PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang . . .
- 2 -
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH,
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana . . .
- 3 -
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kebijakan . . .
- 4 -
6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat
berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang
ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan
pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan
pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum . . .
- 5 -
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan . . .
- 6 -
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap
sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 3
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan.
(2) Ketentuan . . .
- 7 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk
masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan
pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi
urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten . . .
- 8 -
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
- 9 -
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri . . .
- 10 -
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan
daerah.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan
dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu
berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang
bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan presiden.
Pasal 9 . . .
- 11 -
Pasal 9
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan
pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah
sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non
departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sampai dengan
ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11 . . .
- 12 -
Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana
dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya
1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan
dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah
terkait.
(2) Tata . . .
- 13 -
(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam
lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan
masing-masing tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau
pemerintahan daerah kabupaten/kota akan
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan sisa.
(2) Ketentuan . . .
- 14 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku
wakil pemerintah di daerah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan . . .
- 15 -
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah
ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan
daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara
bertahap . . .
- 16 -
bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan
pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila
pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan
untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas
tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan
untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota
yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah
kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat
daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan
pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih
berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan
daerah yang bersangkutan.
(5) Ketentuan . . .
- 17 -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan presiden.
BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada
pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah
dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) apabila pemerintahan daerah telah mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum
mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur
dengan peraturan presiden.
BAB VIII . . .
- 18 -
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus
daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan
pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21 . . .
- 19 -
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 20 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
- 178 -G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
1.PerhubunganDarat
1. Lalu Lintas danAngkutan Jalan(LLAJ)
1. Pedoman dan penetapan tatacara penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan transportasi jalan.
1. — 1. —
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalan nasional.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalan provinsi.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalankabupaten/kota.
3. Pedoman tata cara penyusunandan penetapan kelas jalan.
3. — 3. —
4. Pedoman persyaratanpenentuan lokasi, rancangbangun, dan penyelenggaraanterminal penumpang.
4. — 4. —
5. Pedoman tata cara penyusunandan penetapan jaringan lintasangkutan barang.
5. — 5. —
- 179 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan persyaratan teknisdan laik jalan kendaraanbermotor, kereta gandengandan kereta tempelan.
6. — 6. —
7. Pedoman penetapanpersyaratan teknis dan laikjalan kendaraan tidakbermotor.
7. — 7. —
8. Pedoman tata cara pelaksanaanpengujian tipe kendaraanbermotor.
8. — 8. —
9. Pedoman tata cara penerbitandan pencabutan sertifikatkompetensi penguji kendaraanbermotor.
9. — 9. —
10. Pedoman persyaratan dankriteria teknis unit pengujianberkala kendaraan bermotor.
10.— 10. —
- 180 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Pedoman tata cara pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor.
11.— 11. —
12. Pedoman tata cara pelaksanaankalibrasi peralatan ujikendaraan bermotor.
12.— 12. —
13. Pedoman tata cara pelaksanaanpemeriksaaan kendaraanbermotor di jalan.
13.— 13. —
14. Pedoman dan tata carapelaksanaan pemeriksaankendaraan bermotor (STNK danBPKB).
14.— 14. —
15. Pedoman persyaratan teknisdan tata cara penyelenggaraanbengkel umum kendaraanbermotor.
15.— 15. —
- 181 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
16. Pedoman penyelenggaraanangkutan penumpang dengankendaraan umum.
16.— 16. —
17. Pedoman penyelenggaraanangkutan barang.
17.— 17. —
18. Pedoman penyelenggaraanangkutan barang berbahaya,alat berat dan peti kemas sertaangkutan barang khusus.
18.— 18. —
19. Pedoman perhitungan tarifangkutan penumpang.
19.— 19. —
20. Pedoman persyaratan teknis,rancang bangun, dan tata carapengoperasian serta kalibrasialat penimbangan kendaraanbermotor.
20.— 20. —
- 182 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
21. Pedoman persyaratan teknis,tata cara, penentuan lokasi,rancang bangun, danpengoperasian fasilitas parkiruntuk umum.
21. — 21 Pemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkiruntuk umum.
22. Pedoman analisis dampak lalulintas.
22. — 22. —
23. Pedoman tata cara penggunaanjalan selain untuk kepentinganlalu lintas.
23 — 23. —
24. — 24. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalan nasionaldan jalan provinsi.
24. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalankabupaten/kota.
25. Pedoman penyidikanpelanggaran lalu lintas danangkutan jalan oleh PPNS.
25. — 25. —
- 183 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
26. Pedoman penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi.
26 — 26. Pengawasan penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi.
27. Pedoman penyelenggaraan dantata cara memperoleh danpencabutan Surat IzinMengemudi (SIM).
27. — 27. —
28. Pedoman tata cara danpersyaratan penerbitan sertapencabutan sertifikatpengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.
28. — 28. —
29. Pedoman pengumpulan,pengolahan dan analisiskecelakaan lalu lintas.
29. — 29. —
30. Pedoman penyelenggaraanmanajemen dan rekayasa lalulintas.
30. — 30. —
- 184 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe A.
31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe B.
31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe C.
32. Penetapan norma, standar,kriteria, dan pengesahanrancang bangun terminalpenumpang Tipe A.
32. Pengesahaan rancangbangun terminalpenumpang Tipe B.
32. Pengesahaan rancang bangunterminal penumpang Tipe C.
33.Persetujuan pengoperasianterminal penumpang Tipe A.
33.Persetujuan pengoperasianterminal penumpang Tipe B.
33. Pembangunan pengoperasianterminal penumpang Tipe A,Tipe B, dan Tipe C.
34.Penetapan norma, standar,kriteria rancang bangunterminal angkutan barang.
34.— 34. —
35.— 35.— 35. Pembangunan terminalangkutan barang.
36.— 36.— 36. Pengoperasian terminalangkutan barang.
- 185 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
37.Pelaksanaan uji tipe danpenerbitan sertifikat uji tipekendaraan bermotor.
37.— 37. —
38.Registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor, sertapenerbitan dan pencabutansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yangtipenya sudah mendapatkansertifikat uji tipe.
38.— 38. —
39.Penelitian dan pengesahanrancang bangun dan rekayasakendaraan bermotor untukkaroseri, bak muatan, keretagandengan, kereta tempelan dankendaraan bermotor yangdimodifikasi berupa perubahansumbu dan jarak sumbu.
39.— 39. —
- 186 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
40.Meregistrasi kendaraanbermotor dan menerbitkansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yang dibuatberdasarkan rancang bangunyang sudah disahkan.
40.— 40. —
41.Penerbitan dan pencabutansertifikat kompetensi pengujidan tanda kualifikasi teknistenaga penguji.
41.— 41. —
42.Pembangunan fasilitas danperalatan uji tipe.
42.— 42. —
43.Akreditasi unit pengujianberkala kendaraan bermotor.
43.— 43. —
44.Penerbitan sertifikat tanda lulusuji tipe.
44.— 44. —
45.Pelaksanaan kalibrasi peralatanuji kendaraan bermotor.
45.— 45. —
- 187 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
46.Akreditasi unit pelaksanapendaftaran kendaraanbermotor.
46.— 46. —
47.Penyusunan jaringan trayek danpenetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi satu wilayah provinsiatau lintas batas negara.
47.Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.
47. Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk kebutuhanangkutan yang wilayahpelayanannya dalam satukabupaten/kota.
48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringan jalannasional.
48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan provinsi.
48. Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan kabupaten/kota.
49.Pemberian izin trayek angkutanlintas batas negara dan antarkota antar provinsi.
49. Pemberian izin trayekangkutan antar kota dalamprovinsi.
49. Pemberian izin trayekangkutanperdesaan/angkutan kota.
50.Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutan barangpada jaringan jalan nasional.
50.Penyusunan danpenetapan jaringan lintasangkutan barang padajaringan jalan provinsi.
50. Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalankabupaten/kota.
- 188 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
51.Pemberian izin trayek angkutanperkotaan yang wilayahpelayanannya melebihi satuwilayah provinsi.
51.Pemberian izin trayekangkutan perkotaan yangwilayah pelayanannyamelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.
51. —
52.Penetapan wilayah operasi dankebutuhan kendaraan untukangkutan taksi yang melayanilebih dari satu wilayah provinsi.
52.Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannyamelebihi kebutuhankabupaten/kota dalam satuprovinsi.
52. Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannya dalamsatu kabupaten/kota.
53.Pemberian izin operasi angkutantaksi yang melayani khususuntuk pelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkat pelayanantinggi/wilayah operasinya lebihdari satu provinsi.
53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani khusus untukpelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkatpelayanan tinggi/wilayahoperasinya melebihiwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.
53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani wilayahkabupaten/kota.
- 189 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
54.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutansewa.
54. Pemberian izin operasiangkutan sewa.
54. Pemberian rekomendasioperasi angkutan sewa.
55.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutanpariwisata.
55. Pemberian rekomendasiizin operasi angkutanpariwisata.
55. Pemberian izin usahaangkutan pariwisata.
56.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberian izin usaha angkutanbarang.
56. — 56. Pemberian izin usahaangkutan barang.
57.Pemberian persetujuanpengangkutan barangberbahaya, beracun dan alatberat.
57. — 57. —
58.Penetapan tarif dasarpenumpang kelas ekonomi antarkota antar provinsi.
58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi antar kotadalam provinsi.
58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi angkutandalam kabupaten/kota.
- 190 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
59.Penetapan persyaratan teknisdan tata cara penempatan,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan dan penghapusanrambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendalian danpengaman pemakai jalan, alatpengawasan dan pengamananjalan serta fasilitas pendukungdi jalan.
59. — 59. —
60.Penentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaan danpenghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberiisyarat lalu lintas, alatpengendali dan pengamananpemakai jalan serta fasilitaspendukung di jalan nasional.
60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan provinsi.
60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kabupaten/kota.
- 191 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
61.Penetapan lokasi alatpengawasan dan pengamananjalan.
61. — 61. —
62.Akreditasi unit penimbangankendaraan bermotor.
62. — 62. —
63.Sertifikasi petugas unitpenimbangan kendaraanbermotor.
63. — 63. —
64.Kalibrasi alat penimbangankendaraan bermotor.
64. — 64. —
65.Pengawasan terhadappengoperasian unitpenimbangan kendaraanbermotor.
65. Pengoperasian danpemeliharaan unitpenimbangan kendaraanbermotor.
65. —
66.Penyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas di jalannasional.
66. Penyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas di jalan provinsi.
66. Penyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas dijalan kabupaten/kota.
- 192 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
67.Penyelenggaraan analisisdampak lalu lintas (andalalin) dijalan nasional.
67. Penyelenggaraan andalalindi jalan provinsi.
67. Penyelenggaraan andalalin dijalan kabupaten/kota.
68.Sertifikasi kompentensi penilaiandalalin.
68. — 68. —
69.Penetapan persyaratan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)bidang LLAJ.
69. — 69.—
70.Pengusulan pengangkatan danpemberhentian PPNS bidangLLAJ.
70. — 70.—
71.Pengawasan pelaksanaanpenyidikan bidang LLAJ.
71. — 71.—
72.Penetapan kualifikasi tenagainstruktur sekolah mengemudi.
72. — 72.—
73.Akreditasi pendidikan danlatihan mengemudi.
73. — 73.—
- 193 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
74.Penetapan kualifikasipengemudi.
74. — 74.—
75.Akreditasi unit pelaksanapenerbitan Surat IzinMengemudi (SIM).
75. — 75.—
76.Penyelenggaraan pemberian SIMdan pendaftaran kendaraanbermotor.
76. — 76.—
77.Penyelenggaraan pemberian SIMinternasional.
77. — 77.—
78.Akreditasi unit pelaksanapenerbitan sertifikat kompetensipengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.
78. — 78.—
79.Sertifikasi pengemudi angkutanpenumpang umum.
79. — 79.—
- 194 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
80.Sertifikasi pengemudi danpembantu pengemudikendaraan pengangkut barangberbahaya dan beracun sertabarang khusus.
80. — 80.—
81.Penyelenggaraan pencegahandan penanggulangankecelakaan lalu lintas di jalannasional dan jalan tol.
81. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangankecelakaan lalu lintas dijalan provinsi.
81.Penyelenggaraan pencegahandan penanggulangankecelakaan lalu lintas di jalankabupaten/kota.
82.Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia dan/atau yangmenjadi isu nasional.
82. Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas dijalan yang mengakibatkankorban meninggal duniadan/atau yang menjadi isuprovinsi.
82.Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia dan/atauyang menjadi isukabupaten/kota.
83.Pedoman persyaratan tenagaauditor keselamatan jalannasional, provinsi, dankabupaten/kota.
83. — 83.—
- 195 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
84.Pedoman persyaratan tenagainvestigator kecelakaan lalulintas nasional, provinsi, dankabupaten/kota.
84. — 84.—
85.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga auditorkeselamatan jalan nasional,provinsi, dan kabupaten/kota.
85. — 85.—
86.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga investigatorkecelakaan lalu lintas jalannasional, provinsi, dankabupaten/kota.
86. — 86.—
87.Penerbitan sertifikat registrasiuji tipe untuk rancang bangunkendaraan bermotor.
87. — 87.—
88.Pemeriksaan mutu rancangbangun kendaraan bermotor,kereta gandengan dan keretatempelan.
88. — 88.—
- 196 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
89.Pengesahan modifikasikendaraan bermotor dengantidak mengubah tipe.
89. — 89.—
90.Penelitian dan penilaiankesesuaian fisik kendaraanbermotor, kereta gandengan,dan kereta tempelan denganSurat Keputusan (SK) rancangbangun kendaraan bermotoryang diterbitkan olehpemerintah.
90. — 90.—
91.Penerbitan surat keteranganbebas uji berkala pertama kali.
91. — 91.—
92.Pengawasan pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor.
92. — 92.Pelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor.
93.Penilaian kinerja tenaga pengujiberkala kendaraan bermotor.
93. — 93.—
- 197 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
94.Pemeriksaan kendaraan di jalansesuai kewenangannya.
94. Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuaikewenangannya.
94.Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya.
95.— 95. Pemberian izin operasiangkutan sewaberdasarkan kuota yangditetapkan pemerintah.
95.—
96.— 96. Pengoperasian alatpenimbang kendaraanbermotor di jalan.
96.—
97.Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional kecualijalan tol.
97. Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalan provinsi.
97.Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalankabupaten/kota.
98.Pelaksanaan penyidikanpelanggaran ketentuan pidanaUndang-undang tentang LLAJ.
98. Pelaksanaan penyidikanpelanggaran:
a. Perda provinsi bidangLLAJ.
98. Pelaksanaan penyidikanpelanggaran:
a. Perda kabupaten/kotabidang LLAJ.
- 198 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan.
c. Pelanggaran ketentuanpengujian berkala.
d. Perizinan angkutanumum.
b. Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan.
c. Pelanggaran ketentuanpengujian berkala.
d. Perizinan angkutan umum.
99.Pengawasan pemberian SIM,pendaftaran kendaraanbermotor, dan sertifikatpengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.
99. — 99. —
100.Pengumpulan, pengolahandata, dan analisis kecelakaanlalu lintas tingkat nasional.
100. Pengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah provinsi.
100. Pengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah kabupaten/kota.
101.— 101. — 101.Pelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor.
- 199 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
102. — 102. — 102. Pemberian izin usahabengkel umum kendaraanbemotor.
103. — 103. — 103. Pemberian izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota.
104. — 104. — 104. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
105. — 105. — 105. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
106. — 106. — 106. Pengoperasian fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.
107. — 107. — 107. Pemberian izin usahamendirikan pendidikan danlatihan mengemudi.
- 200 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Lalu LintasAngkutan Sungai,Danau, danPenyeberangan(LLASDP)
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringan sungaidan danau antar provinsi.
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau antarkabupaten/kota dalamprovinsi.
1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau dalamkabupaten/kota.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasional,dan antar negara, serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
3. Pedoman penetapan lintaspenyeberangan.
3. — 3. —
4. Penetapan lintas penyeberanganyang terletak pada jaringan jalannasional, dan antar negara danjaringan jalur kereta api danantar negara.
4. Penetapan lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
4. Penetapan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
- 201 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
5. Pedoman rancang bangunkapal Sungai, Danau, danPenyeberangan (SDP).
5. — 5. —
6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP.
7. Pedoman registrasi kapalsungai dan danau.
7. — 7. —
8. Pedoman pengoperasian kapalSDP.
8. — 8. —
9. Pedoman persyaratan pelayanankapal SDP.
9. — 9. —
10. Pedoman pemeliharaan/perawatan kapal SDP.
10.— 10.—
- 202 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Pedoman tata cara pengawasanterhadap pemberian surat ukur,surat tanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dan surattanda kebangsaan kapal sungaidan danau.
11.— 11.—
12. Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikat kelaikankapal, sertifikat pengawakankapal, dan surat tandakebangsaan kapal sungai dandanau 7 GT.
12.Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dansurat tanda kebangsaankapal sungai dan danau < 7GT.
12.—
13. Pedoman penyelenggaraanpelabuhan SDP.
13.— 13.—
14. Pedoman penetapan lokasipelabuhan SDP.
14.— 14.—
- 203 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
15. Penetapan lokasi pelabuhanpenyeberangan.
15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.
15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.
16. — 16.— 16.Penetapan lokasi pelabuhansungai dan danau.
17. Pedoman pembangunanpelabuhan SDP.
17.— 17.—
18. Pembangunan pelabuhan SDP. 18.Pembangunan pelabuhanSDP.
18.Pembangunan pelabuhanSDP.
19. Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.
19.— 19.Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.
20.Pengawasan penyelenggaraanpelabuhan penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara serta jaringan jalurkereta api nasional dan antarnegara.
20.— 20.—
21. — 21.— 21.Penyelenggaraan pelabuhansungai dan danau.
- 204 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
22. Pedoman penyusunan rencanainduk, Daerah LingkunganKerja (DLKr)/DaerahLingkungan Kepentingan(DLKp) pelabuhan SDP.
22.— 22. —
23. — 23.Pemberian rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan, DLKr/DLKpyang terletak pada jaringanjalan nasional dan antarnegara serta jaringan jalurkereta api.
23. Pemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberanganyang terletak pada jaringanjalan provinsi, nasional danantar negara.
24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanPenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasionaldan antar negara serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.
24.Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi
24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDPyang terletak pada jaringanjalan kabupaten/kota.
25. Pedoman sertifikasi pelabuhanSDP.
25.— 25. —
- 205 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
26. Penetapan sertifikasi pelabuhanSDP.
26.— 26. —
27. Pedoman pemeliharaan/perawatan pelabuhan SDP.
27.— 27. —
28. Pedoman penetapan kelas alurpelayaran sungai dan danau.
28.— 28. —
29. — 29.Penetapan kelas alurpelayaran sungai.
29. —
30. Pedoman tata cara berlalulintas di sungai dan danau.
30.— 30. —
31. Pedoman perambuan sungai,danau dan penyeberangan.
31.— 31. —
32. Pengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan.
32.Pengadaan, pemasangandan pemeliharaan rambupenyeberangan.
32.Pengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan
- 206 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
33. — 33.— 33. Izin pembuatan tempatpenimbunan kayu (logpon),jaring terapung dan kerambahdi sungai dan danau.
34. Pemetaan alur sungai untukkebutuhan transportasi.
34.Pemetaan alur sungai lintaskabupaten/kota dalamprovinsi untuk kebutuhantransportasi.
34.Pemetaan alur sungaikabupaten/kota untukkebutuhan transportasi.
35. Pembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau.
35.Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau.
35. Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau kabupaten/kota.
36. — 36.Izin pembangunanprasarana yang melintasialur sungai dan danau.
36. —
37. Pedoman penyelenggaraanangkutan SDP.
37.— 37. —
38. Pedoman tarif angkutan SDP. 38.— 38. —
- 207 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangan yangterletak pada jaringan jalannasional dan antar negara,serta jaringan jalur kereta apinasional dan antar negara.
39.Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi.
39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangandalam kabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.
40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi pada lintas antarprovinsi dan antar negara.
40.Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi antarkabupaten/kota dalamprovinsi.
40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi dalamkabupaten/kota.
41. Pengawasan pelaksanaan tarifangkutan SDP pada jaringanjalan nasional dan antarnegara.
41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.
41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.
42. Pedoman tarif jasakepelabuhanan SDP.
42.— 42. —
- 208 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
43. Penetapan tarif jasa pelabuhanSDP yang tidak diusahakanyang dikelola pemerintah.
43.— 43. Penetapan tarif jasapelabuhan SDP yang tidakdiusahakan yang dikelolakabupaten/kota.
44. Pedoman/persyaratanpelayanan angkutan SDP.
44.— 44. —
45. Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara.
45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.
45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota
46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.
46.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.
46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau.
47. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan pada lintasantar provinsi dan antarnegara.
47.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.
47. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota.
- 209 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
48. Pengawasan angkutan barangberbahaya dan khusus melaluiangkutan SDP.
48.Pengawasan angkutanbarang berbahaya dankhusus melalui angkutanSDP.
48. —
2. Perkeretaapian 1. Penetapan rencana indukperkeretaapian nasional.
1. Penetapan rencana indukperkeretaapian provinsi;
1. Penetapan rencana indukperkeretaapiankabupaten/kota.
2. Pembinaan yang dilakukan olehPemerintah meliputi :
a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapian tingkatnasional dan perkeretaapianlokal yang jaringannyamelebihi satu provinsi;
2. Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintah provinsimeliputi:
a. Penetapan sasaran danarah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapian provinsidan perkeretaapiankabupaten /kota yangjaringannya melebihiwilayah kabupaten /kota;
2.Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintahkabupaten/kota meliputi :
a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayah kabupaten/kota;
- 210 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Penetapan persyaratan,norma, pedoman, standar,kriteria dan prosedurpenyelenggaraanperkeretaapian yang berlakusecara nasional;
c. Pelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional;
d. Penetapan kompetensi Pejabatyang melaksanakan fungsi dibidang perkeretaapian,pemberian arahan,bimbingan, pelatihan, danbantuan teknis kepadapemerintah daerah danmasyarakat;dan
e. Pengawasan terhadappelaksanaan norma,persyaratan, pedoman,
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadakabupaten/kota, penggunadan penyedia jasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapian provinsi.
d.—
e.—
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadapengguna dan penyediajasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaan perkeretaapiankabupaten /kota.
d. —
e. —
- 211 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
standar, kriteria danprosedur yang dilakukanoleh pemerintah daerahdan masyarakat danpengawasan terhadappelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional.
3. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi prasarana kereta apiumum.
3. — 3. —
4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badan usahaprasarana kereta api.
4. Pengusahaan prasaranakereta api umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.
4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.
5. Penetapan persyaratanperawatan prasarana kereta api.
5. — 5. —
6. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi sarana kereta api.
6. — 6. —
- 212 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Penetapan izin penyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu provinsi.
7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya dalamkabupaten/kota.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan melebihisatu provinsi.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringanmelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalamprovinsi.
8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan dalamwilayah kabupaten /kota.
9. Pengujian prasarana kereta api. 9. — 9. —
10. Penetapan akreditasi ataulembaga penguji berkalaprasarana kereta api.
10.— 10. —
11. Pemberian sertifikat prasaranakereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.
11. — 11. —
- 213 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
12. Pemberian sertifikat tenagatanda kecakapan pengoperasianprasarana kereta api.
12. — 12. —
13. Penetapan penunjukan badanhukum atau lembaga lain yangmenyelenggarakan pendidikandan/atau pelatihan tenagapengoperasian prasarana keretaapi.
13. — 13. —
14.Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatanprasarana kereta api.
14. — 14. —
15. — 15. Penutupan perlintasanuntuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidakmempunyai izin dan tidakada penanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
15. Penutupan perlintasan untukkeselamatan perjalanankereta api dan pemakai jalanperlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dantidak adapenanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
- 214 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
16.Pelaksanaan uji pertama danuji berkala sarana kereta api.
16. — 16. —
17. Pemberian sertifikat kelaikansarana kereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.
17. — 17. —
18. Pelimpahan wewenang kepadabadan usaha atau lembagauntuk melaksanakan pengujianberkala sarana kereta api.
18. — 18. —
19. Penerbitan sertifikat tenagapenguji sarana kereta api yangmemenuhi persyaratan dankualifikasi tertentu.
19. — 19. —
20. Penetapan persyaratanperawatan sarana kereta api.
20. — 20. —
21. Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatan
21. — 21. —
- 215 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
sarana kereta api.22. Pemberian sertifikat tanda
kecakapan awak kereta api.22. — 22. —
23. Penunjukan untukmelaksanakan pendidikandan/atau pelatihan awaksarana kereta api kepada badanhukum atau lembaga
23. — 23. —
24. Penetapan jaringan pelayanankereta api antar kota lintasbatas negara, antar kotamelebihi satu provinsi.
24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api antarkota melebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api dalamsatu kabupaten/ kota.
25. Penetapan jaringan pelayanankereta api perkotaanmelampaui satu provinsi.
25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan berada dalamkabupaten/kota.
- 216 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentu.
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.
26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentuyang pengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota.
27. Pemberian izin usaha kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum.
27. — 27. —
28. Izin operasi kegiatan angkutanorang dan/atau barang dengankereta api umum untukpelayanan angkutan lintasbatas negara berdasarkanperjanjian antar negara danuntuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaan yangmelintas layanannya melebihi
28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya melebihisatu kabupaten/kotadalam satu provinsi.
28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
- 217 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
satu provinsi.29. Penetapan tarif penumpang
kereta api dalam hal pelayananangkutan yang merupakankebutuhan pokok masyarakatdan pelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah, untuklayanan angkutan lintas batasnegara berdasarkan perjanjianantar negara dan untukpelayanan angkutan antar kotadan perkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satuprovinsi.
29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhanpokok masyarakat danpelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah,untuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaanyang lintas pelayanannyamelebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.
29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhan pokokmasyarakat dan pelayananangkutan yang disediakanuntuk pengembanganwilayah, untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
30. Pembentukan badan untukpemeriksaan dan penelitianmengenai penyebab setiapkecelakakaan kereta api.
30. — 30. —
31. Penetapan persyaratan PPNSbidang perkeretaapian.
31. — 31. —
- 218 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
32. Pengangkatan danpemberhentian PPNS bidangperkeretaapian.
32. — 32. —
3. PerhubunganLaut
1. Kapal berukuran tonase kotorsama dengan atau lebih dari 7(GT 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):
1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan ataulebih dari 7 (GT 7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):
1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan atau lebihdari 7 (GT 7) yang berlayarhanya di perairan daratan(sungai dan danau):
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pemberian izinpembangunan dan pengadaankapal di atas GT 300.
c. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal sampaidengan GT 300ditugaspembantuankan
c. —
- 219 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kepada provinsi.d. Pengaturan pengukuran
kapal.d. Pelaksanaan pengukuran
kapal sampai dengan GT300ditugaspembantuankankepada provinsi.
d. —
e. Pengaturan pendaftarankapal.
e. — e. —
f. Pengaturan pas kapal perairandaratan.
f. — f. —
g. Menetapkan tanda panggilan(call sign) kapal.
g. — g. —
h. — h. Pelaksanaanpengawasankeselamatan kapal.
h. —
i. — i. Pelaksanaanpemeriksaanradio/elektronika kapal.
i. —
- 220 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
j. — j. Pelaksanaan pengukurankapal.
j. —
k. — k. Penerbitan pas perairandaratan.
k. —
l. — l. Pencatatan kapal dalambuku register pasperairan daratan.
l. —
m. — m. Pelaksanaanpemeriksaan konstruksi.
m. —
n. — n. Pelaksanaanpemeriksaanpermesinan kapal.
n. —
o. — o. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
o. —
p. — p. Pelaksanaanpemeriksaanperlengkapan kapal.
p. —
- 221 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
q. — q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
q. —
r. — r. — r. Pemberian surat izinberlayar.
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungaidan danau):
2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pengaturan pengukurankapal.
c. — c. —
- 222 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
d. Pengaturan pas kapalperairan daratan.
d. — d. —
e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.
e. —
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.
g. — g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas perairandaratan.
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas perairandaratan.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
- 223 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
l. — l. — l. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
m. — m. — m. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
o. — o. — o. Pemberian surat izinberlayar.
3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama dengan GT7 (GT 7) yang berlayar di laut:
3. Kapal berukuran tonasekotor lebih dari atau samadengan GT 7 (GT 7) yangberlayar di laut:
3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama denganGT 7 (GT 7) yang berlayar dilaut:
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
- 224 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pemberian izin pembangunandan pengadaan kapal.
c. — c. —
d. Pengawasan pelaksanaankeselamatan kapal.
d. — d. —
e. Pelaksanaan pengukurankapal.
e. — e. —
f. Pelaksanaan pendaftarankapal.
f. — f. —
g. Penetapan tanda panggilan(call sign) kapal.
g. — g. —
h. Penerbitan surat tandakebangsaan kapal.
h. — h. —
- 225 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
i. Pencatatan kapal dalambuku register surat tandakebangsaan kapal.
i. — i. —
j. Penerbitan pas kecil. j. — j. —
k. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.
k. — k. —
l. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
l. — l. —
m. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
m. — m. —
n. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
n. — n. —
o. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
o. — o. —
p. Pelaksanaan pemeriksaanradio/elektronika kapal.
p. — p. —
- 226 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
q. — q. —
r. Pemberian surat izinberlayar.
r. — r. —
4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) yangberlayar di laut:
4. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yang berlayar di laut:
4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) ygberlayar di laut:
a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.
a. — a. —
b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.
b. — b. —
c. Pengaturan pengukurankapal.
c. — c. —
d. Pengaturan surat tandakebangsaan kapal (pas kecil).
d. — d. —
- 227 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.
e. —
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.
g. g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas kecil .
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.
l. — l. — l. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
- 228 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
m. — m. — m. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
o. Pemberian surat izinberlayar.
o. — o. —
5. Persetujuan lokasi pelabuhanlaut.
5. — 5. Penetapan penggunaan tanahlokasi pelabuhan laut.
6. Penetapan rencana indukpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
6. — 6. —
7. Pengelolaan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional lama.
7. Pengelolaan pelabuhanregional lama.
7. Pengelolaan pelabuhan lokallama.
8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun oleh pemerintah.
8. Pengelolaan pelabuhanbaru yang dibangun olehprovinsi.
8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun olehkabupaten/kota.
- 229 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Penetapan daerah lingkungankerja dan daerah lingkungankepentingan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional.
9. — 9. —
10.Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
10. — 10. —
11.Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
11. — 11. —
12.Pertimbangan teknispenambahan dan ataupengembangan fasilitas pokokpelabuhan laut internasionalhub, internasional, dan nasional.
12. — 12. —
- 230 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
13.Penetapan pengoperasian 24(dua puluh empat) jampelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.
13. — 13. —
14.Penetapan pelabuhan laut untukmelayani angkutan peti kemas.
14. — 14. —
15.Pertimbangan teknis penetapanpelabuhan laut untuk melayanicurah kering dan curah cair.
15. — 15. —
16.Persetujuan pengelolaanDermaga Untuk KepentinganSendiri (DUKS) yang berlokasi didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
16. — 16. —
17.Pemberian izin kegiatanpengerukan dan/atau reklamasidi dalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,
17. — 17. —
- 231 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
internasional dan nasional.18.Penetapan pelabuhan yang
terbuka bagi perdagangan luarnegeri.
18. — 18. —
19.— 19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
20.— 20. Penetapan rencana indukpelabuhan laut regional.
20. —
21.— 21. — 21. Penetapan rencana indukpelabuhan lokal.
22.— 22. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.
22. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.
23.— 23. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.
23. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.
24.— 24. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunan
24. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunan
- 232 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pelabuhan laut regional. pelabuhan laut lokal.25.— 25. Penetapan pelaksanaan
pembangunan pelabuhankhusus regional.
25. Penetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus lokal.
26.— 26. Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut regional.
26. Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut lokal.
27.— 27. Penetapan izinpengoperasian pelabuhankhusus regional.
27. Penetapan izin pengoperasianpelabuhan khusus lokal.
28.— 28. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional hub.
28. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional hub.
29.— 29. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional.
29. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional.
30.— 30. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautnasional.
30. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautnasional.
- 233 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
31.— 31. — 31. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautregional.
32.— 32. Penetapan DLKr/DLKppelabuhan laut regional.
32. Penetapan DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
33.— 33. Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKppelabuhan laut regional.
33. —
34.— 34. Izin reklamasi di dalamDLKr/DLKp pelabuhan lautregional.
34. —
35.— 35. Pertimbangan teknisterhadap penambahandan/atau pengembanganfasilitas pokok pelabuhanlaut regional.
35. —
36.— 36. — 36. Pertimbangan teknis terhadappenambahan dan/ataupengembangan fasilitas pokok
- 234 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pelabuhan laut lokal.37.— 37. Penetapan pelayanan
operasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautregional.
37. —
38.— 38. Izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhankhusus regional.
38. Izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhankhusus lokal.
39.— 39. Izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhankhusus regional.
39. Izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhankhusus lokal.
40.— 40. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus regional.
40. —
41.— 41. Penetapan DUKS dipelabuhan regional.
41. Penetapan DUKS dipelabuhan lokal.
- 235 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
42.— 42. — 42. Pelaksanaan rancang bangunfasilitas pelabuhan bagipelabuhan dengan pelayaranlokal (kabupaten/kota).
43.— 43. — 43. Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut lokal.
44.— 44. — 44. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut lokal.
45.— 45. — 45. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautlokal.
46.— 46. — 46. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus lokal.
- 236 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
47.— 47. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbukabagi perdagangan luarnegeri.
47. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbuka bagiperdagangan luar negeri.
48.— 48. — 48. Penetapan besaran tarif jasakepelabuhanan padapelabuhan lokal yangdiselenggarakan olehpemerintah kabupaten/kota.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagi perusahaanyang berdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat.
49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dalamkabupaten/kota setempat.
50. — 50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan
50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalam
- 237 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
antar kabupaten/kota wilayah kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat, pelabuhanantar/provinsi daninternasional (lintas batas).
setempat.
51. — 51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasionalyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam satu provinsi.
51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasional yanglingkup kegiatannya melayanilintas pelabuhan dalam satukabupaten/kota.
52. — 52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya
52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya melayani
- 238 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
melayani lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam satu provinsi, lintaspelabuhan antar provinsiserta lintas pelabuhaninternasional (lintas batas).
lintas pelabuhan dalam satukabupaten/kota.
53. — 53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetapdan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutanlaut yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamsatu provinsi.
53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
54. — 54. Pelaporan penempatankapal dalam trayek tetapdan teratur (liner) danpengoperasian kapal secara
54. Pelaporan penempatan kapaldalam trayek tetap danteratur (liner) danpengoperasian kapal secara
- 239 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
tidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaranrakyat yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamwilayah provinsi setempat,pelabuhan antar provinsidan internasional (lintasbatas).
tidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalamwilayah kabupaten/kotasetempat.
55. Izin operasi angkutan lautkhusus.
55. — 55. —
56. — 56. Izin usaha tally dipelabuhan.
56. Izin usaha tally di pelabuhan.
57. — 57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.
57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.
58. — 58. Izin usahaekspedisi/Freight
58. Izin usaha ekspedisi/FreightForwarder.
- 240 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
Forwarder.59. — 59. Izin usaha angkutan
perairan pelabuhan.59. —
60. — 60. Izin usaha penyewaanperalatan angkutan laut/peralatan penunjangangkutan laut.
60. —
61. — 61. Izin usaha depo peti kemas. 61. —
62. Penetapan tarif angkutan lautdalam negeri untuk penumpangkelas ekonomi.
62. — 62. —
63. Penyusunan jaringan trayekangkutan laut dalam negeri.
63. — 63. —
64. Penetapan trayek angkutan lautperintis dan penempatankapalnya.
64. — 64. —
65. — 65. — 65. Penetapan lokasi pemasangandan pemeliharaan alat
- 241 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengawasan dan alatpengamanan (rambu-rambu),danau dan sungai lintaskabupaten/kota
66. — 66. — 66. Pemberian rekomendasidalam penerbitan izin usahadan kegiatan salvage sertapersetujuan Pekerjaan BawahAir (PBA) dan pengawasankegiatannya dalamkabupaten/kota.
67. Penetapan perairan pandu luarbiasa.
67. — 67. —
68. Penetapan perairan wajibpandu.
68. — 68. —
69. Pelimpahan kewenanganpemanduan.
69. — 69. —
- 242 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. PerhubunganUdara
1. Angkutan Udara 1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangangkutan udara.
2. Penerbitan izin usaha angkutanudara niaga.
3. Penerbitan izin kegiatanangkutan udara.
4. Penetapan persetujuan rutepenerbangan.
5. —
1. —
2. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinusaha angkutan udaraniaga dan melaporkan kePemerintah.
3. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinkegiatan angkutan udaradan melaporkan kepemerintah.
4. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanJaringan dan RutePenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.
5. Mengusulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan.
1. —
2. —
3. —
4. —
5. —
- 243 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Persetujuan penambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara rutepenerbangan.
7. —
8. Persetujuan terbang FlightApproval (FA) untuk:
a. Penerbangan ke dan/dariluar negeri.
b. Perubahan jadwalpenerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutan
6. Pemantauan pelaksanaanpersetujuan rutepenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.
7. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanpenambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah.
8. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FA yangdikeluarkan olehpemerintah dan melaporkanke pemerintah.
6. —
7. —
8. —
- 244 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
udara berjadwal.
c. Penerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutanudara tidak berjadwal antarprovinsi dengan pesawatudara di atas 30 tempatduduk.
9. —
10. —
9. Persetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udaratidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara di atas 30tempat duduk danmelaporkan ke Pemerintah.
10.Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FAperusahaan angkutan udaranon berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1
9. —
10.—
- 245 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
11. Penetapan tarif angkutan udara(batas atas) dan tarif referensiangkutan udara.
12. Pemberian Sertifikasi personilpetugas pengamanan operatorpenerbangan.
13. Sertifikasi personil pasasi.
(satu) provinsi denganpesawat udara diatas 30tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah.
11.Pemantauan terhadappelaksanaan tarif angkutanudara (batas atas) dan tarifreferensi angkutan udaradan melaporkan kepemerintah.
12.Pemantauan terhadappersonil petugaspengamanan operatorpenerbangan dan personilpetugas pasasi danmelaporkan ke pemerintah.
13.—
11.—
12.—
13.—
- 246 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
14. Penerbitan izin general salesagent.
15. —
16. —
17. —
18. —
14.Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatangeneral sales agent danmelaporkan ke pemerintah.
15.Pemberian izin EkspedisiMuatan Pesawat Udara(EMPU).
16.Pemberian arahan danpetunjuk terhadap kegiatanEkspedisi Muatan PesawatUdara (EMPU).
17.Pemantauan, penilaian, dantindakan korektif terhadappelaksanaan kegiatan EMPUdan melaporkan kepadapemerintah.
18.Pengawasan danpengendalian izin EMPU.
14.—
15.—
16.—
17.—
18.—
- 247 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara.
20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara:
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara;
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yang
19.—
20.—
19.—
20.—
- 248 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
telah ditetapkan;
c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutanudara;
21. — 21.Pengusulan bandar udarayang terbuka untukmelayani angkutan udarake/dari luar negeri.Pengusulan bandar udara diwilayah kerjanya yangterbuka untuk angkutanudara ke/dari luar negeridisertai alasan dan data
21.—
- 249 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
22. Penetapan besaran tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradisekitarnya dikendalikan.
23. Pengawasan tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradi sekitarnya dikendalikan.Pemantauan penilaian dantindakan korektif terhadappelaksanaan tarif jasa bandar
dukung yang memadai.Mengusulkan penetapantersebut kepadapemerintah.
22.—
23.—
22.—
23.—
- 250 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
2. Pesawat Udara
udara, bagi bandar udara diwilayah kerjanya.Memberikan laporan secaraperiodik kepada pemerintahatas hasil kegiatan pengawasanpelaksanaan tarif jasa bandarudara bagi bandar udara diwilayah kerjanya.
1. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangangkutan udara.
2. Pemberian tanda kebangsaandan pendaftaran pesawatudara.
1. —
2. —
1. —
2. —
- 251 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Sertifikasi kelaikan udara.
4. Sertifikasi tipe pesawat udara.
5. Sertifikasi tipe validasi pesawatudara.
6. Sertifikasi tipe tambahanpesawat udara.
7. Sertifikasi produksi.
8. Sertifikasi operator pesawatudara.
9. Sertifikasi pengoperasianpesawat udara.
10. Sertifikasi perekayasaan produkaeronautika.
11. Sertifikasi pendaftaran pesawatudara.
3. —
4. —
5. —
6. —
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
3. —
4. —
5. —
6. —
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
- 252 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
12. Dokumen limitasi produksi.
13. Sertifikasi distributor produkaeronautika.
14. Sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanpenerbangan (penerbang,teknik, flight engineer, flightoperation officer dan awakkabin).
15. Sertifikasi penerbang.
16. Sertifikasi teknik.
17. Sertifikasi juru mesin pesawatudara.
18. Sertifikasi navigasi pesawatudara.
19. Sertifikasi awak kabin.
12. —
13. —
14. —
15. —
16. —
17. —
18. —
19. —
12. —
13. —
14. —
15. —
16. —
17. —
18. —
19. —
- 253 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
20. Sertifikasi personil ahliperawatan pesawat udara.
21. Sertifikasi personil penunjangoperasi pesawat udara/FlightOperation Officer (FOO).
22. Sertifikasi Ground SupportEquipment (GSE).
23. Penerbitan izin pengadaanpesawat udara.
24. Sertifikasi persetujuan izinorganisasi perawatan pesawatudara.
25. Sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanpenerbangan (penerbangan,teknik, flight engineer, flightoperation officer dan awak
20. —
21. —
22. —
23. —
24. —
25. —
20. —
21. —
22. —
23. —
24. —
25. —
- 254 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
kabin).
26. Persetujuan rancang bangunkomponen pesawat udara.
27. Persetujuan izin persetujuanrancang bangun perubahanpesawat udara.
28. Penetapan standar laik udaraserta pedoman keselamatanpesawat udara, auditingmanagement keselamatanudara, penyidikan,penanggulangan kecelakaan,bencana pesawat udara.
29. Pemeriksaan dokumen danpersyaratan administrasipengoperasian pesawat udarasesuai CASR 21 meliputipemeriksaan FA, C of A,C of R,flight plan, wether forcase,loading cargo, dispach report.
30. Membantu pelaksanaan ramp
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
26. —
27. —
28. —
29. —
30. —
- 255 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
check dengan persyaratan SDMsebagai berikut: Min. D-IIpenerbang, teknik pesawatudara, S-1 teknik aeronautika,mesin, umum dan telahmengikuti airworthiness course,mengikuti dasar penerbanganbagi S-1 umum.
31. Pemeriksaan dokumen danpersyaratan administrasi awaksesuai CASR 61 & 65 meliputipemeriksaan:
(1) Licensi Captain, Cockpit;(2) Lisensi Pramugari dan
Pramugara;
(3) Manifest;
(4) Fuel Quantity pesawatudara.
32. Membantu pelaksanaan ramp
31. —
32. —
31. —
32. —
- 256 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
3. Bandar Udara
check dengan persyaratan SDMsebagai berikut:
(1) Min D-II penerbang, D-IIteknik pesawat udara, S-1teknik aeronautika, mesinumum;
(2) Telah mengikutiairworthiness course,mengikuti dasar-dasarpenerbangan bagi S-1umum.
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangbandar udara.
2. Penetapan lokasi bandar udaraumum.
3. —
1. —
2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
3. Pemantauan terhadap
1. —
2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
3. Pemantauan terhadap
- 257 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Penetapan/izin pembangunanbandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.
5. —
pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
4. Pemberian rekomendasipenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk.
5. Pemantauan terhadappenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantor
pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
4. Penetapan/izinpembangunan bandar udaraumum yang melayanipesawat udara < 30 tempatduduk.
5. —
- 258 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
6. Penetapan/izin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.
7. Pemberian sertifikat operasibandar udara.
8. Sertifikasi pengatur pergerakanpesawat udara di appron.
adbandara.
6. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izinpembangunan bandarudara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan kepadapemerintah.
7. —
8. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamananbandar udara dan GSE,pada bandar udara yang
6. —
7. —
8. —
- 259 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
9. Sertifikasi PKP-PK dan salvage.
10. Sertifikasi petugas pengamananbandar udara.
11. Pemberian sertifikasi personilteknik bandar udara.
12. Penetapan bandar udarainternasional.
13. Pengunaan bandar udara
belum terdapat kantoradbandara.
9. —
10. —
11. Pemantauan terhadappersonil teknik bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
12. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbandar udara internasionaldan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.
13. —
9. —
10. —
11. —
12. —
13. —
- 260 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
khusus untuk umum.
14. Pembentukan Komite NasionalFasilitasi (KOMNASFAL) Udara.
15. Pembentukan Komite Fasilitasi(KOMFAL) bandar udara.
16. Penetapan batas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
17. —
14. —
15. Dapat menjadi anggotaKOMFAL apabila bandarudara berdekatan denganwilayah kerjanya.
16. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
17. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan
14. —
15. —
16. —
17. —
- 261 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
18. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangbandar udara.
19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara:
batas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
18. —
19. —
20. —
18. —
19. —
20. —
- 262 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.
b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.
c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepadapemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.
a. —
b. —
c. —
d. —
a. —
b. —
c. —
d. —
- 263 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.
f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.
21. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.
22. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara:
e. —
f. —
21. —
22. —
e. —
f. —
21. —
22. —
- 264 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.
c. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaanberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
d. Pemberian bimbingan danpenyuluhan terhadap
a. —
b. —
c. —
d. —
a. —
b. —
c. —
d. —
- 265 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.
23. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.
a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.
b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.
c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepada
23. —
a. —
b. —
c. —
23. —
a. —
b. —
c. —
- 266 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.
e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.
f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.
24. —
d. —
e. —
f. —
24. Ijin pembangunan bandarudara khusus yang
d. —
e. —
f. —
24. —
- 267 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
25. Penetapan tatanankebandarudaraan nasional.
26. Pengawasan dan pengendalianpembangunan bandar udaraumum.
27. Tindakan korektif terhadappenyimpangan rencana
melayani pesawat udaradengan kapasitas < 30 (tigapuluh) tempat duduk danruang udara disekitarnyatidak dikendalikan danterletak dalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi, sesuaidengan batas kewenanganwilayahnya.Pemberitahuan pemberianijin pembangunan bandarudara khusus.
25. —
26. —
27. —
25. —
26. —
27. —
- 268 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pembangunan/pengembangandari ketetapan tatanankebandarudaraan.
28. —
29. Pengaturan sistem pendukungpenerbangan di bandar udara
28. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaankepada penyelenggarabandar udara, serta kantorterkait lainnya tentangtatanan kebandarudaraandan memberikanperlindungan hukumterhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruangudara untukpenyelenggaraan bandarudara umum sertapengoperasian bandarudara dalam bentukPeraturan PemerintahDaerah.
29. —
28. —
29. —
- 269 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
(peralatan penunjangpenerbangan dan penunjangoperasi bandar udara).
30. Pengawasan dan pengendaliansistem pendukung penerbangandi bandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
31. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadap sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
32. Pemberian rekomendasi/teguran apabila sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan dan
30. —
31. —
32. —
30. —
31. —
32. —
- 270 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
penunjang operasi bandarudara) tidak sesuai denganstandar yang telah ditetapkan.
33. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunya sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).
34. Penetapan standar rencanainduk bandar udara, KawasanKeselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) di sekitarbandar udara, kawasankebisingan dan daerahlingkungan kerja di sekitarbandar udara.
33. —
34. —
33. —
34. —
- 271 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. KeselamatanPenerbangan(Kespen)
35. Rekomendasi mendirikanbangunan pada rencana indukbandar udara, KKOP di sekitarbandar udara, kawasankebisingan di sekitar bandarudara dan DLKr yang telahditetapkan pada bandar udarapusat penyebaran dan bukanpusat penyebaran yang ruangudara di sekitarnyadikendalikan.
1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangkespen.
2. Audit terkait dengan sertifikasioperasi bandar udara.
3. Sertifikasi personilfasilitas/peralatan elektronikadan listrik penerbangan.
35. —
1. —
2. —
3. Pemantauan terhadappersonil fasilitas/peralatanelektonika dan listrik
35. —
1. —
2. —
3. —
- 272 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
4. Sertifikasi fasilitas/peralatanelektronika dan listrikpenerbangan.
5. Sertifikasi fasilitas/peralatanGSE.
6. Sertifikasi personil navigasipenerbangan.
penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
4. Pemantauan terhadapsertifikasifasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
5. Pemantauan terhadapkegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
6. —
4. —
5. —
6. —
- 273 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
7. Melakukan pemantauanterhadap personil navigasipenerbangan.
8. Sertifikasi personil GSE.
9. Penetapan persetujuanpemberian izin (pengangkutanangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya).
10. Penetapan standar persyaratanpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya.
11. Penetapan/izin operasi bandar
7. —
8. Pemantauan terhadappersonil GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
9. —
10. —
11. Pemantauan terhadap
7. —
8. —
9. —
10. —
11. —
- 274 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
udara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
12. Penetapan/izin operasi bandarudara khusus yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.
13. Penetapan standar operasiprosedur yang terkait denganpengamanan bandar udara.
pelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
12. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
13. Pemantauan terhadappelaksanaan standaroperasi prosedur yang
12. —
13. —
- 275 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
14. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.
15. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan:
a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.
terkait dengan pengamananbandar udara danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
14. —
15. —
a. —
14. —
15. —
a. —
- 276 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.
c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanannavigasi penerbangan.
16. Penetapan pelayanan navigasipenerbangan di bandar udara.
17. Sertifikat personilpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam proses
b. —
c. —
16. —
17. —
a. —
b. —
c. —
16. —
17. —
a. —
- 277 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi ataupersonil yang diberikanotorisasi.
18. Sertifikasi peralatan penunjangoperasi pesawat udara.
19. Sertifikasi peralatanpengoperasian bandar udara.
b. —
c. —
18. —
19. —
b. —
c. —
18. —
19. —
- 278 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
20. Sertifikasi peralatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara.
21. Sertifikasi personil operasipesawat udara.
22. Sertifikasi personil pelayananpengoperasian bandar udara.
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsung
20. —
21. —
22. —
a. —
b. —
c. —
20. —
21. —
22. —
a. —
b. —
c. —
- 279 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.
23. Sertifikasi personil pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsung
23. —
a. —
b. —
c. —
23. —
a. —
b. —
c. —
- 280 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.
24. Pengesahan programpenanggulangan gawat daruratdi bandar udara:
a. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.
b. Personil yang memilikikualifikasi yang dibuktikandengan letter ofauthorization/sertifikatotorisasi pemerintah. Masaberlaku otorisasi 1 tahundan dapat diperpanjang.
25. Pengesahan program
24. —
a. —
b. —
25. —
24. —
a. —
b. —
25. —
- 281 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
pengamanan bandar udara:
a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan pengesahansertifikat.
b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.
26. Penelitian awal terhadapinsiden di appron berdasarkan
a. —
b. —
c. —
26. Membantu kelancaranpemeriksaan pendahuluan
a. —
b. —
c. —
26. —
- 282 -
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA
peraturan pemerintah. kecelakaan pesawat udara:
a. Membantu kelancaranTim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan.
b. Membantu kelancarandalam melaksanakantugas monitor pesawatudara milik pemerintahdan dalammelaksanakankoordinasi dengan unitterkait.
c. Membantu kelancarankeimigrasian TimInvestigasi warga asing.