies. Harvard University. Diunduh dari
https://www.globalgovernancewatch.orgpada 26 Februari 2018.
Qadir, M Ihsan and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and
Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of
Political Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 369-370. Diunduh
dari http://pu.edu.pk
Sarah. Challenges of Countering Islamophobia. OIC Initiative. Extract from “The Journal”
Issued by the Organization of the Islamic Conference (OIC) diunduh dari
http://www.iqrasense.com/islamic-outreach/challenges-of-countering-islamophobia-
the-oic-initiative.html
xvi
The organization of the Islamic Cooperation, charter of the Organization of The Islamic
Conference 1972, Article 17. Diunduh dari https://www.oic-oci.org
Yilmaz, Muzaffer Ercan. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager
in the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013.
Reports:
Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the
OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 54. Diunduh dari
www.oic-oci.org
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December
1992. United Nations Human Right Offuce of The High Commissioner. Diunduh dari
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
EPP Group Annual Dinner with Ambassadors of OIC Countries 26 April 2017, European
Parliament, Brussels. EPP Annual Working Dinner in the Framework of Intercultural
and Interreligious Dialogue. Diunduh dari www.eppgroup.eu>document
France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International
Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor. Hlm. 10. Diunduh dari
https://www.state.gov>organization
Hakala, Pekka and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for
better and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General
for External Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament’s
Committee on Foreign Affairs. 2013.
Hasil wawancara dengan Abdula Manafi Mutualo, Sekretaris OKI bidang observatori
Islamophobia dan Urusan Sosial-Budaya di Istanbul Turki. Via media sosial pada 9 Mei
2018.
Hausler, Katharina. et al. Human Rights, Democracy, and Rule of Law: Different
Organizations, Different Conceptions. Frame. Large-Scale FP7 Collaborative Project
GA No. 320000. April 2016. Hlm.
Informasi singkat tentang organisasi kerjasama Islam dan konferensi tingkat tinggi OKI
tentang peran perempuan dalam pembangunan. Diunduh dari https://www.oic-oci.org
Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to
the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan.
Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme
Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi,
Sekretariat Jenderal DPR RI.
xvii
Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign
Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ).
Abidjan, Côte D’ivoire (10-11 July 2017). Diunduh dari. https://www.oic-
oci.org>docdown
Siddiqa, Arhama. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World an issue
brief of Institute of Strategic Studies. 2016. Diunduh dari www.issi.org.pk
Singleton, Mark. Et al. Paris: 11/13/15 – Analysis and Policy Options. 2015. Clingendael &
ICCT Policy Brief. Diunduh dari https://www.clingendael.org/publication/paris-
111315-analysis-and-policy-options
Tebbakh, Sonia. Muslims in the EU - Cities Report: France. 2007. Open Society Institute.
EU Monitoring and Advocacy Program.
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to
the 44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94.
Diunduh dari https://www.oic-oci.org>islamophobia
The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A
Special Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya.
Diunduh dari https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks
The Preparatory Meetings of the 11th Islamic Conference of Information Ministers kick off in
Jeddah (19/12/2016). Diunduh dari https://www.oic-oci.org
Skripsi dan Thesis
Cahyo, Septian Tri. Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena
Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11. 2015. FISIP UMY.
http://repository.umy.ac.id diakses pada 14 April 2017.
Edvardsson, Linda. Islamophobia: Features of Islamophobia and Strategies Againts It.
Thesis of Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER 91-120).
2008. Malmo University.
Saflembolo, Monalisa. Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik
etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014). 2015.
Yogyakarta: UPN Veteran. http://eprints.upnyk.ac.id diakses pada 15 April 2017.
Waters, Lilian. French or Muslim? “Rooted” French Perseptions of the Muslim Community
in France. Undergraduate Honors Theses. 1199. University of Colorado at Boulder.
2016. Diunduh dari https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199
xviii
Online Site:
Abdelkader, Engy. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK,
Germany, Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari
http://ssm.com/abstract=2844224
About iphrc. Diunduh dari https://www.oic-iphrc.org/en/about
Afp and Simon Holmes. Deeply unpopular Hollande calls for France to 'embrace' Islam and
rejects calls for a nationwide burkini ban. september 2016. www.dailymail.co.uk
Arbi, Hanan Rananta. Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun
2011-2015.http://hi.fisip.uns.ac.id diakses pada 15 April 2017.
Barakat, Mahmoud. After Paris, Islamophobia reaching 'alarming' levels: OIC. (25 nov
2015). Diunduh dari https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/
Britton, J. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research
Online. 2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari
http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/
Chaudry, Afia Ahmed. How Do the Media fuel Islamophobia? (14 mei 2016). Diunduh dari
http://www.waccglobal.org/articles/how-do-the-media-fuel-islamophobia
Chrisafis, Angelique. France launches major anti-racism and hate speech campaign. 17 april
2015. The guardian. Diunduh dari
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-launches-major-anti-racism-
and-hate-speech-campaign
Cordesman, Anthony H. Trend in Extremist Violance and Terrorism in Europe through End-
2016. Washington DC. 2017. Diunduh dari https://www.csis.org>analysis>trends-
extremist-violence-and-terrorism-europe-through-end-2016
Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2016. Diunduh
dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile
Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Lawan ISIS. BBC Indonesia. November 2015.
Diunduh dari
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi&hl=e
n-ID
Emmanuel Macron has a history buff’s view of Islam and religious strife. Mei 2017.
Erasmus: France, Sekularism, and Religion. Diunduh dari www.economist.com
EU-OIC toward a closer partnership. European union external action. Diunduh dari
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/20607/
Fatah, Tarek. In France, Macron is the radical, not Le Pen. April 2017. www.torontosun.com
xix
France’s Disaffected Muslims Businessman. BBC News. (2005). Diakses melalui
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm pada 19 Oktober 2017.
Gee, Oliver. French people are less xenophobic but still wary of Islam. 13 maret 2017.
Diunduh dari https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-
number-of-racist-acts-drop
Higgins, Andrew. Attack in Paris. New York Times. November 2015. Diakses dari
https://www.nytimes.com.news-event pada tanggal 31 Oktober 2017.
High Level Forum on Anti-Muslim Discrimination and Hatred. European union external
action. Januari 2017. Diunduh dari https://eeas.europa.eu/diplomatic-
network/organisation-islamic-cooperation-oic/18773/high-level-forum-anti-muslim-
discrimination-and-hatred_en
https://www.oic-oci.org
https://www.oic-oci.org>islamophobia
Hume, Tim and Lauren Said-Moorhouse. Hollande: Republic must create 'Islam of France'
to respond to terror threat. CNN. Desember 2016. Diunduh
dari https://www.edition.cnn.com
Insiden Anti-Muslim Meningkat di Perancis. Diakses dari
https://www.voaindonesia.com/a/insiden-anti-muslim-meningkat-di-
perancis/3069652.html pada 20 Oktober 2017.
ISIS Klaim Serangan Teror di Paris, Bersumpah Lakukan Lebih Banyak Serangan.
(14/11/2015) VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html
Lohhmann, Leo. U.N. Leader Blames 'Islamophobia' for Rising Global Terror. 'It's your fault
that they're killing you' (18/02/2017) diunduh dari https://mobile.wnd.com/2017/02/u-
n-leader-blames-islamophobia-for-rising-global-terror/
Member States. Organization of Islamic Cooperation. www.oic-oci.org
Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia. 2006. . Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-
manifestation_EN
Observers. Organization of Islamic Cooperation. www.oic.oci.org
OIC and EU agree to settle a common ground for partnership in different areas.
(16/09/2014) diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Condemns Attack on French Police on Avenue Champs Elysée in Paris (21/04/2017)
diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Condemns Terrorist Attack at the Louvre Museum (04/02/2017). Diunduh dari
https://www.oic-oci.org
xx
OIC Contributes to the Celebration of the World Interfaith Harmony Week. Februari 2017.
Diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Holds a Meeting on Mechanisms to Counter Islamophobia through Media (22/10/2016)
OIC Secretary General Leaves for France to Participate in the International Peace
Conference. Januari 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Secretary General Receives the Representative of the European Union to OIC
(01/06/2017). Diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Secretary General Sends Congratulatory Message to French President-elect Emmanuel
Macron. Mei 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Secretary General Strongly Condemns the terrorist attacks in Paris (14/11/2015).
Diunduh dari https://www.oic-oci.org
OIC Secretary General Visits European Union, Meets High Officials (15/02/2017) diunduh
dari https://www.oic-oci.org
OIC Strongly Condemns Car Attack on Soldiers in Paris (11/08/2017). Diunduh dari
https://www.oic-oci.org
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses
dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/pages/organisasi-
kerja-sama-islam.aspx
Paris attacks: “Crime against humanity, crime against culture” – UN expert on cultural
rights. United Nations Human Right: Office of The High Commissioner. November
2015. Diunduh dari
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16762
Pineau, Elizabeth et al. France's Hollande sees a 'problem with Islam', according to new
book. Desember 2015. Reuters. Diunduh dari www.reuters.com
Rose, Michael. Macron outlines vision of French Islam, drops more ambition hints. October
2016. Diunduh dari www.reuters.com
The Fight Againts Terrorism. Permanent Mission of France to the UN in New York.
(08/02/2018). Diunduh dari https://onu.delegfrance.org/The-Fight-against-
Terrorism#header
The Secretary General Calls for Raising Global Awareness of the Dangers of the Growing
Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org
Tri Ratomo, Unggul Tri. Teror Paris - PBB setujui segala cara untuk lawan ISIS. Sabtu, 21
November 2015. Diunduh dari https://m.antaranews.com/berita/530702/
Willsher, Kim. François Hollande: France has 'a problem with Islam'. The Guardian. Paris.
Oktober 2016. Diunduh dari www.guardian.com
xxi
LAMPIRAN
Daftar Negara-Negara Anggota OKI, Beserta Tahun Keikutsertaannya:
No State Since
1 Republic of Azerbaijan 1992
2 Hashemite Kingdom of Jordan 1969
3 Islamic Republic of Afghanistan 1969
4 Republic of Albania 1992
5 State of The United Arab Emirates 1972
6 Republic of Indonesia 1969
7 Republic of Uzbekistan 1996
8 Republic of Uganda 1974
9 Islamic Republic of Iran 1969
10 Islamic Republic of Pakistan 1969
11 Kingdom of Bahrain 1972
12 Brunei Darussalam 1984
13 People's Republic of Bangladesh 1974
14 Republic of Benin 1983
15 Burkina-Faso 1974
16 Republic of Tajikistan 1992
17 Republic of Turkey 1969
18 Turkmenistan 1992
19 Republic of Chad 1969
20 Republic of Togo 1997
21 Republic of Tunisia 1969
22 People's Democratic Republic of Algeria 1969
23 Republic of Djibouti 1978
24 Kingdom of Saudi Arabia 1969
25 Republic of Senegal 1969
26 Republic of the Sudan 1969
27 Syrian Arab Republic 1972
28 Republic of Suriname 1996
29 Republic of Sierra Leone 1972
30 Republic of Somalia 1969
31 Republic of Iraq 1975
32 Sultanate of Oman 1972
33 Republic of Gabon 1974
34 Republic of Gambia 1974
35 Republic of Guyana 1998
36 Republic of Guinea 1969
37 Republic of Guinea-Bissau 1974
xxii
38 State of Palestine 1969
39 Union of The Comoros 1976
40 Kyrgyz Republic 1992
41 State of Qatar 1972
42 Republic of Kazakhstan 1995
43 Republic of Cameroon 1974
44 Republic of Cote D'Ivoire 2001
45 State of Kuwait 1969
46 Republic of Lebanon 1969
47 Libya 1969
48 Republic of Maldives 1976
49 Republic of Mali 1969
50 Malaysia 1969
51 Arab Republic of Egypt 1969
52 Kingdom of Morocco 1969
53 Islamic Republic of Mauritania 1969
54 Republic of Mozambique 1994
55 Republic of Niger 1969
56 Federal Republic of Nigeria 1986
57 Republic of yemen 1969